Gunung Berapi Tertidur 600 Tahun di Rusia Timur Meletus, Gempa Kuat Magnitudo 7,0 Guncang Kepulauan Kuril

Setelah gempa bumi kuat bermagnitudo 8,8 melanda Semenanjung Kamchatka pekan lalu, gunung berapi Krasheninnikov yang telah tertidur selama 600 tahun di wilayah tersebut kini memuntahkan lava. Para ilmuwan pada Jumat (2 Agustus) mengatakan bahwa letusan ini kemungkinan terkait dengan gempa kuat yang terjadi pekan sebelumnya. Selain itu, pada hari ini (3 Agustus), terjadi gempa bermagnitudo 7,0 di Kepulauan Kuril, Rusia. Beruntung, tidak ada ancaman tsunami.

Etindonesia. Gunung Krasheninnikov memiliki ketinggian sekitar 1.856 meter. Letusan kali ini menghasilkan kolom abu vulkanik setinggi 6.000 meter. Pihak berwenang telah menetapkan status peringatan oranye untuk penerbangan udara, yang berarti letusan ini menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan penerbangan.

Menurut kantor berita RIA Novosti, Olga Girina, kepala Tim Tanggap Letusan Gunung Api Kamchatka (Kamchatka Volcanic Eruption Response Team), mengatakan:  “Ini adalah letusan gunung Krasheninnikov pertama yang tercatat dalam sejarah selama 600 tahun terakhir.” Ia menambahkan bahwa letusan ini mungkin dipicu oleh gempa besar pada 30 Juli.

Girina juga menyebut bahwa gempa waktu itu telah memicu peringatan tsunami sejauh Polinesia Prancis dan Chili. Setelahnya, gunung berapi paling aktif di Kamchatka, yaitu gunung Klyuchevskoy, juga meletus sebagai dampak dari gempa tersebut.

Melalui akun Telegram milik Institut Vulkanologi dan Seismologi Rusia, Girina mengungkapkan bahwa letusan lava terakhir Gunung Krasheninnikov terjadi sekitar tahun 1463 Masehi, dengan margin kesalahan sekitar 40 tahun. Sejak saat itu, tidak ada catatan letusan lebih lanjut.

Kementerian Keadaan Darurat Rusia mengumumkan di Telegram bahwa:  “Awan abu vulkanik saat ini bergerak ke arah timur menuju Samudra Pasifik, dan tidak melintasi area berpenduduk.”

Kementerian tersebut menegaskan kembali bahwa status peringatan oranye untuk penerbangan telah ditetapkan untuk letusan kali ini, karena dianggap sangat berisiko bagi lalu lintas udara.

Sementara itu, menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Minggu (3 Agustus) terjadi gempa bumi bermagnitudo 7,0 di Kepulauan Kuril, Rusia. Sistem Peringatan Tsunami Amerika Serikat juga memperkirakan magnitudo yang sama, yakni 7,0. Untungnya, gempa tersebut tidak memicu peringatan tsunami.

Pusat Penelitian Ilmu Kebumian Jerman (GFZ) mencatat gempa dengan magnitudo 6,7 dan kedalaman pusat gempa 10 kilometer.

Sejak gempa kuat bermagnitudo 8,8 pada 30 Juli lalu, kawasan ini telah mengalami lebih dari 125 gempa susulan dengan magnitudo 4,4 ke atas. (Hui/asr)

Sumber : NTDTV.com

Rusia Abaikan Ultimatum, Kecam Ukraina Hingga Trump Kerahkan Kapal Selam Nuklir sebagai Peringatan

Apakah perang Rusia-Ukraina akan segera berakhir? Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, minggu ini mengeluarkan ultimatum terakhir kepada Rusia: harus mencapai kesepakatan gencatan senjata sebelum 8 Agustus. Namun pada Kamis, militer Rusia kembali meluncurkan rudal dan drone, menggempur ibu kota Kyiv dengan hebat. Serangan ini menewaskan 31 orang dan melukai 159 lainnya, termasuk 21 anak-anak – menjadikannya salah satu serangan udara paling mematikan di Kyiv sejak perang pecah lebih dari tiga tahun lalu. Pada Jumat, Kyiv menurunkan bendera setengah tiang untuk mengenang para korban.

EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam keras tindakan Rusia, menyebutnya menjijikkan. Ia juga memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke wilayah terkait, sebagai peringatan kepada mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev atas pernyataan provokatifnya terkait ultimatum tersebut.

Pada  April lalu, Trump menulis di media sosial: “Putin, hentikanlah! Mari kita capai kesepakatan damai.” Namun, tiga bulan telah berlalu dan perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut, bahkan minggu ini serangan Rusia menjadi semakin hebat.

Sejak 28 Juli, penjara di Zaporizhzhia (Ukraina tenggara), rumah sakit di kota Kamianske (wilayah tengah), dan gudang makanan di kota terbesar kedua Kharkiv, semuanya terkena serangan artileri berturut-turut.

Seorang tahanan penjara, Hayevoy, mengatakan:  “Rasanya seperti manusia digiling dalam mesin pencacah daging. Saya merangkak keluar perlahan. Sangat mengerikan.”

Pada 31 Juli, Kyiv dihantam oleh 8 rudal dan 309 drone, menyebabkan 31 kematian dan lebih dari 100 luka-luka.

Seorang penyintas, Kravchuk, menceritakan:  “Saya melihat lima rudal jelajah mengarah ke Kyiv. Saat saya hendak membangunkan istri saya, ledakan terjadi. Kini putri saya berada di rumah sakit.”

Penyintas lain, Veronika:  “Mungkin saya terpeleset, saya tidak tahu bagaimana itu terjadi, rasanya seperti melayang.”

Veronika terbangun dan menemukan dirinya berada di atas puing-puing. Orang tuanya sayangnya telah meninggal dunia.

Warga Kyiv lainnya, Kinnar, mengatakan:  “Saya tidak tahu harus berkata apa. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kegilaan ini. Amerika bisa melakukan banyak hal untuk mempengaruhi Rusia, tapi saya tak tahu apakah Putin akan mendengarkan.”

“Apakah Putin akan mendengarkan?” Bukan hanya pertanyaan rakyat, tapi juga menjadi pertanyaan bagi Trump.

Sejak pelantikannya pada Januari lalu, Trump telah mencoba berbagai cara untuk menengahi perang Rusia-Ukraina, bahkan sempat membela Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, sikapnya belakangan ini berubah drastis. Pada 28 Juli, Trump menyatakan bahwa Putin telah berjanji kepadanya 4–5 kali, namun selalu mengingkari, dan hal itu membuatnya sangat kecewa.

Trump mengatakan:   “Saya akan menetapkan tenggat waktu baru, sekitar 10 hingga 12 hari dari sekarang. Tidak ada alasan lagi untuk menunggu. Awalnya 50 hari – saya ingin bermurah hati – tapi kami tidak melihat kemajuan apa pun.”

Saat ditanya apakah pertemuan akan membantu, dan apakah ia mempertimbangkan untuk bertemu Putin di Turki seperti yang disarankan beberapa pihak, Trump menjawab:
“Saya tidak tertarik untuk berbicara lagi.”

Mantan Presiden Rusia yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional, Dmitry Medvedev, merespons bahwa ultimatum Trump, entah itu 50 hari atau 10 hari, hanyalah permainan yang pada akhirnya akan menyeret Amerika Serikat ke dalam perang.

Sementara itu, Putin mengklaim bahwa ia sangat terbuka terhadap perundingan damai dan ingin melakukan “pembicaraan tertutup yang mendalam” dengan Ukraina, bukan di depan umum.

Putin : “Jika ada yang kecewa dengan hasil perundingan, itu karena mereka menaruh harapan yang terlalu tinggi.”

Kremlin juga mengatakan bahwa mereka “memperhatikan” ultimatum Trump, namun menegaskan bahwa operasi militer untuk melindungi kepentingan Moskow akan terus berlanjut. Televisi nasional Rusia sama sekali tidak melaporkan peringatan terbaru dari Trump. Dalam beberapa hari setelah ultimatum diumumkan, Rusia tetap melanjutkan serangan berat terhadap Ukraina.

Pada 31 Juli, diplomat senior AS, John Kelley, menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Trump telah menetapkan batas waktu gencatan senjata hingga 8 Agustus, atau sanksi tarif akan diberlakukan. Namun di hari yang sama, Kyiv mengalami serangan terburuk sejak 2022. Karena jumlah korban yang sangat besar, Ukraina mengibarkan bendera setengah tiang keesokan harinya sebagai bentuk duka.

Pada 1 Agustus, Trump menulis di media sosial:  “Mengingat pernyataan Medvedev yang sangat provokatif, saya telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke wilayah terkait, guna mencegah pernyataan bodoh dan provokatif itu menjadi kenyataan.”

Trump juga menegaskan:  “Rusia – saya pikir apa yang mereka lakukan sangat menjijikkan.”

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengatakan:  “Saya yakin Presiden akan menerapkan tarif tingkat dua sebesar 100%. Beberapa mitra Eropa, anggota NATO, bahkan Kanada, semuanya akan mengikuti langkah ini.”

Meski sanksi tarif belum diberlakukan, minggu ini kelompok peretas pro-Ukraina telah bekerja sama untuk meretas sistem jaringan Aeroflot, maskapai penerbangan nasional Rusia, menghancurkan sekitar 7.000 server dan menyebabkan ratusan penerbangan tertunda atau dibatalkan.

Pada 2 Agustus, Ukraina juga melancarkan serangan terhadap fasilitas strategis Rusia, termasuk kilang minyak besar di wilayah Ryazan, pangkalan drone militer, dan pabrik elektronik. (Hui/asr)

Sumber : NTDTV.com

Amerika Serikat Kirim Kapal Selam Nuklir, Putin Langsung Balas Ancam dengan Rudal Super Cepat

EtIndonesia. Pada 2 Agustus 2025, situasi di kawasan Eropa Timur kembali memanas setelah militer Ukraina mengumumkan keberhasilan serangan terbarunya terhadap sejumlah fasilitas vital di dalam wilayah Rusia. Dalam operasi yang disebut sebagai “operasi khusus jarak jauh”, Ukraina menargetkan kilang minyak besar, bandara militer khusus drone, serta sebuah pabrik elektronik penting milik Rusia.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, secara terbuka mengonfirmasi keberhasilan operasi ini. Ia menyampaikan, “Saya telah menerima laporan langsung dari Kepala Badan Keamanan Ukraina terkait operasi khusus jarak jauh yang sukses di wilayah Rusia. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dan menegaskan bahwa operasi semacam ini akan terus dilanjutkan. Jika Rusia memilih untuk memperpanjang perang, maka mereka harus siap menanggung konsekuensinya.”

