Home Blog Page 1326

Perusahaan Zombie Menjadi Ancaman Besar Bagi Perekonomian Tiongkok

EpochTimesId
-
0
Perusahaan Zombie Menjadi Ancaman Besar Bagi Perekonomian Tiongkok

oleh Lin Yan-Epochtimes.com

Hasil penelitian terbaru JP Morgan Chase menyebutkan bahwa perusahaan BUMN zombie Tiongkok menimbulkan ancaman besar bagi perekonomian negara tersebut, dan yang sedang  menyeret turun pertumbuhan ekonominya.

Kekhawatiran terbesar tentang stabilitas keuangan dan pembangunan yang berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah masalah utang mereka yang terus membengkak, terutama obligasi korporasi. Demikian disebutkan dalam sebuah laporan yang dirilis perusahaan investasi JP Morgan baru-baru ini.

Obligasi korporasi Tiongkok merupakan yang tertinggi di dunia, menduduki 162 % dari produk domestik bruto (PDB) Tiongkok, sedangkan obligasi korporasi merupakan bagian terbesar dari perusahaan milik negara yang juga dikenal sebagai perusahaan zombie. Arti dari perusahaan Zombie adalah mengacu pada perusahaan yang hidup segan mati pun tak mau. Perusahaan ini hanya bertahan hidup dengan menggantungkan subsidi pemerintah atau pinjaman bank.

Laporan JP Morgan memperingatkan bahwa ekonomi Tiongkok mungkin dipaksa untuk mengadopsi kebijakan suku bunga nol demi menangani risiko utama dalam perekonomian Tiongkok, yakni sejumlah perusahaan BUMN Zombie.

Tim dari ekonom Zhu Haibin, Kepala Ekonom JP Morgan Tiongkok mengatakan bahwa, untuk menangani masalah utang komunis Tiongkok diperlukan reformasi kebijakan yang serius dan jangka panjang terlebih dahulu.

Saat ini, pelambatan ekonomi Tiongkok telah tampak, bersama dengan itu muncul juga potensi  krisis lainnya – termasuk kinerja buruk Indeks Pembelian Manajer (PMI), penurunan ekspor, tenaga kerja yang menua, lonjakan utang rumah tangga dan lainnya.

Karena komunis Tiongkok mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan  upayanya untuk memperkuat kemampuan korporasi yang lemah dalam pembayaran hutangnya, JP Morgan memperkirakan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan menurun dari sekarang yang 6.5 % menjadi 5.5 % antara tahun 2021~2025, dan menurun lagi menjadi 4.5 % antara tahun 2026~2030.

Mereka juga mengatakan bahwa dalam masa proses transisi perlambatan pertumbuhan ekonomi mungkin akan muncul situasi tidak stabil, perlu menyeimbangkan reformasi. Dan, akan membentuk kembali peran Tiongkok dalam ekonomi global.

Perang dagang AS – Tiongkok telah menjadi berita utama sepanjang tahun 2018, dan topik ini masih akan berlanjut pada tahun 2019, tetapi banyak ekonom telah mengangkat kekhawatiran tersebut : Masalah bagi Tiongkok sebenarnya bukanlah perang dagang AS – Tiongkok, tetapi masalah ekonomi Tiongkok yang sudah rapuh itu akan menjadi lebih parah pada tahun 2019.

Menurut prakiraan Bank for International Settlements, hingga akhir tahun 2019 ini, rasio utang Tiongkok terhadap PDB mereka dapat mencapai 275 %, naik dari 261 % pada tahun 2018.

Pada saat yang sama, tingkat leverage yang tinggi telah menjadi hambatan utama bagi komunis Tiongkok untuk melakukan reformasi. Begitu kehilangan dukungan pemerintah  dan memecahkan gelembung, maka risiko ketidakstabilan dalam sektor moneter akan meningkat. Namun, dengan tanpa memecahkan gelembung, ekonomi tidak akan berkembang dengan baik.

Jurnalis keuangan The Epoch Times He Jian pernah menyampaikan dalam tulisannya bahwa 2 situasi yakni menjamin pertumbuhan atau menurunkan tingkat beban (leverage) sudah menjadi pilihan yang dilematis bagi komunis Tiongkok. Jika tidak menurunkan leverage ekonomi Tiongkok akan runtuh di masa depan. Tetapi jika tidak menjamin pertumbuhan, Bagaimana saat ini bisa dilewati?

Dari situasi sekarang terlihat bahwa komunis Tiongkok semakin tidak percaya diri dapat secara lancar melakukan deleveraging untuk beralih ke model pasar terbuka.

Pada bulan Desember tahun lalu, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada penutupan Kongres Kerja Ekonomi oleh Komite Sentral PKT disebutkan bahwa, kegiatan ekonomi saat ini menunjukkan situasi stabil tetapi bisa berubah, ada rasa kekhawatiran dalam perubahan, situasi eksternal pun cukup kompleks dan menantang, ekonomi kita menghadapi tekanan ke bawah.

Pada 21 Januari lalu, Xi Jinping dalam pidato pembukaan seminar yang mengkaji pentingnya untuk memahami dan mematuhi garis bawah pemikiran, fokus pada pencegahan dan penanganan risiko besar yang dihadapi pemerintah menegaskan kepada pejabat tingkat propinsi untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pengendalian risiko utama, mempertahankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas sosial.

Dunia luar percaya bahwa ditinjau dari tema seminar di atas telah menunjukkan keprihatinan para pemimpin Tiongkok tingkat tinggi tentang penurunan ekonomi pada tahun 2019 ini. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=Tplz8XNNm7I

Siswa SMA Kehilangan Pendaftaran Siswa Semalam, Ungkap Korupsi Sistem Pendidikan Tiongkok

admin
-
0
Siswa SMA Kehilangan Pendaftaran Siswa Semalam, Ungkap Korupsi Sistem Pendidikan Tiongkok

Ratusan siswa sekolah menengah di sebuah sekolah swasta di Kota Jincheng, Provinsi Shanxi baru mengetahui bahwa mereka tidak terdaftar dengan benar dalam sistem sekolah, dan akibatnya, tidak dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.

Di Tiongkok, semua siswa harus memiliki file pendaftaran siswa formal untuk dapat lulus dan melanjutkan pendidikan tinggi. Sekolah bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga file-file ini untuk semua siswa.

Pada November tahun lalu, beberapa senior sekolah menengah di Sekolah Fenglan di Kota Jincheng menemukan mereka tidak memiliki nomor ID pendaftaran siswa ketika mereka diminta untuk mengisi formulir pendaftaran untuk ujian standar.

Berita segera menyebar dengan cepat. Beberapa orang tua segera pergi ke biro pendidikan setempat untuk memeriksa status pendaftaran anak-anak mereka. Pada akhirnya, untuk kelas 11 saja, hampir 400 siswa ditemukan “hilang” dalam sistem pendaftaran siswa lokal. Itu berarti mereka tidak akan dapat memperoleh sertifikat kelulusan, juga tidak akan diizinkan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi nasional pada tahun berikutnya ketika mereka menjadi siswa sekolah menengah atas.

Sekolah Fenglan didirikan pada tahun 1999 dengan persetujuan dari biro pendidikan kota. Persyaratan penerimaannya, seperti nilai ujian siswa, relatif rendah dibandingkan dengan sekolah lokal lainnya.

Liu, orang tua dari seorang siswa Sekolah Fenglan, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin bahwa sekolah tidak memberikan rincian tentang persyaratan penerimaan dan mengatakan setiap siswa dapat diterima. Sekolah juga berjanji kepadanya bahwa ia akan mengurus semua prosedur yang diperlukan, termasuk pendaftaran siswa. Itu sebabnya dia memilih sekolah ini untuk putranya.

Seorang siswa Sekolah Fenglan meninggalkan komentar di internet tentang situasi tersebut. Dia berkata, “Masalah ini telah ditunda selama lebih dari setengah tahun sampai baru-baru ini terungkap. Banyak siswa di sekolah semacam ini telah menemukan dirinya tanpa registrasi yang tepat. Biro pendidikan tidak menawarkan bantuan apa pun. Sekolah ingin mengalihkan tanggung jawab ke biro pendidikan, dan biro mencoba mengalihkan kesalahan ke sekolah. Orang tua sangat frustrasi dan tidak berdaya,” tulisnya.

Siswa tersebut mengatakan sekolah telah melarang siswa memberi tahu orang tua mereka tentang kemalangan masalah pendaftaran ini. “Kami diminta menandatangani perjanjian, mengatakan bahwa kami akan mengikuti ujian standar sebagai penduduk remaja setempat yang tidak ada hubungannya dengan sekolah,” tulisnya.

Sebagai tanggapan, biro pendidikan Kota Jincheng merilis pernyataan, mengklaim bahwa Sekolah Fenglan menggunakan iklan palsu dan cara lain untuk mendaftar lebih banyak siswa daripada kapasitasnya secara hukum.

Biro menyarankan agar siswa dapat pindah ke sekolah kejuruan dan kemudian mendaftar untuk ujian masuk perguruan tinggi.

Menurut surat kabar Tiongkok, China Education Daily, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak insiden di sekolah menengah yang menerima siswa baru tanpa pertimbangan. Pada akhirnya, banyak yang tidak bisa mendapatkan pendaftaran siswa dan harus menanggung akibatnya. Pada tahun 2016, sekitar 1.900 siswa baru sekolah menengah di kota Zhanjiang, Provinsi Guangdong terpaksa putus sekolah. Pada Februari 2016, Sekolah Dua bahasa Jiufang di Kota Zhuzhou, Provinsi Hunan, ditemukan telah melanggar peraturan ketika mendaftar siswa. Lebih dari 60 persen lulusan baru sekolah tersebut tidak memiliki pendaftaran siswa yang tepat.

