oleh Xia Luoshan
Amerika Serikat sedang menggeser fokus pertahanannya dari kawasan Indo-Pasifik yang luas ke Rantai Pulau Pertama untuk mengatasi tantangan keamanan di Pasifik bagian barat yang semakin meningkat. Munculnya “Quad baru” yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Filipina, sadang mengubah lanskap keamanan Rantai Pulau Pertama.
Komando Indo-Pasifik Berganti Nama dan Mekanisme Keamanan Quad Baru
Pada 16 Juni 2026, Pentagon secara resmi mengumumkan bahwa nama Komando Indo-Pasifik dikembalikan ke Komando Pasifik Amerika Serikat (USPACOM), nama semula saat didirikan pada tahun 1947.
Bersamaan dengan penggantian nama tersebut, AS menurunkan status Quad (India, Jepang, dan Australia) dari dialog tingkat kepemimpinan menjadi dialog tingkat menteri, menggantinya dengan Quad baru yang terdiri dari AS, Jepang, Australia, dan Filipina sebagai inti dari sistem pertahanan di Pasifik Barat.
Meskipun tanggung jawab Komando Pasifik tidak mengalami perubahan, tetapi para pejabat AS menyebutnya sebagai kembalian yang bersejarah. Menteri Perang AS Pete Hegseth, dalam pidatonya di Dialog Shangri-La, Singapura bulan Juni lalu, menggunakan istilah “Pasifik”, bukan lagi “Indo-Pasifik” pada seluruh isi pidatonya. Hal ini sampai batas tertentu, menegaskan tentang rencana AS memperkuat pertahanan Rantai Pulau Pertama dalam dokumen “Strategi Keamanan Nasional (NSS)” yang dirilis pada bulan November 2025.
Strategi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “membangun militer yang mampu mencegah agresi di mana pun di dalam Rantai Pulau Pertama” untuk “mencegah musuh dan melindungi Rantai Pulau Pertama.” Ini bukan lagi strategi yang bertujuan untuk membangun kelompok sekutu AS seluas mungkin dan terlibat dalam kerja sama multilateral seperti Quad dan kerangka ekonomi Indo-Pasifik era Joe Biden, melainkan, ini adalah strategi deterensi yang jelas dan terarah, yang konsentrasinya dialihkan dari wilayah Indo-Pasifik yang luas ke wilayah inti Pasifik Barat, di mana India dan sebagian wilayah Asia Tenggara tidak termasuk dalam wilayah inti ini.
Filipina Menggantikan India sebagai Pemain Baru dalam Aliansi Quad
Kebijakan non-blok India yang sudah lama bertahan telah mempersulitnya untuk mengerahkan kemampuan operasional gabungan yang substansial di Pasifik Barat. Sebaliknya, Pentagon memfokuskan sumber dayanya pada sekutu dengan keunggulan geografis dan tingkat sinergi yang tinggi. Keempat negara yang berpartisipasi dalam mekanisme keamanan multilateral baru ini telah menandatangani perjanjian aliansi militer formal atau perjanjian pertahanan bilateral dengan Amerika Serikat.
Aliansi militer berbasis perjanjian yang sangat terintegrasi ini memungkinkan militer AS untuk melakukan penempatan pasukan, dukungan logistik, dan pelatihan bersama tanpa hambatan di wilayah sekutu-sekutu tersebut. Yang paling penting, Filipina telah menggantikan India sebagai pemain baru dalam aliansi Quad.
Filipina yang terletak di pusat selatan Rantai Pulau Pertama, secara langsung mengendalikan Selat Bashi dan jalur pelayaran laut dalam utama di Laut Tiongkok Selatan. Posisi Manila yang meningkat dalam strategi keamanan Washington menandakan pergeseran fokus strategis Pasifik AS menuju Rantai Pulau Pertama. Tokyo dan Manila bukan lagi sekadar mitra dalam visi abstrak “kebebasan dan keterbukaan,” tetapi lebih merupakan pangkalan untuk pasukan deterensi pimpinan AS yang berada di garis depan.
Penempatan Militer di Rantai Pulau Pertama
Sejalan dengan langkah strategis ini adalah percepatan proses militerisasi Rantai Pulau Pertama, yang dimulai pada awal masa jabatan kedua Presiden Trump.
Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Darat AS telah menempatkan sistem peluncur rudal jarak menengah Typhon di Filipina, dan telah berulang kali mengerahkannya ke prefektur Yamaguchi dan Kagoshima di Jepang untuk ikut dalam latihan militer bersama. Sistem tersebut telah terbukti memiliki kemampuan mobilitas yang cepat. Lebih lanjut, militer AS telah mengerahkan Sistem Pencegatan Kapal Ekspedisi Angkatan Laut/Marinir (NMESIS) di Okinawa, Kepulauan Batanes, dan Luzon. Penempatan sistem-sistem ini secara berturut-turut memberikan kemampuan serangan presisi jarak jauh berbasis darat kepada militer AS dan sekutu regionalnya.
Sistem Typhon menggunakan sistem peluncuran vertikal standar Mk 41, yang mampu meluncurkan rudal supersonik SM-6 dan rudal jelajah jarak jauh Tomahawk. Radius daya tembaknya sepenuhnya mencakup sebagian besar instalasi militer utama dan potensi konsentrasi angkatan darat, laut, dan udara di Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan daerah pesisir daratan Tiongkok. Penempatan Typhon ini berhasil mengisi kekosongan kemampuan serangan jarak menengah berbasis darat AS ke Pasifik Barat sejak Perang Dingin.