Tiga Kilang Minyak Rusia Diserang Drone

Pada hari yang sama, drone-drone tempur Ukraina berhasil melancarkan serangan ke tiga kilang minyak utama milik Rusia. 

Melalui saluran resmi di Telegram, satuan sistem drone Ukraina mengumumkan keberhasilan mereka menghantam kilang minyak di wilayah Lipetsk—yang terletak di tenggara Moskow—serta fasilitas penyimpanan minyak strategis di Voronezh. 

Serangan ini bukan hanya berdampak pada logistik energi Rusia, tetapi juga mengirim sinyal kuat bahwa infrastruktur dalam negeri Rusia kini berada dalam jangkauan serangan Ukraina.

Eskalasi di Laut: Kapal Selam Nuklir AS Dekati Rusia, Putin Ancam dengan Rudal Hipersonik

Sementara itu, pada 1 Agustus 2025, tensi meningkat drastis setelah sebuah kapal selam nuklir milik Amerika Serikat terpantau mendekati wilayah perairan Rusia. 

Merespons situasi tersebut, Presiden Vladimir Putin segera mengambil langkah tegas dengan menyiagakan rudal hipersonik—sebuah sistem persenjataan mutakhir yang mampu melesat dengan kecepatan luar biasa dan sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional.

Ancaman Putin ini tidak hanya ditujukan kepada Ukraina, namun juga kepada negara-negara anggota NATO, terutama Amerika Serikat, sebagai bentuk peringatan bahwa setiap eskalasi di wilayah perbatasan Rusia akan dijawab dengan kekuatan militer maksimal.

NATO Rancang Skema Baru Bantuan Militer, Jerman-AS Capai Kesepakatan Patriot

Sejalan dengan meningkatnya eskalasi, negara-negara anggota NATO, termasuk Ukraina dan Amerika Serikat, kini tengah menyusun mekanisme baru untuk bantuan militer. Menurut sumber dari Reuters, Ukraina dan Amerika saat ini sedang memformulasikan daftar prioritas senjata yang paling mendesak untuk kebutuhan medan perang.

Sekretaris Jenderal NATO akan bertindak sebagai koordinator, memastikan pembagian peran antar anggota—siapa yang akan menyumbang atau membiayai pembelian senjata. Salah satu skema yang tengah digodok adalah pembuatan rekening khusus di bawah pengawasan markas besar militer NATO. Melalui rekening ini, negara-negara anggota dapat menyetorkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membeli persenjataan bagi Ukraina secara kolektif dan terkoordinasi.

Dalam perkembangan terbaru, Jerman pada 1 Agustus 2025 mengumumkan telah mencapai kesepakatan baru dengan Amerika Serikat, di mana Jerman akan memasok dua sistem pertahanan udara Patriot tambahan ke Ukraina. 

Sebagai bentuk kompensasi, Jerman akan menjadi negara prioritas utama yang menerima Patriot produksi terbaru Amerika begitu kapasitas produksinya meningkat.

Kesimpulan

Serangan terkoordinasi Ukraina ke jantung infrastruktur Rusia telah menandai babak baru dalam konflik kedua negara. 

Di tengah eskalasi militer, NATO kini bergerak cepat menata ulang skema bantuan militer, sementara Jerman dan AS memperkuat komitmen pertahanan mereka untuk Ukraina. 

Dengan Putin yang menyiagakan rudal hipersonik dan aliansi Barat yang semakin solid, kawasan Eropa Timur tampaknya akan memasuki fase ketegangan baru yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. (***)

Dunia Terancam! PLTN Zaporizhzhia Dihantam Ledakan, Rusia-Ukraina di Ambang Petaka Nuklir

EtIndonesia. Situasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia kembali memanas setelah terdengar ledakan hebat dan munculnya asap tebal di dekat fasilitas tersebut pada 2 Agustus 2025. 

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengonfirmasi bahwa insiden ini terjadi di luar pagar pembangkit, tepatnya sekitar 1.200 meter dari instalasi utama, sehingga memicu kekhawatiran global terkait keselamatan nuklir di kawasan konflik.

Menurut laporan Reuters yang mengutip pernyataan IAEA, para staf di PLTN Zaporizhzhia mendengar suara ledakan keras dan menyaksikan asap pekat yang membubung tinggi pada pagi hari. 

Asap tersebut masih terlihat jelas hingga sore hari di lokasi kejadian, menandakan skala kerusakan yang belum sepenuhnya teridentifikasi.

PLTN Zaporizhzhia: Titik Panas Baru di Garis Depan Perang

PLTN Zaporizhzhia yang terletak di tenggara Ukraina kini menjadi salah satu titik paling sensitif di garis depan perang Rusia-Ukraina. Berhadapan langsung dengan kota Nikopol, pembangkit ini merupakan salah satu fasilitas nuklir terbesar dan terpenting di Eropa. 

Sejak awal invasi Rusia pada 2022, PLTN Zaporizhzhia telah menjadi ajang perebutan kekuasaan dan simbol pertarungan energi antara kedua negara.

Saat ini, PLTN Zaporizhzhia dikuasai penuh oleh pasukan Rusia. Namun, Ukraina secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merebut kembali kendali atas fasilitas vital tersebut. Sepanjang dua tahun terakhir, kawasan di sekitar pembangkit kerap menjadi lokasi ledakan, kebakaran, hingga gangguan sistem operasi. Namun, masing-masing pihak kerap saling menyalahkan dalam narasi yang berlawanan.

Rentetan Gangguan, Ancaman Krisis Nuklir Kian Nyata

Sebelumnya, IAEA melaporkan bahwa PLTN Zaporizhzhia sempat mengalami pemadaman total yang membahayakan sistem pendingin reaktor. 

Dalam insiden terakhir pada 4 Juli lalu, seluruh suplai listrik eksternal terputus lebih dari 3,5 jam. Akibatnya, pembangkit hanya bisa bertahan berkat generator diesel cadangan. IAEA menegaskan bahwa situasi keamanan di pembangkit ini sangat rawan—kegagalan sistem pendingin dapat memicu kebocoran radiasi dalam skala besar.

Pasca ledakan terbaru, IAEA menurunkan tim khusus ke lokasi untuk melakukan pemantauan intensif dan memastikan tidak ada kebocoran radiasi. Hingga laporan ini disusun, belum ditemukan tanda-tanda kebocoran, namun IAEA tetap memperingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan aksi berbahaya di sekitar fasilitas nuklir. 

Meskipun ledakan kali ini tidak mengenai reaktor utama, kekhawatiran akan bencana nuklir terus membayangi, mengingat kompleksitas dan kerentanan situasi di lapangan.

Sejak pembangkit dikuasai militer Rusia pada 2022, seluruh reaktor telah dimatikan secara total. Namun, krisis pasokan air pendingin akibat hancurnya Bendungan Kakhovka pada 2023, serta suplai listrik yang tidak stabil, membuat rencana reaktivasi reaktor menjadi sangat riskan, bahkan nyaris mustahil dilakukan dengan aman.

Reaktivasi Reaktor dan Ancaman Keselamatan

CEO perusahaan listrik Ukraina secara terbuka memperingatkan bahwa jika Rusia memaksa reaktivasi pembangkit di tengah situasi perang, risikonya sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana. Ia menegaskan, kendali atas pembangkit harus sepenuhnya berada di tangan Ukraina agar keselamatan bisa terjamin. Dalam kondisi damai sekalipun, proses restart reaktor secara aman membutuhkan waktu dua bulan hingga dua tahun, apalagi di tengah konflik militer.

Pada Mei lalu, Greenpeace melaporkan bahwa Rusia tengah membangun jaringan listrik bertegangan tinggi baru di sekitar Zaporizhzhia, dengan tujuan mengalirkan listrik langsung ke wilayah Rusia. 

Langkah ini dinilai sebagai pelanggaran kedaulatan dan menambah kekhawatiran atas keamanan nuklir kawasan. Greenpeace juga menyoroti ancaman tambahan berupa kekurangan air pendingin, perangkat yang telah menua, dan kurangnya operator terlatih di lapangan.

Tekanan Internasional dan Desakan Zona Penyangga

Sejumlah organisasi internasional berulang kali mengecam aktivitas militer Rusia di sekitar PLTN Zaporizhzhia, serta menyerukan pembentukan zona penyangga demi mencegah insiden fatal. Mereka menegaskan, serangan atau aktivitas militer apa pun di dekat fasilitas nuklir dapat membawa konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan, baik bagi Ukraina maupun negara-negara sekitarnya.

IAEA sendiri terus menempatkan tim monitoring di Zaporizhzhia dan mendesak seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan prinsip kehati-hatian tertinggi. Organisasi ini juga meminta dukungan komunitas internasional untuk mencegah militerisasi fasilitas nuklir dan mendorong solusi damai atas konflik di sekitar PLTN Zaporizhzhia.

Opini dan Pertanyaan untuk Publik

Hingga kini, belum jelas apakah ledakan terbaru ini merupakan bagian dari upaya Rusia untuk mengaktifkan kembali PLTN Zaporizhzhia, atau justru akibat dari serangan balasan Ukraina yang berusaha menghambat kontrol Rusia atas fasilitas tersebut. Yang pasti, setiap insiden baru akan semakin meningkatkan risiko bagi jutaan warga sipil di kawasan tersebut.

Bagaimana pendapat Anda, apakah ledakan ini merupakan bagian dari strategi militer Rusia untuk merebut hegemoni energi di Ukraina, atau justru cerminan ketidakstabilan situasi di garis depan?  (***)

Amerika Serikat dan Rusia di Ambang Ledakan Nuklir: Dua Kapal Selam ‘Hantu Laut’ Tantang Putin!

EtIndonesia. Situasi geopolitik global kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menantang Rusia di tengah memanasnya perang kata-kata dengan mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. 

Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Trump dengan tegas memerintahkan pengiriman dua kapal selam nuklir strategis kelas Ohio ke wilayah perairan dekat Rusia, sebagai tanggapan atas pernyataan provokatif Medvedev.

Trump menyampaikan, “Merespons pernyataan Medvedev yang sangat provokatif, saya telah menginstruksikan dua kapal selam nuklir untuk dikerahkan ke perairan terkait. Ini bukan sekadar gertakan. Kata-kata itu sangat penting dan bisa menimbulkan konsekuensi tak terduga. Saya benar-benar berharap tidak sampai terjadi hal yang menakutkan.”

Ancaman Nuklir di Balik Retorika

Pernyataan Trump ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Medvedev menuding bahwa sanksi-sanksi keras yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump terhadap Rusia merupakan “langkah menuju perang”. Ia bahkan mengungkit sistem “Dead Hand” peninggalan era Uni Soviet—sistem peluncuran otomatis serangan balasan nuklir jika kepemimpinan Rusia dihancurkan—yang kerap disebut-sebut sebagai “pemicu kiamat nuklir”.

Pernyataan Medvedev yang bernuansa intimidasi itu dinilai oleh banyak pengamat sebagai gaya preman jalanan Beijing: keras di mulut, tapi mundur jika berhadapan dengan lawan yang benar-benar berani. Namun kali ini, Medvedev harus berhadapan dengan Trump yang langsung menunjukkan kekuatan nyata Amerika Serikat.

Kapal Selam Kelas Ohio: Hantu Dasar Laut Amerika

Dua kapal selam yang dikerahkan bukanlah kapal selam serang biasa, melainkan “senjata kiamat” strategis kelas Ohio—salah satu armada paling mematikan di dunia. Masing-masing kapal mampu membawa 24 misil balistik antar-benua (ICBM) Trident II, di mana setiap misil dapat dimuati hingga 14 hulu ledak nuklir. 

Dengan kapasitas ini, satu kapal selam saja dapat menghancurkan lebih dari 300 kota dalam 15 menit, sedangkan jumlah kota besar dan menengah di Rusia sendiri hanya sekitar 210 kota.

Simulasi video tentang satu Trident II yang diledakkan di Moskow memperlihatkan bahwa, dalam perang nuklir modern, tidak ada pemenang. Satu Trident II melepaskan daya ledak 3,8 juta ton TNT, menciptakan bola api dengan radius 10 kilometer persegi dan gelombang panas yang merusak area lebih dari 1.500 kilometer persegi. Korban langsung diperkirakan mencapai 280 juta jiwa, dengan 460 juta orang mengalami luka-luka. Itu baru satu misil—sementara satu kapal selam bisa membawa lebih dari 300 hulu ledak, dan AS memiliki 14 kapal sejenis.

Selain itu, terdapat 4 kapal kelas Ohio lain yang kini dimodifikasi untuk membawa rudal jelajah Tomahawk dan pasukan khusus. Salah satu rudal Tomahawk baru-baru ini diluncurkan dari kapal selam serupa untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran.

Senjata Siluman dan Dominasi Laut

Kapal selam kelas Ohio mampu beroperasi secara siluman di kedalaman lebih dari 240 meter selama 90 hari nonstop, dengan tingkat kebisingan hanya 95 desibel—sangat senyap dan sulit dideteksi, hingga dijuluki “hantu laut”. 

Armada 14 kapal selam kelas Ohio inilah yang membawa sekitar 70% total hulu ledak nuklir Amerika Serikat. Bahkan, generasi baru kapal selam kelas Columbia dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027, menawarkan teknologi yang lebih canggih dan keheningan yang lebih sempurna, hingga disebut sebagai “raksasa hantu” oleh penggemar militer.

Reaksi Rusia: Minim, Namun Sarat Ancaman

Setelah Trump mengumumkan pengiriman dua kapal selam nuklir ke dekat Rusia, reaksi resmi dari Kremlin terkesan meremehkan. Dalam konferensi pers, perwakilan Rusia mengatakan, “Tak perlu ditanggapi, Rusia sudah mengontrol wilayah yang jadi sasaran dua kapal selam AS.” Namun, mengingat kekuatan militer Rusia yang kini semakin terungkap selama perang dengan Ukraina, banyak pihak menilai pernyataan ini justru menjadi bahan olok-olok di kalangan analis militer.

Trump sendiri menanggapi dengan singkat, “Kami sudah siap sepenuhnya menghadapi perang nuklir.”

Putin Balas dengan Rudal Hipersonik Oleshnik

Ketegangan kian memuncak ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara mengejutkan mengumumkan kesiapan rudal hipersonik Oleshnik sebagai respons terhadap pengerahan kapal selam nuklir AS. Pada 1 Agustus, Putin menyatakan bahwa rudal Oleshnik telah memasuki tahap produksi massal dan telah diserahkan ke militer Rusia.

Rudal hipersonik Oleshnik diklaim memiliki kecepatan hingga Mach 11 (11 kali kecepatan suara), jarak tembak 5.500 km, serta dilengkapi dengan 3–6 hulu ledak nuklir. Senjata ini disebut-sebut sangat sulit dicegat sistem pertahanan mana pun di dunia. Uji coba serangan rudal Oleshnik pernah dilaporkan terjadi di pabrik Dnipro, Ukraina, namun saat itu masih menggunakan hulu ledak non-aktif untuk pengumpulan data.

Meskipun demikian, para pakar militer AS menilai bahwa, walaupun rudal Oleshnik sulit dicegat, senjata ini hanyalah rudal jarak menengah dengan biaya tinggi dan penyebaran yang masih terbatas, sehingga kemampuannya untuk mengubah konstelasi militer dunia atau menentukan hasil perang Rusia-Ukraina dinilai sangat kecil.

Spekulasi Soal Armada Kapal Selam Rusia

Menariknya, di tengah “adu pamer” kekuatan, muncul pertanyaan mengapa Putin memilih mengandalkan rudal Oleshnik, bukan kapal selam generasi terbaru Rusia. 

Sebagian analis berspekulasi, kapal selam terbaru Rusia belum benar-benar siap tempur atau bahkan mengalami kerusakan serius. Dugaan ini diperkuat dengan adanya citra satelit terbaru yang menunjukkan gempa besar di wilayah Kamchatka, Rusia, beberapa hari lalu, telah menyebabkan kerusakan pada pangkalan kapal selam nuklir Rusia—bagian dermaga dan beberapa kapal diketahui mengalami pergeseran dan kerusakan. 

Beberapa pihak bahkan berseloroh, “Karena kapal selam Rusia banyak yang rusak, Trump sengaja mengirim dua kapal selam AS untuk mengisi posisi kosong di perairan sana.”

Kesimpulan: Dunia di Ujung Spiral Retorika

Konflik verbal antara dua negara pemilik kekuatan nuklir terbesar di dunia kini makin tak terbendung. Spiral retorika yang semakin tajam dan saling mengancam ini sangat berbahaya, karena hanya dibutuhkan satu kesalahpahaman kecil untuk memicu bencana yang jauh lebih besar. Dunia pun berharap, meski ancaman terus dilontarkan, tidak akan ada tindakan nyata yang berujung pada bencana nuklir global. (***)

Kiev Alami Serangan Udara Paling Mematikan, Trump Kerahkan Kapal Selam Nuklir untuk Peringatkan Rusia

EtIndonesia. Pada Jumat (1 Agustus), Kiev mengibarkan bendera setengah tiang untuk mengenang para korban serangan Rusia sehari sebelumnya. Serangan ini menewaskan 31 orang dan melukai 159 lainnya, termasuk 21 korban anak-anak. Ini adalah salah satu serangan udara paling mematikan yang dialami ibu kota Ukraina sejak perang dimulai lebih dari tiga tahun lalu. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengutuk keras serangan ini dan memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke wilayah terkait sebagai peringatan terhadap mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, terkait pernyataan ultimatum yang provokatif.

“Rusia, saya rasa apa yang mereka lakukan itu menjijikkan,” kata Trump. 

Trump terus melontarkan kritik keras terhadap Rusia. Tindak tanduk “menjijikkan” yang dimaksudnya adalah serangan rudal dan drone Rusia ke Kiev pada  Kamis.

Serangan tersebut menewaskan 31 orang, termasuk lima anak-anak—yang termuda berusia hanya dua tahun—dan melukai 159 orang lainnya, termasuk 16 anak-anak.

Sebuah bagian dari gedung apartemen di Kiev hancur seketika akibat hantaman rudal. Seorang korban selamat, Yefimikova, menyaksikan sendiri apartemennya dihancurkan. Ia masih syok, namun bersyukur bisa selamat.

Yefimikova, korban selamat dari Kiev: “Saya tidak tahu bagaimana kami bisa selamat. Tapi kami masih hidup.”

Veronika (23 tahun), korban selamat lainnya, tinggal di lantai sembilan. Saat rudal datang, ia sedang tidur di ranjangnya. Ketika sadar, ia sudah berada di puing-puing di lantai dasar.

Veronika, korban selamat dari Kiev: “Mungkin saya entah bagaimana tergelincir jatuh. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Rasanya seperti melayang.”

Beruntung, selain gegar otak dan patah kaki, Veronika nyaris tidak mengalami luka serius lainnya. Namun, kedua orang tuanya telah meninggal dunia dalam serangan itu.

Direktur rumah sakit, Dubrov, mengatakan: “Seseorang jatuh dari lantai sembilan tapi hanya mengalami cedera ringan, itu sangat jarang terjadi. Tapi dia mengalami gangguan psikologis berat akibat trauma. Dia masih belum tahu apa yang terjadi pada orang tuanya.”

Hari Jumat, bendera dikibarkan setengah tiang di Kiev untuk mengenang para korban tewas. Ini adalah salah satu serangan paling mematikan di ibu kota Ukraina sejak invasi Rusia dimulai.

Kinhar, warga Kiev, mengatakan: “Saya tidak tahu harus berkata apa, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kegilaan ini. Amerika Serikat bisa melakukan banyak hal untuk mempengaruhi Rusia, tapi saya tidak tahu apakah Putin akan mendengarkannya.”

Presiden Trump telah menetapkan batas waktu gencatan senjata kepada Putin hingga 8 Agustus. Jika tidak dipenuhi, sanksi tarif akan diberlakukan.

