Anders Corr

Penimbunan data geolokasi kapal Beijing adalah indikator lain dari rencana masa depan Beijing untuk menggunakan pelayaran komersial untuk tujuan militer. Amerika Serikat dan sekutunya harus menuntut lebih banyak transparansi.

Armada pelayaran Tiongkok dihentikan sementara waktu, berpotensi membahayakan transportasi maritim, dan menyebabkan masalah besar bagi manajer rantai pasokan dan koordinator pengiriman saat mereka berjuang untuk memetakan arus pengiriman di pelabuhan Tiongkok dengan data yang tidak memadai. 

Beijing diduga memberlakukan penghentian tersebut karena masalah keamanan nasional, yang menunjukkan bahwa Beijing akan terus secara ilegal menggunakan armada pelayaran komersial miliknya untuk tujuan militer. Tetapi penghentian geolokasi kapal juga dapat membantu penangkapan ikan ilegal secara besar-besaran oleh armada Tiongkok.

Taktik “zona abu-abu” Beijing—–seperti mengelilingi pulau yang direncanakan Beijing untuk diambil oleh milisi maritimnya yang menyamar sebagai kapal penangkap ikan—–bersama-sama dengan penjaga pantai Tiongkok dan kemudian lebih jauh, bersama-sama dengan Angkatan Laut Tiongkok, yang disebut strategi “kubis.” 

Armada penangkap ikan Tiongkok–—misalnya, kapal pemukat cumi-cumi pada malam hari yang ilegal itu–—seringkali mematikan automatic identification system (AIS) saat sedang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara lain.

Yang lebih mengejutkan, strategi Beijing untuk meluncurkan rudal dari kargo peti kemas dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran Law of Naval Warfare.

AIS menyediakan data geolokasi kepada masyarakat dunia untuk keselamatan kapal, pelacakan kapal, dan logistik kapal. Ketika Beijing malahan mematikan penerima AIS yang berbasis di pantai Tiongkok dan transponder yang berbasis di kapal, untuk memfasilitasi agresi militer atau pencurian sumber daya ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara lain, hal tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi kadang melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut.

Membatasi akses ke data AIS  secara efektif membatasi pengetahuan masyarakat mengenai kriminalitas yang disponsori negara.

Tindakan keras keamanan nasional Beijing yang baru  terhadap berbagi data dengan pihak asing akan memfasilitasi penggunaan pelayaran komersial Beijing untuk tujuan kejahatan dan militer. Aturan Keamanan Informasi Partai Komunis Tiongkok sekarang melampaui perusahaan teknologi konsumen, seperti perusahaan ride-hailing Didi Chuxing, untuk mempengaruhi jarak penglihatan kapal yang dekat dengan pantai Tiongkok dalam apa yang seharusnya dilihat sebagai sebuah bahaya bagi pelayaran, sebuah anugerah bagi kriminalitas, dan sebuah ancaman bagi perdagangan dan perdamaian.

Beijing Menurunkan Penyediaan Data Maritim Komersial

Jumlah data AIS yang melakukan geolokasi kapal-kapal di dekat Tiongkok dan  didistribusikan ke pihak-pihak asing telah anjlok karena ketakutan spionase yang tampaknya mendorong tindakan keras oleh Partai Komunis Tiongkok. 

Penerima AIS terestrial titik-tetap di garis pantai dan perairan pedalaman Tiongkok, yang dulunya mengirimkan lokasi kapal terdekat puluhan kali per menit, kini kebanyakan gelap. Hal ini memaksa masyarakat internasional untuk bergantung pada data satelit yang hanya menyediakan lokasi sebuah himpunan bagian dari  kapal yang memiliki perlengkapan terbaik, yang sangat jarang ada.

Menurut analis intelijen maritim, Lloyd’s List Jean-Charles Gordon, “kami hanya mendapatkan beberapa titik data per jam dari satelit versus terestrial yang mengumpulkan data setiap beberapa detik.”

Cichen Shen dari Lloyd’s List mencatat dalam sebuah artikel bahwa “Tiongkok masih menangkap semua sinyal AIS meskipun tidak membagikan sinyal tersebut.”

Cichen Shen percaya bahwa kesenjangan data AIS yang berkelanjutan dapat menyebabkan sakit kepala dan bahaya bagi perusahaan asing yang berupaya memantau armadanya atau perusahaan asing yang mengandalkan arus perdagangan di perairan Tiongkok karena hilangnya sebuah arak pandang.”