Para analis di Tiongkok memberikan penjelasan terperinci untuk fenomena ini.

Di Tiongkok, lulusan sekolah menengah memiliki dua pilihan: siswa yang lulus ujian masuk sekolah menengah dapat mendaftar ke sekolah menengah atas; mereka yang gagal memenuhi persyaratan minimum biasanya pergi ke sekolah kejuruan.

Namun, banyak siswa dengan nilai buruk ingin melanjutkan studi mereka di sekolah menengah. Karena siswa di sekolah kejuruan lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki kesempatan kuliah, orang tua mereka mencoba mencari pilihan alternatif. Beberapa sekolah swasta mengambil keuntungan dari mentalitas ini dan mendapat untung dari menerima pendaftaran siswa-siswa yang tidak memenuhi syarat meskipun mengetahui bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran sekolah menengah atas. Pihak berwenang sekolah kemudian akan menemukan saluran “pintu belakang”, seperti menyuap pejabat pendidikan setempat, untuk memperoleh izin pendaftaran siswa bagi para siswa yang tidak memenuhi syarat ini.

Menurut seorang netizen, Sekolah Fenglan tersebut telah beroperasi seperti ini selama bertahun-tahun, sampai kepala biro pendidikan setempat berganti dari satu orang ke orang yang lain tahun lalu dan seterusnya. (ran)

Video pilihan:

Mendebarkan!!! Dua Ramalan 2019 dari Nostradamus

https://www.youtube.com/watch?v=5NdGejTf0AY

Eksportir Amerika Optimis pada Pembicaraan Konflik Dagang Dengan Uni Eropa

admin
-
0
Eksportir Amerika Optimis pada Pembicaraan Konflik Dagang Dengan Uni Eropa

EpochTimesId — Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) merilis mandat negosiasi bulan lalu untuk pembicaraan perdagangan bilateral mereka. Meskipun ada perbedaan tujuan yang tajam, kedua belah pihak membuat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi hambatan perdagangan kedelai dan energi, meningkatkan harapan untuk kesepakatan perdagangan tahun ini.

Presiden AS, Donald Trump mengumumkan pada Juli tahun lalu bahwa ‘fase baru dalam hubungan’ antara Washington dan Brussels, dengan mencapai kesepakatan untuk bekerja sama menuju tarif nol, nol hambatan nontarif, dan nol subsidi untuk barang-barang industri non-otomatis.

Sebagai bagian dari perjanjian, UE berjanji akan mengimpor lebih banyak kedelai dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat. Dan UE telah mulai memenuhi komitmennya.

Sejak pertemuan Juli 2018 antara Trump dan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, impor kedelai Uni Eropa dari AS berlipat ganda, dengan volume melonjak menjadi 5,2 juta ton dari 2,3 juta ton selama periode yang sama tahun sebelumnya.

Amerika Serikat telah menjadi pemasok kedelai utama Eropa, menyumbang 75 persen dari impor kedelai UE. Dan baru-baru ini Komisi Eropa menghapus hambatan perdagangan lain dengan mengizinkan penggunaan kedelai AS untuk biofuel.

Uni Eropa adalah pasar biodiesel yang besar, dan itu akan mendorong ekspor kedelai AS lebih jauh, menurut Asosiasi Kedelai Iowa.

Amerika Serikat telah mengekspor kedelai ke UE, yang sebagian besar digunakan sebagai pakan ternak. Namun, produk sampingan minyak kedelai harus dikirim kembali, karena Eropa tidak mengijinkan kedelai AS untuk digunakan dalam produksi biofuel. Aturan baru telah mengubah ketentuan itu.

Gubernur Negara Bagian Iowa, Kim Reynolds menyambut keputusan Uni Eropa. Dia mengatakan bahwa kebijakan itu dapat berfungsi sebagai katalis untuk keberhasilan penyelesaian pembicaraan perdagangan.

“Ini adalah berita bagus bagi petani kedelai kami dengan menambahkan stabilitas dengan perluasan pasar global yang ditargetkan seperti Uni Eropa,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Kedelai peringkat sebagai ekspor pertanian utama Amerika Serikat pada 2017. Dan Iowa adalah negara bagian kedua terbesar dalam hal ekspor pertanian.

“Jadi, ketika kesepakatan seperti ini disetujui, itu berarti lebih banyak pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara kita,” kata Reynolds.

Keputusan UE berlaku sampai 1 Juli 2021, tetapi dapat melampaui tanggal tersebut, Komisi Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Eropa juga meningkatkan impor LNG dari Amerika Serikat. Sejak pertemuan antara Trump dan Juncker pada bulan Juli, ekspor LNG AS ke Eropa telah meningkat sebesar 52 persen, menjadi total 4,2 miliar meter kubik, menurut laporan Komisi Eropa.

“Kami akan berupaya untuk menggandakan perdagangan transatlantik LNG menjadi setidaknya 8 miliar meter kubik selama tiga tahun ke depan,” kata laporan itu.

Pertanian Tetap Menempel
Komisi Eropa mengeluarkan mandat negosiasi untuk pembicaraan perdagangannya dengan Amerika Serikat pada 18 Januari. Dan beberapa hari sebelumnya, Perwakilan Dagang AS (USTR) merilis tujuan negosiasi pemerintahan Trump untuk perundingan, yang menandai perbedaan tajam dengan mandat Uni Eropa. Salah satu perbedaan terbesar antara Amerika Serikat dan UE adalah sektor pertanian.

Menurut dokumen yang dirilis oleh USTR, Washington ingin ‘mengamankan’ akses pasar komprehensif untuk barang-barang pertanian AS di UE dengan mengurangi atau menghapuskan tarif. Mereka juga menyerukan untuk menghilangkan hambatan non-tarif yang mendiskriminasikan barang-barang pertanian AS.

Namun, mandat Komisi Eropa yang diterima dari negara-negara anggota mengatakan akan bernegosiasi untuk perjanjian perdagangan yang ‘ketat’, berfokus pada ‘penghapusan tarif barang-barang industri, tidak termasuk produk pertanian’.

Komisi Eropa telah mendapat mandat lain untuk melakukan perjanjian kedua dengan Washington yang akan membantu menghilangkan ‘hambatan non-tarif’, dengan membuatnya lebih mudah bagi perusahaan untuk membuktikan produk mereka memenuhi persyaratan teknis di kedua sisi Atlantik.

Ini juga menekankan bahwa mandat mengimplementasikan pernyataan bersama yang disepakati oleh Trump dan Juncker pada bulan Juli.

“Pertanian akan selalu menjadi perhatian besar bagi Amerika Serikat,” kata Marie Kasperek, wakil direktur program bisnis dan ekonomi global di Atlantic Council.

“Namun, Uni Eropa telah mengatakan begitu lama bahwa pertanian tidak sesuai harapan bagi mereka, bahwa itu bukan permulaan,” sambung Kasperek.

Jika Washington bersikeras untuk memasukkan pertanian, negosiasi akan gagal sebelum dimulai.

“Amerika Serikat saat ini berusaha mendorong produk pertaniannya ke Tiongkok. Jadi itu mungkin solusi dari pihak AS,” tutupnya. (EMEL AKAN/The EPoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Maduro Ancam Penjarakan Presiden Interim Venezuela

admin
-
0
Maduro Ancam Penjarakan Presiden Interim Venezuela

EpochTimesId – Pemimpin diktator Venezuela, Nicolás Maduro mengisyaratkan bahwa pemimpin oposisi muda negara itu Juan Guaido dapat segera ‘dikirim’ ke penjara karena kepresidenan tandingannya. Sikap Maduro dikeluarkan menyusul sikap sembilan negara besar Eropa baru-baru ini, yang bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Berbicara kepada para pendukungnya pada 4 Februari 2019 malam, Maduro mempertanyakan berapa lama Guaido dapat menjalani ‘mimpi-nya’. Maduro pertama kali mendapatkan kekuasaan negara kaya minyak pada 2013, dan diresmikan dalam jabatan ke-dua pada Januari 2019.

Masa jabatannya yang kedua dianggap tidak sah, karena adanya hambatan sejumlah tokoh oposisi dalam mengikuti pemilihan presiden. Alasan itulah yang digunakan oleh Guaido untuk mendeklarasikan dan mengambil sumpah sebagai Presiden Sementara, berdasarkan perintah konstitusi.

“Sampai 2025, juga?” Maduro memberi tahu para pendukung, The Guardian melaporkan, merujuk pada apakah Guaido (sanggup) mengikuti masa jabatan 6 tahunnya saat ini. “Atau sampai dia berakhir di penjara atas perintah mahkamah agung?”

Demonstran memprotes pemerintah Nicolas Maduro di jalan utama Las Mercedes, kota Baruta, pada 2 Februari 2019 di Caracas, Venezuela. (Edilzon Gamez/Getty Images/The Epoch Times)

Pada 2017, Maduro memaksa mengirim Mahkamah Agung Venezuela yang sah ke pengasingan. Ketua pengadilan yang dibuang, Hakim Miguel Angel Martin, sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Maduro adalah ‘mantan presiden’, dan telah meminta militer Venezuela untuk menahannya.

Namun Guaido masih lebih beruntung dan menghirup udara bebas sejak pertama kali menyatakan dirinya sebagai presiden interim, pada 23 Januari 2019. Maduro kemungkinan takut mengambil tindakan fisik terhadap oposisi, karena khawatir bahwa Amerika Serikat, yang telah menjadi pendukung utama Guaido, akan menghukumnya dengan keras sebagai pembalasan.

