oleh Zhang Wan dan Wang Jiayi dari Departemen Khusus Epoch Times

Belum lama ini, situasi sebenarnya program pengampunan utang Beijing atas 23 pinjaman dari 17 negara Afrika diungkapkan oleh lembaga penelitian.  Jumlah total utang yang diampuni kenyataannya, i hanya menyumbang sekitar 1% dari total pinjaman ke Afrika.

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara yang  berutang ke Tiongkok telah jatuh ke dalam kesulitan kemerosotan keuangan dan tidak mampu membayar utang mereka. Bahkan, juga menghadapi situasi utang yang belum selesai untuk banyak proyek.

Pada 18 Agustus tahun ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan di Forum Kerjasama Tiongkok-Afrika bahwa Beijing akan mengampuni 23 utang pinjaman tanpa bunga yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021 untuk 17 negara Afrika. Namun demikian, Wang Yi tidak merinci 17 negara mana yang berutang atau jumlah total dari 23 utang tersebut.

Menurut penilaian Boston University Global Development Policy Center menggunakan database pinjaman Tiongkok ke Afrika, 23 utang yang telah diampuni Tiongkok ke Afrika berjumlah tidak lebih dari US$610 juta dan mungkin hanya US$45 juta.

Menurut penelitian tersebut, Beijing berkomitmen total USD.53,8 miliar dolar utang ke Afrika (jatuh tempo pada akhir 2021) antara tahun 2000 dan 2012. Akibatnya, pengumuman profil tinggi Wang Yi tentang pengampunan pinjaman pada  Agustus tahun ini, sebenarnya hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total pinjaman ke Afrika.

Frank Tian Xie, seorang profesor pemasaran di Sekolah Bisnis Aiken University of South Carolina dan seorang ahli masalah Tiongkok, mengatakan kepada The Epoch Times pada 14 September bahwa Beijing membuat pengumuman profil tinggi untuk mengampuni utang 17 negara, tetapi akhirnya hanya sedikit yang benar-benar dimaafkan. Hal demikian sekali lagi mengungkap praktik curang dan kebohongan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang konsisten baik secara internal maupun eksternal.

Xie Tian berkata bahwa pendekatan “Belt and Road” sebenarnya tidak etis. Negara-negara Barat telah mengkritiknya karena menyebabkan banyak negara terbelakang menanggung hutang besar. Oleh karena itu, PKT merasakan tekanan dari komunitas internasional dan mengumumkan bahwa beberapa hutang diampuni, menanggapi kritik dari dunia internasional dengan menunjukkan apa yang disebut perbuatan baik kepada dunia luar. Akan tetapi sebenarnya jumlah pengampunan sangat kecil,  pada dasarnya itu adalah beberapa utang yang tidak dapat dilunasi.

Menurut laporan penelitian “The Way of Lending in China” yang diselesaikan bersama oleh lembaga penelitian AS AidData, Pusat Pengembangan Global, Institut Kiel untuk Penelitian Ekonomi Dunia di Jerman dan dirilis pada Maret tahun lalu, dari tahun 2.000 hingga 2017, jumlah total pinjaman langsung yang dilakukan oleh PKT adalah sekitar US$560 miliar. Di antaranya , Asia, Amerika Selatan dan Afrika adalah target pinjaman utamanya.

Biasanya, pinjaman IMF mengharuskan negara peminjam untuk mengungkapkan rincian jalur kredit mereka, penghapusan utang dan rencana restrukturisasi. Namun, AidData dan laporan lainnya mengatakan bahwa perjanjian pinjaman Tiongkok biasanya memiliki perjanjian kerahasiaan, yang secara tegas melarang negara peminjam untuk mengungkapkan rincian kontrak, sehingga pelaksanaan kontrak sebagian besar merupakan operasi rahasia.

Beijing seolah-olah mempromosikan persahabatan dengan negara peminjam dan membantu perkembangan ekonominya, tetapi rincian kontrak dari beberapa arus keluar menunjukkan bahwa kontrak pinjamannya biasanya sangat keras dan tidak menguntungkan bagi peminjam.

Dalam kontrak sampel yang dipelajari oleh AidData, 55% dari perjanjian pinjaman dari jumlah total mengharuskan peminjam untuk membuka rekening penagihan bank khusus sebagai jaminan pembayaran utang. Pendapatan dari proyek-proyek yang didanai oleh Tiongkok harus disetorkan sepenuhnya ke dalam rekening khusus ini, dan pihak Tiongkok berhak menggunakan saldo rekening tersebut untuk mengimbangi utang pemegang rekening. Bahkan, peminjam harus mempertahankan saldo minimum yang ditentukan dalam rekening tersebut, biasanya arus tahunan yang ditentukan dalam kontrak utang, pembayaran, bunga dan biaya yang harus dibayar.

Misalnya, dalam kontrak yang ditandatangani dengan Venezuela, ditetapkan bahwa China Development Bank (CDB), sebagai pemberi pinjaman, berhak untuk menggunakan semua atau sebagian dana di rekening penerima setiap saat tanpa memberitahukan Venezuela. Jika peminjam ingin menarik dana, harus memastikan bahwa saldo rekening setelah penarikan tidak kurang dari margin pembayaran hutang minimum, jika tidak penarikan tidak diperbolehkan.

