EtIndonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat meningkatkan penindakan terhadap “kawasan penipuan telekomunikasi” di Kamboja, yang telah menghancurkan jaringan kejahatan siber di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, militer Myanmar terus membombardir markas besar kelompok penipuan daring — “Kawasan KK” (KK Park). Ribuan warga Tiongkok dan warga asing lainnya di dalam kawasan itu panik melarikan diri, dan situasinya digambarkan seperti zona perang.
Pengamat menilai bahwa militer Myanmar mungkin melakukan aksi ini untuk merespons tekanan dan perhatian AS terhadap masalah penipuan daring, namun juga tidak menutup kemungkinan bertujuan menghancurkan barang bukti.
Menurut laporan media asing, sejak 24 Oktober, serangkaian ledakan terus terdengar di sepanjang perbatasan Thailand–Myanmar, di mana militer Myanmar bersumpah akan menghancurkan seluruh kawasan tersebut.
Pada 25 Oktober malam, pasukan Myanmar kembali mengebom sebuah gedung di dalam kawasan KK menjelang kunjungan pejabat tinggi pemerintah yang direncanakan akan melakukan inspeksi ke wilayah itu.
Kawasan KK terletak di pinggiran Myawaddy, kota perdagangan penting di perbatasan Myanmar–Thailand. Kawasan ini dikenal sebagai pusat besar kejahatan siber dan perdagangan manusia.
Pejabat Thailand mengungkapkan bahwa lebih dari 2.000 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan melarikan diri dari kawasan KK, menciptakan pemandangan seperti gelombang pengungsi di masa perang. Sebagian besar dari mereka adalah warga Tiongkok dan India.
“Orang-orang di dalam kawasan itu tercerai-berai setelah serangan bom. Dalam waktu singkat mereka mungkin akan mencari basis baru. Kelompok penipuan ini mungkin belum sepenuhnya hancur, tetapi setidaknya langkah ini membuat tekanan internasional terhadap pemerintah Myanmar — terutama dari AS dan ASEAN — sedikit berkurang,” ujar Shen Ming-shih dari Institut Penelitian Keamanan Pertahanan Taiwan.
Waktu serangan tersebut bertepatan dengan kunjungan Perwakilan Dagang AS di Malaysia dan tur Presiden Donald Trump di Asia Tenggara untuk menghadiri KTT ASEAN.
“AS dan Tiongkok kemungkinan juga membahas kerja sama dalam pemberantasan kejahatan lintas negara — terutama penipuan telekomunikasi dan pencucian uang. Dalam hal ini, langkah militer Myanmar bisa dianggap sebagai bentuk tanggapan terhadap perhatian kedua negara. Namun saya kira, ada juga kemungkinan tindakan ini dilakukan untuk menghancurkan barang bukti,” kata mantan pengacara Beijing, Lai Jianping.
Sebelum pengeboman kawasan KK, Departemen Kehakiman AS telah menuntut Chen Zhi, bos dari Prince Group (Taizi Group) di Kamboja, atas dugaan memimpin jaringan kejahatan internasional yang terlibat perdagangan manusia, kerja paksa, dan penipuan kripto. Pemerintah AS juga menyita aset Bitcoin senilai sekitar 15 miliar dolar AS yang dikuasainya.
Dibandingkan dengan kawasan penipuan di bawah kendali Chen Zhi di Kamboja, kawasan KK di Myanmar jauh lebih terkenal dengan reputasi buruknya.
“Pemerintah militer Myanmar sudah merasakan tekanan dari Amerika Serikat, jadi mereka tentu harus mengambil tindakan dengan mengebom fasilitas-fasilitas itu. Namun tindakan itu juga memunculkan kecurigaan — apakah mereka ingin menghancurkan bukti yang bisa mengaitkan kawasan penipuan tersebut dengan militer Myanmar atau Partai Komunis Tiongkok,” tambah Shen Ming-shih.
Sebelumnya, sejumlah laporan media telah mengungkap bahwa PKT merupakan dalang utama sekaligus pihak yang turut berperan di balik berdirinya kawasan penipuan di Myanmar dan Kamboja.
Laporan oleh wartawan NTD Li Yun dan Qiu Yue
. Ribuan warga Tiongkok dan warga asing lainnya di dalam kawasan itu panik melarikan diri, dan situasinya digambarkan seperti zona perang.){kind=link}