Gen Z Melek Bank! BRI Gelar BRImo Campus Ambassador Surabaya 2026 Untuk Dorong Inklusi Finansial Generasi Muda

SURABAYA, 30 Juni 2026 – Dunia perbankan dan generasi muda kini semakin terhubung. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melalui BRI Region 12 Surabaya sukses menyelenggarakan babak puncak pemilihan BRImo Campus Ambassador Surabaya 2026. Mengusung tema “Be the Voice of BRImo” , program perdana ini dirancang untuk menjadikan mahasiswa sebagai representasi digital sekaligus wajah utama layanan perbankan BRI di lingkungan kampus.

Ajang bergengsi yang berlangsung selama tiga bulan ini menjadi wadah kompetisi yang edukatif sekaligus kompetitif. Dimulai dari babak penyisihan di BRI Region 12 Surabaya, rangkaian kegiatan mencakup pertemuan teknis, masa karantina intensif, hingga puncaknya di Grand Final. Hasilnya? Lahirnya talenta-talenta muda yang siap menjadi agen perubahan di era digital.

200 Pendaftar dari 11 Kampus Terbaik

Antusiasme mahasiswa sangat luar biasa. Sekitar 200 pendaftar dari 11 perguruan tinggi terbaik di Surabaya meramaikan kompetisi ini. Melalui proses seleksi yang ketat, para peserta ditantang menunjukkan dedikasi dan kreativitas dalam mengenalkan solusi perbankan digital kepada masyarakat sekitar.

Tri Wahyuni, Retail Transaction Department Head BRI Region 12 Surabaya, mengungkapkan bahwa program ini adalah wujud nyata komitmen BRI dalam memperluas literasi keuangan dan mempercepat inklusi keuangan digital di kalangan generasi muda.

“Kami percaya bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna layanan perbankan digital, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan. Mereka memiliki potensi besar untuk menginspirasi lingkungan sekitarnya dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak dan produktif,” ujar Tri Wahyuni, Senin (29/6/2026).

Dari 200 ke 30 Besar, Lalu ke Panggung Grand Final

Pada fase awal, kreativitas peserta langsung berdampak signifikan. Antusiasme mahasiswa terbukti dari keberhasilan akuisisi lebih dari 600 rekening baru yang dibarengi dengan aktivasi aplikasi BRImo. Sebuah pencapaian awal yang menegaskan keberhasilan transformasi digital BRI.

Kompetisi kemudian memasuki babak lebih menantang: penyaringan menjadi 30 besar terbaik untuk mengikuti karantina. Pada fase ini, peserta tidak hanya diuji kemampuan presentasi di atas panggung, tetapi juga kompetensi merancang program kerja inovatif, kemampuan aktivasi langsung di lapangan, membangun kolaborasi strategis dengan kampus, hingga menghasilkan dampak bisnis nyata.

798 Rekening Baru: Bukti Nyata Kolaborasi

Selama rangkaian program, para finalis membuktikan kontribusi nyata dengan mencatatkan akuisisi 798 rekening baru beserta aktivasi BRImo. Capaian ini menjadi bukti empiris bahwa kolaborasi aktif antara BRI dan mahasiswa mampu memberikan akselerasi nyata bagi pertumbuhan bisnis sekaligus memperluas inklusi keuangan di lingkungan kampus.

“Namun sesungguhnya, angka tersebut bukanlah tujuan akhir dari program ini. Yang paling membanggakan adalah lahirnya generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan berkolaborasi, semangat inovasi, serta keberanian untuk menjadi agen perubahan di era digital,” tegas Tri Wahyuni.

Karantina Intensif di BRI Corporate University

Menjelang puncak acara, para finalis menjalani masa karantina intensif selama dua hari pada 26-27 Juni 2026 di BRI Corporate University Surabaya. Mereka dibekali berbagai materi inspiratif mengenai pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan pembuatan konten kreatif yang disampaikan langsung oleh narasumber kredibel.

Lima Pemenang, Satu Misi: Jadi Duta Digital BRI

Pada Grand Final, ditetapkan lima pemenang utama yang berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai, sertifikat penghargaan, beasiswa kuliah selama satu semester, serta golden ticket untuk meniti karier di BRI.

Hari Agung Satya Wicaksana, Manager Retail Transaction Department BRI Region 12 Surabaya, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta.

“Mereka telah membuktikan bahwa dengan ide, kerja keras, dan komitmen, mahasiswa mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Kami ingin menjadikan para finalis sebagai mitra strategis BRI di masing-masing universitas, sehingga semangat membangun ekosistem digital banking ini dapat terus berlanjut,” tuturnya.

Sementara itu, Nabilah Rosianawati, Staff Retail Department BRI Region 12 Surabaya, berharap BRImo Campus Ambassador Surabaya 2026 bisa menjadi program nasional.

“Ini dari Surabaya, semoga bisa diadopsi ke program nasional dan daerah lainnya,” ujarnya.

Dari Surabaya untuk Indonesia

BRImo Campus Ambassador Surabaya 2026 bukan sekadar ajang kompetisi. Ini adalah gerakan untuk mencetak generasi muda yang melek finansial, kreatif, dan siap menjadi duta digital di tengah transformasi perbankan yang kian pesat. Dengan semangat “Be the Voice of BRImo”, para mahasiswa ini diharapkan menjadi inspirasi bagi ribuan generasi muda lainnya untuk memanfaatkan teknologi keuangan secara cerdas dan produktif.

Viral 12 Juta View! Pengakuan Veteran Rusia Guncang Kremlin, Ancam Pemberontakan Militer

EtIndonesia.com Di tengah masih berlangsungnya perang Rusia–Ukraina yang telah memasuki tahun kelima, sebuah video pengakuan dari seorang veteran militer Rusia mendadak menjadi perhatian publik dan memicu gelombang perdebatan di media sosial Rusia.

Video tersebut diunggah oleh seorang pria bernama Alexander Lunin, yang mengaku sebagai veteran militer Rusia. Dalam rekaman berdurasi kurang dari dua menit itu, ia menyampaikan serangkaian tuduhan serius mengenai kondisi internal militer Rusia yang disebutnya tengah mengalami berbagai penyimpangan.

Lunin mengklaim bahwa ribuan tentara Rusia yang bertugas di Ukraina telah mengalami perlakuan tidak manusiawi setelah menolak menjalankan perintah yang mereka anggap tidak masuk akal atau berpotensi mengorbankan nyawa mereka secara sia-sia.

Selain itu, ia juga menuduh adanya praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh sebagian komandan militer terhadap bawahannya.

Video tersebut dengan cepat menyebar luas dan menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan di media sosial Rusia.


Lunin Tuduh Terjadi Penyiksaan terhadap Ribuan Tentara Rusia

Dalam pernyataannya, Lunin mengaku berbicara bukan hanya atas nama dirinya sendiri, tetapi juga mewakili sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Rusia serta aparat keamanan yang, menurutnya, mengetahui berbagai persoalan tersebut.

Ia mengeklaim bahwa terdapat ribuan prajurit Rusia yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang dari atasan mereka sendiri selama bertugas di Ukraina.

Menurut pengakuannya, berbagai tindakan yang disebut terjadi antara lain meliputi:

  • penahanan tanpa prosedur hukum yang jelas;
  • penyiksaan fisik;
  • intimidasi terhadap anggota militer;
  • pemerasan;
  • hingga dugaan pembunuhan terhadap sejumlah prajurit.

Lunin juga menuduh bahwa sebagian tentara dihukum bukan karena melakukan pelanggaran militer, melainkan karena menolak memberikan uang kepada komandan mereka.

Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pemerasan yang telah berlangsung cukup lama di lingkungan militer.

Lebih jauh lagi, ia mengeklaim bahwa beberapa tentara yang meninggal dunia kemudian dilaporkan secara resmi sebagai “hilang saat menjalankan tugas”, sehingga keluarga korban tidak pernah mengetahui penyebab sebenarnya dari kematian mereka.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seluruh tuduhan tersebut berasal dari pernyataan Lunin sendiri. Hingga kini belum terdapat bukti independen yang dapat memverifikasi seluruh klaim tersebut maupun mengonfirmasi jumlah korban yang disebutkan.


Video Viral Ditonton Lebih dari 12 Juta Kali dalam Waktu Singkat

Meski tanpa menyertakan dokumen pendukung ataupun bukti visual yang memperkuat tuduhannya, video tersebut justru memperoleh perhatian luar biasa.

Menurut berbagai laporan, dalam waktu kurang dari 24 jam sejak diunggah, video itu telah ditonton lebih dari 12 juta kali di berbagai platform media sosial.

Popularitas video tersebut membuat nama Lunin mendadak dikenal luas di Rusia.

Tak lama setelah video itu viral, akun Instagram miliknya dilaporkan tidak lagi dapat diakses di wilayah Rusia.

Pemblokiran tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi di kalangan warganet mengenai kemungkinan adanya tindakan sensor terhadap isi video tersebut.

Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi yang menyatakan alasan pasti pemblokiran akun tersebut.


Pernyataan yang Menggemparkan: “Senjata Bisa Berbalik ke Kremlin”

Bagian yang paling mengejutkan dari video tersebut muncul ketika Lunin berbicara mengenai kemungkinan terjadinya gejolak di dalam tubuh militer Rusia.

Ia mengatakan bahwa apabila dirinya tidak diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin dalam waktu dekat, sebagian anggota militer dapat mengarahkan senjata mereka ke Kremlin.

Pernyataan tersebut segera menjadi bahan diskusi luas di media sosial Rusia.

Banyak pengguna internet menilai ucapan tersebut sebagai ancaman terbuka terhadap pemerintahan Rusia.

Sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk frustrasi seorang mantan prajurit yang merasa berbagai persoalan di tubuh militer tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah.


Muncul Video Tentara Bertopeng yang Mengaku Mendukung Lunin

Tak lama setelah video pertama beredar, media sosial kembali dihebohkan dengan kemunculan sejumlah rekaman lain.

Dalam video-video tersebut tampak sekelompok pria bertopeng yang mengaku sebagai anggota militer Rusia.

Sebagian dari mereka terlihat membawa senjata sambil menyampaikan dukungan terhadap Lunin.

Mereka meminta Presiden Vladimir Putin untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai tuduhan yang telah disampaikan.

Kelompok tersebut juga memperingatkan bahwa apabila berbagai persoalan itu terus diabaikan, mereka siap mengikuti seruan Lunin dan mendukung gerakan pemberontakan di kalangan militer.

Namun demikian, identitas para pria bertopeng tersebut, status mereka sebagai anggota militer aktif, maupun keaslian isi video tersebut hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen.


Kremlin Beri Respons Singkat

Video yang sedang viral tersebut akhirnya menjadi salah satu pertanyaan dalam konferensi pers rutin Kremlin.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dimintai tanggapan oleh wartawan mengenai video yang beredar luas tersebut.

Jawaban yang diberikan justru menarik perhatian publik.

Menurut Peskov, pemerintah memang telah menerima laporan mengenai keberadaan video tersebut.

