EtIndonesia.com Ada pepatah Tiongkok yang kurang lebih mengatakan, “Tiga puluh tahun di sebelah timur sungai, tiga puluh tahun kemudian keadaan dapat berbalik ke sebelah barat.” Ungkapan tersebut seolah menggambarkan perubahan situasi dalam perang Rusia-Ukraina yang kini telah berlangsung lebih dari empat tahun.
Ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin pernah memperingatkan negara lain agar tidak mencoba memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina. Moskow bahkan menyatakan bahwa langkah semacam itu akan dianggap sebagai keterlibatan langsung dalam konflik.
Namun, memasuki September 2026, situasi yang berkembang justru memperlihatkan gambaran berbeda. Ukraina kini berusaha menggunakan kemampuan drone jarak jauhnya untuk menciptakan tekanan terhadap penerbangan sipil Rusia, terutama di sekitar Moskow.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, pada 1 September 2026, secara terbuka memperingatkan maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, dan pemerintah asing bahwa meningkatnya aktivitas drone Ukraina membuat wilayah udara Rusia semakin berisiko.
Zelenskyy menegaskan Ukraina tidak menargetkan pesawat sipil. Namun, menurutnya, skala operasi drone Ukraina di wilayah Rusia telah mencapai tingkat yang harus diperhitungkan oleh perusahaan penerbangan internasional.
Pesannya cukup jelas: perang yang dimulai Rusia kini, menurut Kyiv, mulai memberikan konsekuensi langsung terhadap keamanan dan kelancaran penerbangan di wilayah Rusia sendiri.
Bandara Moskow Mulai Mengalami Gangguan Besar
Peringatan tersebut ternyata disusul oleh gangguan serius terhadap lalu lintas udara Rusia.
Pada 2 hingga 3 September 2026, serangan drone Ukraina kembali memicu pembatasan penerbangan di kawasan Moskow. Otoritas Rusia menerapkan pembatasan sementara terhadap kedatangan dan keberangkatan pesawat di sejumlah bandara utama untuk menjaga keselamatan penerbangan.
Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin melaporkan bahwa ratusan drone bergerak menuju wilayah Moskow dalam rangkaian serangan tersebut. Menurut angka yang dipublikasikan otoritas Moskow, antara pagi 2 September hingga siang 3 September, ratusan drone terdeteksi menuju kawasan Moskow dan lebih dari seratus di antaranya dihancurkan ketika mendekati ibu kota.
Angka tersebut berasal dari pihak Rusia dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Namun satu hal yang terlihat jelas adalah dampaknya terhadap penerbangan sipil.
Data penerbangan menunjukkan bahwa Bandara Internasional Sheremetyevo mengalami sedikitnya 21 pembatalan dan 235 keterlambatan penerbangan, sedangkan Bandara Vnukovo mencatat sekitar 22 pembatalan dan 94 keterlambatan.
Dengan demikian, hanya di dua bandara tersebut terdapat sedikitnya 43 penerbangan dibatalkan dan 329 penerbangan mengalami keterlambatan.
Situasi tersebut menjadi gambaran bagaimana drone berbiaya relatif murah dapat menghasilkan efek yang jauh lebih luas daripada kerusakan fisik semata. Bahkan ketika drone berhasil ditembak jatuh, keberadaannya tetap dapat memaksa otoritas penerbangan menghentikan sementara operasi bandara demi mencegah risiko terhadap pesawat penumpang.
Pesawat Pegasus Dilaporkan Putar Balik
Dampak serangan dan peringatan keamanan tersebut juga mulai dirasakan maskapai asing yang masih terbang menuju Rusia.
Maskapai berbiaya rendah asal Turki, Pegasus Airlines, membatalkan sejumlah penerbangan Rusia yang dijadwalkan pada malam 1 hingga 2 September 2026, dengan alasan teknis dan operasional.
Laporan berdasarkan data pelacakan penerbangan juga menyebut beberapa pesawat Pegasus yang sedang menuju Moskow berbalik sebelum mencapai Rusia.
Di antaranya adalah penerbangan dari Antalya dan Izmir menuju Moskow. Namun Pegasus sendiri tidak secara resmi menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena peringatan Zelenskyy atau ancaman drone Ukraina.
Perusahaan hanya menyebut adanya pertimbangan teknis dan operasional, dan kemudian mengatakan penerbangan berikutnya kembali dijalankan sesuai jadwal.
Perkembangan ini tetap memiliki arti strategis.
