Dalam Pertemuan dengan Xi Jinping, Presiden Uni Eropa Mendesak Tiongkok untuk Bersaing Secara Adil
Pada Senin (6 Mei), Presiden Prancis Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengadakan pembicaraan trilateral dengan Xi Jinping di Paris, yang difokuskan pada masalah ekspor kelebihan kapasitas industri Tiongkok dan penjualan produk-produk dumping ke Eropa
oleh Yu Liang dan Chi Xiao
Pada Senin, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping yang datang berkunjung mengadakan pembicaraan trilateral di Istana Elysee, Paris. Mereka kembali berfokus pada masalah hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok – Uni Eropa.
“Ini adalah salah satu hubungan yang paling penting di dunia. Ia percaya bahwa jika kita bersaing dalam lingkungan yang adil, kita di Eropa akan memiliki lingkungan ekonomi yang makmur dan berkepanjangan yang dapat mendukung lebih banyak lapangan kerja,” ujar Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen.
Ursula von der Leyen mendesak otoritas Partai Komunis Tiongkok untuk mengelola hubungan dengan Eropa secara adil dan bertanggung jawab di tengah situasi internasional yang bergejolak, dan menghentikan subsidi pemerintah yang jahat yang berdampak pada Eropa dengan barang-barang murah, mendistorsi pasar, dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan Eropa.
Ia menuturkan, jika perlu, kami akan memanfaatkan alat pertahanan perdagangan kami. Misalnya, beberapa minggu lalu, kami meluncurkan alat pengadaan internasional untuk melakukan penyelidikan pertama.
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menganjurkan Uni Eropa agar mengambil sikap yang lebih keras dengan meluncurkan penyelidikan terhadap berbagai industri Tiongkok seperti kendaraan listrik.
Ursula von der Leyen juga memperingatkan Xi Jinping bahwa mendukung invasi Rusia ke Ukraina akan mengancam keamanan Eropa dan merusak hubungan Uni Eropa – Tiongkok.
“Kami juga membahas soal Tiongkok tidak boleh memberikan peralatan mematikan apa pun kepada Rusia. Dan diperlukan lebih banyak upaya Tiongkok untuk mengurangi pengiriman material penggunaan sipil-militer ke Rusia, yang dapat dimanfaatkan di medan perang,” ujar Ursula von der Leyen. (sin)
Ketika Warga Sipil Rafah Mengevakuasi Diri, Hamas Menyatakan Kesediaan untuk Menerima Perjanjian Gencatan Senjata
Pada Senin (6 Mei), Israel mendesak warga sipil di sebelah timur Rafah sekitar 100.000 orang untuk mengungsi, kemudian melancarkan serangan udara terbatas ke daerah tersebut. Pada hari yang sama, Hamas menyatakan kesediaannya untuk menerima perjanjian gencatan senjata, namun Israel mengatakan perjanjian tersebut belum memenuhi persyaratan Israel
oleh Yi Jing – NTD
Pada Senin, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mendesak 100.000 warga sipil Palestina di timur kota Rafah untuk sementara waktu mengungsi ke daerah bantuan kemanusiaan terdekat.
“Kami menyampaikan informasi (evakuasi) kepada warga Gaza melalui selebaran, pesan teks, panggilan telepon dan siaran media dalam bahasa Arab,” ujar juru bicara pemerintah Israel David Mencer.
Rahmah Naser, warga yang mengungsi dari Rafah mengatakan ia pergi hanya dengan membawa baju ganti, tidak membawa yang lain”.
Beberapa jam setelah perintah evakuasi dikeluarkan, tentara Israel melancarkan serangan udara terbatas ke daerah Rafah timur. Militer Israel mengatakan bahwa serangan menargetkan lokasi penembakan mortir Hamas.
Namun, tentara Israel belum mengkonfirmasi apakah evakuasi warga sipil di Rafah ini terkait dengan serangan darat yang akan datang.
