NTD News
Presiden AS Donald Trump dari pukul 09:15 hingga 10:15 waktu setempat pada Kamis 10 Desember 2020 pagi merilis 9 tweet berturut-turut mengungkap tentang kecurangan pemilu Amerika Serikat 2020. Kicauan Trump sebelumnya menuduh Partai Demokrat mencuri kemenangannya dan mengatakan bahwa negara itu tidak boleh dikelola oleh presiden ilegal. Trump menyerukan rakyat Amerika dan Mahkamah Agung untuk menyelamatkan negara.
Trump juga mengutip laporan media dan menggunakan istilah “kudeta” untuk pertama kalinya untuk menggambarkan kecurangan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat saat ini. Tweet tersebut mengutip komentar pendukung Trump dalam sebuah wawancara dengan OANN.
Berikut bunyi tweetnya: “Orang-orang sangat kesal dan mereka memiliki hak untuk merasa seperti itu. Georgia tidak hanya mendukung Trump pada tahun 2016, tetapi sekarang juga mendukung. Apakah ini satu-satunya negara bagian di Ujung Selatan yang mendukung Biden? Apakah mereka sudah gila? Ini akan meningkat secara dramatis. Ini adalah momen yang sangat berbahaya dalam sejarah kita. Faktanya adalah bahwa negara kita sedang dicuri. Sebuah kudeta terjadi di depan mata kita, dan publik tidak tahan lagi terhadap semua ini.”
Dalam tweet berikutnya, Trump juga me-retweet video penghitung suara di Joe State Voting Center yang memindai surat suara yang sama beberapa kali.
Menanggapi kecurangan pemilu tahun ini, dalam wawancara dengan Worldview Weekend Broadcast Network pada 1 Desember, pensiunan Jenderal Samsung Thomas McInerney di Amerika Serikat meminta Presiden Trump untuk mengeluarkan pernyataan. Perintah eksekutif mengumumkan keadaan darurat dan kemudian menggunakan “Undang-Undang Penanggulangan Pemberontakan” untuk menangkap pengkhianat dalam skala besar di bawah kekuasaan militer.
Sementara itu, organisasi sipil Amerika “We the People’s Congress” (WTPC) juga menerbitkan iklan satu halaman penuh di “Washington Times.” Iklan itu menyerukan Trump untuk menggunakan “Presidential Prerogative Power” seperti Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln di masa lalu.
Mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Michael Flynn memposting ulang pengumuman itu di Twitter. Pada saat yang sama, dia meminta Trump untuk mengumumkan darurat militer terbatas dan memerintahkan militer untuk memantau pemungutan suara ulang negara tersebut. (hui)
Video Rekomendasi :