Pada 4 Februari, Maduro juga mengalihkan kritiknya ke Amerika Serikat. Dia menyebut Presiden Donald Trump seorang rasis yang sombong dan perwujudan kapitalisme itu sendiri. Sebab, negara-negara Eropa yang dipimpin oleh Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol juga akhirnya mengakui Guaido sebagai presiden setelah tenggat waktu delapan hari bagi Maduro untuk menggelar pemilihan presiden ulang telah berakhir.

Sementara itu, Rusia dan Tiongkok, pendukung utama Maduro, telah menginvestasikan miliaran dolar di Venezuela melalui investasi dan pinjaman. Sebagian besar atau belasan negara-negara Amerika Latin mendukung pemimpin oposisi. Sementara itu, El Salvador, Nikaragua, Bolivia, dan Kuba menjanjikan dukungan mereka untuk Maduro.

Kebijakan sosialis sang diktator telah menyebabkan krisis ekonomi yang telah mendorong jutaan rakyat Venezuela untuk melarikan diri dari negara itu, dan telah menimbulkan protes massa di jalan-jalan yang menyerukan agar Maduro lengser.

Langkah berikutnya
Maduro pada 30 Januari 2019 mengatakan, dia siap untuk bernegosiasi dengan Guaido, yang terus meningkatkan tekanan lokal dan internasional terhadap kepresidenannya. Sehari sebelumnya, Dia telah mencekal Guaido untuk meninggalkan negara itu dan sedang menyelidikinya karena dugaan kegiatan anti-pemerintah.

Seruannya didukung oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang mengatakan pada 5 Februari bahwa krisis politik yang meningkat di Venezuela hanya dapat diselesaikan jika keduanya berdialog.

“Kami terus percaya bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari krisis ini adalah dengan menempatkan pemerintah dan oposisi di meja perundingan,” kata Lavrov sebagaimana dikutip oleh kantor berita RIA. “Kalau tidak, itu hanya akan menjadi perubahan rezim yang sama dengan yang telah dilakukan pihak Barat, berkali-kali.”

Namun seorang diplomat top Venezuela mengatakan Guaido tidak berencana untuk berbicara dan bernegosiasi dengan Maduro.

Carlos Vecchio, yang ditunjuk oleh Guaido sebagai wakil pemerintah Venezuela untuk Amerika Serikat, mengatakan pada sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Atlantik bahwa mereka ingin memiliki ‘transisi pemerintahan’ yang tertib.

“Kami tidak ingin lebih banyak konflik,” kata Vecchio. “Kami tidak mau berpartisipasi dalam dialog jenis apa pun yang diminati Maduro. Satu-satunya hal yang akan kami terima adalah agenda kami tentang bagaimana, kami menegosiasikan kepergiannya. Dan di situlah tekanan harus ditanggung.”

Meskipun tekanan meningkat, Maduro masih mendapat dukungan dari angkatan bersenjata Venezuela, bahkan ketika Guaido menawarkan amnesti kepada tentara yang bergabung dengan timnya. Pada 26 Januari, Kolonel Jose Luis Silva, atase pertahanan Venezuela untuk Washington dan seorang pejabat militer utama, mengatakan mereka memutuskan hubungan dengan rezim Maduro. Jenderal Francisco Yanez, seorang jenderal angkatan udara Venezuela berpangkat tinggi juga menyangkal Maduro dan mengakui Guaido.

Penasihat keamanan nasional Trump dan Gedung Putih, John Bolton sebelumnya mengatakan ‘semua opsi ada di meja’, jika Maduro memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer dalam konflik saat ini. Ketika ditanya apakah pernyataan ‘semua opsi’, termasuk aksi militer, Bolton mengatakan kepada wartawan di Venezuela pada 24 Januari, “Saya pikir statemen itu (sudah) berbicara (memiliki makna) sendiri.”

Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan makanan dan pasokan medis ke perbatasan Kolombia dengan Venezuela, di mana bantuan itu akan disimpan sampai dapat benar-benar dikirim ke negara yang sedang berjuang mengatasi krisis ekonomi dan sosial tersebut. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

6 Bulan Outbreak Ebola di Kongo ‘Ditandai’, Pusat Kesehatan Menjadi Sorotan

EpochTimesId
-
0
6 Bulan Outbreak Ebola di Kongo ‘Ditandai’, Pusat Kesehatan Menjadi Sorotan

Epochtimes.id- Outbreak wabah Ebola yang mematikan di Kongo timur menandai enam bulan berlalu. Sejumlah pejabat mencatat kasus-kasus yang dikonfirmasi terkait dengan pusat-pusat kesehatan.

Infeksi tersebut dilihat sebagai masalah utama yang menyoroti praktik buruk dan risiko penyebaran di antara pasien dan pekerja.

Dikombinasikan dengan perlawanan masyarakat di wilayah yang tidak stabil dan kepadatan penduduk yang belum pernah menghadapi Ebola sebelumnya, kini tugas mengendalikan wabah tetap menghadapi tantangan.

Di pusat wabah saat ini, komunitas Butembo dan Katwa, 86 persen kasus Ebola sejak 1 Desember “telah mengunjungi atau bekerja di fasilitas perawatan kesehatan sebelum atau setelah timbulnya penyakit,” kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam tiga minggu terakhir di Katwa, 49 “struktur kesehatan” diidentifikasi di mana kasus yang dikonfirmasi dirawat di rumah sakit, dan baru delapan petugas kesehatan dilaporkan yang terinfeksi sebagaimana disebut WHO.

Sebanyak 759 kasus Ebola, termasuk 705 di antaranya dikonfirmasi dan 414 kematian dikonfirmasi. Angka ini telah menjadi wabah Ebola terbesar kedua dalam sejarah dibandingkan wabah Afrika Barat yang menewaskan lebih dari 11.000 di 2014-2016.

Tidak ada tanda akhir yang terlihat. “Ini adalah area yang sangat kompleks dengan rasa tidak aman seperti itu,” kata Dr. Ibrahima Soce Fall, selaku direktur regional WHO untuk keadaan darurat kepada The Associated Press.

“Kami telah mampu mengendalikan banyak titik, tetapi akan membutuhkan waktu untuk benar-benar mengakhiri wabah ini.”

Katwa adalah komunitas terbaru untuk menghadirkan pejabat dengan penduduk yang selalu waspada terhadap orang luar setelah bertahun-tahun mengalami serangan pemberontak di wilayah tersebut.

“Mereka tidak mempercayai otoritas di Kongo karena mereka terkena rasa tidak aman dan konflik selama lebih dari 20 tahun,” kata Fall.

“Anda tidak dapat mengendalikan wabah jenis ini tanpa melibatkan komunitas untuk deteksi cepat.”

“Di Beni, pusat bencana awal, butuh berbulan-bulan sebelum beberapa komunitas memberikan kepercayaan,” katanya.

Masyarakat sering masih memilih untuk pergi ke pusat kesehatan tradisional daripada rumah sakit.

“Banyak orang terinfeksi di fasilitas itu. Jika Anda menderita malaria, Anda mungkin berada di tempat yang sama dengan seseorang dengan Ebola,” kata Fall.

“Mereka tidak memiliki dokter di sana, dan orang-orang yang bekerja tidak memenuhi syarat.” Banyak gejala awal Ebola, termasuk demam dan nyeri otot, mirip dengan malaria dan penyakit lain yang umum di wilayah ini.

Hal menjadi perhatian di Katwa adalah bahwa 80 persen kasus Ebola belum dapat dilacak ke kontak orang terinfeksi yang diketahui. Itu berarti sejumlah pejabat tidak dapat secara akurat melacak di mana virus itu menyebar dan siapa yang berisiko paling tinggi sebagaimana diungkapkan Laurence Sailly, kepala misi di Kongo untuk Doctors Without Borders.

Angka itu lebih rendah di masyarakat yang terkena Ebola di awal wabah. Angka ini dinilai mencerminkan kemajuan langkah petugas kesehatan.

Setiap kali Ebola muncul di komunitas baru, petugas kesehatan harus mulai dari langkah nol untuk menjelaskan penyakitnya. Beberapa melibatkan kelompok pemberontak untuk memberikan akses vaksinasi dan melacak kontak mereka yang terinfeksi.

Ada juga kekhawatiran tentang kematian yang terjadi di luar pusat kesehatan karena beberapa orang tetap enggan mencari bantuan.

Pasien Ebola di rumah berpotensi menginfeksi lebih banyak orang daripada di isolasi. Para ahli menyebutkan mereka paling menular tak lama sebelum mereka mati.

WHO dan kementerian kesehatan Kongo telah mulai menguji dan mencatat semua kematian di luar pusat kesehatan.Banyak warga Kongo tetap khawatir.”Saya takut pada Ebola dan saya pikir epidemi ini belum berakhir,” kata Manoa Lebabo, seorang warga Beni yang berusia 20 tahun. (asr)

Oleh Carley Petesch/Associated Press via The Epochtimes

Tahun Baru Imlek 2019, Ini yang Disampaikan Jokowi dan Prabowo

EpochTimesId
-
0
Tahun Baru Imlek 2019, Ini yang Disampaikan Jokowi dan Prabowo

Epochtimes.id- Calon Presiden 01 Joko Widodo dan Calon Presiden 02 Prabowo Subianto kompak mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2019.

Keduanya kompak mengunggahnya di akun media sosial mereka masing-masing.