Sehari sebelumnya, Hamas melancarkan serangan mortir terhadap penyeberangan Kerem Shalom di Gaza selatan dari lokasi yang dijadikan target serangan Israel hari Senin, menyebabkan 4 tentara Israel tewas dan melukai banyak orang lainnya, selain itu juga menyebabkan jalur utama untuk pengangkutan bantuan kemanusiaan ke Gaza terpaksa ditutup.
Pada Senin, Hamas mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka bersedia menerima proposal gencatan senjata Gaza yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar, namun tidak mengungkapkan rincian spesifik dari perjanjian tersebut.
Setelah kabar tersebut bocor, banyak warga Rafah turun ke jalan untuk merayakannya.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa perjanjian yang diterima Hamas jauh dari memenuhi tuntutan Israel. Oleh karena itu Israel akan mengirimkan delegasi untuk perundingan lebih lanjut.
Seorang pejabat Israel yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Hamas menerima “versi lunak” dari proposal Mesir, yang mengandung unsur-unsur yang tidak dapat diterima oleh Israel. (sin)
Banjir Longsor Melanda Kabupaten Luwu: Akses Menuju Kecamatan Latimojong Putus, Warga Terisolir
BELOPA – Upaya pencarian dan pertolongan korban banjir dan tanah longsor yang melanda 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan masih dilanjutkan hingga Minggu (5/5). Kecamatan Latimojong merupakan kecamatan dengan dampak terparah, akses menuju lokasi terdampak putus, warga terisolir.
Keadaan di Kecamatan Latimojong pada Minggu (5/5) sore bertambah parah akibat hujan deras masih terus mengguyur wilayah ini. Keadaan ini menimbulkan titik longsoran baru, jalan menuju Latimojong ambles sepanjang 100 meter, beberapa jembatan penghubung desa putus.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, merilis bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu melaporkan untuk sementara penyaluran logistik kepada warga terdampak di 12 desa di Kecamatan Latimojong dilakukan dengan bantuan helikopter milik TNI Angkatan Udara dan Polda Sulawesi Selatan.
Laporan termutakhir mencatat 12 orang meninggal dunia. Data ini diperbaharui setelah satu anak balita yang dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Rincian korban meninggal antara lain delapan orang warga Kecamatan Latimojong dan empat orang warga Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat.
Dampak Banjir dan Longsor di Kabupaten Luwu
Sebelumnya dilaporkan, banjir dan tanah longsor melanda Kecamatan Luwu, Sulawesi Selatan pada Jumat (3/5) pukul 01.17 WITA. Sebanyak 13 Kecamatan di Kabupaten Luwu terdampak antara lain Kecamatan Suli, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Suli Barat, Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Bupon, Kecamatan Larompong, Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Bajo, Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Sabtu (5/5) pukul 15.00 WIB, sebanyak 3.479 KK terdampak. Sebanyak 115 jiwa mengungsi di beberapa lokasi antara lain Masjid Pajang 60 pengungsi, Masjid Malela 30 orang pengungsi, Masjid Cimpu 25 pengungsi, dan sebagian lainnya mengungsi di rumah kerabat.
Kerugian materil terdata kaji cepat antara lain sebanyak 211 unit rumah hanyut dan rusak berat, 3.268 rumah terendam. Beberapa pagar perkantoran rubuh antara lain pagar kantor KUA Kecamatan Suli, pagar SDN Lindajang di Kecamatan Suli Barat, pagar SDN Kecamatan Suli, dan pagar MTs Suli di Kecamatan Suli. Beberapa jalan dan jembatan ikut terputus akibat tergerus banjir dan longsor.
BPBD Kabupaten Luwu, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan tim gabungan hingga saat ini masih melakukan pendataan di lapangan serta evakuasi warga terdampak dan penyaluran bantuan logistik.
Tim menghadapi kendala cuaca yang berubah-ubah dan masih sering turun hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.
Banjir di Luwu, Sulsel pic.twitter.com/EYFDNhv6tQ
— Kausa News (@KausaNews) May 3, 2024
Kebutuhan mendesak saat ini berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan permakanan, alat penerangan, serta alat berat untuk membersihkan material longsor.
