oleh Zhou Xiaohui
Setelah laporan Kongres Nasional ke-20 dikeluarkan, seseorang menghitung beberapa istilah atau kata kunci yang terdapat dalam laporan tersebut. Ia menemukan bahwa : kata ‘pembangunan ekonomi’ muncul 0 kali, ‘ekonomi pasar sosialis’ muncul 2 kali, ‘sumber daya pasar yang akan dialokasikan kembali’ muncul 1 kali. Tetapi kata ‘perjuangan’ muncul 17 kali, kata ‘keamanan’ muncul 50 kali, dan ‘keamanan nasional’ muncul 26 kali. Frekuensi munculnya istilah / kata ini jauh lebih sedikit atau jauh lebih banyak daripada kemunculannya dalam laporan Kongres Nasional ke-19 dan ke-18.
Berbeda dari dua laporan sebelumnya, di bagian kesebelas dari laporan Kongres Nasional ke-20, secara khusus menguraikan masalah keamanan nasional. Di situ disebutkan bahwa pemerintah perlu untuk “memastikan keamanan nasional dan stabilitas sosial” dan “mematuhi tujuan keamanan rakyat, keamanan politik sebagai pokok, keamanan ekonomi sebagai pondasi, militer, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan keamanan sosial sebagai jaminan, dan promosi keamanan internasional sebagai dasarnya Keamanan eksternal dan keamanan internal …”, untuk “meningkatkan sistem kepemimpinan keamanan nasional yang efisien dan berwibawa”, dengan tegas “menjaga keamanan rezim nasional, keamanan institusional, keamanan ideologis, dan memastikan keamanan pangan, sumber daya energi, dan rantai industri serta rantai pasokan yang penting …” .
Frekuensi kata kunci dan elaborasi terpisah dari masalah “keamanan” menunjukkan bahwa, di satu sisi, setelah Kongres Nasional ke-20, harapan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan reformasi, membuka diri serta mengambil jalan ekonomi pasar cenderung tidak akan terwujud.
Di sisi lain laporan juga mengungkapkan bahwa keamanan politik PKT masih merupakan isu utama yang membuat para pemimpin PKT saat ini sangat khawatir. Karena itu mereka masih akan terus berfokus pada menangani ancaman terhadap rezim yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dan memperingatkan bahwa ada “gelombang tsunami” di depan.
Karena dalam sistem wacana PKT, keamanan nasional adalah keamanan partai, keamanan politik adalah keamanan penguasa, keamanan penguasa adalah keamanan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, dan keamanan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok adalah keamanan inti.
Tentu saja, ini bukan untuk pertama kalinya Xi Jinping menyinggung soal keamanan politik. Sedangkan ancaman terhadap keamanan politik tidak saja datang dari kekuatan oposisi domestik, tetapi juga termasuk kekuatan “musuh” dari luar negeri.
Pertama, mari kita lihat tentang ancaman internasional terhadap keamanan penguasa yang telah meningkat dalam 2 tahun terakhir. Setelah COVID-19 yang menimbulkan banyak kematian melanda dunia pada tahun 2020, dan isu PKT ingin mengacaukan dunia terus terungkap. Amerika Serikat dan Eropa secara bertahap menyadari akan kekeliruannya yang selama ini terus “memeluk panda”, dan mulai menganggap PKT sebagai ancaman terbesar. Mereka secara bertahap bergandengan tangan untuk memisahkan diri (decoupling) nyaris di semua aspek, termasuk politik, ekonomi, diplomasi, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi. AS dan Barat mulai mengadopsi situasi konfrontasi dan persaingan untuk bersama-sama mengekang ekspansi global PKT. Mengenakan berbagai sanksi termasuk membatasi pasokan produk teknologi tinggi seperti chip ke Tiongkok, membatasi personel teknologi yang memegang paspor AS dan kartu hijau untuk bekerja di perusahaan chip Tiongkok, menargetkan sanksi terhadap pejabat PKT beserta anggota keluarga dekat mereka, juga perusahaan yang terkait dengan mereka.
Konsekuensinya adalah PKT menjadi semakin terisolasi di dunia, Tiongkok yang selama beberapa puluh tahun menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan globalisasi, kini terus mengalami kehilangan momentum perkembangan dalam hal ekonomi dan teknologi. “kepemimpinan teknologi dan kepemimpinan militer” yang selama ini digembar-gemborkan oleh Beijing ternyata hanya sebuah omong kosong. Hal mana memungkinkan rakyat Tiongkok untuk mengenali lebih jauh bahwa PKT tak lain hanyalah “macan kertas”. Dalam 5 tahun terakhir, hal yang membuat para pemimpin di Zhongnanhai semakin gelisah adalah tekanan internasional yang semakin tinggi, tekanan telah menambahkan lebih banyak kekuatan oposisi di dalam negeri, termasuk pejabat PKT yang memiliki kekayaan besar di luar negeri.
