Kulineran Seharian di Medan? Bisa! Ini 5 Tips Biar Puas dan Tak Kalang Kabut

Medan, 16 September 2026 – Medan memang punya magnet tersendiri bagi para pecinta kuliner. Mulai dari lontong Medan, soto Medan, hingga aneka kuliner kekinian, kota ini seolah tak pernah kehabisan pilihan untuk dijelajahi.

Bagi banyak orang, mencicipi lebih dari satu tempat makan dalam sehari adalah pengalaman yang menyenangkan. Tapi, berpindah dari satu spot ke spot lain tentu butuh mobilitas yang fleksibel. Kalau tidak, niat kulineran bisa berubah jadi drama kejar-kejaran waktu.

Nah, agar aktivitas kulineran tetap nyaman dan menyenangkan, berikut lima tips yang bisa diterapkan saat berburu kuliner di Medan, seperti dibagikan inDrive.

1. Susun Rute Sesuai Spot yang Ingin Dikunjungi

Sebelum berangkat, tentukan dulu beberapa tempat makan yang ingin disambangi. Buat rute sederhana dengan mempertimbangkan lokasi dan waktu yang tersedia.

Dengan begitu, perjalanan jadi lebih terarah. Anda pun tidak perlu bolak-balik atau terjebak macet karena rute yang berantakan.

2. Manfaatkan Fleksibilitas dalam Menentukan Perjalanan

Kulineran kadang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bisa saja di tengah perjalanan Anda mendapat rekomendasi tempat makan baru dari teman, atau melihat spot kuliner menarik di pinggir jalan.

Di sinilah fleksibilitas dibutuhkan. inDrive memberi keleluasaan bagi pengguna untuk menyesuaikan tujuan perjalanan sesuai kebutuhan. Jadi, Anda bisa lebih leluasa menjelajah kuliner Medan tanpa harus kaku pada rencana awal.

3. Tentukan Harga Perjalanan lewat Fitur Negosiasi

Salah satu fitur yang menjadi bagian dari pengalaman menggunakan inDrive adalah kesempatan bagi pengguna dan pengemudi untuk menentukan harga perjalanan melalui proses negosiasi.

Fitur ini memberi keleluasaan bagi pengguna untuk mengajukan harga sesuai kebutuhan sebelum memilih pengemudi yang paling sesuai. Dengan begitu, perjalanan terasa lebih transparan dan bisa disesuaikan dengan budget kulineran.

4. Pesan Perjalanan dengan Mudah Saat Ingin Pindah Lokasi

Setelah selesai menikmati satu kuliner, perjalanan bisa langsung dilanjutkan ke destinasi berikutnya. Kemudahan dalam memesan perjalanan membuat Anda bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih praktis.

Hal ini membuat inDrive dapat menjadi pilihan mobilitas untuk berbagai aktivitas, termasuk saat ingin mengeksplorasi lebih banyak kuliner di Medan dalam satu hari.

5. Jadikan Perjalanan sebagai Bagian dari Pengalaman

Kulineran bukan hanya soal makanan. Perjalanan menuju lokasi, obrolan di dalam kendaraan, hingga menemukan tempat baru di sepanjang jalan juga menjadi bagian dari pengalaman itu sendiri.

Rio Aristo, Country Manager inDrive Indonesia, mengatakan bahwa Medan memiliki karakter kuat sebagai kota kuliner dengan banyak pilihan yang bisa dieksplorasi.

“Kami ingin inDrive dapat menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari dengan memberikan pilihan mobilitas yang fleksibel, baik ketika mereka ingin kulineran, bekerja, bertemu keluarga dan teman, maupun menjalankan berbagai aktivitas lainnya,” ujar Rio.

Dengan fleksibilitas dalam menentukan perjalanan, fitur negosiasi harga, serta kemudahan pemesanan, inDrive dapat menjadi pilihan mobilitas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat di Medan.

Jadi, siap menjelajah kuliner Medan seharian? Susun rute, tetap fleksibel, dan nikmati perjalanannya. Selamat kulineran!

Jatim Jadi Barometer Industri AMDK Nasional, 208 Perusahaan Siap Hadapi Wajib SNI dan Tuntutan Industri Hijau

SURABAYA — Jawa Timur bukan sekadar provinsi dengan jumlah penduduk besar. Di sektor industri air minum dalam kemasan (AMDK), wilayah ini memegang peran yang sangat strategis. Dari 707 perusahaan AMDK nasional dengan kapasitas produksi 47 miliar liter per tahun, sebanyak 208 perusahaan atau 29,4 persen berada di Jawa Timur. Artinya, hampir sepertiga industri AMDK Indonesia ada di provinsi ini.

Karena itu, kesiapan Jawa Timur menghadapi pemberlakuan wajib SNI dinilai akan menentukan arah industri AMDK secara keseluruhan. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) I AMDATARA Jawa Timur di Surabaya, yang sekaligus menjadi momentum pengukuhan pengurus DPD AMDATARA Jawa Timur periode 2026–2031.

Dominasi IKM, Pembinaan Jadi Kunci

Ketua Umum DPP AMDATARA, Karyanto, mengungkapkan bahwa industri AMDK di Jawa Timur didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM), dengan proporsi mencapai 87 persen.

“Jawa Timur menguasai hampir sepertiga industri AMDK nasional. Dengan dominasi pelaku IKM yang mencapai 87 persen, provinsi ini menjadi barometer sesungguhnya bagi kesiapan industri menghadapi era wajib SNI dan tuntutan keberlanjutan,” ujarnya.

Karyanto menegaskan bahwa AMDATARA hadir bukan untuk satu segmen industri saja, melainkan merangkul semua bagian ekosistem—mulai dari Lighthouse Industry 4.0 hingga pelaku IKM di pesantren dan koperasi.

Wajib SNI dan Tantangan Kepatuhan

Agenda wajib SNI AMDK berdasarkan Permenperin Nomor 62 Tahun 2024 menjadi perhatian utama. Data BPOM yang disampaikan dalam Musda menunjukkan tingkat ketidakpatuhan sarana produksi masih mencapai 39 persen. Angka ini menjadi tantangan besar, terutama bagi pelaku IKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Mulyono Wibisono dari PT Tirta Investama dipercaya sebagai Ketua DPD AMDATARA Jawa Timur periode 2026–2031. Ia memaparkan empat pilar prioritas kepengurusannya: pendampingan sertifikasi SNI dan halal, konservasi air, pengembangan ekonomi sirkular, serta Net Zero Emission.

“Mari kita jadikan AMDATARA Jawa Timur bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai rumah besar bagi seluruh pelaku industri AMDK untuk tumbuh bersama, berinovasi bersama, dan bergerak bersama menuju Green Industry yang berdaya saing dan berkelanjutan,” katanya.

Tanggung Jawab Lingkungan Jadi Sorotan

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang hadir dalam acara tersebut menekankan bahwa pertumbuhan industri AMDK harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ia meminta pelaku industri tidak hanya fokus pada produksi dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dari seluruh rantai bisnis.

Emil menyoroti persoalan sampah kemasan berbahan PET yang tidak hanya mencakup botol, tetapi juga tutup dan label. Menurutnya, penguatan Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas tanggung jawab produsen terhadap siklus kemasan produknya.

Ia juga mengajak pelaku industri untuk terlibat dalam konservasi sumber air baku dengan melibatkan masyarakat di sekitar reservoir dan hutan, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warga setempat.

Susunan Pengurus DPD AMDATARA Jatim 2026–2031

JabatanNamaPerusahaan
KetuaMulyono WibisonoPT Tirta Investama
Wakil KetuaAnang ZakariaPT Coca-Cola Bottling Indonesia
SekretarisHarum Ayu SiswantiPT Moya Kasri Wira Jatim
BendaharaTriono SuwignyoPT Panca Tirta Prigen
Bidang Organisasi & Hubungan Antar AnggotaGatotPT Tirta Yakin Sejahtera
Bidang Advokasi & Kebijakan PublikDwi Cahyo WidodoPT Tirta Sukses Perkasa
Bidang Kemitraan & Hubungan Antar LembagaDestrianusPT CS2 Pola Sehat
Bidang Penelitian & PengembanganHari SubagyoPT Tirta Investama Banyuwangi
Bidang Keberlanjutan, Lingkungan & SosialHari WicaksonoPT Tirta Investama Keboncandi

Ada Apa di Beijing? Drone Mendadak Dilarang Total, Langit Ibu Kota ‘Dikunci’!

EtIndoensia.com Pemerintah Beijing mengambil langkah besar dalam memperketat keamanan wilayah udara ibu kota Tiongkok. Mulai 15 November 2026, aturan baru yang sangat ketat akan diberlakukan terhadap pesawat udara tanpa awak atau drone. 

Tidak hanya penerbangannya yang dilarang, kepemilikan, penyimpanan, hingga membawa drone dan komponen utamanya masuk ke wilayah administratif Beijing juga akan terkena pembatasan.

Perubahan tersebut ditetapkan setelah Komite Tetap Kongres Rakyat Kota Beijing merevisi Peraturan Pengelolaan Pesawat Udara Tanpa Awak Beijing dalam sidangnya pada 11 September 2026. Peraturan hasil revisi kemudian diumumkan secara resmi dan dijadwalkan mulai berlaku pada 15 November 2026.

Langkah ini membuat pengawasan terhadap drone di Beijing jauh lebih ketat dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Berdasarkan peraturan baru, seluruh wilayah administratif Beijing ditetapkan sebagai wilayah udara yang dikendalikan untuk pesawat tanpa awak. Pada prinsipnya, kegiatan penerbangan drone dilarang di seluruh wilayah tersebut.

Namun, pembatasan tidak berhenti pada aktivitas penerbangan.

Peraturan secara tegas melarang individu maupun organisasi memiliki dan menyimpan drone beserta komponen-komponen intinya di wilayah administratif Beijing. Membawa atau mengangkut perangkat tersebut dari luar menuju Beijing juga dilarang.

Artinya, setelah aturan berlaku pada 15 November 2026, seseorang yang datang ke Beijing pada prinsipnya tidak diperbolehkan membawa drone ke wilayah ibu kota, meskipun perangkat itu tidak dimaksudkan untuk diterbangkan.

Ketentuan tersebut merupakan perubahan besar dibandingkan aturan sebelumnya yang mulai diberlakukan pada 1 Mei 2026.

Dalam aturan sebelumnya, pemerintah Beijing telah menetapkan seluruh wilayah kota sebagai ruang udara terkendali bagi drone. Pemilik diwajibkan melakukan registrasi nama asli dan verifikasi informasi, sedangkan penerbangan di luar ruangan membutuhkan persetujuan.

Aturan lama juga sudah membatasi penjualan, penyewaan, pengangkutan dan penyimpanan perangkat tersebut.

Namun, revisi September 2026 membawa kebijakan itu selangkah lebih jauh dengan menetapkan prinsip yang disebut sebagai “larangan penyimpanan di seluruh wilayah”.

Dengan kebijakan tersebut, baik individu maupun organisasi pada prinsipnya tidak diperbolehkan mendirikan gudang, tempat penyimpanan sementara, ataupun fasilitas lain untuk menyimpan drone dan komponen intinya di Beijing setelah peraturan baru berlaku.

Pemilik Drone Diberi Waktu hingga 14 November

Pemerintah Beijing menyadari bahwa masih terdapat drone yang telah dimiliki masyarakat dan berada di wilayah kota sebelum peraturan baru ditetapkan.

Karena itu, pemerintah menyediakan masa transisi agar perangkat-perangkat tersebut dapat ditangani secara legal sebelum 15 November 2026.

Drone yang sudah berada di Beijing harus dipindahkan keluar kota atau diserahkan melalui mekanisme resmi paling lambat sebelum aturan baru mulai berlaku.

Pemerintah menyediakan beberapa pilihan.

