EtIndonesia. Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025) memutuskan menghentikan sementara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya. Hal demikian sehubungan dengan bocornya rekaman pembicaraan yang memicu kontroversi terkait sengketa diplomatik Thailand-Kamboja. Pengadilan juga akan menyelidiki tindakannya dalam konflik tersebut.
Menurut rekaman yang bocor, Paetongtarn berbicara melalui telepon dengan mantan perdana menteri otoriter Kamboja, Hun Sen, dan menyebutnya sebagai “Paman.” Ia juga menyebut seorang komandan militer Thailand sebagai “pihak lawan,” yang memicu kecaman publik.
Politisi dari kubu konservatif Thailand menuduh Paetongtarn bersikap tunduk pada Kamboja, melemahkan militer Thailand, dan melanggar norma konstitusi yang berlaku untuk menteri kabinet. Mereka mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa Paetongtarn bertindak tidak bermoral dalam menangani sengketa perbatasan dengan Kamboja.
Dalam pernyataan resminya hari ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Dengan suara mayoritas 7 banding 2, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menangguhkan tugas perdana menteri yang dijabat oleh terdakwa mulai 1 Juli, sampai putusan akhir ditetapkan.”
Sengketa wilayah yang telah lama terjadi antara Thailand dan Kamboja memanas pada Mei tahun ini, yang berujung pada konflik lintas batas dan menewaskan seorang tentara Kamboja. Ketegangan meningkat terus-menerus meskipun pejabat pemerintah Thailand mencoba meredakannya.
Pihak militer Thailand tetap bersikap keras, dan dalam perundingan perbatasan yang digelar pada 14–15 Juni, kedua negara gagal mencapai kesepakatan. Ketegangan pun tetap membeku.
Pada 15 Juni, rekaman percakapan antara Hun Sen dan Paetongtarn bocor ke internet, dan memicu kemarahan publik. Paetongtarn kini menghadapi tekanan politik dalam negeri yang sangat besar.
Partai oposisi terbesar di DPR Thailand, People’s Party, menyerukan pembubaran parlemen dan pemilu ulang. Sementara itu, Bhumjaithai Party (partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan) menyatakan keluar dari pemerintahan. Delapan menteri kabinet dari partai tersebut telah mengundurkan diri.
Amarah rakyat semakin meluas. Pada 28 Juni, lebih dari 10.000 orang turun ke jalan dalam unjuk rasa yang dipimpin oleh mantan pemimpin “Kaos Merah,” Jatuporn Promphan, melalui organisasi United Power of the Land to Protect Sovereignty, yang juga didukung oleh kelompok pro-kerajaan “Kaos Kuning.” Mereka menuntut Paetongtarn mengundurkan diri.
Untuk mengisi kekosongan jabatan menteri setelah keluarnya Bhumjaithai Party dari koalisi, Paetongtarn mengajukan daftar kabinet baru kepada Raja Thailand, Raja Vajiralongkorn, pada 28 Juni. Daftar itu berisi 12 nama menteri dan wakil menteri baru. Jika disetujui oleh Raja, kabinet baru dapat segera dilantik.
Paetongtarn juga tidak memilih untuk mundur. Ia bahkan menunjuk dirinya sendiri sebagai Menteri Kebudayaan dalam kabinet baru, langkah strategis agar ia masih bisa menghadiri rapat kabinet apabila posisinya sebagai perdana menteri dihentikan sementara oleh Mahkamah Konstitusi.
Kini, setelah benar-benar diberhentikan sementara, Paetongtarn juga mungkin akan menghadapi mosi tidak percaya di parlemen yang kemungkinan akan diluncurkan oleh Bhumjaithai Party pada saat sidang parlemen kembali dibuka pada 3 Juli. (Hui/asr)
Sumber : NTDTV.com
 memutuskan untuk menghentikan sementara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya. Hal demikian sehubungan dengan bocornya rekaman pembicaraan yang memicu kontroversi terkait sengketa diplomatik Thailand-Kamboja. Pengadilan juga akan menyelidiki tindakannya dalam konflik tersebut.){kind=link}