Oleh: Epoch Times Indonesia
Di balik gemerlap layar gawai dan derasnya arus informasi di media sosial Tiongkok, sebuah tindakan kecil yang dianggap sebagai “aksi patriotik” oleh pelakunya justru berujung pada penyesalan panjang.
Seorang mahasiswa asal Guangdong kini harus menelan pil pahit setelah mimpinya untuk menginjakkan kaki di Taiwan pupus selamanya. Kasus ini bukan sekadar insiden administratif, melainkan jendela untuk melihat fenomena psikologi sosial yang lebih dalam: perpecahan antara retorika mulut yang patuh pada propaganda dan tubuh yang merindukan realitas dunia luar.
“Upacara Penaklukan” Kecil yang Berujung Boomerang
Peristiwa ini bermula ketika mahasiswa tersebut mendapatkan izin masuk (entry permit) resmi dari otoritas Taiwan yang dijadwalkan untuk keberangkatan 12 Juli lalu. Alih-alih menyimpannya sebagai dokumen perjalanan, ia justru menggunakan perangkat lunak untuk menutupi nama politik “Republik Tiongkok” pada dokumen tersebut dengan gambar bendera bintang lima (bendera Tiongkok) dan membubuhkan tulisan “Taiwan, Tiongkok”.
Foto tersebut kemudian ia unggah ke platform media sosial Xiaohongshu sebagai bentuk pamer nasionalisme. Namun, aksi ini segera memicu laporan dari warganet kepada pihak berwenang di Taiwan. Departemen Imigrasi Taiwan melalui Satgas Kota Taoyuan segera bertindak tegas dengan mencabut izin tersebut dan memberikan sanksi larangan masuk secara permanen bagi pria tersebut.
Menanggapi fenomena ini, pengamat politik dalam kanal YouTube Jiang Feng Shishi mencatat adanya ironi yang mendalam. Mahasiswa tersebut ingin pergi ke Taiwan karena merasa tempat itu layak dikunjungi, namun di saat yang sama ia merasa perlu mempermalukan otoritas yang memberinya izin demi membuktikan kesetiaan politiknya.
“Inti dari kebodohan ini adalah dia memegang dokumen yang dikeluarkan sah oleh Taiwan, namun menyatakan bahwa Taiwan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Dia mendambakan tempat itu, namun harus mempermalukan tujuannya sebelum berangkat demi membuktikan kebenaran politiknya,” ujar narator dalam kanal tersebut.
Retorika vs Realitas: Tubuh yang Mengkhianati Mulut
Fenomena ini disebut sebagai bentuk “penghancuran diri secara politis” yang merupakan hasil dari pelatihan ideologi jangka panjang. Di Tiongkok, terdapat pola di mana kehidupan pribadi harus melewati “disinfeksi politik” terlebih dahulu agar dianggap aman. Hal ini menciptakan kondisi di mana “mulut melayani propaganda, sementara tubuh melayani kenyataan”.
Kanal Jiang Feng Shishi menyoroti bahwa banyak kaum muda di Tiongkok yang secara terbuka menghujat negara Barat, seperti Amerika Serikat, namun secara diam-diam mempersiapkan diri untuk kuliah di sana. Mahasiswa Guangdong ini adalah replika dari pola yang sama. Ia tidak berani sekadar merasa senang mendapatkan izin ke Taiwan, karena rasa senang yang murni dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa Taiwan layak dikagumi, yang mana hal itu akan merusak logika “persatuan besar” yang diajarkan di sekolah.
Oleh karena itu, ia harus melakukan apa yang disebut sebagai “upacara penaklukan kecil”.
“Dia bukan pergi untuk mengunjungi Taiwan, melainkan merasa sedang berpatroli di Taiwan-nya Tiongkok. Dia tidak menerima izin yang dikeluarkan, tetapi mengubah izin itu menjadi piala perang tanah air,” jelas laporan tersebut.
Inflasi Loyalitas dan Kompensasi Psikologis
Sejak tahun 1990-an, pendidikan patriotisme di Tiongkok telah mengikat erat konsep penghinaan nasional, agresi Barat, dan kebangkitan bangsa dengan kekuasaan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan pandangan hidup, tetapi juga bahasa yang “benar” untuk membicarakan negara dan dunia luar.
Hasilnya adalah sebuah ekosistem di mana “siapa pun yang berbicara paling keras dan paling kejam adalah yang paling aman”. Mereka yang berusaha menghargai fakta justru sering kali dicurigai kesetiaannya. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai “inflasi loyalitas”.
Secara psikologis, nasionalisme ekstrem ini sering kali menjadi pelarian bagi individu yang merasa tidak berdaya dalam kehidupan nyata. Seorang pemuda yang mungkin tidak bisa menentukan masa depan pendidikannya, pekerjaannya, atau masalah perumahannya sendiri, tiba-tiba merasa memiliki kekuatan saat menyatakan “Taiwan adalah milik kita” di internet.
