oleh Luo Ya
Pemerintah daerah Tiongkok kembali menerbitkan obligasi untuk membangun infrastruktur dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi yang sedang anjlok saat ini. Hal ini jelas akan meningkatkan tekanan utang Tiongkok secara keseluruhan, dan memperparah situasi tingkat akar rumput di Tiongkok yang sudah menerapkan cara “gali lubang tutup lubang” dalam pembayaran utang-utang lamanya.
Bank Sentral Tiongkok mengumumkan pada 11 Juli bahwa, data per Juni tahun ini menunjukkan, jumlah pinjaman yang dikeluarkan lembaga keuangan secara keseluruhan meningkat sebesar RMB. 2,81 triliun, atau naik 49% dibandingkan dengan Mei 2022. Sedangkan skala pembiayaan sosial pada Juni telah meningkat sejumlah RMB. 5,17 triliun, atau naik sebanyak RMB. 1,47 triliun Y-o-Y. Secara total skala pembiayaan sosial paro tahun pertama tahun ini tercatat mencapai RMB. 21 triliun, atau naik sebesar RMB. 3,2 triliun Y-o-Y.
Utang Tiongkok secara keseluruhan mencapai 268,2% dari PDB (produk domestik bruto), meskipun demikian, pemerintah daerah tidak menemukan jalan lain kecuali mengandalkan pinjaman utang baru untuk membangun kembali ekonominya.
Ekonom Taiwan Wu Jialong mengatakan : “Investasi untuk membangun infrastruktur sesungguhnya sudah nyaris mentok atau tidak lagi berimbal balik. Seperti kereta bawah tanah, bandara, jalan tol, dan kereta api berkecepatan tinggi. Setelah infrastruktur ini dibangun sampai batas tertentu, mereka tidak dapat lagi menghasilkan manfaat ekonomi. Sekarang, pemerintah daerah kembali mengandalkan pembangunan infrastruktur saat menghadapi kesulitan ekonomi, yang jelas itu hanya akan membebani keuangan”.
Wu Jialong berpendapat bahwa meminjam uang harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali. Pendapatan fiskal pemerintah daerah Tiongkok semuanya defisit, mereka memiliki kemampuan yang sangat-sangat terbatas untuk membayar kembali utang-utangnya.
Apalagi, penerimaan pajak pemerintah daerah telah lama tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, karena itu mereka menggunakan cara menjual tanah kepada pengembang untuk memperoleh pendapatan fiskal. Namun sekarang, akibat lesunya pasar real estat, pengembang lebih memilih ambil langkah mundur sambil wait and see, tidak berani mengajukan pinjaman bank untuk biaya pengolahan lahan, tentu saja mereka juga takut kalau real estat tidak laku dipasarkan. Kemudian hal ini mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan penghasilan. Di saat ini pemda menerbitkan obligasi, bagaimana jika ditanya soal cara mengembalikan dana ini kelak ?”
Kolumnis Epoch Times Wang He mengatakan bahwa tercatat hingga akhir Desember 2021, saldo utang pemerintah daerah Tiongkok adalah RMB. 30,47 triliun, mengukir rekor tertinggi. Naik RMB. 4,8 triliun atau 4,8% dari tahun 2020. Ini hanya utang eksplisit pemerintah daerah, masih ada utang tak terlihat yang sangat besar, yakni utang platform pembiayaan lokal — utang Shanghai Municipal Investment Corporation (SMI).
Wang He mengatakan : “Pemda demi kepentingan mereka sendiri akan berusaha sekuatnya untuk melunasi utangnya yang jatuh tempo agar tidak dipailitkan sehingga pinjaman baru pun terputus. Jadi umumnya mereka menggunakan segala cara untuk mendapatkan kredibilitas dari platform pembiayaan lokal (SMI) agar lancar dalam memperoleh pinjaman. Begitu dana pinjaman baru keluar, Pemda dapat menggunakannya untuk membayar utangnya. Begitulah gali lubang tutup lubang berjalan selama ini. Jika krisis ini pecah, setidaknya perusahaan platform itu akan ikut runtuh. Jika ini meledak, maka akan menyeret keuangan pemerintah daerah. Ini semua adalah potensi risiko keuangan”.
Pemerintah daerah secara berturut-turut telah membentuk platform pembiayaan untuk meningkatkan sumber daya keuangan. Karena orientasi pembentukan platform itu tidak jelas dan profitabilitas platform yang buruk, menyebabkan pemerintah kotapraja jatuh ke dalam kerugian yang lebih besar dan hanya dapat bertahan hidup dari dana suntikan hutang.
Wang He menuturkan, “Pecahnya masalah hanya soal waktu. Sekarang semua orang tahu bahwa masalah ini sulit diselesaikan, jadi semua hanya berusaha menunda-nunda agar tidak segera meletus. Sepanjang tidak meletus, mereka masih dapat bersenang-senang, tetapi bakal merepotkan jika krisis meletus. Saat ini, apa yang disebut pemerintahan Xi sebagai kebijakan klasifikasi permasalahan, meningkatkan kemampuan untuk ‘menjinakkan bom’. Serta merta mengklaim bahwa pihaknya terus mengendalikan risiko keuangan. Tahun ini, Undang-Undang Stabilitas Keuangan, dan pembentukan lembaga untuk menjaga stabilitas moneter semua ini adalah persiapan untuk menghadapi kebangkrutan lembaga keuangan”.
Baru-baru ini, perusahaan real estate Tiongkok telah mengalami krisis terus-menerus. Setelah krisis keuangan perusahaan Evergrande, beberapa hari lalu, terdengar cheque perusahaan Shanghai Shimao Group ditolak pencairannya oleh bank karena saldo dananya tidak cukup. Hsieh Chin-ho, ketua media ekonomi dan keuangan Taiwan mengatakan bahwa, kebangkrutan perusahaan real estat Tiongkok lebih mengerikan daripada pecahnya gelembung ekonomi Jepang pada 1990.
Wu Jialong percaya bahwa beratnya beban krisis utang Evergrande bahkan membuat pemerintah pusat pun tidak bisa membantu untuk memikulnya.
Wu Jialong mengatakan : “Utang Evergrande sekitar RMB. 2 triliun. Utang 2 triliun sudah dibuat seperti ini. Kabarnya utang pemerintah daerah telah mencapai lebih dari RMB. 53 triliun, yang 26 kali lebih berat daripada Evergrande. Jadi tekanan keuangan perusahaan daerah jauh melebihi tekanan dari Evergrande”.
Para komentator berpendapat bahwa, premis dari penerbitan obligasi untuk membangun infrastruktur dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi harus dapat menciptakan pendapatan yang cukup agar dapat melunasi hutang. Jika tidak, itu akan menjadi beban keuangan dan akhirnya menyebabkan krisis hutang. (sin)