Pray For Sulsel. Banjir dan longsor melanda lima Kab.di Sulsel. (Wajo,luwu,enrekang,sidrap,pinrang).8 dinyatakan meninggal dunia. @titokarnavian_ @BNPB_Indonesia @jokowi @KSPgoid @kemendagri @palangmerah pic.twitter.com/oavWfw43Kv
— Anno Orwels (@AnnoOrwels) May 3, 2024
Kepala BNPB Bertolak Ke Sulawesi Selatan
Menindaklanjuti kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sebagian besar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Sulawesi Selatan dari Manado pada Senin (6/5).
Salah satu agenda Suharyanto pada esok hari adalah Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan laporan yang diterima Pusdalops BNPB beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan terdampak banjir dan longsor antara lain Kabupaten Luwu, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidenreng Rappang.
Kunjungan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan penanganan darurat dan pemenuhan dasar warga terdampak terpenuhi dengan baik. (bnpb/asr)
Penangkapan dan Penggerebekan Praktisi Falun Gong di Rusia Dikecam, Nama Baiknya Diserukan Direhabilitasi dan Hak-haknya Dilindungi
JAKARTA – Penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat Rusia terhadap praktisi Falun Gong di Moskow menuai kecaman. Atas tindakan tersebut, Rusia diminta memulihkan nama baik dan melindungi hak-hak praktisi Falun Gong.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Global Human Right Efforts (GHURE) Fadjar Pratikto dalam siaran persnya, Selasa (7/5/2024).
“Mengutuk keras tindakan pemerintah Rusia yang telah melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap praktisi Falun Gong yang tak bersalah di Moskow,” ujarnya.
Tak hanya itu, pengadilan Rusia juga diminta untuk segera membebaskan para praktisi Falun Gong yang ditahan secara sewenang-wenang, dengan merehabilitasi nama baiknya dan melindungi hak-haknya.
Lebih jauh lagi, pemerintah Rusia diserukan harus mencabut larangan terhadap Falun Gong dan materi belajarnya, dan mengizinkan praktisinya untuk menjalankan kultivasi/ keyakinan mereka secara bebas dengan menolak pengaruh dari Partai Komunis Tiongkok.
“Mendesak pada pemerintah Rusia untuk menghormati hak-hak praktisi Falun Gong untuk menjalankan aktivitas di negaranya, dengan tidak menuruti kemauan atau intervensi PKT yang mengeskpor kebijakan penganiayaan terhadap pengikut Falun Gong,” tegasnya.
BACA JUGA : Rusia Menahan Praktisi Falun Gong Selama Dua Bulan di Penjara
BACA JUGA : Di Tengah Hubungan yang Makin Erat dengan Partai Komunis Tiongkok, Rusia Gerebek Rumah Praktisi Falun Gong
Kepada kepada komunitas internasional, khususnya para pembela hak asasi manusia dan lembaga atau organisasinya dimohon untuk bersolidaritas dan menaruh perhatian pada masalah kebebasan berkeyakinan yang terjadi di Rusia ini, karena kalau itu dibiarkan bisa jadi preseden buruk bagi negara-negara lain yang selama ini bergantung secara ekonomi kepada Tiongkok.
Sebelumnya, pada 3 Mei 2024 lalu, aparat Rusia menggrebek rumah lima praktisi Falun Gong di Moskow dan menahan empat orang di antaranya, di bawah undang-undang kontroversial yang melarang “melakukan kegiatan organisasi yang tidak diinginkan.” Nataliya Minenkova, salah satu praktisi yang ditahan. Pihak berwenang juga menyita berbagai materi seperti buku dan brosur pengantar latihan sebagai barang bukti.
Peristiwa penggerebekan terhadap pengikut Falun Dafa pada 3 Mei 2024 lalu dipublikasikan secara resmi oleh pihak berwenang Rusia di akun Telegram dan media milik negara. Dalam tindakan itu digambarkan proses penggrebekan terhadap praktisi Falun Gong, polisi menendang pintu apartemen dan menjegal seorang pemuda ke lantai dekat pintu kamar tidurnya. Lantas, media Rusia mengulangi propaganda disinformasi yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok tentang Falun Gong.
