Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam Sidang Pleno Keempat Komite Sentral ke-20 telah menyetujui “Rekomendasi Rencana Lima Tahun ke-15 (15·5)”, yang menetapkan tujuan utama pembangunan ekonomi dan sosial untuk lima tahun ke depan.
Namun, para analis menilai bahwa dari isi komunike pleno tersebut, terlihat jelas bahwa PKT sepenuhnya telah meninggalkan era “reformasi dan keterbukaan”. Fokus kebijakan kini telah bergeser dari pertumbuhan ekonomi menuju keamanan politik, menandai bahwa ekonomi Tiongkok telah memasuki periode perlambatan dan resesi. Sidang pleno kali ini menegaskan dua prioritas utama: “kemandirian dan kekuatan teknologi” serta “keamanan nasional.”
EtIndonesia. Selama lima tahun terakhir, Tiongkok mengalami kemunduran politik dan kemerosotan ekonomi. Dalam “Rencana 15·5”, PKT kembali menggaungkan slogan seperti penguatan teknologi mandiri, reformasi mendalam, pembangunan berkualitas tinggi, serta keterbukaan tingkat tinggi terhadap dunia luar. Namun, di balik retorika itu, para pengamat menilai bahwa PKT sebenarnya telah benar-benar menutup babak reformasi ekonomi yang dimulai sejak era Deng Xiaoping.
“Baik ekonomi komando maupun ekonomi terencana, keduanya tidak mungkin mengejar perubahan cepat dan kompleks dari permintaan pasar modern,” ujar profesor Xie Tian dari Sekolah Bisnis Aiken, Universitas South Carolina, Amerika Serikat.
Ia menambahkan bahwa pada masa Mao Zedong, sistem ekonomi Tiongkok beberapa kali kolaps, hingga akhirnya Deng Xiaoping melonggarkan kontrol negara dan mengizinkan rakyat menggunakan mekanisme ekonomi kapitalis untuk menyelamatkan ekonomi sosialis.
“Pada masa Jiang Zemin dan Hu Jintao, Tiongkok bergabung dengan WTO dan mulai membuka diri ke dunia. Tetapi sistem yang mereka anut bukanlah ekonomi pasar bebas yang sejati, melainkan bentuk kapitalisme terburuk — yaitu kapitalisme kroni. Para pejabat partai mengubah kekuasaan menjadi modal ekonomi dan mendapatkan keuntungan terbesar dari sistem tersebut,” ujar Xie.
Menurut Xie, rezim oligarki politik inilah yang menyebabkan korupsi sistemik: partai menguasai baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta terbesar.
“Namun di era Xi Jinping, model ini sudah mencapai batasnya,” katanya.
“Akibat kesenjangan kekayaan yang makin lebar, sekitar 500 keluarga elit di puncak struktur PKT memiliki kekayaan dan kekuasaan tanpa batas, sementara rakyat biasa terus ‘dipanen seperti rumput’, kehilangan kekayaan mereka, dan terjebak dalam utang akibat gelembung properti,” jelasnya.
Penulis kolom Epoch Times, Wang He, berpendapat bahwa meskipun reformasi dan keterbukaan memberi ruang bagi ekonomi Tiongkok untuk terhubung dengan dunia, “sangkar” sistem partai tidak pernah benar-benar hilang.
“Xi Jinping tahu bahwa kembali sepenuhnya ke zaman Mao tidaklah mungkin,” kata Wang.
“Sebab, elit PKT kini telah menjadi kelompok yang sangat diuntungkan dan kekayaan mereka terikat kuat dengan modal internasional. Jika Tiongkok benar-benar memutuskan hubungan dengan ekonomi global, maka ekonominya akan runtuh lebih dulu. Tanpa sirkulasi ekonomi internasional, ekonomi domestik Tiongkok pasti kolaps,” imbuhnya.
Pemerintah menyatakan bahwa Rencana 15·5 dipimpin langsung oleh Xi Jinping sebagai ketua tim perumus dan disusun di bawah bimbingannya secara menyeluruh. Xi dikatakan “berperan menentukan arah”, dengan penekanan pada “mempertahankan dan memperkuat kepemimpinan terpadu Partai.” Namun, banyak pihak menilai bahwa dalam konteks sejarah panjang rezim PKT, model ekonomi kepemilikan negara yang ditegakkan oleh komunisme kini telah menemui jalan buntu di bawah Xi.
“Sebenarnya Tiongkok dulu masih punya peluang untuk bergerak ke kanan — menuju ekonomi pasar yang terintegrasi dengan dunia. Tapi di era Xi, semua itu dibunuh dan dibalik arah. Xi ingin memainkan ‘diplomasi negara besar’, menuntut dominasi global lewat Belt and Road Initiative. Ia sempat percaya bahwa Tiongkok bisa melampaui AS dalam 10–20 tahun. Namun pandemi COVID menghancurkan rencana itu. Kebijakan nol-COVID ekstrem membuat ekonomi terguncang hebat. Modal asing kini besar-besaran hengkang, investasi domestik juga negatif, dan ditambah lagi konfrontasi politik serta strategis antara Tiongkok dan AS membuat dunia kini melihat Tiongkok bukan lagi tempat mencari untung, melainkan zona risiko tinggi,” Wang He menambahkan.
Xie Tian menambahkan bahwa Xi pernah mencoba memberantas sistem oligarki dan korupsi warisan era Deng dan Jiang dalam upaya memperkuat kontrol politik.
“Namun ia segera menyadari bahwa jaringan kepentingan itu terlalu dalam dan merata di semua tingkatan. Jika ia benar-benar ingin mencabut akar korupsi itu, maka seluruh rezim PKT bisa runtuh. Karena itu, ia kini mencoba kembali ke ekonomi terencana, berharap bisa memulihkan kontrol seperti di era Mao. Tapi kenyataannya, Tiongkok tidak bisa kembali ke masa lalu. Program seperti dapur umum, koperasi desa, hingga kantin komunal di kota — semua gagal sebelum sempat berjalan,” katanya.
Menurut Xie Tian, tantangan terbesar yang kini dihadapi Xi Jinping setelah Sidang Pleno Keempat adalah ancaman keruntuhan ekonomi, yang juga menjadi latar utama dari krisis politik yang semakin dalam. (Hui/asr)
Huang Yimei/ Yi Ru/Tony – NTDTV.com
