EtIndonesia. Debat terakhir dalam sidang pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada Selasa (25 Februari) berlangsung selama delapan jam sebelum akhirnya ditutup. Dalam pernyataannya, Yoon menegaskan bahwa komunisme dengan sistem “satu partai diktator” berbasis materialisme dan totalitarianisme telah menyusup ke Korea Selatan melalui berbagai cara, dan hal ini harus dicegah.
Sidang Pemakzulan Yoon Suk-yeol Ditutup
Pada pukul 20:06 waktu Seoul, perwakilan parlemen dan pihak Yoon Suk-yeol menyampaikan pernyataan akhir mereka. Perwakilan parlemen berbicara selama 40 menit, sedangkan pihak Yoon memberikan pernyataan selama sekitar 1 jam 10 menit.
Pada pukul 22:14, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi mengumumkan berakhirnya perdebatan dalam sidang pemakzulan. Dengan ini, seluruh proses debat hukum terkait pemakzulan telah diselesaikan.
Yoon: Darurat Militer untuk Menyelamatkan Negara dari Krisis
Dalam pernyataan terakhirnya, Yoon mengklarifikasi bahwa darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember tahun lalu berbeda dengan darurat militer sebelumnya. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah tindakan represif terhadap rakyat dengan kekuatan militer, melainkan sebuah seruan darurat kepada seluruh rakyat Korea.
Menurutnya, Korea Selatan berada dalam krisis besar yang mengancam kehancuran negara, sehingga rakyat harus menyadari bahaya yang sedang terjadi dan bekerja sama untuk mengatasinya. Tujuan utama dari darurat militer ini adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat.
Ancaman dari Kekuatan Eksternal dan Komunisme
Yoon juga menegaskan bahwa kekuatan eksternal seperti Korea Utara dan kelompok anti-nasional dalam negeri telah menggunakan berita palsu dan manipulasi opini publik untuk mengancam keamanan nasional Korea Selatan.
Demi kepentingan negara dan rakyat, Yoon mengatakan ia siap berdialog dengan berbagai kekuatan politik, baik dari kelompok kiri maupun kanan. Namun, ia menekankan bahwa komunisme harus dicegah dengan segala cara.
“Komunisme adalah sistem satu partai diktator berbasis materialisme totaliter. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyusup ke Korea Selatan. Kita tidak boleh berkompromi dengan mereka dan harus mencegah pengaruh mereka terhadap sistem politik Korea, demi mempertahankan demokrasi dan kebebasan kita,” ujarnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Ditunda
Pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan belum menetapkan tanggal pengumuman keputusan pemakzulan. Mereka hanya menyatakan bahwa putusan akan diumumkan setelah pembahasan lebih lanjut. (Hui)
Laporan oleh wartawan NTD Kim Yeon dan Rong Yu dari Korea Selatan
 berlangsung selama delapan jam sebelum akhirnya ditutup. Dalam pernyataannya, Yoon menegaskan bahwa komunisme dengan sistem "satu partai diktator" berbasis materialisme dan totalitarianisme telah menyusup ke Korea Selatan melalui berbagai cara, dan hal ini harus dicegah.){kind=link}