Seiring mulai diberlakukannya aturan baru Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengenai pengelolaan keluar-masuk wilayah, risiko bagi warga Taiwan yang bepergian ke Tiongkok semakin meningkat.
Seorang pejabat Taiwan yang memahami situasi hubungan lintas Selat Taiwan memperingatkan bahwa tujuh kelompok warga Taiwan, termasuk politikus, pegawai negeri, dan mantan personel militer, lebih mudah menjadi sasaran khusus dan menghadapi pemeriksaan ketika pergi ke Tiongkok.
EtIndonesia.com Pada 15 September 2026 “Ketentuan Dewan Negara mengenai Pengelolaan Keluar dan Masuk Wilayah” yang diumumkan PKT secara resmi mulai berlaku. Aturan baru tersebut terdiri atas 19 pasal.
Dengan alasan seperti “menjaga kedaulatan negara, keamanan, dan kepentingan pembangunan”, pihak berwenang memperluas secara signifikan kewenangan untuk membatasi warga meninggalkan negara. Departemen terkait juga diberi wewenang untuk melakukan pengawasan perbatasan secara rahasia serta memeriksa perangkat elektronik dan data digital.
Di antaranya, Pasal 2 aturan baru tersebut menyatakan akan membangun dan menyempurnakan sistem pencegahan risiko keamanan bagi warga Tiongkok yang bepergian ke luar negeri. Jika suatu negara atau wilayah dikategorikan sebagai berisiko tinggi, lembaga pengelolaan imigrasi dapat mengimbau atau mencegah warga untuk pergi ke sana ketika menangani dan menyetujui dokumen perjalanan keluar-masuk, maupun saat melakukan pemeriksaan perbatasan sebelum keberangkatan.
Pasal 3, mengenai “verifikasi dan pemeriksaan data elektronik”, menetapkan bahwa ketika lembaga pengelolaan imigrasi dan otoritas visa memverifikasi identitas orang yang keluar atau masuk wilayah, mereka dapat menanyakan informasi terkait dan meminta orang tersebut menunjukkan dokumen, bahan, serta data elektronik. Hal ini mencakup ponsel, iPad, atau laptop yang dibawa. Pihak berwenang juga berhak meminta perangkat tersebut diserahkan dan dibuka kuncinya di tempat.
Warga Tiongkok yang terlibat dalam keluar-masuk wilayah secara ilegal, memperoleh dokumen secara curang, atau melakukan kegiatan di luar negeri yang dianggap membahayakan keamanan dan kepentingan negara, dapat dilarang meninggalkan Tiongkok selama enam bulan hingga tiga tahun. Bagi mereka yang terkait dengan pengendalian ekspor serta keamanan teknologi, Kementerian Perdagangan dan departemen terkait juga dapat melarang mereka keluar dari negara tersebut. Sementara bagi warga negara asing, pelanggaran serius dapat dikenai larangan masuk ke Tiongkok hingga lima tahun.
Menurut laporan Liberty Times Taiwan pada 14 September, seorang pejabat yang memahami situasi hubungan lintas Selat Taiwan mengatakan bahwa politikus Taiwan, pegawai negeri, mantan personel militer, pejabat kehakiman, guru, tokoh pembentuk opini masyarakat, serta peserta Gerakan “Bluebird” (Qingniao) sangat mudah menjadi sasaran pemeriksaan ketika pergi ke Tiongkok dan harus berhati-hati terhadap risiko terhadap keselamatan pribadi.
Pejabat tersebut memperingatkan bahwa setelah peraturan ini mulai berlaku, pemeriksaan oleh PKT dalam aspek tersebut akan menjadi lebih ketat. Orang yang akan pergi ke Tiongkok harus melakukan penilaian risiko dengan saksama dan tidak boleh menganggap bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi pada diri mereka sendiri. Menurutnya, PKT telah menguasai sebagian data pribadi warga Taiwan dan telah melakukan penetrasi yang sangat dalam terhadap Taiwan. Jika seseorang pernah bekerja di organisasi non pemerintah internasional (NGO) atau organisasi hak asasi manusia, sebaiknya juga tidak pergi ke Tiongkok.