Namun, mantan Presiden Rusia yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, baru-baru ini secara terbuka menantang Trump. Ia menyebut Trump sedang bermain-main dengan ultimatum terhadap Rusia. Menurutnya, apakah 50 hari atau 10 hari, setiap ultimatum baru hanyalah sebuah ancaman yang akan mendorong perang lebih jauh.

Pada  Jumat, Trump tiba-tiba mengumumkan lewat pernyataan: “Mengingat pernyataan Medvedev yang sangat provokatif, saya telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke wilayah terkait, untuk berjaga-jaga jika pernyataan bodoh dan provokatif itu tidak berhenti. Kata-kata itu sangat penting—sering kali bisa membawa konsekuensi tak terduga, dan saya berharap ini bukan salah satunya.” 

Pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa ia tetap terbuka terhadap perundingan damai, dan Moskow berharap bisa melakukan pembicaraan tertutup yang mendalam dengan Ukraina. Namun ia juga mengatakan:

“Jika ada yang kecewa, itu karena mereka terlalu berharap,” kata Putin. 

Putin menyebut situasi perang saat ini masih menguntungkan bagi Rusia. Para pengamat menilai bahwa meskipun batas waktu sanksi dari pemerintahan Trump sudah dekat, Rusia tampaknya belum akan mengubah posisi maupun tujuan perangnya. (Hui/asr)

oleh Yi Jing – NTDTV

Kampanye Anti Nyamuk Digelar di Seluruh Tiongkok,  Kota Foshan Memulai Kembali Tes PCR

Wabah Chikungunya yang meledak di Foshan, Provinsi Guangdong, Tiongkok  terus menyebar luas. Pemerintah setempat meningkatkan langkah-langkah pencegahan wabah. Rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengadakan pertemuan nasional untuk menggalakkan kampanye pembasmian nyamuk secara besar-besaran. Foshan juga memperketat langkah pencegahan, termasuk kembali memberlakukan tes PCR.

EtIndonesia. Hingga 29 Juli, jumlah kasus Chikungunya di Foshan telah melampaui 6.000 kasus dan wabah ini telah menyebar hingga ke Beijing dan wilayah lain.

Pemerintah PKT mengadakan rapat di Beijing untuk membahas penanggulangan wabah Chikungunya. Dalam pertemuan itu ditegaskan perlunya “meningkatkan kebersihan lingkungan, melakukan desinfeksi di lokasi berisiko”, serta secara efektif membasmi dan mencegah gigitan nyamuk.

Seorang warga daratan mengatakan: “Karena penyakit Chikungunya, banyak kompleks perumahan sedang melakukan penyemprotan. Di kolam ikan milik teman saya, semua ikannya mati karena semprotan itu.”

Pada 29 Juli, pemerintah Foshan mengaktifkan respons level 3 untuk kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat darurat.

Beberapa warga mengonfirmasi bahwa mereka menerima pemberitahuan tentang pelaksanaan tes PCR untuk virus Chikungunya selama tiga hari, dari 29 hingga 31 Juli.

“Virus Chikungunya adalah penyakit menular yang umumnya dikonfirmasi melalui tes PCR. Masalahnya, sebagian orang menunjukkan gejala, sebagian lagi tidak. Mereka yang tanpa gejala pun bisa membawa virus aktif di dalam tubuh. Karena itu, dalam populasi besar, tes PCR bisa mengidentifikasi pembawa virus agar mereka dapat melakukan perlindungan diri, sebab jika mereka digigit nyamuk, risiko penularan bisa meningkat,” jelas Prof. Liu, dari Akademi Pengobatan Tradisional Tiongkok Kanada dan direktur Klinik Pengobatan Tradisional Tiongkok  Kangmei.

Beberapa netizen mengungkapkan bahwa pihak berwenang menerapkan metode “gaya kampanye” dalam menangani wabah, seperti:

  • Komite lingkungan yang memaksa masuk ke rumah warga dengan membongkar paksa pintu atau mengganti kunci,
  • Memutus aliran listrik bagi warga yang menolak pemeriksaan rumah,
  • Dan mencatat warga yang tidak bekerja sama dalam “daftar hitam”.

“Langkah-langkah yang diambil Partai Komunis Tiongkok masih cara lama, yaitu dengan penekanan dan paksaan. Dalam buku panduan para pejabat PKT, hanya ada metode untuk menjaga stabilitas. Mereka tidak memahami pendekatan modern yang lebih beradab, seperti edukasi dan penanganan yang berbasis komunitas,” kata komentator politik Zheng Haochang. (Hui/asr)

Laporan oleh Li Yun dan Qiu Yue – NTDTV

54 Orang Tewas Akibat Fentanil Medis di Argentina, Keluarga Korban Tuntut Keadilan

Puluhan orang di Argentina, negara di Amerika Selatan, meninggal dunia akibat mengonsumsi fentanil medis yang tercemar. Pada Kamis (31 Juli), keluarga para korban menggelar unjuk rasa di depan rumah sakit, menuntut keadilan. Saat ini, hakim federal tengah menyelidiki kasus ini.

EtIndonesia. Para keluarga korban akibat fentanil medis melakukan aksi protes di depan Rumah Sakit Italia La Plata, di ibu kota Buenos Aires, menuntut pemerintah mengambil tindakan.

Menurut laporan media lokal, dari 54 korban, 18 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa mereka semua mengkonsumsi fentanil yang terkontaminasi bakteri sebelum meninggal.

Liliana Peralta, ibu salah satu korban, mengatakan:  “Anak saya memang menerima batch vaksin yang tercemar bakteri itu.”

Adriana Francese, pengacara yang mewakili tiga keluarga korban, menyatakan bahwa pihak rumah sakit telah menemukan penyebab kematian para pasien pada pertengahan April.

Adriana Francese:  “Setelah meneliti berbagai kemungkinan, akhirnya dipastikan bahwa penyebab umum dari semua kematian ini adalah penggunaan fentanil yang tercemar.”

Laboratorium yang bertanggung jawab memproduksi dan mendistribusikan fentanil tercemar itu telah diperintahkan untuk menghentikan operasionalnya oleh Kementerian Kesehatan. Seorang hakim federal saat ini sedang menyelidiki kasus tersebut.

Fentanil adalah obat sintetis yang memiliki kekuatan 50 kali lebih kuat dari heroin. 

Dalam dunia medis, fentanil sah digunakan untuk mengatasi nyeri parah pada pasien kanker stadium akhir atau sebagai anestesi dalam operasi besar.

Namun, fentanil yang diproduksi secara ilegal di Tiongkok atau Meksiko sering dicampur dengan heroin atau disamarkan sebagai obat pereda nyeri dan antidepresan. 

Banyak pengguna tidak mengetahui bahwa obat tersebut mengandung fentanil. Pada  2024, sebanyak 75.000 orang di Amerika Serikat meninggal akibat mengkonsumsi fentanil. (Hui/asr)

oleh: Li Mei dan Yi Long | NTDTV

Warga Beijing: Bukan Hanya Panti Jompo, Tapi Juga Panti Asuhan “Tersapu Habis” Diterjang Banjir

Beberapa bendungan di Beijing melakukan pelepasan air atau pembukaan pintur air secara tiba-tiba tanpa peringatan, yang menyebabkan bencana besar. Warga sipil mencurigai bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyembunyikan jumlah korban sebenarnya.  Pemerintah hanya mengumumkan bahwa sebuah panti jompo mencatat 31 korban jiwa, namun warga mengungkap bahwa beberapa panti asuhan juga “tersapu habis.” Bahkan seorang pengacara tidak percaya atas laporan angka-angka  korban yang dipublikasikan pemerintah. 

EtIndonesia. Menurut pemerintah Beijing, hingga 31 Juli pukul 12.00 siang, banjir hanya menyebabkan 44 kematian dan 9 orang hilang. Di antaranya, 31 orang meninggal di pusat perawatan lansia di Distrik Miyun, Kota Taishitun, yang tenggelam akibat banjir.

Pemerintah menyatakan bahwa Taishitun adalah wilayah terdampak paling parah. Namun, pejabat lokal sebelumnya menganggap wilayah pusat kota tersebut aman dan tidak memasukkannya dalam daftar evakuasi.

Namun kenyataannya, banjir tetap menyerang tanpa adanya langkah pencegahan.

Seorang warga Beijing bermarga Li mengatakan kepada Epoch Times bahwa ada beberapa panti asuhan juga terendam, tetapi informasi ini ditutup-tutupi oleh pemerintah.

Banjir merupakan ancaman mematikan bagi lansia di panti jompo maupun anak-anak di panti asuhan. Namun situasinya berbeda: jika lansia tewas, pemerintah harus menghadapi tekanan dari keluarga korban, tetapi panti asuhan tidak memiliki keluarga yang bisa menuntut pertanggungjawaban.

Li, yang bekerja dan berhubungan dengan panti asuhan di Beijing, mengatakan bahwa dalam grup sosial panti asuhan, ia melihat bahwa beberapa panti asuhan tersapu habis oleh banjir.

“Bukan cuma panti jompo. Panti jompo masih bisa dilaporkan. Tapi panti asuhan? Ada beberapa, dan kamu bahkan tak bisa laporkan. Semua komentar internal mereka dilarang beredar,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa wilayah yang terkena dampak besar antara lain adalah area yang banyak terdapat penginapan dan tempat wisata, seperti di Miyun, yang biasanya ramai saat liburan Mei dan Oktober. Para pelaku bisnis pariwisata, peternak, dan pengusaha lokal semuanya terdampak hebat, bahkan banyak yang mengalami kerugian total.

Seorang pengacara dari Tiongkok, bermarga Zheng, juga mengatakan kepada Epoch Times bahwa ia tidak percaya laporan angka korban resmi. 

“Bukan cuma saya, saya kira banyak orang Tiongkok yang juga tidak percaya. Lihat saja kasus banjir di Zhengzhou pada 20 Juli (2021), awalnya juga dibilang hanya sedikit korban. Tapi setelah Li Keqiang turun tangan, ditemukan lebih dari 300 korban. Jadi sebenarnya, jumlah korban jauh lebih besar dari yang diumumkan pemerintah,” katanya. 

Sedikitnya 10 Bendungan Melepaskan Air, Pemerintah Tutupi Fakta Sebenarnya

Laporan resmi pemerintah tentang banjir di Beijing hanya menyebutkan hujan lebat, tanpa menyebutkan pelepasan air dari bendungan.