Selain itu, berbagai kekuatan anti-komunis di luar negeri terus-menerus mengekspos “boroknya” PKT, membangunkan lebih banyak orang Tiongkok, bahkan orang-orang ini juga bergabung dalam barisan anti-komunis. Meskipun jumlahnya tidak sebanding, tetapi mereka ini cukup merupakan kekuatan yang mengancam PKT.
Sekarang giliran kita melihat ancaman domestik terhadap keamanan rezim PKT. Pada 21 November 2016, sebuah artikel di situs web Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Partai Komunis Tiongkok telah mengisyaratkan bahwa setelah penangkapan terhadap Zhou (Yongkang), Bo (Xilai), Guo (Boxiong), Xu (Caihe), Ling (Jihua), dll., keamanan belum dapat dianggap kondusif, dan masih ada pihak yang berupaya untuk mengancam keamanan penguasa di tingkat tertinggi. Sebelum Kongres Nasional ke-19, pada bulan Juli 2017, topik penting yang diusung dalam seminar untuk pejabat provinsi dan menteri senior PKT yang diadakan di Beijing adalah bertemakan “keamanan politik”. Tidak diragukan lagi, penguatan pengamanan rezim dengan melakukan penangkapan terhadap sejumlah besar pejabat senior dari faksi oposisi masih belum cukup membuat Xi Jinping merasa aman.
Setelah Kongres Nasional ke-19 berlangsung sesuai rencana, tetapi Xi Jinping tampaknya masih belum merasa aman, dan berulang kali menekankan kepada pejabat di seluruh lini untuk tetap berkonsisten dengan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dalam menangani isu-isu besar. Selain itu, ia juga berulang kali menekankan “empat kesadaran”. Pada bulan Desember 2020, selama studi kolektif Biro Politik Komite Sentral PKT, Xi menyinggung kembali soal “keamanan politik” dan mengajukan sepuluh persyaratan, dengan mengatakan, “Menjunjung tinggi keamanan politik, membangun kader keamanan nasional yang tangguh, untuk sedini mungkin menemukan dan membasmi bahaya tersembunyi yang dapat membawa risiko besar”.
Meskipun yang bertanggung jawab terhadap keamanan politik sudah ada Kementerian Keamanan Negara, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Kehakiman, Komisi Politik dan Hukum, dan departemen lainnya.
Pada Juli 2020, otoritas PKT secara diam-diam mendirikan sebuah badan pimpinan polisi yang didedikasikan untuk urusan keamanan politik. namanya “Kelompok Koordinasi Pembangunan Tiongkok dan Satuan Tugas Khusus Keamanan Politik”, yang dipimpin oleh Lei Dongsheng, Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat. Kelompok tersebut terutama bertanggung jawab atas keamanan politik yang mengancam keamanan nasional dan memerangi berbagai kegiatan infiltrasi, subversi dan sabotase, kegiatan teroris dengan kekerasan, kegiatan separatis etnis, dan kegiatan ekstremis agama.
Masih untuk menjamin keamanan politik, Xi juga membuat pengecualian dengan mengangkat familinya Wang Xiaohong menjadi sekretaris Kementerian Keamanan Publik pada tahun 2021, dan merangkap sebagai menteri pada Juni 2022, dan merangkap sebagai wakil sekretaris Pusat. Komite Politik dan Hukum.
Sejak tahun 2020, PKT semakin terisolir dari komunitas internasional, sementara di dalam negeri, pemerintah Tiongkok semakin gencar menindas masyarakat di semua lapisan dan menutup negara sampai batas tertentu karena perang dagang dan epidemi, yang mana menyebabkan lebih banyak pemodal asing menarik investasinya di Tiongkok, selain juga menurunkan minat swasta untuk berinvestasi. Keinginan orang kelas menengah, atas untuk berbelanja, serta orang asing untuk membeli komoditas produksi Tiongkok turun tajam, yang berarti bahwa ekonomi Tiongkok menghadapi masalah serius. PHK berskala besar terjadi pada perusahaan baik BUMN maupun BUMS, perusahaan gulung tikar terjadi di mana-mana, para mahasiswa sulit mencari pekerjaan, dan tingkat konsumsi Tiongkok menurun tajam sedang terjadi sekarang. Jelas ekonomi Tiongkok sedang berada dalam situasi stagnan. Dalam kondisi seperti ini, otoritas Xi yang ketakutan malahan meningkatkan propaganda ideologis dan mempersempit ruang opini publik, yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, kebijakan pencegahan epidemi yang ekstrem selama tiga tahun terakhir telah membuat rakyat mengeluh, dan meruntuhkan pertumbuhan ekonomi.
Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan masa jabatan lima tahun pertama, Xi Jinping lebih banyak membuat salah penilaian dan kesalahan dalam memutuskan kebijakan dalam dan luar negeri selama masa pemerintahannya yang kedua, sehingga menempatkan dirinya pada posisi yang ditentang oleh lebih banyak orang.
Di antara barisan yang anti-Xi tidak hanya Jiang Zemin dan Zeng Qinghong, tetapi juga para pejabat PKT yang korup di semua tingkatan dimana kepentingannya telah dirusak, kaum liberal dan reformis di dalam dan di luar sistem yang pernah mendukung Xi, bahkan sejumlah besar “generasi merah kedua”, para intelektual, dan warga sipil yang telah menderita akibat epidemi dan lockdown ketat.
Insiden spanduk yang terpasang di pagar Jembatan Layang Sitong di Jalan Lingkar Ketiga Utara di Beijing menjelang berlangsungnya Kongres Nasional ke-20 adalah ekspresi sebenarnya dari opini publik.
Pemerintahan Xi yang berada dalam keadaan kacau balau, dalam menghadapi penyelenggaraan Kongres Nasional ke-20, dengan sengaja mengedepankan kasus Sun Lijun dan kelompoknya serta Fu Zhenghua dan kelompoknya yang dituding terlibat kudeta dengan vonis hukuman berat, untuk menakut-nakuti kekuatan oposisi.
Di sisi lain, pemerintah Xi Jinping memperkuat penindasan dan kontrol terhadap berbagai kekuatan oposisi, menggunakan “kode epidemi dan kesehatan” untuk membatasi dan mengendalikan kegiatan masyarakat. Mungkin saja, tindakan ini efektif untuk sementara waktu, tetapi pertanyaannya adalah seberapa lama itu bertahan ?
Jelas, laporan yang disampaikan Xi Jinping kepada Kongres Nasional ke-20 tidak memiliki kepercayaan terhadap keamanan rezim PKT, entah berapa lama setelah Kongres Nasional ke-20 rezim bisa bertahan.
Oleh karena itu ia menyerukan kepada rakyat Tiongkok agar “bersiap menghadapi ujian berat dari badai besar yang akan tiba”. Bisa jadi, rezim PKT yang mengundang tibanya badai besar.
Badai besar adalah istilah yang sering muncul dalam sistem wacana PKT dalam beberapa tahun terakhir. Itu dapat merujuk pada buruknya lingkungan internasional dan domestik, krisis besar yang tak terhindarkan, dan perjuangan yang tajam dan sengit. Badai besar dalam dua aspek ini ditakdirkan akan dihadapi oleh PKT usai Kongres Nasional ke-20.
Profesor Xu Zhangrun, seorang sarjana dari Universitas Tsinghua, pernah menulis dalam sebuah artikel yang diberi judul “Orang yang Marah Tidak Lagi Takut”. Ia menyebutkan jutaan rakyat Tiongkok di bawah pimpinan PKT yang terpaksa menghadapi kehidupan yang keras dan mengalami kesulitan dalam waktu yang panjang tidak lagi percaya pada mitos kekuasaan, lebih-lebih mau menyerahkan kepada tirani, penghidupan dasar dari kebebasan warga dan tiga kali makan sehari yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Dan membiarkan kaum tirani mengambil nyawa mereka. Sebaliknya, terutama setelah berjangkitnya wabah ini, masyarakat bertambah marah, mereka kian tidak percaya lagi terhadap pemerintah yang sesungguhnya tidak mempedulikan kepentingan rakyat kecuali keuntungan mereka sendiri. Rakyat tidak percaya pemerintah adalah tanda-tanda kiamatnya sebuah rezim !
Menghadapi tekanan besar baik di dalam maupun luar negeri, dan badai besar yang menghantam datang silih berganti, rezim PKT yang sudah nyaris runtuh bahkan berada dalam situasi yang kian bahaya. Jelas, PKT takut rezimnya runtuh. Ini adalah pesan terbesar yang terungkap dalam laporan Kongres Nasional ke-20. (sin)
Artikel ini hanya mewakili pandangan dan pernyataan penulis.
