Home Blog Page 1325

Janji Prabowo-Sandi Jika Terpilih, Inilah 5 Program Kerja yang Diusung

0

Epochtimes.id- Calon Presiden Prabowo Subianto membeberkan janji-janjinya kepada masyarakat jika kelak terpilih sebagai presiden Bersama dengan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno.

Hal demikian disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam Pidato Kebangsaan dengan visi-misi Indonesia Menang di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Prabowo menyatakan Reorientasi pembangunan dan pengelolaan Republik Indonesia diperlukan karena bangsa yang kokoh hanya bisa diwujudkan jika negara tersebut diwujudkan dengan 5 progam yang akan diusung.

Berikut 5 program Prabowo-Sandi, Pertama, Swasembada Pangan, Kedua Swasembada Energi, yaitu bahan bakar. Ketiga, Swasembada Air Bersih.

Program Keempat adalah memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang kuat, diantaranya sistim yudikatif, hakim-hakim yang unggul dan jujur, jaksa-jaksa yang unggul dan jujur, polisi-polisi yang unggul dan jujur, intelijen yang unggul dan setia kepada bangsa dan rakyat.

Program kelima adalah angkatan perang yang unggul. Tentara yang kuat, tentara rakyat yang setia kepada rakyat dan bangsa. Tentara yang tidak kalah dengan tentara-tentara terbaik di dunia.

Prabowo mengatakan Indonesia harus menang serta tak kalah dari meminta-meminta, mengutang dan membiarkan rakyatnya sendiri.

“Kita bukan jadi bangsa yang kalah. Bukan bangsa yang minta-minta. Bukan bangsa yang harus utang. Bukan jadi bangsa yang tidak membela rakyatnya sendiri,” tegas Prabowo.

Saat menyampaikan pidatonya, Prabowo mengkritik negara yang banyak rumah sakitnya menolak pasien BPJS karena belum mendapat bayaran sekian bulan hingga membuat rumah sakit tersebut terpaksa mengurangi mutu pelayanan kepada rakyat.

Prabowo turut mengkritik negara yang 1 dari 3 anak balita masih mengalami gagal tumbuh karena kurang protein dan gizi. Ini  dikarenakan ibu bayi tersebut mengalami kekurangan protein dan gizi selama masa mengandung.

“Apakah kita mau seperti ini bangsa yang kalah sebelum keluar dari kandungan ibu,” tambahnya.

Mantan Pangkostrad menyinggung negara yang terus menambah utang untuk bayar utang, dan menambah utang untuk membayar kebutuhan rutin pemerintahan yaitu membayar gaji pegawai negeri.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyinggung tentang negara lain yang meminjam utang. Akan tetapi, negara-negara tersebut meminjam untuk memproduksi. Serta membiarkan BUMN-BUMN dalam keadaan mau bangkrut.

Prabowo mengungkapkan Garuda, pembawa bendera Indonesia, perusahaan yang lahir dalam perang kemerdekaan, rugi besar. Sama halnya, pertamina, perusahaan penopang pembangunan Republik Indonesia, sekarang dalam kesulitan. Demikian juga PLN, demikian Krakatau Steel. Jika pun ada BUMN yang untung, untungnya tidak seberapa.

“Inilah kondisi kejanggalan besar, paradox Indonesia, negara kaya dan rakyat miskin, kalau kita tak bertindak dengan segera dan berani, situasi ini akan menuju yang lebih buruk lagi,” tegasnya. (asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=n94fJ9r_ftA

Melenyapkan Budaya Uighur, Partai Komunis Tiongkok Tahan Ratusan Orang Ulama Uighur

0

oleh Li Xinru

Penindasan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap etnis minoritas di Propinsi Xinjiang telah memicu perhatian internasional.

Sejumlah besar intelektual dan cendekiawan etnis Uighur ditahan di Kamp ‘Pendidikan Ulang’ Xinjiang.

Bahkan, ‘Yili Evening News’ mengalami penangguhan penerbitan sejak hari pertama Tahun Baru. Organisasi hak asasi manusia mengatakan bahwa langkah yang diambil PKT tak lain adalah untuk melenyapkan budaya etnis minoritas di Xinjiang.

Lebih dari 100 orang ulama Uighur ditahan dalam Kamp Pendidikan Ulang

The New York Times melaporkan bahwa lebih dari 1 juta orang warga etnis Uighur dan anggota minoritas lainnya ditahan dalam beberapa Kamp Pendidikan Ulang yang tak lain adalah Kamp-kamp konsentrasi.

Kamp Pendidikan Ulang tersebut telah dipropagandakan oleh PKT sebagai tempat pelatihan kejuruan dengan tujuan memberikan kesempatan kerja kepada warga (minoritas) termiskin.

Tetapi dalam daftar terdapat lebih dari 100 orang cendekiawan Uighur yang dihimpun oleh cendekiawan Uighur yang berada di pengasingan. Terdapat nama-nama penyair dan penulis terkenal, dekan universitas, dan profesor di berbagai disiplin ilmu termasuk antropologi dan sejarawan Uighur.

