Home Blog Page 1325

Produk Daging Flu Babi yang Beredar di Pasar Tiongkok Mungkin Mencapai 50 Persen

0

Epochtimes.id- Setelah produk daging babi dari Henan, Tiongkok ‘Sanquan Food’ diketahui mengandung virus flu babi Afrika, kembali ditemukan sejumlah produk daging babi yang diproduksi oleh perusahaan daging besar di Tiongkok tidak lulus uji virus flu babi.

Jumlahnya mungkin mencapai 50 % pangsa pasar, tetapi pejabat Partai Komunis Tiongkok sampai saat ini belum mengumumkan situasinya, dan bahkan mendorong para peternak babi untuk menjual daging babi yang sudah mati.

Produk daging babi dari lusinan perusahaan daging besar Tiongkok tidak lulus uji virus flu babi Afrika

Beberapa netizen baru-baru ini memberitakan, produk swekiau/pangsit isi babi yang dibekukan dari perusahaan Henan Sanquan Foods Co., Ltd. dinyatakan positif mengandung virus flu babi Afrika saat pengujian labaratorium di propinsi Hunan.

Pada hari kedua, lebih dari selusin perusahaan daging berskala besar Tiongkok, termasuk Kedi, Longfeng, dan Jinlu, total berjumlah 40 batch produk, yang dinyamengandung virus flu babi oleh departemen pertanian Gansu.

Dari beberapa laporan uji yang dikemukakan diketahui bahwa produk daging babi yang mengandung virus itu berkisar dari bakso hingga swekiau/pangsit, sosis dan lainnya. Luasnya peredaran produk-produknya meliputi dari pantai timur Tiongkok sampai daerah-daerah terpencil di Gansu.

Sumber : Tidak ada rencana pemusnahan terhadap produk yang mengandung virus

Berita itu telah menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun Mr. Zhu, seorang sumber yang memahami masalah dalam wawancaranya dengan Radio Free Asia mengatakan, berita tentang produk daging babi yang mengandung virus telah dikonfirmasi oleh Departemen Pertanian Gansu dan perusahaan yang terlibat pada Minggu (17/2/2019).

Menurut laporan, lebih dari selusin perusahaan daging itu hampir meliputi semua merek terkenal yang produknya beredar di daratan Tiongkok, menunjukkan bahwa situasinya sangat serius.

Mr. Zhu mengatakan : “Setidaknya telah melibatkan 4 provinsi dan kota yakni Shandong, lalu Henan, Anhui, Shanghai, dan kemudian merek yang terlibat semuanya adalah merek besar yang pangsa pasarnya diperkirakan mencapai hampir 50%. Kemudian Kedi telah melakukan penyegelan terhadap produk dari batch yang bermasalah, dan mengatakan bahwa masih ada banyak produk sejenis yang masih tersimpan dalam gudang. Namun merka tidak menyampaikan rencana penanganannya sehingga masalah ini dianggap sangat serius.”

Mr. Zhu juga mengatakan bahwa semua berita terkait masalah ini pada dasarnya diekspos oleh jalur non pemerintah, entah mengapa pemerintah sampai saat ini tidak berinisiatif untuk merilisnya. Ini adalah pemerintah yang tidak bertanggung jawab.

“Inti permasalahannya masih menyangkut ketidaktransparanan berita. Produk Sanquan yang mengandung virus itu ditemukan secara tidak sengaja. Berita Itu diekspos oleh netizen yang menemukan dalam dokumen milik kantor inspektur internal pemerintah, alias bukan pemerintah yang berinisiatif mengumumkan demi kesehatan warga,” kata Mr. Zhu,

“Ketidakefektifan pemerintah mendorong peternak menjual daging babi bermasalah”

Ny. Liu, seorang profesional medis kepada Radio Free Asia mengatakan bahwa belum diketahui secara jelas bagaimana dengan dampak dari mutasinya virus, pandemi apalagi yang akan muncul nantinya. Departemen pencegahan epidemi lokal tidak mampu mendeteksi dan mencegah babi-babi bermasalah itu masuk ke perusahaan pengolahan daging.

Ada juga berita beredar bahwa akibat ketidakefektifan pemerintah sampai peternak  terdorong untuk menjual daging babi bermasalah demi mengurangi kerugian.

Ny. Liu mengatakan : “Kerugian yang dialami peternak terlampau besar. Pemerintah hanya tutup sebelah mata, melihat peternak menjual daging babi yang sudah mati.”

“Kedua, belum ada cara baru lain untuk menguji apakah babi bermasalah pada masa inkubasi virus yang sekitar setengah bulan ini, karena biayanya mahan”.

Para pakar pencegahan flu babi Afrika mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan daging domestik saat ini dan lembaga-lembaga pengujian keamanan pangan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran epidemi tersebut.

Praktisi media bermarga Chen mengatakan, sampai saat ini masih banyak orang makan daging babi. Namun, pejabat tinggi memiliki pasokan daging babi yang lebih khusus, mereka tidak perlu takut dengan epidemi, tetapi rakyat kebanyakan tidak ada pilihan sama sekali.

Setelah penemuan virus flu babi Afrika pertama di kota Shenyang pada bulan Agustus tahun lalu, hanya dalam beberapa bulan saja epidemi tersebut sudah menyebar ke 25 provinsi di Tiongkok, itu laporan resmi yang dikeluarkan Partai Komunis Tiongkok.

Dunia luar percaya bahwa flu babi Afrika tidak terkendalikan di daratan Tiongkok, terutama di beberapa daerah, dan itu dikarenakan tidak adanya perhatian dari pemerintah berwenang di pusat, sehingga pemerintah daerah tidak berdaya dalam melakukan pengontrolan maupun pencegahan.

Meskipun Kementerian Pertanian Tiongkok menetapkan bahwa akan memberikan subsidi sebesar RMB. 1.200  terhadap setiap ekor babi terinfeksi virus flu yang dibunuh dalam rangka penyebaran virusnya. Namun menurut apa yang diketahui oleh Radio Free Asia, karena sulit dalam realisasi pembayarannya, otoritas di banyak tempat berusaha untuk menghindar. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=bFXyl2pNQXg

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$376,8 Miliar atau sekitar Rp5.452 triliun

0

Epochtimes.id- Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2018 tercatat 376,8 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 186,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunukasi BI Agusman mengatakan Posisi ULN tersebut meningkat 17,7 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Meski demikian, utang luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat.

Menurut dia, dampak menyebabkan terjadi lonjakan utang bersumber dari utang pemerintah dan pihak swasta.

“Secara tahunan, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2018 tumbuh 6,9% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada akhir triwulan sebelumnya sebesar 4,2% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah maupun ULN swasta,” ujar Agusman dalam siaran persnya, Jumat (15/2/2019).

Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2018 tercatat 183,2 miliar dolar AS, meningkat 7,1 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan sebelumnya.

Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik sejalan dengan perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda.

Selain itu, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh penerbitan SBN valuta asing dalam rangka pre-funding fiskal tahun 2019. Secara tahunan, ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2018 tumbuh 3,3% (yoy).

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan posisi kepemilikan surat utang korporasi oleh investor asing. ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.

Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 73,8%. Secara tahunan, ULN swasta pada akhir triwulan IV 2018 tumbuh meningkat sebesar 10,9% (yoy).

Menurut BI, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Desember 2018 yaitu sebesar 36%.

“Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,3% dari total ULN,” pungkas rilis BI. (asr)

Senator AS Peringatkan Militer Venezuela untuk Tidak Halangi Masuknya Bantuan Kemanusiaan

0

oleh Hong Yawen

Senator AS Marco Rubio mengunjungi Cucuta, sebuah kota di Kolombia yang berbatasan dengan Venezuela. Ia mengeluarkan peringatan kepada militer Venezuela, jika mereka menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan yang disampaikan oleh organisasi kemanusiaan AS, maka mereka dapat dikenakan sanksi berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.

Militer pemerintahan Maduro memblokir jembatan perbatasan yang terhubung ke Kolombia, menyebabkan truk – truk yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Venezuela tidak dapat masuk.

Akibatnya Amerika Serikat mengirim tiga buah pesawat pengangkut militer C-17 untuk mengirim lebih dari 200 ton pasokan bantuan ke perbatasan Kolombia. Presiden sementara Juan Guaido yang diakui oleh banyak negara Eropa dan Amerika mengatakan bahwa sebanyak 600.000 orang warga Venezuela siap pergi ke perbatasan untuk menerima bantuan internasional.

Menurut Fox News, dalam beberapa bulan terakhir sejumlah besar warga Venezuela yang mengungsi telah membanjiri Cukuta untuk mencari makanan dan obat-obatan. Senator Rubio mengunjungi Cukuta pada 17 Pebruari dan mengatakan kepada massa bahwa militer Venezuela yang memblokir bantuan itu akan menjalani sisa hidup mereka dalam tuntutan keadilan.