Kegagalan untuk menyediakan perusahaan pelayaran asing dengan sebuah lapangan permainan yang merata akan menempatkan perusahaan itu, pada sebuah posisi yang kurang menguntungkan di pasar pengiriman Tiongkok, dan dapat dikatakan merupakan sebuah pelanggaran aturan-aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

The Financial Times meringkas pandangan Anastassis Touros, yang memimpin tim AIS di MarineTraffic, bahwa “penurunan jarak pandang akan cenderung menyebabkan lebih banyak kemacetan di pelabuhan Tiongkok, yang memang telah macet di tengah cuaca buruk dan gangguan terkait pandemi, karena akan menjadi lebih sulit untuk mengatur waktu kedatangan kapal dengan periode lalu-lintas yang rendah.”

Beijing Mengira Mata-mata Menggunakan Data Miliknya

Yang bersalah, menurut Cichen Shen, adalah sebuah Hukum Perlindungan Informasi Pribadi yang baru yang mulai berlaku pada 1 November. Cichen Shen menggambarkan hukum tersebut sebagai “bagian upaya legislatif Tiongkok untuk mengendaikan bagaimana dan apakah data kedaulatan miliknya dapat diakses oleh organisasi di dalam negeri dan di luar negeri.”

The Times menggambarkan perlindungan data baru oleh rezim Tiongkok sebagai pembatasan informasi sensitif di luar negeri, melalui persyaratan terlebih dahulu pemeriksaan transmisi data penting melalui sebuah penilaian keamanan oleh pengawas data Tiongkok.

The Times mengutip media pemerintah Tiongkok yang memperingatkan, mengenai stasiun AIS di pesisir Guangdong, bahwa “intelijen yang diekstraksi dari data ini membahayakan keamanan ekonomi Tiongkok dan kerugiannya tidak dapat diabaikan.”

Menurut The Times, “Pihak berwenang yang diwawancarai dalam laporan tersebut mengatakan badan-badan intelijen asing, perusahaan dan lembaga pemikir menggunakan sistem ini untuk mengawasi kapal militer Tiongkok dan menganalisis aktivitas ekonomi dengan melakukan survei lalu-lintas kargo.”

Penurunan Transmisi Data Kapal Tiongkok yang Dramatis

Lloyd’s List mencatat bahwa penyedia data Tiongkok sedang mematikan transmisi AIS miliknya untuk pihak asing untuk berjaga-jaga jika mereka dapat dipertimbangkan dalam pelanggaran aturan baru. Dilaporkan, untuk minggu pertama November, 12 persen lebih sedikit posisi AIS yang tercatat di Zona Ekonomi Eksklusif Tiongkok, yang biasanya memanjang 200 mil laut dari garis pantai.

Menurut The Times, jumlah sinyal AIS yang dikurangi dari kapal di perairan Tiongkok dari 15 juta per hari di Oktober, menjadi hanya lebih dari 1 juta pada awal bulan November.

Manajer rantai pasokan pengiriman internasional kini akan menemukan pihaknya jauh lebih  sulit untuk merencanakan rute pengiriman, logistik, dan pengeluaran barang-barang di pelabuhan Tiongkok. Tetapi jika larangan itu diperluas lebih jauh, hal itu dapat sangat membahayakan pengiriman dan melanggar komitmen internasional Beijing. Sekutu Tiongkok  dapat mengikuti, memperluas degradasi yang sebelumnya tersedia secara bebas bagi pengiriman data secara global.

Menurut Greg Poling, seorang ahli hukum maritim di Center for Security and International Studies, “Vietnam tidak memberi banyak data AIS yang berbasis di pantai untuk penyedia komersial sehingga di perairan Vietnam kami sepenuhnya bergantung pada satelit.”

Menurut Profesor James Kraska, yang memiliki jabatan ganda di Perguruan Tinggi Perang Angkatan Laut Amerika Serikat dan Universitas Harvard, “AIS adalah sarana utama” untuk jarak pandang bagi pergerakan kapal global, dan diperlukan oleh International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) untuk kapal-kapal minimal 300 gross ton. Profesor James Kraska mengatakan bahwa “mematikan AIS membuat kewaspadaan domain maritim menjadi lebih menantang.”