Maya Wang, seorang peneliti Human Rights Watch untuk Hongkong mengatakan : “Fakta bahwa para intelektual, sarjana, ilmuwan, dan insinyur perangkat lunak berpendidikan tinggi ditahan dalam kamp penahanan adalah bantahan terbaik bagi pihak berwenang, menunjukkan bahwa ini bukan program pendidikan yang dirancang untuk memberi manfaat bagi warga Uighur.”

BACA JUGA : Wawancara Lapangan Media Inggris Ungkap Penganiayaan Etnis Minoritas Uighur oleh Komunis Tiongkok

Menurut laporan itu, seorang profesor Uighur yang tinggal di Istanbul mengatakan bahwa para ulama Uighur yang sangat dihormati ini adalah pewaris budaya tradisional Uighur. PKT memenjarakan mereka untuk sepenuhnya menghilangkan tradisi Uighur.

Banyak pakar melacak tindakan penganiayaan terhadap para intelektual Uighur hingga penangkapan ekonom Uighur Ilham Tohti pada tahun 2014.

Tohti suatu kali pernah dengan terus terang mengkritik diskriminasi yang diperlakukan oleh PKT terhadap etnis Uighur. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan melakukan kejahatan berupa memecah-belah negara.

Menurut laporan itu, pihak berwenang Tiongkok pada tahun 2017 telah menangkap sejumlah orang Uighur yang berkarier berkaitan dengan melindungi budaya Uighur.

Rahile Dawut, seorang antropolog dari Universitas Xinjiang yang mempelajari Islam, lagu-lagu rakyat dan cerita rakyat, adalah tokoh paling terkenal dari para intelektual yang hilang setelah ia ditangkap dan ditahan pada akhir tahun 2017.

The New York Times melaporkan bahwa para elit intelektual Uighur ini telah berperan sebagai jembatan antara komunitas Uighur dan Han sebelum tindakan penganiayaan berlangsung. Mereka telah bekerja dengan sepenuh hati untuk meningkatkan nasib warga Uighur.

Peneliti dari University of Copenhagen, Rune Steenberg mengatakan : “Pukulan ini memang merupakan tragedi besar”, Para cendekiawan ini memberikan jalan yang tidak memihak bagi warga Uighur agar praktik keagamaan dan budaya dapat dipertahankan.

Analisa para pengamat menunjukkan bahwa upaya penahanan terhadap mereka menyoroti rencana PKT bermaksud untuk mengamputasi budaya Uighur.

Langkah demikian bertujuan  membentuk kembali etnisitas yang pada dasarnya tidak beriman, tidak beragama agar lebih mudah untuk berintegrasi ke dalam arus utama budaya mainstream yang ditetapkan oleh PKT. Bahkan, patuh kepada PKT.

‘Yili Evening News’ mengalami penangguhan penerbitan pada hari pertama Tahun Baru

Surat Kabar ‘Yili Evening News’ yang sudah terbit selama 26 tahun mengalami penangguhan penerbitan sejak hari pertama Tahun Baru 2019.

Organisasi hak asasi manusia Kazakh percaya bahwa surat kabar itu terutama melaporkan berita lokal dari Kazakh dan mengkritik penangguhan mendadak PKT terhadap surat kabar sore itu. Langkah ini diduga ada kaitannya dengan upaya PKT untuk melenyapkan budaya Kazhak, agar bahasa mereka hilang demi proses Hanisasi.

‘Yili Evening News’ adalah surat kabar resmi partai Prefektur Otonomi Yili Kazakh. Surat kabar tersebut memiliki 3 versi dengan masing-masing berbahasa Mandarin (karakter Han), bahasa Kazhak dan Uighur.

Surat kabar ini terutama melaporkan tentang informasi lokal, mata pencaharian masyarakat Kazakh dan wilayah lain di Xinjiang. Surat kabar ini didistribusikan secara nasional. Ia termasuk surat kabar yang berperingkat di Xinjiang selama bertahun-tahun.

Serikjan Bilash, kepala organisasi hak asasi manusia Kazakhstan Atajurt mengatakan kepada Radio Free Asia pada 7 Januari lalu bahwa penjualan surat kabar itu cukup baik. Oleh karena itu, membuktikan bahwa tidak terbitnya surat kabar ini tidak ada kaitannya dengan masalah keuangan penerbit.

PKT sudah sejak lama berusaha untuk melenyapkan budaya etnik minoritas, misalnya dengan menutup ribuan sekolah berbahasa Kazakh di Xinjiang, mengharuskan semua siswa untuk mempelajari bahasa Mandarin. Parahnya lagi, setiap orang diwajibkan untuk mencari buku-buku berbahasa Kazakh untuk dibakar.

Sekarang pemerintah daerah menutup penerbitan surat kabar yang membuat bahasa Kazakh dan bahasa Uighur kehilangan kembali channel penyebarannya.

Serikjan Bilash percaya bahwa pemerintah ingin lebih lanjut menekan warga etnis minoritas dan secara bertahap menghilangkan budaya Kazakh.

