EtIndonesia.com Di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, sebuah perubahan penting mulai terlihat dari New York. Pemerintah Iran kini semakin terbuka mengirimkan sinyal bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Namun, di balik tawaran perundingan tersebut, Teheran juga menegaskan bahwa mereka belum bersedia menyerahkan kartu tawar utamanya begitu saja.
Sinyal itu semakin jelas pada Kamis, 24 September 2026, ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian menjalani wawancara khusus dengan Brett Baier dalam program Special Report di Fox News.
Dalam wawancara tersebut, Pezeshkian secara terbuka mengatakan bahwa Iran tidak menginginkan perang terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa negaranya siap mempertahankan diri apabila diserang, tetapi pada saat yang sama menginginkan berakhirnya konflik. Menurut Pezeshkian, keputusan berikutnya berada di tangan Washington.
Pernyataan itu menjadi penting karena disampaikan ketika para pemimpin dunia sedang berkumpul di New York dalam rangka Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ketika upaya diplomatik Amerika Serikat-Iran kembali menjadi perhatian internasional.
Pezeshkian: Iran Tidak Menginginkan Bom Nuklir
Salah satu bagian terpenting dalam wawancara 24 September adalah masalah program nuklir Iran.
Ketika ditanya secara langsung apakah Iran menginginkan bom nuklir, Pezeshkian membantahnya. Ia mengatakan Teheran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.
Lebih jauh lagi, Pezeshkian menyatakan Iran bersedia menurunkan tingkat pengayaan uraniumnya serta membuka program nuklirnya bagi mekanisme verifikasi internasional sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan.
Pernyataan tersebut merupakan sinyal diplomatik yang cukup signifikan. Selama bertahun-tahun, program pengayaan uranium Iran menjadi salah satu sumber utama perselisihan antara Teheran dan Washington.
Namun, pernyataan Pezeshkian belum berarti Iran menerima seluruh tuntutan Amerika Serikat. Yang disampaikan presiden Iran adalah kesediaan untuk membicarakan pembatasan dan verifikasi dalam kerangka kesepakatan yang juga memberikan keuntungan bagi Teheran.
Pezeshkian juga menyinggung kesepahaman yang pernah dicapai kedua negara pada Juni 2026. Menurutnya, kerangka tersebut seharusnya membuka jalan menuju penyelesaian yang lebih luas, tetapi kemudian gagal bertahan ketika hubungan kedua negara kembali memburuk.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pada pertengahan Juni 2026, Amerika Serikat dan Iran memang mencapai kesepakatan awal untuk menghentikan permusuhan, membuka kembali Selat Hormuz dan memberi ruang sekitar 60 hari bagi negosiasi lanjutan mengenai sejumlah persoalan, termasuk program nuklir. Kesepahaman itu kemudian runtuh di tengah perbedaan mengenai implementasinya.
Pezeshkian menyalahkan Washington atas kegagalan jalur tersebut dan mengatakan Iran masih bersedia bergerak maju melalui diplomasi.
Pesannya cukup jelas: Iran ingin menunjukkan bahwa pintu perundingan belum ditutup.
Namun, pada saat yang sama, Teheran tidak mengatakan bahwa mereka siap menyerah atau menerima seluruh persyaratan Washington.
Selat Hormuz Menjadi Pusat Tawar-menawar
Sinyal dari Pezeshkian ternyata bukan pernyataan yang berdiri sendiri.
Pada 24–25 September 2026, semakin banyak informasi mengenai pembicaraan tidak langsung Amerika Serikat-Iran yang berlangsung di tengah rangkaian diplomasi Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Reuters melaporkan bahwa para perunding dari kedua pihak sedang menjajaki sebuah penyelesaian bertahap untuk keluar dari konflik.
Dalam skenario yang sedang dibahas, Iran dapat mengizinkan kembali pelayaran melalui Selat Hormuz, sedangkan Amerika Serikat akan mencabut blokade ekonomi terhadap Iran. Teheran juga berpotensi memperoleh kembali akses terhadap sebagian aset Iran yang dibekukan.
Selat Hormuz kini menjadi salah satu kartu tawar terpenting Iran.
Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut merupakan salah satu rute energi paling strategis di dunia. Karena itu, gangguan terhadap pelayaran di kawasan ini memiliki konsekuensi yang jauh melampaui hubungan Washington dan Teheran.
Menurut Reuters, seorang pejabat senior Iran mengatakan pendekatan paling memungkinkan adalah menyelesaikan krisis secara bertahap. Tahap awal akan difokuskan pada penghentian blokade dan pembukaan kembali Hormuz.