Sebagian besar kapal Tiongkok di dekat pantai Tiongkok telah mempertahankan transponder AIS mereka, menurut Greg Poling.

Transponder, yang juga dikenal sebagai pemancar-penerima, dapat menerima dan mengirim data geolokasi. Hal ini membuat transponder terlihat oleh satelit-satelit dan dapat menyiarkan posisi transponder tersebut ke kapal-kapal lain di dekatnya.

Tetapi beberapa kapal menggunakan pemancar yang lemah dan hanya dapat dilihat oleh penerima yang berbasis di pantai, bukannya satelit.

Analisis data satelit oleh lembaga nirlaba Global Fishing Watch menunjukkan bahwa kapal penangkap ikan ilegal dari Tiongkok dan Korea Utara mematikan, atau gagal untuk menempatkan transponder AIS. 

Karena Beijing sedang mematikan aliran-aliran data AIS Tiongkok ke pihak-pihak asing di lebih banyak tingkat sistematis, manajer pelayaran internasional harus mengirim pengapalan masuk dan keluar dari pelabuhan Tiongkok dengan sedikit informasi mengenai kondisi lalu-lintas maritim setempat daripada yang mereka lakukan sebelumnya. Akademisi dan pihak-pihak yang tidak mendapat keuntungan terkait dengan penangkapan ikan yang berlebihan dan milisi perikanan yang dilengkapi dengan militer dan disubsidi oleh Beijing, akan memiliki lebih sedikit data yang diperlukan untuk melacak dan mempublikasikan pelanggaran yang dilakukan Beijing.

Tidak ada alasan teoretis bagi Beijing untuk menghentikan larangan data Tiongkok di AIS terestrial. Hampir dengan mudah, atas nama keamanan nasional, Beijing membatasi transmisi lokasi maritim industri pelayarannya yang  ditransmisikan oleh satelit atau kapal-kapal itu sendiri, di mana saja di seluruh dunia.

Sedangkan pemancar AIS pelayaran Tiongkok secara umum belum mematikan penerima asing, ini adalah sebuah kemungkinan yang harus direncanakan karena hubungan yang memburuk antara Beijing dengan sebagian besar negara lainnya di seluruh dunia, dan pendekatan palu godam ala Partai Komunis Tiongkok, di mana sebuah pisau bedah mungkin sudah cukup.

Profesor Salvatore Mercagliano di Universitas Campbell menulis bahwa sebuah persyaratan oleh Beijing bahwa kapal-kapal mematikan AIS mereka, jika Beijing memperpanjang larangan data mereka dengan cara ini, akan menjadi sebuah pelanggaran komitmen internasional oleh Tiongkok.

Menurut Para Ahli, Pemadaman AIS oleh Tiongkok Adalah Tidak Berbahaya

“Pemadaman yang diberlakukan oleh kesepakatan Republik Rakyat Tiongkok dengan relay dan transmisi dari pantai data AIS ,” tulis Profesor Salvatore Mercagliano. 

“Kapal-kapal masih menyiarkan dan kapal mana pun dapat menanyakan kapal yang lain, jadi tidak ada kekhawatiran mengenai bahaya navigasi. Apa yang terjadi dengan AIS, adalah bahwa ada operator pantai yang memiliki penerima yang mengumpulkan data AIS.”

Penerima-penerima yang berbasis di pantai Tiongkok di masa lalu membagikan data AIS yang mereka kumpulkan dengan pengumpul data internasional seperti Marine Traffic, IHS Markit, dan Windward, menurut Greg Poling.

Sekarang sumber-sumber data tersebut memiliki lebih sedikit data. “Masalahnya adalah kualitas informasi,” tulis Profesor Salvatore Mercagliano. “Hilangnya data ini menyulitkan ekspedisi-ekspedisi muatan dan para pengirim barang-barang untuk melacak kargo dan melakukan koordinasi unsur-unsur rantai pasokan.”

Greg Poling menulis bahwa “alasan pemadaman AIS bukanlah sebuah ancaman bagi keselamatan navigasi adalah bahwa kapal-kapal belum benar-benar menghentikan penyiaran.” Dan bahwa “pihak berwenang Tiongkok baru saja melarang penjualan AIS yang berbasis di pantai ke perusahaan komersial di luar negeri.”