Selain itu, lebih dari 90% kontrak yang dipelajari menetapkan bahwa Tiongkok dapat mengakhiri kontrak jika terjadi perubahan hukum atau kebijakan besar di negara peminjam, kemudian menuntut pembayaran segera atas pinjaman yang dicairkan; 30% kontrak menetapkan bahwa negara peminjam bertanggung jawab atas biaya perubahan kebijakan lingkungan dan tenaga kerja yang terjadi.

Hampir tiga perempat kontrak berisi klausul yang tidak berhubungan dengan restrukturisasi utang (atau restrukturisasi serupa) melalui Paris Club. Paris Club adalah platform internasional yang penting untuk menangani restrukturisasi utang bilateral resmi.

Pinjaman Luar Negeri yang Memiliki Tujuan Politik

Xie Tian berkata bahwa utang besar negara-negara terkait, semuanya dibuat oleh PKT ketika mempromosikan “Inisiatif Belt and Road” dan terlibat dalam kegiatan diplomatik suap uang. Hal demikian sama sekali bukan bantuan atau investasi nyata, tetapi memiliki motif politik untuk mengikat negara-negara ini  mendukung PKT dalam pemungutan suara PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional.

Menurut statistik dari laporan “The Way of Lending in China”, pada dasarnya semua pinjaman luar negeri Tiongkok berasal dari bank resmi dan diatur oleh otoritas PKT. Analisis terhadap 1.046 pinjaman yang dikeluarkan oleh pemerintah  ke 130 negara dari tahun 2000 hingga 2014 menemukan bahwa 55% dana berasal dari Export-Import Bank of China dan 36% dari China Development Bank, menurut analisis institusi Morris dan lainnya. 

Sebuah laporan yang dirilis oleh Institut Hudson pada  September tahun ini menyatakan bahwa PKT  dengan penuh semangat mempromosikan proyek “Belt and Road” dalam beberapa tahun terakhir, selain menciptakan peluang bisnis bagi perusahaan Tiongkok, tujuan yang lebih besar  untuk memastikan bahwa semua jalan, jalur kereta api, pelabuhan, kabel, jaringan dan infrastruktur digital melayani kepentingan dan tujuan PKT.

Faktanya, sebagian besar investasi tidak berkelanjutan secara ekonomi karena pinjaman dimotivasi oleh pertimbangan politik. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Center for a New American Security (CNAS), sebuah think tank AS, pada April 2019 menyatakan bahwa banyak proyek Belt and Road yang telah diselesaikan, gagal membenarkan keputusan investasi awal dari negara peminjam.

Banyak Utang Menjadi Proyek Mangkrak

Xie Tian berkata bahwa banyak negara peminjam sekarang tidak dapat membayar utang. Apalagi, banyak dana telah digelapkan oleh pejabat terkait atau awalnya merupakan investasi yang sia-sia. Jadi, utang ini telah menjadi proyek yang belum selesai dari pemerintah PKT.

Banyak kontrak pinjaman mencakup istilah “pinjaman untuk sumber daya” dan “utang dengan saham dan infrastruktur.”

Penelitian  AidData menunjukkan bahwa di hampir 40% dari rekening khusus negara peminjam, dana dalam rekening tersebut berasal dari pendapatan yang tidak terkait dengan proyek. Misalnya, di rekening khusus Ekuador dan Venezuela, ada pendapatan dari ekspor minyak; Rekening khusus Ghana memiliki pendapatan ekspor dari bauksit; Rekening Kosta Rika memiliki pendapatan dari aset keuangan. Dana ini digunakan untuk membayar utang.

Pada 2010, China Development Bank memberikan Ekuador pinjaman proyek minyak senilai US$1 miliar. Dua puluh persen dari dana pinjaman harus digunakan untuk membeli barang dan jasa dari kontraktor  terpilih. Selain itu, perjanjian pinjaman juga mengharuskan perusahaan Minyak Ekuador untuk menjual setidaknya 380.000 barel bahan bakar minyak ke Perusahaan Minyak Tiongkok per bulan selama masa berlaku periode kontrak, serta menyediakan 15.000 barel minyak mentah per hari. Hasilnya semua disimpan ke dalam rekening penagihan khusus di Ekuador, dan rekening khusus ini dibuka di  China Development Bank, yang diatur oleh undang-undang PKT.

Pada 2017, negara Afrika Barat, Sierra Leone menandatangani perjanjian pinjaman US$659 juta dengan Industrial and Commercial Bank of China dan Export-Import Bank of China untuk peningkatan dan perluasan Dermaga Ratu Elizabeth II. Ukuran pinjaman setara dengan 15% dari PDB Sierra Leone 2017, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membiayai proyek perluasan pelabuhan oleh konsorsium perusahaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi Tiongkok.

Selain itu, kontrak tersebut juga mencakup perjanjian hipotek saham dan perjanjian hipotek aset. Peminjam harus menjaminkan saham mereka dalam proyek, serta peralatan dan aset lainnya dalam proyek sebagai jaminan untuk pembayaran kembali.

Hal yang sama pada 2017, karena ketidakmampuannya untuk membayar utangnya, Sri Lanka terpaksa menyerahkan hak operasi Pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada pihak berwenang Tiongkok untuk membayar utangnya, yang menuai kutukan dan kecaman luas dari masyarakat internasional. (hui)