Membatasi infiltrasi Partai Komunis Tiongkok (PKT) ke sejumlah kampus Amerika Serikat telah menjadi konsensus bipartisan di AS. Namun, seiring meningkatnya ketegangan AS–Tiongkok, mahasiswa asal Tiongkok di Amerika serikat kini seolah terjebak dalam situasi “sandwich” atau terjepit.
EtIndonesia. Pada Agustus lalu, seorang mahasiswa Tiongkok bermarga Gu yang mendapat beasiswa penuh dari Universitas Houston, dideportasi setelah menjalani interogasi selama 10 jam di bandara. Ia juga dilarang masuk ke AS selama lima tahun. Fokus pertanyaan petugas bea cukai adalah hubungan dirinya dengan PKT.
Pada bulan yang sama, Departemen Pendidikan AS mengeluarkan pedoman baru untuk seluruh universitas di Amerika, menekankan ancaman yang datang dari PKT.
Seorang mahasiswa Tiongkok bernama Alex Wu, yang berkuliah di sebuah universitas di California, mengatakan bahwa kini bea cukai AS sangat ketat memeriksa mahasiswa asal Tiongkok. Beberapa temannya pernah diperiksa.
“Kalau melewati bea cukai waktu kembali ke Amerika, biasanya dimasukkan dulu ke ruang interogasi sekitar setengah sampai satu jam, lalu baru dilepas. Hampir semuanya mahasiswa Tiongkok yang kena begitu,” katanya.
Seorang mahasiswa Tiongkok lain di sebuah community college di California, Geng Lu, mengatakan bahwa ketegangan hubungan AS–Tiongkok memang mempengaruhi suasana kampus.
“Orang jadi lebih berhati-hati kalau bicara tentang Tiongkok. Karena kebanyakan orang Amerika memang tidak suka Partai Komunis,” katanya.
Lembaga think tank Migration Policy Institute (MPI) baru-baru ini merilis laporan survei terhadap 1.300 mahasiswa Tiongkok di AS. Mayoritas responden mengaku merasakan diskriminasi. Namun, 48% mahasiswi tetap ingin menetap, sementara 40% mahasiswa juga berencana tinggal di AS.
“Kami yang berasal dari keluarga kelas menengah biasanya tidak kepikiran mau pulang ke Tiongkok. Di sana kerjaan berat, gajinya kecil. Sudah habiskan banyak uang sekolah di sini, kalau pulang masih harus bersaing lama dengan orang-orang yang punya koneksi. Kalau tidak punya hubungan, ya sulit,” ujar Alex Wu.
Dulu, lulusan luar negeri dianggap “pulang dengan emas” (gold-plated), bahkan kalau tidak masuk ke lingkaran elite, biasanya masih bisa dapat pekerjaan bagus. Namun, keadaan kini sudah berubah.
“Hubungan AS–Tiongkok makin buruk, ditambah dengan opini publik di dalam negeri yang terus dijejali narasi bahwa ‘Amerika adalah musuh’. Itu membuat mahasiswa yang pulang ke Tiongkok dianggap tidak cukup ‘andal secara politik’. Akhirnya, di dua sisi pun mereka tidak diterima,” ujar Geng Lu.
Alex Wu menambahkan, seorang temannya yang pulang ke Tiongkok tahun lalu sempat diperiksa polisi di kereta bawah tanah. Polisi mencurigainya sebagai mata-mata, memeriksa ponselnya, dan menginterogasi sebentar.
“Saat itu polisi memeriksa apakah di ponselnya ada aplikasi luar negeri seperti Twitter atau Telegram. Teman saya memang punya. Meski akhirnya cuma ditanya sebentar dan tidak terlalu ketat, tetap saja menimbulkan trauma psikologis,” tambahnya.
Pada 2024, kebijakan rekrutmen pegawai negeri di banyak provinsi Tiongkok tiba-tiba berubah drastis, dengan membatasi mahasiswa lulusan luar negeri untuk ikut ujian seleksi. Banyak yang langsung merasa “langit runtuh”.
Dalam propaganda Kementerian Keamanan Negara Tiongkok, mahasiswa luar negeri bahkan dianggap sebagai target empuk untuk direkrut lembaga intelijen asing.
Pernyataan Ketua Gree Electric, Dong Mingzhu, pada April lalu juga menimbulkan kontroversi besar. Ia mengatakan “tidak akan pernah memakai orang dari kalangan hai gui (lulusan luar negeri)”, karena “di antara mereka ada mata-mata, dan saya tidak tahu siapa yang iya siapa yang bukan”.
Sementara itu, pada Mei, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan bahwa AS akan “secara besar-besaran mencabut” visa mahasiswa Tiongkok, khususnya mereka yang terkait dengan PKT atau yang belajar di bidang sensitif.
“Mereka jadi sandwich karena ini konflik struktural. Persaingan AS–Tiongkok tidak bisa dihindari, terutama karena rezim PKT punya niat jahat. Jadi, mahasiswa Tiongkok ini sebenarnya juga korban dari PKT,” ujar Profesor studi internasional di Universitas St. Thomas, Ye Yaoyuan.
Profesor Xie Tian dari School of Business, University of South Carolina Aiken, menekankan bahwa kebijakan pemerintah AS ditujukan kepada rezim PKT, bukan rakyat Tiongkok. Sebagai orang yang pernah mengalami hal serupa, ia menyarankan mahasiswa Tiongkok di AS untuk melakukan “tiga pengunduran diri” (keluar dari Partai, Liga Pemuda, dan Pionir Muda PKT).
“Kalau suatu saat pihak imigrasi AS meragukan apakah Anda agen PKT, maka dengan punya bukti tertulis bahwa Anda sudah keluar dari organisasi PKT, itu bisa menunjukkan bahwa Anda bukan agen dan tidak melayani PKT. Anda hanyalah seorang mahasiswa yang benar-benar ingin belajar. Itu saran terbaik yang bisa saya berikan,” katanya.
Xie menegaskan, hanya dengan menyadari bahwa akar dari semua masalah adalah PKT, mahasiswa Tiongkok di AS bisa menyelamatkan diri mereka sendiri.
Sumber : NTDTV.com