Penggeledahan rumah dan penahanan yang dilakukan oleh polisi Moskow itu merupakan eskalasi terbaru dalam kampanye pemerintah Vladimir Putin, melawan kelompok spiritual yang berkembang cukup pesat di Rusia itu. Langkah represif pemerintah setempat meliputi pelarangan buku-buku, penyitaan literatur yang berkaitan dengan Falun Dafa, penganiayaan, dan interogasi terhadap para praktisinya. Alasan hukum yang digunakan sebagai dasar represi adalah “melakukan kegiatan organisasi yang tidak diinginkan” dan biasa digunakan oleh pihak berwenang Rusia untuk menargetkan lebih dari 100 organisasi, wartawan dan aktivis HAM.
Sejak dilarang dan dianiaya di Tiongkok karena ketakutan PKT yang berlebihan pada latihan meditasi ini, Falun Gong justru menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk di Rusia dan Indonesia.
Sejauh ini, GHURE melihat aktivitas praktisi Falun Gong di seluruh dunia, termasuk di Rusia sangat bagus, berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat dan memperbaiki mortalitasnya. Hal itu disebabkan latihan kultivasi jiwa dan raga ini berakar pada prinsip karakter alam semesta yakni Sejati-Baik-Sabar.
Namun sejak tahun 2001, praktisi Falun Gong di Rusia mulai menghadapi masalah pelecehan dan penganiayaan. Polisi setempat pernah membubarkan kegiatan aksi damai mereka saat mengungkap kejahatan PKT di Moskow pada 19 Oktober 2007, dan sehari kemudian mengacaukan konferensi Berbagi Pengalaman Kultivasi Falun Gong. Pada 2008, pengadilan Rusia melarang Falun Gong, dengan alasan kuatir mengenai dugaan dampak negatif latihan tersebut terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial. Keputusan pengadilan didasarkan pada laporan ahli yang ditunjuk pemerintah yang menyimpulkan Falun Gong adalah “aliran sesat yang merusak.”
Selain itu, pada Agustus 2008, pengadilan regional menyatakan beberapa materi yang berhubungan dengan Falun Gong sebagai “literatur ekstremis.” Itu termasuk buku Zhuan Falun, sebuah laporan penelitian tentang pengambilan organ praktisi Falun Gong, dan brosur lainnya. Sejak itu, di bawah tekanan pemerintah Rusia, beberapa pengadilan telah menolak permohonan banding untuk membatalkan keputusan tersebut. Implikasinya penerbit tidak boleh lagi melanjutkan pencetakan buku tersebut. Toko tidak boleh menjualnya. Mereka yang memilikinya berisiko ditangkap. Buku utama “Zhuan Falun” pun secara resmi dilarang di negara itu pada 2011.
Pada Mei 2012, praktisi Falun Gong setempat—sebagian besar adalah penduduk asli Rusia—telah melaporkan mengalami peningkatan pelecehan dan pengawasan oleh pihak berwenang. Pada tanggal 27 Juli, polisi di Vladivostok menangkap empat orang praktisi Falun Gong ketika mereka mengambil brosur Falun Gong di sebuah percetakan, menyita buku-buku tersebut bersama dengan materi terkait Falun Gong lainnya.
Meskipun ada larangan, praktisi Falun Gong di Rusia terus berlatih kultivasi jiwa dan raga itu. Mereka terus mengadakan protes dan demonstrasi menentang larangan tersebut, dan mereka telah mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan Rusia. Pada 2015, pengadilan Rusia memutuskan bahwa larangan terhadap Falun Gong adalah ilegal dan memerintahkan pemerintah untuk mencabut larangan itu. Namun, pemerintah mengajukan banding atas keputusan itu, dan larangan itu tetap berlaku. Keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa pada 2023 yang memvonis bahwa larangan Rusia terhadap materi Falun Gong adalah ilegal, pun tak digubris.
