Ekspor Murah Memicu Kekhawatiran Global, PKT Menghambat Pernyataan Bersama G20

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 berakhir pada 1 September di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat. Karena penolakan Partai Komunis Tiongkok (PKT), pertemuan tersebut tidak berhasil mengeluarkan komunike bersama. Hal-hal yang ditentang PKT mencakup ketidakseimbangan ekonomi global, kebebasan navigasi di Selat Hormuz, serta restrukturisasi utang, dan sejumlah isu lainnya.

EtIndonesia.com  Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung selama dua hari berakhir pada 1 September. 

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan setelah pertemuan bahwa 19 negara anggota lainnya mendukung penyelesaian masalah “ekspor murah” yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi global, sementara hanya Tiongkok yang menyatakan ketidaksetujuan.

“Kami menilai bahwa perekonomian non pasar yang terus-menerus mengekspor barang murah dalam jumlah besar ke luar negeri tidaklah berkelanjutan,” katanya. 

“Jelas bahwa Tiongkok, yang memiliki surplus transaksi berjalan terbesar di dunia dan berada pada tingkat yang sulit dipertahankan, adalah pihak yang menyatakan keberatan,” jelasnya. 

Penolakan Tiongkok menyebabkan pertemuan tersebut tidak dapat mengeluarkan komunike bersama yang disepakati seluruh anggota seperti biasanya. Sebagai gantinya, Amerika Serikat selaku negara ketua menerbitkan “Pernyataan Ketua” (Chair’s Statement), yang secara khusus mencatat bahwa Tiongkok menentang paragraf 4, 10, 11, dan 13.

Salah satu bagian yang paling kontroversial terdapat dalam paragraf 10, yang menyatakan:

“Negara-negara yang memiliki surplus eksternal yang berlebihan dan berkelanjutan harus menghapus faktor-faktor distorsi yang menekan konsumsi domestik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi terlalu bergantung pada ekspor.”

Meskipun tidak menyebut Tiongkok secara langsung, pernyataan tersebut dinilai ditujukan kepada Tiongkok. Pemerintah Tiongkok tidak bersedia dikategorikan sebagai negara dengan “ekspor yang terdistorsi” dan ekonomi “non pasar”. Beijing menyatakan bahwa ketidakseimbangan perdagangan membutuhkan reformasi bersama dari semua negara dan menuding Amerika Serikat seharusnya mengurangi defisit fiskalnya.

Pakar ekonomi Taiwan Huang Shicong menganalisis bahwa kepentingan PKT telah tersentuh sehingga pihak tersebut tidak bersedia menghadapi kritik dari negara-negara lain.

“Mereka menuding Tiongkok mengalami kelebihan kapasitas produksi dan kemudian memasarkan produk-produk tersebut ke seluruh dunia. Surplus perdagangan merupakan sumber penting bagi perekonomian Tiongkok, karena mereka bergantung pada apa yang disebut sebagai ekspor. Jika saya tidak diperbolehkan mengekspor, tentu perekonomian Tiongkok akan terkena dampak yang sangat besar,” ujarnya. 

“Sejauh ini, semua pihak ingin mendorong Tiongkok untuk menerima sebagian aturan permainan internasional. Dalam berbagai keputusan internasional, Tiongkok selalu berada dalam posisi menentang,” katanya. 

Selain itu, paragraf 11 meminta Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperbaiki data dan memperkuat analisis mengenai seberapa besar kebijakan non pasar tersebut berkontribusi terhadap ketidakseimbangan ekonomi global. Hal ini juga ditentang oleh Tiongkok.

Profesor Xie Tian dari Aiken Business School, University of South Carolina, mengatakan bahwa PKT tidak ingin persoalan yang bersifat sistemik dinilai dan diukur secara kuantitatif oleh lembaga internasional.

“PKT menggunakan kekuatan negara untuk mendorong kelebihan kapasitas produksi, kemudian membuang produknya ke seluruh dunia. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh kebijakan nasional PKT,” ujarnya. 

“Jika negara-negara di seluruh dunia mulai mengambil tindakan balasan terhadap kebijakan PKT yang menciptakan ketidakseimbangan ini, PKT tidak akan mampu mempertahankan surplus perdagangan seperti sekarang. Hal tersebut juga akan menjadi pukulan besar bagi perekonomian Tiongkok,” katanya. 

Paragraf 4 menekankan pentingnya memastikan rantai pasok berbagai komoditas penting, seperti energi, pangan, pupuk, dan mineral kritis, dapat beroperasi dengan lancar, serta menjamin kebebasan navigasi di wilayah seperti Selat Hormuz.

Menurut para pejabat, pemerintah Tiongkok menentang penyebutan “mineral kritis” dan khawatir bahwa penggunaan kata-kata tertentu dapat berdampak terhadap situasi di Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok juga menentang isi paragraf 13 mengenai restrukturisasi utang negara dan isu-isu terkait. Beijing tidak ingin pinjaman bilateralnya sepenuhnya dimasukkan ke dalam mekanisme koordinasi utang yang dipimpin negara-negara Barat.

“PKT menentang keempat bagian tersebut. Sebenarnya, semua persoalan ini berkaitan dengan masalah yang secara khusus dimiliki PKT. Jadi, jika G20 mengeluarkan pernyataan seperti itu, pada dasarnya PKT akan berada dalam posisi yang sangat sulit,” ujar Xie Tian. 

Meskipun PKT berhasil menghalangi penerbitan komunike bersama dengan posisi 1 melawan 19, hal tersebut tidak mengurangi risiko meningkatnya ketegangan perdagangan.

“Dengan menggunakan kekuatan pemerintah untuk mengalahkan perusahaan swasta kita, tentu saja negara-negara lain akan menganggap hal ini sebagai persaingan yang tidak adil. Mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk membatasi kebijakan Tiongkok saat ini. Jika tidak, banyak industri di negara mereka pada akhirnya bisa terseret hingga mengalami kehancuran,” ujar Huang Shicong. 

“Saya kira, selanjutnya masing-masing kawasan akan terlebih dahulu menerapkan strategi terkait. Kemudian, secara alami, akan terbentuk aliansi untuk melawan Tiongkok,” katanya. 

Bessent menunjukkan bahwa surplus perdagangan Tiongkok pada 2025 mencapai rekor sekitar US$1,2 triliun, yang menurutnya menghambat pertumbuhan ekonomi global.

Ia mendesak sejumlah mitra G20 untuk meniru pendekatan pemerintahan Donald Trump, termasuk menggunakan tarif dan langkah-langkah lainnya untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan.

Editor Shang Yan/ Wawancara: Chang Chun