Jokowi melalui akun instagramnya mengucapkan selamat Imlek serta harapan agar tahun ini dipenuhi dengan kedamaian dan berlimpah cinta.

“Selamat Tahun Baru Imlek 2570 bagi yang merayakan. Semoga di tahun baru ini, persaudaraan kita menjadi lebih erat, penuh sukacita, berlimpah cinta, dan kedamaian,” tulis Jokowi dalam akun instagramnya.

Sementara itu, Prabowo menulisnya melalui akun Twitter pribadinya, @prabowo. Ia menulis kalimat ucapan, Gong Xi Fa Cai.

“Selamat Tahun Baru Imlek 2570 bagi sahabat yang merayakan. Salam hormat saya untuk keluarga di rumah. Gong Xi Fa Cai,” tulis Prabowo dalam akun Twitternya, Selasa (5/2/2019).

Sepanjang sejarahnya, masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia bisa merayakan tahun baru Imlek pada tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres Nomor 14/1967.

Presiden  Abdurrahman Wahid ketika masa jabatannya mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya).

Kemudian pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri mulai tahun 2003 hingga sekarang. (asr)

Deteksi Dini Dampak Abu Vulkanik, Ditjen Hubungan Udara Intensifkan Sistem i-Wish

EpochTimesId
-
0
Deteksi Dini Dampak Abu Vulkanik, Ditjen Hubungan Udara Intensifkan Sistem i-Wish

Epochtimes.id- Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak gunung yang masih berstatus aktif dan bisa meletus atau mengalami erupsi kapan saja. Kondisi ini membuat Indonesia juga menjadi wilayah rawan terdampak letusan gunung api terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Untuk mendeteksi dini letusan dan dampak antisipasi abu vulkanik yang dihasilkan gunung api terhadap penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengintensifkan pemantauan perkembangan pengaruh sebaran abu vulkanik dari gunung api yang mengalami erupsi terkait dengan sektor penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti mengatakan pemantauan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi Integrated Webbased Aeronautical Information System Handling (I-WISH) yang dikembangkan oleh Ditjen Perhubungan Udara. Sistem ini diperuntukan untuk koordinasi dan komunikasi dalam pengambikan keputusan bersama khususnya dalam penanganan abu vulkanik.

“Dalam sistem ini, stakeholder harus aktif terlibat menyampaikan informasi terkait tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam hal penanganan abu vulkanik atau lebih dikenal dengan Collaborative Decision Making (CDM),” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (5/2/2019).

Alur penanganan dampak abu vulkanik dilakukan berdasarkan referensi PM 95 tahun 2018 tentang PKPS 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, PM 111 tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Aeronautika, KM 14 tahun 2009 tentang PKPS 170 tentang Peraturan Lalu Lintas Udara, Doc 9766 Handbook On The International Airways Volcano Watch (IAVW).

Dimulai dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang melakukan pengamatan aktivitas pra letusan dan letusan gunung berapi, menyampaikan VONA kepada VAAC, MWO, ATS unit terdampak dan instansi terkait apabila diperlukan melalui e-mail. Kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan melakukan pengamatan kondisi cuaca terus menerus yang mempengaruhi operasi penerbangan dalam wilayah tanggung jawabnya.

Selain itu, mempersiapkan informasi SIGMET dan informasi terkait lainya dalam wilayah tanggung jawabnya memberikan informasi Meteorologi Penerbangan kepada unit ATS. Menyebarkan informasi mengenai aktivitas pra letusan, letusan dan awan abu gunung berapi setiap ada perubahan, setiap 6 jam sekali atau bilamana ada perubahan signifikan  kepada Ditjen Hubud (DNP dan KOBU), Airnav (unit ACC,  unit kartografi, unit ATFM, NOV), VAAC,  unit  Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara.

Sementara Australian Goverment, Bureau of Meteorology dalam hal ini VAAC DArwin membantu mengawasi satelit geostationer dan polar orbiting. Apabila tersedia data ground based dan data airbone terkait untuk mendeteksi eksistensi dan pelepasan abu gunung api diatmosfer wilayah tersebut.

Mengaktifkan model volcanic ash numerical trajectory untuk memperkirakan pengerakan abu yang terdeteksi, menerbitkan informasi volcanic ash advisory (VAA) dan volcanic ash graphic (VAG) terkait pelepasan dan prakiraan abu gunung berapi  yang disampaikan kepada  MWO, ACC, FIC pada area yang terkena dampak dan menerbitkan updating permuktahiran informasi sampai abu tidak terindentifkasi  setiap 6 jam sekali atau bilamana ada perubahan signifikant.

Terkait hal tersebut, Polana meminta jajarannya untuk secara intensif memantau operasional penerbangan yang bisa terdampak letusan gunung berapi.

Untuk Otoritas Bandar Udara (OBU) harus melakukan koordinasi dengan unit terkait dampak abu vulkanik. Melakukan kajian/telaahan atas data-data dukungan berupa Aerodrome Observation  yang disampaikan oleh unit penyelenggara bandar udara, Met Office, airline staff, otoritas lokal dan berupa airspace observation yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Lalu menginstruksikan NOF  untuk menerbitkan NOTAM sesuai kajian serta mengambil keputusan terhadap dampak abu vulkanik.

Untuk Direktorat Navigasi Penerbangan harus melakukan evaluasi atas pelaporan hasil observasi yang dilakukan oleh OBU serta melakukan pemantauan terhadap penanganan abu vulkanik yang dilakukan masing-masing unit terkait.

Sedangkan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) harus melakukan pengamatan lapangan (  aerodrome observation) dengan menggunakan perangkat paper test, menginformasikan hasil aerodrome observation  ke pada pihak terkait.

Khusus untuk maskapai penerbangan, harus membuat Safety Risk Assessment di jalur penerbangan terdeteksi abu vulkanik, membuat kajian Standard Operating Procedure (SOP) pada saat penerbangan di malam hari apabila terindentifikasi melalui jalur wilayah yang terkontaminasi, serta melakukan inspeksi pada pesawat udara dan pelaporan air report. (asr)

Perusahaan Perkeretaapian Denmark Batalkan Kontrak Terkait Huawei

EpochTimesId
-
0
Perusahaan Perkeretaapian Denmark Batalkan Kontrak Terkait Huawei

oleh Wu Xin

Kekhawatiran terhadap Huawei sedang menyelimuti pemerintah Denmark. Dari penilaian mengenai keamanan jaringan Denmark menunjukkan bahwa transportasi adalah area yang paling rentan terhadap ancaman spionase cyber.

Danish Railway baru-baru ini memutuskan untuk tidak menggunakan peralatan yang disediakan oleh perusahaan Tiongkok yang kontroversial itu.

Meskipun Huawei telah mengirim sepucuk surat terbuka kepada Parlemen Denmark pada bulan Desember tahun lalu yang isinya menyebutkan : Anda dapat dengan tenang  mempercayai kami …. Tetapi jaminan seperti itu tidak efektif, dan kekhawatiran pemerintah Denmark terhadap Huawei masih terus berkembang.

Menurut laporan, perusahaan perkeretaapian yang berada di bawah naungan Kementerian Transportasi Denmark, Banedanmark telah membatalkan kontrak kerja sama dengan NetNordic, sebuah perusahaan jaringan mitra terbesar Huawei di Denmark pada 18 Januari lalu, dan kontrak yang melibatkan kerja sama enam tahun yang baru ditandatangani pada bulan Nopember tahun lalu.

Kontrak tersebut menetapkan bahwa jaringan Nordic dan Huawei akan menyediakan peralatan jaringan serat optik untuk perkeretaapian Denmark. Peralatan tersebut akan digunakan untuk menangani pertumbuhan lalu lintas digital di jaringan perusahaan kereta api Denmark, yang dianggap sebagai infrastruktur penting untuk operasi kereta api dan komunikasi informasi antara orang dan sistem.

Banedanmark : Tidak memenuhi persyaratan keamanan jaringan

Cepatnya Banedanmark membatalkan kontrak tampaknya sulit dipercaya. Media Denmark ‘Politiken’ pada 22 Januari melaporkan bahwa Soren Boysen, kepala sistem sinyal untuk perkeretaapian Denmark dalam email yang dikirim kepada media tersebut menyebutkan : Banedanmark akhir-akhir ini lebih peduli terhadap keamanan jaringan perkeretaapian. Oleh karena itu, telah meningkatkan pencegahan terhadap kemungkinan ancaman dalam kontrak pemerintah.

Dalam sebuah wawancara dengan media itu, ia mengatakan : “Selama kita menemukan kontrak dan tender yang tidak memenuhi persyaratan Banedanmark, kita akan memutuskan apakah kita harus membatalkan kontrak atau apakah kita harus tender ulang. Sejauh ini, satu kontrak seperti itu telah dibatalkan.”

‘Politiken’ mencoba untuk menghubungi jaringan Nordic, tetapi belum berhasil. Untuk alasan kerahasiaan, Soren Boysen tidak ingin mengomentari kontrak yang telah dibatalkan. Laporan ‘Politiken’ menyebutkan bahwa pembatalan kontrak oleh Banedanmar adalah hasil pertama dari reaksi berantai global dari peristiwa Huawei.

Karena takut akan kontrol atau spionase Partai Komunis Tiongkok (PKT), semakin banyak negara Barat memblokir atau membatasi partisipasi Huawei dalam infrastruktur utama mereka, seperti jaringan 5G yang akan datang. Jaringan 5G akan menjadi infrastruktur yang lebih canggih daripada 4G saat ini, dan Huawei telah membangun dan mengoperasikan jaringan 4G di Denmark melalui kerja sama dengan Danish Telecom (TDC).