Pada Januari 2019, Pengadilan Kota St. Petersburg bahkan menguatkan keputusan Pengadilan Distrik Nevsky pada bulan Mei 2019 yang melarang distribusi buku Falun Gong dan “Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis” di Rusia. Menurut SOVA Center, media nasional dan lokal terus menerbitkan dan menyiarkan materi yang memfitnah kelompok agama minoritas termasuk Falun Gong, sehingga telah membentuk persepsi publik bahwa kelompok agama tertentu berbahaya.
Putin telah menyalahgunakan undang-undang antiterorisme dan anti-ekstremisme, serta langkah-langkah lain untuk menargetkan Falun Gong dan tujuh organisasi yang terkait dengannya. Banyak pengamat percaya bahwa pelarangan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor politik. Lebih lagi, Tiongkok dan Rusia telah mencapai kesepakatan kemitraan “tanpa batas” pada Februari 2022 dan sejak saat itu kedua negara telah membuat serangkaian perjanjian untuk memajukan “kerja sama strategis” mereka. Pemerintah Tiongkok telah menekan negara-negara lain untuk membatasi Falun Gong, dan Rusia adalah sekutu dekat PKT. Selain itu, pemerintah Rusia pun mempunyai sejarah menekan perbedaan pendapat dan kebebasan beragama.
Ketergantungan Kremlin yang semakin meningkat terhadap Beijing tampaknya mendorong tekanan yang semakin besar terhadap Falun Gong. Sebelumnya pada November 2023 lalu, polisi menggeledah rumah-rumah penganut Falun Gong di beberapa wilayah, termasuk Moskow. (asr)
Media Asing Secara Bertahap Menarik Diri dari Hong Kong, Kebebasan Pers di Hong Kong Hilang Sepenuhnya
oleh Xia Dunhou dan Yu Wei
Akibat terus memburuknya lingkungan kebebasan di Hongkong, Wall Street Journal baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan memindahkan kantor pusat urusan Asia dari Hongkong ke Singapura. Ini adalah media asing lainnya yang menarik diri dari Hongkong setelah Radio Free Asia.
Wall Street Journal yang mengutamakan laporan di bidang keuangan dan investasi memberitahu karyawannya pada 2 Mei, bahwa fokus operasinya di Asia akan dipindahkan dari Hongkong ke Singapura.
Pada akhir Maret, kurang dari seminggu setelah Hongkong mengumumkan “Hongkong Basic Law Article 23”, stasiun radio Amerika Serikat “Radio Free Asia” mengumumkan penutupan kantor fisiknya di Hongkong.
Mrs. Pan, penanggung jawab Aliansi Makau-Hongkong mengatakan : “Pertama, Radio Free Asia menarik diri dari Hongkong, kemudian Wall Street Journal juga mengumumkan bahwa pemindahan kantor pusat urusan Asia-nya dari Hongkong ke Singapura, ia hanya menyisakan sebuah kantor dengan staf kurang dari 10 orang di Hongkong. Kami tidak terkejut dengan berita terkait, karena setelah diundangkannya Pasal 23, seluruh lingkungan di Hongkong, terutama tentang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, menjadi lebih buruk”.
Pasal 23 adalah perpanjangan dari “Undang-undang Keamanan Nasional” versi Partai Komunis Tiongkok di Hongkong pada tahun 2020, yang mengkriminalisasi apa yang disebut “campur tangan eksternal” dan “pencurian rahasia negara”. Contohnya adalah Perwakilan Reporters Without Borders yang ditolak untuk masuk ke Hongkong bulan lalu.
Mrs. Pan mengatakan : “Karena istilah ‘rahasia negara’ itu yang memang sengaja tidak dideskripsikan secara jelas oleh pihak berwenang, sehingga para jurnalis mudah masuk jebakan atau menginjak ‘garis merah’ itu. Semua karyawan atau reporter organisasi media asing akan menghadapi risiko ini ketika mereka bertugas di Hongkong”.
