He Qinglian
Perang Rusia-Ukraina dimulai sejak 24 Februari lalu dan berlangsung hingga sekarang. Sampai dengan awal April ini, situasi dan kondisi perang tiga dimensi di era internet ini sebagai berikut: “Strategi ulur”, yakni taktik menjebak Putin ke dalam kubangan perang bahkan bila mungkin menjadi kuburannya belum berubah; “strategi menggoreng” di sektor ekonomi.
Pada 31 Maret lalu Gedung Putih kembali mengumumkan mengeluarkan cadangan minyak bumi strategisnya sebanyak 180 juta barel, harga minyak mentah AS (Amerika Serikat) langsung merespons dengan turun 7%, sedikit di atas USD 100/barel, yang akan dikeluarkan bertahap sesuai rencana Biden, dan dapat memenuhi kebutuhan hingga November, menyelamatkan situasi pemilu paruh waktu pada 2022 ini; dalam perang informasi barisan Ukraina yang lebih unggul dari strategi membentuk kisah patriotik berubah menjadi mengutuk kekejaman pasukan Rusia.
Tetapi tidak seperti sebelumnya, Rusia mengubah strategi menarik pasukan diinterpretasikan sebagai penarikan pasukan akibat kekalahan perang. Di antaranya yang paling patut disoroti adalah sanksi dan anti-sanksi yang berlangsung selama sebulan ini, yang pada akhirnya karena Rusia mengumumkan sejak 1 April, pembelian gas alam Rusia harus dengan mata uang rubel menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam UE (Uni Eropa).
Mengapa Pasokan Gas Alam Menjadi Kartu As Anti-Sanksi bagi Rusia?
Menurut surat keputusan yang ditandatangani Putin pada akhir Maret lalu, mulai 1 April lalu, jika “48 negara yang tidak bersahabat” tidak menggunakan mata uang rubel dalam mengimpor gas alam dari Rusia, akibatnya akan ditanggung sendiri. Yang menghadapi dilema itu, termasuk AS dan 27 negara Uni Eropa.
Setelah surat keputusan ini diumumkan, untuk menolak usulan Putin, Uni Eropa berniat mengambil suara sepakat dengan cara voting, akhirnya Hungaria memveto. Ini menandakan, Uni Eropa belum mampu dengan suara bulat menolak pembelian gas alam dengan mata uang rubel.
Di akhir Februari lalu Barat mulai gencar menggelar sanksi menyeluruh, di antaranya mendepak Rusia keluar dari sistem perbankan Swift yang dipandang sebagai “bom nuklir moneter”. Komentator menilai “bom nuklir moneter” ini akan membuat perekonomian Rusia runtuh.
Salah satu “jurus pamungkas” adalah AS dan Uni Eropa melarang Rusia melakukan pembayaran perdagangan dengan Euro dan USD, akibatnya Rusia pun mengeluarkan jurus anti-sanksi yakni membeli gas alam harus membayar dengan mata uang rubel.
Para pemimpin pemerintah sayap kiri Barat dan wadah pemikir mereka mahir dalam berkampanye pemilu tapi payah dalam menjalankan pemerintahan, di tengah perseteruan masyarakat internasional, kubu sayap kiri selalu hanya melihat kartu as di tangannya dan kelemahan dari pihak lawan. Pada dasarnya tidak mempertimbangkan kelemahan di pihaknya sendiri dan kartu as yang dimiliki lawan, propaganda media massa sayap kiri pun semakin memperkuat pemahaman semacam ini.
Kali ini Eropa dan AS melakukan dua kesalahan besar, yang pertama, telah mengabaikan politisasi diam-diam forum negara-negara BRICS, khususnya pasca perang dagang AS-RRT pihak RRT (Republik Rakyat Tiongkok) telah mempersiapkan diri melepaskan keterkaitan mereka (decoupling, red.) dengan AS; yang kedua, tidak mempertimbangkan perekonomian negara anggota UE yang tipe ekonominya mengandalkan sumber daya ataupun mengandalkan pasar, tidak sedikit negara yang bahkan mengandalkan pada keduanya.
Jerman selaku “dedengkot” Uni Eropa adalah salah satu negara UE yang sangat tergantung baik pada sumber daya maupun pasar, dan ketergantungan gas alam terhadap Rusia dikarenakan Rusia adalah negara pemasok gas alam terbesar dunia, ditambah dengan keistimewaan pengiriman, dalam situasi darurat tentu sulit mencari pemasok penggantinya.