Dalam sidang dengar pendapat yang diadakan oleh Komite Urusan Luar Negeri Dewan, utusan khusus AS untuk Venezuela, Elliott Abrams mengatakan bahwa pemerintahan Trump lebih cenderung menggunakan saluran ekonomi, kemanusiaan dan diplomatik untuk berurusan dengan rezim Maduro. Elliot menegaskan bahwa kekuatan militer bukanlah pilihan yang lebih disukai, tetapi tidak mengabaikan opsi itu bila terpaksa.

Minggu lalu Trump membahas krisis kemanusiaan di Venezuela dengan Presiden Kolombia Ivan Duke di Kantor Oval Gedung Putih. Krisis tersebut telah menyebabkan masuknya sekitar 1,14 juta pengungsi Venezuela ke Kolombia.

Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, tetapi karena mantan Presiden Hugo Chavez memimpin negara dengan sistem sosialis, menyebabkan kemiskinan, malnutrisi, penyakit, dan kekerasan meluas.

Beberapa kritikus menuduh penerus Chavez yakni Nicolas Maduro memenangkan masa jabatan enam tahun kedua dalam pemilihan tahun lalu dengan cara melarang pesaing mencalonkan diri dalam pemilihan.

Wakil Presiden AS Mike Pence ketika berbicara di Konferensi Keamanan Internasional Munich pada Sabtu (16/2/2019) menghimbau sekutu Eropa untuk mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah.

Saat ini, lebih dari 20 negara Eropa telah mengakui Guaido kecuali Uni Eropa yang belum memberikan pernyataan. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=-awjffyF_Ds

Lebih dari 100 Metode Penyiksaan yang Digunakan di Sistem Penjara Komunis Tiongkok

0

Beragam Penyiksaan yang dialami oleh Tahanan Hati Nurani

Oleh Joan Delaney – The Epoch Times

Catatan editor: The Epoch Times menerbitkan sejumlah artikel yang mengungkap penggunaan penyiksaan oleh rezim Komunis Tiongkok terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sasarannya, dan penderitaan serta dampak yang ditimbulkannya bagi mereka yang menjadi sasarannya.

Menurut pemantauan HAM, penggunaan penyiksaan dan penganiayaan di Tiongkok terhadap kelompok-kelompok teraniaya masih merajalela. Beberapa metode penyiksaan semacam ini dapat ditelusuri sejarahnya pada abad pertengahan silam. Bentuk kekejaman lainnya yakni pengambilan organ secara paksa adalah sebuah kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah.

“Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau melecehkan lainnya (perlakuan buruk lainnya) secara lazim telah lama dialkukan dalam semua situasi di mana pihak berwenang merengut kebebasan seseorang di Tiongkok,” demikian sebuah laporan 2015 oleh Amnesty International, berjudul “No End in Sight: Torture and Forced Confessions in China.

Tahanan hati nurani Falun Dafa di Tiongkok adalah korban dari beberapa metode perlakuan kejam dan penyiksaan paling keji.

Pemukulan biadab adalah hal biasa di penjara komunis Tiongkok. Gigitan anjing adalah metode penyiksaan lain yang digunakan. (Minghiu.org)

Kampanye penganiayaan yang diluncurkan terhadap pengikut Falun Dafa oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1999. Pada kenyataannya, telah membantu memperkuat taktik penganiayaan oleh rezim komunis Tiongkok termasuk terhadap kelompok lain sebagaimana diungkapkan sejumlah peneliti.

Menusuk dengan bambu tajam di bawah kuku. (Minghui.org)

“Para pejabat yang menggerakkan kampanye ‘transformasi’ di Xinjiang [rumah negara bagian bagi populasi Muslim Uighur] datang ke sana dengan pengalaman hampir 20 tahun, yang membantu menjelaskan bagaimana mereka telah berhasil meluncurkan dan mengimplementasikan suatu kampanye besar-besaran dalam kerangka waktu yang begitu singkat,” tulis Sarah Cook, seorang Analis Riset Asia di Freedom House, dalam sebuah artikel untuk Jamestown Foundation mengenai penindasan PKT di wilayah tersebut.

100 Metode Penyiksaan

Bentuk penyiksaan yang paling umum di penjara Tiongkok, pusat penahanan, dan pusat pencucian otak dengan tongkat listrik. Pusat tahanan ini menggunakan tongkat listrik hingga 300.000 volt, pentungan digunakan untuk efek maksimal pada bagian sensitif tubuh seperti mulut, alat kelamin, leher, dan telapak kaki.

Penyiksaan dengan tongkat listrik. (Minghui.org)

Tetapi ada banyak metode penyiksaan lain yang digunakan — sebenarnya lebih dari 100 merode. Ratusan metode ini telah dilakukan terhadap pengikut Falun Dafa yang selamat dari sistem penjara brutal Komunis Tiongkok. Tahanan hati nurani lainnya di Tiongkok termasuk Kristen rumahan, Buddha Tibet, Muslim Uighur, dan aktivis demokrasi.

Suntikan dengan obat-obatan psikotropika berbahaya. (Minghui.org)

Menurut Sumber internal Tiongkok, sebuah situs web yang menyingkap pelanggaran hak asasi di Tiongkok, di antara 100 jenis penyiksaan yang digunakan pada tahanan hati nurani Falun Dafa adalah pemukulan biadab, pelecehan seksual, borgol di posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama, paparan cuaca ekstrem, mencekoki dengan air seni atau kotoran secara ekstrem, luka bakar dengan sudutan rokok, kudis, kurungan isolasi, dilarang tidur, menusuk kuku dengan tongkat bambu tajam, dan digigit anjing atau ular.

Diikat dalam posisi yang menyakitkan untuk waktu yang lama. (Minghui.org)

Banyak metode penyiksaan bahkan memiliki nama, seperti “Kandang Kecil” (diborgol ke bagian dalam sangkar kecil sedemikian rupa sehingga korban tidak bisa berdiri atau duduk); “Hell Confinement” (alat dengan borgol dan belenggu di mana korban tidak bisa berjalan, duduk, menggunakan toilet, atau memberi makan diri sendiri); “Menutupi Gudang” (mati lemas); dan “Menyeret Penyiksaan” (korban diseret berulang kali di sepanjang jalan yang kasar).

Metode penyiksaan ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan membuat pundak terkilir. (Minghui.org)

Lalu ada “Bangku Harimau” yang terkenal, tempat korban duduk di bangku dengan kaki terentang lurus dan diikat dengan kuat ke bangku dengan tali. Batu bata atau benda keras lainnya diletakkan di bawah tumit korban, dengan lebih banyak lapisan ditambahkan sampai tali putus, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan.

Dipaksa duduk di papan berkerut untuk waktu yang lama. (Minghui.org)

Metode penyiksaan ini dapat memiliki efek yang menghancurkan baik secara fisik maupun mental sebagaimana diungkapkan Minghui.org. Situs web ini mendokumentasikan kampanye penganiayaan yang diluncurkan terhadap latihan spiritual Falun Dafa oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1999.

Dicekoki secara paksa dengan garam dan air. (Minghui.org)

Praktisi Falun Dafa juga menjadi sasaran penyiksaan mental dalam bentuk cuci otak secara intensif – tujuannya adalah untuk menghancurkan tekat mereka sehingga mereka melepaskan keyakinan mereka atau menentangnya. Hal ini dapat menyebabkan depresi dan keputusasaan dalam jangka panjang.

Membenamkan wajah dalam seember tinja dan urin. (Minghui.org)

Metode penyiksaan lain adalah menyuntik praktisi dengan obat-obatan berbahaya yang merusak sistem saraf pusat, menyebabkan mereka sakit yang tak tertahankan, gangguan mental, dan cacat fisik sebagaiman diungkapkan Minghui.

BACA JUGA : 100 Juta Orang Berlatih Falun Dafa Pada Tahun 1999 Tiba-Tiba Menghilang

Pelecehan seksual

Selain penyiksaan fisik, pemerkosaan digunakan secara konsisten dan sistematis sebagai sarana untuk mempermalukan dan membuat trauma praktisi wanita seperti dalam lapoan Minghui.

Di Kamp Kerja Paksa Masanjia yang terkenal kejam, penjaga melemparkan 18 praktisi wanita ke sel pria dan mendorong pria untuk memperkosanya sesuka hati, yang menyebabkan kematian, cacat, atau ketidakstabilan mental para wanita.

Ada banyak kasus perkosaan antar praktisi oleh para tahanan di seluruh sistem kamp kerja paksa (sekarang ditutup). Anak-anak juga tidak tak luput jadi sasaran. Pada 2002, seorang gadis berusia 9 tahun — anak yatim piatu dari seorang praktisi yang terbunuh oleh penyiksaan — diperkosa oleh tiga pria di Rumah Sakit Jiwa Changping di Beijing.

Pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan oleh penjaga atau tahanan, adalah metode penyiksaan yang umum. (Ilustrasi oleh Minghui.org)

Pada awal 2003, penjaga di Masanjia menyetrum seorang praktisi di dada dengan dua tongkat listrik secara bersamaan selama beberapa jam tanpa henti. Akibatnya, payudaranya benar-benar rusak.