Serikjan Bilash mengatakan : “PKT ingin mengasimilasi warga Kazakh, sehingga memaksa mereka belajar dan berbicara dengan bahasa Mandarin. Semua orang (etnis minoritas) harus melewati tahapi ini agar dapat berasimilasi dengan etnis Han agar nantinya melenyapkan etnis Kazakh secara keseluruhan. Inilah tujuan mereka.”

Juru bicara Kongres Uighur Sedunia Dilxat Raxit mengatakan bahwa PKT telah melarang penerbitan surat kabar bahasa Uighur dan Kazakh.

“Dengan alasan utamanya adalah untuk mencegah media berita membocorkan informasi tentang negara yang tidak ingin disebarkan ke dunia luar. Di sisi lain, melalui metode larangan ini, PKT dapat memaksa mereka yang tertarik dengan berita atau informasi untuk belajar bahasa Mandarin.”

PKT mengundang media asing untuk mengunjungi kamp pendidikan ulang

Demi meredakan kritikan terus-menerus dari komunitas internasional, PKT baru-baru ini mengundang media asing untuk berkunjung ke tiga kamp pendidikan ulang di Xinjiang.

Media asing melaporkan bahwa kamp pendidikan ulang dan konten yang diwawancarai sengaja diatur sebelumnya.

Deutsche Welle melaporkan bahwa kelompok-kelompok hak asasi manusia dan mereka yang telah ditahan menyatakan bahwa kondisi di kamp pendidikan ulang sangat buruk dan para pesertanya dilecehkan untuk waktu yang lama.

Mereka juga membantah klaim PKT yang menyebutkan bahwa peserta pelatihan menerima pelatihan keterampilan kejuruan di kamp pendidikan ulang.

Di bawah tekanan internasional, beberapa waktu lalu PKT mengatur media asing untuk mengunjungi tiga kamp pendidikan ulang di Kashgar, Hotan dan Moyu.

Reuters melaporkan bahwa ketika mengunjungi sebuah kelas, guru itu menjelaskan dalam bahasa Mandarin bahwa baik bernyanyi atau menari dalam pesta pernikahan atau berduka cita adalah sikap ekstremisme.

Ketika reporter Reuters memasuki ruang kelas, siswa itu mengangkat kepala dan bersenyum. Menurut Reuters, para siswa di kelas semuanya etnis Uighur, dan mereka tampaknya tidak memiliki tanda-tanda penganiayaan.

Di kelas lainnya, siswa membacakan teks buku pelajaran Mandarin berjudul “Wilayah tanah air kita luas”, sementara di ruang kelas lain, siswa bernyanyi dan menari dengan gembira, dan bernyanyi dalam bahasa Inggris “Jika Anda bahagia, tepuk tangan-lah.”

Reporter Reuters curiga bahwa ini adalah kegiatan yang sengaja diatur oleh PKT agar dilihat oleh reporter media asing yang datang berkunjung.

Beberapa siswa kamp pendidikan ulang yang didampingi oleh pejabat PKT diberi ijin untuk menerima wawancara singkat dari media.

Ketika mereka diwawancarai, mereka mengatakan bahwa setelah mengetahui tentang adanya kamp pendidikan ulang dari pemberitaan pejabat setempat, mereka mengajukan diri untuk bergabung untuk menerima pendidikan ulang. Dalam wawancara itu mereka juga menekankan bahwa sebelumnya mereka telah dipengaruhi oleh ekstremisme.

Reuters melaporkan bahwa selain media asing, diplomat dari 12 negara non-Barat juga diundang untuk mengunjungi kamp pendidikan ulang dalam waktu dekat.

PKT telah berulang kali membantah bahwa ada kamp pendidikan ulang di propinsi Xinjiang.

Namun, ketika dunia luar mengumumkan gambar satelit dari kamp pendidikan ulang dan dokumen resmi pemerintah daerah di Internet, nada PKT berubah. Kemudian membuat kamp pendidikan ulang terkesan bermanfaat.

Atas kejadian ini,  Kongres Uighur Dunia mengutuk PKT telah mendistorsi fakta, mengarang kebohongan, dan menuntut pembebasan terhadap semua warga Uighur yang ditahan. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=eK8IDM3hHyU

(Video) Melawan Gerakan Kremasi, Warga Bentrok Besar dengan Aparat di Guizhou, Tiongkok, Mobil-Mobil Dijungkirbalikkan

0

oleh Luo Ya

Baru-baru ini, Kota Duyun, ibu kota Qiannan Buyei dan Prefektur Otonomi Miao di provinsi Guizhou, Tiongkok mengeluarkan larangan penguburan jenazah warga yang meninggal dunia kecuali dengan cara kremasi.

Hal tersebut mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat, apalagi sejumlah petugas dikirim ke lokasi untuk memaksa penggalian makam serta membawa paksa jenazah untuk dikremasi.

Warga yang marah menggunakan batu sebagai senjata untuk melakukan perlawanan dan membalik beberapa mobil aparat polisi. Konflik telah berlangsung selama beberapa hari.

Seorang warga bermarga Mu kepada reporter Epoch Times mengatakan, Sejak akhir tahun lalu pemerintah setempat melarang penguburan jenasah, dan menuntut agar orang yang meninggal dunia dikremasi.