Data sejarah dan realita berikut ini sangat mudah menjelaskan masalah: Dihitung dari ekspor gas alam, Rusia adalah negara pengekspor gas alam terbesar dunia. Setiap tahun mengekspor lebih dari 227,031 miliar m3; Amerika di posisi kedua, setiap tahun mengekspor 131,852 miliar m3; Qatar setiap tahun mengekspor 125,147 miliar m3, menjadi negara pengekspor gas alam ketiga terbesar dunia. Tiongkok yang setiap tahun mengekspor 3,549 miliar m3 menduduki posisi ke-35.
Eropa yang telah bertahun-tahun mengejar terwujudnya sumber energi hijau, bahkan menciptakan transaksi karbon ETS (Carbon Emission Trading System), gas alam pun menjadi permintaan tak elastis (inelastic demand). Yang dimaksud dengan “permintaan tak elastis” adalah kebutuhan produk di mana hubungan pasokan dan permintaan sangat kecil dipengaruhi oleh harga, dan lawan katanya adalah “permintaan elastis” (elastic demand).
Secara harfiah, bisa dipahami “inelastic demand” adalah barang/materi yang harus ada, produk inelastic demand yang alternatifnya sangat lemah yang sering ditemui adalah properti, garam dapur, gandum, beras, berbagai macam sayuran, dan lain sebagainya.
Tentu saja, kaum sayap kiri Barat melupakan leluhurnya, mereka telah sepenuhnya melupakan ajaran ahli teori Neo-Marxisme, pakar masalah globalisasi ternama, ekonom-politik internasional, dan sekaligus sebagai kontributor utama Erosentrisme, Samir Amin: “Kapitalisme dunia, adalah suatu pemerintahan oligopoli yang berlandaskan pada negara kaya, lewat lima macam monopoli yakni pengendalian teknologi, pengambilalihan sumber daya alam, finansial, media massa global, serta cara mematikan berskala besar untuk mempertahankan kekuasaannya, dan dari sini muncullah teori kedaulatan atas sumber daya alam yang menguntungkan bagi negara-negara yang sedang berkembang.”
Oleh karena itu pula, mereka tidak menyangka dalam hal pasokan gas alam, Rusia memiliki hak kedaulatan atas sumber daya alam yang dimilikinya.
Dari uraian di atas dapat dipahami, sejak awal, Uni Eropa memang berharap untuk dapat terus mengimpor gas alam dari Rusia, karena hal ini menyangkut kehidupan rakyat dan permintaan tak elastis dari kebutuhan perekonomiannya.
Namun, Uni Eropa yang selalu merasa dirinya selamanya benar dipastikan tidak bersedia menerima persyaratan Rusia, tapi tak bisa tidak harus membeli gas alam, maka pada 1 April lalu Komisi Eropa pun menyerukan kepada 27 negara anggotanya, meminta semua negara agar tidak menerima tuntutan Putin, mengimbau agar semua “kompak”, karena kontrak pasokan sumber energi secara jelas telah menetapkan pembayaran menggunakan euro dan USD, maka harus dilakukan sesuai apa yang tertera dalam kontrak, bahkan menyatakan, UE akan memberikan “respons serempak” pada Rusia, tapi akhirnya Hungaria telah memvetonya.
Perselisihan Penghapusan Impor Gas Alam Rusia dalam Internal UE
Perpecahan kali ini, sama sekali berbeda dengan perpecahan UE atas masalah arus pengungsi 2015 lalu, selain Polandia, Ceko, dan tiga negara Baltik berselisih paham atas dendam sejarah terhadap Rusia, sikap negara UE lainnya terhadap sanksi Rusia berbanding lurus dengan ketergantungan masing-masing pada gas alam Rusia, yang ketergantungannya tinggi, menentang sanksi sumber energi; yang ketergantungannya rendah, mendukung sanksi.
Berdasarkan data dari Agen Energi Internasional, pada tahun 2021 Uni Eropa telah mengimpor sebesar 155 Milyar m3 gas alam dari Rusia, setara dengan 45% dari total impor gas alam UE, setara dengan hampir 40% konsumsi gas alamnya.