Pemilik dapat membawa sendiri perangkatnya keluar Beijing melalui jalur transportasi yang diperbolehkan. Selain itu, pemerintah membuka mekanisme pembelian kembali, pemusnahan dan daur ulang, serta pengiriman perangkat keluar Beijing melalui layanan yang telah ditentukan.

Program kompensasi bahkan disediakan bagi sebagian pemilik drone yang sebelumnya telah menyelesaikan proses verifikasi informasi dengan aparat keamanan.

Untuk program pembelian kembali, pemilik yang menyerahkan perangkat pada periode 12 September hingga 31 Oktober 2026 dapat memperoleh subsidi sebesar 30 persen dari nilai transaksi, dengan batas maksimum 3.000 yuan per unit.

Bagi mereka yang baru menyelesaikan proses tersebut antara 1 hingga 14 November 2026, subsidi turun menjadi 15 persen dari nilai transaksi dengan batas maksimum 1.500 yuan.

Sementara itu, bagi pemilik yang memilih menyerahkan drone untuk dimusnahkan atau didaur ulang, pemerintah juga menyediakan kompensasi dalam jumlah lebih kecil.

Pilihan lainnya adalah mengirim perangkat keluar Beijing menggunakan layanan pos yang ditunjuk. Dalam periode tertentu hingga 14 November, biaya pengiriman melalui layanan tersebut dapat dibebaskan.

Dengan demikian, pemerintah memberikan waktu sekitar dua bulan kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri sebelum penegakan aturan dilakukan secara penuh.

Pelanggar Bisa Didenda dan Drone Disita

Setelah masa transisi berakhir, aparat keamanan Beijing memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan.

Seseorang yang menerbangkan drone secara ilegal dapat diperintahkan menghentikan penerbangan. Perangkat yang digunakan dapat disita dan pelanggar dapat dikenai denda antara 1.000 hingga 10.000 yuan.

Untuk pelanggaran terkait kepemilikan, penyimpanan atau membawa drone dan komponen intinya masuk ke Beijing, perangkat dapat disita. Individu dapat dikenai denda antara 500 hingga 5.000 yuan, sedangkan organisasi dapat menghadapi denda antara 5.000 hingga 50.000 yuan.

Peraturan juga menyasar aktivitas penjualan.

Penjualan dan penyewaan drone maupun komponen intinya kepada individu atau organisasi yang berada di wilayah administratif Beijing dilarang. Platform perdagangan elektronik juga diwajibkan mengambil langkah untuk memastikan ketentuan tersebut dipatuhi.

Pelanggaran oleh pelaku perdagangan elektronik dapat berujung pada denda yang jauh lebih besar.

Tetap Ada Pengecualian Khusus

Meskipun terdengar seperti larangan menyeluruh, aturan tersebut tetap menyediakan mekanisme pengecualian untuk kebutuhan tertentu.

Drone masih dapat memperoleh perlakuan khusus apabila digunakan untuk kepentingan seperti penanggulangan terorisme, operasi penyelamatan dan penanganan bencana, kegiatan besar, pendidikan, penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, produksi tertentu, serta kebutuhan pertanian dan kehutanan.

Namun, organisasi yang membutuhkan drone untuk tujuan tersebut tidak dapat mengoperasikannya secara bebas.

Mereka harus melewati proses penilaian keamanan yang melibatkan kepolisian Beijing dan lembaga terkait. Setelah mendapatkan persetujuan, organisasi tersebut juga diwajibkan menerapkan sistem pengamanan untuk pembelian, transportasi, penyimpanan dan penggunaan perangkat.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menghilangkan penggunaan teknologi drone di Beijing, tetapi menempatkannya di bawah sistem pengawasan yang jauh lebih ketat.

Zona Larangan Terbang Baru Mulai 20 September

Pengetatan terhadap drone berlangsung bersamaan dengan penguatan pengamanan ruang udara Beijing secara lebih luas.

Menurut laporan yang muncul pada pertengahan September 2026, zona larangan terbang baru di Beijing dijadwalkan mulai berlaku pada 20 September 2026.

Kebijakan tersebut akan memperketat aktivitas penerbangan di sekitar ibu kota dan memberikan pengecualian untuk penerbangan sipil yang telah memperoleh izin, operasi penyelamatan darurat, serta aktivitas tertentu yang memenuhi persyaratan pemerintah.

Sejumlah informasi yang beredar menyebut pembatasan tersebut dapat berdampak hingga wilayah sekitar Beijing, termasuk sebagian kawasan yang berhubungan dengan Tianjin dan Hebei.

Namun, hingga pengumuman yang tersedia pada pertengahan September, parameter resmi zona baru tersebut—termasuk klaim bahwa wilayahnya memiliki radius sekitar 300 kilometer—belum dijelaskan secara terbuka secara terperinci. Karena itu, angka tersebut masih perlu diperlakukan secara hati-hati.

Keamanan Udara Beijing Semakin Diperketat

Kebijakan terbaru muncul setelah sebuah insiden serius mengguncang Beijing beberapa bulan sebelumnya.

Pada Juni 2026, sebuah pesawat ringan menabrak CITIC Tower, gedung pencakar langit setinggi 108 lantai yang merupakan gedung tertinggi di Beijing.

Pilot berusia 66 tahun dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut, sementara 13 orang di darat mengalami luka-luka.

Peristiwa itu meningkatkan perhatian terhadap keamanan penerbangan di salah satu kota yang secara politik dan strategis paling sensitif di Tiongkok.

Beijing sendiri sebenarnya telah lama menerapkan pengawasan ruang udara yang sangat ketat. Sebagai pusat pemerintahan Tiongkok, kota ini menjadi lokasi berbagai lembaga negara, instalasi strategis, kantor pemerintahan pusat, fasilitas diplomatik, serta lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional.

Karena itulah, penggunaan benda terbang berukuran kecil—terutama drone yang semakin murah, mudah diperoleh, dan memiliki kemampuan terbang semakin jauh—dipandang membutuhkan pengawasan khusus.

Peraturan yang disahkan 11 September 2026 menandai perubahan penting.

Jika sebelumnya perhatian utama pemerintah adalah memastikan drone terdaftar dan tidak diterbangkan tanpa izin, mulai 15 November 2026, pengawasan bergerak lebih jauh: bukan hanya penerbangan yang dikendalikan, tetapi keberadaan fisik drone dan komponen intinya di Beijing juga pada prinsipnya dilarang.

Bagi masyarakat yang masih memiliki drone di ibu kota, waktu terus berjalan.

Mereka memiliki kesempatan hingga 14 November 2026 untuk menjual kembali, mendaur ulang, mengirim, atau membawa perangkat tersebut keluar Beijing melalui mekanisme yang diperbolehkan.

Begitu memasuki 15 November 2026, aturan baru resmi berlaku.

Dengan kebijakan tersebut, Beijing memasuki fase baru pengamanan ruang udara—sebuah sistem yang bukan lagi sekadar mengatur di mana sebuah drone boleh diterbangkan, tetapi juga mengendalikan apakah perangkat tersebut boleh berada di dalam wilayah ibu kota sejak awal. (***)

Satelit Tiongkok Pecah Jadi 43 Bagian, 10 Hari Kemudian AS Ungkap Senjata Rahasia di Orbit

EtIndonesia.com  Persaingan militer antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia kini memasuki wilayah yang selama puluhan tahun lebih banyak dikenal sebagai tempat beroperasinya satelit komunikasi, navigasi, dan pengintaian: orbit Bumi.

Pada 14 September 2026, Menteri Angkatan Udara Amerika Serikat Troy Meink untuk pertama kalinya secara terbuka mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah memiliki apa yang disebut sebagai “on-orbit space control weapons”, atau senjata pengendalian ruang angkasa yang ditempatkan di orbit.

Pernyataan tersebut disampaikan Meink dalam pidato pembukaan konferensi Air, Space & Cyber di National Harbor, Maryland. Menurut Meink, sistem itu dimaksudkan untuk memastikan Amerika Serikat mampu menghadapi ancaman yang terus berkembang dan melindungi kekuatan tempur gabungan dari tindakan musuh.

Pengumuman tersebut menjadi sangat penting karena merupakan pengakuan publik paling jelas sejauh ini dari pejabat tinggi Amerika Serikat bahwa Washington telah mengoperasikan sistem persenjataan pengendalian ruang angkasa langsung di orbit.

Namun, Pentagon masih menutup rapat hampir seluruh rincian teknisnya.

Meink tidak menjelaskan seperti apa bentuk senjata tersebut, berapa banyak yang telah ditempatkan, kapan mulai beroperasi, di orbit mana sistem itu berada, ataupun bagaimana cara kerjanya. Bahkan pertanyaan mengenai apakah sistem tersebut pernah diuji juga tidak dijawab secara terbuka.

Meink mengatakan kerahasiaan itu disengaja. Menurutnya, mengakui keberadaan kemampuan tersebut dapat memberikan efek penangkalan terhadap calon lawan, sementara mengungkapkan rincian teknisnya justru berpotensi mengurangi keuntungan strategis Amerika Serikat.

APA SEBENARNYA “SPACE CONTROL WEAPONS”?

Istilah “space control” memiliki arti yang cukup luas dalam doktrin militer Amerika.

Secara umum, konsep tersebut mencakup kemampuan untuk mempertahankan kebebasan Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan ruang angkasa sekaligus, apabila diperlukan, mengurangi atau meniadakan kemampuan ruang angkasa pihak lawan.

Kemampuan itu dapat berbentuk sistem kinetik maupun nonkinetik.

Senjata kinetik bekerja melalui tindakan fisik yang dapat merusak atau menghancurkan sasaran. Sementara sistem nonkinetik dapat mencakup teknologi peperangan elektronik, pengacauan sinyal, manipulasi komunikasi, atau energi terarah yang dapat mengganggu fungsi satelit tanpa harus menghancurkannya secara fisik.

Mantan Kepala Operasi Antariksa Amerika Serikat Jenderal B. Chance Saltzman sebelumnya menjelaskan bahwa konsep pengendalian ruang angkasa dapat mencakup penggunaan sarana kinetik maupun nonkinetik untuk mengganggu, menurunkan kemampuan, hingga menghancurkan kapabilitas lawan.

Artinya, sistem yang kini diakui Washington secara teoritis tidak hanya berfungsi sebagai “perisai” bagi satelit Amerika.

Dalam situasi konflik, kemampuan pengendalian ruang angkasa juga dapat digunakan untuk mencegah lawan memanfaatkan infrastruktur orbitalnya untuk mendukung operasi militer.

Meski demikian, hingga 16 September 2026, belum terdapat informasi publik yang cukup untuk memastikan apakah senjata orbital Amerika tersebut berupa jammer elektronik, sistem energi terarah, wahana yang mampu bermanuver mendekati satelit lain, atau jenis teknologi lainnya.

Para pakar juga mengingatkan bahwa penggunaan senjata kinetik di orbit memiliki risiko sangat besar karena penghancuran sebuah satelit dapat menghasilkan ribuan serpihan yang kemudian membahayakan satelit negara lain—bahkan aset Amerika Serikat sendiri. Karena itu, sejumlah analis menilai sistem nonkinetik seperti jammer atau laser pengganggu menjadi salah satu kemungkinan, tetapi penilaian tersebut masih bersifat analitis dan belum dikonfirmasi Pentagon.

WASHINGTON MENUNJUK RUSIA DAN TIONGKOK

Mengapa Amerika Serikat memilih mengumumkan kemampuan tersebut sekarang?

Meink secara terbuka mengaitkannya dengan perkembangan kemampuan ruang angkasa Rusia dan Tiongkok.

Setelah pidatonya pada 14 September, Meink mengatakan kepada wartawan bahwa selama lebih dari satu dekade Amerika Serikat telah menyuarakan kekhawatiran mengenai pengembangan kemampuan persenjataan ruang angkasa oleh Beijing dan Moskow.

Menurutnya, Amerika harus memastikan militernya tetap mampu beroperasi dan mempertahankan diri dalam lingkungan ruang angkasa yang semakin diperebutkan.

Hal ini sangat penting karena militer modern sangat bergantung pada satelit.