Namun ia mengaku belum sempat menontonnya sehingga belum dapat memberikan komentar resmi.

Dalam keterangannya ia mengatakan:

“Kami memang diberi tahu bahwa ada video seperti itu. Namun kami belum sempat melihatnya sehingga untuk sementara saya belum dapat memberikan komentar. Dari penjelasan Anda, tampaknya terdapat beberapa ungkapan yang cukup aneh di dalam video tersebut. Kami perlu melihatnya terlebih dahulu.”

Pernyataan tersebut kemudian memicu berbagai reaksi di media sosial.

Sebagian warganet mempertanyakan bagaimana pemerintah mengaku belum melihat video tersebut, sementara aparat keamanan dinilai bergerak sangat cepat setelah video mulai viral.


Laporan Menyebut Lunin Telah Ditangkap

Situasi kemudian berkembang dengan cepat.

Menurut laporan Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) yang diterbitkan pada 27 Juni 2026, Lunin dikabarkan telah diamankan oleh aparat Rusia.

Media tersebut melaporkan bahwa ia dijatuhi sanksi administratif berupa penahanan selama 11 hari karena diduga melakukan pelanggaran administratif.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi yang mengaitkan secara langsung penahanan tersebut dengan video yang ia unggah.

Sementara itu, istri Lunin mengunggah sebuah video melalui TikTok.

Dalam rekaman tersebut ia mengatakan bahwa aparat kepolisian tidak hanya menangkap suaminya, tetapi juga melakukan penggeledahan di rumah mereka.

Menurut pengakuannya, polisi turut menyita komputer, telepon genggam, serta berbagai perangkat elektronik keluarga sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Pernyataan istri Lunin tersebut juga belum dapat diverifikasi secara independen.


Publik Kembali Mengingat Pemberontakan Wagner Tahun 2023

Kasus yang menimpa Lunin segera mengingatkan banyak pengamat pada peristiwa dramatis yang pernah mengguncang Rusia pada 23–24 Juni 2023.

Saat itu, pendiri Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, melancarkan pemberontakan terhadap pimpinan Kementerian Pertahanan Rusia.

Prigozhin secara terbuka menuduh para petinggi militer melakukan korupsi, menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Presiden Vladimir Putin, serta salah mengelola operasi militer di Ukraina.

Pasukan Wagner kemudian mengambil alih sejumlah fasilitas militer di Rostov-on-Don sebelum bergerak ratusan kilometer menuju Moskow.

Peristiwa tersebut menjadi tantangan terbesar terhadap stabilitas pemerintahan Rusia sejak dimulainya invasi ke Ukraina pada Februari 2022.

Meski demikian, Prigozhin berkali-kali menegaskan bahwa tujuan gerakannya bukan untuk menggulingkan Presiden Putin, melainkan menuntut pergantian pimpinan Kementerian Pertahanan Rusia.

Krisis tersebut akhirnya berhasil diredakan melalui mediasi Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, yang menghasilkan kesepakatan penghentian pergerakan pasukan Wagner.

Namun, hanya sekitar dua bulan kemudian, tepatnya pada 23 Agustus 2023, pesawat pribadi yang membawa Prigozhin jatuh dalam penerbangan dari Moskow menuju Saint Petersburg.

Seluruh 10 orang yang berada di dalam pesawat, termasuk Prigozhin dan para petinggi Wagner lainnya, meninggal dunia.

Hingga saat ini, penyebab pasti kecelakaan tersebut masih menjadi perdebatan. Pemerintah Rusia telah menyampaikan hasil penyelidikannya, tetapi berbagai spekulasi mengenai insiden tersebut tetap bermunculan di tingkat internasional.


Tuduhan Masih Menunggu Verifikasi Independen

Hingga 29 Juni 2026, seluruh tuduhan yang disampaikan Lunin mengenai dugaan penyiksaan, pemerasan, penahanan, hingga pembunuhan terhadap tentara Rusia masih belum dapat diverifikasi secara independen oleh lembaga internasional maupun media yang memiliki akses langsung ke lokasi.

Pemerintah Rusia juga belum memberikan tanggapan resmi mengenai substansi tuduhan tersebut. Respons Kremlin sejauh ini hanya terbatas pada pernyataan bahwa pihaknya belum sempat meninjau isi video yang viral.

Meski demikian, kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap kondisi internal militer Rusia di tengah perang yang masih berlangsung di Ukraina, sekaligus memicu perdebatan baru mengenai transparansi, disiplin militer, serta penanganan kritik di dalam institusi pertahanan Rusia. (***)

Irak Berbalik Lawan Iran? Baghdad Bergejolak Hingga Lebanon Ikut Berubah  

EtIndonesia.com — Situasi keamanan di Irak kembali menjadi sorotan dunia setelah kawasan di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad mendadak dipenuhi suara tembakan dan aktivitas militer berskala besar pada dini hari, 28 Juni 2026. 

Peristiwa yang berlangsung di kawasan Zona Hijau (Green Zone) tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai adanya perubahan besar dalam dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah, khususnya terkait pengaruh Iran di Irak.

Tidak hanya Irak, perkembangan serupa juga mulai terlihat di Lebanon. Berbagai simbol dan propaganda yang selama ini dianggap merepresentasikan kedekatan dengan Iran secara bertahap mulai disingkirkan. 

Di saat bersamaan, hubungan Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah kedua negara saling melontarkan ancaman serta dilaporkan terlibat dalam aksi militer balasan.


Operasi Keamanan Besar Guncang Zona Hijau Baghdad

Pada dini hari 28 Juni 2026, warga Baghdad dikejutkan oleh suara rentetan tembakan yang terdengar dari kawasan Zona Hijau, wilayah yang menjadi pusat diplomatik dan pemerintahan paling penting di Irak.

Zona Hijau merupakan kawasan dengan tingkat pengamanan tertinggi di negara tersebut. Sejak jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein pada tahun 2003, kawasan ini menjadi lokasi berbagai institusi penting, termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat, kantor pemerintahan Irak, markas berbagai lembaga internasional, serta fasilitas militer yang dijaga ketat.

Seluruh area dikelilingi tembok beton berlapis, pos pemeriksaan berlapis-lapis, bunker pertahanan, kamera pengawas, hingga personel keamanan bersenjata lengkap yang berjaga selama 24 jam.

Namun, pada dini hari itu suasana berubah drastis.

Sejumlah kendaraan lapis baja, tank, serta pasukan keamanan Irak terlihat memasuki kawasan tersebut dalam jumlah besar. Aktivitas militer yang tidak biasa itu segera memunculkan berbagai dugaan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat sedang menjadi sasaran serangan.

Akan tetapi, berbagai laporan justru menyebut bahwa operasi tersebut bukan ditujukan untuk menghadapi serangan dari luar, melainkan merupakan bagian dari operasi keamanan internal yang dilakukan pemerintah Irak.


Pemerintah Irak Diduga Menargetkan Jaringan Pro-Iran

Berdasarkan laporan yang dimuat The Times of India, pemerintah Irak pada dini hari 28 Juni 2026 disebut melaksanakan operasi keamanan berskala besar terhadap individu maupun jaringan yang diduga memiliki hubungan dengan Iran.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa operasi berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dalam beberapa hari terakhir kembali memanas.

Perdana Menteri Irak yang menurut laporan baru menjabat sekitar satu bulan, Ali Zaidi, disebut memimpin langsung operasi tersebut.

Selama operasi berlangsung, akses keluar-masuk menuju kompleks pemerintahan di Zona Hijau dilaporkan ditutup sepenuhnya.

Analis pertahanan keturunan Iran, Babak Taghvaee, menyatakan bahwa pemerintah Irak mengambil langkah luar biasa dengan mengisolasi kawasan pemerintahan untuk memastikan operasi berjalan tanpa gangguan.

Menurut laporan tersebut, puluhan pejabat tinggi pemerintahan yang diduga memiliki hubungan dengan rezim Iran dilaporkan diamankan.

Taghvaee juga menyebut bahwa pasukan antiteror Irak dikabarkan sempat terlibat bentrokan dengan personel Divisi D4 Irak, satuan yang bertugas menjaga kompleks pemerintahan.

Hingga kini, pemerintah Irak belum memberikan rincian resmi mengenai hasil operasi maupun jumlah pasti pihak yang ditangkap.


Muncul Dugaan Dukungan Amerika Serikat

Operasi besar tersebut memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik internasional.

Sejumlah analis menilai bahwa langkah pemerintah Irak kemungkinan mendapat dukungan dari Amerika Serikat, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Washington mengenai keterlibatannya.

Jika dugaan tersebut benar, maka operasi tersebut dinilai sebagai salah satu langkah paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurangi pengaruh Iran di dalam struktur politik dan keamanan Irak.


Pengaruh Iran di Irak Dinilai Mulai Digoyang

Salah satu akun analisis geopolitik yang dikenal dengan nama Mossad Commentary menilai bahwa operasi pemerintah Irak merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengurangi dominasi Iran yang selama bertahun-tahun berkembang di negara tersebut.

Menurut analisis itu, sejak tumbangnya Saddam Hussein pada tahun 2003, Iran secara bertahap berhasil memperluas pengaruhnya melalui berbagai jalur strategis.

Pengaruh tersebut disebut meliputi:

  • sistem politik Irak,
  • jaringan kelompok milisi,
  • lembaga keamanan,
  • hingga berbagai institusi pemerintahan.

Analisis tersebut bahkan menyebut bahwa Teheran selama ini memandang Irak bukan sekadar negara tetangga, melainkan sebagai bagian penting dari strategi geopolitiknya di Timur Tengah.

Kini, menurut analisis tersebut, pemerintah Irak mulai mengambil langkah nyata untuk mengurangi dominasi tersebut, terutama di tengah meningkatnya tekanan diplomatik maupun militer Amerika Serikat terhadap Iran.


Lebanon Juga Mulai Mengubah Sikap Politik

Perubahan yang disebut terjadi di Irak ternyata bukan satu-satunya perkembangan penting di kawasan.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Lebanon juga memperlihatkan sejumlah langkah yang dinilai mengarah pada perubahan orientasi politik.

Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan para pekerja sedang membongkar papan reklame besar di sepanjang jalan menuju Bandara Internasional Beirut.

Papan reklame tersebut sebelumnya berisi berbagai slogan yang dianggap menunjukkan dukungan terhadap Iran maupun kelompok Hizbullah.

Setelah dibongkar, papan-papan tersebut digantikan dengan slogan baru yang lebih menonjolkan identitas nasional Lebanon, salah satunya bertuliskan: “Lebanon First” atau “Lebanon Didahulukan.”

Walaupun perubahan tersebut bersifat simbolis, sejumlah pengamat menilai langkah itu mencerminkan adanya perubahan arah kebijakan politik di sebagian negara Timur Tengah.

Mereka menilai meningkatnya tekanan militer dan diplomatik Amerika Serikat terhadap Iran dalam beberapa waktu terakhir turut memengaruhi dinamika politik regional.