Menurut penelusuran Epoch Times pada 27 Juli dari berbagai media daratan Tiongkok, setidaknya 10 bendungan, termasuk Bendungan Miyun, melakukan pelepasan air:

  • Di perbatasan Miyun dan Huairou: Bendungan Qinglongxia.
  • Di Huairou: tiga bendungan—Huairou, Beitaishang, Dashuiyu.
  • Di Pinggu: lima bendungan—Haizi, Xiyu, Huangyu, Yangjiatai, dan Huayu.

Pembukaan pintur air dari Bendungan Miyun dimulai pada 27 Juli pukul 03.00 pagi, saat warga desa masih tertidur. Praktik pelepasan air tanpa peringatan pada malam hari seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak yang menuding pemerintah sengaja melakukan ini agar masyarakat tidak bisa mengumpulkan bukti dan menuntut pertanggungjawaban.

Banjir bandang akibat hujan deras, ditambah pelepasan air besar-besaran dari berbagai bendungan, menyebabkan kerusakan parah di empat distrik Beijing: Miyun, Huairou, Pinggu, dan Yanqing. Banjir juga berdampak parah di banyak daerah di Hebei dan Tianjin, menenggelamkan desa-desa dan menyebabkan banyak warga hilang.

Banyak desa terisolasi tanpa listrik dan jaringan komunikasi. Desa-desa ini sepenuhnya terputus dari dunia luar.

Relawan di daratan Tiongkok melaporkan bahwa hingga pukul 20.30 malam padal 30 Juli, sebuah desa di Kabupaten Xinglong, Kota Chengde, Hebei—Desa Douziyu—masih dalam kondisi tidak bisa dihubungi, dan kondisi korban jiwa belum diketahui.

Postingan warga Beijing di media sosial menyebutkan bahwa di bagian timur laut Distrik Miyun, dekat perbatasan Kabupaten Xinglong, Hebei, terdapat Bendungan Huangyankou. Bendungan itu sudah tua dan rusak, seharusnya warga sudah dipindahkan ke Desa Beizhuang sejak lama, namun hal itu tidak dilakukan. Akibatnya, rumah-rumah warga di sekitar bendungan hancur dan banyak orang hilang.

Warga Hebei lainnya juga mengungkap:“Teman saya dari Chengde. Di atas desa mereka ada beberapa bendungan. Saat musim kemarau, mereka harus bayar untuk mendapat air. Tapi saat hujan deras turun, bendungan-bendungan itu malah melepas air.” (Hui/asr)

Sumber : NTDTV.com

Krisis Bandwidth yang Sebenarnya: Bagaimana Kehidupan Modern Merusak Pikiran Manusia

Kita harus mulai memperlakukan perhatian sebagai sumber daya yang terbatas—melindungi pikiran kita sebagaimana kita melindungi tubuh kita.

oleh Kay Rubacek

Setiap tahun, kita terkagum-kagum melihat betapa dunia kita menjadi semakin cepat, cerdas, dan terkoneksi. Kita telah menormalisasi ritme mesin—selalu aktif, selalu merespons, selalu mengonsumsi. Namun, yang memantul di cahaya layar kita adalah sistem biologis manusia yang sebenarnya tidak banyak berubah selama 40.000 tahun terakhir.

Sepanjang sebagian besar sejarah umat manusia, informasi datang dengan lambat. Sebuah percakapan di bawah cahaya api unggun. Sebuah surat yang dibawa melintasi daratan. Sebuah buku yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Kita menyerap kehidupan dalam momen aktif yang diselingi oleh jeda, keheningan, kebosanan, dan pengulangan. Otak manusia telah melayani kita dengan sempurna untuk menghadapi dunia dan ritme manusia yang seperti itu.

Namun hari ini, kita mendapati diri kita tiba-tiba tenggelam dalam era baru asupan tanpa henti. Sejak saat kita bangun, pikiran kita dibanjiri oleh notifikasi berita, feed media sosial, pesan kerja, cuplikan video, iklan daring, dan pemberitahuan digital yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita dalam hitungan detik. Masalahnya bukan lagi berapa banyak waktu yang kita habiskan dengan media, tetapi apa tuntutan waktu itu terhadap otak kita.

Berlawanan dengan yang diasumsikan sebagian orang, misalnya jumlah total jam yang dihabiskan orang Amerika untuk mengonsumsi media setiap hari sebenarnya tidak berubah drastis dalam lima belas tahun terakhir. Pada tahun 2008, peneliti dari University of California, San Diego memperkirakan bahwa rata-rata orang Amerika mengonsumsi sekitar 11,8 jam informasi per hari. Saat ini, tergantung pada studinya, angka itu berkisar antara 11,5 hingga 13 jam. Dari sisi waktu saja, perbedaannya tampak minimal.

Tetapi waktu bukanlah masalah utamanya. Krisis sesungguhnya terletak pada kepadatan dan intensitas dari apa yang kita konsumsi. Pada tahun 2008, dua belas jam itu sebagian besar bersifat pasif. Orang menonton televisi, mendengarkan musik, membaca surat kabar, atau menjelajah situs web awal. Itu adalah media yang dapat diprediksi, linear, dan masih berada dalam skala manusia yang dapat dikelola. 

Sekarang, dua belas jam yang sama diisi dengan konten berfrekuensi tinggi dan berkecepatan tinggi yang dikirimkan melalui layar yang kita bawa di saku. Setiap guliran membawa keputusan baru, setiap geseran membawa rangsangan emosional baru, setiap notifikasi adalah gangguan yang menuntut respons. Kita terus-menerus berpindah antar tugas, aplikasi, platform, dan percakapan—tanpa istirahat atau jeda.

Ilmuwan kognitif menyebut hal ini sebagai “beban kognitif”—upaya mental yang dibutuhkan untuk memproses informasi. Memori kerja kita, yang bertanggung jawab menahan pikiran dalam momen tertentu, hanya mampu menangani sekitar empat hingga tujuh item sekaligus. Namun kita terpapar ribuan input setiap hari, banyak di antaranya dirancang secara khusus untuk mengeksploitasi keterbatasan tersebut.

Sebuah studi tahun 2004 dari University of California, Irvine, menemukan bahwa rata-rata pekerja pengetahuan berpindah tugas setiap tiga menit. Lebih buruk lagi, dibutuhkan lebih dari dua puluh menit untuk kembali mencapai konsentrasi penuh setelah setiap gangguan. 

Dalam eksperimen lain, yang dilakukan oleh psikolog Glenn Wilson di University of London pada tahun 2005, orang yang melakukan multitasking dengan email dan panggilan telepon mengalami penurunan IQ yang lebih besar daripada mereka yang berada di bawah pengaruh ganja. Ini jauh melampaui sekadar gangguan biasa.

Banyak dari kita kini bangun dengan rasa lelah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena tumpukan masukan yang belum terselesaikan. Tuntutan kognitif yang konstan dan gangguan terus-menerus bisa memberikan efek yang sama seperti kehilangan semalam total waktu tidur. 

Kita menggulirkan tajuk berita yang tidak bisa kita tindaklanjuti, menjawab pesan yang tidak kita minta, menyerap kemarahan yang tidak kita cari, dan berusaha tetap terinformasi, terhubung, serta produktif di tengah hiruk-pikuk yang terus menerus. Pikiran kita sudah jenuh bahkan sebelum hari kerja dimulai.

Dan, meskipun kita dengan saksama melacak jumlah langkah, kalori, bahkan jejak karbon kita, kita tidak melacak apa yang mungkin paling penting di dunia modern ini: polusi mental—banjir stimulus berkualitas rendah dan sangat mengganggu yang mengikis kemampuan kita untuk berpikir jernih, merasakan secara mendalam, dan hidup dengan sengaja. Dan dampak sejatinya belum sepenuhnya tampak.

Pada tahun 2022, American Psychological Association melaporkan bahwa Gen Z—generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya di era digital—mengalami tingkat stres kronis tertinggi yang pernah tercatat, dengan lebih dari 90 persen orang dewasa Gen Z mengalami setidaknya satu gejala fisik atau emosional akibat stres dalam sebulan terakhir, seperti kelelahan, kecemasan, atau gangguan tidur. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding generasi yang lebih tua.

Yang membuat hal ini semakin mengkhawatirkan adalah bahwa hampir tidak ada yang memantau hal ini. Tidak ada pedoman federal untuk keselamatan kognitif, tidak ada program pendidikan yang mengajarkan anak-anak cara melindungi bandwidth mental mereka, tidak ada pengukuran publik tentang kelebihan informasi. Pemerintah tidak ikut campur. Platform tidak mengatur diri sendiri. Tidak ada peringatan tentang “lingkaran dopamin”, tidak ada pengawas untuk kejenuhan psikologis, dan masyarakat sebagian besar masih belum sadar akan biaya neurologis dari kebiasaan media modern.

Mengapa? Entah karena para regulator potensial juga terjebak dalam lingkaran kejenuhan yang sama seperti kita semua, atau mungkin karena sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya. Semakin terfragmentasi perhatian Anda, semakin banyak waktu yang Anda habiskan online. Semakin banyak waktu Anda online, semakin banyak iklan yang Anda lihat dan semakin banyak data yang Anda hasilkan. Data itu menjadi keuntungan. Gangguan dan kejenuhan Anda menjadi model bisnis. 

Ilmuwan perilaku, perancang antarmuka, dan insinyur algoritma bekerja setiap hari untuk mengoptimalkan mekanisme yang menjaga otak Anda tetap terikat pada perangkat Anda—tanpa peduli pada kapasitasnya. Mereka mempelajari cara membajak dopamin. Cara menciptakan rasa urgensi. Cara mengeksploitasi ketidakstabilan emosional—bukan cara menciptakan keseimbangan dan kesehatan mental.

Jadi pertanyaannya adalah: Apa batas kapasitas mental manusia? Atau mungkin yang lebih penting: Apa yang terjadi ketika kita melampauinya?

Pertanyaan ini bukan retorika, dan jawabannya bukan sesuatu yang abstrak. Kita melihatnya dalam epidemi kelelahan mental yang meningkat, dalam burnout yang muncul sebelum makan siang, dalam kabut ketidaktegasan dan menurunnya kesehatan. Kita melihatnya dalam penurunan tajam kreativitas dan pengendalian emosi, serta dalam ketidakmampuan untuk hadir secara utuh bersama orang-orang yang kita cintai.