Di antara badan ekonomi utama di Eropa, sekitar 50% gas alam Jerman diimpor dari Rusia, Italia sekitar 46%, ketergantungan Prancis pada Rusia lebih rendah yakni hanya 25% gas alamnya yang mengandalkan pasokan Rusia; Finlandia, Serbia, Latvia dan negara lain sekitar 90% gas alamnya harus diimpor dari Rusia; sejumlah negara kecil Eropa juga sepenuhnya tergantung pada Rusia, seperti North Macedonia dan Moldova.
Oleh sebab itu pula, “Visegrád group” yang selalu sepakat dalam menolak menerima pengungsi pada arus pengungsi 2015 lalu kali ini terjadi perpecahan serius.
Visegrád group dibentuk pada Februari 1991 lalu, dan merupakan organisasi kerjasama regional beranggotakan empat negara yakni Ceko, Hungaria, Polandia, dan Slovakia, yang diberi nama dengan Visegrád yakni kota di Hungaria tempat diadakannya konferensinya yang pertama kali.
Kali ini empat negara terpecah menjadi dua kubu: Polandia dan Ceko bersikeras adanya sanksi, PM Polandia menjadi orang di internal Uni Eropa yang paling gigih memberikan sanksi kepada Rusia; sementara Hungaria dan Slovakia sepakat membeli gas alam Rusia dengan mata uang rubel.
PM Hungaria Viktor Orbán baru-baru ini beberapa kali menyampaikan sikap negara tersebut terkait konflik Rusia-Ukraina, secara jelas dinyatakan menentang UE memperluas sanksi terhadap Rusia hingga ke sektor sumber energi, serta melarang mengirimkan senjata kepada Ukraina dengan melalui wilayah negaranya, hal ini dikecam keras oleh pejabat Ceko dan Polandia.
Ada pula negara yang kesulitan dalam menentukan pilihan antara sanksi dan kehidupan normal negaranya. Seperti tiga negara kecil Laut Baltik yang mengalami tekanan paling besar dari Rusia pada 2 April lalu baru saja mengumumkan menolak membayar dengan Rubel. Namun kurang dari 24 jam kemudian, perusahaan gas alam Latvia yakni Latvijas Gāze mengumumkan sedang mempertimbangkan kemungkinan membeli gas alam Rusia dengan mata uang Rubel: “Berdasarkan kesan pertama, prosedur penyelesaian transaksi rubel secara resmi tidak melanggar aturan sanksi, dan masih memungkinkan.”
Di antara konsumsi gas alam Hungaria, gas alam dari Rusia mencapai 64,1%. Data resmi pemerintah Hungaria menunjuk- kan, 85% keluarga Hungaria menggunakan gas alam untuk penghangat. Pada 1 April lalu, pemimpin Hungaria, Viktor Orbán menjelaskan alasan utamanya tidak memboikot gas alam Rusia. Dia menyatakan, sumber energi dari AS harganya sangat mahal, dan Hungaria tidak mungkin menggunakannya untuk menggantikan gas alam Rusia yang murah, bagi Hungaria ini sama saja dengan bunuh diri.
Hanya dua negara UE yang telah mempersiapkan diri, yang pertama adalah Yunani, menurut data, sebesar 40% gas alam dan 26% minyak bumi Yunani diimpor dari Rusia, dan sejak awal meletusnya perang Rusia-Ukraina, Menteri Energi Yunani, Kostas Skrekas menyatakan pemasok gas alam Yunani telah mengatur jalur pasokan tambahan gas alam, dan telah menandatangani kontrak pasokan dengan negara Azerbaijan dan juga dengan Aljazair.
80% gas alam Bulgaria diimpor dari Rusia. Sejak 2011 negara tersebut telah mengadakan proyek pipa gas alam IGB (Interconnector Greece-Bulgaria), yang menghubungkan antara Kota Komatori, Yunani, dengan Kota Stara Zagora, Bulgaria, dengan panjang keseluruhan mencapai 181 km.
Untungnya perampungannya itu berakhir pada saat yang paling dibutuhkan. Bulgaria akan menjadi sebuah negara pelopor di Eropa, menjadi salah satu negara Eropa yang mengurangi ketergantungan sumber energinya dari Rusia. Seiring dengan Eropa mencari opsi sumber energi untuk menggantikan Rusia yang menyerang Ukraina, saluran pipa itu adalah sebuah langkah yang bersejarah, yang akan membantu mendiversifikasi impor sumber energi bagi seluruh dataran Eropa.