Amerika Serikat Dilaporkan Melancarkan Serangan Presisi terhadap Target Militer Iran

Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, narasi dalam tayangan yang menjadi sumber artikel ini juga menyebut bahwa Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan militer terhadap Iran.

Menurut narasi tersebut, operasi dilakukan setelah sebuah kapal kargo dilaporkan menjadi sasaran serangan pesawat nirawak (drone) yang diduga berasal dari Iran.

Sebagai respons, pada 27 Juni 2026, militer Amerika Serikat disebut melaksanakan serangan presisi terhadap sekitar sepuluh sasaran militer Iran yang berada di kawasan Selat Hormuz dan wilayah sekitarnya.

Target yang diklaim menjadi sasaran operasi meliputi:

  • fasilitas penyimpanan rudal,
  • gudang penyimpanan drone,
  • instalasi peluncuran senjata,
  • sistem radar,
  • serta fasilitas pertahanan pantai Iran.

Menurut narasi tersebut, operasi ini bertujuan menjaga keamanan jalur pelayaran internasional yang melintasi kawasan Teluk.

Hingga saat itu belum terdapat keterangan resmi yang memuat rincian lengkap mengenai dampak operasi tersebut.


Donald Trump Kembali Mengeluarkan Peringatan Keras kepada Iran

Tidak lama setelah operasi militer tersebut dilaporkan berlangsung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyampaikan pernyataan keras melalui akun media sosial Truth Social.

Dalam unggahannya, Trump menuduh Iran kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah dicapai.

Ia menilai tindakan Teheran menunjukkan bahwa pemerintah Iran belum mengambil pelajaran dari berbagai konsekuensi yang telah dihadapi sebelumnya.

Trump juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat mungkin tidak akan terus menahan diri apabila Iran tetap melakukan tindakan yang menurut Washington melanggar kesepakatan.

Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa apabila situasi terus memburuk, Amerika Serikat dapat memilih menyelesaikan konflik melalui operasi militer yang lebih luas.

Ia bahkan menutup pesannya dengan peringatan yang sangat keras, dengan menyatakan bahwa apabila Iran tetap menempuh jalur konfrontasi, Republik Islam Iran dapat menghadapi ancaman yang sangat serius terhadap keberlangsungan negaranya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu peringatan paling keras yang disampaikan Trump sejak meningkatnya kembali ketegangan antara Washington dan Teheran.


Iran Dilaporkan Melakukan Operasi Balasan

Sementara itu, sejumlah media juga melaporkan bahwa Iran diduga melaksanakan serangan balasan terhadap beberapa instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Menurut laporan yang beredar, sasaran yang disebut menjadi target antara lain:

  • pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania,
  • instalasi militer AS di Kuwait,
  • markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain.

Serangan tersebut dilaporkan menggunakan kombinasi rudal dan pesawat nirawak (drone).

Narasi dalam tayangan menyebut bahwa total sasaran militer Amerika yang diduga diserang mencapai delapan lokasi.

Namun hingga saat itu belum terdapat konfirmasi resmi mengenai tingkat kerusakan, jumlah korban, maupun hasil operasi tersebut.


IRGC Kembali Melontarkan Ancaman Baru

Selain laporan mengenai dugaan serangan balasan tersebut, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga kembali mengeluarkan pernyataan yang bernada keras.

IRGC memperingatkan bahwa seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dapat menjadi sasaran serangan lanjutan dalam beberapa hari berikutnya.

Dalam pernyataannya, IRGC menggambarkan operasi tersebut sebagai “hujan serangan” yang akan menguji kemampuan pertahanan pasukan Amerika Serikat di kawasan.

Pernyataan tersebut semakin memperlihatkan bahwa ketegangan antara kedua negara masih berada pada tingkat yang tinggi.


Kerangka Gencatan Senjata Menghadapi Ujian Berat

Serangkaian perkembangan yang terjadi sepanjang 27–28 Juni 2026 menunjukkan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang sangat sensitif.

Di satu sisi, muncul laporan mengenai operasi keamanan besar di Irak yang disebut menargetkan jaringan pro-Iran serta perubahan simbol politik di Lebanon yang dinilai mengurangi pengaruh Teheran. Di sisi lain, laporan mengenai operasi militer, dugaan serangan balasan, dan saling melontarkan ancaman semakin memperbesar risiko eskalasi konflik di kawasan.

Meskipun kerangka gencatan senjata sebelumnya sempat memberikan harapan bagi stabilitas Timur Tengah, rangkaian peristiwa terbaru menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut kini menghadapi ujian yang sangat berat. Berbagai pihak pun mempertanyakan apakah mekanisme gencatan senjata masih dapat dipertahankan atau justru akan runtuh apabila eskalasi militer dan ketegangan diplomatik terus berlanjut dalam beberapa waktu mendatang. (***)

Trump Resmi Serang Iran Lagi, Drone Serbu Pangkalan AS Hingga Netanyahu Bergerak 

EtIndonesia.com— Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengonfirmasi bahwa militer AS telah melancarkan gelombang baru serangan udara terhadap sejumlah target strategis di wilayah Iran. Serangan tersebut terjadi hanya sehari setelah Washington menuduh Iran melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menyerang sebuah kapal sipil yang sedang melintasi Selat Hormuz.

Rangkaian peristiwa dalam dua hari terakhir menunjukkan bahwa situasi keamanan di Timur Tengah kembali memasuki fase yang sangat rawan. Selain aksi militer kedua negara, perkembangan terbaru juga melibatkan Israel dan Lebanon, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan.

Amerika Serikat Sebut Iran Melanggar Gencatan Senjata

Pada 28 Juni 2026, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa militer Amerika Serikat telah melaksanakan operasi udara terhadap sejumlah fasilitas militer Iran.

Hampir bersamaan dengan pengumuman tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan dilaksanakannya operasi tersebut.

Menurut CENTCOM, Iran sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah dicapai. Namun, menurut versi Washington, pemerintah Iran justru memilih mengambil tindakan yang dinilai melanggar kesepakatan tersebut.

Dalam keterangannya, CENTCOM menyebut bahwa pada 27 Juni 2026, Iran diduga mengerahkan sejumlah pesawat nirawak (drone) untuk menyerang sebuah kapal pesiar komersial yang tengah melintasi Selat Hormuz.

Amerika Serikat menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata sekaligus ancaman langsung terhadap keselamatan jalur pelayaran internasional.

Atas dasar itu, Washington menyatakan bahwa serangan udara yang dilakukan pada 28 Juni merupakan operasi pertahanan diri (self-defense strike) untuk melindungi kepentingan keamanan Amerika Serikat dan kebebasan navigasi internasional.


Amerika Serikat Menargetkan Infrastruktur Militer Strategis Iran

Menurut rincian yang disampaikan CENTCOM, gelombang serangan udara kali ini diarahkan kepada sejumlah fasilitas militer yang dianggap memiliki peran penting dalam kemampuan tempur Iran.

Target operasi meliputi:

  • sistem pengawasan militer,
  • jaringan komunikasi militer,
  • posisi pertahanan udara,
  • gudang penyimpanan pesawat nirawak (drone),
  • serta fasilitas yang berkaitan dengan kemampuan penebaran ranjau laut.

Washington menyatakan sasaran tersebut dipilih untuk mengurangi kemampuan Iran dalam melakukan operasi yang dinilai mengancam keselamatan pelayaran di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz.

Meski melaksanakan operasi militer, pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka bagi seluruh kapal dagang internasional.

Washington juga memastikan akan terus mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut guna menjamin keamanan salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia.


Trump: Iran Menyia-nyiakan Kesempatan Menjaga Perdamaian

Setelah operasi udara selesai dilaksanakan, Presiden Donald Trump kembali menyampaikan pernyataan bernada keras mengenai sikap Iran.

Menurut Trump, Teheran sebenarnya memiliki kesempatan untuk mempertahankan perdamaian dengan mematuhi isi perjanjian gencatan senjata.

Namun, ia menuduh Iran justru memilih menyerang kapal-kapal sipil yang sedang melintasi jalur pelayaran internasional.

Trump memperingatkan bahwa apabila situasi terus memburuk, Amerika Serikat tidak akan ragu mengambil langkah militer yang lebih besar.

“Mungkin akan tiba saatnya ketika kami tidak lagi bisa menahan diri. Pada akhirnya kami mungkin terpaksa menyelesaikan persoalan ini dengan kekuatan militer,” katanya.

Pernyataan tersebut dipandang banyak pengamat sebagai sinyal bahwa Gedung Putih masih membuka kemungkinan operasi militer lanjutan apabila Iran kembali melakukan tindakan yang dianggap mengancam keamanan kawasan.


Pengerahan Besar-Besaran Kekuatan Udara Sudah Dilakukan Sebelum Serangan

Salah satu fakta yang menarik perhatian adalah bahwa operasi udara tersebut tampaknya bukan keputusan yang diambil secara mendadak.

Berdasarkan data dari berbagai layanan pelacakan penerbangan militer internasional, Amerika Serikat telah lebih dahulu mengerahkan sejumlah aset udara strategis ke kawasan Teluk Persia beberapa waktu sebelum serangan berlangsung.

Sedikitnya terdapat:

  • 4 pesawat tanker KC-135 Stratotanker, dan
  • 3 pesawat tanker KC-46A Pegasus

yang terus melakukan patroli dan pengisian bahan bakar di udara untuk mendukung operasi tempur dalam jangka panjang.

Selain armada tanker, berbagai aset militer lainnya juga terpantau aktif, antara lain:

  • pesawat peringatan dini E-3 AWACS milik Arab Saudi,
  • pesawat nirawak pengintai jarak jauh MQ-4C Triton,
  • serta sejumlah pesawat pendukung lainnya yang terus melakukan pemantauan intensif terhadap kawasan Selat Hormuz.

Keberadaan berbagai aset tersebut menunjukkan bahwa Washington telah mempersiapkan kemampuan operasi udara secara menyeluruh sebelum serangan dilakukan.

Banyak analis menilai pengerahan ini mengindikasikan bahwa Amerika Serikat tidak hanya bersiap untuk satu operasi terbatas, tetapi juga mempersiapkan kemampuan mempertahankan operasi militer dalam periode yang lebih panjang apabila eskalasi konflik terus meningkat.


Iran Dilaporkan Membalas dengan Mengirim Drone ke Bahrain

Tidak lama setelah operasi udara Amerika Serikat berakhir, Iran dilaporkan memberikan respons militer.

Menurut laporan awal yang beredar, Iran meluncurkan sejumlah drone serang satu arah (one-way attack drones) ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain.

Namun, militer Amerika menyatakan bahwa sistem pertahanan udara berhasil mencegat seluruh ancaman tersebut.

Laporan awal menyebutkan sedikitnya sembilan drone berhasil ditembak jatuh sebelum mencapai sasaran.

Washington menegaskan bahwa:

  • tidak ada korban jiwa,
  • tidak ada personel yang mengalami luka,
  • serta tidak terjadi kerusakan terhadap fasilitas pangkalan militer.

