Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang baru saja menjabat, menandatangani total 40 perintah eksekutif atau semacam Keputusan Presiden (Keppres) dalam waktu 9 hari dalam masa jabatannya. Jumlah itu lebih banyak dari presiden lain yang menandatangani dua bulan masa jabatannya. Pemerintahan Biden telah menghadapi proses hukum di luar yurisdiksinya
Melina Wisecup – NTD
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menandatangani 28 perintah eksekutif dan 12 tindakan dalam waktu 9 hari dalam masa jabatannya, dengan total 40 perintah eksekutif.
Selain tuntutan hukum yang diprakarsai oleh Texas dan lainnya yang menuduh Biden melakukan ultra vires, minggu lalu, 24 senator Republik juga bersama-sama mengirim surat kepada Biden, meminta untuk berdiskusi dengannya tentang keprihatinan mereka terhadap tatanan administrasi energi. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jenn Saki mengatakan Biden tidak memiliki rencana untuk bertemu.
Dalam sejarah, meskipun sejauh ini Presiden Roosevelt telah menandatangani paling banyak perintah eksekutif, tetapi dia belum mencoba menerapkannya segera setelah dia menjabat.
Serangkaian perintah eksekutif yang ditandatangani Biden mencabut banyak kebijakan mantan Presiden Donald Trump, termasuk penangguhan pendanaan untuk pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko dan pembatalan proyek pipa saluran Keystone XL untuk mengangkut minyak dari Kanada.
Apa yang telah dilakukan Biden sungguh mengkhawatirkan terkait gaya kepemimpinannya dan dampak dari perintah eksekutif pada kehidupan sehari-hari rakyat Amerika.
Kevin Gutzman, profesor sejarah dan sarjana konstitusional mengatakan, orang-orang berpikir bahwa perintah eksekutif adalah cara lain untuk membuat undang-undang, tetapi pada kenyataannya, perintah eksekutif, presiden umumnya memiliki kekuasaan besar untuk memutuskan bagaimana menerapkan dalam kondisi tertentu. Apa prioritasnya?
Presiden yang berkuasa akan mengatakan bahwa presiden sebelumnya tidak kompeten atau tidak berbuat cukup.
Kebanyakan perintah administratif adalah tentang menangani virus Komunis Tiongkok, tetapi Profesor Guzman percaya bahwa sebagian besar perintah administratif adalah demonstrasi, bukan perubahan strategi.
“Saya tidak dapat memastikan (perintah administratif). Bagi saya, ini benar-benar mewakili perubahan arah dan perubahan nyata dalam cara pemerintahan Trump menangani virus. Tentu saja, kecuali bahwa Administrasi Biden cenderung lebih condong dalam urusan federalisasi daripada administrasi Trump, ” kata Profesor Guzman.
Namun beberapa perintah eksekutif lain memang berdampak signifikan pada rakyat Amerika, seperti menghentikan deportasi imigran gelap selama 100 hari. Perintah ini telah diblokir sementara oleh hakim federal.
“Saya pikir ini melampaui kebijaksanaan administratif sederhana, tetapi secara fundamental mengubah kebijakan. Kebijakan tersebut pada dasarnya harus disahkan oleh Kongres melalui prosedur legislatif,” tambah Profesor Guzman.
Perintah besar lainnya yang secara langsung mempengaruhi kehidupan orang Amerika dan tunduk pada tantangan yudisial adalah Biden melarang penyewaan energi dan menangguhkan pembangunan proyek pipa transportasi minyak, yang secara langsung menyebabkan lebih dari 7.000 orang kehilangan pekerjaan mereka dan industri terkait lainnya. (hui)