Komunikasi pasukan, navigasi GPS, peringatan dini rudal, pengintaian, penentuan posisi, pemantauan medan perang hingga pengiriman data kepada sistem persenjataan semuanya dapat bergantung pada infrastruktur orbital.

Dengan demikian, hilangnya sejumlah satelit penting dalam konflik besar dapat memberikan dampak langsung terhadap operasi militer di darat, laut maupun udara.

Pengumuman Washington pada 14 September karena itu menunjukkan bahwa orbit Bumi semakin diperlakukan bukan sekadar sebagai wilayah pendukung operasi militer, melainkan sebagai domain yang harus dipertahankan dan, bila diperlukan, diperebutkan.

TIONGKOK DAN RUSIA BEREAKSI

Pengakuan Amerika segera mendapatkan reaksi dari dua pesaing strategis utamanya.

Tiongkok meminta Washington menghentikan perluasan kekuatan militer serta persiapan perang di ruang angkasa. Beijing kembali menyatakan penolakannya terhadap upaya menjadikan ruang angkasa sebagai medan pertempuran dan menyerukan penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai.

Rusia juga menyampaikan keberatan. Moskow memperingatkan mengenai konsekuensi konflik bersenjata di ruang angkasa dan kembali mendorong pembatasan penempatan senjata di orbit. Kementerian Luar Negeri Rusia menilai persenjataan ruang angkasa dapat membahayakan stabilitas jangka panjang karena begitu banyak fungsi ekonomi dan kehidupan modern di Bumi bergantung pada satelit.

Dengan demikian, pengumuman Washington berpotensi semakin memperuncing perdebatan internasional mengenai batas antara penggunaan militer ruang angkasa dan penempatan senjata di orbit.

SATELIT TIONGKOK PECAH MENJADI PULUHAN SERPIHAN

Di tengah perkembangan tersebut, perhatian juga tertuju kepada insiden terpisah yang melibatkan satelit Tiongkok Yaogan-50 02.

Satelit itu diluncurkan pada 15 Maret 2026 pukul 21.22 waktu setempat dari Pusat Peluncuran Satelit Taiyuan menggunakan roket Long March 6A. Pemerintah Tiongkok secara resmi menyatakan Yaogan-50 02 digunakan untuk penginderaan jauh, termasuk survei lahan, perkiraan hasil pertanian, serta pencegahan dan penanggulangan bencana.

Namun Yaogan-50 02 ditempatkan pada orbit yang tidak biasa, yakni orbit sangat retrograde dengan inklinasi sekitar 142 derajat.

Kemudian terjadi sesuatu yang belum sepenuhnya dijelaskan.

Pada 4 September 2026, pakar pelacakan aktivitas antariksa Jonathan McDowell melaporkan bahwa Angkatan Antariksa Amerika Serikat telah mengatalogkan 43 objek puing yang berasal dari fragmentasi Yaogan-50 02.

Puing tersebut tersebar pada ketinggian kira-kira 600 hingga 1.100 kilometer dan tetap berada pada orbit retrograde yang sangat miring.

Kondisi ini menimbulkan perhatian karena puing yang berada pada ketinggian tersebut dapat bertahan lama sebelum akhirnya memasuki kembali atmosfer.

Selain itu, objek yang bergerak pada orbit retrograde dapat memiliki kecepatan relatif yang sangat tinggi ketika berpapasan dengan satelit yang bergerak pada arah berbeda. Karena itu, keberadaan puluhan serpihan baru menambah persoalan keselamatan di lingkungan orbit Bumi yang sudah semakin padat.

Hingga kini penyebab fragmentasi Yaogan-50 02 belum diumumkan secara pasti.

Kemungkinannya dapat mencakup kegagalan teknis internal, masalah pada sistem energi, ledakan komponen, atau benturan dengan objek lain. Tanpa data tambahan, penyebab sebenarnya tidak dapat dipastikan.

MUNCUL SPEKULASI, TETAPI BELUM ADA BUKTI

Waktu terjadinya fragmentasi Yaogan-50 02 dan pengumuman Amerika mengenai senjata orbital kemudian memunculkan berbagai spekulasi di media sosial.

Sebagian pengguna internet mempertanyakan apakah kedua peristiwa tersebut memiliki hubungan.

Namun sampai sekarang tidak ada bukti kredibel yang menunjukkan Amerika Serikat menghancurkan atau menyerang Yaogan-50 02.

Tidak ada pernyataan resmi Pentagon yang menghubungkan senjata pengendalian ruang angkasa Amerika dengan fragmentasi satelit Tiongkok tersebut. Demikian pula, data publik mengenai pecahnya Yaogan-50 02 belum menunjukkan penyebab yang dapat membuktikan adanya serangan.

Karena itu, menghubungkan kedua peristiwa tersebut sebagai aksi dan pembalasan masih merupakan spekulasi.

Yang dapat dipastikan adalah dua perkembangan besar terjadi dalam periode yang berdekatan: pada awal September terungkap bahwa Yaogan-50 02 telah menghasilkan puluhan objek puing, sementara pada 14 September 2026 Amerika Serikat secara terbuka mengakui keberadaan senjata pengendalian ruang angkasa di orbit.

BABAK BARU PERSAINGAN MILITER

Perkembangan ini menunjukkan betapa cepatnya karakter persaingan kekuatan besar berubah.

Selama beberapa dekade, satelit terutama dipandang sebagai “mata dan telinga” militer—mengawasi permukaan Bumi, memberikan komunikasi, navigasi dan peringatan dini.

Kini satelit dan sistem orbital semakin dipandang sebagai bagian langsung dari infrastruktur tempur yang harus dipertahankan.

Amerika Serikat tidak lagi sepenuhnya menyembunyikan fakta bahwa mereka mempunyai kemampuan pengendalian ruang angkasa di orbit. Rusia dan Tiongkok, di sisi lain, mengecam perluasan persenjataan ruang angkasa sambil menghadapi tudingan Washington bahwa keduanya juga terus mengembangkan kemampuan counterspace.

Karena itu, pertanyaan terbesar setelah pengumuman 14 September 2026 bukan hanya mengenai jenis senjata rahasia apa yang sebenarnya telah ditempatkan Amerika Serikat di orbit.

Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana pengakuan tersebut akan memengaruhi perhitungan strategis negara-negara lain.

Dari daratan, lautan dan udara, persaingan militer negara-negara besar kini semakin jelas merambah orbit Bumi. Dan ketika satelit menjadi bagian penting dari hampir seluruh operasi militer modern, kemampuan untuk melindungi, mengganggu atau menonaktifkan aset di ruang angkasa dapat menjadi salah satu faktor penting dalam konflik masa depan.

Untuk saat ini, detail senjata Amerika tersebut masih dirahasiakan.

Tetapi satu hal sudah berubah secara terbuka pada 14 September 2026: Washington mengakui bahwa kemampuan persenjataan pengendalian ruang angkasanya bukan lagi sekadar konsep untuk masa depan.

Sebagian dari kemampuan itu sudah berada di orbit. (***)

Seorang Instruktur Selam Warga Tiongkok Menembak dan Memakan Penyu Sisik di Raja Ampat, Ditangkap Saat Hendak Keluar Negeri Hingga Perbuatannya Dikecam Netizen Tiongkok

Baru-baru ini, video ini menjadi viral di kalangan komunitas penyelam. Seorang instruktur selam warga Tiongkok di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan kejam menembak mati seekor penyu sisik, spesies yang terancam punah secara internasional, kemudian memasaknya dan memakannya. Tersangka ditangkap saat hendak meninggalkan Indonesia. Berita tersebut bahkan menjadi pencarian populer di Weibo.

EtIndonesia.com Menurut laporan berbagai media Indonesia, pada Senin (14 September), instruktur selam warga Tiongkok Shang Wei (pelafalan nama dalam bahasa Mandarin) ditangkap ketika berusaha meninggalkan Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. 

Shang Wei merupakan instruktur senior organisasi selam bebas internasional AIDA. Ia diduga menangkap dan memakan penyu di kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Video yang beredar di internet memperlihatkan seorang pria mengenakan perlengkapan selam menggunakan senapan ikan untuk menembak seekor penyu sisik dari jarak dekat. Video tersebut mulai beredar luas di media sosial sejak 13 September. Rekaman berikutnya memperlihatkan penyu sisik tersebut disembelih, dimasak, lalu dimakan. Peristiwa ini memicu kemarahan besar di kalangan komunitas penyelam dan warganet di seluruh dunia.

Penyu sisik masuk kategori kritis (Critically Endangered) dalam Daftar Merah Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), serta tercantum dalam Apendiks I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam Punah (CITES). Di Tiongkok, penyu sisik merupakan satwa liar yang dilindungi negara tingkat pertama. Hukum Indonesia juga memberikan perlindungan ketat terhadap seluruh spesies penyu laut dan melarang pembunuhan, perdagangan, serta perdagangan produk yang berasal dari penyu.

Asosiasi profesional instruktur selam internasional PADI secara jelas menetapkan dalam pengajarannya bahwa penyelam tidak boleh menyentuh, mengganggu, atau melukai organisme apa pun di bawah air. Berburu dengan perlengkapan scuba—yaitu menangkap ikan atau organisme laut lainnya di bawah air menggunakan peralatan scuba—secara langsung bertentangan dengan prinsip utama tersebut.

Pada 14 September, setelah menerima laporan, tim patroli DPL dari komunitas masyarakat adat setempat melapor kepada polisi dan meminta penyelidikan atas dugaan kematian seekor penyu sisik di wilayah Pianemo. Mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut kemungkinan berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan menggunakan tombak oleh seorang warga negara asing.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat meminta pihak imigrasi memberlakukan larangan keluar negeri terhadap orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut laporan CNN Indonesia, Kepala Kantor Imigrasi Makassar, Abdi Widodo Subagio, mengonfirmasi bahwa setelah menerima permintaan dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, pihaknya telah membawa Shang Wei kembali dan menahannya.

“Dia saat itu sedang bersiap untuk pergi—berencana meninggalkan Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Ketika kami memeriksa daftar penumpang dan melihat namanya, kami menghentikan perjalanannya,” ujar pejabat imigrasi tersebut.

Saat ini Shang Wei telah ditahan dan sedang dipindahkan ke Sorong, Papua Barat, untuk menjalani penyelidikan hukum lebih lanjut serta proses persidangan. Sementara itu, organisasi selam bebas juga sedang melakukan pemeriksaan disipliner terhadap status sertifikasinya sebagai instruktur.

Berita ini juga menjadi pencarian populer di Weibo daratan Tiongkok dan sempat menduduki posisi teratas. 

Sejumlah warganet mengatakan, “Kejam, benar-benar terlalu kejam,” dan “Benar-benar mempermalukan negara di luar negeri. Katanya dia sudah ditangkap. Kalau orang seperti ini menjalani hukuman penjara di Indonesia, apakah setelah kembali ke Tiongkok masih akan menjalani hukuman lagi?”

Warganet lainnya berkata, “Saya sampai sangat marah melihat video itu. Orang-orang seperti ini benar-benar sampah…”

Sumber : NTDTV.com

Miliarder Tiongkok Memiliki Seratus Anak, Masih Ada 20 Ibu Pengganti di AS yang Sedang Hamil 

EtIndonesia.com  Xu Bo, seorang miliarder Tiongkok dan ketua Douyu Network, disebut telah memiliki anak secara besar-besaran melalui ibu pengganti, dengan jumlah anak yang dikabarkan telah mencapai lebih dari 100 orang. Media Amerika Serikat mengungkapkan bahwa setidaknya lebih dari 20 ibu pengganti di Amerika Serikat saat ini masih mengandung anak untuknya. Hal ini disebut menunjukkan celah dalam industri ibu pengganti di Amerika Serikat.

Xu Bo, ketua Douyu Network asal Tiongkok, pernah mengunggah foto lebih dari 100 anaknya di internet. Sementara itu, mantan pacarnya yang bersengketa hukum dengannya mengungkapkan bahwa Xu Bo setidaknya telah memiliki 300 anak.

