Jepang melakukan re-armament secepat mungkin, menandai perubahan terbesar dalam postur keamanannya sejak 1945
Oleh James Gorrie
Bagi Tokyo, militer Tiongkok yang berkembang pesat merupakan ancaman nyata dan langsung, bukan ancaman jauh di masa depan.
Tiongkok telah memperluas kemampuan militernya dengan cepat, mulai dari kapal perang, rudal anti-kapal, pesawat tempur, hingga kendaraan pengangkut pasukan, disertai unjuk kekuatan yang mengikutinya, terutama terkait Taiwan.
Ancaman Langsung Menurut Jepang
Perencana pertahanan Jepang menilai rezim komunis Tiongkok sebagai ancaman langsung. Seorang perencana pemerintah memperingatkan bahwa jangkauan Beijing yang semakin luas bisa menciptakan skenario di mana Tiongkok mencoba merebut pulau-pulau Jepang yang dekat Taiwan. Tak mengherankan, Korea Utara dengan rudal nuklir hipersoniknya juga dianggap sebagai ancaman serius oleh Tokyo.
Sebagai tanggapan, postur pertahanan baru Jepang, sebagaimana dijelaskan dalam white paper Defense of Japan 2025, mencakup peningkatan belanja militer, reorganisasi ekonomi dan struktur komando, serta persiapan rencana darurat yang bisa meluas hingga mempertahankan Taiwan jika terjadi konflik.
Rencana ini juga memperluas prioritas pengadaan, termasuk rudal jarak jauh, sistem penolakan di laut dan udara, serta investasi untuk memperkuat logistik dan stok persenjataan—perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan biaya operasi Tiongkok di Laut Cina Timur atau sekitar Taiwan.
Era pasca perang Jepang yang mengandalkan pasisfisme dan perlindungan Amerika Serikat telah berakhir.
Jepang Mempercepat Belanja Pertahanan
White paper Kementerian Pertahanan Jepang 2025 menyebut bahwa Tiongkok “dengan cepat meningkatkan pengeluaran pertahanan nasionalnya, sehingga secara luas dan cepat memperkuat kemampuan militernya.”
Tokyo menilai angkatan laut Tiongkok sebagai proyeksi kekuatan dan pengaruh Partai Komunis Tiongkok (PKT) di kawasan, yang didukung oleh rudal baru, kapasitas pembangunan kapal, kapal induk, dan sistem amfibi yang mampu menjangkau lebih jauh dari first island chain.
Reaksi Beijing terhadap pembaruan militer Jepang menegaskan pergeseran dinamika kekuatan di Asia Timur.
Media negara Tiongkok, Xinhua, melaporkan bahwa menurut juru bicara pertahanan Tiongkok:“Peningkatan cepat militer Jepang, termasuk pengembangan senjata ofensif dan peralatan, menimbulkan kewaspadaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat dunia.”
Namun, pembangunan militer Jepang dipicu oleh militerisasi agresif dan kebijakan ekspansif rezim Tiongkok di kawasan dan sekitarnya.
Dalam dekade terakhir, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok tumbuh dengan cepat. Analisis menunjukkan saat ini mereka mengoperasikan lebih dari 370 kapal permukaan dan kapal selam—jumlah yang melebihi armada AS dari sisi jumlah lambung kapal, dengan kemungkinan mencapai paritas menengah hingga jangka panjang dalam bidang utama kekuatan laut.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Tiongkok menggambarkan militer yang kuat sebagai stabilisasi dan “kekuatan untuk perdamaian,” tetapi memperingatkan terhadap campur tangan eksternal di Taiwan.
Pernyataan ini menekankan mengapa Tokyo menyatakan perlu memiliki kesiapan menghadapi berbagai skenario darurat. Pemimpin Jepang baru, Sanae Takaichi, melihat situasi dengan jelas dan menegaskan:
“Jepang harus mengambil inisiatif untuk memperkuat kemampuan pertahanannya secara fundamental.”
Selain itu, Takaichi mempercepat target belanja pertahanan sebesar 2 persen dari PDB lebih cepat dari jadwal semula, dari target 2027 menjadi Maret 2026.
Ia juga memahami bahwa pergeseran strategis kawasan didorong oleh kebangkitan militer Tiongkok dan tekad Tokyo untuk melindungi pulau, pusat populasi, dan bila perlu, keamanan Taiwan. Jepang menilai keamanan negaranya terkait dengan Taiwan karena wilayah dan pusat populasinya rentan terhadap tekanan atau operasi cepat Tiongkok.
Karena itu, kehadiran kapal perang dan pesawat Tiongkok di dekat pulau-pulau barat daya Jepang dan Selat Taiwan menjadi sinyal peringatan yang jelas bagi perencana pertahanan Jepang.
Jendela Pencegahan Semakin Menyempit
Namun, waktu bagi Jepang untuk menguatkan militer guna mencegah ambisi dominasi regional PKT semakin menipis. Risiko yang dulu terasa jauh kini tampak nyata di cakrawala, terlihat dari profil armada Tiongkok. White paper 2025 Tokyo menyatakan bahwa aktivitas Tiongkok yang meluas dari pantai barat daya hingga Pasifik “merupakan tantangan strategis terbesar yang dihadapi Jepang.”
Secara strategis, remiliterisasi Jepang merupakan pengakuan bahwa pengaturan keamanan yang dipimpin AS sejak akhir Perang Dunia II—ketika Angkatan Laut AS tak tertandingi—tidak lagi cukup. Kedua negara menyadari perlunya tingkat keterlibatan dan koordinasi baru. Di era pemerintahan Trump, AS bekerja sama dengan Jepang untuk mereorganisasi jejak komando dan memperdalam koordinasi dengan Tokyo.
Fokus Jepang pada serangan jarak jauh, logistik yang diperkuat, pertahanan pulau, dan integrasi aliansi mencerminkan pola pikir baru: pencegahan yang dibangun dari kemampuan dan kredibilitas, seiring wilayah Indo-Pasifik memasuki era baru kompetisi strategis.
Apakah langkah ini akan berhasil mencegah Beijing atau justru memicu persaingan yang lebih sengit masih harus dilihat.
James Gorrie adalah penulis buku The China Crisis (2013) dan membahas isu Tiongkok serta peristiwa terkini melalui podcast YouTube-nya, The Banana Republican.
