oleh Lin Yan
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pernah menyatakan bahwa dirinya tidak akan menangani masalah komunis Tiongkok sebagaimana yang dilakukan oleh mantan presiden Donald Trump.
Menjadi pertanyaan apa yang mungkin dilakukan Biden terhadap komunis Tiongkok, menyangkut soal praktik perdagangan yang tidak adil atau rencana mengambil sikap lebih keras terhadap pencurian teknologi Amerika Serikat lewat dunia maya.
Blinken memberikan jawaban, “Berbicara secara adil, saya katakan bahwa sikap Presiden Trump yang mengambil sikap lebih keras terhadap komunis Tiongkok itu adalah benar. Itu adalah pendekatan yang benar. Penilaian saya adalah bahwa caranya yang salah meskipun prinsip dasarnya benar.”
Pernyataan Blinken tidak berbeda dengan ucapannya pada saat menghadiri sidang pencalonan di Senat.
Dalam wawancara dengan CNN pada Senin (8/2) Blinken mengatakan, “Kita harus menghadapi komunis Tiongkok dengan kekuatan nyata. Apakah itu bersifat konfrontatif, kompetitif, atau kooperatif, semuanya itu dibutuhkan demi kepentingan bersama kita. Kita harus menghadapinya dengan kekuatan nyata”.
Blinken menafsirkan kebijakan luar negeri pemerintahan Biden terhadap komunis Tiongkok.
Dia menilai, “Ini berarti dibutuhkan suatu aliansi yang kuat — ini adalah sumber keuntungan kita — tetapi bukan mendiskreditkan aliansi kita. Ini berarti kita akan menonjol lagi di dunia. Kita akan terlibat di dalamnya. Karena jika kita tidak melakukannya, komunis Tiongkok akan mengisi ruang kekosongan itu ketika kita mundur. Ini berarti bahwa ketika kita melihat komunis Tiongkok menginjak-injak hak asasi manusia etnis Uighur Xinjiang atau memadamkan demokrasi Hongkong, kita wajib membela nilai-nilai kita, tetapi bukan mengabaikannya. Ini juga mengartikan bahwa kita memastikan sikap tegas militer kita yang ingin menghentikan setiap bentuk agresi, dan itu berarti kita berinvestasi pada rakyat kita sendiri sehingga mereka dapat bersaing secara lebih efektif”.
“Jika kita menyelesaikan semua tugas ini, dan semua hal ini berada dalam kendali kita, maka kita dapat melawan komunis Tiongkok dari posisi yang lebih kuat,” kata Blinken.
Karena pemerintahan Biden belum lama menjabat, strategi “kesabaran” Amerika Serikat dalam menghadapi strategi “serigala perang” komunis Tiongkok sekarang masih lebih difokuskan pada ekspresi verbal, belum tampak dalam tindakan.
Secara umum, kebijakan komunis Tiongkok yang diterapkan Blinken belum banyak berbeda dengan mantan Menteri Luar Negeri, Michael Pompeo. Kebijakan Biden pun mirip dengan Trump.
Menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi di Xinjiang dan Hongkong, pemerintahan Trump sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat Partai Komunis Tiongkok dan Hongkong, termasuk tidak memberikan visa masuk ke wilayah Amerika Serikat dan membekukan transaksi keuangan mereka.
Pemerintahan Biden selalu menekankan pentingnya masalah hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya. Terkait soal berapa besar bobot dari keseluruhan kebijakan Biden terhadap komunis Tiongkok yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia ?
Menurut Blinken, Presiden Biden telah menjelaskan secara gamblang bahwa dia berharap, akan menempatkan hak asasi manusia dan demokrasi di pusat kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
“Apakah itu komunis Tiongkok atau negara lain yang menjadi target perhatian kita, hal ini akan menjadi paling penting,” kata Blinken.
Mengenai tindakan spesifik yang akan diambil pada periode waktu berikutnya, Blinken menegaskan, “Kita memiliki sejumlah perhatian dan kekhawatiran untuk ditindak-lanjuti, tetapi kita juga akan bertindak bersama dengan negara, sekutu, dan mitra lain. Mereka juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan kita. terutama menyangkut pelanggaran hak asasi manusia etnis Uighur Xinjiang dan penekanan terhadap demokrasi Hongkong. Apalagi selama transfer kekuasaan dari Inggris ke komunis Tiongkok, pemerintah komunis Tiongkok membuat janji terkait hak-hak rakyat Hongkong dan status Hongkong. Tapi janji itu tidak dipenuhi.”
(sin/rp)