CBS Amerika Serikat baru-baru ini menerbitkan laporan hasil wawancara dengan sejumlah ibu pengganti. Sebuah dokumen yang bocor menunjukkan bahwa ayah yang akan menjadi orang tua dari anak yang dikandung salah seorang ibu pengganti bernama “Judy” (nama samaran) adalah Xu Bo, seorang eksekutif perusahaan gim elektronik asal Tiongkok. Foto Xu Bo yang dimuat dalam laporan tersebut juga sesuai dengan Xu Bo, ketua Douyu Network.

Menurut laporan tersebut, Judy membutuhkan uang untuk membesarkan anaknya sendiri. Ia pertama kali melihat iklan “lowongan” di Instagram yang menyatakan bahwa menjadi ibu pengganti dapat memperoleh bayaran sebesar US$120.000. Judy kemudian menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan bernama “Patriot Conceptions” dan menjadi ibu pengganti bagi Xu Bo.

Judy juga mengungkapkan bahwa setelah kontrak ditandatangani, staf perusahaan memberitahunya bahwa pihak yang menggunakan jasanya adalah seorang ayah tunggal yang ingin memperbesar keluarganya. Ia kemudian bertanya berapa banyak ibu pengganti yang telah disewa oleh pria tersebut. Pihak perusahaan memberitahunya bahwa jumlahnya cukup banyak, sekitar lebih dari 20 orang.

Judy mengatakan bahwa agen ibu pengganti seharusnya sangat transparan, “memberi tahu Anda untuk siapa Anda melahirkan anak dan seperti apa kondisi keluarga anak tersebut.” Namun, dalam kenyataannya, ia setidaknya lima kali meminta untuk bertemu dengan ayah biologis anak tersebut, tetapi semuanya tidak membuahkan hasil.

Menurut laporan tersebut, Xu Bo dan perwakilannya tidak memberikan tanggapan atas berbagai permintaan komentar. Perusahaan Patriot Conceptions juga menolak wawancara.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sepasang suami istri keturunan Tionghoa di Los Angeles memiliki lebih dari 20 anak melalui ibu pengganti. Salah seorang perempuan menjadi ibu pengganti bagi pasangan tersebut sebanyak dua kali. Namun, baru pada kehamilan kedua ia mengetahui bahwa dirinya hanyalah salah satu dari banyak ibu pengganti yang digunakan oleh pasangan tersebut.

Menurut laporan itu, banyak ibu pengganti sama sekali tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang mereka kandung. Ada yang baru pertama kali bertemu dengan pihak yang memesan jasa mereka setelah anak lahir, sementara ada pula yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan mereka.

Berdasarkan hukum Amerika Serikat sebelumnya, anak yang lahir di Amerika Serikat secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Motif Xu Bo dalam memiliki anak-anak yang lahir di Amerika secara besar-besaran telah memicu berbagai spekulasi. (***)

Aturan Baru PKT Berlaku 15 September, 7 Kelompok Warga Taiwan yang Pergi ke Tiongkok Dikhawatirkan Bisa “Pergi tetapi Tidak Bisa Pulang” 

Seiring mulai diberlakukannya aturan baru Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengenai pengelolaan keluar-masuk wilayah, risiko bagi warga Taiwan yang bepergian ke Tiongkok semakin meningkat. 

Seorang pejabat Taiwan yang memahami situasi hubungan lintas Selat Taiwan memperingatkan bahwa tujuh kelompok warga Taiwan, termasuk politikus, pegawai negeri, dan mantan personel militer, lebih mudah menjadi sasaran khusus dan menghadapi pemeriksaan ketika pergi ke Tiongkok.

EtIndonesia.com Pada 15 September 2026 “Ketentuan Dewan Negara mengenai Pengelolaan Keluar dan Masuk Wilayah” yang diumumkan PKT secara resmi mulai berlaku. Aturan baru tersebut terdiri atas 19 pasal. 

Dengan alasan seperti “menjaga kedaulatan negara, keamanan, dan kepentingan pembangunan”, pihak berwenang memperluas secara signifikan kewenangan untuk membatasi warga meninggalkan negara. Departemen terkait juga diberi wewenang untuk melakukan pengawasan perbatasan secara rahasia serta memeriksa perangkat elektronik dan data digital.

Di antaranya, Pasal 2 aturan baru tersebut menyatakan akan membangun dan menyempurnakan sistem pencegahan risiko keamanan bagi warga Tiongkok yang bepergian ke luar negeri. Jika suatu negara atau wilayah dikategorikan sebagai berisiko tinggi, lembaga pengelolaan imigrasi dapat mengimbau atau mencegah warga untuk pergi ke sana ketika menangani dan menyetujui dokumen perjalanan keluar-masuk, maupun saat melakukan pemeriksaan perbatasan sebelum keberangkatan.

Pasal 3, mengenai “verifikasi dan pemeriksaan data elektronik”, menetapkan bahwa ketika lembaga pengelolaan imigrasi dan otoritas visa memverifikasi identitas orang yang keluar atau masuk wilayah, mereka dapat menanyakan informasi terkait dan meminta orang tersebut menunjukkan dokumen, bahan, serta data elektronik. Hal ini mencakup ponsel, iPad, atau laptop yang dibawa. Pihak berwenang juga berhak meminta perangkat tersebut diserahkan dan dibuka kuncinya di tempat.

Warga Tiongkok yang terlibat dalam keluar-masuk wilayah secara ilegal, memperoleh dokumen secara curang, atau melakukan kegiatan di luar negeri yang dianggap membahayakan keamanan dan kepentingan negara, dapat dilarang meninggalkan Tiongkok selama enam bulan hingga tiga tahun. Bagi mereka yang terkait dengan pengendalian ekspor serta keamanan teknologi, Kementerian Perdagangan dan departemen terkait juga dapat melarang mereka keluar dari negara tersebut. Sementara bagi warga negara asing, pelanggaran serius dapat dikenai larangan masuk ke Tiongkok hingga lima tahun.

Menurut laporan Liberty Times Taiwan pada 14 September, seorang pejabat yang memahami situasi hubungan lintas Selat Taiwan mengatakan bahwa politikus Taiwan, pegawai negeri, mantan personel militer, pejabat kehakiman, guru, tokoh pembentuk opini masyarakat, serta peserta Gerakan “Bluebird” (Qingniao) sangat mudah menjadi sasaran pemeriksaan ketika pergi ke Tiongkok dan harus berhati-hati terhadap risiko terhadap keselamatan pribadi.

Pejabat tersebut memperingatkan bahwa setelah peraturan ini mulai berlaku, pemeriksaan oleh PKT dalam aspek tersebut akan menjadi lebih ketat. Orang yang akan pergi ke Tiongkok harus melakukan penilaian risiko dengan saksama dan tidak boleh menganggap bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi pada diri mereka sendiri. Menurutnya, PKT telah menguasai sebagian data pribadi warga Taiwan dan telah melakukan penetrasi yang sangat dalam terhadap Taiwan. Jika seseorang pernah bekerja di organisasi non pemerintah internasional (NGO) atau organisasi hak asasi manusia, sebaiknya juga tidak pergi ke Tiongkok.

Pejabat tersebut mengkritik PKT karena memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan. Menurutnya, demi mempertahankan kekuasaan pemimpin PKT Xi Jinping dan demi ambisi agar negara tersebut dapat melampaui Amerika Serikat, pengelolaan keamanan kini jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Baik frekuensi pemeriksaan maupun jumlah lembaga yang melakukan pemeriksaan lebih banyak daripada masa lalu, sementara pola pikir berbasis keamanan tetap menjadi sarana utama pengendalian.

Pada 14 September, Asosiasi Pertukaran Elit Asia-Pasifik Tiongkok mengadakan seminar bertajuk “Bisa Masuk, Bisa Keluar? Risiko dan Dampak Aturan Baru Keluar-Masuk PKT”. Seminar tersebut dihadiri oleh pejabat dari Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC), Straits Exchange Foundation (SEF), serta para pakar dan akademisi.

Wakil Ketua MAC, Shen Youzhong, memperingatkan bahwa jumlah warga yang pergi ke Tiongkok lalu kehilangan kontak menunjukkan peningkatan yang tidak biasa. Pemerintah Taiwan telah memberikan peringatan khusus kepada lima kelompok, yaitu pekerja di bidang teknologi, pegawai negeri, tokoh agama, eksekutif perusahaan Taiwan, dan orang-orang yang pernah menyampaikan pandangan politik tertentu. Mereka diingatkan untuk melakukan pendaftaran daring sebelum pergi ke Tiongkok agar memiliki tambahan perlindungan keamanan.

Shen Youzhong juga memperingatkan bahwa aturan baru tersebut secara khusus mencakup pengendalian ekspor serta pengelolaan ekspor dan impor teknologi. Oleh karena itu, pengusaha Taiwan di Tiongkok, eksekutif berkewarganegaraan Taiwan, pekerja di bidang teknologi tinggi, bahkan pekerja di sektor energi baru, semuanya dapat menjadi kelompok berisiko tinggi yang rentan terhadap penegakan hukum secara sewenang-wenang oleh PKT.

Menurutnya, seseorang bahkan dapat dicegat tanpa terlebih dahulu dinyatakan bersalah secara substantif, hanya berdasarkan penilaian sepihak bahwa ia “mungkin membahayakan kepentingan negara”. Risiko “bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar” dari Tiongkok pun semakin meningkat.

Wakil Ketua MAC, Liang Wenjie, mengatakan bahwa warga Taiwan yang menggunakan Kartu Senegara Taiwan (Taibaozheng), menurut pandangan Beijing, dianggap sebagai bukti bahwa “orang Taiwan adalah orang Tiongkok.” Jika penafsiran tersebut digunakan, maka aturan ini tentu dapat diterapkan untuk membatasi warga Taiwan meninggalkan Tiongkok.

Karena itu, menurutnya, pemerintah Taiwan harus memberikan peringatan mengenai risiko tersebut, sebab warga Taiwan memang berpotensi mengalami pembatasan untuk meninggalkan Tiongkok.

Pada 12 September, MAC Taiwan merilis “Laporan Mingguan Terbaru tentang Situasi Keamanan bagi Warga Taiwan yang Bepergian ke Tiongkok, Hong Kong, dan Makau.” Dalam periode 1 Januari 2024 hingga 11 September 2026, tercatat sebanyak 440 kasus warga Taiwan yang pergi ke Tiongkok lalu kehilangan kontak, ditahan untuk pemeriksaan, atau diduga mengalami pembatasan kebebasan pribadi.

Jumlah tersebut meningkat 9 orang dibandingkan statistik minggu sebelumnya. Dalam laporan minggu sebelumnya, yang mencatat data hingga 4 September, jumlahnya adalah 431 orang. (***)

Influenza A Merebak Hebat! Baru Beberapa Hari Masuk Sekolah, Sejumlah Kelas di Shanghai Harus Belajar dari Rumah

EtIndonesia.com  Baru seminggu sejak sekolah-sekolah di daratan Tiongkok kembali dibuka, tetapi Flu A H3N2 sudah merebak dengan cepat. Di sejumlah sekolah dasar, sekolah menengah, dan taman kanak-kanak di Shanghai, terjadi wabah Flu A secara berkelompok. Di beberapa kelas, sekitar setengah siswa tidak masuk sekolah karena sakit. Sejumlah kelas juga diberitahukan untuk menjalani isolasi di rumah sesuai ketentuan. Seorang warganet berkomentar, “Apakah kita kembali ke era belajar daring?”

Menurut laporan Qianjiang Evening News, tak lama setelah tahun ajaran baru dimulai, sejumlah kelas di Shanghai diberitahukan untuk menjalani isolasi di rumah. Salah seorang orang tua di Shanghai mengunggah pertanyaan di media sosial:

“Sebenarnya bagaimana kondisi Flu A di Shanghai? Pagi-pagi sekali saya diberi tahu bahwa seluruh kelas harus menjalani isolasi. Sore harinya saya mengetahui bahwa setengah dari anak-anak tidak masuk sekolah karena sakit.”

