Peralihan Tiongkok Menjadi Debt Collector di Negara-Negara Berkembang — Dari Pemberi Pinjaman Menjadi Rentenir

 Bagi negara-negara termiskin di dunia, Beijing telah berubah dari mitra investasi menjadi debt collector yang keras kepala

oleh James Gorrie 

Pada awal tahun 2000-an, Tiongkok memainkan peran yang relatif kecil sebagai pemberi pinjaman global. Namun, melalui Belt and Road Initiative (Inisiatif Sabuk dan Jalan), Beijing mulai membiayai pembangunan jembatan, pelabuhan, dan rel kereta api di negara-negara Selatan Global, sambil menyebutnya sebagai kerja sama “win-win”.

Namun, jika kita melompat ke tahun 2025, bagi banyak negara termiskin, Beijing kini tak lagi terasa seperti mitra—melainkan seperti penagih utang yang tak kenal ampun sedang mengetuk pintu.

Dari Pemberi Pinjaman Menjadi Kreditor Dominan

Kebangkitan Tiongkok menjadi kekuatan keuangan pembangunan global terjadi dengan sangat cepat. Pada pertengahan 2010-an, jumlah pinjaman bilateral baru ke negara-negara berkembang meningkat tajam, menjadikan Tiongkok sumber kredit terbesar di dunia. Pada puncaknya, pinjaman luar negeri Tiongkok bahkan melampaui gabungan pinjaman resmi dari IMF, Bank Dunia, dan para kreditor Paris Club.

Hingga tahun 2023, Tiongkok telah menjadi kreditor bilateral terbesar di lebih dari 50 negara dan memegang sekitar 26 persen dari seluruh utang luar negeri bilateral negara-negara berkembang. 

Di negara-negara dengan ekonomi paling rapuh, proporsi itu bahkan lebih tinggi. Kini, Tiongkok tetap menjadi salah satu dari lima pemegang utang terbesar di sekitar tiga perempat negara berkembang.

2025: “Gelombang Utang” yang Harus Dibayar

Namun, seiring kemerosotan ekonomi domestiknya akibat dampak jangka panjang dari kebijakan lockdown pandemi, menurunnya investasi asing langsung, dan kebijakan tarif perdagangan yang diberlakukan pemerintahan Trump, sikap Tiongkok terhadap para debiturnya menjadi jauh lebih keras. Dampaknya terhadap negara-negara berkembang sangat besar.

Pada tahun 2025, negara-negara berkembang diperkirakan akan membayar utang sebesar 35 miliar dolar AS (Rp542,5 triliun) kepada Tiongkok. Dari jumlah itu, sekitar 22 miliar dolar AS berasal dari 75 negara termiskin di dunia.

Yang krusial, kewajiban pembayaran ini kini telah melampaui jumlah pinjaman baru. 

Negara-negara berkembang kini membayar lebih banyak kepada kreditor Tiongkok dibandingkan jumlah pinjaman baru yang mereka terima. Sebuah studi terbaru memperkirakan adanya arus negatif bersih sebesar 3,9 miliar dolar AS per tahun ke kreditor Tiongkok.

Singkatnya, Tiongkok telah berubah dari penyedia modal bagi negara miskin menjadi penyedot modal dari mereka, membuat negara-negara peminjam terjebak dalam kesulitan fiskal.

Syarat Pinjaman Ala Rentenir

Kunci dari setiap pinjaman adalah syaratnya—dan struktur pinjaman Tiongkok memang menguntungkan pihak Beijing. Menurut penelitian terbaru dari Lowy Institute, pinjaman Tiongkok umumnya memiliki masa tenggang yang singkat (3–5 tahun) dan jangka waktu pelunasan 15–20 tahun. Kini masa tenggang itu telah berakhir, dan banyak negara mulai memasuki masa pembayaran kembali, tepat ketika suku bunga global dan harga komoditas meningkat tajam.

Yang memperburuk keadaan, komitmen pinjaman baru dari Tiongkok telah anjlok. Akibatnya, aliran dana baru untuk pembangunan berkurang drastis, sementara kewajiban pembayaran justru menumpuk. 

Lebih parah lagi, lembaga pemberi pinjaman milik negara Tiongkok sering mendapatkan hak prioritas atas arus kas negara peminjam—misalnya dengan mengalihkan pendapatan ekspor komoditas ke rekening escrow, atau menuntut jaminan agar mereka menjadi pihak pertama yang menerima pembayaran dalam valuta asing.

Faktanya, sekitar 60 persen dari portofolio pinjaman luar negeri Tiongkok kini dimiliki oleh negara-negara yang sedang kesulitan keuangan—yang sudah menghadapi gagal bayar, penundaan, atau restrukturisasi utang. 