Dengan demikian, serangan balasan Iran dinilai gagal memberikan dampak signifikan terhadap instalasi militer Amerika Serikat di Bahrain.


Netanyahu: Israel Berkepentingan Langsung terhadap Masa Depan Perundingan Iran

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan sikap resmi pemerintahnya.

Netanyahu menegaskan bahwa meskipun Israel bukan peserta langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, negara tersebut tetap memiliki kepentingan keamanan yang sangat besar terhadap setiap kesepakatan yang akan dicapai.

Karena itu, pemerintah Israel berencana mengirimkan sebuah delegasi ke Washington.

Delegasi tersebut akan bertemu dengan pejabat Amerika Serikat untuk menyampaikan pandangan Israel mengenai berbagai pengaturan di masa depan yang berkaitan dengan program nuklir Iran serta dampaknya terhadap keamanan kawasan.


Israel Tegaskan Tetap Pertahankan Zona Keamanan di Lebanon Selatan

Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga kembali menegaskan bahwa Israel akan tetap mempertahankan zona keamanan di wilayah Lebanon selatan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kelompok Hizbullah membangun kembali kekuatan militernya dan melancarkan serangan baru terhadap wilayah Israel.

Di saat yang sama, laporan awal juga menyebut bahwa militer Israel kembali melakukan serangan udara ke wilayah Nabatieh al-Fawqa, Lebanon selatan.

Sasaran operasi tersebut diduga merupakan fasilitas dan infrastruktur yang dikaitkan dengan Hizbullah.

Apabila laporan tersebut terkonfirmasi, maka serangan itu akan menjadi salah satu operasi terbaru Israel di wilayah Lebanon di tengah meningkatnya ketegangan regional.


Presiden Lebanon Meminta Amerika Serikat Menekan Israel

Sementara itu, dari pihak Lebanon, Presiden Joseph Aoun dilaporkan melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden Donald Trump.

Dalam percakapan tersebut, Aoun meminta Amerika Serikat menggunakan pengaruh diplomatiknya untuk mendorong Israel menarik seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon selatan.

Permintaan tersebut kembali memperlihatkan bahwa konflik di sepanjang perbatasan Israel–Lebanon masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Di tengah meningkatnya konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran, situasi di Lebanon juga tetap menjadi salah satu titik rawan yang berpotensi memicu eskalasi lebih luas di Timur Tengah.

Situasi Kawasan Masih Sangat Dinamis

Rangkaian perkembangan pada 27–28 Juni 2026 menunjukkan bahwa situasi keamanan di Timur Tengah masih berada dalam kondisi yang sangat dinamis. Di satu sisi, Amerika Serikat menegaskan bahwa operasi militernya dilakukan sebagai respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Iran. 

Di sisi lain, laporan mengenai serangan balasan Iran, meningkatnya aktivitas militer di Selat Hormuz, serta keterlibatan Israel dan Lebanon memperlihatkan bahwa berbagai titik konflik di kawasan saling berkaitan.

Sejauh ini belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa ketegangan akan segera mereda. 

Sebaliknya, berbagai langkah militer dan diplomatik yang berlangsung hampir bersamaan menunjukkan bahwa Timur Tengah masih menghadapi risiko eskalasi yang dapat memengaruhi stabilitas kawasan maupun keamanan jalur perdagangan internasional. (***)

Gelombang Protes Antikorupsi di Serbia Berlanjut, Presiden Vučić Umumkan Akan Mundur dalam Beberapa Pekan

EtIndonesia.com – Setelah gelombang demonstrasi antikorupsi berlangsung selama 18 bulan, Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada 27 Juni mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dalam beberapa pekan mendatang dan mempercepat pelaksanaan pemilihan presiden serta pemilu parlemen. Kelompok mahasiswa dan oposisi yang memimpin aksi protes berharap dapat memanfaatkan pemilu tersebut untuk menantang Vučić dan Partai Progresif Serbia yang berkuasa.

Aksi protes antikorupsi terus berlangsung di Serbia sejak runtuhnya atap Stasiun Kereta Novi Sad di bagian utara negara itu pada November 2024, yang menewaskan 16 orang. Tuntutan awal untuk penyelidikan yang transparan secara bertahap berkembang menjadi desakan agar pemilu digelar lebih awal.

Pengumuman Vučić disampaikan ketika demonstrasi yang dipimpin kalangan mahasiswa masih berlangsung. Sebelumnya, ia berulang kali menyebut para demonstran sebagai “agen asing” dan menuduh mereka berupaya menggulingkan pemerintah.

Namun, saat berbicara di hadapan para pendukungnya di ibu kota Beograd pada 27 Juni, Vučić mengatakan, “Saya hanya akan menjadi presiden selama beberapa minggu lagi, setelah itu saya akan mengundurkan diri.”

Masa jabatan Vučić sebagai presiden sebenarnya baru akan berakhir pada pertengahan 2027.

Vučić menyatakan akan membantu Partai Progresif Serbia (Serbian Progressive Party) yang dipimpinnya untuk memenangkan pemilihan presiden berikutnya serta pemilu parlemen yang dipercepat. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci kapan akan mengundurkan diri maupun kapan parlemen akan dibubarkan, yang merupakan syarat untuk menggelar pemilu legislatif lebih awal.

Sejumlah analis menilai bahwa meskipun Vučić mundur dalam beberapa pekan ke depan, hal itu tidak berarti karier politiknya akan berakhir. Mereka memperkirakan ia akan berupaya menempatkan sekutu politiknya sebagai penerus di kursi presiden, sementara dirinya berpeluang kembali menjabat sebagai perdana menteri.

Langkah tersebut dinilai akan melanjutkan pola politik Serbia selama bertahun-tahun, di mana kekuasaan nyata tetap berada di tangan Vučić, terlepas dari jabatan resmi yang diembannya.

Analis politik yang berbasis di Warsawa, Radivoje Grujić, mengatakan, “Ini sama sekali bukan akhir dari karier politik Vučić. Ia sudah memiliki rencana, dan ini sama sekali tidak berarti ia akan meninggalkan dunia politik. Justru sebaliknya.”

Vučić telah memegang kekuasaan selama 12 tahun, pertama sebagai perdana menteri dan kemudian sebagai presiden. Meskipun jabatan presiden di Serbia sebagian besar bersifat seremonial, ia tetap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap partai maupun pemerintahan.

Dalam beberapa kesempatan, Vučić juga telah mengisyaratkan kemungkinan kembali menjabat sebagai perdana menteri. Sejumlah sekutu politik utamanya bahkan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap skenario tersebut.

Sementara itu, kelompok mahasiswa dan partai-partai oposisi yang memimpin aksi protes menegaskan bahwa mereka ingin memanfaatkan pemilu mendatang untuk menantang dominasi Vučić dan Partai Progresif Serbia.

Pemimpin gerakan mahasiswa “Move-Change”, Savo Manojlović, mengatakan bahwa Vučić berusaha menghindari kemungkinan dipaksa turun dari kekuasaan dengan cara mengundurkan diri lebih dahulu dan menggelar pemilu lebih awal.

“Vučić mencoba menghindari skenario digulingkan karena tingkat dukungan terhadap gerakan mahasiswa dan aksi protes saat ini lebih tinggi dibandingkan dukungan terhadap dirinya,” kata Manojlović.

Serbia saat ini berstatus negara kandidat anggota Uni Eropa (UE). Namun, Beograd masih mempertahankan hubungan yang erat dengan Rusia dan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Selama masa pemerintahannya, Vučić terus berupaya menjaga keseimbangan hubungan antara Serbia dengan Uni Eropa di satu sisi serta Rusia dan Tiongkok di sisi lainnya. (***)

Jepang Kembali Diguncang Gempa, Gempa M 6,1 di Lepas Pantai Iwate Terasa di Sejumlah Wilayah

EtIndonesia.com  – Wilayah timur laut Jepang dalam beberapa hari terakhir terus diguncang serangkaian gempa bumi. Pada Minggu (28/6) dini hari, gempa berkekuatan magnitudo 6,1 terjadi di lepas pantai Prefektur Iwate. Guncangan dirasakan jelas di Prefektur Aomori dan sejumlah daerah lainnya. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut, dan otoritas juga tidak mengeluarkan peringatan tsunami.

Menurut laporan Associated Press (AP), gempa terjadi pada pukul 05.21 waktu setempat. Episentrum berada di perairan lepas pantai Prefektur Iwate dengan kedalaman sekitar 40 kilometer. Warga di Aomori dan wilayah sekitarnya merasakan guncangan yang cukup kuat.

Sebelumnya, pada 25 Juni, wilayah lepas pantai Iwate juga diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,2. Saat itu, Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gempa susulan dengan intensitas hingga tingkat 6 kuat dalam skala seismik Jepang selama sekitar satu minggu setelah gempa utama.

Selain itu, pada malam 26 Juni, Prefektur Yamanashi yang terletak di sebelah barat Tokyo dan dekat Gunung Fuji juga mengalami gempa berkekuatan magnitudo 5,6.

Badan Meteorologi Jepang mengingatkan bahwa saat ini Jepang sedang memasuki musim topan. Masyarakat diminta mewaspadai risiko tanah longsor yang dapat dipicu oleh hujan lebat.

Dua Topan Sebabkan Korban Jiwa dan Bencana di Berbagai Wilayah

Sementara itu, hujan deras yang dipicu oleh Topan Mikura (Topan No. 7), Topan Fig (Topan No. 8), serta front musim hujan telah menyebabkan banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Jepang.

Hingga pukul 19.00 waktu setempat, bencana tersebut telah menewaskan sedikitnya tiga orang dan menyebabkan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Di Kota Hirao, Prefektur Yamaguchi, tanah longsor terjadi sekitar pukul 19.45 pada 26 Juni. Departemen pemadam kebakaran setempat menyatakan seorang pria berusia sekitar 70 tahun terseret longsor dan sempat dinyatakan hilang. Korban ditemukan pada Minggu siang, namun meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit.

Selain itu, tiga warga lainnya juga harus menjalani perawatan medis. Dua perempuan berusia sekitar 40 dan 70 tahun mengalami luka berat, sedangkan seorang pria berusia sekitar 20 tahun mengalami luka ringan. Ketiganya dalam keadaan sadar saat dibawa ke rumah sakit.

Di Sungai Kamo, Kota Saijo, Prefektur Ehime, tiga pria berusia antara 50 hingga 60 tahun yang sedang melakukan olahraga papan dayung (stand-up paddleboarding) terseret arus sungai pada Jumat (27/6) sore.

Ketiganya berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit, namun dua di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Di daerah pegunungan Kota Fukuyama, Prefektur Hiroshima, sebuah embung pertanian jebol pada dini hari 27 Juni. Air dalam jumlah besar meluap dan menyebabkan banjir yang merendam 16 rumah. Pemerintah Kota Fukuyama menyatakan tidak ada laporan korban luka dalam insiden tersebut.