Pejabat tersebut mengkritik PKT karena memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan. Menurutnya, demi mempertahankan kekuasaan pemimpin PKT Xi Jinping dan demi ambisi agar negara tersebut dapat melampaui Amerika Serikat, pengelolaan keamanan kini jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Baik frekuensi pemeriksaan maupun jumlah lembaga yang melakukan pemeriksaan lebih banyak daripada masa lalu, sementara pola pikir berbasis keamanan tetap menjadi sarana utama pengendalian.
Pada 14 September, Asosiasi Pertukaran Elit Asia-Pasifik Tiongkok mengadakan seminar bertajuk “Bisa Masuk, Bisa Keluar? Risiko dan Dampak Aturan Baru Keluar-Masuk PKT”. Seminar tersebut dihadiri oleh pejabat dari Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC), Straits Exchange Foundation (SEF), serta para pakar dan akademisi.
Wakil Ketua MAC, Shen Youzhong, memperingatkan bahwa jumlah warga yang pergi ke Tiongkok lalu kehilangan kontak menunjukkan peningkatan yang tidak biasa. Pemerintah Taiwan telah memberikan peringatan khusus kepada lima kelompok, yaitu pekerja di bidang teknologi, pegawai negeri, tokoh agama, eksekutif perusahaan Taiwan, dan orang-orang yang pernah menyampaikan pandangan politik tertentu. Mereka diingatkan untuk melakukan pendaftaran daring sebelum pergi ke Tiongkok agar memiliki tambahan perlindungan keamanan.
Shen Youzhong juga memperingatkan bahwa aturan baru tersebut secara khusus mencakup pengendalian ekspor serta pengelolaan ekspor dan impor teknologi. Oleh karena itu, pengusaha Taiwan di Tiongkok, eksekutif berkewarganegaraan Taiwan, pekerja di bidang teknologi tinggi, bahkan pekerja di sektor energi baru, semuanya dapat menjadi kelompok berisiko tinggi yang rentan terhadap penegakan hukum secara sewenang-wenang oleh PKT.
Menurutnya, seseorang bahkan dapat dicegat tanpa terlebih dahulu dinyatakan bersalah secara substantif, hanya berdasarkan penilaian sepihak bahwa ia “mungkin membahayakan kepentingan negara”. Risiko “bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar” dari Tiongkok pun semakin meningkat.
Wakil Ketua MAC, Liang Wenjie, mengatakan bahwa warga Taiwan yang menggunakan Kartu Senegara Taiwan (Taibaozheng), menurut pandangan Beijing, dianggap sebagai bukti bahwa “orang Taiwan adalah orang Tiongkok.” Jika penafsiran tersebut digunakan, maka aturan ini tentu dapat diterapkan untuk membatasi warga Taiwan meninggalkan Tiongkok.
Karena itu, menurutnya, pemerintah Taiwan harus memberikan peringatan mengenai risiko tersebut, sebab warga Taiwan memang berpotensi mengalami pembatasan untuk meninggalkan Tiongkok.
Pada 12 September, MAC Taiwan merilis “Laporan Mingguan Terbaru tentang Situasi Keamanan bagi Warga Taiwan yang Bepergian ke Tiongkok, Hong Kong, dan Makau.” Dalam periode 1 Januari 2024 hingga 11 September 2026, tercatat sebanyak 440 kasus warga Taiwan yang pergi ke Tiongkok lalu kehilangan kontak, ditahan untuk pemeriksaan, atau diduga mengalami pembatasan kebebasan pribadi.
Jumlah tersebut meningkat 9 orang dibandingkan statistik minggu sebelumnya. Dalam laporan minggu sebelumnya, yang mencatat data hingga 4 September, jumlahnya adalah 431 orang. (***)
