EtIndonesia.com Pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20 berakhir pada Selasa (1 September) di negara bagian North Carolina, Amerika Serikat. Dari seluruh negara yang hadir, hanya Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang menyatakan keberatan terhadap sejumlah rumusan dalam pernyataan bersama. Akibatnya, pertemuan tersebut pada akhirnya gagal mencapai pernyataan bersama.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam pernyataan ketua pertemuan menegaskan bahwa 19 negara sepakat mendukung rumusan-rumusan terkait, sementara hanya Tiongkok yang menolaknya. Ia secara terbuka menyebut Beijing sebagai satu-satunya pihak yang menentang.
Para analis menilai situasi ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Beijing dan negara-negara ekonomi utama dunia terus melebar. Hal tersebut juga menandai bahwa tekanan masyarakat internasional terhadap PKT telah memasuki tahap baru.
Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat, sesuai kebiasaan, mengeluarkan “Pernyataan Ketua” (Chair’s Statement) sebagai pengganti pernyataan bersama. Pernyataan tersebut secara khusus menyebutkan bahwa selain Beijing, 19 anggota lainnya sepakat terhadap rumusan dalam komunike.
“Jelas bahwa negara yang memiliki surplus transaksi berjalan terbesar di dunia dan tidak berkelanjutan—yaitu Tiongkok—adalah pihak yang menentangnya,” ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent.
Salah satu pokok perselisihan dalam pertemuan tersebut adalah tuntutan negara-negara anggota agar kebijakan dan praktik nonpasar yang memperburuk ketidakseimbangan perdagangan global dihapuskan. Namun, Beijing menolak penggunaan istilah “kebijakan nonpasar” dan juga menentang seruan agar Dana Moneter Internasional (IMF) memperkuat pengawasannya.
Dalam pernyataan pertemuan disebutkan: “Negara-negara yang memiliki surplus eksternal yang berlebihan dan terus-menerus harus menghilangkan faktor-faktor distorsi yang membatasi konsumsi domestik dan menyebabkan pertumbuhan terlalu bergantung pada ekspor.”
Meskipun pernyataan tersebut tidak secara langsung menyebut Beijing, pihak luar secara luas menilai bahwa yang dimaksud adalah Tiongkok. Tahun lalu, surplus perdagangan Tiongkok mencapai sekitar US$1,2 triliun.
“Secara global, ada pandangan luas bahwa ekonomi non pasar yang terus-menerus mengekspor produk murah ke luar negeri adalah sesuatu yang tidak berkelanjutan. Saya pikir 19 negara ingin menyelesaikan masalah ini. Fakta itu sendiri menunjukkan betapa seriusnya masalah tersebut,” kata Bessent.
Para analis menunjukkan bahwa posisi Beijing sebagai satu-satunya negara yang menentang memperlihatkan semakin tajamnya, bahkan semakin sulit didamaikannya, pertentangan antara ekonomi-ekonomi utama dunia dan PKT dalam persoalan kebijakan perdagangan serta kelebihan kapasitas produksi.
Bessent memandang pertemuan para menteri keuangan G20 kali ini sebagai kesempatan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global, mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, serta membahas cara melakukan restrukturisasi utang negara.
Beijing juga menentang rumusan mengenai anggota G20 yang kembali menegaskan “persatuan” dalam mendukung “Common Framework” (Kerangka Bersama), yang bertujuan membantu negara-negara dengan utang tinggi mengurangi beban utangnya. PKT merupakan salah satu kreditur bilateral utama bagi banyak negara berkembang.
Selain itu, Beijing juga menentang bagian yang berkaitan dengan menjamin keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz. Menurut laporan, alasannya adalah kekhawatiran bahwa isu tersebut dapat dikaitkan dengan persoalan Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan.
Laporan: Yi Jing, NTDTV
