Media Asing Soroti Udara Beracun Jakarta, Diberitakan Sebagai Kota Paling Berpolusi di Dunia

Kantor berita Reuters menyoroti polusi yang terjadi di Jakarta. Disebutkan sebagai ibu Kota negara yang menduduki posisi teratas sebagai kota paling berpolusi di dunia pada Rabu 9 Agustus. 

Gelar tersebut disematkan setelah Jakarta secara konsisten berada di antara 10 kota paling berpolusi di seluruh dunia sejak  Mei, menurut data dari perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss, IQAir.

Jakarta, yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa, mencatat tingkat polusi udara yang tidak sehat hampir setiap hari, menurut IQAir.

Seorang warga, Rizky Putra, mengeluhkan bahwa kualitas udara yang memburuk membahayakan kesehatan anak-anaknya.

“Saya rasa situasinya sangat mengkhawatirkan,” kata Rizky, 35 tahun, kepada Reuters TV di pinggir jalan di pusat kota Jakarta.

“Begitu banyak anak-anak yang sakit dengan keluhan dan gejala yang sama seperti batuk dan pilek,” imbuhnya. 

Warga Jakarta telah lama mengeluhkan udara beracun dari lalu lintas yang kronis, asap industri dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Beberapa dari mereka meluncurkan dan memenangkan gugatan perdata pada tahun 2021 yang menuntut pemerintah mengambil tindakan untuk mengendalikan polusi udara.

Pengadilan pada saat itu memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo harus menetapkan standar kualitas udara nasional untuk melindungi kesehatan manusia, dan menteri kesehatan serta gubernur Jakarta harus menyusun strategi untuk mengendalikan polusi udara.

Namun, Nathan Roestandy, salah satu pendiri aplikasi kualitas udara Nafas Indonesia, mengatakan bahwa tingkat polusi terus memburuk.

“Kita mengambil lebih dari 20.000 napas dalam sehari. Jika kita menghirup udara yang tercemar setiap hari, (hal ini dapat menyebabkan) penyakit pernapasan dan paru-paru, bahkan asma. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak atau bahkan kesehatan mental,” katanya.

Ditanya mengenai masalah polusi di Jakarta pada Selasa (8/8), Presiden Jokowi mengatakan kepada para wartawan bahwa solusinya adalah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintahnya.

Pemerintahan Jokowi  menamai Nusantara sebagai ibukota baru tahun depan dan setidaknya 16.000 pegawai negeri sipil, militer dan polisi akan pindah ke sana. (asr)