Jejak 102 Ribu Pekerja Asing Tiongkok: Ketika Nilai Tambah Smelter Morowali Hanya 10 Persen

EtIndonesia.com – Lonjakan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok melonjak enam kali lipat dalam satu dekade, menjadikan mereka 76% dari total TKA di Indonesia. Fenomena ini, yang berpusat pada proyek-proyek smelter seperti di Morowali, disinyalir menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan memicu defisit lapangan kerja domestik. 

Isu mengenai keberadaan bandara yang beroperasi tanpa pengawasan negara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih dalam: derasnya arus investasi Tiongkok yang diiringi oleh tenaga kerja asing, menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan pasar kerja domestik.

Ekonom Gede Sandra membeberkan data mengejutkan mengenai pertumbuhan TKA selama era pemerintahan Joko Widodo. Pada awal pemerintahan 2014, jumlah total TKA di Indonesia adalah 68.000, di mana TKA asal Tiongkok berjumlah 16.000 orang.

 “10 tahun kemudian 2024, jumlah tenaga kerja yang asing yang total tadi dari 68.000 awal tadi meningkat dua kali lipat menjadi 134.000,” ujar Gede Sandra. Namun, lonjakan TKA asal Tiongkok jauh lebih drastis. Dari 16.000 di tahun 2014, jumlahnya melonjak enam kali lipat menjadi 102.000 orang pada tahun 2024.

Peningkatan persentase ini mengubah peta dominasi TKA di Indonesia. “TKA Tiongkoknya dibanding yang totalnya [di 2014] 23% doang… begitu di 2024 ya 76%,” tegas Gede Sandra.
 

Nilai Tambah yang Hilang

Kehadiran TKA yang membanjiri Indonesia ini adalah konsekuensi dari investasi yang masuk, khususnya melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok. Di Indonesia, sektor yang paling besar menyerap TKA ini adalah smelter (seperti di Morowali), sektor energi, konstruksi, dan manufaktur.

Namun, investasi besar ini tidak serta-merta menguntungkan Indonesia secara keseluruhan. Gede Sandra mengutip mendiang ekonom Faisal Basri mengenai pembagian nilai tambah dari investasi smelter.

“Sebenarnya dari total investasi Tiongkok misalkan smelter dia bilang ini sedemikian rupa nilai tambahnya itu dari 100% yang kembali ke kita itu cuma 10%,” ungkap Gede Sandra. Sisanya, 90%, dikembalikan lagi ke Tiongkok, baik untuk modal, tenaga kerja, maupun dampak dari kebijakan seperti tax holiday (libur pajak).
       

Selain pembagian nilai tambah yang timpang, Indonesia juga menanggung kerugian dalam neraca perdagangan. Meskipun banyak investasi Tiongkok masuk, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan Amerika dan India, tetapi defisit yang sangat besar hanya dengan Tiongkok.

 “Mereka yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari perdagangan kira-kira gitu loh he nilainya lebih banyak diserap di sana gitu loh,” kritik Gede Sandra.
       

Kuota yang Tak Terbatas dan Krisis Pekerja Lokal

Kurangnya daya tawar dalam negosiasi di rezim sebelumnya menjadi pangkal masalah. Indonesia tidak pernah mengatur persentase maksimal TKA yang diperbolehkan masuk.

“Hanya masalahnya dalam sistem kita itu kita tidak pernah mengatur berapa persentase maksimal seharusnya kalau modal Tiongkok masuk ke sini h minimal 10 sampai 20% ya,” jelas Gede Sandra, menggarisbawahi perlunya kuota.

Akibat dari membanjirnya TKA, lapangan kerja bagi pekerja lokal semakin sempit. Data menunjukkan bahwa pada Maret 2025, diperkirakan akan ada 185.000 orang yang benar-benar jobless karena lapangan kerja yang diciptakan tidak sebanding dengan pertambahan angkatan kerja dan gelombang PHK.

“Jumlah 180.000 tadi tidak berbeda jauh dengan jumlah TKA asal Tiongkok itu ya kan tadi 102.000 kan ini 185.000 gitu kan,” kata Gede Sandra, menyoroti bahwa seandainya kuota direnegosiasi, setidaknya ada space 50.000 lowongan yang bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia.

Meski TKA yang masuk didominasi oleh profesional seperti insinyur atau teknisi, seringkali terlihat di media sosial bahwa ada pekerjaan “level-level harusnya bisa banget dikerjakan oleh tenaga kerja yang rendahan” namun masih dikerjakan oleh TKA asal Tiongkok.

Harapan pada Kekuatan Tawar Baru

Negosiasi yang kurang canggih oleh pejabat sebelumnya dan pemberian “kemudahan-kemudahan” (termasuk kelonggaran syarat bahasa) dianggap membuat Indonesia kehilangan kendali.

Namun, di bawah kepemimpinan baru, ada optimisme mengenai perbaikan daya tawar. “Posisi tawar Pak Prabowo lebih baik lebih kuat dibanding eranya Pak Jokowi kuat betul,” ujar Gede Sandra.

Prabowo, yang dipandang berhasil memainkan kartu geopolitiknya dengan baik dan sangat dihargai oleh kelompok BRICS, diharapkan mampu membenahi perjanjian-perjanjian ini, termasuk dengan menetapkan kuota TKA maksimal 10-20% untuk sektor tertentu.

 “Kita harus tetap punya aturan yang tegas ya kita punya aturan tegas yang berpihak kepada kepentingan nasional kira-kira gitulah,” tutupnya, mendesak agar persoalan kuota TKA Tiongkok ini segera diangkat ke meja negosiasi.

Kasus TKA Tiongkok dan investasi di sektor smelter ibarat skema dagang yang hanya menguntungkan satu pihak: Indonesia memberikan rumah dan bahan baku (sumber daya alam), namun sewa (nilai tambah) dan sebagian besar pelayan (tenaga kerja) dibawa langsung dari luar, sehingga penduduk asli (pekerja lokal) hanya mendapatkan bagian sisa 10% dari keuntungan, sementara pasar domestik (lapangan kerja) semakin tertekan.(wj)