Penerima yang berbasis di pantai dan nahkoda masih melihat kapal-kapal tersebut, menurut Greg Poling. Kapal-kapal tersebut juga dapat saling melihat ketika kapal-kapal tersebut berada dalam jangkauan, yang bervariasi tergantung pada kualitas transmisi dan perangkat-perangkat penerimaan dari kapal-kapal tersebut.

Bahwa data yang berbasis di pantai Tiongkok kini ditimbun dan disembunyikan, bukannya berbagi dengan platform-platform pengumpulan data internasional “membuat agak lebih sulit bagi banyak perusahaan pelayaran dan  asuransi untuk melacak kapal-kapalnya saat kapal berada dekat pelabuhan Tiongkok untuk keperluan perencanaan logistik dan sejenisnya (tetapi mereka dapat melihatnya dengan baik di tempat lain melalui satelit),” tulis Greg Poling, “dan hal itu membuat sedikit lebih sulit bagi kita di dunia akademis untuk mengawasi aktivitas Tiongkok (tetapi sekali lagi, kita masih memiliki data yang berbasis di satelit dan data yang berbasis di pantai dari semua negara-negara yang memiliki pantai).

Greg Poling mengakui bahwa masing-masing kapal Tiongkok dapat mematikan pemancar-pemancar AIS miliknya, tetapi mengklaim bahwa tidak ada bukti sistematis bahwa kapal-kapal tersebut  melakukannya. 

Greg Poling mengatakan bahwa Angkatan Laut Tiongkok dan penjaga pantai Tiongkok tidak berada di bawah pengawasan kewajiban hukum untuk menjaga  AIS sehingga mereka kadang dapat menghentikan AIS.

“Tetapi kami tidak melihat bukti bahwa kapal komersial atau milisi [maritim Tiongkok] secara sistematis mematikan AIS. Alasan kapal komersial atau milisi [maritim Tiongkok] menghilang dari platform-platform komersial saat semakin jauh dari pantai Tiongkok adalah bahwa sebagian besar kapal komersial atau milisi [maritim Tiongkok] dilengkapi dengan penerima Kelas-B yang lebih lemah, bukannya pemancar Kelas-A yang disyaratkan oleh Organisasi Maritim Internasional untuk transit internasional.”

Pemancar-penerima Kelas-B yang lebih lemah kadang tidak dapat didaftarkan oleh satelit-satelit sehingga hanya terlihat dari pantai atau kapal jika jaraknya cukup dekat, menurut Greg Poling. “Hukum domestik Tiongkok mewajibkan AIS di semua kapal untuk keamanan, jadi kapal penangkap ikan mendapatkan pilihan termurah untuk mencentang kotak itu.”

Gelapnya Pengapalan Tiongkok Meningkatkan Ketegangan Internasional

Penurunan jarak pandang kapal komersial di dekat Tiongkok adalah sebuah tindakan yang dipaksakan sendiri dan efek lanjutan dari agresi militer Beijing yang meningkat. Sebagai bagian agresi ini, Partai Komunis Tiongkok telah berusaha menyembunyikan kegiatan militernya, di belakang kapal-kapal penangkap ikan diperkuat dengan baja, yang sebenarnya adalah sebuah milisi maritim dan perpanjangan Angkatan Laut Tiongkok.

Mungkin ini menjelaskan mengapa Tiongkok, adalah satu-satunya negara yang melihat rilis data AIS  dekat pantai miliknya sebagai sebuah ancaman keamanan nasional.

Namun, negara  demokrasi menggunakan tipu muslihat ini, dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengidentifikasi yang mana dari ribuan kapal penangkap ikan Tiongkok yang terkait dengan milisi maritim, dan kapal mana yang bukan.

Penelitian yang dilakukan Greg Poling sendiri, dilakukan dengan rekan penulis Tabitha Grace Mallory, Harrison Prétat, dan dalam hubungannya dengan Pusat untuk Studi-Studi Pertahanan yang Canggih, telah menggunakan data AIS sebagai indikator keanggotaan sebuah kapal tertentu  dalam milisi maritim. 

“Fotografi dan video di tempat, serta pengumpulan data AIS kapal-ke-kapal, menawarkan potensi terbesar untuk secara langsung mengidentifikasi kapal-kapal milisi dan mendokumentasikan perilaku kapal-kapal milisi itu,” menurut penelitian Greg Poling, yang diterbitkan pada 18 November. 