Dalam beberapa pekan terakhir, peringatan internasional tentang hubungan dekat antara Huawei dengan Partai Komunis Tiongkok telah menyebabkan pemerintah Denmark dan Badan Intelijen Pertahanan mulai was-was terhadap Huawei.

Kementerian transportasi menghadapi ancaman terbesar dari spionase cyber

Pusat Keamanan Jaringan Internet Denmark (CFCS) yang di bawah naungan Badan Intelijen Pertahanan Denmark merilis sebuah laporan penilaian tentang ancaman baru pada bulan Desember tahun lalu, yang menyebutkan bahwa sektor transportasi adalah area berisiko tinggi terhadap spionase cyber.

“Area dengan ancaman spionase cyber terbesar adalah perusahaan dan institusi yang terlibat dalam pengembangan teknologi transportasi baru, entitas yang terlibat dalam pembangunan atau pengoperasian sistem transportasi canggih. Untuk perusahaan yang memasuki proses penawaran atau tahap kerja sama dengan perusahaan dari negara tertentu,  Itu juga akan menghadapi ncaman yang terbesar”.

Peter Kruse adalah seorang pakar dari perusahaan IT di Denmark. Dalam pandangannya, pembatalan kontrak pasokan peralatan dari Huawei oleh Banedanmark merupakan pertimbangan yang saksama dan tepat waktu.

“Banyak orang mulai menyadari bahwa mereka berurusan dengan perusahaan yang sangat tidak transparan dan dikendalikan oleh lengan panjang pemerintah Tiongkok. Banedanmark jelas menilai bahwa terlalu berisiko untuk membiarkan Huawei untuk memasuki infrastruktur kritis Denmark. Masuk akal, karena begitu Anda melibatkan pemasok, akan tidak mudah untuk mendorongnya keluar. Lihat saja kerepotan yang dihadapi perusahaan Danish Telecom,” kata Peter Kruse.

‘Politiken’ menjelaskan, apa yang dikemukan oleh Peter Kruse itu adalah masalah kontrak bernilai miliaran yang ditandatangani antara TDC dengan Huawei belasan tahun silam itu menyebabkan ketergantungan pada teknologi Huawei.

Perusahaan keamanan IT Kruse memiliki sejumlah besar pelanggan milik departemen utilitas publik pemerintah Denmark. Peter Kruse mengatakan bahwa banyak pelanggan telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap Huawei dalam waktu dekat dan mencari nasihat tentang bagaimana menghadapi Huawei.

Menurut ‘Politiken’ banyak kementerian pemerintah Denmark mulai khawatir tentang pasokan IT Huawei saat ini dan masa depan.

Sebagian besar masyarakat Denmark mulai khawatir terhadap Huawei

Pada 22 Januari, Komisi Pertahanan Nasional Parlemen Denmark melakukan diskusi terbuka dengan Menteri Pertahanan Denmark mengenai masalah infrastruktur telekomunikasi Huawei dan TDC Denmark.

Setelah pertemuan itu, Lisbeth Bech Poulsen dari Partai Sosial Rakyat Denmark (SF) mengatakan bahwa perwakilan dari semua pihak menyatakan keprihatinan tentang keseriusan masalah tersebut.

‘Politiken’ pada hari berikutnya memberikan komentar bahwa partai politik di Denmark baik dari sayap kiri maupun kanan semuanya menyatakan kekhawatiran terhadap peralatan Huawei, terutama karena Huawei yang memiliki hubungan dekat dengan PKT telah membangun jaringan seluler 4G untuk Danish Telecom Denmark.

Menteri Pertahanan Denmark, Claus Hjort Frederiksen mengatakan pada pertemuan itu : “Tidak ada keraguan bahwa pemerintah (Denmark) sedang menangani masalah ini dengan serius dan sedang mempertimbangkan bagaimana cara menanganinya demi menjaga keamanan Denmark”

Claus Hjort Frederiksen juga membicarakan masalah hak yang dimiliki Huawei. Ia mengatakan : “Meskipun secara resmi menunjukkan bahwa serikat pekerja Huawei harus menjadi pemilik perusahaan, tetapi hampir tidak ada indikasi dampak karyawan terhadap perusahaan. Saya seharusnya tidak mencurigai siapa pun yang sebenarnya mengendalikan Huawei atau hubungan keuangan perusahaan tersebut, tetapi perlu dicatat bahwa hubungan ini tidak transparan, hal ini yang menimbulkan kekhawatiran orang.”

Beberapa bulan terakhir, negara sekutu Denmark di NATO telah melarang produk Huawei dimasuki ke dalam daftar pengadaan pemerintah, termasuk memboikot Huawei dari  pembangunan jaringan seluler 5G di masa depan. Partai Rakyat Sosial Denmark dan Partai Rakyat Denmark (DF) juga menyatakan harapan mereka untuk mengeluarkan Huawei dari pembangunan jaringan 5G Denmark di waktu mendatang. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

Otoritas Tiongkok Memulai Tugas Rumit untuk Menutup Perusahaan ‘Zombie’

admin
-
0
Otoritas Tiongkok Memulai Tugas Rumit untuk Menutup Perusahaan ‘Zombie’

Tiongkok telah memulai proses pembongkaran perusahaan milik negara yang dililit hutang “zombie”.

Pada 1 Februari, Economic Information Daily, surat kabar ekonomi yang dioperasikan oleh media pemerintah Xinhua, melaporkan bahwa Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi; Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara (State-owned Assets Supervision and Administration Commission – SASAC), otoritas pusat yang mengawasi perusahaan milik negara; dan beberapa pemerintah provinsi, termasuk Shaanxi, Henan, Hebei, dan Heilongjiang, telah membuat rencana untuk melikuidasi beberapa perusahaan zombie besar setelah pemerintah pusat membuat pengumuman pada 4 Desember 2018, memerintahkan semua perusahaan seperti itu untuk dilenyapkan pada tahun 2020.

Badan usaha milik negara yang bangkrut dan gagal menghasilkan laba disebut sebagai perusahaan zombie, karena pemerintah pusat terus-menerus memberikan dukungan keuangan untuk menjaga mereka tetap bertahan.

SASAC tidak memberikan informasi terperinci tentang status perusahaan zombie saat ini atau apa yang menyebabkan rencana likuidasi tersebut, hanya mengatakan bahwa ia akan merumuskan serangkaian kebijakan untuk mempercepat proses pemecahannya.

Menurut data resmi SASAC, ada 2.041 perusahaan zombie pada November 2016, dengan total aset 3 triliun yuan (US$445 miliar). Kebanyakan adalah bisnis batubara dan baja yang memiliki kelebihan kapasitas produksi. Meskipun mereka mengalami kerugian, perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan pinjaman dari bank-bank Tiongkok untuk mempertahankan operasi harian mereka.

Rezim Tiongkok telah berupaya melakukan reformasi struktural sisi penawaran sejak 2015, dengan tujuan utama membubarkan perusahaan-perusahaan zombie ini.

Miao Yu, Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi, mengatakan dalam konferensi pers pada 29 Januari bahwa Tiongkok telah mengurangi produksi baja sebesar 30 juta metrik ton dan produksi batubara sebesar 150 juta metrik ton, pada tahun 2018. Pada akhir tahun 2018, tingkat pemanfaatan industri Tiongkok menyeluruh, artinya proporsi barang industri yang telah terjual, mencapai 76,5 persen.

Koran corong Partai Komunis Tiongkok, Harian Rakyat (People’s Daily), memuat artikel pada 17 Desember yang mengindikasikan bahwa akan sulit untuk menutup perusahaan zombie karena mereka mempekerjakan sejumlah besar pekerja, memiliki utang dalam jumlah besar, dan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah daerah yang tidak ingin melihatnya tutup.

Sebuah perusahaan tambang batu bara milik negara, misalnya, mempekerjakan sekitar 2.000 hingga 8.000 pekerja. Karena banyak pekerja tambang berasal dari keluarga yang telah berkecimpung dalam bisnis tersebut selama beberapa generasi, menutup sebuah perusahaan pertambangan bisa berarti seluruh keluarga kehilangan pekerjaan pada saat yang sama.

Sementara itu, bank-bank yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan zombie ini tidak ingin mereka bangkrut karena kredit macet yang telah menumpuk dalam jumlah besar akan berarti kerugian besar dan bahkan kebangkrutan untuk bank-bank tersebut, menurut artikel People’s Daily.

Sementara itu, pemerintah daerah tidak ingin melihat perusahaan zombie tutup, karena pendapatan pajak yang tinggi dikumpulkan dari mereka setiap tahun, menurut People’s Daily.

Lebih jauh, artikel tersebut menyatakan, tim manajemen perusahaan zombie memiliki hubungan dekat dengan pemerintah daerah, “dengan hubungan rumit yang tidak ingin perusahaan tutup.”

Kemungkinan kekhawatiran terbesar bagi pemerintah daerah adalah tingkat pengangguran yang akan terjadi jika perusahaan zombie ditutup, menurut Tang Jingyuan, seorang komentator yang berbasis di AS.

“Jika ada ribuan orang yang kehilangan pekerjaan dalam semalam, mereka mungkin mengorganisir aksi protes besar, yang dianggap sebagai ancaman terhadap keputusan Partai Komunis. Walikota [dari sebuah kota] bahkan mungkin kehilangan posisinya jika dia tidak dapat memadamkan aksi-aksi protes publik tersebut,” kata Tang kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara 3 Februari.