Jenis lain dari pelecehan seksual yang mengerikan yang menyebabkan wanita mengalami kerusakan fisik dan mental yang tidak dapat dipulihkan termasuk mengikat beberapa sikat gigi bersama-sama dan memelintirnya di dalam vagina, memasang dan menyetrum puting susu, memompa saus cabai ke dalam vagina, menggosokkan tali tebal berulang-ulang di vagina, menginjak-injak payudara korban, berulang-ulang menendang vagina, dan penusukan berulang atau penetrasi vagina dengan tongkat atau alat lainnya.

Di Kamp Kerja Paksa Wanita Shibalihe, penjaga menelanjangi praktisi wanita dan menggunakan tong perapian untuk mengaitkannya dengan vagina mereka sambil pada saat yang sama memukul dada dan payudara mereka, sebagaiman dilaporkan Minghui. Mereka juga membakar wajah mereka dengan penjepit besi yang dalam keadaan membara.

Pengambilan Organ Secara Paksa

Mengekstraksi organ vital Anda saat Anda masih hidup harus menjadi bentuk penyiksaan yang paling ekstrem — dan yang selalu berakhir dengan kematian. Ini juga sesuatu yang menjadi sasaran tahanan hati nurani Falun Dafa sejak tak lama setelah Partai Komunis Tiongkok melancarkan kampanyenya untuk memberantas latihan spiritual tradisional ini pada tahun 1999.

Sebuah laporan 2006 oleh penyelidik Kanada David Matas dan David Kilgour menemukan bahwa tahanan hati nurani Falun Dafa terbunuh dalam skala besar karena organ mereka menjadi pasikan untuk industri transplantasi Tiongkok yang sangat menguntungkan.

Pengambilan organ secara paksa saat “donor” masih hidup. (Minghui.org)

Pada Juni 2016, Kilgour, Matas, dan Jurnalis Investigator serta peneliti AS, Ethan Gutmann merilis laporan terbaru tentang kelanjutan dan skala pengambilan organ paksa di Tiongkok. Mereka menemukan bahwa 169 rumah sakit transplantasi yang disetujui pemerintah di seluruh negeri memiliki kapasitas untuk melakukan lebih dari satu juta kasus transplantasi sejak tahun 2000.

Kelompok-kelompok yang menjadi korban adalah Falun Dafa, Tibet, Uighur, dan Kristen rumahan, dengan praktisi Falun Dafa sejauh ini sebagai korban terbesar. Gutmann memperkirakan bahwa antara 450.000 dan 100.000 praktisi ditahan di sistem penjara Tiongkok yang luas pada waktu tertentu. (asr)

Artikel Ini Terbit di The Epoch Times dengan judul Over 100 Torture Methods Used in China’s Prison System

Amerika Minta Sekutu Eropa Ambil Alih Teroris ISIS yang Ditangkap

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump meminta negara-negara Eropa pada 16 Februari 2019 untuk memulangkan dan mendakwa ratusan pejuang kelompok teroris ISIS yang telah ditangkap oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Suriah. Trump memperingatkan bahwa para teroris mungkin akan dibebaskan saat pasukan AS keluar dari wilayah tersebut.

“Amerika Serikat meminta Inggris, Prancis, Jerman, dan sekutu Eropa lainnya untuk mengambil kembali lebih dari 800 pejuang ISIS yang kami tangkap di Suriah dan mengadili mereka. Kekhalifahan bersiap untuk jatuh. Alternatifnya bukanlah yang baik karena kita akan dipaksa untuk melepaskannya,” tulis Trump di Twitter.

“AS tidak ingin menyaksikan para pejuang ISIS ini menembus Eropa, yang merupakan tujuan mereka,” lanjut Trump. “Kami melakukan begitu banyak, dan menghabiskan begitu banyak, waktu bagi orang lain untuk melangkah dan melakukan pekerjaan yang mereka mampu lakukan. Kami menarik kembali setelah 100 persen kemenangan terhadap ISIS!”

Trump memerintahkan penarikan pasukan AS dari Suriah atas kekalahan ISIS di wilayah tersebut. Pada 16 Februari 2019, pasukan yang didukung AS berada di ambang penangkapan kantong kecil terakhir yang dipegang oleh kelompok teroris di sepanjang Sungai Eufrat.

Jiya Furat, komandan pasukan yang didukung AS, mengatakan 16 Februari bahwa ISIS ditembaki di lingkungan di Desa Baghouz dekat perbatasan Irak, dan mendapat kecaman dari semua pihak.

“Dalam beberapa hari mendatang, dalam waktu yang sangat singkat, kami akan menyebarkan kabar baik ke dunia, akhir dari ISIS,” kata Furat.

Kekalahan ini menandai akhir dari lima tahun teror dan kekacauan yang dipicu ISIS. Yang disebut kekhalifahan, dimulai di sebuah masjid di Mosul, Irak, di mana Abu Bakar al-Baghdadi mengambil keuntungan dari kekacauan regional untuk menyatakan dirinya penguasa, atau khalifah, dari umat Islam. Pada puncaknya, kekhalifahan memerintah lebih dari 2 juta orang petarung dan teroris.

Ribuan orang, termasuk banyak warga negara Eropa, melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS selama masa konflik. Ratusan orang telah ditangkap dan ditahan di penjara yang dikelola orang Kurdi. Setelah Amerika Serikat keluar dari wilayah tersebut, orang Kurdi mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melindungi penjara, mendorong seruan untuk mengembalikan tahanan ke negara masing-masing.

Pejabat Kurdi mengatakan bahwa anggota keluarga tahanan mungkin melebihi 4.000 orang.

Membawa pejuang ISIS kembali ke negara asal mereka rumit. Menurut Shiraz Maher, direktur Pusat Internasional untuk Studi Radikalisasi, ada masalah nyata dengan diterimanya bukti medan perang di pengadilan Barat yang dapat menghambat proses penuntutan.

“Jadi, apa yang terjadi kemudian? Para pejuang ini dipulangkan dan kemudian dibebaskan; tidak ada yang mau itu. Atau mereka mencoba dengan biaya lebih rendah dengan tarif lebih pendek dan keluar dari penjara dalam periode yang relatif singkat. Sekali lagi, ini tidak ideal,” tulis Maher di Twitter.

Sementara itu, pihak berwenang setempat harus menyelesaikan pertanyaan di mana harus menampung para tahanan. Menempatkan mereka dengan populasi umum dapat meradikalisasi narapidana lain, sementara mendirikan fasilitas khusus mungkin membutuhkan biaya besar. (IVAN PENTCHOUKOV dan Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pentagon Siap Danai Tembok Perbatasan Amerika Meksiko

0

EpochTimesId – Pelaksana tugas Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Patrick Shanahan kemungkinan besar akan menyetujui permintaan Gedung Putih untuk mengalihkan anggaran 3,6 miliar dolar AS dari anggaran konstruksi militer untuk anggaran pembangunan tembok di perbatasan selatan dengan Meksiko. Seorang pejabat Departemen Pertahanan yang berbicara dengan syarat anonimitas mengatakan baru-baru ini.

Presiden Donald Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan barat daya pada 15 Februari 2019. Deklarasi ini memungkinkan Gedung Putih untuk mengalihkan dana dari anggaran konstruksi militer ke arah pengerjaan hambatan fisik di perbatasan AS-Meksiko.

Menurut hukum AS, menteri pertahanan harus memutuskan apakah tembok itu diperlukan secara militer sebelum uang dari anggaran pembangunan militer dapat digunakan.

“Kami selalu mengantisipasi bahwa ini akan menciptakan banyak perhatian dan karena uang berpotensi dapat dialihkan, Anda dapat membayangkan kekhawatiran yang ditimbulkannya,” kata Shanahan kepada wartawan yang bepergian bersamanya dari perjalanannya ke Afghanistan, Timur Tengah, dan Eropa. “Sangat sengaja, kami belum membuat keputusan. Kami telah mengidentifikasi langkah-langkah yang akan kami ambil untuk membuat keputusan itu.”

Dia menambahkan bahwa perencana militer telah melakukan analisis awal dan dia akan mulai memeriksanya pada 17 Februari 2019.

Pekerja pada proyek kondominium di Tijuana, dengan pembatas perbatasan AS-Meksiko sebagai latar belakang, perbatasan darat tersibuk di dunia di Tijuana, Meksiko, pada 15 Februari 2019. (Foto : Mario Tama/Getty Images/The Epoch Times)

Gedung Putih mengumumkan pada 15 Februari 2019 bahwa mereka telah memperoleh $ 8,1 miliar dana untuk pembangunan dinding perbatasan. Dana tersebut terdiri dari $ 1,4 miliar yang disetujui oleh Kongres, $ 600 juta dari pot Departemen Keuangan, $ 2,5 miliar dari program pengintaian obat Departemen Pertahanan, dan $ 3,6 miliar dari anggaran konstruksi militer.

Hanya dana pembangunan militer yang membutuhkan deklarasi darurat. Gedung Putih mengatakan bahwa sumber pendanaan akan digunakan secara berurutan dan sesuai kebutuhan. Itu menunjukkan bahwa sebanyak $ 4,9 miliar dana dapat digunakan sebelum salah satu dana darurat dari anggaran konstruksi militer dialihkan.