“Di dunia nyata dia mungkin lemah, cemas, dan tidak punya daya tawar. Namun hanya dengan satu kalimat, dia merasa berdiri bersama senjata nuklir, kapal induk, dan 1,4 miliar penduduk. Ini adalah ‘meminjam kapal untuk melaut’—meminjam kekuatan negara untuk menutupi martabatnya yang tidak utuh,” ungkap narator Jiang Feng.
Meng Wanzhou dan Wajah “Terorisme Patriotik”
Laporan ini juga menarik benang merah hingga ke kasus Meng Wanzhou, petinggi Huawei yang kepulangannya ke Tiongkok pada tahun 2021 dirayakan sebagai kemenangan besar nasionalisme. Namun, di balik lampu-lampu megah bandara dan nyanyian patriotik, terdapat fakta hukum yang pahit yang tidak dipublikasikan secara luas di dalam negeri Tiongkok.
Meng Wanzhou sebenarnya menandatangani Deferred Prosecution Agreement (DPA) dengan Departemen Kehakiman AS, di mana ia mengakui kebenaran fakta mengenai hubungan Huawei dengan SkyCom di Iran dan pernyataan menyesatkan yang ia buat kepada lembaga keuangan global. Pengakuan ini kini menjadi bumerang. Pada Juni 2026, pengadilan federal AS memutuskan bahwa pengakuan fakta Meng Wanzhou dapat digunakan sebagai bukti yang merugikan dalam persidangan pidana terhadap perusahaan Huawei yang dijadwalkan dimulai pada September 2026.
Kebebasan Meng Wanzhou dibayar dengan harga yang mahal: reputasi perusahaan teknologi Tiongkok secara keseluruhan kini dipertanyakan oleh dunia Barat mengenai keterkaitannya dengan kepentingan negara. Lebih jauh lagi, rezim saat ini dituding melakukan “diplomasi sandera” dengan menangkap warga negara Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spavor, sebagai alat tawar-menawar.
“Dunia beradab melihat kebenaran yang berbeda: orang asing biasa di Tiongkok bisa dijadikan sandera kapan saja, dan dokumen yang ditandatangani oleh eksekutif perusahaan Tiongkok pada akhirnya akan tetap berfungsi di pengadilan negara hukum,” tegas laporan tersebut.
Hilangnya Ketulusan: Perbandingan dengan Masa Lalu
Untuk memberikan perspektif sejarah, kanal tersebut membandingkan patriotisme modern yang “terdistorsi” ini dengan suasana di Chongqing pada 2 Agustus 1945, saat Jenderal Claire Lee Chennault dari kelompok Flying Tigers Amerika hendak meninggalkan Tiongkok.
Saat itu, ribuan warga Chongqing tumpah ke jalan dengan tulus, bahkan mengangkat mobil jenderal tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah membantu melawan pengebom Jepang.
Warga saat itu tidak membutuhkan propaganda untuk merasa bersyukur. Mereka tahu siapa yang membantu mereka saat bom jatuh dari langit. Itu adalah bentuk emosi yang murni, tidak tercemar oleh kepentingan politik atau tuntutan “jawaban standar” dari departemen propaganda.
“Itu adalah dua jenis patriotisme yang berbeda. Satu adalah cinta yang tulus yang datang dari pengalaman hidup, yang lainnya adalah gairah buatan yang datang dari jawaban standar yang diberikan oleh partai,” simpul laporan tersebut.
Pintu yang Menutup
Kini, di tahun 2026, pintu-pintu itu mulai menutup. Kebijakan baru dari Biro Surat dan Panggilan Nasional Tiongkok yang melarang petisi lintas wilayah per 1 Juli 2026, semakin mempersempit ruang bagi rakyat untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami di dalam negeri.
Mahasiswa Guangdong yang kehilangan kunci untuk melihat dunia luar melalui Taiwan hanyalah satu dari sekian banyak korban dari sistem yang menghargai slogan di atas kenyataan. Ia mungkin masih berdiri di luar pintu yang kini terkunci, mencoba menghibur dirinya sendiri bahwa tindakan bodohnya adalah sebuah “kemenangan besar,” tanpa menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk merasakan dunia yang sebenarnya.
Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa patriotisme sejati seharusnya dimulai dengan mencintai manusia dan menghargai kebenaran, bukan dengan kebencian yang diproduksi secara massal atau ilusi kebesaran yang meminjam kekuatan negara untuk menindas fakta. Selama retorika mulut tetap terpisah dari tindakan tubuh, selama itu pula “terorisme patriotik” akan terus memakan korban—baik dalam bentuk karier yang hancur, perusahaan yang dikucilkan, maupun bangsa yang semakin terisolasi dari peradaban dunia.
Sumber: Diolah dari transkrip kanal YouTube 江峰时刻 (Jiang Feng Shishi) episode 1235, tayang 16 Juli 2026.