Hingga pukul 17.30 waktu setempat, Prefektur Chiba, Kanagawa, Shizuoka, dan Kepulauan Izu masih berada dalam status peringatan tingkat 4 untuk bencana tanah longsor.

Menurut informasi Badan Meteorologi Jepang pada 27 Juni, Topan Mikura dan Topan Fig telah melemah menjadi sistem tekanan rendah ekstratropis.

Meski demikian, karena wilayah Kanto dan Kepulauan Izu telah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir, sejumlah area menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan tanah. Otoritas meteorologi mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap ancaman tanah longsor dan bencana terkait lainnya. (***)

Setelah Pesawat Menabrak Gedung Tertinggi, Kebakaran Besar Kembali Gegerkan Kawasan yang Sama di Beijing

EtIndonesia.com – Setelah insiden pesawat kecil yang menabrak Gedung CITIC Tower (China Zun) di Distrik Chaoyang, Beijing, pada 26 Juni, kebakaran kembali terjadi di kawasan yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Pada sekitar pukul 17.30 waktu setempat, Jumat (27/6), sebuah bangunan di dekat Jalan Lingkar Timur Keempat (East Fourth Ring Road) dilaporkan terbakar, memicu perhatian luas publik.

Berdasarkan video yang beredar di internet, kebakaran terjadi di dekat Gerbang Utara Desa Xunpichang, Kecamatan Gaobeidian, Distrik Chaoyang, Beijing, tidak jauh dari Jembatan Huamao di Jalan Lingkar Timur Keempat.

Rekaman video menunjukkan asap hitam pekat membumbung tinggi dan menutupi sebagian langit. Kepulan asap bahkan dapat terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Dalam beberapa rekaman, Gedung CITIC Tower juga tampak tertutup oleh asap tebal tersebut.

Karena lokasi kebakaran berada di kawasan yang sama dengan insiden pesawat sebelumnya, yakni di sekitar kawasan Pusat Kawasan Bisnis Beijing (CBD) di Distrik Chaoyang, peristiwa ini segera memicu perhatian dan berbagai spekulasi di kalangan warganet.

Sejumlah pengguna internet mempertanyakan rangkaian insiden yang terjadi dalam waktu berdekatan.

“Baru dua hari kembali ke Beijing, kenapa begitu banyak kejadian?” tulis seorang warganet.

Pengguna lain berkomentar, “Apa benar semua ini hanya kecelakaan? Mengapa terjadi tepat saat diumumkannya pencabutan status 15 anggota Kongres Rakyat?”

Ada pula yang menulis, “Di bawah rezim yang semakin kaku dan mundur, kejadian seperti ini akan semakin sering terjadi dan menghadirkan tantangan baru.”

Komentar lainnya berbunyi, “Rasanya seperti serangkaian serangan teror,” dan “Kebakaran di dekat Jembatan Huamao begitu dekat dengan Gedung CITIC Tower. Dua insiden beruntun ini terlalu janggal.”

Seorang pengguna internet bahkan berkomentar, “Kemarahan rakyat sudah mencapai titik puncak.”

Sebagian warganet juga berspekulasi bahwa kebakaran tersebut berkaitan dengan insiden pesawat yang menabrak gedung sehari sebelumnya.

“Kalau kedua kejadian ini tidak ada hubungannya, saya akan memakan puing-puing pesawat itu,” tulis salah satu komentar yang beredar di media sosial.

Hingga laporan ini ditulis, belum ada keterangan resmi yang mengaitkan kebakaran tersebut dengan insiden pesawat yang terjadi sehari sebelumnya.

Sumber : NTDTV.com

Setelah Bertahun-tahun Berkali-kali Gagal Melarikan Diri, Pengkritik Vokal Partai Komunis Tiongkok Dong Guangping Akhirnya Tiba di Kanada

EtIndonesia.com– Pembangkang Tiongkok Dong Guangping, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik Partai Komunis Tiongkok (PKT), akhirnya berhasil tiba di Toronto, Kanada, pada 27 Juni setelah beberapa kali upaya melarikan diri dari Tiongkok berakhir gagal. Bulan lalu, ia memasuki Korea Selatan secara ilegal menggunakan perahu karet dan sempat ditahan oleh otoritas setempat.

Penulis keturunan Tionghoa asal Kanada sekaligus Wakil Ketua Global Federasi Demokrasi Tiongkok, Sheng Xue, yang kini bermukim di Toronto, mengunggah kabar tersebut melalui platform X pada 27 Juni. Ia menyatakan bahwa Dong Guangping telah tiba di Toronto dan menyertakan sejumlah foto keduanya serta dokumentasi kedatangan Dong di Kanada.

Dalam unggahannya, Sheng Xue mengatakan bahwa ia telah membantu upaya Dong Guangping untuk meninggalkan Tiongkok sejak 2015. Hingga keberhasilan Dong mencapai Kanada kali ini, perjuangan tersebut telah berlangsung selama 10 tahun, 7 bulan, dan 30 hari.

Sheng juga menulis bahwa selama lebih dari dua dekade berhadapan dengan rezim PKT, Dong Guangping tidak pernah menyesali pilihannya. Bahkan dalam berbagai upaya pelarian yang mempertaruhkan nyawa dan berulang kali berakhir dengan kegagalan, ia tidak pernah mengeluh ataupun kehilangan semangat.

Organisasi advokasi yang berbasis di Amerika Serikat, Human Rights in China, menyebut Dong Guangping yang kini berusia 68 tahun pernah bertugas sebagai anggota kepolisian. Selama bertahun-tahun ia aktif memperjuangkan reformasi politik dan hak asasi manusia di Tiongkok.

Dalam lebih dari 20 tahun terakhir, ia beberapa kali kehilangan kebebasannya, termasuk dua kali dipenjara karena memperingati peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989.

Pada 2015, Dong bersama istri dan putrinya melarikan diri ke Thailand dan memperoleh status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, ia kemudian dideportasi kembali ke Tiongkok oleh otoritas Thailand dan dijatuhi hukuman penjara. Sementara itu, istri dan putrinya akhirnya berhasil menetap di Kanada setelah melalui perjalanan panjang.

Setelah dibebaskan pada 2019, Dong pernah mencoba berenang menuju Kinmen (Quemoy), Taiwan, tetapi gagal karena kelelahan fisik. Pada 2020, ia kembali melarikan diri, kali ini ke Vietnam. Namun dua tahun kemudian ia ditangkap oleh polisi Vietnam dan diserahkan kembali kepada otoritas Tiongkok.

Pada 26 Mei tahun ini, Dong kembali mencoba meninggalkan Tiongkok dengan menggunakan perahu karet menuju Korea Selatan. Setelah tiba, ia diserahkan kepada otoritas imigrasi Korea Selatan untuk menjalani pemeriksaan.

Pada awal Juni, Sheng Xue mengungkapkan bahwa pemerintah Kanada telah memulai proses bantuan untuk Dong Guangping. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan kedatangannya di Toronto pada akhir Juni.

Sumber : NTDTV.com

Ribuan Warga Hefei, Anhui, Tiongkok Blokade Jalan, Berhadapan dengan Polisi; Rekaman Aksi Protes Viral di Media Sosial

EtIndonesia.com – Aksi protes besar-besaran pecah di Kota Hefei, ibu kota Provinsi Anhui, Tiongkok pada (27/6/2026) malam. Lebih dari seribu warga turun ke jalan dan memblokade lalu lintas untuk memprotes rencana pemerintah setempat membangun stasiun transfer sampah di dekat kawasan permukiman. Aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengendalikan situasi, dan kedua pihak sempat terlibat aksi saling berhadapan. Rekaman kejadian tersebut kemudian menyebar luas di internet.

Sejumlah video yang beredar di platform X menunjukkan warga berkumpul di sekitar Gerbang Utara Kompleks Haotianyuan, dekat Jalan Lingkar Utara Kedua (Beierhuan) di Hefei. Mereka memprotes rencana pemerintah membangun stasiun transfer sampah di kawasan tersebut.

Menurut informasi yang dibagikan warga setempat di internet, pemerintah berencana membangun fasilitas transfer sampah berkapasitas pengolahan 2.000 ton per hari di persimpangan Jalan Lingkar Utara Kedua dan Sungai Banqiao. Lokasi proyek tersebut hanya berjarak beberapa ratus meter dari kawasan permukiman terdekat. Dalam radius satu kilometer terdapat tiga sekolah dasar, hampir 20 kompleks perumahan, dan sekitar 100.000 penduduk.

Proyek tersebut saat ini masih berada dalam masa konsultasi publik yang dijadwalkan berakhir pada 2 Juli 2026. Warga menentang keras pembangunan tersebut karena khawatir akan menimbulkan pencemaran lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat, serta berdampak pada penurunan nilai properti di kawasan sekitar.

Rekaman video menunjukkan ribuan warga memenuhi badan jalan sambil meneriakkan slogan, “Protes! Protes!” sebagai bentuk penolakan terhadap proyek tersebut.

Pemerintah setempat kemudian mengerahkan sejumlah besar polisi ke lokasi untuk menjaga ketertiban. Massa dan aparat sempat saling berhadapan di tengah jalan, menyebabkan lalu lintas di kawasan Lingkar Utara Kedua lumpuh sementara. Banyak kendaraan terhenti dan tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Pada tahap awal, polisi berupaya membubarkan massa. Ketegangan sempat meningkat dan terjadi kontak fisik antara demonstran dan aparat. Beberapa orang terlihat terdorong hingga terjatuh, sementara sejumlah lainnya dilaporkan dibawa pergi oleh petugas. Dari tengah kerumunan terdengar teriakan, “Polisi memukul warga! Polisi memukul warga!”

Karena jumlah demonstran yang sangat besar dan kekhawatiran akan meluasnya situasi, pemerintah akhirnya mengalah dan membatalkan proyek pembangunan stasiun transfer sampah tersebut.

Pimpinan Distrik Luyang, Yang Binghong, bersama pejabat distrik lainnya datang langsung ke lokasi untuk berbicara dengan massa. Dengan menggunakan pengeras suara, Yang menyatakan, “Saya dengan resmi mengumumkan bahwa proyek yang menjadi perhatian Anda semua kini telah dibatalkan.”

Ia meminta warga kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Namun, banyak warga masih meragukan janji tersebut dan menuntut pemerintah menerbitkan dokumen resmi sebagai bukti pembatalan proyek. Dari kerumunan terdengar pertanyaan, “Kapan dokumen resmi itu akan diterbitkan?”

Sekretaris Distrik Luyang juga menyampaikan pernyataan serupa di lokasi. Ia berjanji bahwa pembangunan stasiun transfer sampah akan dibatalkan dan meminta warga membubarkan diri.

Video lain menunjukkan polisi berjaga di kedua sisi jalan untuk mencegah warga kembali memasuki badan jalan dan memblokade lalu lintas. Setelah pengumuman pembatalan proyek, kendaraan yang sebelumnya terjebak kemacetan mulai bergerak meninggalkan lokasi.