Pejabat pertahanan AS mengatakan Shanahan akan bertemu dengan sekretaris kementerian dalam beberapa hari mendatang untuk memilih proyek spesifik dari mana uang itu berasal.

Shanahan mengatakan bahwa perencana telah mengidentifikasi berbagai sumber uang yang dapat digunakan, tetapi Dia belum memutuskan secara spesifik proyek apa yang akan dipengaruhi, dan pada akhirnya, itu adalah keputusannya.

“Saya tidak diharuskan melakukan apa pun,” katanya.

Shanahan mengatakan dia tidak berharap untuk mengambil uang dari proyek-proyek seperti perumahan militer.

Standar perumahan militer yang buruk disorot oleh laporan Reuters baru-baru ini, yang menggambarkan jamur yang merajalela dan serangan hama, keracunan timbal pada masa kanak-kanak, dan keluarga yang bertugas sering kali tidak berdaya untuk menantang tuan tanah swasta dalam berbisnis dengan majikan militer mereka.

“Perumahan militer, apa yang menarik. Saya telah menerima sejumlah surat, saya punya banyak umpan balik. Jangan membahayakan proyek yang sedang berlangsung,” kata Shanahan.

“Saat kita melangkah melalui proses, kita akan menggunakan penilaian yang baik,” kata Shanahan.

Pada janji kampanye, Trump berjanji untuk membangun tembok di perbatasan barat daya untuk menghentikan aliran obat-obatan, gengster, dan imigran ilegal ke negara itu. Sejak dia menjabat, Demokrat telah menghalangi semua upaya untuk mengamankan pendanaan untuk tembok perbatasan baru, tetapi kebobolan setelah presiden menolak menandatangani undang-undang yang tidak memasukkan dana untuk tembok perbatasan.

Konsesi terdiri dari $ 1,4 miliar untuk 55 mil tembok baru di Rio Grande Valley, jauh dari permintaan sebesar $ 5,7 miliar dari Trump yang diminta akhir tahun lalu. Ketika presiden setuju untuk secara singkat membuka kembali pemerintah pada bulan Januari, dia berjanji untuk menggunakan kekuatan eksekutif untuk mengamankan dana jika Kongres gagal memberikan total $ 5,7 miliar.

“Saya tidak akan pernah goyah dari tugas suci saya untuk membela Bangsa ini dan rakyatnya. Kami akan menyelesaikan pekerjaan ini,” kata Trump dalam sebuah pernyataan menyusul pengumuman 15 Februari.

Dia menegaskan akan menandatangani RUU belanja yang disetujui oleh Kongres dan menyatakan keadaan darurat di perbatasan. Anggaran $ 1,4 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan tembok adalah bagian dari RUU Pengeluaran $ 333 miliar yang lebih besar, bagian yang telah ditunda oleh kebuntuan antara presiden Trump dan Demokrat. Selain anggaran tembok, RUU pengeluaran termasuk paket keamanan perbatasan yang lebih besar, semua bagian dari permintaan pendanaan yang dibuat oleh para ahli di Departemen Keamanan Dalam Negeri. Paket ini mencakup $ 400 juta untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di perbatasan, termasuk makanan, perawatan medis, transportasi, dan pusat pemrosesan imigran.

Rio Grande Valley, tempat tembok sepanjang 55 mil dari perbatasan baru akan dibangun, adalah sektor perbatasan dengan kematian pelintas ilegal paling terkenal pada tahun fiskal 2018, menurut Gedung Putih. Empat puluh persen dari semua penangkapan perbatasan juga dilaporkan terjadi di sektor Rio Grande.

Seperti yang diharapkan oleh Gedung Putih, deklarasi darurat presiden ditantang dalam gugatan yang diajukan atas nama tiga pemilik tanah Texas. Tuntutan hukum tambahan kemungkinan berasal dari Demokrat dan kelompok kepentingan liberal. Trump mengatakan pada 15 Februari bahwa, Dia berharap untuk menang di Mahkamah Agung. (Reuters dan IVAN PENTCHOUKOV/Twitter: @ivanpentchoukov/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pesawat Militer Amerika Kirim Lebih Banyak Bantuan ke Perbatasan Kolombia-Venezuela

0

EpochTimesId — Tiga pesawat kargo militer Amerika Serikat mendarat di kota perbatasan Kolombia, Cucuta pada 16 Februari 2019. Pesawat itu membawa 180 ton bantuan kemanusiaan untuk negara tetangga Kolombia, Venezuela. Negara yang masih terus mengalami krisis ekonomi, politik, dan sosial yang berkepanjangan.

Pesawat Angkatan Udara C-17, yang tiba dari Miami, membawa pengiriman kedua bantuan AS sejak pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido menolak legitimasi pemimpin rezim sosialis Venezuela, Nicolas Maduro pada 23 Januari 2019. Dia mengklaim bahwa konstitusi menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dari negara yang dilanda krisis.

Guaido telah menggunakan gelar barunya untuk menggalang bantuan dari negara-negara di seluruh dunia. Bahkan ketika Maduro secara konsisten menyangkal adanya krisis kemanusiaan, memusatkan perselisihan internasional mengenai masa depan Venezuela mengenai pasokan yang saat ini ditimbun di Cúcuta.

Amerika Serikat telah menjanjikan bantuan senilai 20 juta dolar AS untuk meringankan penderitaan rakyat di Venezuela yang disebabkan oleh kekurangan makanan dan obat-obatan yang meluas, dan hiperinflasi yang merajalela, yang bahkan membuat produk yang paling dasar tidak dapat dijangkau oleh rakyat miskin.

“Ini bukan yang pertama, dan itu tidak akan menjadi yang terakhir,” Administrator USAID, Mark Green mengumumkan kepada pers internasional yang menunggu kedatangan kiriman. “Lebih banyak lagi di perjalanan.”

Pengiriman bantuan terbaru berisi makanan bernutrisi, peralatan P3K, dan barang-barang pribadi, dengan pengiriman tambahan diharapkan akan tiba dalam beberapa hari mendatang.

Wartawan mengabadikan bahwa sebuah tanker bahan bakar, trailer kargo, dan pagar sementara, digunakan sebagai barikade oleh otoritas Venezuela yang berusaha memblokir bantuan kemanusiaan yang masuk dari Kolombia melalui Jembatan Internasional Tienditas yang menghubungkan kedua negara seperti terlihat dari pinggiran Cucuta, Kolombia, pada 6 Februari 2019. (Foto : Fernando Vergara/AP/The Epoch Times)

Tiga Titik
Gudang yang dijaga ketat di Cúcuta adalah salah satu dari tiga titik dari upaya pengiriman yang akan dilakukan pada 23 Februari 2019; Oposisi Guaido berharap akan mendorong pertikaian antara Maduro dan pasukan militer yang terus mendukungnya, meskipun ada ketidakpuasan rakyat. Dua lokasi lainnya adalah Roraima di Brasil utara, dan pulau Curacao di Karibia Belanda.

Ketika saatnya tiba, tokoh-tokoh militer akan menghadapi pilihan untuk tidak mematuhi perintah Maduro dan membiarkan pasokan yang sangat dibutuhkan ke negara itu, atau tetap setia kepadanya dan menghalangi masuknya bantuan, berpotensi memicu konfrontasi dengan orang banyak yang sangat membutuhkan makanan dan obat-obatan.

Maduro, mengatakan penurunan negaranya adalah akibat dari sanksi yang dijatuhkan AS dan bahwa Venezuela bukan pengemis. Sebuah upaya rumit dengan menggunakan tanki minyak dan peti kemas dilakukan pada 6 Februari 2019, untuk menghalangi barikade jembatan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memberikan bantuan, memicu kebuntuan internasional atas Venezuela di perbatasan.

“Lebih dari 50 metrik ton bantuan kemanusiaan dari AS kini berada di Kolombia. Masa depan para pemimpin militer pasca-Maduro di Venezuela akan bergantung sebagian besar pada, apakah mereka mengizinkan atau tidak bantuan itu untuk menjangkau rakyat Venezuela,” Senator A. Marco Rubio (Republikan/Florida) dari AS men-tweet tentang blokade itu.

Rubio mengunjungi Cúcuta pada 17 Februari 2019 untuk membahas rencana distribusi. Bahkan dengan adanya dukungan kuat dari Amerika Serikat, Kolombia, dan Brasil, belum jelas juga apakah bantuan kemanusiaan akan berhasil melintasi perbatasan.

Sementara itu, Guaido telah mengatakan bahwa ratusan ribu sukarelawan, termasuk banyak diaspora Venezuela yang tinggal di seluruh Amerika Latin, telah mendaftar untuk membawa pasokan melintasi perbatasan. Walau masih belum jelas, apakah mereka akan nekat bergerak dalam menghadapi kemungkinan dampak pengusiran dari pasukan militer yang telah banyak dikritik karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Ada juga kekhawatiran bahwa bantuan dapat dikirim ke Venezuela tetapi kemudian didistribusikan secara tidak efektif atau disita oleh Garda Nasional, yang dapat mendistribusikan atau menjualnya, sehingga merusak usaha oposisi dalam membantu rakyat miskin.