Sebagian besar penduduk lokal adalah etnis minoritas, pemerintah tidak bernegosiasi dengan mereka tetapi memaksa kremasi dilaksanakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara masyarakat.

BACA JUGA : Komunis Tiongkok Paksa Penduduk Hancurkan Tradisi Pemakaman Jenazah

Mr. Mu kemudian menambahkan bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi insiden “penjarahan’ jenazah untuk dikremasi. Beberapa kasus berupa membuka paksa peti mati dan membawa jenazahnya untuk dikremasi. Konflik sebelumnya relatif kecil, dan keluarga mendiang tak berdaya.

Namun, pada 11 Januari, petugas pemerintah yang melakukan penggalian paksa menggali makam milik keluarga etnis minoritas, akhirnya mereka mulai memberontak dan bentrok dengan aparat sampai beberapa mobil polisi digulingkan dan dihancurkan.

Jumlah aparat polisi jauh lebih kecil dari jumlah warga yang berkerumun, sehingga memaksa mereka untuk kabur meninggalkan kendaraan-kendaraan di lokasi yang kemudian digulingkan dan dilempari batu oleh warga yang tak puas tindakan aparat.

Populasi setempat kira-kira 500.000 jiwa yang kebanyakan dari mereka adalah etnis minoritas. Karena banyak orang yang berada di jalan pada saat itu, polisi tidak berani melakukan kekerasan dan mungkin juga tidak mampu. Bahkan barangkali takut kalau konflik tidak teratasi. Hingga kini konflik tersebut telah berlangsung selama beberapa hari, demikian Mr. Mu.

Menurut informasi publik, Kota Duyun adalah ibu kota Qiannan Buyei dan Prefektur Otonomi Miao, berjarak 146 km dari Kota Kuiyang, ada 33 etnis minoritas yang tinggal di sana termasuk Bouyei, Miao, Shui dan Yao.

Mr. Mu juga memperkenalkan : “Adat istiadat etnis minoritas yang dianut adalah orang yang meninggal dunia harus dimakamkan. Mereka semua sudah memiliki sendiri tanah dan lereng bukit untuk digunakan sebagai makam keluarga. Mereka akan meminta pakar feng shui untuk menentukan lokasi yang baik buat pemakaman. Mereka tidak dapat menerima cara yang diterapkan pemerintah yaitu meminta keluarga untuk mengkremasi jenazah orang mati.”

Beberapa warganet lokal juga memperkenalkan bahwa insiden itu terjadi di tanah penguburan etnis Shui di Kota Duyun.

“Pemerintah tidak memberikan ijin untuk penguburan, mengambil paksa jenazah dan menggali kubur ! Pemerintah daerah berpikir bahwa etnis di sana campuran sehingga berpikir gampang diatasi. Namun di luar dugaan mereka menemui  perlawanan sengit. Sampai skarang konflik belum terselesaikan, tetapi beberapa kendaraan polisi, pemerintah telah dihancurkan, termasuk anggota polisi pun kena getahnya.”

Warganet juga menyebutkan bahwa insiden tersebut jadi ‘enak ditonton’ karena kebetulan terjadi pada saat anak-anak muda yang selama ini bekerja di luar daerah sudah balik kampung.

Warga di sana cukup kompak, etnisnya ada Shui, Miao, Bouyei. Mereka juga berbondong-bondong ikut dalam barisan menentang aturan pemakaman itu.

Ada juga warganet yang berkomentar : Akhir tahun adalah puncak “mempertahankan stabilitas”, berbagai jenis perlawanan muncul silih berganti ! (semoga saja) tirani berakhir pada tahun 2019 ! Awal yang baik adalah setengah dari kesuksesan, dan bagi mereka yang tidak ingin tertindas perlu segera bangun.”

Warganet lainnya menyampaikan : “Pemerintah segera akan menghadapi seluruh rakyat Tiongkok menggulingkan Partai Komunis Tiongkok.”

Pada bulan Agustus tahun lalu, banyak pemerintahan di Provinsi Jiangxi melakukan kampanye kremasi.

Segera setelah itu, muncul fenomena mengerikan seperti menggali kuburan,  mengeluarkan jenasah untuk dikremasi. Bahkan ada seorang tua yang rela mati dengan meneguk pestisida agar bisa dikebumikan sebelum kebijakan baru dilaksanakan. Namun, peti matinya pun tak luput dari dibuka paksa dan jenasahnya dibawa ke tungku kremasi.

Di sebuah lapangan yang cukup luas, terlihat ribuan peti jenasah yang sudah terbuka sedang dihancurkan pakai ekskavator. Setelah kemarahan publik meledak dan terekspos, gerakan kremasi terpaksa dihentikan oleh pemerintah. (Sin/asr)

Wawancara Lapangan Media Inggris Ungkap Penganiayaan Etnis Minoritas Uighur oleh Komunis Tiongkok

0

oleh Wu Ying

Lop County adalah kota yang terletak di barat daya Provinsi Xinjiang berpopulasi sekitar 280.000 jiwa yang mayoritasnya adalah etnis Uighur. Oleh karena itu daerah tersebut menjadi wilayah yang mana etnis minoritasnya paling banyak menerima penganiayaan dari Partai komunis Tiongkok.