Baru satu minggu sejak sekolah dimulai, sejumlah kelas di Shanghai dan daerah lainnya harus menjalani isolasi di rumah akibat wabah Flu A. (Tangkapan layar dari internet)
Flu A merebak dengan cepat di Shanghai hanya satu minggu setelah sekolah dimulai. (Tangkapan layar dari internet)

Media melaporkan bahwa setelah sekolah kembali dibuka pada September, sejumlah sekolah dasar, sekolah menengah, dan taman kanak-kanak di Distrik Baoshan, Huangpu, serta beberapa wilayah lain di Shanghai secara berturut-turut mengalami wabah penyakit secara berkelompok. Kasus terutama didominasi Flu A H3N2, disertai Flu B galur Victoria. Anak-anak taman kanak-kanak dan siswa kelas rendah sekolah dasar merupakan kelompok yang paling rentan tertular.

Jumlah pasien flu yang berobat ke Rumah Sakit Anak Shanghai meningkat secara signifikan. Di antara pasien anak yang dirawat inap, kasus influenza mencapai sekitar sepertiga dari kapasitas tempat tidur rumah sakit.

Situasi serupa tidak hanya terjadi di Shanghai. Hangzhou, Provinsi Zhejiang, juga mengalami kondisi yang sama.

Putri Li, seorang warga Hangzhou, sedang duduk di kelas tiga sekolah dasar. Baru satu minggu setelah masuk sekolah, Li menerima pesan singkat dari pihak sekolah yang memberitahukan bahwa jumlah siswa yang sakit dan tidak masuk sekolah telah mencapai proporsi yang ditetapkan. 

Berdasarkan persyaratan dari departemen pengendalian penyakit, seluruh siswa di kelas tersebut dihentikan sementara kegiatan belajarnya. Penangguhan berlangsung dari 11 hingga 14 September, dan siswa dijadwalkan kembali ke sekolah pada 15 September.

Li mengatakan bahwa kelas putrinya terdiri dari lebih dari 40 siswa. Sebanyak 10 anak sudah tidak masuk sekolah karena demam, dan sekitar setengah dari mereka telah dikonfirmasi menderita influenza.

Dalam beberapa waktu terakhir, jumlah pasien anak yang datang ke klinik penyakit infeksi maupun yang dirawat inap di Rumah Sakit Anak Hangzhou juga meningkat secara signifikan. (***)

Beredar Kabar Ren Zhengfei dan Seluruh Keluarganya Hilang Kontak, Banyak Polisi Bersenjata Muncul di Markas Huawei 

Belakangan ini, beredar di internet sebuah tangkapan layar yang diduga berasal dari komunikasi internal Huawei, yang menunjukkan bahwa pihak Huawei selama dua hari berturut-turut tidak dapat menghubungi Ren Zhengfei. Meng Wanzhou dan sejumlah anggota keluarga lainnya juga tiba-tiba kehilangan kontak. Hal ini memicu spekulasi bahwa seluruh keluarga Ren Zhengfei telah melarikan diri. 

Selain itu, sebuah video memperlihatkan sejumlah besar polisi bersenjata muncul di luar gedung kantor pusat Huawei. Namun, hingga kini, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi. Apakah Ren Zhengfei benar-benar telah melarikan diri masih perlu diverifikasi lebih lanjut.

EtIndonesia.com Belakangan ini, sebuah tangkapan layar yang diduga berasal dari perangkat lunak komunikasi internal Huawei beredar di platform X. Tangkapan layar tersebut mengklaim bahwa Liang Hua, Ketua Huawei, telah kehilangan kontak dengan Ren Zhengfei selama dua hari berturut-turut. Wakil Ketua Huawei Meng Wanzhou, istri Ren Zhengfei Su Wei, putri bungsunya Yao Anna, serta sejumlah anggota keluarga lainnya juga disebut tiba-tiba tidak dapat dihubungi.

tangkapan layar yang diduga berasal dari perangkat lunak komunikasi internal Huawei

Tangkapan layar tersebut juga menyebutkan bahwa pada dini hari 11 September, sebuah kendaraan yang biasa digunakan untuk mengantar-jemput anggota keluarga keluar dari kediaman Ren Zhengfei menuju kawasan Luzui di Semenanjung Dapeng, Shenzhen, dan setelah itu kendaraan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.

Ditambah dengan beredarnya sejumlah video yang menunjukkan banyak polisi bersenjata muncul di sekitar markas besar Huawei, muncul spekulasi bahwa keluarga Ren Zhengfei mungkin telah meninggalkan Tiongkok melalui jalur laut.

Namun, selain tangkapan layar dan video terkait, hingga kini tidak terdapat bukti yang lebih dapat diandalkan untuk membuktikan bahwa Ren Zhengfei benar-benar telah melarikan diri. Sejumlah warganet juga menunjukkan bahwa rekaman yang disebut sebagai “pengerahan polisi bersenjata” mungkin merupakan video lama.

Ada pula warganet yang menilai bahwa mengingat posisi khusus Ren Zhengfei dan Huawei, kemungkinan seluruh anggota keluarga mereka meninggalkan Tiongkok tanpa adanya informasi resmi dari pemerintah maupun perusahaan dinilai tidak terlalu besar.

Warganet lainnya menganalisis bahwa hubungan Huawei dengan pemerintah PKT sangat erat. Jika Ren Zhengfei benar-benar melarikan diri, hal tersebut akan menjadi pukulan terhadap Xi Jinping sebagai pemimpin PKT.

Ada pula yang berpendapat bahwa Huawei pada dasarnya telah mengalami keruntuhan dan kini terutama bertahan berkat subsidi pemerintah. Karena itu, jika keluarga Ren Zhengfei benar-benar melarikan diri, hal tersebut dianggap bukan sesuatu yang mengejutkan.

Laporan gabungan wartawan NTDTV Liu Jiajia.

Penyerangan Acak di Kawasan Universitas Guangzhou, Tiongkok,  Pelaku Disebut Sengaja Menikam Mata Korban; Diduga Dilakukan Berkelompok 

Terjadi penyerangan acak terhadap warga di sekitar kawasan Universitas Guangzhou. Pelaku disebut secara khusus menyerang mata para pejalan kaki. Sejumlah korban mengalami luka di wajah hingga berlumuran darah, dengan suasana di lokasi yang sangat mengerikan. Kepolisian Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyatakan telah menangkap satu orang, tetapi beredar informasi bahwa aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Kondisi sebenarnya masih belum jelas.

EtIndonesia.com  Pada 14 September, sejumlah besar video dan foto beredar di internet yang menunjukkan terjadinya penyerangan acak menggunakan senjata tajam di pusat perbelanjaan GOGO Xintiandi, yang terletak di Kota Xinzao, Distrik Panyu, kawasan Universitas Guangzhou. 

Seorang pria yang membawa senjata tajam disebut menyerang wajah para pejalan kaki secara acak. Sebagian besar korban adalah perempuan, dan banyak di antaranya mengalami luka pada bagian mata. Sejumlah korban mengalami luka hingga wajah mereka berlumuran darah, dalam kondisi yang sangat mengerikan.

Bahkan, seorang perempuan lanjut usia terlihat duduk di tanah sambil menjerit kesakitan, dengan sebilah pisau masih tertancap di bagian matanya dan pakaian yang dipenuhi darah.

Sejumlah orang terluka di lokasi kejadian. (Foto dari internet)

Dalam sebuah video, terlihat seorang pria berjalan di sebuah lorong. Tiba-tiba, ia mengayunkan pisau dan menyerang wajah seorang perempuan yang berjalan dari arah berlawanan. Saat melakukan serangan, pisau tersebut terjatuh ke tanah. Pelaku tidak mengambilnya kembali dan langsung melarikan diri.

Foto salah satu tersangka yang beredar di internet. (Foto dari internet)

Sejumlah warga setempat mengungkapkan informasi bahwa pelaku pria menyerang pejalan kaki secara acak menggunakan pisau. Seorang saksi mata mengatakan, “Dia sengaja menusuk ke arah mata orang.”

Informasi dari warga setempat. (Tangkapan layar dari internet)
Informasi yang beredar di internet. (Tangkapan layar dari internet)

Sebuah unggahan di internet menyebutkan bahwa setelah melukai sejumlah orang, tersangka melarikan diri ke kantin kawasan barat Universitas Teknologi Guangdong dan kemudian ditangkap oleh pasukan khusus kepolisian.

Informasi lain yang beredar menyebutkan bahwa salah seorang pelaku masuk ke kantin nomor 3 Universitas Teknologi Guangdong, memesan semangkuk nasi, lalu ditangkap polisi ketika sedang makan. Pelaku lainnya disebut melarikan diri ke asrama gedung nomor 10 Universitas Kedokteran Guangzhou.

Kepolisian Panyu mengeluarkan pernyataan bahwa sekitar pukul 17.20 pada 14 September, mereka menerima laporan mengenai seorang pria yang membawa pisau dan melukai orang di depan sebuah restoran hotpot di Jalan Xiaoguwei, Distrik Panyu. Polisi telah menangkap seorang tersangka, Li (pria, 35 tahun). Menurut kepolisian, para korban “tidak mengalami kondisi yang mengancam jiwa setelah mendapatkan perawatan.”

Namun, warga setempat mengungkapkan bahwa kejadian tersebut diduga merupakan aksi yang dilakukan secara berkelompok. Ada informasi yang menyebut “tiga mahasiswa menikam orang”, ada pula yang mengatakan “empat orang sudah ditangkap”, sementara informasi lainnya menyebut “tujuh orang terlibat.” Kondisi sebenarnya masih belum diketahui.

Sejumlah video memperlihatkan pasukan khusus kepolisian menyerbu sebuah kantin untuk menangkap seseorang.

Seorang mahasiswa yang berada di lokasi mengatakan kepada wartawan The Epoch Times bahwa ia melihat sendiri pelaku menyerang orang di berbagai tempat.

“Semuanya ditusuk ke arah mata. Ada tujuh orang yang ditusuk. Ini murni aksi balas dendam terhadap masyarakat. Korbannya laki-laki dan perempuan. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, dia menyerang secara acak,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pelaku melarikan diri dengan cepat dan kemungkinan memiliki rekan. Pelaku kemudian baru berhasil ditangkap.

“Saat itu saya hanya melihat satu orang. Setelah menyerang orang, dia lari ke kantin kampus di sebelah saya untuk makan. Benar-benar menakutkan.”

Seorang warga yang sedang melintas di Distrik Haizhu mengatakan kepada The Epoch Times:

“Sepertinya di dekat Gerbang Nomor 2 Universitas Teknologi Guangdong. Katanya ada empat pelaku, tetapi saya tidak melihat mereka. Sepertinya pasukan khusus datang menggunakan sepeda motor. Saya hanya melihat sekitar satu menit lalu langsung pergi. Saya juga takut mati. Mereka membawa pisau dan menikam orang, sementara pelakunya berada di dalam. Saya berada di luar dengan sepeda listrik. Apakah keempat orang itu sedang menjalankan suatu misi? Mereka khusus menikam mata.”

Sejumlah warganet menyebut kejadian tersebut sebagai “serangan teror.” Banyak orang mengecam tindakan tersebut dengan mengatakan bahwa “hutang harus dibayar oleh pihak yang berhutang”, dan apapun motif pelaku, mereka tidak seharusnya menyerang perempuan yang tidak bersalah.

Lokasi kejadian, GOGO Xintiandi, merupakan kawasan komersial utama di pusat kawasan Universitas Guangzhou. Di sekitarnya terdapat lebih dari belasan perguruan tinggi dan tempat tersebut biasa menjadi lokasi mahasiswa untuk makan dan bersantai. 

Saat kejadian berlangsung, bertepatan dengan jam makan setelah perkuliahan pada sore hari, sehingga kawasan tersebut sedang dipadati orang.