Ini bukan fenomena sementara. Kita tidak bisa mengandalkan sistem eksternal untuk membalikkan keadaan ini. Tidak ada pembaruan platform yang akan datang untuk mengembalikan fokus kita. Tidak ada regulasi di cakrawala yang akan mengembalikan kedamaian kita. Berbagai perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari kejenuhan kita tidak memiliki insentif finansial untuk menghentikannya. Artinya, tanggung jawab ada di tangan kita sendiri.

Kita harus mulai memperlakukan perhatian sebagai sumber daya yang terbatas. Melindungi pikiran kita sebagaimana kita melindungi tubuh kita. Itu berarti mematikan notifikasi yang tidak penting, menciptakan momen-momen keheningan, dan membiarkan pikiran mengembara tanpa dorongan eksternal. Kita harus belajar menatap mata orang yang kita cintai, secara langsung, dan tanpa perangkat. Kita harus belajar kembali untuk menjaga tidur seperti fungsi suci, dan belajar kembali bahwa kebosanan adalah proses yang berharga.

Para pemimpin dan pendidik perlu menekankan bahwa otak manusia bukanlah hard drive. Ia tidak bisa ditingkatkan atau diperluas tanpa mengorbankan kemanusiaan kita. Ia adalah keajaiban hidup, berevolusi untuk kedalaman, refleksi, dan makna. Dan jika kita ingin melestarikan keajaiban itu di era kelebihan digital, kita harus menjadi jauh lebih sengaja dalam memilih apa yang kita izinkan masuk—dan apa yang kita tinggalkan.

Secara individu, meskipun kita sering mengeluh bahwa kita tidak pernah memiliki cukup waktu dalam dunia modern ini, mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya hanya kehabisan bandwidth. Dan, karena tidak ada yang akan mengembalikannya kepada kita, maka kita sendirilah yang harus mengambilnya kembali.


Tentang Penulis:  Kay Rubacek adalah seorang pembuat film pemenang penghargaan, penulis, pembicara, dan mantan pembawa acara “Life & Times” di NTD. Setelah pernah ditahan di penjara Tiongkok karena memperjuangkan hak asasi manusia, ia mendedikasikan karyanya untuk menghadapi rezim komunis dan sosialis dalam bentuk global modern mereka. Ia juga telah menjadi kontributor The Epoch Times sejak tahun 2010.

31 Orang Tewas Tenggelam di Panti Jompo Beijing, Akses Masuk Ditutup Hingga Blokade Dipasang di Luar Desa

Selama beberapa hari berturut-turut, Beijing diguyur hujan deras ditambah dengan pelepasan air dari beberapa bendungan, yang menyebabkan bencana besar. Salah satu kejadian tragis terjadi di Pusat Perawatan Lansia Desa Putaoyuan, Kecamatan Taishitun, Distrik Miyun, di mana 31 lansia meninggal dunia. Menurut informasi yang beredar, saat ini area sekitar Desa Putaoyuan telah dipasangi garis pembatas dan tidak ada orang luar yang diperbolehkan masuk.

EtIndonesia. Pada 31 Juli, pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengumumkan bahwa hingga pukul 12.00 siang pada hari tersebut, tercatat 44 orang tewas dan 9 orang masih hilang atau belum ditemukan akibat bencana ini. 

Dari jumlah tersebut, 31 korban tewas berasal dari Pusat Perawatan Lansia di Kecamatan Taishitun. Sekretaris Partai Distrik Miyun, Yu Weiguo, mengklaim bahwa sebelumnya telah diputuskan bahwa “area pusat kecamatan tempat panti lansia berada dalam keadaan aman”, sehingga lokasi itu tidak dimasukkan dalam rencana evakuasi darurat.

Namun, karena kebiasaan rezim PKT yang suka menutupi fakta bencana, kondisi sebenarnya kemungkinan jauh lebih parah dari data resmi yang diumumkan.

Laporan media daratan menyebutkan bahwa bagian selatan Desa Putaoyuan di Kecamatan Taishitun berbatasan langsung dengan Sungai Qingshui, yang berada di hulu Bendungan Miyun. Panti jompo tempat kejadian berada hanya berjarak beberapa ratus meter dari kantor pemerintah kecamatan.

Setelah banjir surut, wartawan dari media Caixin sempat masuk ke panti jompo tersebut dan mendapati bahwa bekas garis air banjir di dalam bangunan melebihi tinggi lemari pakaian di dalam kamar, mencapai lebih dari dua meter. Di dinding kamar juga terlihat jelas bekas tangan berlumur lumpur, yang diyakini merupakan jejak terakhir korban saat berjuang menyelamatkan diri.

Namun, karena pemerintah Tiongkok sangat mengontrol informasi terkait bencana banjir ini, laporan dari Caixin telah dihapus.

Tragedi di panti jompo ini memicu kemarahan dan kesedihan publik. Banyak yang mempertanyakan mengapa tidak ada peringatan sebelumnya dan tidak ada evakuasi dini untuk para lansia. 

Kini, seruan untuk meminta pertanggungjawaban pejabat setempat pun semakin keras.

Menurut laporan Kantor Berita Pusat Taiwan, pada 1 Agustus, wartawan yang mengunjungi Desa Putaoyuan melihat garis pembatas telah dipasang di luar desa, dengan petugas berjaga yang melarang orang luar masuk.

Di sekitar desa, bekas banjir masih sangat terlihat. Banyak tiang listrik roboh, dan beberapa mobil tersapu banjir hingga tersangkut di antara rumah dan tiang listrik. Warga memanfaatkan cuaca cerah di pagi hari untuk membuang perabotan rumah tangga yang rusak akibat terendam air, serta membersihkan lumpur dari dalam rumah. Dinding luar rumah masih penuh lumpur dan bekas genangan air. Ada juga warga yang tampak menelepon untuk mengajukan klaim asuransi.

Warga setempat mengatakan bahwa sebagian wilayah sudah kembali dialiri listrik, tetapi air bersih masih belum tersedia secara normal. Di sungai kecil yang memisahkan desa-desa, terlihat warga menggunakan sepeda motor untuk mengambil air dari sungai. Di sekitar lokasi pembangunan, banyak botol air kemasan diletakkan di atas tanah.

Desa Xiazhazi di Kecamatan Dachengzi, sekitar 24 kilometer dari Taishitun, mengalami kerusakan parah. Dalam perjalanan menuju desa tersebut, banyak ruas jalan yang amblas, jembatan yang roboh, dan tiang listrik tumbang.

Laporan menyebutkan bahwa jalan menuju Komite Desa Xiazhazi mengalami kerusakan parah di bagian sekitar dua kilometer sebelum sampai ke pusat desa, membuat kendaraan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tim penyelamat sedang bersiap menuju pusat desa. Dari jarak pandang yang terlihat, sebagian wilayah desa itu, sekitar 30 rumah, telah kehilangan pondasi akibat banjir.

Laporan resmi pemerintah Tiongkok mengenai banjir di Beijing hanya menekankan hujan deras, tanpa menyebutkan pelepasan air dari bendungan sedikit pun.

Media daratan melaporkan bahwa pada 27 Juli, setidaknya 11 bendungan di Beijing melepaskan air. Ini termasuk Bendungan Miyun, tiga bendungan di Distrik Huairou, serta Bendungan Dashuiyu, Beitaishang, Haizi, Xiyu, Huangsongyu, Yangjiatai, dan Huayu di Distrik Pinggu.

Pelepasan air dari bendungan menyebabkan banyak desa di Miyun, Huairou, Yanqing, dan Pinggu terjebak banjir. Terjadi tanah longsor, jalan-jalan rusak parah, jembatan hancur, rumah-rumah dan kendaraan tersapu air.

Pelepasan air dari Bendungan Miyun terjadi pada 27 Juli pukul 03.00 dini hari, saat para warga masih terlelap tidur. Banyak desa langsung terendam, akses transportasi dan komunikasi terputus, ratusan orang dilaporkan hilang.

Seorang warga Beijing bernama Ibu Wang mengatakan kepada New Tang Dynasty bahwa jumlah korban sebenarnya ditutupi oleh pemerintah PKT. 

“Di daerah pegunungan pasti ada longsor dan banjir, keadaannya sangat mengerikan. Pemerintah sama sekali tidak memberikan bantuan penyelamatan, hanya bergantung pada penyelamatan mandiri. Kalau bisa lari, ya selamat. Kalau tidak, terjebak di tengah banjir,” katanya. (Hui/asr)

Laporan oleh Tang Zheng / Li Quan – NTDTV.com

31 Lansia Tewas Tenggelam di Panti Beijing Hingga Anggota Kongres AS Ajukan RUU Menentang Penindasan Lintas Negara Partai Komunis Tiongkok 

EtIndonesia. Pada 31 Juli, sekelompok anggota parlemen Amerika Serikat lintas partai dari Senat dan DPR Amerika Serikat secara bersama-sama mengajukan RUU Kebijakan Penindasan Lintas Negara, guna menentang tindakan penindasan lintas batas yang terus meningkat dari Partai Komunis Tiongkok (PKT).

RUU bipartisan yang dianggap monumental ini diprakarsai oleh Senator Dan Sullivan (Partai Republik), Senator Jeff Merkley (Partai Demokrat), Anggota DPR Chris Smith (Partai Republik), dan Anggota DPR Jim McGovern (Partai Demokrat).

RUU tersebut menuntut adanya kebijakan yang jelas untuk melindungi masyarakat dari pelecehan oleh pemerintah asing, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah otoriter asing dan individu yang melakukan pelacakan, intimidasi, atau penyerangan terhadap para pembangkang atau komunitas diaspora, baik di dalam wilayah AS maupun lintas batas negara.

RUU ini juga menempatkan perlawanan terhadap penindasan lintas negara sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. 

RUU menginstruksikan Departemen Luar Negeri AS untuk memimpin penyusunan strategi nasional secara komprehensif guna melawan penindasan ini melalui kerja sama dengan sekutu dan organisasi multilateral.