“Keduanya meningkatkan peluang-peluang untuk penelitian lanjutan dan menciptakan sebuah dampak langsung dengan mengungkapkan ukuran, ruang lingkup, dan aktivitas milisi kepada khalayak luas dengan sebuah cara yang meyakinkan.”

Beijing cenderung merasa terganggu. Penggunaan aslinya dari kapal penangkap ikan, milisi, dan aset-aset Angkatan Laut lainnya untuk tujuan agresif menyebabkan sebuah tingkat pengawasan internasional yang lebih tinggi, termasuk pemeriksaan akademik data Sistem Identifikasi Otomatis dari kapal-kapal milisi, yang oleh Beijing disebut spionase. Pembenaran keamanan nasional itu menyebabkan Keamanan Informasi yang  berlebihan oleh Beijing yang akan membuat impor dan ekspor ke Tiongkok lebih sulit.

Cakupan Lloyd’s List mengenai pemadaman AIS mengutip sebuah kasus spionase di sektor pengiriman yang “telah menambah kekhawatiran” penyedia-penyedia data Tiongkok yang mengarahkan mereka untuk memutuskan transmisi data mereka sebagai antisipasi.

“Sebuah ‘konsultasi asing’ yang tidak disebutkan namanya dikatakan telah ditangkap oleh Kementerian Keamanan Negara pada Mei karena menyediakan ‘agen mata-mata’ rekan senegaranya dengan data pengiriman dan kargo yang diperoleh dari mitra-mitra  bisnisnya di Tiongkok,” menurut Lloyd’s List.

Ketika ditanya apakah penelitiannya dan penelitian-penelitian sebelumnya telah menyebabkan tindakan keras yang dilakukan Beijing terhadap Sistem Identifikasi Otomatis terestrial di Tiongkok, Greg Poling menjawab, “Saya pikir hal itu cenderung bahwa seluruh pekerjaan dari kami dan orang-orang lain di Vietnam mungkin berkontribusi pada alasan keamanan nasional. Tetapi saya pikir pemicu yang terdekat awal bulan ini (sebelum ada orang di Tiongkok yang tahu mengenai laporan kami) adalah hukum keamanan informasi yang baru.”

Dengan demikian Amerika Serikat, Tiongkok, dan sekutu-sekutu mereka tampak seperti sebuah  spiral ketidakamanan yang klasik dan ketakutan akan jenis tersebut yang meningkatkan  kemungkinan konflik militer.

“Apa yang baru saja dilakukan Republik Rakyat Tiongkok itu adalah buruk, bertentangan dengan tren global dari praktik dan kemajuan yang terbaik, dan merupakan bagian situasi yang sangat buruk yang lebih  dari opasitas dan merusak aturan dan norma internasional di bawah Xi [Jinping],” menurut salah satu sumber militer Amerika Serikat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Agresi dan ketakutan Tiongkok secara ekonomi memisahkan diri, atau lebih buruk lagi, dalam sebuah erosi sistem perdagangan internasional yang dapat menjadi sebuah tujuan proporsi kepahlawanannya sendiri, dan bagian sebuah spiral yang mengarah ke bawah karena saling kecurigaan terhadap konflik militer. (Vv)

oleh Lin Yan

Partai Komunis Tiongkok (PKT) sudah sejak lama berupaya untuk secara ketat mengendalikan informasi terkait kegiatan mereka. Bahkan sampai sekarang pun bukannya semakin kendur tetapi semakin ketat.

Selama tahun lalu, tampak PKT semakin tidak percaya diri, yang dapat dilihat dari kasus-kasus seperti otoritas Beijing membatasi publikasi mengenai informasi penggunaan batu bara, Mahkamah Agung Tiongkok memutuskan untuk menghapus catatan hukuman para pembangkang politik dalam database, dan penurunan jumlah wisatawan asing yang masuk dan keluar daratan Tiongkok menurun sampai 50 kali lipat selama periode yang sama. 

Sampai tahun ini, Kementerian Pendidikan Tiongkok menghentikan hampir 300 proyek kerja sama dengan universitas asing.