“Saya tidak berpikir bahwa Garda Nasional akan mengambil bantuan ini. Saya lebih khawatir bahwa bantuan ini mungkin tidak disampaikan secara terorganisir di lapangan,” kata Geoff Ramsey, direktur Venezuela pada Kantor Perwakilan Washington di Amerika Latin. “Adalah satu hal untuk mengatakan Anda adalah pemerintah sementara dan lainnya untuk mulai memberikan layanan kepada rakyat Venezuela.” (LUKE TAYLOR/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Bom Mobil Tewaskan 44 Orang di Kashmir, India Tuntut Pakistan Menindak Terorisme

0

Reuters

Epochtimes.id-  Seorang pembom bunuh diri menabrak sebuah bom mobil ke dalam sebuah bus yang mengankut polisi paramiliter India di Kashmir pada 14 Februari 2019. Inisiden ini menewaskan 44 dari mereka. Serangan ini paling mematikan dalam beberapa dekade terhadap pasukan keamanan di wilayah yang disengketakan.

Kelompok teroris yang berbasis di Pakistan Jaish-e-Mohammad (JeM) mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Pemerintah India menuntut agar Islamabad mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok teroris yang beroperasi dari wilayahnya.

Kashmir adalah wilayah mayoritas Muslim berada di pusat konflik puluhan tahun antara India dan Pakistan. Kedua tetangga memerintah sebagian wilayah sambil mengklaim seluruh wilayah sebagai milik mereka.

Ledakan yang menargetkan konvoi Pasukan Polisi Cadangan Sentral (CRPF) itu terdengar dari beberapa mil jauhnya, menurut saksi mata. Mohammad Yunis, seorang jurnalis yang tiba di lokasi beberapa menit kemudian, mengatakan kepada Reuters bahwa dia melihat darah dan bagian-bagian tubuh tersebar di sepanjang 100 meter jalan raya utama yang melintasi negara bagian India, Jammu dan Kashmir.

“Kami menuntut agar Pakistan berhenti mendukung teroris dan kelompok-kelompok teror yang beroperasi dari wilayah mereka dan membongkar infrastruktur yang dioperasikan oleh teroris untuk melancarkan serangan di negara-negara lain,” kata kementerian luar negeri India dalam sebuah pernyataan, beberapa jam setelah serangan itu.

Tidak ada komentar langsung dari pemerintah Pakistan. Islamabad membantah tuduhan New Delhi bahwa memberikan bantuan material kepada para teroris yang memerangi pemerintahan India di Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim. Ia mengatakan itu hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada rakyat Kashmir dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Gambar-gambar televisi menunjukkan mobil yang hancur di tengah puing-puing dan salju di sekitar lokasi. Foto-foto Reuters menunjukkan puluhan polisi yang menyurvei kendaraan yang rusak dan seorang polisi terlihat membawa penutup plastik dengan senjata di dalamnya. Korban tewas mencapai 44.

Polisi Pasukan Cadangan Sentral adalah organisasi paramiliter yang bekerja dengan militer India untuk memadamkan pemberontakan selama 30 tahun di Kashmir.

“Aku sangat mengutuk serangan pengecut ini. Pengorbanan personel keamanan kami yang berani tidak akan sia-sia,” kata Perdana Menteri Narendra Modi dalam tweet.

Pasukan India secara sporadis memerangi pejuang di pegunungan Kashmir sejak pemberontakan bersenjata tahun 1989 di mana puluhan ribu orang terbunuh, tetapi pemboman mobil jarang terjadi.

Sebuah video yang beredar di media sosial pada 14 Februari 2019, konon menampilkan pelaku bom bunuh diri, dan memperlihatkan seorang pria muda memegang senjata dan mengancam akan lebih banyak serangan. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen keaslian video.

Kementerian luar negeri India menuduh pemerintah Pakistan memberi kelompok teroris Jaish kebebasan lari di Pakistan, dengan mengatakan telah membiarkan pemimpin kelompok itu, Masood Azhar, “untuk mengoperasikan dan memperluas infrastruktur terornya di wilayah-wilayah di bawah kendali Pakistan dan untuk melaksanakan serangan di India dan di tempat lain dengan impunitas.”

Serangan besar terakhir di Kashmir adalah pada tahun 2016 ketika teroris menggerebek sebuah kamp militer India di Uri yang menewaskan 20 tentara.

Ketegangan dengan Pakistan meningkat setelah insiden itu ketika New Delhi mengatakan para penyerang datang dari Pakistan untuk melancarkan serangan. Pakistan membantah terlibat atas ledakan tersebut.

Modi di Bawah Tekanan

Serangan itu dapat menempatkan Modi, yang menghadapi pemilihan umum pada Mei, di bawah tekanan politik untuk bertindak melawan para teroris.

Randeep Singh Surjewala, juru bicara partai oposisi utama Kongres, menuduh Modi berkompromi pada keamanan. “Nol aksi politik & Nol kebijakan untuk mengatasi teror telah menyebabkan situasi keamanan yang mengkhawatirkan,” kata Surjewala dalam salah satu dari serangkaian tweet.

Kanwal Sibal, seorang mantan diplomat top, mengatakan tanggapan diplomatik dari India tidak akan cukup. “Mereka harus melakukan sesuatu kalau tidak saya pikir akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menyerap serangan ini dan terlihat tidak melakukan apa-apa,” kata Sibal kepada Reuters.

Kelompok Jaish-e-Mohammad adalah salah satu kelompok teroris paling kuat yang beroperasi di Kashmir. Ia dipersalahkan atas serangan 2001 terhadap parlemen India yang menyebabkan India mengerahkan militernya di perbatasan dengan Pakistan.

Dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita GNS, seorang juru bicara kelompok itu mengatakan puluhan kendaraan pasukan keamanan hancur dalam serangan itu.

Arun Jaitley, seorang menteri senior di kabinet Modi, mengatakan India akan membalas, tweeting bahwa “teroris akan diberi pelajaran yang tak terlupakan karena tindakan keji mereka.”

Duta Besar AS untuk India, Ken Juster, mengutuk serangan itu. AS mengatakan dalam tweet bahwa Washington berdiri di samping India dalam menghadapi teror dan mengalahkannya. Duta Besar AS untuk India dan sekretaris pers juga mengutuk serangan itu.

“Kami menyatakan belasungkawa mendalam kami kepada keluarga korban, pemerintah India, dan rakyat India atas hilangnya nyawa dalam serangan brutal ini,” kata sekretaris pers itu.

“Amerika Serikat menyerukan Pakistan untuk segera mengakhiri dukungan dan tempat berlindung yang aman bagi semua kelompok teroris yang beroperasi di negaranya, yang satu-satunya tujuannya adalah untuk menabur kekacauan, kekerasan, dan teror di wilayah tersebut.”

“Serangan ini hanya memperkuat tekat kami untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi kontra-terorisme antara Amerika Serikat dan India.”

Pada 13 Februari 2019 sebuah ledakan di sebuah sekolah di Kashmir melukai belasan siswa. Penyebab ledakan masih belum jelas. (asr)

Oleh Fayaz Bukhari/The Epochtimes

Trump Deklarasikan Darurat Nasional untuk Mendanai Tembok Perbatasan

0

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan keadaan darurat nasional pada 15 Februari 2019 waktu setempat. Deklarasi darurat itu untuk mengatasi krisis kemanusiaan di perbatasan barat daya AS, dan mengamankan dana untuk pembangunan tembok perbatasan.

Deklarasi darurat, dikombinasikan dengan rancangan anggaran belanja yang disahkan oleh Kongres pada 14 Februari 2019, akan memberikan pemerintahannya dengan dana 8 miliar dolar AS (sekitar 110 triliun rupiah) untuk pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko.

Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Mick Mulvaney mengatakan kepada wartawan pada sebuah rilis pada 15 Februari 2019, bahwa dengan keadaan darurat diumumkan, pemerintah akan menggeser anggaran 600 juta dolar AS dari Departemen Keuangan, dan 6,1 miliar dolar AS dari anggaran militer untuk pembangunan tembok perbatasan.

Presiden Trump mengatakan bahwa narkoba, geng, dan imigran ilegal mengalir ke negara itu, dan mengharuskan perlunya menyatakan keadaan darurat nasional.

“Kami akan menghadapi krisis keamanan nasional di perbatasan selatan kami dan kami akan melakukannya dengan satu atau lain cara. Kita harus melakukannya,” kata Trump di Gedung Putih. “Kami memiliki sejumlah besar obat-obatan yang mengalir ke negara kami, sebagian besar berasal dari perbatasan selatan.”

Kongres meloloskan anggaran pengeluaran 333 miliar dolar AS pada 14 Februari yang mencakup 1,375 miliar dolar dana untuk pembangunan tembok perbatasan. Jumlah itu jauh dari $ 5,7 miliar yang dituntut Trump tahun lalu. Tiga minggu lalu, presiden berjanji akan menggunakan kekuasaan eksekutif jika anggota parlemen gagal mengamankan dana yang dia minta.