Laporan gabungan reporter Chen Zhenjin / Lin Qing – NTDTV.com

Seorang Pengusaha Liaoning Menempuh Jalur Pelarian ke Jerman: Datang ke Dunia Bebas untuk Menggulingkan PKT 

EtIndonesia.com Pada 12 September, Shen Qijia, seorang pengusaha Tiongkok yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, berhasil keluar dari Tiongkok melalui jalur pelarian dan tiba di Jerman. Semboyannya adalah, “Dalam menjalani kehidupan, harus rendah hati; dalam menentang komunisme, harus berani tampil lantang,” dan ia menegaskan bahwa inilah sikap yang seharusnya dimiliki setiap orang Tiongkok di zaman sekarang.

Shen Qijia, pengusaha Tiongkok yang memperjuangkan hak-hak masyarakat:
“Baiklah, saudara-saudara, saya ingin memberi kabar bahwa saya sudah tiba dengan selamat di Jerman. Jangan khawatir. Pelarian kali ini berhasil!”

Setelah menempuh perjalanan ekstrim selama lebih dari 30 jam, Shen Qijia akhirnya tiba di Jerman pada 12 September. Kepada The Epoch Times, ia mengatakan bahwa tujuan perjalanannya adalah mengajukan suaka politik di Jerman.

Shen Qijia: “Saya sedang mendaki gunung dan menyeberangi sungai.”

Pada 26 Agustus, Shen Qijia berangkat dari Tiongkok. Ketika mencapai perbatasan Eropa, setiap langkah yang ditempuhnya penuh bahaya. Bagian yang paling mendebarkan terjadi ketika ia melintasi pegunungan di Kroasia. Kemiringan medan hampir mencapai 90 derajat, sementara di sekelilingnya terdapat tebing curam. Sedikit saja salah langkah, ia bisa terjatuh ke jurang.

Shen Qijia: “Rezim tirani jahat Partai Komunis Tiongkok (PKT) sudah tidak mungkin kembali kepada sifat manusiawi. Mereka tidak mungkin memberikan lingkungan politik yang baik bagi rakyat Tiongkok.”

Pengusaha asal Liaoning berusia 64 tahun ini mengatakan bahwa dirinya mempertaruhkan nyawa untuk pergi ke luar negeri bukan hanya demi kebebasan, tetapi juga demi menggulingkan PKT. Ia mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan PKT terlalu banyak untuk dihitung, termasuk pembantaian Tiananmen pada 4 Juni, penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong, serta penindasan terhadap Gerakan Buku Putih.

Shen Qijia sebelumnya mendirikan sebuah perusahaan di Shenzhen. Pada tahun 2000, pihak berwenang menahannya dan menyita hartanya atas tuduhan seperti “pelaporan modal secara palsu.” Selama 26 tahun ia mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mencari keadilan, tetapi persoalannya yang melibatkan hampir 3 juta yuan hingga kini belum terselesaikan.

Pada Juli tahun ini, Shen Qijia secara terbuka menyatakan melalui The Epoch Times bahwa dirinya keluar dari organisasi-organisasi PKT.

Pada malam ketika Shen Qijia tiba di Jerman, banyak netizen menyampaikan ucapan selamat. Sun Yuanping, seorang pembangkang PKT yang baru melarikan diri ke Australia bulan lalu, menulis: “Selamat kepada Lao Shen yang berhasil ‘kabur dari penjara’ hingga sampai ke Jerman.”

Laporan gabungan wartawan NTDTV An Qi dan Liu Fang.

Ribuan Warga di Zhenxiong, Yunnan, Tiongkok Berhari-hari Menolak Kremasi Paksa yang Diterapkan Pemerintah 

Peristiwa kremasi paksa jenazah oleh pemerintah kembali terjadi di Kabupaten Zhenxiong, Kota Zhaotong, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Hal ini memicu aksi protes warga. Seorang remaja berusia 16 tahun hendak dimakamkan, tetapi pemerintah setempat berusaha merebut jenazahnya dan memaksanya untuk dikremasi. 

Tindakan itu memicu kemarahan publik. Ribuan warga dari desa-desa dan kecamatan di sekitar lokasi secara sukarela datang untuk mendukung keluarga almarhum. Pada 12 September, ribuan orang bersama-sama mengantarkan peti jenazah ke gunung untuk dimakamkan.

EtIndonesia.com  Seorang remaja berusia 16 tahun, He Guoqiang, yang menderita leukemia dan mendapat perhatian luas di media sosial, meninggal dunia pada 6 September. Ia semula dijadwalkan dimakamkan pada 12 September. Namun, sehari sebelumnya, warga desa dan kecamatan di sekitar lokasi mengetahui bahwa pemerintah setempat akan mengerahkan sekitar 200 orang untuk merebut jenazah dan membawanya untuk dikremasi. Warga pun berdatangan untuk menolak tindakan tersebut. 

Pada 12 September, ribuan orang mengawal peti jenazah menuju lokasi pemakaman. Karena jumlah warga yang memberikan dukungan sangat besar, pihak berwenang tidak berani bertindak gegabah.

Seorang warga setempat bermarga Wang yang datang memberikan dukungan mengatakan bahwa sejak 1 September, pemerintah setempat telah menetapkan 14 kecamatan sebagai “wilayah kremasi”. 

Menurutnya, He Guoqiang dijadikan sasaran pertama sebagai upaya “membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet”, atau memberikan contoh agar warga lain takut menolak.

Saat ini, warga secara sukarela berjaga di makam, baik siang maupun malam. Pada malam hari, Wang membawa tenda untuk berjaga karena pemerintah setempat sewaktu-waktu dapat mengirim orang untuk menggali makam tersebut.

Wang, warga Kabupaten Zhenxiong, Zhaotong, Yunnan: “Pihak atas ingin membawanya untuk dikremasi. Malam itu ada sekitar 4.000–5.000 orang. Kami semua sangat kompak dan berjaga di sana. Xiao Qiang adalah yang pertama pada bulan September. Di tempat kami, jenazah sudah dimakamkan ke tanah, tetapi kemudian digali lagi untuk dikremasi. Saya benar-benar merasa itu sangat kejam.”

Warga yang memberikan dukungan mengungkapkan bahwa pemerintah setempat menggunakan cara-cara yang mereka sebut sebagai “perampasan jenazah” dan “menggali jenazah secara diam-diam” untuk memaksakan kremasi. 

Bahkan, ada jenazah yang sudah dimakamkan selama satu hingga dua bulan tetapi kemudian digali kembali untuk dikremasi. Hal ini memicu kemarahan kuat di kalangan warga. Namun, pihak berwenang berusaha memblokir informasi mengenai kejadian tersebut. Sejumlah influencer dan streamer yang datang ke lokasi untuk melakukan siaran langsung kemudian diblokir, sementara sinyal komunikasi juga diduga terganggu.


“Banyak orang menjaga Xiao Qiang. Setidaknya ada beberapa ribu orang. Desa ini sendiri tidak memiliki banyak kerabatnya. Mereka datang dari berbagai kecamatan dan merupakan warga dari daerah yang sama. Orang-orang ini bahkan tidak saling mengenal, tetapi semuanya datang secara sukarela. Di dalam maupun di luar lokasi, orang berdesak-desakan sampai penuh. Banyak video yang tidak bisa dipublikasikan,” kata Li, warga Kabupaten Zhenxiong, Zhaotong, Yunnan. 

Warga yang memberikan dukungan mengatakan bahwa pemakaman dengan cara dikuburkan merupakan tradisi setempat, sedangkan kremasi paksa dilakukan pemerintah untuk mengeruk uang dari masyarakat. 

He Guoqiang telah menjalani pengobatan selama dua tahun, menghabiskan seluruh tabungan keluarganya dan bahkan berhutang ratusan ribu yuan kepada kerabat serta teman. Karena itu, keluarganya sama sekali tidak mampu menanggung biaya kremasi.

“Setelah dibawa untuk dibakar, mereka masih harus membeli lahan pemakaman. Mobil pengangkut juga harus diberi uang tip. Satu mobil 120 yuan, kalau ada 10 mobil berarti 1.200 yuan,” kata Wang. 

“Selain itu, mereka juga harus membeli bunga putih. Bagi masyarakat pedesaan, mencari uang itu tidak mudah. Mereka menyediakan seluruh paket layanan untuk Anda, dan berapa pun yang mereka minta, Anda harus membayarnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung semuanya,” Jelasnya. 

Kabupaten Zhenxiong, Kota Zhaotong, Yunnan, membagi seluruh wilayahnya menjadi wilayah kremasi dan wilayah reformasi pemakaman tradisional. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah setempat telah memaksakan kremasi di sejumlah kecamatan. Cara-cara yang oleh warga dianggap sebagai tindakan keras dan sewenang-wenang tersebut telah memicu penolakan. Di Zhongtun dan Linkou, antara lain, juga pernah terjadi aksi protes massal warga.

Laporan wartawan NTDTV Xiong Bin dan Bai Ni.

Iran Siaga Besar! 1.000 Batalyon Baru Dibentuk, Garda Revolusi Mulai Kekurangan Personel?

EtIndonesia.com  Situasi keamanan di Iran dilaporkan semakin tegang. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap aparat keamanan dan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan pemerintah, Teheran disebut mulai mengambil langkah baru dengan memperluas mobilisasi masyarakat sipil untuk mendukung struktur pertahanan dalam negeri.

Menurut laporan yang beredar pada pertengahan September 2026, pemerintah Iran mulai mengirimkan pesan singkat kepada sebagian masyarakat yang berisi ajakan untuk mengikuti pelatihan tempur. Langkah tersebut dikaitkan dengan kebutuhan pemerintah untuk memperkuat jumlah personel yang dapat dikerahkan apabila situasi keamanan di dalam negeri semakin memburuk.

Mobilisasi ini menjadi perhatian karena selama ini pemerintah Iran memiliki dua kekuatan utama yang memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan mempertahankan sistem pemerintahan, yakni Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC serta organisasi paramiliter Basij.

Basij sendiri merupakan jaringan paramiliter yang berada di bawah struktur Garda Revolusi dan memiliki anggota serta pendukung yang tersebar di berbagai wilayah Iran. Organisasi tersebut selama bertahun-tahun tidak hanya digunakan dalam kegiatan pertahanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan domestik dan menghadapi kerusuhan maupun demonstrasi antipemerintah.

Namun, perkembangan terbaru mengindikasikan bahwa pemerintah Iran ingin memperluas kapasitas mobilisasi tersebut.

Teheran dilaporkan mengumumkan rencana pembentukan sekitar 1.000 unit baru yang disebut “Batalion Perlawanan Nasional”. Unit-unit ini diperkirakan akan menjadi bagian dari sistem pertahanan berbasis masyarakat yang dapat digunakan untuk memperkuat aparat keamanan ketika menghadapi ancaman di berbagai daerah.

Jika benar-benar direalisasikan dalam skala besar, pembentukan 1.000 batalion tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Iran sedang mempersiapkan struktur keamanan yang jauh lebih luas daripada sekadar mengandalkan pasukan reguler.

Langkah tersebut juga menarik perhatian karena sebelumnya pejabat Iran pernah menyampaikan klaim bahwa puluhan juta warga negara siap mempertahankan negaranya.

Dalam sejumlah pernyataan sebelumnya, pihak berwenang bahkan mengklaim sekitar 30 juta warga Iran bersedia mengorbankan diri untuk mempertahankan negara apabila Iran menghadapi ancaman besar.

Namun, kondisi keamanan yang berkembang pada September 2026 memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks.

Di satu sisi, pemerintah berusaha menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pertahanan nasional tetap besar. Di sisi lain, berbagai laporan menunjukkan meningkatnya serangan terhadap personel keamanan, kelompok bersenjata pro-pemerintah, serta tokoh agama yang dianggap mempunyai hubungan dekat dengan pemerintahan.

