Berbagai Negara Barat Menyelidiki Motif PKT Mendirikan “Stasiun Layanan Polisi 110” di Luar Negeri

oleh Li Yan

Terungkap pemerintah Tiongkok mendirikan “Stasiun Layanan Polisi 110” di berbagai negara di dunia. Dan. 2 negara Eropa telah melancarkan penyelidikan terhadap isu tersebut. Anggota parlemen Kanada dan AS menghimbau agar pemerintah masing-masing negara menolak upaya infiltrasi Tiongkok.

Sebuah laporan investigasi yang diterbitkan oleh kelompok hak asasi manusia “Safeguard Defenders” menyebutkan bahwa PKT telah mendirikan setidaknya 54 unit “Stasiun Layanan Polisi 110” di berbagai negara di seluruh dunia. 

“Stasiun” tersebut berafiliasi dengan Kantor Keamanan Publik Provinsi Fujian dan Zhejiang dan tersebar di 30 negara yang sebagian besar adalah negara Eropa. Ada 36 unit “Stasiun Layanan Polisi 110” yang didirikan pada 16 negara Eropa dan 3 unit lainnya di Toronto, Kanada.

Menurut laporan tersebut, “Stasiun layanan polisi 110” menjalin hubungan dengan Departemen Kerja Front Bersatu Tiongkok (United Front Work Department) Partai Komunis Tiongkok, dan salah satu misinya adalah untuk mengendalikan warga etnis Tionghoa yang belakangan beremigrasi dari daratan Tiongkok.

Liu Qing, seoran mantan ketua hak asasi manusia Tiongkok percaya bahwa PKT sedang setahap demi setahap memperluas pengalamannya dalam menculik warga etnis Tionghoa yang belakangan beremigrasi dari daratan Tiongkok di Asia ke seluruh dunia.

Ia menegaskan, PKT sering melintasi perbatasan untuk menculik dan menangkap bekas warganya yang lari ke negara-negara Asia, seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, dan lain-lain. PKT menggunakan segala cara termasuk penyuapan, kerjasama ilegal dengan anggota departemen keamanan beberapa negara itu agar mereka “tutup sebelah mata” terhadap perbuatan penangkapan ilegal yang dilakukan PKT. 

Liu Qing berpendapat bahwa perbuatan PKT yang melampaui batas itu perlu mendapat perlawanan dari masyarakat internasional.

Liu Qing mengatakan : “Jika suatu negara mengizinkan polisi dari negara lain datang untuk seenaknya “menegakkan hukum”, melakukan kegiatan ala preman, atau melakukan intimidasi, penganiayaan, penculikan. Itu akan sangat berbahaya bagi beberapa negara”.

Pendirian “Stasiun layanan polisi 110” oleh PKT telah menyebabkan kecemasan dan kewaspadaan yang tinggi di antara pemerintah berbagai negara. Pemerintah Irlandia dan Spanyol telah meluncurkan penyelidikan terhadap isu tersebut.

Sejumlah anggota kongres Partai Republik di Amerika Serikat menulis surat kepada pemerintahan Biden yang meminta penjelasan mengapa polisi Tiongkok diizinkan untuk mendirikan “stasiun layanan” di Amerika Serikat ? Mereka juga mengklaim akan meminta pertanggungjawaban pemerintahan Biden atas perbuatan membantu PKT melanggar hukum AS.

Senator Kanada Leo Housakos mengatakan kepada The Epoch Times bahwa undang-undang pendaftaran agen asing perlu disahkan sesegera mungkin untuk mengekang pengaruh infiltrasi agen-agen komunis Tiongkok di Kanada.

Lai Jianping, master hukum internasional dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok mengatakan bahwa, PKT mendirikan “Stasiun layanan polisi 110” dengan kedok melayani warga Tionghoa lokal dan Tionghoa perantauan, tetapi ada banyak tujuan di baliknya.