Warga Lop tidak berani bicara ketika bertemu reporter asing di luar kamp

Sebuah bangunan besar yang dijadikan ‘Pusat Pelatihan Pertama Keterampilan Kejuruan Karier’ berdiri di wilayah selatan Lop County.

Luas bangunan tersebut kira-kira 170.000 meter persegi yang berdiri di atas beberapa hektar lahan pertanian. Dinding beton berwarna putih yang menjulang tinggi ditutupi dengan kawat duri yang rapat dan dipasang kamera pengintai, sangat kontras dengan lanskap pedesaan di sekitarnya.

Suatu hari seorang reporter media Inggris ‘The Guardian’ datang ke pusat pelatihan tersebut dan melihat mobil polisi berpatroli di luar pagar tembok. Beberapa petugas berdiri tegap berjaga di pintu bangunan yang menunjukkan bahwa gerbang tersebut ‘angker’ untuk didekati.

Terlihat pula ada 6 orang warga yang berdiri di seberang jalan dengan mata menatap ke arah dinding yang berkawat duri itu. Tetapi tidak seorang pun yang mau menjawab untuk apa bangunan mirip penjara tersebut digunakan, atau mengapa mereka berdiri dan menunggu di luar.

BACA JUGA : Kisah Jurnalis Muslimah Uighur Tentang Penghilangan Paksa Keluarganya dan Berjuang Demi Keadilan

Salah satu wanita lebih tua yang berdiri membuka mulut : “Kami tidak tahu”. Wanita lain hanya mengatakan bahwa dia datang untuk melihat abangnya. Seorang gadis muda mengatakan bahwa dia datang untuk menjenguk ayahnya, tetapi belum sempat berbicara lebih lanjut, ibunya langsung menariknya pergi untuk menghindar. Konon kedua abangnya ada di dalam kamp tersebut.

Alasan mereka bungkam adalah bahwa bangunan ini bukan penjara atau universitas, tetapi kamp konsentrasi yang secara khusus memenjarakan etnis minoritas di Xinjiang.

Sebagian besar penghuninya adalah orang-orang Uighur. Mereka ditahan oleh PKT selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan tanpa melalui proses pengadilan.

Uighur : Mereka jangan berharap bisa keluar jika sudah ditahan dalam kamp konsentrasi

Para peneliti dan penduduk di sana mengatakan bahwa Lop County adalah daerah di mana etnis minoritasnya paling banyak menerima penganiayaan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Adil Awut, seorang etnis Uighur asal kota Hotan, Xinjiang yang kini tinggal di luar negeri kepada reporter ‘The Guardian’ mengatakan : “Jangan berharap bisa keluar jika sudah ditahan dalam kamp konsentrasi PKT. Inilah kalimat yang sering diucapkan warga Hotan.”

BACA JUGA : Dunia Perlu Mengutuk Komunis Tiongkok yang Menindas Kebebasan Beragama

Panel Pakar PBB pada bulan Desember tahun lalu mengeluarkan sebuah dokumen berjudul Laporan Yang Dapat Dipercaya yang isinya menyebutkan bahwa sekitar 1,1 juta orang minoritas etnis Uighur, Kazakh, Huis dan lainnya telah ditahan dalam kamp konsentrasi ini. PKT menolak semua tuduhan. PBB kemudian meminta akses ke daerah itu untuk melakukan inspeksi.

Skala penindasan terus meluas

‘The Guardian’ melalui wawancarai terhadap penduduk lokal Lop County, warga yang pernah tinggal di daerah tersebut serta menganalisis dokumen yang tersedia. Ternyata ditemukan bahwa PKT terus memperluas penindasan terhadap para etnis minoritas di Lop County.

Hingga kini pemerintah daerah masih memperluas cakupan fasilitas penahanan. Pemerintah setempat juga memperkuat  langkah-langkah pemantauan dan menambah tenaga dan kemampuan polisi, dan melalui intimidasi, kekerasan dan insentif fiskal untuk memaksa penduduk setempat menyerah.

Menurut citra satelit, pada tahun lalu bangunan yang disebut-sebut sebagai ‘Pusat Pelatihan Pertama Keterampilan Kejuruan Karier’ ini telah membangun setidaknya 10 bangunan baru. Ketika melakukan wawancara lapangan pada bulan Desember tahun lalu, reporter ‘The Guardian’ menemukan bahwa ‘pusat pelatihan’ tersebut masih sedang melaksanakan pekerjaan penambahan bangunan.

Selain itu, menurut dokumen tentang anggaran publik yang diperoleh ‘The Guardian’, diketahui bahwa dalam area tersebut akan ada total 8 bangunan kamp konsentrasi yang digembor-gemborkan sebagai pusat pelatihan bagi etnis minoritas.

BACA JUGA :  Menyanyi dan Menari di Kamp Konsentrasi Uighur?