Salah satu insiden paling serius dilaporkan terjadi pada akhir pekan 12–13 September 2026.

Pasukan keamanan Iran disebut terlibat dalam baku tembak sengit dengan sekelompok pria bersenjata yang identitas dan afiliasinya belum diketahui secara pasti.

Pertempuran tersebut dilaporkan berlangsung hampir tujuh jam, menunjukkan bahwa aparat keamanan tidak sedang menghadapi insiden bersenjata kecil atau serangan singkat.

Sedikitnya tiga kendaraan yang digunakan pasukan keamanan Iran dilaporkan menjadi sasaran selama bentrokan berlangsung.

Sejumlah ledakan juga terdengar di sekitar lokasi pertempuran. Aparat kemudian menutup jalan-jalan di sekitar sebuah masjid setempat untuk membatasi pergerakan dan mengamankan kawasan.

Laporan mengenai jumlah korban berbeda-beda dan belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Sejumlah sumber menyebut puluhan anggota pasukan keamanan Iran tewas atau terluka dalam pertempuran tersebut.

Apabila angka tersebut terbukti akurat, insiden ini akan menjadi salah satu bentrokan domestik serius yang dihadapi aparat Iran dalam periode meningkatnya ketegangan pada September 2026.

Tidak hanya aparat keamanan yang menjadi sasaran.

Seorang ulama Sunni pro-pemerintah bernama Gerji juga dilaporkan tewas. Kematian seorang tokoh agama yang dianggap dekat dengan pemerintah memperlihatkan bahwa ancaman tidak lagi terbatas pada instalasi militer ataupun personel bersenjata.

Tokoh-tokoh sipil dan keagamaan yang diasosiasikan dengan pemerintah juga berpotensi menjadi sasaran.

Perkembangan tersebut memberikan tantangan besar bagi pemerintah Iran.

Dalam kondisi keamanan yang stabil, Garda Revolusi dan Basij memiliki jaringan yang sangat luas sehingga pemerintah dapat mengerahkan personel ke berbagai wilayah dengan relatif cepat. Namun ketika serangan terjadi secara tersebar dan targetnya meliputi aparat keamanan hingga figur lokal pro-pemerintah, kebutuhan personel menjadi jauh lebih besar.

Di sinilah rencana pembentukan 1.000 Batalion Perlawanan Nasional menjadi penting.

Unit-unit tersebut berpotensi digunakan untuk menjaga fasilitas strategis, mendukung keamanan lingkungan, mengawasi daerah yang dianggap rawan, serta memperkuat pasukan keamanan ketika terjadi serangan bersenjata.

Namun, mobilisasi masyarakat sipil ke dalam struktur semimiliter juga membawa risiko tersendiri.

Semakin banyak kelompok bersenjata yang beroperasi di tengah masyarakat, semakin tinggi pula risiko terjadinya bentrokan lokal, salah identifikasi, tindakan balasan, maupun meningkatnya kekerasan antara kelompok yang mendukung dan menentang pemerintah.

Situasi ini menjadi semakin sensitif karena Iran pada September 2026 juga sedang menghadapi tekanan keamanan dan militer yang lebih luas.

Ketegangan eksternal telah memaksa Teheran mengalokasikan sumber daya besar untuk mempertahankan fasilitas militer, infrastruktur energi, jalur transportasi strategis dan berbagai instalasi penting lainnya.

Pada saat yang sama, pemerintah harus mempertahankan kemampuan untuk menjaga stabilitas domestik.

Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Teheran bukan hanya berapa banyak tentara atau anggota Garda Revolusi yang tersedia, tetapi bagaimana membagi kekuatan tersebut untuk menghadapi ancaman dari berbagai arah secara bersamaan.

Apabila aparat dalam jumlah besar ditempatkan untuk menghadapi ancaman eksternal, keamanan di wilayah domestik berpotensi menjadi lebih rentan. Sebaliknya, jika terlalu banyak personel dialihkan untuk menjaga kota-kota dan fasilitas dalam negeri, kapasitas pertahanan di wilayah strategis lainnya dapat berkurang.

Karena itulah, pembentukan batalion berbasis masyarakat dapat dipandang sebagai upaya pemerintah menciptakan lapisan pertahanan tambahan.

Meski demikian, masih banyak pertanyaan mengenai bagaimana 1.000 Batalion Perlawanan Nasional tersebut akan dibentuk.

Belum jelas berapa jumlah anggota setiap batalion, jenis persenjataan yang akan diberikan, berapa lama pelatihan berlangsung, dan apakah seluruh anggotanya akan ditempatkan langsung di bawah komando Garda Revolusi atau Basij.

Yang terlihat jelas adalah meningkatnya kebutuhan pemerintah Iran untuk memperkuat sistem keamanan domestiknya.

Baku tembak selama hampir tujuh jam pada akhir pekan 12–13 September, serangan terhadap kendaraan aparat, laporan korban di kalangan personel keamanan, serta terbunuhnya seorang ulama yang dianggap dekat dengan pemerintah menunjukkan bahwa ancaman terhadap struktur keamanan Iran semakin serius.

Jika pola serangan tersebut berlanjut, pemerintah Iran kemungkinan harus mengerahkan sumber daya yang semakin besar untuk melindungi personel, tokoh agama, fasilitas pemerintah dan berbagai lokasi strategis.

Dengan kata lain, rencana pembentukan 1.000 Batalion Perlawanan Nasional bukan sekadar penambahan jumlah personel.

Langkah tersebut dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah Iran sedang mempersiapkan diri menghadapi periode ketidakstabilan yang lebih panjang.

Kini perhatian tertuju pada apakah mobilisasi besar-besaran itu mampu memperkuat keamanan domestik, atau justru menjadi pertanda bahwa tekanan terhadap struktur keamanan Iran telah mencapai tingkat yang membuat Garda Revolusi dan Basij tidak lagi dianggap cukup untuk menangani seluruh ancaman yang muncul secara bersamaan. (***)

Selat Hormuz Meledak! AS dan Iran Saling Tuduh, Trump Tiba-Tiba Ungkap Teheran Ingin Damai

EtIndonesia.com  Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang sangat sensitif. Pada 14 September 2026, perkembangan terjadi hampir bersamaan di tiga jalur berbeda: keamanan pelayaran di Selat Hormuz, tekanan ekonomi terhadap jaringan keuangan Iran, serta munculnya kembali sinyal diplomasi dari Washington dan Teheran.

Situasi ini memperlihatkan sebuah kontradiksi besar. Di satu sisi, konfrontasi militer dan ekonomi semakin keras. Namun di sisi lain, kedua negara mulai memberikan sinyal bahwa jalan menuju meja perundingan belum sepenuhnya tertutup.

Salah satu perkembangan paling serius terjadi di sekitar Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Pada Senin, 14 September 2026, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyampaikan versinya mengenai insiden yang melibatkan sebuah kapal tanker berbendera Panama bernama El Gaia, yang dalam sejumlah laporan juga ditulis sebagai Al-Ghaya atau Algaya.

Menurut IRGC, kapal tersebut memasuki atau berusaha menggunakan jalur yang dianggap berada dalam zona terlarang di sekitar Selat Hormuz. Iran mengklaim kapal itu kemudian menghantam ranjau laut sehingga mengalami ledakan dan kebakaran.

Teheran menyatakan pihaknya sebelumnya telah memperingatkan kapal-kapal komersial mengenai bahaya memasuki jalur pelayaran yang dianggap tidak sah atau tidak diizinkan tersebut.

Namun, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM langsung membantah keras versi Iran.

Menurut CENTCOM, klaim bahwa El Gaia menghantam ranjau tidak benar. Militer Amerika Serikat justru menuduh pasukan Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal tersebut. CENTCOM menyatakan kapal itu sebelumnya telah menjadi sasaran rudal Iran dan kemudian kembali diserang ketika berada di perairan sekitar Oman. Dengan demikian, Washington menilai pernyataan mengenai ranjau merupakan bagian dari perang informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Selat Hormuz.

Laporan mengenai kondisi awak kapal semakin memperlihatkan seriusnya insiden tersebut. Kementerian Luar Negeri India dilaporkan menyatakan bahwa kapal membawa 14 awak berkewarganegaraan India. Sebanyak 13 orang berhasil diselamatkan, sementara satu orang dilaporkan belum ditemukan.

Perbedaan versi antara Iran dan Amerika Serikat ini sangat penting. Sebab, jika benar ranjau laut digunakan secara aktif di jalur pelayaran tersebut, ancamannya tidak hanya menyangkut Iran dan Amerika, tetapi juga kapal-kapal komersial internasional yang melewati kawasan itu.

Sebaliknya, jika tuduhan Washington benar bahwa kapal tersebut sengaja diserang oleh pasukan Iran, insiden itu dapat semakin memperkuat alasan Amerika Serikat untuk meningkatkan operasi militernya demi mengamankan pelayaran.

Ketegangan di kawasan Teluk juga tetap tinggi setelah serangkaian serangan Amerika terhadap aset maritim Iran dalam beberapa pekan terakhir. Pada 8 September 2026, misalnya, militer AS mengumumkan penghancuran lima tanker Iran sebagai balasan atas serangan rudal terhadap kapal perang Amerika. Salah satu kapal yang menjadi sasaran berada di dekat Pulau Kharg, pusat ekspor minyak Iran yang sangat strategis.

Di tengah situasi militer yang semakin berbahaya tersebut, Washington pada 14 September 2026 membuka front tekanan lain, kali ini melalui sistem keuangan internasional.

Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui Office of Foreign Assets Control atau OFAC menjatuhkan sanksi baru terkait Iran terhadap VTB Bank, salah satu lembaga keuangan terbesar Rusia.

Washington menuduh VTB terlibat membantu Iran menghindari sanksi, termasuk dengan membangun hubungan koresponden dengan lembaga keuangan Iran yang telah terkena pembatasan Amerika.

Menurut Departemen Keuangan AS, VTB juga mengambil langkah untuk membantu pemindahan miliaran dolar aset Iran yang dibekukan serta mengembangkan mekanisme penyelesaian transaksi menggunakan rekening dalam mata uang rubel Rusia dan rial Iran. Tujuannya disebut untuk memperbesar perdagangan dan hubungan ekonomi antara Moskow dan Teheran.

VTB sebenarnya bukan pemain baru dalam daftar sanksi Washington. Bank tersebut sebelumnya telah menjadi sasaran berbagai pembatasan Amerika berkaitan dengan Rusia, terutama setelah invasi besar-besaran Rusia terhadap Ukraina pada 2022.

Namun, keputusan 14 September 2026 memiliki arti berbeda karena VTB kini juga dikenai sanksi berdasarkan kewenangan yang berkaitan dengan sektor keuangan Iran.

Konsekuensinya dapat menjadi jauh lebih luas.

Lembaga keuangan asing yang melakukan transaksi tertentu dengan VTB kini menghadapi risiko tambahan terkait sanksi sekunder Amerika Serikat. Washington bahkan mendorong institusi keuangan yang masih berhubungan dengan bank Rusia tersebut untuk mempertimbangkan penghentian hubungan mereka.

Langkah tersebut menjadi bagian dari kampanye yang disebut Operation Economic Outcast, strategi Departemen Keuangan AS untuk semakin mengisolasi jaringan keuangan Iran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa Washington akan terus memburu pihak-pihak yang memberikan dukungan material, teknologi ataupun keuangan yang memungkinkan pemerintah Iran mempertahankan aktivitasnya.

Dengan strategi ini, tekanan Amerika tidak lagi hanya diarahkan kepada perusahaan atau bank Iran. Washington berusaha meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan di negara ketiga yang membantu Teheran mempertahankan akses terhadap perdagangan internasional.

Menariknya, di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan ketegangan militer tersebut, muncul sinyal diplomasi yang cukup mengejutkan.

Pada 14 September 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington terbuka terhadap kemungkinan mencapai kesepakatan dengan Iran.

