EpochTimesId – Mahkamah Agung Amerika Serikat, Senin (21/5/2018) waktu setempat setuju untuk menerima gugatan dan menyidangkan kasus larangan pertambangan bahan baku nuklir. Mahkamah Agung AS akan segera menyidangkan apakah negara-negara bagian memiliki hak untuk melarang penambangan uranium karena alasan kesehatan masyarakat.
Gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh perselisihan mengenai moratorium pertambangan logam radioaktif oleh negara bagian Virginia yang diberlakukan sejak tahun 1982. Pengadilan tertinggi di Amerika itu akan mendengar memori gugatan yang diajukan oleh anak perusahaan Virginia Energy Resources Inc.
Sejumlah perusahaan penghasil terbesar uranium AS juga akan turut serta sebagai penggugat. Penerimaan gugatan oleh Mahkamah Agung ini menghidupkan kembali gugatan yang diabaikan oleh pengadilan yang lebih rendah. Gugatan itu berusaha untuk membatalkan larangan Virginia karena bertentangan dengan hukum federal yang mengatur pembangkit listrik tenaga nuklir.
Uranium, sumber utama bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan material dalam hulu ledak nuklir, tetap menjadi sumber daya strategis untuk listrik dan pertahanan nasional AS. Kasus ini dapat menjelaskan sejauh mana negara bagian dapat mengatur akses ke sumber uranium.
Para penggugat, Virginia Uranium Inc berbasis di British Columbia, anak perusahaan dari Vancouver Virginia Energi Sumber Daya, Cole Bukit LLC dan Bowen Mineral LLC. Mereka mengklaim nilai cadangan uranium di selatan Virginia mencapai 6 miliar dolar AS, menurut dokumen pengadilan. Penambangan itu bisa menyuntikkan miliaran dolar AS untuk ekonomi lokal, menurut para penggugat.
Pertikaian ini akan menyangkut apakah Undang-Undang Energi Atom federal tahun 1954 mendahului larangan pertambangan Virginia di bawah Klausul Supremasi Konstitusi AS yang menyatakan bahwa undang-undang federal pada umumnya mengalahkan hukum negara bagian.
Undang-Undang Energi Atom memberikan Komisi Pengatur Nuklir federal satu-satunya kekuatan untuk mengatur standar keamanan radiasi untuk mengolah bijih uranium dan membuang produk limbah yang dikenal sebagai tailing, sebagai langkah-langkah kunci dalam produksi bahan bakar nuklir. Tapi itu tidak mencakup penambangan uranium konvensional di tanah non-federal.
Para penggugat mengatakan larangan itu dimotivasi oleh kekhawatiran atas bahaya radiasi, yang tunduk pada pengawasan federal eksklusif.
Virginia memberlakukan larangan penambangan uranium di tengah kekhawatiran tentang bahaya keamanan lingkungan dan publik. Setelah gagal melobi legislator Virginia untuk mengizinkannya, penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2015, dengan alasan bahwa undang-undang federal mengatur keselamatan nuklir dan mendahului undang-undang negara bagian yang berusaha untuk melakukannya.
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mendukung perusahaan-perusahaan dalam kasus ini.
Di bawah putusan pengadilan banding, Pengacara AS Jenderal Noel Francisco mengatakan secara singkat, “Negara-negara dapat, misalnya, mengesahkan undang-undang yang menghalangi akses fisik ke fasilitas nuklir, mengurangi ketersediaan sumber bahan atau peralatan yang diperlukan untuk pengembangan nuklir, atau membangun penghalang keuangan untuk pengembangan energi nuklir.”
Pengadilan Banding Sirkuit ke-4 di Richmond, Virginia memutuskan menolak gugatan ini pada tahun lalu. Penolakan itu mendorong para penggugat mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung.
Para hakim akan memutuskan kasus ini dalam masa jabatan berikutnya, yang dimulai pada bulan Oktober 2018. (The Epoch Times/waa)
Video Rekomendasi :