Kantor berita AFP melaporkan bahwa sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional versi Hongkong, lebih dari 290 orang di Hongkong telah ditangkap, 174 orang diadili, dan 114 orang dijatuhi hukuman. Kebanyakan dari mereka adalah para politisi, aktivis, dan reporter media pro-demokrasi.
Pada 3 Mei Reporters Without Borders mengumumkan “Indeks Kebebasan Pers Dunia” tahun 2024, yang menempatkan Hongkong pada peringkat ke-135. Padahal pada tahun 2002, ketika pertama kali indeks dirilis, Hongkong berada di peringkat ke-18.
Li Yuanhua, seorang sejarawan yang tinggal di Makau, menunjukkan bahwa Hongkong di masa lalu memiliki ruang kebebasan pers yang relatif besar, namun sekarang, di bawah tekanan PKT, media Hongkong tidak lagi berani melaporkan kebenaran.
Li Yuanhua mengatakan : “Setelah diberlakukannya undang-undang jahat PKT, banyak media asing meninggalkan Hongkong. Oleh karena itu, media lokal Hongkong hanya dapat bertahan hidup dengan menahan diri dari gaya pemberitaan bebas mereka di masa lalu. Terutama kalau berita menyangkut soal politik, hak asasi manusia dan kebenaran, maka mereka pasti akan menyensor diri mereka sendiri dan beralih ke pemberitaan tentang kehidupan, teknologi dan sebagainya.” (sin)
Putin Perintahkan Militer Rusia Menggelar Latihan Senjata Nuklir, Jerman Tarik Duta Besarnya untuk Rusia
oleh Yu Liang – NTD
Pada Senin (6 Mei) Rusia mengatakan bahwa mereka akan menempatkan senjata nuklir dalam latihan militernya, dan berencana menyerang fasilitas militer Inggris di Ukraina sebagai respon atas ancaman serangan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terhadap Moskow.
Pimpinan Minoritas DPR dari Partai Demokrat AS Hakeem Jeffries dan anggota Kongres lainnya pernah menyatakan bahwa jika Rusia memenangkan perang dengan Ukraina, maka AS perlu mengirimkan pasukan untuk melakukan intervensi.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan : “Berbicara tentang persiapan pengiriman pasukan ke Ukraina, yaitu menempatkan tentara NATO di depan pasukan Rusia, adalah peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tentu saja memerlukan perhatian dan tindakan khusus”.
Kremlin juga memanggil Duta Besar Inggris untuk Rusia dan mengatakan bahwa jika Ukraina menggunakan senjata yang dipasok Inggris untuk menyerang wilayah Rusia, Moskow mungkin akan membalas dengan menyerang instalasi militer Inggris baik yang berada di Ukraina mau pun yang ada di luar negeri.
Gubernur wilayah Belgorod Rusia mengatakan bahwa enam orang tewas dan 35 lainnya luka-luka setelah pesawat tak berawak Ukraina menyerang dua mobil di negara bagian itu Senin pagi.
Untuk mencegah Rusia menyerang tiga negara Baltik di sisi timur NATO, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengunjungi Latvia pada Senin untuk berkonsultasi dengan para pemimpin ketiga negara tersebut untuk bersama-sama mempromosikan produksi senjata dan sistem pertahanan udara. Setelah itu Olaf Scholz memeriksa garnisun Jerman di Lithuania.
Perdana Menteri Latvia Evica Silina mengatakan : “Rusia mencoba mengancam kita semua, selalu dengan cara yang sama. Terutama karena mereka memiliki senjata nuklir sekarang”.
Republik Ceko, Estonia, Jerman, dan negara-negara lain juga telah menegaskan tidak akan mengirimkan pejabat untuk menghadiri pelantikan presiden Putin pada 7 Mei.