Aksi protes warga Hefei tersebut memicu perbincangan luas di platform X. Banyak pengguna internet menyampaikan dukungan kepada para demonstran.

“Wah, warga Hefei luar biasa! Dengan jumlah massa sebanyak itu, saya salut pada keberanian kalian,” tulis seorang pengguna.

“Kalau tidak benar-benar terdesak, orang tidak akan turun ke jalan,” tulis pengguna lainnya.

Sejumlah komentar lain mengaitkan aksi tersebut dengan ketidakpuasan publik yang lebih luas terhadap pemerintah. Beberapa pengguna menilai perlawanan warga dapat menjadi pemicu bagi munculnya aksi serupa di daerah lain.

Sumber : NTDTV.com

Selat Hormuz Kembali Memanas, AS dan Iran Saling Serang, Ketegangan Timur Tengah Meningkat

EtIndonesia.com – Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat aksi saling serang. Militer AS pada Jumat (26/6) melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran sebagai respons atas serangan pesawat nirawak Iran terhadap sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Sehari kemudian, Iran dilaporkan menyerang Bahrain dengan drone, sementara insiden serangan terhadap kapal kembali terjadi di Selat Hormuz.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa pesawat tempur AS pada Jumat malam membombardir fasilitas penyimpanan rudal dan drone Iran, serta stasiun radar di wilayah pesisir negara tersebut. Serangan itu disebut sebagai balasan atas serangan drone Iran terhadap kapal kargo di Selat Hormuz sebelumnya.

Washington dan Teheran saling menuduh pihak lawan melanggar perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada pekan lalu.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Sabtu menyatakan bahwa Iran telah melancarkan aksi balasan dengan menyerang lokasi-lokasi penempatan pasukan AS di kawasan tersebut.

Tak lama kemudian, Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa “sejumlah drone Iran” telah menyerang wilayah Bahrain. Pemerintah Bahrain menyebut serangan itu sebagai “ancaman terang-terangan terhadap keselamatan warga sipil”.

Bahrain selama ini dikenal sebagai salah satu negara Teluk yang paling vokal mengkritik Iran. Negara tersebut juga menjadi lokasi Markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat.

Wakil Presiden AS JD Vance pada Jumat menegaskan bahwa Washington tetap mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Ia mengatakan bahwa jika Iran memiliki keberatan terhadap pelaksanaan nota kesepahaman yang telah disepakati, Teheran dapat menyampaikannya melalui jalur komunikasi resmi.

“Jika Iran tidak puas dengan pelaksanaan nota kesepahaman tersebut, mereka bisa mengangkat telepon dan membicarakannya,” kata Vance, seraya memperingatkan bahwa “kekerasan akan dibalas dengan kekerasan.”

Presiden AS Donald Trump juga menyinggung serangan terhadap kapal di Selat Hormuz.

“Saya tidak menyukai tindakan mereka kemarin yang menyerang sebuah kapal. Sebenarnya mereka menembakkan empat proyektil dan kami berhasil menembak jatuh tiga di antaranya. Itu bukan kapal milik sekutu kami, tetapi tetap saja sebuah kapal yang sangat bernilai. Kapal itu tidak mengalami kerusakan serius, tetapi tetap mengalami kerusakan. Mereka seharusnya tidak melakukan hal itu. Anda akan segera mengetahuinya,” ujar Trump.

Sementara itu, Kantor Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan bahwa sebuah kapal tanker diserang di Selat Hormuz pada Sabtu (27/6). Seluruh awak kapal dilaporkan selamat dan tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, berbagai spekulasi segera mengarah kepada Iran.

Tak lama setelah insiden itu, Pusat Informasi Maritim Gabungan yang berada di bawah pengawasan Angkatan Laut AS mengumumkan perluasan jalur pelayaran di dekat pantai Oman guna memungkinkan kapal bergerak dua arah. Langkah tersebut berpotensi menjadi sumber ketegangan baru antara Washington dan Teheran.

Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah pengelolaannya dan seluruh kapal yang melintas wajib mematuhi instruksi otoritas Iran. Teheran juga memperingatkan bahwa pihaknya akan mulai mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi selat tersebut.

Namun, Amerika Serikat dan negara-negara Arab di kawasan Teluk menolak tuntutan tersebut. Meski perairan Selat Hormuz berada dalam wilayah teritorial Iran dan Oman, komunitas internasional secara umum menganggap jalur tersebut sebagai perairan internasional.

Di sisi lain, Israel dan Lebanon kembali menyetujui sejumlah kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Kesepakatan terbaru diumumkan pada Jumat, tetapi hingga kini efektivitasnya masih terbatas.

Israel tetap menolak menarik pasukannya dari wilayah yang telah didudukinya, sementara kelompok Hizbullah menyatakan tidak akan melucuti senjata selama pasukan Israel masih berada di wilayah tersebut.

Pada Sabtu, otoritas Lebanon melaporkan bahwa sebuah drone Israel menyerang wilayah Nabatieh di Lebanon selatan.

Di tengah meningkatnya ketegangan, sektor energi global mulai berharap aktivitas pelayaran dapat kembali normal. Volume pengiriman minyak mentah melalui Selat Hormuz pada pekan ini mencapai tingkat tertinggi sejak konflik terbaru meletus.

Peningkatan pasokan minyak turut menekan harga energi dunia. Harga minyak global pada Jumat turun lebih dari 1 dolar AS per barel, meskipun sebelumnya sempat menguat setelah muncul laporan mengenai serangan terhadap kapal di Selat Hormuz.

Saat ini, Amerika Serikat dan Iran masih melanjutkan perundingan mengenai rincian kesepakatan yang telah dicapai, termasuk mekanisme untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz dan penanganan persediaan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi milik Iran.

Berdasarkan kesepakatan sementara yang berlaku, kedua pihak memiliki waktu 60 hari untuk merampungkan pengaturan lebih lanjut terkait isu-isu tersebut.

Reporter NTD, Liu Jiajia, Amerika Serikat

Gelombang Panas Melanda Eropa, Truk Penyemprot Air Dikerahkan di Berbagai Kota, Suhu Diperkirakan Terus Melonjak

ETIndonesia.com– Dari Semenanjung Skandinavia hingga Pegunungan Alpen, warga Eropa tengah menghadapi cuaca panas yang menyengat. Gelombang panas yang dalam beberapa hari terakhir terus bergerak ke arah timur telah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Di sejumlah wilayah, suhu udara menembus 40 derajat Celsius, bahkan memecahkan rekor.

Eropa saat ini sedang mengalami salah satu gelombang panas terparah yang pernah tercatat. Sejak Jumat (26/6/2026), suhu udara terus melonjak sehingga banyak daerah mengerahkan truk penyemprot air untuk membantu menurunkan suhu dan memberikan kesejukan bagi warga.

Di Praha, ibu kota Republik Ceko, suhu pada Jumat melonjak hingga di atas 30 derajat Celsius. Banyak warga memadati area di sekitar truk penyemprot air di pusat kota untuk mendinginkan diri, sementara anak-anak tampak antusias berlari mengikuti kendaraan tersebut.

Otoritas Ceko pada Sabtu (27/6) mengeluarkan peringatan cuaca panas untuk seluruh wilayah negara. Suhu diperkirakan masih akan terus meningkat pada Minggu (28/6).

Fenomena serupa juga terjadi di Kota Saarbrücken, Jerman, yang berbatasan dengan Prancis. Pada Jumat, suhu di kota tersebut mencapai 41,3 derajat Celsius, mencetak rekor baru.

Pada Sabtu, suhu di berbagai wilayah Jerman mencapai 38 derajat Celsius. Hampir seluruh wilayah negara itu berada di bawah peringatan cuaca panas ekstrem, sementara pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air.

Kepolisian Berlin mengerahkan dua kendaraan meriam air ke berbagai lokasi di kota untuk menyemprotkan kabut air guna membantu warga mengatasi panas. Di kawasan Potsdamer Platz, sejumlah warga bahkan mengacungkan jempol sebagai bentuk apresiasi kepada petugas.

Seorang pedagang sandwich bernama Mohammed mengatakan: “Saya pernah bekerja pada suhu minus 17 hingga 18 derajat Celsius. Di luar sekarang sekitar 40 derajat Celsius. Tapi di sini suhunya mencapai 50 derajat Celsius. Saudara, mau masuk? Mau masuk ke sauna saya?”

Gelombang panas juga melanda Hungaria. Di Budapest, suhu diperkirakan akan melampaui 40 derajat Celsius. Para wisatawan berkumpul di pusat kota untuk menikmati semprotan kabut air guna meredakan panas. Badan meteorologi setempat juga telah mengeluarkan peringatan suhu tinggi untuk seluruh negeri.

Di Prancis, gelombang panas ini telah menyebabkan puluhan kematian. Transportasi kereta api dan pasokan listrik terdampak, sejumlah sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar, dan berbagai aktivitas luar ruangan terpaksa ditunda.

Menurut Reuters, gelombang panas kali ini dipicu oleh fenomena atmosfer yang dikenal sebagai “Omega Block” (Omega Blocking), yang menyebabkan suhu udara jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata musiman.

Sementara itu, cuaca ekstrem juga memicu krisis lingkungan di kawasan lahan basah Delta Sungai Po yang dilindungi di Italia.

Menurunnya debit Sungai Po membuat aliran sungai tidak lagi mampu menahan intrusi air laut. Akibatnya, fenomena yang dikenal sebagai “baji garam” (salt wedge) bergerak semakin jauh ke daratan dan mencemari sumber air tawar. Untuk mencegah air asin merusak tanaman pertanian, sejumlah saluran irigasi terpaksa ditutup.

Petani setempat, Federica Vidali, mengatakan: “Tahun ini, sejauh yang kami lihat, situasinya lebih buruk dibandingkan tahun 2022. Biasanya masalah intrusi garam baru muncul pada Juli atau Agustus. Namun sekarang baru bulan Juni dan masalah itu sudah terjadi. Ini berarti seluruh musim produksi pertanian akan terdampak.”

Para ahli setempat menilai bahwa selain membangun jaringan irigasi yang lebih efisien, para petani juga perlu mengubah metode budidaya agar mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

Sumber : NTDTV.com, Guo Yuexi, laporan gabungan

Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Afghanistan, Getarannya Terasa Hingga Pakistan

ETIndonesia.com– Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah timur laut Afghanistan pada Sabtu (27/6/2026) sore. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa terjadi pada kedalaman sekitar 199 kilometer.

Wartawan AFP melaporkan guncangan kuat dirasakan di ibu kota Kabul serta sejumlah daerah lainnya. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut.

Getaran gempa juga dirasakan di sejumlah provinsi di Afghanistan bagian timur, termasuk Khost dan Nangarhar. Bahkan, warga di Islamabad, ibu kota Pakistan, turut merasakan guncangan tersebut.

Sejauh ini, otoritas setempat belum merilis informasi rinci mengenai dampak maupun kerusakan yang ditimbulkan.