VR Transpoint sebagai perusahaan logistik milik VR Group Finlandia (perusahaan kereta api Finlandia) merespons sanksi terhadap Rusia, sejak 27 Maret lalu telah menghentikan angkutan kerta api mereka ke Rusia. Setelah diberhentikan tiga hari, VR Group mengumumkan, mulai 30 Maret akan menjalankan kembali jalur transportasi KA Finlandia dengan Rusia.
Keputusan dibukanya kembali bisnis transportasi KA kedua negara adalah setelah adanya negosiasi lebih lanjut antara grup tersebut dengan pihak pemerintah Inggris, setelah diklarifikasi, sanksi tersebut tidak dapat diterapkan bagi perjanjian dan kontrak VR Group.
Sanksi UE terhadap Rusia: Bunuh Lawan 1.000, Melukai Diri 1.200
Sanksi kali ini dikomandoi oleh AS, pihak UE merespons dengan aktif, suatu tindakan dari kelompok negara Barat yang tidak dipertimbangkan secara saksama terlebih dahulu. Amerika yang menyerukan ajakan adalah negara yang mampu swadaya energi dan produk pertanian, memberi sanksi terhadap Rusia tidak begitu berpengaruh bagi Amerika.
Namun dalam hal energi dan pertanian, UE adalah badan ekonomi yang sangat berketergantungan, dan dalam hal ini ketergantungan sumber energi pada Rusia sangat kuat. Berbicara secara logis, UE tidak seharusnya hanya memikirkan rasa kemenangan ketika menggebuk dengan sanksi terhadap Rusia, dan tidak memikirkan “titik kelemahannya” sendiri juga berada di tangan Rusia.
Taktik “antisipasi musuh” yang mengabaikan kelemahan diri sendiri seperti ini pasti akan mengakibatkan situasi pasif seperti di atas, yang pada akhirnya telah menjadi sasaran kritik PM Polandia, Mateusz Jakub Morawiecki: Sejumlah pemimpin UE “telah menjadikan sanksi itu sebagai tabir asap untuk menutupi kinerja nol mereka”, “hingga saat ini sanksi negara Barat terhadap Rusia sama sekali tidak berdampak, nilai tukar Rubel adalah salah satu buktinya”.
Dalam suatu pernyataannya Kemenkeu Rusia menyatakan: Maret tahun ini ekspor minyak bumi Ural Rusia harga rata-ratanya mencapai USD 89,05 per barel. Pada Maret 2021 lalu harga rata-rata hanya USD 63,62 per barel.
Dibandingkan dengan sebelum perang laba bersih per barel naik USD 25,4 yang berarti telah naik sekitar 40%, setiap hari meraih keuntungan USD 200 juta, dalam setahun lebih dari USD 7 miliar, sama dengan anggaran militer yang berlipat ganda, diperkirakan perang ini masih dapat berlangsung lebih lama lagi. Rubel masih saja berupa Rubel, tapi mata uang USD justru telah melemah.
Terkait sanksi kali ini, penulis pikir masih lebih tepat disimpulkan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Richard Hanania, yang merupakan anggota peneliti pada Saltzman Institute of War and Peace Studies pada Columbia University.
Dalam laporan riset berjudul: Ineffective, Immoral, Politically Convenient: America’s Overreliance on Economic Sanctions and What to Do about It (Tidak Efektif, Tidak Bermoral, Nyaman secara Politik: Ketergantungan Amerika yang Berlebihan pada Sanksi Ekonomi dan Apa yang Harus Dilakukan untuk Mengatasinya), setelah meneliti lusinan sanksi yang dibuat oleh Amerika, disimpulkan bahwa: “Secara teori, sanksi adalah untuk mencapai tujuan geopolitik. Oleh sebab itu, walaupun pemberi sanksi telah berkorban biaya kemanusiaan, tapi apakah ada kemungkinan mereka akan berangkat dari sudut pandang mewujudkan keamanan nasional sebagai tujuannya?
Riset yang paling baik menunjukkan, sanksi tidak hanya akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar serta pada akhirnya menimbulkan korban jiwa, tapi juga walaupun mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, sanksi juga dapat gagal.
Selain itu, riset selama beberapa dasawarsa terakhir juga menunjukkan, pemaksaan ekonomi justru lebih mungkin menjadi kontraproduktif, dan bukannya mencapai tujuan politik AS seperti demokratisasi dan menghormati hak asasi manusia.” (sud)