Lai Jianping mengatakan : “Ke dalam negeri PKT menindas dan memperbudak warga sipil, ke luar negeri PKT melakukan semacam infiltrasi dan ekspansi ideologi merah, berusaha untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, mereka mendirikan banyak ‘Stasiun layanan polisi’ transnasional terselubung di banyak negara, terutama di negara-negara Barat yang sudah maju”.

Penulis laporan “Safeguard Defenders” mengatakan kepada The Epoch Times bahwa beberapa tindakan PKT seperti “Operasi Skynet”, “Operasi Fox Hunt” dan “Operasi membujuk WN Tiongkok untuk kembali ke tanah air” ditargetkan kepada para koruptor besar, juga untuk menangkap para tersangka kriminal tingkat menengah yang melakukan penipuan di daratan Tiongkok. Operasi-operasi tersebut semuanya dikelola oleh Kantor Keamanan pemerintah daerah yang ditunjuk. Dan bagian dari operasi itu juga mencakup untuk membujuk para warga etnis Tionghoa anti-komunis yang beremigrasi  ke luar negeri agar kembali ke daratan Tiongkok untuk menyerahkan diri.

Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa dari bulan April 2021 hingga Juli 2022, pihaknya berhasil membujuk pulang 230.000 orang warganya yang terlibat penipuan lalu kabur ke luar negeri.

Media Tiongkok pernah melaporkan bahwa otoritas di seluruh Tiongkok telah menggunakan metode intimidasi seperti pembatalan pendaftaran rumah tangga untuk meminta para tersangka kriminal untuk kembali ke daratan Tiongkok. Bagi mereka yang menolak untuk kembali akan diburu dan keluarga mereka juga akan terkena “getahnya”.

Lai Jianping mengatakan bahwa pihak kepolisian lokal bekerja sama dengan pihak “Stasiun layanan polisi” di luar negeri untuk mengancam warga etnis Tionghoa di luar negeri dan Tionghoa perantauan. Yang melanggar prinsip kebebasan juga dianggap merongrong PKT.

Lai Jianping mengungkapkan : “Karena negara mana pun memiliki yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi pribadi, dan polisi adalah bentuk dasar dari manajemen pemerintah. Oleh karena itu, yurisdiksi polisi PKT yang mengjangkau sampai ke negara lain secara terselubung itu adalah pelanggaran terhadap hukum domestik negara yang bersangkutan. Ini juga merupakan pelanggaran hukum internasional, suatu tindakan yang melanggar kedaulatan negara tuan rumah”.

Apalagi pendirian “Stasiun layanan polisi 110” oleh pemerintah komunis Tiongkok selain mengancam warga etnis Tionghoa di negara tuan rumah, tetapi juga mengancam warga asing.

“Misalnya, para agen polisi “Stasiun layanan polisi 110” ini berada di Toronto, Kanada. Mungkin saja seorang warga negara Kanada murni yang pernah mengatakan hal-hal yang menentang Xi Jinping, mengucapkan kata-kata yang menentang Partai Komunis Tiongkok, dan mendukung kemerdekaan Taiwan. Dari perspektif undang-undang keamanan nasionalnya pemerintah Tiongkok, orang-orang ini juga merupakan tersangka kriminal, termasuk penjahat yang juga memiliki risiko hukum”.

Lai Jianping mengatakan bahwa berbagai negara satu demi satu pasti akan melakukan penyelidikan terhadap “Stasiun layanan polisi 110”. Pada akhirnya, PKT yang ingin mendapat keuntungan malahan menemui kebuntungan, malahan membuat semua negara di dunia lebih jelas melihat sifat otokrasi internal serta agresi dan ekspansi eksternalnya pemerintah komunis Tiongkok, sehingga suatu ketika nanti terpaksa memenggal “Lengan Panjang” polisi Tiongkok yang diulurkan sampai ke negara orang lain. (sin)