Sementara itu, menurut laporan Reuters, Pusat Seismologi Eropa-Mediterania (EMSC) menyatakan gempa kuat tersebut berpusat di kawasan Hindu Kush, Afghanistan. 

Guncangannya dirasakan dari Kabul hingga melintasi perbatasan ke wilayah Pakistan.

Pada hari yang sama, Pakistan juga diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,4 yang menyebabkan lebih dari 20 orang terluka. Sejumlah saksi mata mengatakan warga di wilayah Swat berhamburan keluar rumah karena panik saat gempa terjadi.

Departemen Penanggulangan Bencana Provinsi Balochistan menyebut sekitar 125 rumah mengalami kerusakan. Tim penyelamat telah dikerahkan ke wilayah terdampak dengan membawa bantuan berupa tenda, makanan, panel surya, selimut, dan kebutuhan darurat lainnya.

“Dampak gempa di wilayah Swat cukup besar dan guncangannya berlangsung cukup lama,” ujar seorang saksi mata. “Warga bergegas keluar dari rumah, sementara perempuan dan anak-anak terlihat menangis ketakutan.” (***)

Ketika Baru 9 Hari Gencatan Senjata! AS Kembali Serang Iran, Timur Tengah Nyaris Meledak Lagi

EtIndonesia.com — Situasi keamanan di Timur Tengah kembali memasuki babak yang semakin menegangkan. Hanya sembilan hari setelah perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran mulai diberlakukan, konfrontasi baru kembali terjadi. Serangkaian insiden di Selat Hormuz memicu operasi militer baru Amerika Serikat terhadap sejumlah sasaran di Iran, sementara di saat yang sama Israel mengumumkan telah mencapai kerangka perdamaian dengan Lebanon melalui mediasi Washington.

Perkembangan yang berlangsung hampir bersamaan ini memperlihatkan bahwa dinamika geopolitik kawasan masih jauh dari kata stabil. Di satu sisi, hubungan Washington dan Teheran kembali memanas. Di sisi lain, muncul upaya diplomatik baru yang diklaim dapat mengubah keseimbangan keamanan di kawasan perbatasan Israel–Lebanon.


Ketegangan Kembali Pecah Meski Gencatan Senjata Masih Berlaku

Ketegangan terbaru bermula pada 25 Juni 2026, ketika sebuah kapal dagang yang sedang melintasi Selat Hormuz dilaporkan menjadi sasaran serangan yang diduga dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia karena menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dari kawasan Teluk Persia menuju pasar internasional. Gangguan terhadap jalur ini selalu menjadi perhatian serius masyarakat internasional karena berpotensi memengaruhi perdagangan global dan harga energi dunia.

Menurut laporan yang menjadi dasar pemberitaan ini, insiden tersebut terjadi ketika kapal dagang sedang berlayar di jalur internasional. Tidak lama kemudian muncul tuduhan bahwa Iran menggunakan pesawat nirawak (drone) untuk menyerang kapal-kapal sipil yang melintasi kawasan tersebut.


Donald Trump Tuduh Iran Melanggar Gencatan Senjata

Menyusul insiden tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataannya melalui media sosial.

Dalam unggahannya, Trump menuduh Iran telah mengerahkan sedikitnya empat drone untuk menyerang kapal-kapal dagang yang sedang berlayar di Selat Hormuz.

Menurut Trump, salah satu drone berhasil menghantam bagian dek atas sebuah kapal kargo berukuran besar sehingga menyebabkan kerusakan pada struktur atas kapal. Namun demikian, kapal tersebut disebut masih dapat melanjutkan pelayaran menuju tujuan akhirnya.

Trump juga mengklaim bahwa sistem pertahanan Amerika Serikat berhasil menembak jatuh tiga drone Iran sebelum mampu mencapai sasaran lainnya.

Dalam pernyataannya, Trump mengecam keras tindakan Iran dan menyebut serangan terhadap kapal dagang sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata yang baru saja disepakati kedua negara.

Ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang mengancam keselamatan jalur pelayaran internasional merupakan pelanggaran terhadap komitmen yang sebelumnya telah disepakati dalam perundingan damai.


CENTCOM Umumkan Operasi Militer Baru terhadap Iran

Sebagai respons atas insiden tersebut, pada 26 Juni 2026 sore hari, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan dimulainya operasi militer baru terhadap sejumlah sasaran strategis di wilayah Iran.

Menurut keterangan yang disampaikan, operasi tersebut dilakukan sebagai tindakan balasan atas dugaan serangan terhadap kapal dagang sehari sebelumnya.

Dalam operasi tersebut, militer Amerika mengklaim telah menyerang berbagai fasilitas militer Iran yang berada di sekitar Selat Hormuz, meliputi:

  • gudang penyimpanan rudal;
  • fasilitas penyimpanan pesawat nirawak (drone);
  • lokasi peluncuran rudal;
  • instalasi radar;
  • pusat komando militer.

Salah satu wilayah yang disebut menjadi lokasi serangan adalah Sirik, sebuah kawasan di bagian selatan Iran yang menghadap langsung ke Teluk Oman dan memiliki posisi strategis di dekat Selat Hormuz.

Menurut laporan, warga di wilayah tersebut mendengar beberapa ledakan besar yang terjadi hampir bersamaan setelah operasi militer berlangsung.


Washington Sebut Kebebasan Pelayaran Harus Dijaga

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa lalu lintas kapal dagang di Selat Hormuz mulai kembali meningkat setelah operasi tersebut dilakukan.

Namun Washington menegaskan bahwa setiap ancaman terhadap kapal sipil tidak dapat ditoleransi.

Menurut pemerintah Amerika, tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang dinilai bertentangan dengan semangat gencatan senjata sekaligus mengancam prinsip kebebasan pelayaran internasional.

Amerika Serikat juga menyatakan akan mempertahankan tingkat kesiagaan militernya di kawasan, bahkan siap meningkatkannya apabila Iran dinilai tidak mematuhi seluruh isi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Washington menegaskan bahwa seluruh ketentuan dalam perjanjian harus dijalankan secara penuh agar stabilitas kawasan dapat dipertahankan.


Israel dan Lebanon Diklaim Berhasil Mencapai Kerangka Perdamaian

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, perkembangan penting juga muncul dari front lain di Timur Tengah.

Pada 26 Juni 2026, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan bahwa serangkaian perundingan yang berlangsung di Washington berhasil menghasilkan sebuah kerangka perdamaian antara Israel dan Lebanon.

Menurut pernyataan tersebut, hasil pembicaraan dinilai memberikan keuntungan strategis bagi Israel sekaligus membuka peluang untuk mengurangi ketegangan di sepanjang perbatasan kedua negara.

Tak lama kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan resmi melalui media sosialnya.

Ia menyebut tercapainya kesepakatan tersebut sebagai salah satu pencapaian diplomatik penting bagi Israel.

“Hari ini saya ingin mengumumkan sebuah pencapaian besar bagi Israel. Perundingan antara Israel, Lebanon, dan perwakilan Amerika Serikat yang berlangsung di Washington akhirnya telah menghasilkan sebuah kesepakatan.”


Israel Tegaskan Tetap Pertahankan Zona Keamanan di Lebanon Selatan

Meski menyambut hasil perundingan, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari kawasan keamanan di Lebanon selatan.

Menurut pemerintah Israel, keberadaan kelompok Hizbullah yang masih memiliki persenjataan membuat ancaman terhadap keamanan nasional belum sepenuhnya hilang.

Karena itu, Israel menyatakan bahwa penempatan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di kawasan tersebut akan tetap dipertahankan.

Pemerintah Israel juga menilai hasil perundingan tersebut menunjukkan bahwa Iran tidak berhasil menggunakan Hizbullah sebagai alat untuk memaksa Israel menarik pasukannya dari Lebanon selatan.

Selain itu, Israel menegaskan bahwa Iran tidak memiliki hak untuk ikut menentukan arah politik maupun keamanan Lebanon.

Dalam pandangan pemerintah Israel, kelompok bersenjata seperti Hizbullah seharusnya tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan keamanan negara tersebut.


Lebanon Bersiap Mengambil Alih Sebagian Wilayah

Sebagai bagian dari kerangka perdamaian yang diumumkan, Israel menyatakan akan memberikan kesempatan kepada pemerintah Lebanon untuk secara bertahap mengambil alih pengelolaan sejumlah wilayah tertentu.

Pada tahap awal, telah ditetapkan dua wilayah percontohan yang akan menjadi lokasi pertama dalam proses transisi tersebut.

Menurut militer Israel, setelah dilakukan berbagai evaluasi keamanan, kedua wilayah tersebut dinilai tidak lagi menimbulkan ancaman langsung sehingga dapat diserahkan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon.

Namun Israel menegaskan bahwa kawasan keamanan utama akan tetap berada di bawah kendali penuh IDF.

Zona tersebut akan dipertahankan sebagai wilayah penyangga yang berada di luar jangkauan rudal antitank Hizbullah.

Israel juga menyatakan bahwa baik anggota Hizbullah maupun warga sipil tidak akan diizinkan memasuki kawasan keamanan tersebut demi menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik baru.

Menutup pernyataannya, Netanyahu kembali menegaskan bahwa keamanan nasional Israel akan tetap menjadi prioritas utama pemerintahannya.


Amerika Serikat Mulai Mengevaluasi Strategi Militernya di Timur Tengah

Di tengah perkembangan tersebut, laporan lain juga menunjukkan adanya kemungkinan perubahan strategi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Menurut laporan The Wall Street Journal, Washington sedang meninjau ulang penempatan sejumlah fasilitas militernya setelah beberapa pangkalan Angkatan Laut Amerika di Bahrain dilaporkan menjadi sasaran serangan dalam beberapa waktu terakhir.

Evaluasi tersebut mencakup kemungkinan modernisasi serta restrukturisasi pangkalan militer Amerika di Bahrain.

Selain itu, pemerintah Amerika juga dikabarkan sedang mempertimbangkan pengurangan sebagian kehadiran militernya di Kuwait dan Arab Saudi.

Sebagian fasilitas dan operasi militer disebut berpotensi dipindahkan lebih ke arah barat guna mengurangi risiko serangan rudal maupun drone yang berasal dari Iran.

Dalam sejumlah analisis, beberapa aset strategis Amerika bahkan disebut berpeluang dipindahkan ke wilayah Israel.


Integrasi Pertahanan Regional Diperkirakan Akan Semakin Erat

Para analis menilai bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Washington untuk melindungi aset-aset militernya yang bernilai tinggi dari ancaman rudal balistik maupun pesawat nirawak.

Selain relokasi pangkalan, Amerika Serikat juga diperkirakan akan memperkuat integrasi sistem pertahanan udara regional bersama Israel.

Dalam skema yang sedang dikaji tersebut, Israel, Yordania, dan sejumlah negara mitra diperkirakan akan memperoleh peran yang lebih besar dalam berbagai aspek kerja sama militer, antara lain:

  • koordinasi komando gabungan;
  • sistem pertahanan udara regional;
  • pertukaran data intelijen;
  • operasi serangan jarak jauh;
  • dukungan logistik;
  • cadangan operasi militer.