Pada tahun 2018, pejabat PKT memperkirakan bahwa kamp-kamp konsentrasi ini dapat menampung total 12.000 orang “siswa”, ditambah lagi dengan sebuah pusat penahanan yang mampu menampung 2.100 orang narapidana. Maka beberapa kamp yang ada sudah mampu menahan sekitar 7 % populasi dewasa Lop County atau 11 % jumlah total pria penduduk Lop.

Lop County juga berencana untuk menginvestasikan hampir RMB. 300 juta (sekitar USD. 44 juta) dana untuk “memelihara stabilitas”, termasuk sistem pemantauan kegiatan seluruh masjid yang biayanya mencapai hampir USD. 300.000. Besaran anggaran ini untuk mendanai operasional sekitar 6.000 orang petugas polisi seperti memperkuat patroli dan pos pemeriksaan masyarakat.

Adrian Zenz, seorang peneliti kebijakan nasional Tiongkok mengatakan bahwa seluruh pengeluaran untuk keamanan di Xinjiang tahun 2017 telah naik 2 kali lipat. Khususnya bagi daerah yang ada kamp-kamp penahanan di mana terkonsentrasi etnis minoritas. Bahkan, pengeluaran naik sampai 4 kali lipat.

Selain itu pada tahun 2017, pengeluaran Lop County melampaui anggaran hampir 300 %, di antaranya Hotan adalah wilayah dengan kenaikan yang paling besar.

Menurut Lembaga Kebijakan Strategis Australia (Australian Strategic Policy Institute) sebanyak 28 kamp konsentrasi di Xinjiang, skalanya telah meningkat sebesar 465 % sejak tahun 2016, dengan pertumbuhan tercepat terjadi antara bulan Juli hingga September tahun lalu.

Skala kamp konsentrasi di Kota Hotan dan lima kabupaten di sekitarnya setidaknya telah meningkat dua kali lipat, dan skala dari satu kamp konsentrasi di antaranya bahkan telah meningkat sebesar 2.469 % antara tahun 2016 hingga 2018.

PKT menambah personil untuk “memelihara stabilitas” dan membujuk warga setempat agar bekerja demi mereka

PKT telah menempatkan lebih dari 2.700 orang personil untuk memantau secara keseluruhan terhadap penduduk di 224 kota di Lop County. Selain itu, “siswa” di kamp konsentrasi mendapat pengawasan ketat. PKT mempekerjakan hampir 2.000 orang dan personil polisi untuk mengawasi 12.000 tahanan.

PKT juga menggunakan uang untuk membujuk penduduk setempat agar membantu menekan. Pejabat Lop County mempekerjakan tokoh agama setempat untuk membantu mencegah penduduk lokal naik haji ke Mekah. Mereka masing-masing akan menerima bayaran RMB 4.200 (sekitar USD. 600) setahun.

PKT merekrut asisten polisi berpangkat rendah dari komunitas Uighur setempat serta membayar RMB 4.100 sebulan. Uang ini hampir setara dengan gaji polisi di kota besar.

Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, beberapa daerah menghadapi kesulitan keuangan. Adrian Zenz mengatakan : “Keberlanjutan dari sistem penganiayaan ini terutama tergantung pada kapasitas keuangan pemerintah pusat … Langkah-langkah penganiayaan yang top-down ini sangat diragukan apakah keberlanjutan finansial jangka panjang dapat dicapai.”

Reporter ‘The Guardian’ dilecehkan

Hotan saat ini dikelola ala jaring penangkap ikan. Sejumlah besar polisi berjaga-jaga di setiap sudut jalan dengan bantuan alat pemantauan berskala besar. Situasi darurat tingkat 1 atau 2 yang merupakan tingkat darurat tertinggi sering dilaporkan lewat situs web pemerintah Lop County.

Seperti banyak tempat di Xinjiang, kegiatan penduduk Uighur di Lop County dibatasi, tetapi etnis Han dapat dengan mudah melewati pos pemeriksaan keamanan.

Warga etnis Uighur harus mendaftarkan identitas diri mereka ketika melewati pos pemeriksaan. Uighur diberlakukan penggeledahan badan, pemeriksaan kendaraan yang mereka gunakan dan memindai wajah mereka.

Saat melewati pos penjagaan, ponsel reporter ‘The Guardian’ diperiksa, karena seorang petugas polisi mengatakan : “Seseorang melihat bahwa ada tulisan dengan huruf Arab atau Uighur di ponsel itu.”

Reporter tersebut mengatakan bahwa meskipun PKT berujar menyambut pengamat internasional untuk berkunjung ke Xinjiang, tetapi ia telah diinterogasi oleh polisi selama 4 jam di Lop County dan kemudian ditanya-tanyai lagi setidaknya tujuh kali di kota Hotan.

Warga Uighur yang mengalami penganiayaan mengimbau anggota keluarga yang tinggal di tempat lain untuk tidak pulang kampung.

Abdulla Erkin, seorang warga etnis Uighur yang lahir dan dibesarkan di Lop County terpaksa menghindari penganiayaan yang sedang gencar untuk pergi dan tinggal di Urumqi, kota yang berada di bagian utara Xinjiang.  Ia mengatakan bahwa keluarganya berpesan kepadanya agar tidak kembali ke kampung.