Iran juga dilaporkan menunjukkan fleksibilitas mengenai tuntutan biaya transit kapal.
Tuntutan tersebut dapat dipindahkan dari kesepakatan utama ke dokumen tambahan. Dengan demikian, masalah biaya transit tidak harus menjadi penghalang utama bagi tercapainya kesepakatan awal.
Tetapi Iran tampaknya tetap ingin mempertahankan pengaruh administratifnya atas Selat Hormuz. Negara-negara Teluk, di sisi lain, menolak apabila jalur tersebut digunakan sebagai instrumen tekanan politik dan menuntut pemulihan kebebasan navigasi.
Pemilu Sela AS Ikut Membayangi Negosiasi
Faktor lain yang ikut membayangi perundingan adalah pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026.
Trump sebelumnya mengatakan ia memperkirakan kesepakatan dengan Iran dapat tercapai setelah pemilu tersebut. Pada 22 September, Reuters juga melaporkan Trump masih mengatakan komunikasi dengan Iran berlangsung dan dirinya menilai penyelesaian pada akhirnya dapat dicapai.
Namun, persoalan waktunya menjadi rumit.
Bagi Iran, berakhirnya blokade ekonomi merupakan kepentingan mendesak karena tekanan tersebut memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara itu. Bagi Washington, pembukaan kembali Hormuz dapat membantu menurunkan tekanan terhadap pasar energi.
Artinya, kedua pihak sama-sama mempunyai sesuatu yang dibutuhkan pihak lainnya.
Amerika Serikat memiliki tekanan ekonomi yang dapat digunakan terhadap Teheran. Sebaliknya, Iran memiliki pengaruh terhadap salah satu jalur energi paling strategis di dunia.
Justru karena itulah kompromi menjadi sulit.
Kedua pihak tidak ingin menjadi yang pertama melepaskan kartu tawarnya tanpa mendapatkan jaminan konkret sebagai imbalan.
Belum Bisa Disebut Terobosan
Meski berbagai sinyal diplomatik mulai bermunculan, perkembangan tersebut belum dapat dianggap sebagai terobosan besar.
Sikap Iran masih memperlihatkan dua wajah yang berjalan bersamaan.
Di satu sisi, Presiden Pezeshkian menawarkan penurunan tingkat pengayaan uranium, verifikasi internasional dan pembukaan kembali dialog.
Di sisi lain, pejabat Iran tetap memperingatkan bahwa Teheran tidak akan begitu saja menyerahkan posisi strategisnya.
Reuters bahkan mengutip seorang pejabat senior Iran yang mengatakan bahwa meskipun diplomasi sedang diupayakan, Teheran tetap mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pecahnya kembali konflik. Pejabat tersebut menilai tuntutan Amerika Serikat masih terlalu besar sehingga peluang penyelesaian diplomatik tetap sulit.
Karena itu, gambaran yang muncul bukanlah Iran telah menyerah.
Yang sedang terjadi lebih tepat dipahami sebagai upaya kedua negara mencari jalan keluar tanpa terlebih dahulu kehilangan kartu tawar utama mereka.
Bagi Washington, tekanan ekonomi dan blokade merupakan instrumen negosiasi.
Bagi Teheran, Selat Hormuz merupakan salah satu instrumen paling kuat untuk menekan Washington dan negara-negara kawasan.
Sementara itu, program nuklir tetap menjadi persoalan yang jauh lebih rumit dan kemungkinan menjadi salah satu bagian tersulit apabila pembicaraan memasuki tahap berikutnya.
Dengan demikian, wawancara Masoud Pezeshkian pada 24 September 2026 dan perkembangan diplomatik pada 24–25 September 2026 menunjukkan satu perubahan penting: setelah berbulan-bulan konflik, jalur diplomasi kembali terbuka.
Namun, terbukanya pintu perundingan belum berarti perdamaian sudah dekat.
Amerika Serikat ingin memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir dan menginginkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Iran, sementara itu, menginginkan pencabutan blokade, keringanan tekanan ekonomi dan jaminan bahwa konsesi yang diberikan tidak akan membuatnya kehilangan seluruh posisi tawar.
Karena itulah, Selat Hormuz kini bukan sekadar jalur pelayaran.
Selat tersebut telah berubah menjadi pusat permainan diplomatik antara Washington dan Teheran.
Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah kedua negara mampu mengubah kartu tawar itu menjadi kesepakatan nyata—atau justru kembali menggunakan tekanan ekonomi dan militer ketika perundingan menemui jalan buntu. (***)
