Epochtimes.id- Menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine Myanmar, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi Minggu (19/11/2017) mengusulkan 3 tahapan mengatasi masalah yakni, gencatan senjata, mendorong pemerintah Myanmar dan Bangladesh untuk meningkatkan komunikasi dan merundingkan pemecahan masalah inti.
Wang Yi mengatakan bahwa gagasan tersebut telah dapat disetujui oleh pihak Bangladesh dan mendapat ‘Tanggapan positif’ dari pihak Myanmar.
Akibat kerusuhan yang terjadi pada akhir bulan Agustus di Negara Bagian Rakhine, ratusan ribu Muslim Rohingya menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Bangladesh. Di mana pada saat itu ada sejumlah militan yang melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah Myanmar. Karena pemerintah Myanmar mengkategorikan serangan itu sebagai serangan teroris, maka mengirim kekuatan militer untuk menindasnya. Meskipun tindakan ini menyulut kritikan dari PBB.
Krisis Rohingya ini menyebabkan pemenang hadiah Nobel Aung San Suu Kyi mendapat kritikan media internasional. Pada saat pemerintah Myanmar menerima banyaknya tekanan dari luar, Beijing telah berulang kali menyatakan dukungannya dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar.
Menurut sebuah siaran pers yang dikeluarkan oleh situs resmi Kementerian Luar Negeri pagi ini, Wang Yi dalam pertemuannya dengan Aung San Suu Kyi di ibukota Myanmar, Naypyidaw pada 19 November mengatakan bahwa isu Rohingya memiliki latar belakang yang rumit dan hanya dapat diselesaikan dengan benar melalui perundingan yang bersahabat antara Myanmar dan Bangladesh.
Komunitas internasional perlu menciptakan “kondisi yang dibutuhkan dan lingkungan yang baik” demi tujuan tersebut.
Wang Yi dan Aung San Suu Kyi saat jumpa pers mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok mengusulkan penyelesaian isu Rohingya melalui 3 tahapan.
Tahapan pertama yaitu melakukan gencatan senjata demi terciptanya kembali tatanan yang stabil, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengungsi. Tujuan dari tahap ini pada dasarnya telah tercapai. Poin utamanya adalah jangan sampai peperangan muncul kembali.
Kedua ialah semua pihak termasuk komunitas internasional perlu bersama-sama mendorong baik pemerintah Myanmar dan pemerintah Bangladesh untuk memelihara dan meningkatkan komunikasi antar mereka dan menemukan cara yang layak untuk menyelesaikan masalah melalui perundingan.
Terakhir adalah langsung menghadapi dan mencari solusi untuk mengatasi inti masalahnya. Pihak Tiongkok menghimbau masyarakat internasional untuk meningkatkan dukungan terhadap upaya etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine keluar dari kemiskinan demi terciptanya stabilitas keamanan.
Wang Yi mengatakan, gagasan tersebut telah disetujui oleh pihak Bangladesh, juga ‘Tanggapan positif’ dari pihak Myanmar pada 18 Nopember.
Menurut siaran pers, Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa Myanmar menghargai pemahaman yang diberikan pemerintah Tiongkok terhadap pemerintah Myanmar mengenai isu krisis Rohingya, dan setuju dengan rencana tiga tahapan yang diajukan oleh Tiongkok.
Myanmar akan berusaha untuk menegakan hukum demi ketertiban di Negara Bagian Rakhine dan memulai pekerjaan repatriasi sesegera mungkin melalui dialog dan perundingan dengan pemerintah Bangladesh untuk mendorong penyelesaian masalah ini.
Seiring dengan melemahnya pengaruh AS di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, dan Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto di Myanmar, hubungannya dengan Beijing kian kental. Ia sudah dinilai sebagai figur yang pro-Tiongkok dan menjauhi AS.
Seorang pakar urusan Tiongkok di AS yang bernama Robert Lawrence Kuhn pernah mengatakan, pemerintah Tiongkok dalam isu Rohingya memilih mendukung pemerintah Myanmar.
Langkah demikian terutama karena mempertimbangkan pengaruhnya terhadap proyek Sabuk Ekonomi Jalur Sutera yang sedang digarap pemerintah Tiongkok serta memperhitungkan kekuatan pengaruh Myanmar di organisasi ASEAN. (Sinatra/asr)
Sumber : CNA