Artinya, “bantuan luar negeri” Tiongkok kini lebih menyerupai proses penagihan yang bersifat eksploitasi daripada model pembangunan yang mendukung. Akibatnya, kendali Tiongkok atas arus kas negara debitur menjadikan “bantuan” itu sebagai mekanisme penegakan dan penagihan terhadap negara-negara paling rentan.

BACA JUGA : 12 Tahun Data Membuktikan Proyek  Belt and Road Initiative Tiongkok Adalah Perangkap Utang

BACA JUGA : Perangkap Belt and Road: Utang Tinggi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Butuh 40 Tahun untuk Balik Modal

Biaya Nyata dari Pinjaman Tiongkok

Bagi banyak negara tersebut, bebannya sangat berat. Beberapa negara membayar Tiongkok hingga seperempat dari total anggaran pembayaran utang mereka, bahkan lebih tinggi daripada pembayaran kepada lembaga multilateral atau kreditor swasta. 

Dalam perspektif sejarah, selama 50 tahun terakhir, belum pernah ada kreditor bilateral yang memiliki pengaruh sebesar itu atas keuangan begitu banyak negara.

Dengan syarat sekeras itu, Beijing secara efektif memegang kendali atas aset negara-negara tersebut. Seiring meningkatnya pembayaran kepada Tiongkok, banyak negara terpaksa melakukan pengorbanan berat: memangkas anggaran kesehatan, pendidikan, dan program iklim, bahkan menaikkan pajak untuk menanggung beban.

Hal ini melemahkan momentum pembangunan dan memperburuk kerentanan fiskal.

Menguasai Sumber Daya dari Negara Miskin

Fokus Tiongkok pada negara-negara berkembang yang kaya sumber daya tentu bukan kebetulan. Negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Brasil, yang ekspornya sangat bergantung pada siklus perdagangan global, memiliki utang besar kepada Tiongkok. Negara lain yang merupakan tetangga atau mitra strategis—seperti Pakistan, Mongolia, dan Kazakhstan—terus menerima investasi dan pinjaman terarah dari Tiongkok, meskipun pinjaman secara umum menurun.

Negara-negara kecil dan miskin yang banyak berutang pada pertengahan 2010-an, ketika kredit Tiongkok masih mudah diperoleh, kini praktis menjadi tawanan utang Beijing—terutama ketika bantuan dan dukungan perdagangan dari Barat ikut menurun.

BACA JUGA : Maju Mundur Mega Proyek Kereta Api Cepat, Jebakan Utang Tiongkok Semakin Terlihat

Mundurnya Bantuan Barat dan Dunia yang Tak Seimbang

Masalah ini diperparah dengan perubahan kebijakan banyak negara Barat yang kini lebih berfokus ke dalam negeri, mengurangi bantuan luar negeri, atau mengalihkan prioritas ke sektor pertahanan. Pergeseran tersebut membuat semakin sedikit pemberi pinjaman alternatif yang menawarkan syarat lunak. Akibatnya, meski ada perlawanan, negara-negara debitur tetap terpaksa menerima syarat yang sangat menguntungkan Tiongkok.

Menurut Lowy Institute, dampak geopolitiknya adalah melemahnya kemampuan Barat untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok—membiarkan Beijing mengisi kekosongan tersebut.
Jika tren ini berlanjut, dunia bisa terjebak dalam situasi di mana banyak negara miskin secara permanen berada dalam orbit keuangan satu kekuatan besar.

Bayangkan jika BRICS atau blok keuangan yang dipimpin rezim Tiongkok perlahan menggeser perdagangan dan penyelesaian utang global ke dalam mata uang yuan, maka negara-negara lemah tak akan punya pilihan lain selain berutang atau bergantung pada Tiongkok.

Bagi negara-negara itu, Beijing akan menjadi semacam tuan feodal de facto, yang mengikis kekuatan tawar dan kedaulatan mereka.

Ke depan, upaya negara-negara itu untuk mencari keringanan atau restrukturisasi utang dari Tiongkok akan lebih menyerupai permohonan belas kasihan kepada penagih utang, bukan diplomasi sejajar—sebuah skenario yang kecil kemungkinan terjadi ketika ekonomi Tiongkok sendiri sedang lesu.

Dalam konteks global, dengan rezim Tiongkok mendominasi pemberian pinjaman dan mata uang, prospek masa depan pun tampak suram.

James Gorrie adalah penulis buku tahun 2013 berjudul “The China Crisis” dan membahas isu-isu terkini serta topik seputar Tiongkok di podcast YouTube-nya, The Banana Republican.