Dalam pernyataannya melalui Truth Social, Trump mengatakan bahwa Iran ingin mencapai kesepakatan dengan cepat. Ia kemudian menyatakan akan menentukan apakah Amerika Serikat akan kembali terlibat dalam proses tersebut, sambil menegaskan bahwa Washington pada prinsipnya terbuka terhadap kemungkinan perundingan.

Pernyataan Trump menjadi penting karena hubungan Washington dan Teheran selama lebih dari enam bulan terakhir telah didominasi konflik, sanksi, serangan militer dan perebutan kendali keamanan di kawasan Teluk.

Tidak lama berselang, dari pihak Iran juga muncul pernyataan yang menunjukkan bahwa pintu diplomasi belum tertutup.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Teheran masih siap melakukan dialog dengan Amerika Serikat, termasuk mengenai program nuklir Iran. Namun, ia menetapkan sejumlah persyaratan penting.

Pezeshkian menegaskan bahwa pembicaraan mengenai program nuklir harus berlangsung dalam kerangka Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT serta hukum internasional. Ia juga meminta Amerika Serikat mencabut sanksi, meninggalkan pendekatan unilateral, dan berhenti menggunakan kekuatan militer sebagai alat untuk menekan Iran dalam proses perundingan.

Dengan demikian, perkembangan 14 September 2026 menunjukkan dua wajah hubungan Amerika Serikat dan Iran yang berjalan secara bersamaan.

Di Selat Hormuz, kedua pihak masih saling menuduh dan aktivitas militer terus menciptakan risiko bagi pelayaran internasional. Di sektor ekonomi, Washington semakin memperketat tekanan dengan membidik bukan hanya institusi Iran, tetapi juga bank asing yang membantu Teheran mempertahankan jaringan keuangannya.

Namun di jalur diplomasi, baik Trump maupun Pezeshkian mulai memberikan sinyal bahwa perundingan masih mungkin dilakukan.

Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah apakah tekanan ekonomi dan militer tersebut benar-benar akan mendorong lahirnya sebuah kesepakatan baru, atau justru membuat kedua negara semakin sulit membangun kepercayaan.

Sebab selama operasi militer terus berlangsung, sanksi semakin diperluas, dan kapal-kapal komersial masih menghadapi ancaman di sekitar Selat Hormuz, satu kesalahan perhitungan saja dapat kembali menutup pintu diplomasi yang baru mulai terbuka.

Karena itu, beberapa hari ke depan akan menjadi periode yang sangat menentukan. Jika Washington dan Teheran mampu mengubah sinyal politik menjadi pembicaraan nyata, peluang menuju deeskalasi dapat kembali muncul. Tetapi jika konfrontasi di Selat Hormuz kembali menelan korban atau berkembang menjadi serangan yang lebih besar, kawasan Teluk dapat memasuki babak eskalasi baru yang dampaknya tidak hanya dirasakan Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga pasar energi serta perekonomian dunia. (***)

Arab Saudi Mengamuk! Houthi Dihujani Bom, Pangkalan King Khalid Dibalas dengan Puluhan Rudal!

EtIndonesia.com  Ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman memasuki fase yang semakin berbahaya. Dalam beberapa hari terakhir, kedua pihak saling melancarkan serangan dalam skala besar, mulai dari penggunaan rudal balistik dan drone hingga operasi udara yang menyasar berbagai wilayah di Yaman.

Eskalasi terbaru terjadi pada 14 September 2026, ketika kelompok Houthi mengumumkan telah melancarkan serangan besar terhadap Pangkalan Udara King Khalid di Khamis Mushait, Arab Saudi bagian selatan. Pangkalan tersebut merupakan salah satu fasilitas militer penting yang digunakan untuk mendukung operasi udara Saudi.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan operasi tersebut melibatkan puluhan rudal balistik dan pesawat nirawak atau drone. Menurut klaim Houthi, sasaran serangan mencakup hanggar pesawat tempur, fasilitas radar, landasan pacu, gudang amunisi, serta infrastruktur militer lainnya.

Houthi mengklaim serangannya mengenai sasaran secara langsung dan menimbulkan kerugian besar. Namun, hingga laporan mengenai serangan tersebut muncul pada 14 September, belum ada konfirmasi independen mengenai skala kerusakan di Pangkalan King Khalid. Otoritas Saudi juga belum memberikan konfirmasi terperinci mengenai klaim kerusakan yang disampaikan Houthi.

Houthi mengatakan serangan itu merupakan balasan terhadap peningkatan operasi udara Arab Saudi di Yaman. Kelompok tersebut mengeklaim pesawat tempur F-15 dan Eurofighter Typhoon Saudi telah melakukan lebih dari 300 serangan udara dalam lima hari sebelumnya di berbagai wilayah Yaman.

Pernyataan itu sekaligus menunjukkan betapa cepatnya konflik meningkat. Pada 8 September 2026, misalnya, otoritas Saudi menyatakan sedikitnya 73 warga sipil terluka akibat serangkaian serangan Houthi yang mengenai lokasi sipil dan fasilitas ekonomi di Abha, Khamis Mushait, Jizan, dan Najran.

Saudi kemudian meningkatkan operasi militernya di Yaman. Serangan udara dilaporkan berlangsung di sejumlah provinsi, termasuk Taiz, Hodeidah, Marib, Al-Jawf dan wilayah lain yang menjadi medan pertempuran antara Houthi dengan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Riyadh.

Pada 14 September 2026, laporan dari Yaman menyebut serangan udara telah menyasar posisi Houthi di sedikitnya enam provinsi. Pada saat bersamaan, pasukan pemerintah Yaman mengatakan mereka berhasil merebut kembali sejumlah posisi di bagian barat Provinsi Taiz dan melanjutkan pergerakan menuju wilayah baru.

Pertempuran ini semakin penting karena tidak lagi semata-mata menyangkut perebutan wilayah di dalam Yaman. Salah satu pusat konflik sekarang berada di sekitar Selat Bab al-Mandeb, jalur sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi salah satu koridor pelayaran strategis dunia.

Pada 10 September 2026, Houthi merebut kota pelabuhan Mocha di pesisir Laut Merah. Sehari kemudian, pada 11 September, kelompok tersebut memperluas kendalinya menuju Dhubab dan Pulau Perim atau Mayun yang berada tepat di kawasan Bab al-Mandeb. Perkembangan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran internasional.

Dalam perkembangan lain, muncul laporan mengenai keberadaan Abdolreza Shahlai, tokoh senior Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, di balik operasi Houthi.

Sejumlah sumber pemerintah Yaman menyebut Shahlai sebagai salah satu tokoh yang mengarahkan operasi Houthi di sepanjang pesisir Laut Merah. Laporan mengenai keberadaannya menjadi perhatian karena ia selama bertahun-tahun dikaitkan dengan dukungan militer dan keuangan Iran kepada Houthi. Namun, laporan mengenai foto terbaru Shahlai yang beredar serta dugaan bahwa identitas atau keberadaannya sengaja dibocorkan oleh pihak tertentu di dalam Iran belum dapat dipastikan secara independen.

Hubungan Iran dengan Houthi sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Iran selama bertahun-tahun dikenal sebagai pendukung utama kelompok tersebut. Akan tetapi, Houthi juga memiliki kepentingan dan struktur pengambilan keputusan sendiri sehingga tidak setiap tindakan kelompok itu dapat secara otomatis dianggap sebagai perintah langsung dari Teheran.

Di tengah pertempuran tersebut, tekanan terhadap Arab Saudi semakin berat setelah infrastruktur energinya ikut menjadi sasaran.

Serangan drone yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata yang beroperasi dari Irak menyebabkan kerusakan serius pada jaringan pipa minyak East-West Arab Saudi, jalur strategis yang memungkinkan minyak dari kawasan timur kerajaan dialirkan menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah tanpa harus melewati Selat Hormuz.

Pada 15 September 2026, laporan terbaru menyebut perbaikan jaringan tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar tiga hingga lima minggu. Gangguan itu menjadi sangat sensitif karena pipa East-West dapat mengangkut jutaan barel minyak per hari dan memiliki arti strategis ketika jalur ekspor melalui Selat Hormuz berada di bawah tekanan.

Situasi ini membuat konflik Yaman memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas. Jika jalur Hormuz terganggu sementara keamanan Bab al-Mandeb dan jaringan pipa menuju Laut Merah juga terancam, maka kemampuan negara-negara Teluk untuk mengalihkan ekspor energi menghadapi tekanan dari beberapa arah sekaligus.

Arab Saudi karena itu mulai mengandalkan kekuatan udaranya secara lebih intensif. Riyadh memiliki armada pesawat tempur modern, terutama F-15 dan Eurofighter Typhoon, ditambah persenjataan berpemandu presisi dalam jumlah besar.

Pada saat bersamaan, kerajaan tersebut juga sedang memperkuat kemampuan pesawat nirawak. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengadaan drone tempur berat Bayraktar AKINCI buatan Turki. Laporan pada 14 September menyebut sekitar 60 unit dikaitkan dengan tahap awal pengadaan Saudi dan pengiriman dilaporkan telah dimulai. AKINCI mampu membawa muatan hingga sekitar 1.500 kilogram dan dapat menjalankan misi pengintaian maupun serangan jarak jauh.

Ada pula perkembangan yang cukup menarik mengenai persenjataan rudal Arab Saudi.

Foto puing rudal yang beredar dari Yaman pada September 2026 disebut memiliki kemiripan dengan DF-15A buatan Tiongkok. Apabila identifikasi tersebut benar, peristiwa ini berpotensi menjadi salah satu indikasi pertama penggunaan rudal balistik jenis itu oleh Arab Saudi dalam pertempuran.

Namun, identifikasi tersebut masih berdasarkan analisis sumber terbuka. Kepemilikan dan penggunaan DF-15A oleh Arab Saudi dalam serangan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Riyadh maupun Beijing. Karena itu, informasi ini harus diperlakukan sebagai temuan awal, bukan fakta yang sudah dipastikan.

Di tingkat diplomatik, Riyadh juga berusaha memperkuat dukungan dari mitra internasional. Pada 14 September 2026, Putra Mahkota Mohammed bin Salman bertemu dengan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper, di Jeddah untuk membahas perkembangan keamanan regional.

Washington dilaporkan belum bersedia melakukan serangan langsung terhadap Houthi, tetapi Amerika Serikat memberikan dukungan berupa pertukaran intelijen dan bantuan penentuan sasaran kepada Arab Saudi.

Hubungan pertahanan Riyadh dengan Inggris juga semakin diperkuat. Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham sebelumnya telah menyatakan niat meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Arab Saudi dan menunjuk Air Chief Marshal Sir Harv Smyth sebagai utusan pertahanan Inggris untuk kerajaan tersebut.

Dengan demikian, pertempuran yang berlangsung pada pertengahan September 2026 bukan lagi sekadar babak baru dalam perang saudara Yaman.

Konflik tersebut kini bersinggungan langsung dengan persaingan Iran-Arab Saudi, keamanan infrastruktur minyak, keselamatan pelayaran di Laut Merah, serta stabilitas dua jalur energi terpenting dunia: Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb.

Serangan Houthi terhadap Pangkalan King Khalid pada 14 September memperlihatkan bahwa kelompok itu masih memiliki kemampuan menyerang jauh ke wilayah Arab Saudi. Sebaliknya, meningkatnya operasi udara Riyadh menunjukkan bahwa Arab Saudi juga mulai meninggalkan sikap relatif menahan diri yang dijalankannya setelah meredanya perang besar Yaman sejak gencatan senjata 2022.

Kini pertanyaan terbesarnya adalah apakah serangan-serangan tersebut akan memaksa kedua pihak kembali ke meja perundingan, atau justru membuka fase perang baru yang lebih luas.

Sebab, apabila pertempuran terus meningkat dan serangan terhadap fasilitas energi serta jalur pelayaran semakin sering terjadi, dampaknya tidak akan berhenti di Yaman dan Arab Saudi. Efeknya berpotensi menjalar ke harga minyak, perdagangan internasional, dan keamanan seluruh kawasan Timur Tengah.