Taiwan menghadapi lonjakan kasus spionase yang terkait dengan Tiongkok, yang bertujuan melemahkan demokrasi pulau itu serta mengumpulkan informasi intelijen militer dan teknologi.
EtIndonesia. TAIPEI, Taiwan — Pengadilan Distrik Taipei menjatuhkan vonis terhadap empat mantan anggota partai berkuasa di Taiwan—termasuk seorang mantan staf presiden—atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Tiongkok. Vonis ini dijatuhkan di tengah upaya Taipei menahan infiltrasi rezim komunis Tiongkok yang berusaha merongrong demokrasi pulau yang memerintah sendiri itu.
Dalam pernyataan pada 25 September, pengadilan menyebut keempat terdakwa terbukti bersalah membocorkan rahasia negara kepada Tiongkok dan dijatuhi hukuman penjara antara empat hingga 10 tahun. Mereka sebelumnya didakwa pada Juni dengan sejumlah tuduhan.
Kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus spionase paling menonjol di Taiwan karena melibatkan mantan anggota Partai Progresif Demokratik (DPP), partai politik yang para pemimpinnya—termasuk Presiden saat ini, Lai Ching-te—sering dicap Tiongkok sebagai “separatis” karena sikap tegas membela kedaulatan Taiwan. DPP telah memecat keempat orang tersebut pada Mei lalu.
Salah satunya adalah Ho Jen-chieh, mantan sekretaris Menteri Luar Negeri Joseph Wu yang kini menjabat Kepala Dewan Keamanan Nasional. Ho dituduh mengumpulkan dokumen rahasia dan menyerahkannya kepada Huang Chu-jung, yang kemudian meneruskannya kepada agen intelijen Tiongkok melalui perangkat lunak terenkripsi dengan imbalan uang.
Menurut pengadilan, Huang juga merekrut seorang mantan penasihat politik di kantor Lai ketika menjabat wakil presiden di era pemerintahan Tsai Ing-wen, melalui perantara Chiu Shih-yuan. Chiu mengarahkan penasihat tersebut, Wu Shang-yu, untuk memberikan dokumen termasuk rencana perjalanan luar negeri presiden dan jadwal kampanye domestik wakil presiden. Wu memenuhi permintaan itu.
Badan berita resmi Taiwan, Central News Agency (CNA), melaporkan bahwa Huang sebelumnya adalah asisten anggota dewan DPP New Taipei, Lee Yu-tien, sekaligus pengusaha di Tiongkok. Ia direkrut oleh dinas intelijen Tiongkok pada 2017.
Kejaksaan Distrik Taipei pada Juni menyebut Huang menerima 6 juta dolar Taiwan baru (sekitar Rp3,1 miliar) dari intelijen Tiongkok, sementara Chiu menerima 2,2 juta dolar Taiwan baru (sekitar Rp1,1 miliar) untuk aktivitas spionase mereka.
Keempatnya dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Informasi Keamanan Nasional Rahasia. Huang dan Chiu juga terbukti bersalah melakukan pencucian uang.
Huang dijatuhi hukuman terberat, yakni 10 tahun penjara. Ho divonis delapan tahun dua bulan, Chiu enam tahun dua bulan, dan Wu empat tahun. Selain itu, Huang dan Chiu juga didenda masing-masing NT$1 juta (sekitar Rp518 juta) dan NT$50 ribu (sekitar Rp26 juta), dengan opsi menggantinya melalui kerja sosial.
Pengadilan menyatakan bahwa tindakan keempat terdakwa “membahayakan keamanan nasional,” memperburuk “situasi diplomatik Taiwan yang sudah sulit,” serta memperkuat strategi “tiga peperangan” Tiongkok terhadap Taiwan, yaitu perang opini publik, perang psikologis, dan perang hukum.
Menurut CNA, keempat terdakwa hingga kini tidak dapat dihubungi. Pengadilan Tinggi Taiwan juga tengah mengkaji kasus terpisah terhadap Huang, yang pada Juni didakwa membentuk “organisasi kriminal” untuk kepentingan Tiongkok.
The Epoch Times tidak berhasil memperoleh komentar dari kuasa hukum para terdakwa.
Dalam beberapa tahun terakhir, rezim Tiongkok meningkatkan tekanan diplomatik, politik, dan militer terhadap Taiwan. Pada 2024 saja, sebanyak 64 orang diadili di pengadilan Taiwan karena menjadi mata-mata Partai Komunis Tiongkok (PKT). Dua pertiganya adalah personel militer aktif atau pensiunan, menurut laporan Biro Keamanan Nasional Taiwan pada Januari.
PKT memandang pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu sebagai provinsi yang memisahkan diri dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk merebutnya.
Presiden Lai berjanji akan mengambil langkah lebih tegas menghadapi infiltrasi dan aktivitas spionase rezim komunis Tiongkok. Dalam pertemuan dengan pejabat keamanan senior pada Mei, ia mengatakan Beijing memanfaatkan kebebasan di Taiwan untuk mencoba “memecah belah, menghancurkan, dan merongrong” dari dalam.
“Dengan tindakannya, Tiongkok sudah memenuhi definisi ‘kekuatan asing yang bermusuhan’ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti-Infiltrasi kami,” kata Lai. “Kami tidak punya pilihan selain mengambil langkah yang lebih proaktif.” (asr)