Dana $ 6,1 miliar yang akan diambil dari anggaran Departemen Pertahanan termasuk $ 2,5 miliar yang akan dialokasikan kembali dari dompet kegiatan obat terlarang dan $ 3,6 miliar dari anggaran konstruksi militer.

Trump menggarisbawahi bahwa deklarasi keamanan nasional adalah praktik umum, dengan 31 kali dikeluarkan. Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan menggunakan deklarasi darurat yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama untuk memerangi kartel narkoba. Namun Trump diperkirakan akan digugat ke pengadilan. Dia optimis bahwa Mahkamah Agung pada akhirnya akan membenarkan deklarasi yang dia keluarkan.

Beberapa ibu, wanita yang anak-anak atau suaminya telah dibunuh oleh imigran ilegal, menghadiri deklarasi darurat oleh presiden.

Anggota keluarga memegang potret orang-orang terkasih yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing ilegal, ketika Presiden Donald Trump menyampaikan pidato, di Rose Garden di Gedung Putih pada 15 Februari 2019. (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

“Saya akan menandatangani perintah terakhir segera setelah masuk ke Kantor Oval dan kita akan memiliki keadaan darurat nasional, dan kita kemudian akan dituntut, dan mereka akan menuntut kita di Sirkuit Kesembilan, meskipun seharusnya tidak ada di sana, dan kemudian kita mungkin akan mendapatkan putusan buruk, dan kemudian kita akan mendapatkan putusan buruk lain, dan kemudian kita akan berakhir di Mahkamah Agung, dan semoga kita akan mendapatkan goyangan yang adil, dan kita akan menang di Mahkamah Agung,” Trump berkata dengan gaya komedi, yang menarik tawa dari penonton di Rose Garden.

Anggaran sebanyak 1,375 miliar dolar AS untuk konstruksi dinding yang dialokasikan dalam anggaran belanja akan mendanai pembangunan 55 mil hambatan fisik di Rio Grande Valley. RUU Anggaran Belanja akan mendanai pemerintah hingga akhir tahun fiskal pada bulan September 2019.

Sejak menjabat, Trump telah meminta agar Kongres membiayai pembangunan tembok di perbatasan selatan, yang merupakan janji kampanyenya. Demokrat, yang suaranya diperlukan untuk mencapai ambang 60 suara di Senat, telah menggagalkan semua upaya. Tahun lalu, presiden menindaklanjuti janji dan menolak menandatangani RUU pengeluaran yang tidak termasuk dana untuk tembok perbatasan. Akibatnya, Kongres melewatkan batas waktu untuk mendanai pemerintah, memicu penutupan sebagian pemerintah pada Desember tahun lalu. Shutdown berlangsung selama 35 hari, terpanjang dalam catatan sejarah.

Rata-rata, sekitar 2.000 imigran gelap memasuki Amerika Serikat setiap hari, menurut Gedung Putih. Banyak dari mereka yang masuk memiliki sejarah kriminal atau anggota geng. Kartel mengambil keuntungan dari perbatasan keropos untuk menyelundupkan sejumlah besar obat-obatan ke negara itu, berkontribusi pada krisis opioid yang sudah menghancurkan. Sementara itu, sekitar 10.000 anak diperdagangkan melintasi perbatasan setiap tahun untuk dijual sebagai budak seks.

Pada 15 Februari, ada 31 keadaan darurat nasional yang terjadi di Amerika Serikat pada masalah-masalah seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan dunia maya. Trump sebelumnya sudah menyatakan tiga keadaan darurat. Presiden mengeluarkan darurat nasional pertama pada Desember 2017, menargetkan para pelaku pelanggaran HAM dan korupsi.

Trump kemudian mengeluarkan darurat nasional keduanya pada September tahun lalu, memungkinkan sanksi terhadap mereka yang ikut campur dalam pemilihan AS. Dia mendeklarasikan darurat nasional ketiga pada November 2018, menangani pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di Nikaragua. (IVAN PENTCHOUKOV/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Harga Avtur Resmi Diturunkan, Pertamina Klaim Lebih Murah dari Singapura

0

Epochtimes.id- PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga jual avtur yang berlaku pada Sabtu (16/2//2019) mulai pukul 00.00 WIB.

Media Communication Manager Pertamina, Arya Dwi Paramita mengatakan harga baru avtur ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 17/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Menurut Arya, Pertamina secara rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian harga avtur secara periodik, yaitu sebanyak dua kali dalam sebulan. Untuk periode kali ini (16/2/2019), harga avtur mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Dia mencontohakan, harga avtur (published rate) untuk bandara Soekarno Hatta Cengkareng mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 8.210 per liter menjadi Rp .7.960 per liter. Harga ini lebih murah jika dibandingkan dengan Singapura.

“Harga ini lebih rendah sekitar 26% dibandingkan harga avtur (published rate) di Bandara Changi Singapura yang terpantau per tanggal 15 Februari 2019 sekitar Rp 10.769 per liter,” ungkapnya.

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan faktor lainnya.

“Pertamina berharap penurunan harga avtur ini juga merupakan bentuk dukungan Pertamina terhadap industri penerbangan nasional, yang diharapkan juga berdampak pada industri lainnya termasuk pariwisata,” ujarnya.

Arya juga menambahkan bahwa harga jual avtur untuk setiap maskapai ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yakni antara Pertamina sebagai penyedia dan maskapai penerbangan sebagai konsumen.

Lebih lanjut Arya menegaskan, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat dengan menyediakan bahan bakar pesawat udara di 67 bandara yang tersebar di Indonesia. (asr)

Parlemen Eropa Meloloskan RUU Strasbourg Memperketat Investasi Negara Ketiga

0

oleh Mu Hua

Parlemen Eropa memberikan suara untuk meloloskan RUU di Strasbourg, Prancis pada Kamis (15/2/2019) untuk memperkuat investigasi terhadap investasi dan atau akuisisi dari negara ketiga. RUU ini diharapkan akan mulai diefektifkan 1.5 tahun kemudian.

Parlemen Eropa dengan suara 500 setuju, 49 suara menentang dan 56 abstain meloloskan rancangan undang – undang untuk secara ketat meninjau investasi dan atau akuisisi pada industri strategis yang dilakukan oleh negara ketiga.

Menurut RUU itu, negara-negara UE akan melakukan pertukaran informasi tentang akuisisi asing, dan Komisi Eropa akan dilibatkan langsung dalam konsultasi tentang kasus-kasus investasi asing dengan negara-negara anggota UE.

Jika kasus investasi memiliki ancaman keamanan, itu dapat dilarang. Industri yang terlibat meliputi semikonduktor, komunikasi, dan fasilitas transportasi dasar. Komisi Eropa akan mengomentari kasus investasi, tetapi negara-negara Uni Eropa masih dapat memutuskan apakah akan menyetujui investasi asing yang diajukan itu.

Menurut laporan media, meskipun Uni Eropa tidak secara langsung menunjuk langsung komunis Tiongkok dalam RUU itu, nama seluruh pendukung RUU itu menuduh komunis Tiongkok-lah yang memaksakan transfer teknologi dan praktik perdagangan yang tidak adil.

Bulan Juli tahun lalu, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS mengkonfirmasi sebuah RUU yang akan memberi wewenang lebih besar kepada Komite Investasi Asing AS (CFIUS) untuk memperkuat proses peninjauan investasi asing di Amerika Serikat dan transaksi luar negeri yang melibatkan teknologi mutakhir di Amerika Serikat. Sekarang, Eropa juga menindaklanjuti dan menyelidiki investasi asing.

Anggota UE dari Jerman, Markus Ferber menyambut gembira hasil pemungutan suara Parlemen Eropa. Dalam sebuah wawancara dengan media Jerman ‘b4b Schwaben’, dia mengatakan bahwa dalam menghadapi akuisisi perusahaan Tiongkok yang ambisius, kita harus melindungi teknologi Eropa. Dia mengatakan bahwa kompetisi itu bagus, tetapi itu harus adil. Jika perusahaan asing berkembang dan tumbuh dengan dukungan negara, ini bukan kondisi persaingan yang sehat.

Markus Ferber juga mengatakan bahwa jika ekonomi Eropa ingin tetap mempertahankan daya saing yang kuat di bidang utamanya pada masa depan, maka Eropa tidak boleh lagi bertindak seperti produsen robot KUKA yang begitu mudah melepas produk “mutiara”nya. Kasus KUKA jangan sampai terulang kembali.

Jerman amandemen undang-undang untuk memperketat investasi asing

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Tiongkok telah mengakuisisi semakin banyak perusahaan Eropa. Misalnya, pada tahun 2016, Midea Grup mengakuisisi produsen robot Jerman KUKA.

Menurut statistik Uni Eropa, investasi Tiongkok di UE meningkat enam kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Perusahaan investor ini sering kali memiliki latar belakang BUMN Tiongkok atau paling sedikit memiliki hubungan dekat dengan mereka.