Perkembangan terakhir adalah bahwa dengan penerapan undang-undang keamanan data yang baru diumumkan oleh otoritas Beijing, perusahaan dan investor asing semakin merasakan kesulitan dalam memperoleh informasi dalam negeri Tiongkok. Termasuk laporan-laporan mengenai persediaan umum dan informasi keuangan. Bahkan, beberapa pemasok yang menyediakan lokasi kapal di perairan Tiongkok. Kini, telah berhenti berbagi informasi dengan pelanggan asing.

“Selama Ini Tiongkok Sebuah Kotak Hitam Besar, Tetapi Kini Menjadi Semakin Gelap”

Stephen Nagy, seorang profesor senior di Institut Politik dan Studi Internasional di International Christian University, mengatakan kepada Wall Street Journal (WSJ) : “Selama ini Tiongkok adalah sebuah kotak hitam”.

Dia mengatakan bahwa hilangnya saluran informasi akan membuat lebih sulit bagi orang asing untuk memahami apa yang terjadi di Tiongkok, “Kotak hitam ini menjadi semakin gelap”, katanya.

WSJ melaporkan bahwa pebisnis dan analis politik percaya bahwa tuntutan untuk meningkatkan kerahasiaan itu bukanlah hasil dari sebuah kebijakan Tiongkok, tetapi kombinasi dari berbagai faktor, seperti respons terhadap pandemi, peningkatan perhatian terhadap keamanan data, dan lingkungan politik PKT yang skeptis terhadap dunia.

Kontrol perbatasan yang ketat terkait dengan epidemi COVID-19, termasuk pembatalan penerbangan dan karantina penumpang selama berminggu-minggu, telah menyebabkan penurunan tajam dalam komunikasi tatap muka antara warga negara Tiongkok dengan dunia, dan mengintensifkan pemisahan (decoupling) mereka dengan dunia luar.

Menurut data yang dipublikasikan oleh Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok, maskapai penerbangan hanya mengangkut sekitar 1 juta orang penumpang masuk dan keluar daratan Tiongkok dalam 8 bulan pertama tahun 2021, sementara hampir 50 juta diangkut pada periode yang sama pada 2019 (sebelum pandemi).

WSJ melaporkan bahwa beberapa warga Tiongkok yang ingin bepergian ke luar negeri mengatakan bahwa pihak berwenang menolak untuk memperbarui paspor mereka, atau mereka “dibawa ke kamar untuk diajak bincang-bincang” oleh petugas imigrasi di bandara yang mencoba untuk mencegah atau memperingatkan warga Tiongkok agar tidak pergi ke luar negeri, dengan mengatakan bahwa pemerintah telah menginstruksikan mereka untuk meminimalkan perjalanan ke luar negeri.

Informasi Sensitif Didefinisikan Secara Samar-samar, Semua Pihak Ingin Mencari Aman

Undang-undang tentang keamanan data yang mulai berlaku pada 1 September menetapkan, hampir semua kegiatan terkait data harus diawasi oleh pemerintah Tiongkok, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pendistribusiannya.

WSJ mengutip ungkapan dari Jonathan Crompton, seorang pengacara Hongkong di Reynolds Porter Chamberlain LLP melaporkan bahwa sejak pengesahan undang-undang tersebut, perusahaan daratan Tiongkok menjadi semakin enggan untuk bekerja sama dengan perusahaan multinasional yang mencakup berbagi informasi mengenai data keuangan, perawatan kesehatan, transportasi umum, area strategis seperti infrastruktur dan lainnya.

Kuncinya adalah bahwa pihak berwenang tidak jelas tentang definisi informasi sensitif, sehingga membuat perusahaan Tiongkok berusaha cari aman. Karena mereka tidak tahu data mana yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada mitra asing.

Seorang eksekutif perusahaan teknologi besar Amerika Serikat membenarkan bahwa, perusahaan Tiongkok yang memasok kobalt dan lithium semakin enggan untuk berbagi informasi dengan pelanggan luar negeri, bahkan berapa banyak persediaan yang mereka miliki di gudang, atau berapa banyak persediaan yang akan didaur ulang dan detail lainnya juga tidak lagi diberikan. Hal ini jelas mempersulit perusahaan asing untuk merencanakan produksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Basis Data Komersial Tidak Lagi Terbuka untuk IP Luar Negeri

Salah satu database investasi dan pembiayaan Tiongkok yang paling banyak dikunjungi, Zero2ipo Holdings Inc., telah berhenti menjual datanya ke pelanggan luar negeri dan hanya terbuka untuk pengguna dalam negeri dan penggunaan internal.