“Mereka semua mengatakan kepada saya : ‘Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini, tinggal saja di Urumqi.”

Kakak perempuannya yang bekerja di departemen pemerintah Lop memberi tahu dia bahwa penganiayaan terjadi setiap hari, dan situasinya terus memburuk.

Abdulla Erkin yang sekarang tinggal di luar negeri mengatakan bahwa sebagian besar temannya sudah dijebloskan ke kamp konsentrasi atau penjara. Bulan lalu, kedua saudara lelakinya juga ditahan. Dia khawatir bahwa kelima keponakannya juga ditahan.

Seorang pengusaha Uighur yang tinggal di timur laut Tiongkok kepada ‘The Guardian’ mengatakan bahwa ia meninggalkan kota Hotan karena ia diancam oleh PKT akan dimasukkan ke dalam kamp-konsentrasi.

Warga lokal : Kita tidak berani berbicara dengan Anda karena takut mereka membalas

Pada tahun lalu, pejabat lokal Lop County sering mengumpulkan penduduk desa untuk menyanyikan lagu-lagu patriotik, atau mengajari penduduk perempuan cara menjadi “wanita zaman sekarang” yang mempromosikan emansipasi wanita.

Seorang wanita yang sedang membakar ranting pohon kepada wartawan ‘The Guardian’ mengatakan bahwa beberapa anggota keluarganya sudah dijebloskan ke kamp konsentrasi, termasuk putranya yang berusia 16 tahun.

Seorang wanita lain mengatakan bahwa suaminya telah ditahan di rumah penahanan desa lain sejak bulan Desember 2017. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa suaminya dikirim ke sana. “Kami selama ini hanya bertani,” katanya.

Seorang pria setelah mengatakan bahwa tetangganya telah dikirim ke ‘pusat pelatihan’, tiba-tiba menghentikan pembicaraan lalu mengatakan : “Kita tidak berani berbicara dengan Anda karena takut mereka membalas.” (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=eK8IDM3hHyU

Milisi Suriah yang Didukung Amerika Klaim ISIS Sudah Kritis

0

The Epoch Times – Pejuang dari kelompok teroris ISIS tengah menjalani saat-saat terakhir mereka di daerah kantong terakhir yang mereka kuasai di dekat perbatasan Irak. Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS telah menyergap para pejuang itu, menurut juru bicara SDF.

Mustafa Bali, yang bertanggung jawab atas kantor media SDF, mengatakan pada 13 Januari 2019 bahwa pasukannya telah meningkatkan serangan dalam dua hari terakhir. Mereka mengambil kendali atas wilayah antara kantong ISIS dan perbatasan Irak, memotong jalan keluar dari kawasan tersebut.

Bali mengatakan pejuang ISIS menyadari bahwa pertempuran ini adalah pertempuran untuk melenyapkan mereka. Sementara itu, juru bicara koalisi Kolonel, Sean Ryan mengatakan, SDF membuat kemajuan besar dan terus membebaskan lebih banyak wilayah yang pernah dipegang ISIS. Akan tetapi pertempuran masih terus berlanjut.

Pada bulan Desember, Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan 2.000 tentara AS dari Suriah, dengan alasan kekalahan ISIS dan bahwa pasukan AS tidak lagi diperlukan di sana. Seorang juru bicara Departemen Pertahanan mengkonfirmasi pada 11 Januari 2019, bahwa koalisi telah memulai proses penarikan.

“Kami akan pergi dengan langkah yang tepat, sementara pada saat yang sama terus memerangi ISIS dan melakukan semua hal lain yang bijaksana dan perlu!” Kata Trump dalam posting Twitternya pada 7 Januari 2019.

Kemenangan atas para teroris di kantong itu pada dasarnya akan menjatuhkan pijakan teritorial kelompok itu di tepi timur Sungai Eufrat.

Dengan bantuan koalisi pimpinan AS, SDF, sekelompok milisi yang dipimpin oleh Kurdi YPG, telah mendorong ISIS keluar dari Suriah utara dan timur selama empat tahun terakhir. Sebuah laporan pada November 2019 dari Departemen Pertahanan menemukan ISIS telah kehilangan semua wilayah yang pernah dipegangnya di Irak dan hanya mengendalikan 1 persen wilayah yang pernah dimiliki di Suriah.

Angkatan bersenjata AS baru-baru ini membunuh Jamal al-Badawi, yang memimpin serangan teroris mematikan di USS Cole pada tahun 2000. Trump mengumumkan berita itu di sebuah posting Twitter tanggal 6 Januari, dua hari setelah militer AS mengatakan telah melakukan serangan yang menargetkan al-Badawi di Yaman.

“Militer besar kita telah memberikan keadilan bagi para pahlawan yang hilang dan terluka dalam serangan pengecut terhadap USS Cole. Kami baru saja membunuh pemimpin serangan itu, Jamal al-Badawi,” kata Trump dalam posting Twitternya.
“Pekerjaan kami melawan al Qaeda terus berlanjut. Kami tidak akan pernah berhenti dalam perjuangan kami melawan terorisme Islam radikal.”