Seiring dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok memperoleh saham pengendali di perusahaan-perusahaan Eropa dan memperoleh teknologi kunci, membuat Eropa semakin khawatir terhadap hal ini dan undang-undang diharapkan dapat meredamnya.

Tahun lalu, Grid Nasional Tiongkok mencoba untuk mengakuisisi 20% saham milik perusahaan raksasa jaringan listrik Jerman 50Hertz. Kemudian, Pemerintah federal memutuskan untuk membeli saham perusahaan melalui KFW demi mencegah akuisisi.

Pada akhir tahun lalu, Jerman mengeluarkan amandemen terhadap Peraturan Perdagangan Luar Negeri yang memperkuat tinjauan terhadap investasi perusahaan asing. Menurut amandemen, jika perusahaan non-UE berinvestasi di Jerman, seperti infrastruktur kritis dan keamanan dan pertahanan, ambang batas untuk peninjauan industri ini turun dari 25% menjadi hanya 10%.

Selain itu, tidak hanya meningkatkan peninjauan terhadap investasi Tiongkok di Eropa, sejak penangkapan Meng Wanzhou selaku wakil ketua dan chief financial officer Huawei, negara-negara Eropa semakin khawatir tentang risiko keamanan yang ditimbulkan oleh penggunaan peralatan buatan perusahaan Huawei.

Pejabat AS telah memperingatkan kepada negara-negara sekutu tentang hubungan erat antara Huawei dengan pemerintah Tiongkok. Peralatan jaringan buatan Huawei mungkin saja “berpintu belakang” demi kelancaran kegiatan spionase Partai Komunis Tiongkok.

Pada akhir tahun 2018, regulator jaringan Ceko memperingatkan operator jaringan dalam negeri mereka untuk tidak menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang diproduksi oleh Huawei dan ZTE, dua perusahaan telekomunikasi Tiongkok, karena mereka dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan jaringan.

Pada akhir Januari tahun ini, perusahaan perkeretaapian yang berada di bawah naungan Kementerian Transportasi Denmark (Banedanmark) membatalkan kontrak dengan perusahaan konsultasi IT ‘NetNordic’ yang merupakan mitra terbesar Huawei. (Sin/asr)

Sepanjang 4 Tahun Ini, Sektor Industri Manufaktur Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja

0

Epochtimes.id- Industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. Ini menjadi salah satu efek berantai dari aktivitas industrialisasi yang sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pada tahun 2018, sektor industri manufaktur menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 14,72 persen terhadap total tenaga kerja nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada HRD Forum Jabeka di Cikarang, Bekasi, Jumat (15/2).

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, selama periode empat tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja di sektor industri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, industri membuka lapangan kerja sebanyak 15,54 juta orang, kemudian naik di tahun 2016 menjadi 15,97 juta orang.

Pada tahun 2017, sektor manufaktur menerima tenaga kerja hingga 17,56 juta orang dan melonjak di tahun 2018 menjadi 18,25 juta orang. “Dari tahun 2015 ke 2018, terjadi kenaikan 17,4 persen dan ini diperkirakan bisa menambah lagi penyerapan tenaga kerjanya di tahun 2019,” ungkap Menperin.

Adapun enam besar sektor industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja banyak, yakni industri makanan dengan kontribusi hingga 26,67 persen, disusul industri pakaian jadi (13,69%), industri kayu, barang dari kayu dan gabus (9,93%). Selanjutnya, industri tekstil (7,46%), industri barang galian bukan logam (5,72%), serta industri furnitur (4,51%).

Airlangga menegaskan, ada tiga pilar utama yang perlu menjadi perhatian untuk memacu pertumbuhan industri nasional, yaitu investasi, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). “Nah, ketersediaan SDM yang terampil sangat diperlukan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri,” jelasnya.

Apalagi, di era revolusi industri 4.0 yang bergulir saat ini, membutuhkan tenaga kerja kompeten terutama dalam penguasaan teknologi digital. “Upaya ini sesuai implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, yang salah satu program prioritasnya adalah meningkatkan kualitas SDM,” imbuhnya.

Menurut Menperin, dari tiga pilar utama tersebut, Indonesia memiliki modal dan potensi besar dalam pengembangan SDM. Hal ini tidak terlepas dari momentum bonus demografis yang sedang dinikmati hingga 15 tahun ke depan.

“Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar tahun ini lebih fokus dan gencar menjalankan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi, setelah fokus pada pembangunan infrastruktur,” paparnya.

Sebagai langkah mewujudkannya, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0.“Dalam penguatan kualitas SDM-nya, perlu dilakukan melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobilityuntuk profesional,” terangnya.

Implementasinya, Indonesia akan merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada bidang ScienceTechnologyEngineeringArts, dan Mathematics (STEAM). Selain itu, fokus untuk meningkatkan kualitas unit pendidikan vokasi.

Di tengah kondisi perlambatan ekonomi di tingkat global, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%). (asr)

Kemajuan Negosiasi Perdagangan Membuka Jalan Bagi KTT AS – Tiongkok

0

oleh Zhang Ting

Delegasi negosiasi perdagangan AS – Tiongkok mengakhiri pembicaraan perdagangan selama seminggu pada hari Jumat (15 Pebruari) dan akan melanjutkan negosiasi di Washington minggu depan. Kemudian pada Jumat, Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer mengatakan bahwa kedua belah pihak telah membuat kemajuan dalam masalah yang sangat penting.

Reuters melaporkan, kepada Presiden Xi Jinping, Lighthizer mengatakan bahwa para pejabat dari kedua belah pihak telah melangsungkan negosiasi yang sangat positif selama dua hari.

“Kami merasa bahwa kami telah membuat kemajuan pada masalah yang sangat, sangat penting walau sangat sulit. Kami masih meninggalkan sejumlah pekerjaan ekstra yang harus segera dilakukan, tetapi kami sangat optimis,” kata Lighthizer.

Kepada perwakilan perdagangan AS Xi Jinping mengatakan bahwa negosiasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat minggu ini telah membuat kemajuan penting. Ia menambahkan bahwa negosiasi perdagangan akan berlanjut di Washington minggu depan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang ada antara kedua negara.

Setelah tiga hari perundingan tingkat wakil menteri dan dua hari perundingan tingkat tinggi, Menteri Keuangan AS Mnuchin menulis pesan melalui Twitter pada hari Jumat bahwa ia dan Lighthizer dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He memiliki pertemuan yang bermanfaat. Tapi dia tidak merinci lebih lanjut.

Wall Street Journal pada hari Jumat mengutip sumber yang akrab dengan masalah tersebut  melaporkan bahwa kedua belah pihak telah membuat beberapa kemajuan dalam mencapai kesepakatan yang lebih luas.

Perjanjian negosiasi pada akhirnya akan dirilis dalam bentuk nota kesepahaman dan akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk perjanjian penyelesaian sengketa perdagangan yang dapat jadikan pegangan untuk mengambil keputusan dalam KTT Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping nanti.

Financial Times menyebutkan bahwa menurut sumber, Amerika Serikat dan Tiongkok berusaha untuk mencapai nota kesepahaman yang dapat dijadikan pembuka jalan bagi KTT antara pemimpin kedua negara.

Wall Street Journal mengatakan bahwa harapan untuk mengalah dari pihak Tiongkok dengan proposal yang diajukan oleh administrasi Trump masih memiliki perbedaan yang jauh. Pembicaraan perdagangan yang diadakan di Beijing minggu ini kedua belah pihak berupaya untuk memperkecil perbedaan.

Jadi, nota kesepemahaman masih akan mencatatkan sejumlah permasalahan yang diharapkan dapat diatasi dalam KTT, termasuk pembelian lebih banyak barang dan jasa AS yang diusulkan oleh pihak Tiongkok, Tiongkok akan mempercepat pembukaan pasar di bidang jasa keuangan dan manufaktur, dan memperkuat perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual milik Amerika Serikat.

Sumber menyebutkan, beberapa masalah sulit seperti bagaimana menerapkan perjanjian perdagangan, diharapkan akan dimasukkan dalam nota kesepahaman.

Laporan WSJ juga menyebutkan bahwa kesimpulan dari nota kesepahaman dengan pihak Tiongkok dapat meningkatkan kemungkinan Gedung Putih memperpanjang batas waktu “gencatan senjata” antara kedua belah pihak.

Reuters mengutip sumber informasi yang memahami masalah memberitakan bahwa Tiongkok berjanji untuk membuat program subsidi industrinya sejalan dengan aturan yang digariskan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan untuk mengakhiri praktik-praktik yang mendistorsikan pasar, tetapi tidak merinci cara untuk mencapai tujuan ini.

Namun, Amerika Serikat masih bersikap skeptis terhadap komitmen Tiongkok tersebut. Sebagian alasannya adalah bahwa pemerintah Tiongkok selama ini menolak untuk mengungkapkan kebijakan subsidi mereka.