Sebagian besar maskapai Amerika Serikat dan Eropa telah berhenti menggunakan wilayah udara Rusia sejak pecahnya perang pada 2022. Namun, maskapai dari sejumlah negara seperti Turki, Tiongkok, Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk masih menggunakan jalur udara Rusia.
Jika serangan drone semakin sering memaksa penutupan sementara bandara, perusahaan penerbangan dan perusahaan asuransi kemungkinan harus memasukkan risiko perang yang semakin besar dalam perhitungan operasional mereka.
Dengan kata lain, Ukraina tampaknya mencoba menciptakan tekanan ekonomi dan psikologis tanpa harus secara resmi memberlakukan “zona larangan terbang”.
Ukraina Membawa Masalah Keselamatan Penerbangan Rusia ke ICAO
Kyiv kemudian membawa persoalan tersebut ke tingkat internasional.
Pada 2 September 2026, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengatakan pemerintahnya secara resmi telah memberi tahu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO bahwa Ukraina menilai wilayah udara Rusia tidak aman bagi penerbangan sipil.
Ukraina memiliki argumen historis yang sangat sensitif untuk memperkuat peringatannya.
Pada 25 Desember 2024, pesawat Azerbaijan Airlines penerbangan J2-8243, yang terbang dari Baku menuju Grozny, mengalami kerusakan serius ketika mendekati wilayah Rusia sebelum akhirnya jatuh di dekat Aktau, Kazakhstan.
Dari 67 orang di dalam pesawat, 38 orang tewas.
Insiden tersebut kemudian menjadi salah satu contoh paling serius mengenai bahaya penerbangan sipil ketika drone dan sistem pertahanan udara beroperasi secara bersamaan di wilayah konflik.
Karena itu, bagi Kyiv, persoalannya bukan hanya bagaimana menyerang sasaran Rusia, tetapi juga bagaimana membuat maskapai internasional mempertimbangkan kembali risiko memasuki wilayah udara negara tersebut.
Strategi Baru: Melumpuhkan Penerbangan Tanpa Menghancurkan Bandara?
Di tengah perkembangan tersebut, beredar pula klaim mengenai kemungkinan Ukraina meningkatkan operasi drone otonom berbasis kecerdasan buatan untuk mengganggu bandara-bandara Rusia dalam skala jauh lebih besar.
Salah satu narasi yang beredar menyebut sebuah rencana bernama “Operation Jelly Bean”, yang diklaim dapat melibatkan hingga sekitar 1.000 drone berbasis kecerdasan buatan per hari.
Namun hingga 4 September 2026, klaim mengenai nama operasi, jumlah 1.000 drone per hari, dan rincian teknis tersebut belum memiliki konfirmasi publik yang cukup kuat dari pemerintah Ukraina maupun sumber independen terpercaya. Karena itu, informasi tersebut harus diperlakukan sebagai klaim yang belum terverifikasi, bukan sebagai operasi militer yang telah dipastikan berlangsung.
Yang sudah dapat dikonfirmasi adalah arah strategi Ukraina.
Zelenskyy secara terbuka memperingatkan bahwa semakin banyak drone Ukraina akan berada di langit Rusia. Sementara itu, gangguan penerbangan pada awal September memperlihatkan bahwa ancaman drone saja sudah cukup untuk memaksa bandara membatasi operasi, menunda ratusan penerbangan, dan membuat sebagian maskapai asing meninjau kembali jadwal mereka.
Inilah salah satu bentuk baru perang modern.
Ukraina tidak perlu menghancurkan seluruh landasan pacu Moskow untuk menghasilkan dampak besar. Jika drone terus bermunculan dan sistem pertahanan udara Rusia terus diaktifkan di sekitar jalur penerbangan sipil, maskapai serta perusahaan asuransi dengan sendirinya akan menghadapi keputusan sulit: tetap terbang dan menerima risiko yang semakin tinggi, atau mengurangi operasi ke Rusia.
Empat tahun setelah perang besar dimulai, pertempuran Rusia-Ukraina dengan demikian tidak lagi hanya berlangsung di parit dan garis depan.
Pertempuran kini merambah jauh ke belakang wilayah Rusia—ke pusat logistik, fasilitas energi, hingga jaringan transportasi udara yang menghubungkan Moskow dengan dunia.
Dan apabila Ukraina mampu mempertahankan tekanan tersebut dalam jangka panjang, persoalan yang dihadapi Kremlin bukan lagi sekadar berapa banyak drone yang berhasil ditembak jatuh, melainkan seberapa besar biaya ekonomi, keamanan, dan psikologis yang harus ditanggung Rusia setiap kali drone-drone itu muncul di langit ibu kotanya. (***)