Tian Beiming, seorang ekonom Tiongkok, berkomentar di Twitter tentang berita terbaru tentang rencana pemerintah untuk menutup perusahaan-perusahaan zombie: “Biasanya, perusahaan zombie juga melibatkan banyak korupsi.” (ran)

Video pilihan:

Perang Dagang Membuat 2,8 Juta Pekerja Tiongkok “Nganggur”

https://www.youtube.com/watch?v=bFXyl2pNQXg

Rakyat dan Oposisi Venezuela Makin Gencar Desak Maduro Lengser

admin
-
0
Rakyat dan Oposisi Venezuela Makin Gencar Desak Maduro Lengser

EpochTimesId — Puluhan ribu demonstran turun ke jalan-jalan di kota-kota terpencil dan kota-kota metropolitan di seluruh Venezuela pada 2 Februari 2019 waktu setempat. Mereka menyerukan pengunduran diri Nicolas Maduro, sebagai Presiden sosialis, yang menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mundur sebagai presiden.

Meskipun menderita kekurangan makanan dan obat-obatan yang meluas bersama dengan aliran listrik dan air yang terus-menerus, pemandangan aksi itu nampaknya lebih menyenangkan daripada putus asa, bagi mereka yang turun ke jalan. Kerumunan orang-orang naik dan turun dari kendaraan di jalan-jalan dan stasiun metro di Caracas menjadi sangat mendominasi. Mereka melambai-lambaikan bendera tiga warna negara itu, dan menyanyikan lagu kebangsaan Venezuela. Aksi yang termotivasi oleh sentimen yang berkembang bahwa pemerintah yang didukung militer bisa saja sedang berada di hari-hari terakhir mereka.

“Hari ini, berkat dukungan dari komunitas internasional, harapan tumbuh subur di dalam diri kita semua, dan kami berharap perubahan di negara kami segera terjadi. Tolong, jangan tinggalkan kami,” kata Vanessa Lloreda, 35, yang turun ke jalan-jalan Caracas untuk mendukung pemulihan demokrasi.

“Ada cahaya di ujung terowongan,” kata Francisco Lucena Bravo, 64, dengan ceria di Los Teques, 15 mil dari Caracas. “Pria, wanita, orang tua, anak-anak, dan orang-orang dari semua kelas sosial bersatu untuk tujuan ini. Ini (kediktatoran sosialis) harus segera berakhir.”

Maduro secara bersamaan menarik kerumunan besar pendukungnya di Caracas tengah, untuk peringatan 20 tahun Bolivarian. Itu adalah sebuah gerakan sosialis yang didirikan oleh almarhum Hugo Chavez, dimana Dia mengecam aksi rakyat dan oposisi sebagai apa yang disebut sebagai pelanggaran asing terhadap kedaulatan bangsa.

“Berapa lama mereka akan melukai negara? Cukup sudah semua kerusakan yang mereka lakukan pada negara kita,” kata Maduro kepada pengikutnya yang setia.

Negara tersebut kini terlibat dalam perebutan kekuasaan internasional, dengan pemimpin oposisi dan kongres nasional, Juan Guiado, bersumpah secara simbolis sebagai presiden sementara pada 23 Januari 2019. Dia mendapat pengakuan instan dari sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat.

Maduro, yang mengklaim dirinya adalah korban kudeta yang diarahkan oleh Amerika Serikat, terus berkuasa berkat dukungan militer dan majelis konstituen yang dipenuhi loyalis Madura yang Dia ciptakan untuk mengesampingkan Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, yang dipimpin oleh Guiado.

Protes ketidakpuasan bukanlah hal baru, dengan sekitar 12.000 orang tercatat turun ke jalan pada 2018 ketika kondisi mengerikan di negara itu memburuk ke tingkat yang tidak dapat dipertahankan. Tetapi pawai pada 2 Februari 2019 ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam besaran skala dan karakter. Aksi ini menunjukkan penurunan lebih lanjut dukungan terhadap Maduro, yang sebelumnya sudah semakin menipis akibat krisis ekonomi dan krisis sosial.

Dalam beberapa minggu terakhir, protes pecah di lingkungan yang sebelumnya dianggap memiliki kesetiaan yang tidak tergoyahkan kepada Maduro dan revolusi sosialis pendahulunya, Chavez. Aksi mereka juga terjadi di kota-kota kecil yang terpencil, seperti Araure di Venezuela barat, dengan populasi yang hanya 12.000.

“Ini tidak seperti apa pun yang telah kita lihat sebelumnya,” kata Geoff Ramsey, asisten direktur untuk Venezuela, pada Kantor perwakilan Washington di Amerika Latin itu. “Ini adalah perkembangan besar dan itu yang benar-benar menyoroti betapa kuatnya konsensus di Venezuela sehingga status quo perlu diubah.”

Pendukung oposisi dalam demonstrasi menentang pemerintah Presiden Venezuela, Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, pada 2 Februari 2019. (Andres Martinez Casares/Reuters/The Epoch Times)

Kekerasan
Tindakan keras baru-baru ini dilakukan oleh pasukan khusus keamanan di lingkungan kelas pekerja. Insiden itu diberitakan secara luas dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk mengintimidasi publik, ketika Maduro kehilangan bahkan pendukung Chavista garis keras.

Untuk pertama kalinya selama protes besar, tidak ada kekerasan yang dilaporkan terjadi pada 2 Februari, dan di kota Barquisimeto, rekaman video menangkap pasukan polisi yang meninggalkan pos mereka setelah dipeluk oleh para pengunjuk rasa.

Suasana optimisme didorong oleh pembelotan Jenderal Francisco Yanez pagi itu, seorang komandan angkatan udara. “Rakyat Venezuela, 90 persen angkatan bersenjata Venezuela tidak bersama diktator, mereka (berada bersama) dengan rakyat Venezuela,” katanya dalam sebuah video yang beredar di Twitter. Tetapi harapan bahwa para pemimpin militer lainnya akan mengikuti seperti domino, hanya berumur pendek.

Maduro mengumumkan kepada para pendukungnya bahwa Dia akan menyerukan pemilihan parlemen baru lebih awal dari yang direncanakan, dalam upaya untuk menyingkirkan oposisi dari Majelis Nasional.

Ramsey mengatakan seberapa besar oposisi dapat bertahan sangat tergantung pada seberapa banyak oposisi dapat mempertahankan kegilaan yang terus menarik kerumunan massa ke jalanan.

“Jika mereka tidak dapat mempertahankan rasa momentum yang sedang tumbuh ini, jika mereka tidak dapat menunjukkan ini mengarah pada sesuatu, mereka akan memiliki masalah serius.” (LUKE TAYLOR/khusus untuk The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

BNN, Bea Cukai dan Kepolisian Gagalkan Penyelundupan 73 Kg Shabu dan 10.000 Butir Ekstasi di Perairan Aceh Utara

EpochTimesId
-
0
BNN, Bea Cukai dan Kepolisian Gagalkan Penyelundupan 73 Kg Shabu dan 10.000 Butir Ekstasi di Perairan Aceh Utara

Epochtimes.id- Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai, TNI AL, dan Kementerian Hukum dan Ham berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis shabu seberat + 73,949 Kg dan 10.000 butir ekstasi.

Melansir dari siaran pers BNN, penggagalan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh sindikat internasional tersebut terjadi pada Kamis (10/1/2019) di perairan Aceh Utara.

Atas kasus ini, sebanyak empat orang tersangka diamankan oleh petugas gabungan.

Selain keempat tersangka tersebut, petugas juga mengamankan seorang narapidana dari Lapas Tanjung Gusta, Medan yang berperan sebagai pengendali dan pemesan barang ke Malaysia.

Barang bukti narkotika dan tersangka SB, MZU, dan MZA diamankan petugas di perairan Aceh saat mengambil Shabu dan ekstasi dari Thailand dengan menggunakan kapal boat milik seorang berinisial JAL yang hingga saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Selanjutnya tersangka ME yang merupakan istri dari MZU turut ditangkap pada Jumat, 18 Januari 2019 karena meminta suaminya untuk berangkat ke laut untuk mengambil barang bukti narkotika tersebut.

Para tersangka kini dikenakan pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. (asr)

Polisi Taiwan Berantas Jaringan Kriminal Penjual Ponsel Apple & Samsung Palsu Terkait Tiongkok

admin
-
0
Polisi Taiwan Berantas Jaringan Kriminal Penjual Ponsel Apple & Samsung Palsu Terkait Tiongkok

TAIPEI, Taiwan — Polisi Taiwan telah memberantas operasi kriminal yang diduga terhubung dengan Tiongkok yang menjual ponsel-ponsel iPhone dan Samsung palsu.

Hampir 3.900 barang, termasuk telepon pintar dan aksesoris seperti headphone dan charger, telah disita oleh polisi di sebuah toko di kota Taoyuan, Taiwan utara baru-baru ini, menurut sebuah artikel pada 30 Januari oleh surat kabar harian Taiwan, Liberty Times. Laporan tidak menentukan tanggal pastinya.

Barang-barang tersebut, jika asli, akan memiliki nilai pasar lebih dari 10 juta Dolar NT (sekitar US$324.900), menurut polisi.

Polisi bertindak atas sebuah informasi bahwa toko tersebut menjual ponsel bekas dan unit-unit demo yang membawa merek Apple dan Samsung, dengan harga 2.000 hingga 5.000 Dolar NT (US$65-162). Unit demo adalah ponsel yang digunakan untuk tampilan di sebuah toko dan akhirnya dijual dengan harga lebih murah.

Polisi menemukan bahwa ponsel-ponsel tersebut dengan mudah tidak berfungsi pada saat pembelian.