Selain itu, RUU ini juga mengamanatkan pelatihan kepada pejabat-pejabat penting AS — termasuk diplomat, penegak hukum federal, dan pejabat daerah — agar mereka mampu mengenali dan menangani metode penindasan seperti pengawasan digital, ancaman, atau tekanan terhadap anggota keluarga korban.

Senator Sullivan menyatakan bahwa rezim otoriter seperti PKT sedang mengekspor penindasan dan teror ke wilayah Amerika Serikat dengan cara mengintimidasi warga negara Amerika. Ia mengecam perilaku ini sebagai menjijikkan dan tidak bisa diterima. Menurutnya, RUU ini menyampaikan pesan tegas bahwa Amerika tidak akan membiarkan pemerintah asing melecehkan, mengintimidasi, atau membungkam suara rakyat di wilayahnya sendiri.

31 Lansia Tewas Tenggelam di Panti Jompo Miyun, Jejak Tangan Penuh Lumpur di Dinding Ungkap Keputusasaan

Selama beberapa hari terakhir, Beijing dilanda hujan lebat, ditambah dengan pelepasan air dari banyak waduk yang menyebabkan bencana banjir. 

Menurut laporan resmi Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada 31 Juli, hingga pukul 12.00 siang tanggal tersebut, sebanyak 44 orang tewas akibat bencana di seluruh kota, dan 9 orang lainnya dinyatakan hilang. Di antaranya, 31 korban tewas berasal dari sebuah pusat perawatan lansia di Kota Taishitun, Distrik Miyun.

Menurut laporan media independen Caixin, setelah air surut, wartawan berhasil masuk ke lokasi pusat lansia yang terdampak banjir. Mereka menemukan garis air pada dinding yang menunjukkan ketinggian banjir mencapai lebih dari dua meter — bahkan lebih tinggi dari lemari pakaian dalam ruangan. Di dinding kamar juga terlihat jelas jejak tangan berlumpur, yang diyakini merupakan bekas upaya terakhir para korban untuk menyelamatkan diri sebelum meninggal.

Pada 31 Juli, Sekretaris Komite Distrik Miyun, Yu Weiguo, menyatakan dalam konferensi pers penanggulangan banjir di Beijing bahwa saat kejadian, panti jompo di Taishitun dihuni oleh 77 orang: 8 staf dan 69 lansia, 55 diantaranya mengalami kelumpuhan total atau sebagian.

Yu Weiguo mengklaim bahwa selama ini lokasi pusat lansia tersebut dianggap sebagai zona aman, sehingga tidak dimasukkan dalam daftar lokasi evakuasi dalam rencana darurat.

Namun, menurut laporan, pada 28 Juli pagi, air banjir sudah menyerbu jalanan di sekitar panti jompo, dengan kedalaman hingga dua meter. Cuplikan video yang beredar di internet memperlihatkan penghuni panti memukul-mukul jendela sambil meminta tolong dari luar.

Tragedi di panti jompo ini memicu kesedihan dan kemarahan besar dari publik di media sosial. Banyak yang mempertanyakan mengapa pihak berwenang, meskipun memiliki waktu hampir satu minggu, tidak melakukan evakuasi terhadap para lansia tepat waktu. Tuntutan untuk penyelidikan menyeluruh dan pertanggungjawaban pihak terkait pun semakin nyaring terdengar.

Namun, seperti biasa, otoritas PKT segera melakukan sensor terhadap opini publik. Artikel Caixin yang melaporkan bencana ini telah dihapus dari internet. Di media sosial, tagar dan kata kunci terkait “banjir Beijing” juga mengalami pembatasan dan pengendalian yang ketat. (Hui/asr)

Sumber ; NTDTV.com

Kamboja Nominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian Dunia

EtIndonesia. Baru-baru ini, terjadi konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara pribadi menelepon untuk mendorong tercapainya gencatan senjata. Pada Jumat (1 Agustus), Wakil Perdana Menteri Kamboja menyatakan akan mencalonkan Presiden AS Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian, sebagai penghargaan atas perannya dalam mengakhiri perang antara Kamboja dan Thailand secara damai. Jika Trump berhasil meraih penghargaan tersebut, ia akan menjadi Presiden AS kelima yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian.

 “Kami harus mencalonkan dia, Donald Trump, sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian,” kata Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sun Chanthol. 

Pemerintah Kamboja secara resmi mengumumkan pada 1 Agustus bahwa mereka akan mencalonkan Presiden AS Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Hal demikian sebagai bentuk pengakuan atas upayanya dalam mengakhiri konflik antara Kamboja dan Thailand.

Wakil PM Sun Chanthol menyampaikan bahwa tanpa campur tangan Presiden Trump, kedua negara kemungkinan tidak akan mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Pada 26 Juli, Presiden Trump menyatakan di media sosial bahwa ia telah menelepon Pejabat Perdana Menteri Thailand,  Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Trump juga menjadikan kesepakatan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand sebagai syarat untuk menurunkan “tarif balasan” perdagangan.

Selanjutnya, pada 28 Juli, para pemimpin Kamboja dan Thailand sepakat untuk melakukan gencatan senjata.

Pada 31 Juli, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa tarif impor untuk produk dari kedua negara akan diturunkan menjadi 19%, jauh di bawah tarif sebelumnya sebesar 36%.

Presiden AS Donald Trump berkata:  “Saya bukan mengatakannya karena sombong, tapi saya telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian.”

Tak hanya Kamboja, pada awal Juli, Israel juga mencalonkan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Ini sebagai pengakuan atas peran Trump dalam mendorong penghancuran senjata nuklir Iran. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara pribadi menyerahkan surat nominasi kepada Trump.

 “Saya ingin menunjukkan kepada Anda, surat yang saya kirim ke Komite Nobel. Surat ini mencalonkan Anda untuk Hadiah Perdamaian. Ini sepenuhnya pantas. Anda layak menerima penghargaan ini,” katanya.  (Hui/asr)

Laporan oleh reporter New Tang Dynasty TV, An Qi dan Liu Fei

Kampus di Tiongkok Naikkan Biaya Kuliah di Tengah Melemahnya Pasar Kerja bagi Lulusan Perguruan Tinggi 

 Lulusan perguruan tinggi beralih ke berjualan di pinggir jalan, mengantar makanan, bertani, dan cara lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup.

EtIndonesia. Lebih dari 20 provinsi di seluruh Tiongkok telah menaikkan uang kuliah universitas untuk tahun ajaran mendatang, meskipun semakin banyak lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan. 

Para ahli mengatakan bahwa kenaikan ini mencerminkan masalah struktural yang mendalam dalam sistem pendidikan tinggi di negara komunis tersebut, termasuk ekspansi berlebihan selama bertahun-tahun, penurunan pendanaan dari negara, dan kesenjangan yang makin lebar antara program akademik dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pada bulan Mei, seorang wanita Tiongkok berusia 25 tahun membagikan kisahnya di Douyin, versi TikTok di Tiongkok, dengan nama pengguna “Li Ya.” Setelah lulus dari Universitas Kedokteran Dalian, ia tidak berhasil mendapatkan pekerjaan tetap di bidangnya. Ia akhirnya berjualan es krim di kios pinggir jalan sambil membagikan kisah perjuangannya secara daring.

Video Li mendapat sambutan luas dari para pengguna media sosial. Dalam hitungan hari, topik ini menjadi salah satu yang paling tren di Tiongkok. Li mengatakan bahwa pihak universitas kemudian menghubunginya dan meminta agar video tersebut dihapus.

Li bukan satu-satunya. Platform media sosial di Tiongkok dipenuhi dengan kisah lulusan perguruan tinggi dan mahasiswa pascasarjana yang beralih ke berjualan di pinggir jalan, mengantar makanan, bertani, dan berbagai cara lainnya untuk bertahan hidup. 

Cerita-cerita ini memicu kekhawatiran yang semakin besar bahwa gelar sarjana di Tiongkok, yang dulu dianggap simbol mobilitas sosial ke atas, kini dengan cepat kehilangan nilainya.


Penurunan Nilai Ijazah Secara Sistemik

Menurut Frank Tian Xie, profesor bisnis di University of South Carolina Aiken, akar masalahnya terletak pada ekspansi sistem pendidikan tinggi Tiongkok yang agresif dan tidak selaras.

“Universitas-universitas di Tiongkok telah berkembang secara membabi buta,” katanya kepada The Epoch Times edisi bahasa Mandarin. “Seluruh sistem pendidikan telah terdistorsi dan terputus dari permintaan pasar.”

Data yang dilaporkan oleh media milik negara Tiongkok menunjukkan bahwa antara tahun 1998 dan 2023, jumlah mahasiswa program sarjana meningkat 7,3 kali lipat. Program pascasarjana mengalami pertumbuhan yang lebih eksplosif, dengan jumlah pendaftaran program magister meningkat hampir 20 kali lipat, dan program doktor meningkat 10 kali lipat.

The Epoch Times tidak dapat memverifikasi data tersebut secara independen.

Li Yuanhua, sejarawan Tiongkok yang berbasis di Australia, mengatakan kepada publikasi ini bahwa Tiongkok tidak memerlukan sebanyak itu lulusan, dengan menyoroti bahwa “program universitas masih ditawarkan berdasarkan perencanaan negara, bukan permintaan masyarakat.”

“Mahasiswa lulus dengan gelar yang tidak memiliki peluang kerja yang tersedia,” katanya.

Data dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok menunjukkan bahwa sekitar sepertiga lulusan perguruan tinggi bekerja di bidang yang tidak terkait dengan jurusan mereka, dan laporan terpisah dari Sina Education—media milik negara—menyebut angka itu sebesar 26 persen.


Kenaikan Uang Kuliah

Untuk tahun akademik 2025, lebih dari 20 provinsi di Tiongkok telah mengumumkan kenaikan uang kuliah, dengan rata-rata peningkatan antara 10 hingga 15 persen. Di kota-kota besar seperti Shanghai dan provinsi seperti Sichuan dan Jilin, rata-rata kenaikan berkisar antara 20 hingga 35 persen, menurut berbagai laporan media pemerintah.

Sebagai contoh, Universitas Jiaotong Beijing, yang dianggap sebagai institusi bergengsi, menaikkan uang kuliah tahunannya dari 85.000 yuan (sekitar Rp196 juta) menjadi 105.000 yuan (sekitar Rp242 juta), meningkat 24 persen. Sementara itu, Shanghai Institute of Visual Art, sebuah perguruan tinggi swasta, menaikkan uang kuliahnya sebesar 36 persen, dari 50.000 yuan (sekitar Rp115 juta) menjadi 68.000 yuan (sekitar Rp157 juta).