Selain sistem rudal berbasis darat, pesawat tempur siluman F-35 menjadi kekuatan inti untuk operasi pengendalian udara dan laut di Rantai Pulau Pertama.
Pesawat F-35A dari angkatan udara Jepang, Korea Selatan, dan Australia, bersama dengan F-35C dan F-35B yang dibawa oleh kapal induk Armada Ketujuh dan kapal serbu amfibi yang ditempatkan di Jepang, menjadikan jumlah total pesawat tempur F-35 di Pasifik Barat mungkin melebihi 300 unit. Pesawat tempur ini, yang dilengkapi dengan kemampuan siluman dan teknologi fusi sensor yang canggih, dapat menembus jaringan pertahanan udara musuh di lingkungan berisiko tinggi untuk melakukan misi pengintaian, superioritas udara, dan serangan presisi. Pesawat ini juga berbagi informasi target dengan pasukan gabungan, menjadi simpul penting dalam operasi gabungan di sepanjang Rantai Pulau Pertama.
Sementara itu, Angkatan Laut AS sedang berupaya mengurangi ketergantungannya pada kelompok serang kapal induk dan membangun kekuatan serang maritim yang lebih tangguh, tersebar, dan mematikan. Kapal perusak kelas Arleigh Burke yang dilengkapi dengan radar AN/SPY-6 canggih, dan kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Virginia, telah menjadi bagian penting dari penempatan militer AS di garis depan, melakukan misi patroli, anti-kapal selam, anti-kapal, dan pengawasan intelijen di perairan sekitar Rantai Pulau Pertama dan selat-selat utama.
Pentagon sedang menyesuaikan anggaran pengeluaran untuk mendukung penempatan garis depan di Pasifik. Melalui Inisiatif Deterensi Pasifik, Pentagon meningkatkan fasilitas perlindungan pangkalan militer AS di Jepang dan Filipina, memperluas Sistem Pertahanan Udara Terpadu Guam, dan mempercepat pengadaan Rudal Anti-Kapal Jarak Jauh (LRASM) dan Rudal Gabungan Udara-ke-Permukaan Jarak Jauh (JASSM-ER). Tujuan anggaran ini adalah untuk membangun daya tembak yang luar biasa dan jaringan dukungan logistik untuk memastikan kelangsungan hidup dan kemampuan serangan dari militer AS di Rantai Pulau Pertama.
Pada saat yang sama, AS juga mendorong pembagian tanggung jawab pertahanan. Washington menuntut agar Tokyo dan Manila memikul lebih banyak kewajiban pertahanan dan pengeluaran keuangan. Jepang telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya menjadi 2% dari PDB-nya dan secara aktif mengembangkan kemampuan serangan balik, termasuk rudal jelajah Tomahawk.
Pasukan Bela Diri Jepang telah mulai mengerahkan rudal anti-kapal berbasis darat Tipe 12 di Amami Oshima, Pulau Miyako, dan Pulau Ishigaki. Filipina, dengan memperluas Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA), memungkinkan militer AS untuk menggunakan lebih banyak pangkalan militer utama di dekat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan.
Taiwan Tetap Menjadi Inti dari Strategi Pasifik
Posisi Taiwan dalam penyesuaian strategis ini sedang didefinisikan dengan hati-hati. Washington telah mengurangi frekuensi penyebutan Taiwan dalam pernyataan publik resminya, tampaknya sengaja menciptakan ambiguitas strategis. Namun, dilihat dari penempatan operasional aktual militer AS, Taiwan menempati posisi inti yang sangat penting. Militer AS memperkuat penempatan militernya di kedua ujung Rantai Pulau Pertama. Kehadiran historis pasukan penyerang ini jelas menunjukkan bahwa PKT sedang berupaya mengubah aturan di kawasan tersebut.
Meskipun Taiwan saat ini tidak memiliki aliansi militer yang mengikat secara hukum dengan Amerika Serikat dan sekutu regionalnya, peralatan militernya mencakup banyak sistem senjata yang dibeli dari AS, yang memiliki koneksi inheren dengan peralatan militer AS, seperti format data dan berbagi intelijen. Membangun koneksi antara sistem-sistem ini seharusnya tidak menimbulkan hambatan teknis yang signifikan saat diperlukan.
Situs rudal jarak jauh dan jaringan pengawasan radar militer AS di Luzon dan Kepulauan Ryukyu secara efektif menghubungkan Selat Taiwan dengan Pasifik Barat. Meskipun skala kekuatan tembak saat ini mungkin terbatas, kehadirannya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sangat penting. Setiap potensi petualangan militer di Selat Taiwan akan menghadapi risiko terkena tembakan silang yang tersebar di Rantai Pulau Pertama.
Perubahan nama dari Komando Indo-Pasifik kembali menjadi Komando Pasifik Amerika Serikat (USPACOM), selain selaras dengan realitas strategis, tetapi juga membantu Pentagon mengamankan lebih banyak anggaran untuk memperkuat pertahanan Pasifiknya, memungkinkan militer AS untuk memusatkan lebih banyak sumber dayanya terhadap Rantai Pulau Pertama, mengendalikan selat, pulau, dan titik-titik strategis maritim utama, ketimbang kemampuannya terpencar di seluruh wilayah Indo-Pasifik.