Kementerian Luar Negeri Jerman pada Senin juga mengecam Moskow atas serangan siber terhadap industri pertahanan dan kedirgantaraan, oleh karena itu menarik duta besarnya untuk Rusia. (sin)
Indeks Kebebasan Pers Dunia 2024 : Tiongkok Tetap Menjadi Penjara Terbesar di Dunia bagi Jurnalis
Kebebasan pers di Tiongkok terus memburuk di bawah kekuasaan PKT. Situasi jurnalis warga Tiongkok semakin mengerikan
Alex Wu
Pada 3 Mei yang merupakan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Reporters Without Borders (RSF) merilis Indeks Kebebasan Pers Sedunia 2024.
Tiongkok berada di peringkat paling bawah – peringkat ke-172 di antara 180 negara dan wilayah – sambil mempertahankan gelarnya dari tahun sebelumnya sebagai negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis di dunia.
RSF, organisasi non-pemerintah internasional yang berbasis di Paris yang didedikasikan untuk menjaga kebebasan informasi, mengatakan dalam laporannya bahwa “selain menahan lebih banyak jurnalis daripada negara lain di dunia,” rezim komunis Tiongkok “terus melakukan kontrol ketat terhadap saluran informasi, menerapkan kebijakan penyensoran dan pengawasan untuk mengatur konten daring dan membatasi penyebaran informasi yang dianggap sensitif atau bertentangan dengan garis partai.”
RSF juga menunjukkan dalam laporan tersebut bahwa ” Tiongkok adalah negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis di dunia, dengan lebih dari 100 jurnalis yang saat ini ditahan.”
Dibandingkan dengan peringkat tahun lalu yang berada di posisi 179-peringkat terakhir-peringkat Tiongkok tahun ini meningkat. Namun, laporan tersebut mengindikasikan bahwa satu-satunya alasan untuk sedikit kenaikan peringkat ini adalah memburuknya situasi di negara dan wilayah lain, seperti di Afghanistan yang dikuasai Taliban, bukan karena adanya perbaikan di Tiongkok.
Peringkat kebebasan pers di Hong Kong-yang dikendalikan oleh rezim Tiongkok-tahun ini juga mengalami sedikit peningkatan, ke peringkat 135, lebih tinggi dari peringkat 140 pada tahun 2023. Namun, skor kebebasannya turun 1,8 poin dari tahun lalu yang mencapai 44,86 “karena peningkatan penganiayaan terhadap jurnalis di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020,” kata laporan itu. RSF menjelaskan, “Kenaikan beberapa negara dalam Indeks ini menyesatkan karena skor mereka turun dan kenaikan Indeks merupakan hasil dari penurunan negara-negara yang sebelumnya berada di atas mereka.”
Lebih dari 100 Penulis Tiongkok Dipenjara
Sementara itu, PEN America di New York merilis Indeks Kebebasan Menulis 2023.
Laporan yang dirilis pada 1 Mei ini menunjukkan bahwa Tiongkok masih menjadi negara yang paling banyak memenjarakan penulis dan intelektual publik di dunia. “Pada tahun 2023, Tiongkok melonjak di atas 100 kasus, memenjarakan 6 penulis sepanjang tahun dengan total 107 penulis. Dari total jumlah penulis, 9 di antaranya adalah perempuan.”
Di antara 107 penulis yang dipenjara, 50 di antaranya adalah komentator online yang memposting pendapat mereka tentang berbagai topik sosial, politik, dan ekonomi di platform media sosial. Laporan tersebut mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa menggunakan tuduhan yang tidak jelas yaitu “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah” untuk menangkap dan memenjarakan mereka.
Jurnalis dan penulis yang berbasis di Kanada, Sheng Xue, mengatakan kepada The Epoch Times pada 4 Mei bahwa angka-angka yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi internasional ini hanyalah beberapa yang bocor ke dunia luar di bawah kontrol ketat PKT terhadap informasi.
“Tidak ada yang mengetahui berapa banyak jurnalis di Tiongkok yang telah dianiaya hingga tewas, berapa banyak yang telah ditangkap secara diam-diam, dijatuhi hukuman, dianiaya, dan disiksa,” kata Sheng.