Beberapa analis mengatakan bahwa lonjakan biaya kuliah terjadi akibat krisis pendanaan negara. Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tiongkok memangkas pendanaan untuk pendidikan tinggi sebesar hampir 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut media yang dikendalikan negara.

“Sekolah-sekolah mencoba menutup defisit anggaran dengan menaikkan uang kuliah,” kata Li. “Itu cara termudah.”

Beberapa universitas telah mencoba memonetisasi segala aset yang tersedia, termasuk mengenakan biaya per jam bagi mahasiswa untuk menggunakan perpustakaan dan fasilitas olahraga, menyewakan fasilitas kampus, atau menjual hak penamaan ruang kuliah dan kelas, menurut laporan sebelumnya oleh The Epoch Times edisi bahasa Mandarin.


Perguruan Tinggi Swasta

Perguruan tinggi swasta di Tiongkok mengalami tekanan yang bahkan lebih besar. Dari 3.167 institusi pendidikan tinggi di negara itu, 829 di antaranya adalah milik swasta, menurut Xinhua—media milik negara Tiongkok. Kampus-kampus  ini sering kali mengenakan uang kuliah dua hingga tiga kali lipat dibandingkan universitas negeri, namun kini menghadapi penurunan jumlah pendaftar.

Perubahan demografi semakin memperburuk masalah ini, terutama karena semakin sedikit anak yang lahir dalam beberapa tahun terakhir.

“Yang pertama merasakan dampak dari penurunan populasi adalah perguruan tinggi swasta,” kata Xie. “Mereka sudah menghadapi krisis eksistensial.”

Pada tahun 2023, Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengakui bahwa populasi Tiongkok mencatat pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam dekade, dengan penurunan sebanyak 850.000 orang pada tahun 2022.

Banyak institusi swasta dimiliki oleh kelompok pendidikan yang berorientasi profit, beberapa di antaranya memiliki margin keuntungan yang besar. Misalnya, Yuhua Education melaporkan tingkat laba bersih sebesar 47,2 persen, lebih tinggi dibanding sebagian besar perusahaan publik di Tiongkok, menurut media keuangan Tiongkok.


Beban Berat bagi Keluarga

Bagi banyak keluarga, kenaikan biaya kuliah merupakan beban keuangan yang berat. Menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok, pendapatan disposabel median di daerah perkotaan pada tahun 2024 adalah 49.302 yuan (sekitar Rp114 juta), dan 19.605 yuan (sekitar Rp45 juta) di daerah pedesaan—sering kali lebih rendah dari biaya kuliah satu tahun untuk satu anak.

Namun mahasiswa tidak memperoleh hasil yang sepadan. Media pemerintah Sina Finance melaporkan bahwa rata-rata gaji awal bulanan untuk lulusan universitas adalah 6.199 yuan (sekitar Rp863 ribu), dan hanya 7 persen yang melaporkan penghasilan di atas 10.000 yuan (sekitar Rp1,393 juta).

“Kenapa sebuah keluarga harus menghabiskan puluhan ribu untuk gelar yang bahkan tidak sebanding dengan kertas tempatnya dicetak?” kata Li. “Banyak yang bahkan tidak mampu membayar universitas negeri sekarang, apalagi yang swasta.”

oeh Michael Zhuang/ Cheng Wen dan Yi Ru turut berkontribusi dalam laporan ini 


Tentang Penulis:
Michael Zhuang adalah kontributor The Epoch Times dengan fokus pada isu-isu terkait Tiongkok.

Penutupan Pabrik Meluas ke Basis Manufaktur Utama di Tiongkok Seiring PMI Terus Menurun

Kenaikan tarif AS memberikan pukulan mendasar terhadap ekspor dan sektor manufaktur Tiongkok, kata seorang analis.

EtIndonesia. Tiongkok telah merilis Indeks Manajer Pembelian (PMI) sektor manufaktur resminya untuk Juli, yang menunjukkan bahwa produksi dan aktivitas bisnis terus mengalami kontraksi.

Sementara itu, banyak perusahaan manufaktur di Delta Sungai Mutiara—basis manufaktur utama di Tiongkok—telah menghentikan produksi, memberhentikan pekerja, dan menutup usahanya.

Data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional rezim Tiongkok pada 31 Juli menunjukkan bahwa PMI manufaktur Tiongkok berada di angka 49,3, turun dari 49,7 pada  Juni dan di bawah perkiraan median sebesar 49,7. PMI di bawah 50 menunjukkan bahwa sektor manufaktur sedang mengalami kontraksi.

Indeks pesanan baru turun ke angka 49,4 pada bulan Juli dari 50,2 pada bulan Juni, sementara indeks pesanan ekspor baru turun menjadi 47,1 pada bulan Juli dari 47,7 pada bulan Juni.

PMI non-manufaktur, yang mengukur aktivitas di sektor konstruksi dan jasa, turun menjadi 50,1 pada Juli dari 50,5 sebulan sebelumnya.

Data tersebut mencerminkan penurunan sistemik dalam industri manufaktur Tiongkok, kata ekonom independen yang berbasis di AS, Davy J. Wong, kepada The Epoch Times pada 31 Juli.

“Selain itu, indikator yang lebih dalam seperti pesanan ekspor baru semuanya menurun, yang menunjukkan bahwa pelaku bisnis bersikap hati-hati dan pesimis terhadap masa depan,” kata Wong, seraya menambahkan bahwa situasi saat ini bukanlah masalah siklus, “melainkan masalah dengan keseluruhan model pembangunan ekonomi Tiongkok.”

Setelah mencapai kesepakatan dagang dengan rezim Tiongkok, pemerintahan Trump menurunkan tarif atas barang impor dari Tiongkok dari 150 persen menjadi 40–50 persen. Namun, di tengah ketidakpastian politik dalam negeri Tiongkok dan gesekan perdagangan yang terus berlangsung dengan negara-negara Barat, pesanan perdagangan luar negeri terus menurun, yang telah menempatkan banyak bisnis dalam situasi sulit.

Seorang karyawan dari Yee Fung Sports Technology, perusahaan investasi asal Hong Kong yang telah lama berdiri di kota Tangxia, Dongguan, wilayah Delta Sungai Mutiara, mengatakan kepada The Epoch Times pada 30 Juli bahwa semua pekerja, kecuali beberapa orang untuk mengurus hal-hal pasca penutupan, telah diberhentikan setelah perusahaan mengeluarkan pemberitahuan internal pada 14 Juli mengenai penutupan total pabrik mereka.

“Mesin-mesin di pabrik sudah sejak lama dipindahkan beberapa hari lalu, dan AC-nya pun sudah dicopot,” ujar karyawan tersebut, yang tidak menyebutkan namanya demi alasan keamanan.

Yee Fung Sports Technology, bagian dari Yee Fung Group yang didirikan di Hong Kong pada tahun 1977, adalah produsen internasional helm olahraga dan sol sepatu. Penutupan pabrik mereka di Dongguan disebabkan oleh pesanan yang menurun hingga nol dalam beberapa waktu terakhir, menurut seorang orang dalam.

Sejak awal Juli, sejumlah perusahaan yang didanai asing dan swasta di Dongguan telah menutup operasional, termasuk perusahaan besar seperti Tianhong Technology milik Kanada yang mengumumkan pembubarannya pada 1 Juli.

Pada 22 Juli, Wuzhu Electronic Technology Co., Ltd., perusahaan semikonduktor terkemuka dengan pendapatan tahunan 1,5 miliar yuan (sekitar Rp3,45 triliun rupiah) dan hampir 6.000 karyawan, mengajukan permohonan kebangkrutan dan likuidasi, bersama dengan beberapa perusahaan lainnya.

Direktur keuangan dari sebuah perusahaan bermarga Chen, yang tidak menyebutkan nama lengkapnya karena alasan keamanan, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa “bahkan pabrik-pabrik di provinsi Jiangsu dan Zhejiang kini juga sedang kesulitan.”

“Bukan karena mereka tidak mau beroperasi, tetapi karena memang tidak bisa berlanjut. Orang-orang kekurangan uang, produk tidak laku, dan pelanggan luar negeri tidak lagi aktif melakukan pemesanan,” katanya.

Gelombang penghentian produksi ini tidak hanya terjadi di Dongguan. Menurut data resmi, dari Januari hingga Mei 2025, di kota Guangzhou, ibu kota Provinsi Guangdong, terdapat 72.769 perusahaan yang dibatalkan pendaftarannya—rata-rata 482 perusahaan tutup setiap hari.

Gelombang penutupan pabrik di basis manufaktur utama ini semakin memperparah krisis pengangguran di Tiongkok.

Setelah Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai kesepakatan dagang untuk menurunkan tarif atas barang-barang dari Tiongkok pada pertengahan Mei, pabrik-pabrik di Dongguan dan wilayah Delta Sungai Mutiara terus mengalami penutupan. Hal ini “menunjukkan bahwa tarif tersebut telah memberikan pukulan mendasar terhadap ekspor dan manufaktur Tiongkok,” kata Sun Kuo-hsiang, profesor urusan internasional dan bisnis di Universitas Nanhua, Taiwan, kepada The Epoch Times pada 31 Juli.

Wong mengatakan bahwa jeda dalam perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan “lebih merupakan jeda teknis di tengah tarik-ulur politik tingkat tinggi daripada perbaikan struktural yang substantif.”

Penutupan pabrik saat ini di Dongguan dan Delta Sungai Mutiara “bukan disebabkan oleh gelombang baru guncangan valuta asing, tetapi lebih karena efek gabungan dari sistem internal Tiongkok yang tidak selaras dengan struktur internasional serta penurunan pesanan dari luar negeri,” jelas Wong.

Laporan ini turut disumbangkan oleh Luo Ya dan Shen Yue.


Tentang Penulis:  Alex Wu adalah penulis yang berbasis di Amerika Serikat untuk The Epoch Times yang berfokus pada masyarakat Tiongkok, budaya Tiongkok, hak asasi manusia, dan hubungan internasional.

Sumber : Theepochtimes.com