Steve Dickinson, seorang pengacara di Harris Bricken Law Firm di Amerika Serikat mengatakan bahwa, salah satu kliennya yang perusahaan Amerika meminta perusahaan Tiongkok untuk memberikan laporan keuangan yang diaudit untuk menentukan apakah itu memenuhi ketentuan pada segi kredibilitasnya, tetapi mendapat penolakan dari perusahaan Tiongkok tersebut. Alasannya, bahwa ketentuan yang digariskan kebijakan Beijing tidak mengizinkan mereka untuk mengungkapkan laporan keuangan kepada pihak asing. Pada akhirnya, pelanggan Amerika tersebut terpaksa melakukan kerja sama dengan perusahaan Tiongkok tanpa dilengkapi informasi keuangan pihak bersangkutan.

Steve Dickinson mengatakan bahwa kurangnya data telah meningkatkan risiko tertipu bagi perusahaan asing yang berbisnis di Tiongkok.

Dia menegaskan dari pengalamannya sendiri, bahwa ketika orang yang berada di kantornya di Tiongkok ingin mengunjungi situs atau bermaksud mendapatkan informasi tentang merek dagang Tiongkok, database perusahaan, atau situs Tiongkok lainnya, maka ia juga akan menghadapi kesulitan yang sama. Akibatnya, ia hanya bisa menyewa tim lokal di Tiongkok untuk mendapatkannya, walaupun akurasinya patut dipertanyakan.

Pertukaran Akademik Internasional Menara Gading (Ivory tower) Menyusut Secara Signifikan

Perubahan di dunia akademis bahkan lebih luar biasa, karena akademisi pernah dianggap sebagai mercusuar kontak antara Tiongkok dengan Barat.

Selain terus-menerus menutup jalur akses para sarjana Barat ke database penelitian Tiongkok, universitas-universitas Tiongkok juga semakin membatasi kontak dan pertukaran akademis dengan dunia luar.

Menurut data terakhir yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan pada bulan Agustus tahun ini, pihaknya telah menghentikan 286 proyek kerja sama pendidikan dengan universitas asing pada tahun 2018 dan 2019, dengan alasan bahwa beberapa di antara proyek tersebut tidak memenuhi standar pengajaran dan bimbingan Kementerian Pendidikan.

Menurut versi yang diarsipkan dari situs web resmi pada September, negara-negara yang paling banyak terkena penghentian proyek kerja sama pendidikan adalah Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat. Ilmu komputer, bioteknologi, ekonomi internasional, dan perdagangan adalah kurikulum yang paling terpengaruh.

Baru-baru ini, universitas Tiongkok telah menerapkan prosedur screening yang lebih ketat bagi para sarjana di bidang hubungan internasional dan studi sejarah Tiongkok. Ketika mereka ini ingin bepergian ke luar negeri atau berpartisipasi dalam konferensi akademik dengan para sarjana asing, maka mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang.

Dalam Kongres Rakyat Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret tahun ini, mantan Dekan Akademi Hubungan Internasional Universitas Peking, Jia Qingguo mengatakan bahwa dengan memperhatikan “berbagai pertimbangan”, beberapa departemen pemerintah telah memperkuat kontrol akademik, seperti beberapa universitas hanya mengizinkan peneliti untuk berkomunikasi dengan warga negara asing dihadapan paling tidak seorang kolega yang hadir.

Melonggarkan Pembatasan Visa Bagi Jurnalis Asing Tidak Setara, Jurnalis Asing di Tiongkok Sering Dilecehkan

Sejak awal epidemi bulan Januari 2020, Xi Jinping sudah tidak melakukan kunjungan ke luar negeri. Dalam konferensi videonya dengan Joe Biden bulan November lalu, Xi menyatakan setuju untuk melonggarkan pembatasan visa bagi jurnalis asing.

Sebuah survei yang dirilis oleh China Foreign Correspondents Club yang berbasis di Beijing menemukan bahwa hampir 40% jurnalis asing di daratan Tiongkok mengatakan, pada tahun 2020. mereka sering kali harus menghadapi pelecehan, interogasi atau ditahan usai berbicara dengan jurnalis Tiongkok. Proporsi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 (25%).

