Washington — Departemen Pertahanan Amerika Serikat menandatangani memo yang akan memberlakukan pembatasan pada transgender yang bertugas di militer, pada 12 Maret 2019 waktu setempat. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 12 April 2019 mendatang.
Pentagon akan resmi melarang sebagian besar waria untuk mendaftar sebagai personel militer. Terutama jika mereka memerlukan perawatan hormon atau operasi transisi.
Memo itu, ditandatangani oleh David Norquist, yang saat ini adalah pejabat Nomor-2 di Pentagon. Memo akan memungkinkan sekretaris kementerian pertahanan untuk mengeluarkan keringanan berdasarkan kasus-per-kasus.
Presiden Donald Trump mengumumkan larangan bagi transgender bertugas di militer AS, pada Juli 2017. Dia kemudian menerima rekomendasi Pentagon untuk membatasi larangan kepada individu dengan riwayat disforia gender. Riwayat yang kemudian didefinisikan sebagai, “Mereka yang mungkin memerlukan perawatan medis yang substansial”. Pembatasan akan mengizinkan beberapa pengecualian.
Serangkaian gugatan pengadilan telah menunda kebijakan tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Agung pada Januari 2019 mencabut keputusan pengadilan yang lebih rendah yang membatalkan kebijakan tersebut, sehingga kini memungkinkannya untuk berlakunya pembatasan terhadap transgender.
Keputusan Trump untuk melarang pasukan transgender membalikkan kebijakan penting pendahulunya dari Partai Demokrat pada 2016, Barack Obama. Presiden kulit hitam pertama AS itu membiarkan orang-orang transgender untuk pertama kalinya masuk militer secara terbuka di angkatan bersenjata. Mereka juga diperbolehkan menerima perawatan medis untuk transisi gender.
Trump menggunakan alasan dalam kebijakan dan fokus militer serta biaya medis untuk mem-balik-kan kebijakan itu.
“Dalam penilaian saya, pemerintahan sebelumnya gagal mengidentifikasi dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa mengakhiri kebijakan dan praktik lama Departemen tidak akan menghalangi efektivitas dan mematikan militer, mengganggu kohesi unit, atau pajak sumber daya militer,” tertulis dalam memo yang ditandatangani oleh Trump pada 25 Agustus 2017.
Memo itu juga menunjukkan fakta bahwa studi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah perubahan kebijakan di bawah Obama memiliki efek negatif tersebut.
Kebijakan yang disahkan oleh Obama mulai berlaku pada 1 Juli 2017. Akan tetapi, Menteri Pertahanan, James Mattis kemudian menunda implementasi selama enam bulan. Penundaan itu untuk melakukan peninjauan terhadap dampak potensial kebijakan tersebut terhadap kesiapan atau kematian personel militer.
Penundaan itu tidak menghalangi personel militer yang sudah masuk militer untuk mulai mentransisikan gender mereka. Kebijakan yang menurut kebijakan sebelumnya, akan mengakibatkan individu tersebut secara otomatis dipulangkan. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, semua prajurit menerima pelatihan wajib tentang masalah ini.
Dalam pelatihan, prajurit wanita diberitahu bahwa pria yang diidentifikasi sebagai wanita akan mulai menggunakan barak wanita, fasilitas kamar mandi dan shower, memperingatkan mereka bahwa, “Prajurit bersangkutan masih memiliki alat kelamin pria.”
Pelatihan ini menyerukan kepada tentara untuk memperlakukan individu transgender ‘dengan bermartabat dan hormat’. Akan tetapi, pelatihan mengatakan bahwa tentara transgender tidak diharuskan atau diharapkan untuk memodifikasi atau menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan pada fakta bahwa mereka tidak ‘cocok’ dengan tentara lainnya.
Pelatihan ini menginstruksikan para prajurit wanita untuk mengemukakan kekhawatiran mereka tentang pembagian fasilitas mandi dan barak mereka dengan para pria (waria).
Setelah pengumuman kebijakan pada tahun 2016 berbagai masalah praktis telah dikemukakan.
Kebijakan baru akan memungkinkan pria untuk bertugas di militer sambil memenuhi kriteria fisik untuk wanita, bukan persyaratan untuk pria.
Persyaratan minimum untuk pelatihan Dasar Angkatan Darat untuk seorang prajurit pria berusia antara 17 dan 21, adalah 35 kali push-up. Untuk seorang prajurit wanita, hanya 13 kali push-up.
“Itu tidak lain adalah ‘rekayasa sosial dan kebenaran politik’, bukan penelitian medis baru, yang membuat pemerintah Obama membalikkan kebijakan ini,” menurut Tony Perkis, seorang veteran Korps Marinir AS dan presiden Family Research Council, dalam pernyataan di situs web organisasi.
“Mengizinkan prajurit transgender masuk militer akan memengaruhi penempatan, serta menghabiskan waktu dan sumber daya berharga dalam pelatihan yang seharusnya tidak perlu,” kata Perkis.
Tentara harus dapat ditempatkan di mana saja dan kapan saja, tanpa perawatan medis khusus. Tetapi individu transgender membutuhkan perawatan medis berkelanjutan dalam bentuk perawatan hormon selama sisa hidup mereka. (Reuters dan Jasper Fakkert/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