Ponsel-ponsel palsu dan aksesorinya juga dijual di Ruten dan Shopee, keduanya merupakan platform e-commerce yang populer di Taiwan.

Setelah menganalisis sebanyak 135 iPhone dan 44 Samsung palsu, polisi telah menetapkan bahwa banyak dari tiruan ini dibuat dengan komponen yang sepenuhnya palsu, kecuali chip yang mendukung ponsel tersebut. Misalnya, iPhone 6 palsu memiliki chip A6 asli yang akan digunakan untuk memberi daya pada iPhone 5 asli. Ponsel-ponsel tersebut dirakit di Tiongkok.

Polisi telah menangkap empat orang: seorang lelaki berusia 22 tahun dari Tiongkok yang diidentifikasi hanya dengan nama keluarga Li, dan tiga karyawan yang disewa untuk bekerja di toko Taiwan.

Li mengatakan kepada polisi bahwa ia disewa oleh sebuah jaringan yang terletak di provinsi Hubei, Tiongkok tengah, dengan gaji bulanan 12.000 Dolar NT (sekitar US$390) untuk bepergian ke Taiwan dan mengelola operasi di sana. Dia menambahkan bahwa dia juga memperbaiki ponsel-ponsel dan turut ambil bagian dalam penjualan online.

Li juga mengatakan bahwa dia datang ke Taiwan dengan kedok untuk menjalani operasi estetika, dan dijadwalkan untuk terbang kembali ke Tiongkok, jika dia tidak ditangkap.

Taiwan menawarkan visa wisata medis 15 hari; banyak orang Tiongkok daratan diketahui telah datang untuk mendapatkan layanan medis, termasuk mendapatkan vaksinasi, karena skandal berulang yang melibatkan vaksin di bawah standar di Tiongkok.

Sebuah buku rekening yang disita dari toko menunjukkan bahwa penjualan ponsel palsu tersebut telah menghasilkan pendapatan bulanan sekitar 2 juta Dolar NT (US$64.986) sejak Mei 2018, menurut polisi.

Menurut Liberty Times, keempat orang yang ditangkap tersebut telah didakwa dengan tuduhan pelanggaran hukum merek dagang Taiwan.

Tiongkok dikenal sebagai produsen produk palsu terbesar di dunia, mulai dari sepatu, pakaian, hingga gadget elektronik.

Pejabat bea cukai AS telah menyita beberapa pengiriman massal sebelum mereka sampai ke pasar AS.

Pada 10 Oktober tahun lalu, media digital berbasis di San Francisco, The Information melaporkan skema penipuan yang melibatkan iPhone di Tiongkok. Skema ini melibatkan pembelian atau pencurian iPhone, pelepasan komponen, penggantian komponen, dan mengembalikan ponsel yang telah dimanipulasi ke toko-toko ritel Apple, dengan mengklaim bahwa ponsel-ponsel tidak berfungsi “dalam kondisi normal.” Dengan begitu, para penjahat tersebut dapat meminta telepon pengganti yang baru. (ran)

Video pilihan:

Waspada! Aplikasi Smartphone Buatan Tiongkok Mencuri Data Penggunanya

https://www.youtube.com/watch?v=Z2XD_O0MbKU

Klinik Berusaha Dibuka di Batam, Ini Fungsinya

EpochTimesId
-
0
Klinik Berusaha Dibuka di Batam, Ini Fungsinya

Epochtimes.id- Pemerintah membuka Klinik Berusaha di Batam dengan fasilitas pelayanan berupa penyelesaian dan pengawalan kasus berusaha pada bidang Lahan, Lingkungan, Lalu Lintas Barang, Keimigrasian, serta Ketenagakerjaan. Dengan dibukanya Klinik ini, diharapkan dapat memacu peningkatan dan perluasan aktivitas industri, ekspor, konsumsi dan belanja masyarakat, serta pariwisata khususnya di Kota Batam dan Kepulauan Riau.

Kemudahan perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penting untuk memikat investasi, di samping ekosistem lain seperti ketersediaan lahan, insentif, sumber daya, market size, kenyamanan operasional berusaha, dan lain-lain.

“Selain mendorong investasi, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan ekspor sekaligus mengendalikan impor. Ini semua untuk menekan defisit transaksi berjalan kita,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono selaku Ketua Dewan Pengawas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam acara Peluncuran Klinik Berusaha Batam, Jumat (1/2/2019), di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam dalam keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Susiwijono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini menyatakan, khusus untuk Batam, seluruh pemangku kepentingan terus duduk bersama merancang masa depan Batam yang ideal, tanpa meminggirkan urusan di depan mata yang harus diselesaikan, seperti mendorong kegiatan investasi dan berusaha.

“Kita tidak boleh kehilangan momentum. Perbedaan pendapat memang dinamika, ketidakpastian juga masih ada, tapi yakinlah bahwa kita sedang berproses. Semua harus saling percaya bahwa ini untuk Batam yang lebih baik. Peluncuran ini adalah langkah awal yang nyata untuk menyatukan otoritas Batam,” tegas Susiwijono.

Peluncuran Klinik Kemudahan Berusaha di MPP Batam ini merupakan bagian dari tugas pengawalan dan pengembangan investasi di Batam, sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Klinik Berusaha ini terhubung dengan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di tingkat Pusat dan Daerah, serta terhubung pula ke Kelompok Kerja Paket Kebijakan Ekonomi melalui Protokol Komunikasi.

Selain itu, investor dan pelaku usaha di MPP Batam juga dapat memilih layanan sesuai kebutuhannya, untuk mengakses layanan Online Single Submission (OSS) baik melalui Layanan Mandiri, Layanan Berbantuan, maupun Layanan Prioritas.

Konten, eligibility penerima layanan, dan proses bisnis Perizinan Berusaha diusahakan untuk semakin sederhana, jelas, tegas, dan berbiaya rendah. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan tanpa merugikan investor dan pelaku usaha.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Edy Putra Irawady menyatakan, bagi pemerintah maupun BP Batam, permasalahan yang masuk ke Klinik Kemudahan Berusaha juga dapat menjadi input bagi kebijakan pengelolaan Batam yang lebih baik.

Dalam rangka harmonisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Batam, saat ini sedang dilakukan pemetaan proses bisnis perizinan dan non perizinan, sejumlah 62 izin usaha yang menjadi kewenangan BP Batam dan sejumlah 155 izin usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

“Dari pemetaan tersebut, diharapkan timbul rekomendasi untuk perizinan berusaha yang semakin baik, cepat, dan transparan di Batam,” kata Edy.

Dengan demikian, lanjutnya, setiap kegiatan usaha baik yang masih dalam tahap memulai maupun yang sudah dalam tahap operasional seperti pemasukan barang modal dan bahan baku, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan efisien.

Sebagai informasi, Batam merupakan salah satu etalase utama investasi Indonesia. Hal ini didukung lokasi strategis di Selat Malaka yang dilewati lebih dari 60.000 kapal setiap tahun, berjarak hanya 20 km dari Singapura sebagai salah satu pusat perekonomian dunia, serta perputaran ekonomi mencapai USD 84 miliar – USD 120 miliar per tahun.

Pemerintah sejak tahun 1971 menyadari potensi geostrategis ini dengan menjadikan Batam sebagai daerah khusus, mulai dari Kawasan Industri, Kawasan Berikat, hingga Kawasan Perdagangan Bebas.

Batam diharapkan menjadi pusat ekonomi regional dan pusat industri kawasan yang dapat mendorong kinerja ekspor dan perekonomian nasional. (asr)

Buku Teks yang Hilang Menyoroti Kebebasan Akademik di Tiongkok

admin
-
0
Buku Teks yang Hilang Menyoroti Kebebasan Akademik di Tiongkok

BEIJING — Buku teks hukum konstitusional yang ditulis oleh salah satu cendekiawan hukum reformasi Tiongkok terkenal telah ditarik dari toko-toko buku, tampaknya buku teks terakhir yang menentang kampanye pemerintah melawan “pengaruh Barat.”

Penulis tersebut, Zhang Qianfan, seorang profesor di Universitas Peking yang dikenal karena pembelaannya untuk konstitusionalisme dan reformasi peradilan, menolak setiap pernyataan yang mengatakan penulisannya secara berlebihan mempromosikan ide-ide Barat sebagai “omong kosong,” dan mengatakan dunia akademis tidak boleh dipolitisasi.

Sejak menjabat pada tahun 2012, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah memperketat kontrol Partai Komunis terhadap masyarakat termasuk sistem hukum dan pendidikan.

Sementara pihak-pihak berwenang belum mengkonfirmasi bahwa mereka telah memerintahkan buku tersebut ditarik, dan tidak ada alasan yang diberikan untuk penarikannya, buku itu muncul setelah pemerintah meluncurkan peninjauan kembali bahan-bahan pengajaran.

Kementerian Pendidikan pada awal Januari telah meluncurkan pemeriksaan nasional atas isi semua buku-buku teks hukum konstitusi universitas, menurut posting di situs web Kementerian Pendidikan Provinsi Jiangxi dan Zhejiang.

Universitas-universitas diberi tahu bahwa pembersihan “pencarian fakta” adalah sangat penting dan mereka harus secara akurat mengisi bagan yang merinci judul-judul dan penulis-penulis buku yang mereka gunakan, dengan “tidak ada yang terlupakan,” menurut posting kementerian.

Kampanye tersebut menuai kritik dari beberapa akademisi hukum, yang diperkuat oleh desas-desus bahwa penyisiran tersebut dipicu oleh tuduhan dari seorang profesor bahwa teks-teks tertentu “mempromosikan pemikiran Barat dan agitasi untuk sistem Barat.”