Dalam dua tahun terakhir, ada belasan jurnalis Amerika Serikat telah diusir dari daratan Tiongkok oleh pihak berwenang Tiongkok dengan alasan visa dan lainnya. Pemerintahan Trump akhirnya juga memberikan batasan melalui kuota terhadap jurnalis media resmi Tiongkok, untuk meliput berita bisnis di AS sebagai balasan atas tindakan pemerintah Tiongkok.

Pihak Berwenang Menghapus Vonis Hukuman Para Pembangkang yang Dijatuhkan Pengadilan dari Basis Data Resmi

Sebelum Partai Komunis Tiongkok merayakan HUT ke-100, mereka sudah secara sistematis menghapus atau menyembunyikan vonis hukuman terhadap para pembangkang. Pemerintah asing dan organisasi berita, sering mengunjungi database ini untuk memverifikasi tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan PKT.

Menurut laporan yang diberikan oleh ‘Dui Hua Foundation’, sebuah yayasan berbasis di San Francisco yang membela para tahanan politik dan agama Tiongkok, bahwa pada waktu yang hampir bersamaan, database yang dimiliki pihak berwenang yang dikelola oleh Jaringan Dokumen Penghakiman Tiongkok — Pihak berwenang Tiongkok telah membersihkan ribuan dokumen politik, dokumen-dokumen pengadilan untuk kasus sensitif yang “membahayakan keamanan nasional”, “kejahatan terkait agama X” dan peninjauan kembali hukuman mati.

John Kamm, pendiri dan ketua ‘Dui Hua Foundation’ mengatakan kepada WSJ bahwa pemerintah Tiongkok menolak masyarakat umum mengakses dokumen-dokumen ini, mungkin untuk mencegah pejabat dan aktivis asing memperolehnya kemudian menekan pemerintah Tiongkok untuk melepaskan pada tahanan politik dan tahanan hati nurani.

John Kamm mengatakan : “Tingkat pengungkapan kasus politik sensitif sekarang nol persen”.

“Tanpa Legitimasi Pemerintah, Bagaimana Timbul Percaya Diri Terhadap Sistem ?”

Terkait dengan perkembangan ekonomi di masa mendatang, Huang Qifan, mantan walikota Chongqing dalam pidatonya di International Financial Forum (IFF) yang diadakan di Nansha, Guangzhou pada 4 Desember mengatakan, bahwa ekonomi Tiongkok akan lebih bergantung pada pasar domestik, dan Tiongkok akan memulai pola pembangunan baru yang berdasarkan pada sirkulasi internal. Dia menekankan bahwa sirkulasi internal bukan “involusi” (involution)atau “tang ping” (keengganan untuk bekerja keras).

Ada banyak tanda yang menunjukkan bahwa ketika ekonomi Tiongkok semakin matang, jalur promosi untuk rakyat tingkat bawah nyaris terhenti. Lebih banyak peluang itu diraih oleh golongan atas dan anak-anak para elit yang terhubung secara politik. Sedangkan anak-anak dari keluarga miskin atau pedesaan lebih sulit untuk maju.

Perdana Menteri Li Keqiang mengakui secara terbuka, bahwa lebih dari 600 juta orang penduduk Tiongkok memiliki pendapatan bulanan rata-rata kurang dari USD. 140,- (setara dengan IDR. 2.000.000,-), dan mereka menyita sekitar 40% dari populasi negara itu. Pendapatan bulanan ini masih lebih rendah sekitar USD. 40,- dari rata-rata pengeluaran bulanan untuk hidup di pedesaan Tiongkok pada tahun 2020. 

Tang Qing, seorang komentator di New York mengatakan bahwa kasus “tang ping” dan “involusi” telah menjadi mentalitas yang non-kekerasan dan non-kooperatif dari warga Tiongkok. Semangat partai yang berumur seabad telah punah.

“PKT tidak memiliki legitimasi kekuasaan akibat kekuasaannya diperoleh melalui kudeta pemerintahan Chiang Kai-shek (Republik Tiongkok). Sekarang mereka bertahan dengan mengandalkan terjaganya stabilitas. bagaimana timbul percaya diri terhadap sistem ?” Dia mengatakan : “Tanpa rasa percaya diri, mustahil untuk membuka diri terhadap dunia luar”. (sin)