oleh Antonio Graceffo

Pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping menyadari bahwa prospek ekonomi Tiongkok sedang buruk, tetapi ia tidak memiliki jawabannya.

Meskipun Tiongkok telah mencapai target pertumbuhannya sebesar 5% untuk tahun 2023, perekonomiannya tetap lesu, ditandai dengan melambatnya sektor manufaktur. Purchasing Managers Index (PMI), sebuah pengukur aktivitas industri, turun menjadi 49 pada bulan lalu, di bawah ambang batas 50, yang menunjukkan kontraksi ekonomi.

Hanya ada sedikit harapan bahwa situasi ini akan membaik, mengingat masalah-masalah yang masih ada, termasuk penurunan real estat, pengangguran kaum muda yang mencapai rekor tertinggi, harga-harga konsumen yang lemah, permintaan yang tertekan, dan utang yang menumpuk di tengah-tengah berkurangnya pendapatan pemerintah daerah. Hingga masalah-masalah ini terselesaikan, ekonomi Tiongkok tidak dapat kembali ke tahun-tahun pertumbuhan yang luar biasa.

Ke depan, pasar perumahan, yang menyumbang sekitar seperempat dari PDB, diperkirakan akan mengalami kontraksi lebih lanjut, bergulat dengan masalah-masalah kelebihan pasokan yang terus-menerus. Pada saat yang sama, akumulasi utang menjadi lebih nyata, dengan pengembang properti, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan negara menghadapi tantangan yang semakin besar dalam memenuhi pembayaran bunga. Krisis penuaan berkontribusi pada penurunan jumlah tenaga kerja, yang menimbulkan kekhawatiran signifikan bagi negara yang mengalami stagnasi produktivitas. Akibatnya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan 4,5 persen pada tahun 2024, sementara Dana Moneter Internasional (IMF) mengantisipasi penurunan yang berkelanjutan, mencapai 3,5 persen pada tahun 2028.

Seperti biasanya, PKT tidak suka mempublikasikan tantangan-tantangan ekonomi Tiongkok. Beijing mengobarkan gelombang kritik terhadap Moody’s Investors Services pada awal Desember ketika mereka menurunkan prospek obligasi pemerintah Tiongkok dari stabil menjadi negatif. Baru-baru ini, PKT telah menindak keras pemberitaan informasi negatif mengenai ekonomi Tiongkok, dengan harapan untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Namun, dalam pidato Tahun Barunya, Xi mengakui bahwa ekonomi sedang dalam masalah, dengan menyatakan: “Beberapa perusahaan mengalami kesulitan. Beberapa orang mengalami kesulitan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar.”

Xi berjanji, “Kami akan mengkonsolidasikan dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi, dan bekerja untuk mencapai pembangunan ekonomi yang stabil dan berjangka panjang.”

Namun, tampaknya tidak ada perencanaan untuk melakukannya.

Dalam pidato yang sama, ia juga mengatakan, ” Tiongkok pasti akan bersatu kembali, dan semua orang Tionghoa di kedua sisi Selat Taiwan harus diikat oleh tujuan yang sama dan berbagi dalam kemuliaan peremajaan bangsa Tiongkok.”

Mengambil alih Taiwan secara paksa tidak akan menyelamatkan ekonomi Tiongkok. Faktanya, ini adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang mengusir investor asing dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kecenderungan Beijing yang semakin meningkat terhadap strategi ekonomi yang lebih intervensionis, yang mengutamakan kontrol negara-partai atas urusan ekonomi dan sosial dengan mengorbankan sektor swasta, telah meresahkan para pengusaha. Contoh yang menonjol adalah Alibaba Group, yang merupakan salah satu korban awal dari tindakan keras PKT di bidang teknologi, mengumumkan pada  Januari lalu bahwa mereka akan melepaskan diri dari Ant Group.

Perusahaan-perusahaan wirausaha yang pernah mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat saat ini sedang berjuang melawan politisasi peraturan dan lingkungan bisnis. Kendala yang diberlakukan oleh PKT tidak hanya merampas kesempatan kerja yang sangat penting bagi negara, tetapi juga menghambat perolehan pendapatan pajak yang penting.

Selain itu, langkah-langkah ketat PKT, yang seolah-olah diterapkan untuk alasan keamanan nasional, tampaknya telah membuat para investor internasional kehilangan minat. Perusahaan-perusahaan asing sekarang bergulat dengan keputusan yang menantang-apakah akan tetap tinggal atau meninggalkan Tiongkok. PKT telah mengubah kebijakan domestik, yang dipengaruhi oleh pergeseran lanskap geopolitik dan ketegangan hubungan dengan Amerika Serikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang semakin tinggi dalam lingkungan operasi perusahaan asing.

Meskipun Beijing mengklaim mendorong investasi asing dan telah mengambil beberapa langkah untuk mempromosikannya, Undang-Undang Spionase tetap berlaku, sehingga mendorong Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional AS untuk mengeluarkan peringatan kepada perusahaan-perusahaan Amerika. Kata-kata yang tidak jelas dalam undang-undang tersebut dapat menganggap aktivitas bisnis normal-seperti audit dan uji tuntas-sebagai tindakan ilegal.

Akibatnya, perusahaan-perusahaan seperti Apple mengalihkan setidaknya sebagian produksi mereka ke India, Vietnam, dan negara-negara lain yang lebih ramah. Karena investasi yang dialihkan dari Tiongkok, Administrasi Negara untuk Valuta Asing melaporkan pada kuartal ketiga bahwa investasi asing langsung adalah negatif $11,8 miliar.

Pengakuan Xi terhadap prospek ekonomi yang buruk adalah signifikan. Jelaslah bahwa dia mengakui masalahnya namun tidak memiliki solusi. Pernyataannya tentang Taiwan sangat memprihatinkan. Karena tidak dapat membangun warisannya sebagai penyelamat ekonomi bangsa, Xi mungkin melihat invasi ke Taiwan sebagai satu-satunya jalan yang layak untuk menuju keabadian politik.

Antonio Graceffo, Ph.D., adalah seorang analis ekonomi Tiongkok yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di Asia. Mr. Graceffo adalah lulusan dari Shanghai University of Sport, memegang gelar Tiongkok-MBA dari Shanghai Jiaotong University, dan saat ini sedang mempelajari pertahanan nasional di American Military University. Dia adalah penulis “Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion” (2019)