Apabila langkah ini benar-benar diterapkan, maka koordinasi keamanan antara Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Timur Tengah diperkirakan akan semakin erat dalam menghadapi ancaman yang mereka nilai berasal dari Iran beserta kelompok-kelompok sekutunya, termasuk Hizbullah.


Situasi Kawasan Masih Sangat Dinamis

Rangkaian perkembangan pada 25–26 Juni 2026 menunjukkan bahwa situasi keamanan di Timur Tengah masih berada dalam fase yang sangat dinamis.

Di satu sisi, hubungan Amerika Serikat dan Iran kembali memanas meskipun perjanjian gencatan senjata baru berlaku selama sembilan hari. Di sisi lain, muncul inisiatif diplomatik baru antara Israel dan Lebanon yang diklaim sebagai langkah menuju stabilitas di perbatasan kedua negara.

Namun demikian, keberhasilan setiap kesepakatan akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, tingkat kepatuhan seluruh pihak terhadap komitmen yang telah dibuat, serta kemampuan masing-masing negara untuk mencegah terjadinya eskalasi baru yang dapat kembali mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah. (***)

Pesawat Ringan Menabrak Gedung Tertinggi di Beijing, Pakar : Xi Jinping Mungkin Khawatir Adanya Upaya Pembunuhan

EtIndonesia.com Pada Jumat, 26 Juni malam, sebuah pesawat ringan buatan Tiongkok menabrak CITIC Tower (China Zun), gedung pencakar langit tertinggi di Beijing. Insiden tersebut menarik perhatian internasional. Mengingat wilayah udara pusat kota Beijing berada di bawah pengawasan yang sangat ketat, di mana drone maupun pesawat pribadi tidak diizinkan terbang tanpa izin khusus, sejumlah saksi menyebut kemunculan pesawat di kawasan tersebut sebagai sesuatu yang “sangat tidak biasa”. 

Seorang pakar berpendapat bahwa Xi Jinping kemungkinan akan mengkhawatirkan insiden ini sebagai potensi upaya pembunuhan dan berusaha keras menutupi fakta yang sebenarnya.

Wilayah Udara Beijing Dijaga Sangat Ketat

Menurut laporan Financial Times, seorang mantan pilot mengatakan bahwa penerbangan apa pun di dalam kawasan Lingkar Kedua (Second Ring Road) Beijing dilarang keras.

Ia menjelaskan bahwa apabila ada pesawat memasuki kawasan tersebut, sistem akan segera mengeluarkan peringatan dan Angkatan Udara kemungkinan akan mengambil tindakan.

Sementara itu, CITIC Tower berada di dekat kawasan Lingkar Ketiga (Third Ring Road).

Setelah insiden terjadi, puluhan mobil pemadam kebakaran dan kendaraan polisi mengepung gedung pencakar langit tersebut.

Pengamanan di lokasi sangat ketat. Seluruh blok di sekitar CITIC Tower ditutup, dan siapa pun yang mencoba memasuki area tersebut diperingatkan oleh polisi.

Hingga Jumat malam, media resmi Tiongkok tidak memberitakan insiden ini. Foto maupun video yang beredar di media sosial juga disebut mengalami penyensoran ketat.

Kecelakaan atau Tindakan yang Disengaja?

Gedung China Zun memiliki tinggi 528 meter dengan 108 lantai, menjadikannya bangunan tertinggi di Beijing.

Kawasan pusat bisnis tempat gedung itu berada hanya berjarak beberapa kilometer dari Zhongnanhai, kompleks pemerintahan tempat para pemimpin tertinggi Partai Komunis Tiongkok berkantor dan tinggal.

Karena alasan keamanan para pemimpin negara, wilayah udara maupun pembangunan gedung tinggi di kawasan tersebut berada di bawah pembatasan khusus.

Hingga kini belum diketahui apakah tabrakan tersebut merupakan kecelakaan atau tindakan yang disengaja.

Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa ia mendengar suara ledakan keras dan menilai: “Sangat aneh ada pesawat yang bisa terbang ke kawasan ini.”

Tak lama kemudian, seorang polisi meminta wartawan Reuters meninggalkan lokasi.

Ketika ditanya alasannya, polisi itu menjawab: “Kita semua tahu alasannya.”

Pakar: Xi Jinping Mungkin Menganggapnya Sebagai Upaya Pembunuhan

Masih menurut Financial Times, mantan kepala analis Tiongkok di CIA, Dennis Wilder, mengatakan bahwa Xi Jinping kemungkinan akan langsung mempertimbangkan skenario terburuk.

“Xi akan berusaha sekuat mungkin menutupi apa yang sebenarnya terjadi, tetapi pada saat yang sama akan memperketat pengamanan. Sangat mungkin ia akan memecat orang yang menyetujui penerbangan pesawat itu karena ia khawatir ini merupakan upaya pembunuhan,” katanya. 

Lokasi Gedung Dinilai Sangat Sensitif

CITIC Tower berada tidak jauh dari gedung kantor pusat CCTV, dan kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas bisnis yang banyak dikunjungi warga asing maupun pebisnis internasional.

Menurut laporan Ming Pao Hong Kong pada tahun 2018 yang mengutip sumber anonim, dari tiga lantai teratas China Zun (lantai 106–108), dalam kondisi cuaca cerah, kompleks Zhongnanhai dapat terlihat dengan mata telanjang.

Sumber tersebut juga mengatakan bahwa saat gedung selesai dibangun pada 2017, pemeriksaan resmi menemukan bahwa gedung itu memiliki titik pandang langsung ke Zhongnanhai, yang dianggap sebagai celah keamanan.

Setelah dilakukan penyesuaian, tiga lantai paling atas disebut-sebut kemungkinan dikelola oleh badan keamanan negara Tiongkok.

Penyebaran Informasi Diklaim Dikendalikan

Berbagai unggahan mengenai insiden ini beredar luas di media sosial luar negeri, tetapi sulit ditemukan di internet dalam negeri Tiongkok.

Hingga kini belum diketahui secara pasti jumlah korban maupun penyebab kecelakaan.

Menurut laporan, polisi melarang masyarakat mengambil foto dan meminta mereka menghapus rekaman yang telah dibuat, serta mengarahkan warga menjauh dari gedung.

Seorang kurir makanan yang berada di dekat lokasi mengatakan kepada Reuters bahwa sekitar pukul 18.00 waktu setempat, ia mendengar ledakan keras lalu bergegas menuju CITIC Tower.

Ia mengaku sempat merekam video pesawat yang tersangkut di gedung, tetapi kemudian menghapusnya karena takut ditangkap polisi.

Artikel tersebut juga menyebut bahwa berbagai unggahan mengenai CITIC Tower segera dihapus dari media sosial Tiongkok. Ketika nama gedung itu dicari di aplikasi Xiaohongshu (RedNote), hanya unggahan sebelum hari kejadian yang masih dapat ditemukan.

Dugaan Identitas Pesawat

Berdasarkan foto-foto puing yang beredar di internet, pesawat tersebut memiliki nomor registrasi B-12PP.

Data dari Flightradar24 menunjukkan bahwa pesawat itu diduga merupakan Sunward SA60L Aurora, pesawat olahraga ringan bermesin tunggal dengan dua tempat duduk yang diproduksi oleh Sunward Star Aviation.

Beberapa foto juga memperlihatkan tulisan Eastern Pioneer (东方时尚), sebuah sekolah penerbangan yang berlokasi di bagian timur Beijing, pada badan pesawat.

Koresponden Financial Times di Tiongkok, Eleanor Olcott, menulis di platform X bahwa polisi telah dikerahkan ke lokasi sekolah tersebut.

Ketika ia tiba pada Jumat malam, terlihat lima mobil polisi sedang melakukan penyelidikan di area sekolah.

Di Bandara Shifosi, Distrik Pinggu, Beijing timur, yang juga menjadi basis sekolah penerbangan tersebut, sejumlah polisi dan petugas berpakaian hitam tampak berjaga di luar bandara.

Seorang pria mengkonfirmasi kepada Financial Times bahwa pesawat yang menabrak CITIC Tower memang berasal dari sekolah itu, tetapi ia menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Diterbitkan ulang dari The Epoch Times / Editor Yue Yuan

Sinergi Tiga Lembaga, Satu Misi: Bank Indonesia, Pemprov Jatim, dan OJK Bersatu Dorong Investasi Berkelanjutan

SURABAYA, 29 Juni 2026 – Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2026 mencapai 5,96 persen (year-on-year) , dengan inflasi yang tetap terkendali. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari kerja keras dan sinergi berbagai pihak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah ketidakpastian global.

Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 25 Juni 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi strategis untuk memastikan investasi yang masuk tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga berkualitas — mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Investor Mencari Daerah yang Responsif, Bukan Sempurna”

Ibrahim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi yang terjaga adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan investor. Dengan posisi strategis sebagai gerbang kawasan Indonesia Timur, infrastruktur yang makin baik, dan struktur ekonomi yang resilien, Jawa Timur memiliki daya tarik yang kuat.

“Investor tidak mencari daerah yang sempurna. Investor mencari daerah yang responsif, kolaboratif, dan memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki diri. Jawa Timur memiliki modal tersebut,” ujar Ibrahim.

Ia menambahkan, tantangan ke depan adalah menghadirkan investasi yang semakin berkualitas, memperkuat hilirisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Proyek Siap Tawar dan Kawasan Industri Jadi Prioritas

Dyah Wahyu Ermawati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa integrasi Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Kami fokus menyiapkan proyek investasi yang semakin siap ditawarkan (Investment Project Ready to Offer/IPRO), mempercepat pengembangan kawasan industri, serta meningkatkan daya saing investasi Jawa Timur,” jelasnya.

Akses Pembiayaan dan Data Ekonomi yang Lebih Baik

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan melalui sektor jasa keuangan untuk mendukung investasi, pengembangan UMKM, dan peningkatan inklusi keuangan di daerah.

Turut hadir sebagai narasumber, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih komprehensif. Data ini akan menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi potensi investasi, pembiayaan, serta arah pengembangan ekonomi daerah.

Gubernur Khofifah: Investasi Harus Seiring dengan Ketahanan Pangan

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa investasi yang berkualitas harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menekankan beberapa poin strategis:

  • Percepatan penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS) , dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
  • Sinkronisasi tata ruang
  • Pengembangan kawasan industri
  • Penguatan IPRO (Investment Project Ready to Offer)
  • Percepatan penyelesaian berbagai hambatan investasi

East Java Investment Forum 2026 Resmi Diluncurkan

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peluncuran East Java Investment Forum (EJIF) 2026 — sebuah momentum untuk memperkuat promosi investasi Jawa Timur kepada investor domestik maupun internasional.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi dalam mendorong investasi yang berkualitas, mempercepat transformasi ekonomi daerah, dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Dengan langkah ini, Jawa Timur optimis mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.