Jelang kunjungan Menlu AS Antony Blinken ke Tiongkok, Kemenlu AS merilis Laporan Hak Asasi Manusia tahun 2023, yang menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di Tiongkok terus memburuk
oleh Chen Yue
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik Hak Asasi Manusia tahun 2023 (2023 Human Rights Report) menjelang kunjungan Blinken ke Tiongkok.
Dalam kata pengantar, selain tercantum ucapan yang mengutuk Partai Komunis Tiongkok (PKT) atas tindak pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kerja paksa yang dilakukan terhadap etnis minoritas di Xinjiang, juga atas penyiksaan dan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong, khususnya apa yang disebut “pusat pendidikan hukum” yang menargetkan praktisi Falun Gong di daratan Tiongkok, dan penindasan jangka panjang PKT terhadap para pengacara dan pembangkang hak asasi manusia di Tiongkok.
“Kita sekali lagi melihat hak asasi manusia dan supremasi hukum mendapat tekanan dalam berbagai cara dan di lebih banyak tempat di seluruh dunia,” ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Lan Shu, komentator politik mengatakan : “Hak asasi manusia tentu saja merupakan topik abadi, karena di bawah sistem PKT, hak asasi manusia tidak pernah dihormati”.
Para analis percaya bahwa sejak era Trump, Amerika Serikat telah melanjutkan kebijakannya untuk menghubungkan kembali hak asasi manusia dengan perekonomian dan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Penganiayaan yang dilakukan oleh PKT terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok, termasuk pengambilan paksa organ tubuh, dan penindasan terhadap pengacara hak asasi manusia semuanya telah dicatat dalam laporan hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir. Laporan menunjukkan bahwa situasi hak asasi manusia di bawah pemerintahan komunis Tiongkok telah menarik perhatian yang semakin besar dari Amerika Serikat.
Tang Jingyuan, komentator politik di AS mengatakan : “Dari sudut pandang lain, ini adalah kartu yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk memberikan tekanan kepada PKT. Faktanya, situasi HAK yang membaik atau memburuk berkaitan erat dengan banyak kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Keduanya akan saling melengkapi”.
Pada hari yang sama ketika Amerika Serikat merilis “2023 Human Rights Report”, Kepala Departemen Urusan Amerika Utara dan Oseania dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga memberi penjelasan kepada media tentang latar belakang kunjungan Blinken ke Tiongkok. Para analis percaya bahwa agar bisa “bernafas”, Partai Komunis Tiongkok untuk sementara waktu akan “bertunduk kepala” kepada AS.
“Sekarang perekonomian (Tiongkok) sudah tidak memiliki cara untuk dipulihkan. Kunjungan Blinken ke Tiongkok kali ini mungkin disertai dengan fakta bahwa Amerika Serikat akan mengambil lebih banyak sanksi perdagangan terhadap Tiongkok, terutama karena isu kelebihan kapasitas industri. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kini hampir meluncurkan tindakan anti-dumping terhadap Tiongkok dan memulai perang dagang,” ujar Tang Jingyuan.
Dunia luar umumnya percaya bahwa misi inti kunjungan Blinken ke Tiongkok adalah untuk memberikan “peringatan” kepada Partai Komunis Tiongkok, mengekang bantuan Partai Komunis Tiongkok ke Rusia, dan berharap untuk membalikkan situasi dalam perang Rusia – Ukraina.
“Dua hari lalu, dalam pertemuan para menteri luar negeri Kelompok Tujuh negara Barat, Blinken dengan jelas memperingatkan PKT, meminta PKT untuk memilih salah satu antara Rusia atau Barat. Tiongkok tidak dapat mencapai yang terbaik dari merangkul keduanya, juga tidak dapat menanggung dampak buruk yang diakibatkannya,” kata Qin Peng, seorang komentator politik di AS.
Tang Jingyuan mengatakan : “Kami baru saja melihat bahwa Wall Street Journal juga menyampaikan berita bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap beberapa bank PKT. Mungkin saja memutus koneksi antara perbankan Tiongkok dengan sistem keuangan dunia SWIFT. Bagi Tiongkok, pemutusan ini bisa diibaratkan sebagai terkena serangan setingkat bom nuklir.” (sin)