“Seluruh sistem PKT adalah rezim teroris negara, yang berarti tidak hanya komite pusat PKT yang merupakan sistem otokratis dan otoriter, [tetapi] semua tingkat kekuasaannya beroperasi sama seperti rezim diktator dan tirani. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi dunia luar untuk mengetahui banyak insiden. Sulit untuk mengumpulkan statistik. Sejujurnya, bahkan [pemimpin PKT] Xi Jinping pun tidak tahu.”
“Saya percaya bahwa Tiongkok merupakan negara yang paling parah dalam hal kebebasan pers dan berbicara di dunia. Sistem politiknya memungkinkan untuk mencapai tingkat seperti itu.”
Lai Jianping, seorang pengacara hak asasi manusia Tiongkok yang saat ini tinggal di Amerika Serikat, mengatakan kepada The Epoch Times pada 4 Mei bahwa kebebasan pers dan kebebasan berbicara di Tiongkok, termasuk Hong Kong, sebenarnya menurun dan memburuk.
“Alasan mengapa PKT terus memperketat kontrolnya terhadap kebebasan berbicara adalah karena PKT menghadapi krisis politik, sosial, dan ekonomi yang semakin mendalam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Status kekuasaannya terancam, dan PKT ingin mempertahankan kediktatoran satu partai dan kediktatoran satu orang. Oleh karena itu, ia terus memperkuat kontrolnya atas semua aspek kehidupan sosial. Jadi, [penindasan] kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah prioritas utama bagi PKT dan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan sosial yang harus dikontrol.”
Jurnalis Warga Negara Tiongkok
Jurnalis warga Tiongkok juga telah menjadi target penindasan dan penganiayaan rezim Tiongkok.
Jurnalis warga Tiongkok, Zhang Zhan, dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena melaporkan kebenaran tentang wabah COVID-19 di Wuhan pada 2020. Hukumannya akan selesai pada 13 Mei mendatang. RSF mendesak komunitas internasional untuk memperhatikan dan menekan Beijing agar dia dapat sepenuhnya mendapatkan kembali kebebasannya dalam siaran pers bulan lalu. Zhang adalah pemenang Hadiah Keberanian RSF 2021
Jurnalis warga Wuhan, Fang Bin, telah dibebaskan dari penjara selama setahun, tetapi terus menghadapi pelecehan oleh otoritas PKT. Saat ini, ia menghadapi penggusuran sementara listrik dan air di kediamannya telah diputus, karena polisi Wuhan menekan pemiliknya. Dia mungkin akan segera dipaksa untuk tinggal di jalanan.
Selama wabah COVID-19 di Wuhan pada Februari 2020, Fang mengunggah laporan videonya di media sosial yang mengungkapkan jumlah kematian yang sangat besar pada saat itu, yang menarik perhatian dunia internasional. Kemudian, dia ditangkap oleh polisi setempat dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah.”
Lai mengatakan, “Jurnalis warga adalah penghubung dasar dalam seluruh [ekosistem] kebebasan pers. Tidak hanya media resmi [Tiongkok] dan kebebasan berbicara dan kebebasan pers jurnalis resmi yang ditekan, tetapi jurnalis warga juga ditekan, dan bahkan lebih serius lagi.”
Dia menambahkan, “Semakin sedikit area di mana mereka dapat melaporkan dan melakukan intervensi, dan hampir tidak ada ruang bagi mereka. Karena PKT ingin memonopoli seluruh sistem wacana dan hak untuk berwacana, pada dasarnya tidak ada ruang bagi jurnalis warga untuk bertahan hidup.”
Sheng mengatakan bahwa pada saat ini, “tidak ada lagi jurnalis warga di Tiongkok. Ketika kita berbicara tentang kebebasan pers, kebebasan berbicara, kebebasan media, dan lain-lain di Tiongkok, Partai Komunis telah memberikan jawaban terbaik – mereka telah menyatakan bahwa media adalah corong PKT.”
Luo Ya dan Fang Xiao berkontribusi dalam laporan ini.