Kementerian Pendidikan tidak menanggapi permintaan komentar melalui faks.

Konstitusi Tiongkok menjanjikan kebebasan berbicara, beragama dan berkumpul, namun dalam praktiknya diatur oleh undang-undang dan peraturan, dan jarang dilibatkan dalam kasus-kasus hukum.

Konstitusi telah lama menjadi fokus para reformis politik, yang mendesak agar keadaannya harus ditingkatkan dalam sistem hukum.

Buku Zhang sudah tidak dapat ditemukan di toko buku online utama Tiongkok ketika dicari oleh Reuters pada 1 Februari.

pembredelan buku text karya Profesor Hukum Zhang Qianfan di Sekolah Hukum Universitas Peking
Seorang penduduk duduk di dekat sepedanya sambil membaca buku di dinding dengan slogan-slogan politik “Aturan Hukum dan Harmoni” di pusat Beijing pada 18 Agustus 2014. (Jason Lee / Reuters)

‘SEMUA ORANG TAKUT’

Zhang, dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di platform media sosial WeChat, menolak pernyataan apa pun bahwa teksnya mempromosikan sistem “Barat” sebagai alternatif.

“Mengecam semata-mata untuk kepentingan pribadi dan untuk menutup negara kita dari dunia luar adalah pemikiran yang tertutup,” kata Zhang.

“Hukum konstitusi, sebagai disiplin akademis, tidak boleh dipolitisasi,” katanya. “Setiap disiplin akademis harus mempertahankan netralitas politik yang dapat dipercaya.”

“Saat ini, undang-undang dasar adalah topik yang ‘sensitif’. Sejauh yang saya bisa lihat pada dasarnya tidak ada diskusi publik. Sepertinya semua orang takut,” katanya.

Wawancara Zhang menghilang segera setelah diposting, digantikan oleh pemberitahuan yang mengatakan kontennya telah melanggar “hukum dan peraturan yang berlaku.”

Zhang tidak menanggapi email Reuters yang meminta komentar.

Banyak sarjana hukum turun ke media sosial untuk menyuarakan dukungan bagi Zhang.

Beberapa memposting kata pengantar dari bukunya, di mana ia menekankan pentingnya memberi kesempatan pada orang-orang yang menderita ketidakadilan untuk membela diri menggunakan konstitusi.

Beberapa menyuarakan keprihatinan tentang beberapa akademisi mengungkapkan pernyataan menuduh yang lainnya telah gagal mengikuti garis Partai Komunis Tiongkok (PKT).

“Bagian terburuk tentang kejadian ini adalah bahwa dalam lingkungan saat ini, bukan saja orang-orang ini tidak dicegah, tetapi mereka juga diberi saluran penyampaian informasi, atau bahkan penghargaan-penghargaan,” Zhang Taisu, seorang profesor hukum di Universitas Yale di Amerika Serikat , menulis di Weibo, merujuk pada para penuduh. (ran)

Video pilihan:

Analisa Pakar, Politik Tiongkok Tidak Stabil, Pejabat Panik!

https://www.youtube.com/watch?v=AoyWwEzkBt4

Xi Jinping Berkunjung ke Kantor Keamanan Publik Beijing Menyoroti Tekanan Stabilitas Sosial

EpochTimesId
-
0
Xi Jinping Berkunjung ke Kantor Keamanan Publik Beijing Menyoroti Tekanan Stabilitas Sosial

oleh Zhang Dun

Selama lebih dari 6 tahun menjabat sebagai kepala negara, baru pertama kali ini Xi Jinping tidak meninggalkan Beijing menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.

Bahkan berkunjung ke Kantor Keamanan Publik Beijing untuk menyampaikan pesan kepada Keamanan Publik agar lebih berkonsentrasi pada pemeliharaan stabilitas.

Padahal selama 6 tahun terakhir ini, ia selalu melakukan blusukan untuk mengetahui kondisi warga. Tampaknya, tekanan untuk memelihara stabilitas di tahun 2019 ini semakin meningkat.

5 Februari adalah Hari Tahun Baru Imlek. Jelang hari tersebut, Xi Jinping didampingi oleh Ding Xuexiang, Direktur Kantor Kepala Negara, Cai Qi, Sekretaris Komite Kota Beijing, Chen Jining, Walikota Beijing, dan Wang Xiaohong, Wakil Menteri Keamanan Publik dan lainnya pada 1 Februari pagi hari mengunjungi Pusat Komando Operasi Gabungan dari Kantor Keamanan Publik Beijing untuk menyaksikan cara kerjanya sistem pemantauan, dan melakukan video call dengan petugas polisi yang bertugas di garis depan area inti seperti di Jalan Chang’an, Dongdan, Kediaman Diplomatik, Stasiun Pusat Kereta Api Beijing.

Xi Jinping mengatakan, kepolisian Beijing harus dapat memastikan stabilitas sosial di ibukota, jadi tugasnya tidak ringan.

Selanjutnya, Xi Jinping dan rombongannya pergi ke bagian timur dari Qianmen dan Caochanghutong untuk inspeksi. Namun sebelum kembali ke Zhongnanhai, mereka singgah terlebih dahulu di sebuah rumah makan di Gang Batu (Shitouhutong) yang berada di depan Qianmen untuk bersantap siang.

Ini adalah untuk pertama kalinya Xi Jinping tidak meninggalkan Beijing menjelang perayaan Tahun Baru Imlek sejak ia menjabat sebagai kepala negara.

Dalam enam tahun terakhir, ia masing-masing telah mengunjungi propinsi Gansu, Mongolia Dalam, Shaanxi, Jiangxi, Hebei, Sichuan dan tempat-tempat lain untuk mengunjungi kaum ekonomi lemah di sana.

Media Hongkong ‘Xinbao’ menyebutkan bahwa Xi Jinping untuk pertama kalinya tidak meninggalkan Beijing jelang Tahun Baru Imlek, bahkan memilih Kantor Keamanan Publik sebagai stasiun pemberhentian pertamanya untuk melakukan inspeksi.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak berwenang sedang menyoroti masalah pentingnya untuk memelihara stabilitas sosial pada tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang menekankan stabilitas sosial bagi komunis Tiongkok.

Masyarakat di Tiongkok beranggapan bahwa angka 9 akan membawa kekacauan bagi Tiongkok. Tahun 2019 ini merupakan tahun ke 70 berdirinya Partai Komunis Tiongkok.

Tahun 1959 PKT menindas kerusuhan di Tibet, tahun 1989 PKT membantai mahasiswa di Tiananmen,  tahun 2009 PKT menindas Insiden 5 Juli yang terjadi di Xinjiang, dan tahun 1999 PKT menindas Falun Gong. Semua ini terjadi pada tahun-tahun yang berakhir dengan angka 9. Begitu ketemu tahun yang berakhir dengan angka 9 kekacauan akan muncul, tulis media tersebut.

Cheng Xiang, seorang senior di media Hongkong mengatakan kepada media AS bahwa pemimpin puncak PKT sangat was-was untuk menghadapi tahun 2019. Hal ini mungkin terkait dengan ‘anggapan kuat masyarakat’ tersebut. “Ini bukan takhayul, tetapi perjalanan sejarah sejak berdirinya PKT,” katanya.

Cheng Xiang mengatakan, PKT hingga saat ini masih kewalahan terhadap tekanan dari opini publik tentang pembantaian masasiswa di Tiananmen pada 4 Juni 1989. Ia mengaku bahwa dirinya pun muncul keraguan tentang apakah PKT mampu melewati usianya yang ke 70 tahun.

Untuk mengatasi kekacauan yang mungkin terjadi, pejabat tingkat tinggi komunis Tiongkok mengadakan pertemuan koordinasi secara berturut-turut dengan kepala pejabat politik dan hukum, pejabat provinsi untuk mempertahankan keamanan politik, terutama keamanan kekuasaan. terus menerus menekankan agar mencegah letusnya Revolusi Warna. Serta membeberkan ketujuh risiko utama yang sedang dihadapi PKT pada saat ini, yakni di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial.

Beijing sebagai ibukota Tiongkok, situasi antisipasi kekacauan bahkan bukan lagi tingkat waspada tetapi kelas 1.

Tahun ini, polisi Beijing telah mengeluarkan larangan untuk menyalakan kembang api dan petasan dalam perayaan Tahun Baru Imlek untuk wilayah bagian dalam Fifth Ring Road kota Beijing, tetapi juga mengurangi outlet penjualan kembang api dan petasan dari tahun lalu yang lebih dari 80 lokasi menjadi lebih dari 30 lokasi, dan untuk pertama kalinya menerapkan syarat identitas pembeli dicatat.

Kota Beijing menjadi kota kedua di daratan Tiongkok setelah Xinjiang yang menerapkan syarat nama dan identitas pembeli kembang api dan petasan harus dicatat.

Aktivis internet Huo Wenbiao mengatakan bahwa keamanan politik adalah prioritas utama dari semua jenis keamanan PKT.

Penjagaan keamanan Beijing tahun ini adalah yang paling ketat selama beberapa tahun terakhir. Ketatnya tidak kalah dengan Xinjiang.

Sekarang Lapangan Tiananmen memiliki sejumlah besar petugas polisi dan sejumlah besar petugas berpakaian preman yang “memelihara stabilitas”, tulis Huo Wenbiao. (Sin/asr)

https://www.youtube.com/watch?v=AoyWwEzkBt4

1...1,3251,3261,327...1,746Page 1,326 of 1,746
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: idepochtimes@gmail.com

WordPress Theme by ET Indonesia.com