WSJ dalam laporannya menyebutkan, Tiongkok dan Amerika Serikat masih memiliki perbedaan tajam dalam beberapa aspek, seperti bagaimana Tiongkok menyelesaikan beberapa ketidakpuasan yang diajukan oleh Amerika Serikat, termasuk memaksa perusahaan AS untuk mentransfer teknologi, dan kebijakan subsidi pemerintah negara kepada perusahaan Tiongkok yang merugikan AS sebagai kompetitor. Nota kesepahaman juga mungkin menyebutkan masalah-masalah ini, tetapi sejauh ini kedua belah pihak belum berhasil mempersempit perbedaan-perbedaan ini dalam 7 putaran negosiasi.

South China Morning Post mengutip informasi dari sumber menyebutkan bahwa negosiasi perdagangan yang diadakan di Beijing telah membuat kemajuan, tetapi itu belum cukup untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan perang perdagangan diakhiri. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan negosiasi di Washington minggu depan.

Kepala penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan pada hari Kamis bahwa Menteri Keuangan Mnuchin dan Perwakilan Perdagangan AS Lighthizer akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada hari Jumat.

Kudlow mengatakan bahwa ini adalah pertanda baik bahwa kedua belah pihak yang sedang gigih dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah perdagangan. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=WiwiAL85pxc

Pesawat Lion Air Tujuan Palu Dikabarkan Oleng, Berikut Klarifikasi Pihak Maskapai

0

Epochtimes.id- Pihak Lion Air memberikan klarifikasi sehubungan layanan nomor penerbangan JT-780 yang melayani rute dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (UPG) menuju Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, Sulawesi Tengah (PLW) yang dikabarkan oleng pada pada 12 Februari lalu.

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan penerbangan JT-780 tersebut, bahwa pilot mengoperasikan pesawat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Menurut Mandala, pesawat diterbangkan masih dalam kendali (tidak terbalik dan tidak mengalami kehilangan tenaga). Dia membantah bahwa pesawat tersebut mengalami oleng saat di udara.

“Sekitar 30 menit di udara, pesawat memasuki cuaca yang kurang baik, sehinggga menimbulkan turbulensi (guncangan) dan tidak benar pesawat oleng,” demikian keterangannya.

Dia menambahkan sebagai memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), setelah terbang 30 menit pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan kembali di bandar udara asal yaitu Makassar (return to base/ RTB).

 “Keputusan tersebut sudah sesuai prosedur operasional dikarenakan ada technical dan membutuhkan  penangangan maupun pengecekan kembali pada pesawat di darat,” tambahnya.

Setelah ada keputusan oleh pilot untuk kembali ke bandar udara asal, maka posisi pesawat berubah arah dan berbelok menuju Makassar. Perubahan tersebut tetap mengikuti jalur penerbangan (airways) serta merupakan hal yang wajar dalam pengoperasian pesawat udara.

Dari laporan awak kabin, selama proses penerbangan bahwa situasi yang terjadi dalam kabin pesawat masih kondusif serta terdapat satu bayi menangis.

Pesawat mendarat secara normal di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin pukul 22.24 WITA. Sesaat setelah mendarat dan posisi pesawat sudah sempurna di landas parkir, seluruh penumpang diarahkan dan dibawa menuju ruang tunggu keberangkatan, guna mendapatkan informasi lebih lanjut dan pelayanan terbaik.

Sebagai upaya memberikan kenyamanan kepada penumpang, Lion Air telah memberangkatkan kembali JT-780D (12/ 02) pukul 23.35 WITA dengan menggunakan armada lainnya yaitu Boeing 737-900ER registrasi PK-LGP, yang mengangkut tujuh kru beserta 136 penumpang dari awalnya 149 penumpang. Pesawat sudah tiba di Palu pukul 00.35 WITA pada Rabu (13/2/2019).

Lion Air memfasilitasi permintaan 13 penumpang, seperti pengembalian dana (refund) dan perubahan jadwal terbang (reschedule) sesuai ketentuan.

Pesawat Boeing 737-900ER registrasi PK-LGY sudah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan, serta dinyatakan laik terbang. (asr)

Barisan Depan Rezim Tiongkok Menyusup Masuk Pawai Tahun Baru Imlek New York

0

Parade Tahun Baru Imlek tahunan adalah perayaan budaya Asia-Amerika. Ia juga menyelenggarakan kontribusi-kontribusi yang dibuat oleh orang-orang Asia-Amerika. Namun, apa yang disebut organisasi anti kultus baru-baru ini telah menyewa orang-orang untuk mengibarkan bendera Tiongkok di belakang barikade polisi di sepanjang rute pawai tersebut.

Para penari barongsai, wanita berkostum, dan marching band … Pawai Tahun Baru Imlek yang diadakan pada 9 Februari di Flushing, New York adalah pameran budaya orang-orang Asia Amerika yang meriah.

Namun, sekitar 100 penonton di sepanjang barikade mengangkat bendera merah Tiongkok, dipandang sebagai simbol kekuasaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) atas Tiongkok. Bendera nasional tersebut hanya diadopsi setelah Partai mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949.

Para pemegang bendera tampaknya tidak memiliki agenda politik. Sebagian besar datang untuk uang.

Ketika ditanya oleh para wartawan yang menyamar bersama Epoch Times berbahasa Mandarin, salah satu pemegang bendera menjawab demikian:

“Apakah mereka memberimu uang?”

“Iya nih.”

“Berapa banyak?”

“20 dolar”

Sebuah organisasi yang terkait erat dengan PKT telah menyewa penduduk setempat untuk mengusung bendera.

Pada pukul 11 pagi di awal pawai, Li Huahong, ketua kelompok barisan depan PKT yang dikenal sebagai Chinese Anti-Cult World Alliance (CACWA), terlihat sedang memberi instruksi pada para pembawa bendera di daerah itu untuk membentangkan bendera mereka. Dia juga terlihat memerintahkan para pembawa bendera untuk berdiri di tempat yang telah ditentukan.

Di masa lalu, CACWA telah menggangu dan mengintimidasi pengikut Falun Gong setempat, sebuah kelompok spiritual yang saat ini dilarang dan dianiaya berat di daratan Tiongkok.

Tahun lalu, kelompok itu telah memperlihatkan bendera Tiongkok selama pawai, telah melanggar peraturan yang menetapkan bahwa peserta hanya boleh membawa bendera Amerika. Kelompok itu juga memasang spanduk-spanduk bertuliskan kebencian terhadap Falun Gong di kendaraan hias mereka. Mereka telah dinyatakan tidak layak untuk berpartisipasi dalam parade hingga tahun 2020.

Namun organisasi tersebut masih menemukan cara lain untuk berpartisipasi.

“Kesini. Satu orang di salah satu pagar-pagar ini. Kalian disuruh berdiri di sini, Kalian tidak boleh hanya bergerak tanpa tujuan.”

Para pembawa bendera diperintahkan untuk mengatakan bahwa mereka hanya sukarelawan.

“Jika seseorang datang untuk berbicara dengan kalian, jangan bicara dengan mereka. Uang apa? Tidak ada uang yang diberikan, kita semua adalah sukarelawan.”

Dan tidak untuk dibagikan.

“Bisakah kami mendapatkan satu bendera-bendera itu?”

“Tidak, kalian harus mendaftar dulu. Kalian hanya bisa mendapatkannya jika sudah mendaftar terlebih dahulu.”

Untuk mencapai kuota, beberapa yang tampaknya adalah ketua-ketua kelompok mencari penonton untuk bergabung. Salah satu ketua kelompok ketahuan memberikan bendera kepada seorang reporter yang menyamar.

“Aku bisa memberimu satu, datang ke sini.”

“Apakah kalian saling kenal?”

“Ya, benar.”

Yang lain hanya datang untuk mencari uang.

“Tentang apa ini?”

“Aku tidak tahu, kakakku memintaku untuk datang ke sini?”

“Apakah ada uang yang diberikan?”

“Ya ada.”

Organisasi tersebut memiliki satu tujuan.

“Kita di sini untuk menentang Falun Gong.”

Kehadiran bendera-bendera tersebut membuat banyak penonton kesal.

“Mereka dapat membawa lentera, tradisi Tiongkok, dan sesuatu yang menyenangkan. Ini seharusnya tidak di sini, bendera-bendera ini, itu adalah bentuk pengaruh.”

“Mereka harus menyelidiki orang-orang ini, melihat apa latar belakang mereka.”

Setelah pawai, seorang pria menghitung bendera dan membagikan uang bayaran tunai.

Sebuah laporan pada tahun 2018 oleh lembaga think tank Washington, Hoover Institution, menyuarakan keprihatinan tentang pengaruh PKT pada komunitas-komunitas Tionghoa-Amerika, mengatakan bahwa fokus rezim Tiongkok pada komunitas-komunitas diaspora (perantauan) telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Kegiatan seperti itu tidak hanya mengganggu kebebasan berbicara di Amerika Serikat, tetapi mereka juga berisiko menimbulkan kecurigaan terhadap orang-orang Tionghoa-Amerika meskipun mereka yang menerima arahan Beijing adalah minoritas yang sangat kecil,” kata laporan tersebut. (ran)

Video pilihan:

Mendebarkan!!! Dua Ramalan 2019 dari Nostradamus

https://www.youtube.com/watch?v=5NdGejTf0AY