Sementara itu, Turki berusaha untuk mengejar pasukan Kurdi yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Sedangkan pemerintah Suriah yang didukung Rusia dan Iran melihat peluang untuk memulihkan wilayah yang luas.

Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton pekan lalu menyarankan perlindungan bagi sekutu Kurdi Washington akan menjadi prasyarat penarikan AS. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyebut komentar Bolton sebagai kesalahan serius.

Keberangkatan Pentagon
Tiga pejabat senior Pentagon telah mengundurkan diri menyusul keputusan Trump untuk menarik diri dari Suriah. Laksamana Muda Kevin Sweeney, kepala staf sekretaris pertahanan, mengundurkan diri pada 6 Januari setelah memegang jabatan itu selama dua tahun.

“Saya telah memutuskan bahwa waktunya tepat untuk kembali ke sektor swasta,” kata Sweeney dalam sebuah pernyataan singkat.

Dia tidak menyebutkan presiden dalam pernyataannya dan memberikan penghormatan kepada semua personil dari Departemen Pertahanan.

Juru bicara Pentagon, Dana White, juga mundur dari posisinya. Pengunduran diri White pada akhir Desember terjadi di tengah penyelidikan internal departemen atas perilakunya, setelah sejumlah pengaduan dari staf lain diajukan terhadapnya.

Pengunduran diri Sweeney terjadi hanya lima hari setelah Jim Mattis meninggalkan jabatannya sebagai menteri pertahanan pada 1 Januari. Mattis mundur dua bulan lebih awal dari jadwal yang semula direncanakannya, pada akhir Februari 2019.

Jenderal pensiunan bintang empat itu menyoroti perbedaan mendasar kebijakan militer yang Dia miliki dengan Trump, dalam surat pengunduran dirinya. Dia mengatakan Trump memiliki hak untuk memiliki seorang menteri pertahanan yang pandangannya lebih selaras dengan Trump. (BOWEN XIAO dan Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Demo Rompi Kuning Prancis Dibubarkan dengan Water Cannon dan Gas Air Mata

0

EpochTimesId – Polisi Paris menembakkan meriam air (water cannon) dan gas air mata untuk menghalau demonstran ‘rompi kuning’ dari kawasan monumen Arc de Triomphe pada hari Sabtu (12/1/2019) akhir pekan kemarin. Ini adalah aksi pekan ke-sembilan berturut-turut, sebagai bentuk protes terhadap program reformasi ekonomi Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Ribuan demonstran di Paris berbaris dan meneriakkan slogan-slogan. Namun, sebagian besar melakukan aksi dengan damai melalui area perbelanjaan Grands Boulevards di utara Paris, dekat tempat ledakan gas besar-besaran di sebuah toko roti yang menewaskan dua petugas pemadam kebakaran dan seorang turis Spanyol. Ledakan juga melukai hampir 50 orang pada Sabtu pagi.

Namun, sekelompok kecil demonstran yang memisahkan diri dari rute yang ditentukan, melemparkan botol dan proyektil lainnya ke arah polisi.

“Macron, kami akan menghancurkan posisimu!” Sebuah spanduk berbunyi demikian.

Kementerian Dalam Negeri memperkirakan bahwa ada maksimum sekitar 84.000 demonstran di seluruh negeri pada hari Sabtu. Lebih dari 50.000 dihitung pekan lalu, tetapi jauh di bawah rekor yang diperkirakan sebanyak 282.000 pada 17 November 2018, hari pertama protes.

Di Paris, kementerian menghitung sekitar 8.000 demonstran. Dalam dua pekan terakhir, pihak berwenang menghitung hanya ada 3.500 demonstran pada 5 Januari dan hanya 800 orang pada 29 Desember 2018.

Sebagian besar pusat kota Paris terkunci pada minggu pertama penjualan paska Natal, dengan jembatan di seberang sungai Seine ditutup dan gedung-gedung resmi seperti parlemen dan istana presiden Elysee dilindungi oleh penghalang polisi.

Di Paris, 156 demonstran ‘gilets jaunes’ (rompi kuning) ditangkap, beberapa karena membawa benda-benda yang dapat digunakan sebagai senjata, kata polisi. Pada pukul 20:00 GMT, 108 orang masih berada dalam tahanan. Di seluruh negeri, 244 orang telah ditangkap, dan 201 lainnya ditahan.

Menjelang malam, tidak ada penjarahan atau pembakaran mobil seperti yang terlihat pada minggu-minggu sebelumnya dan sirkulasi lalu lintas telah kembali normal di sekitar area Arc de Triomple.

Demonstran ‘Rompi Kuning’ berjalan melewati gas air mata. (Christian Hartmann/REUTERS/The Epoch Times)

Debat Nasional
Ada juga ribuan demonstran di kota Bordeaux dan Toulon di Prancis selatan, serta Strasbourg di timur dan kota tengah Bourges.

Otoritas Bourges mengatakan hampir 5.000 rompi kuning berada di area demonstrasi yang ditentukan. Pusat kota bersejarah itu terlarang bagi para demonstran, tetapi sekitar 500 pemrotes pergi ke pusat tempat mereka bentrok dengan polisi dan membakar tempat sampah.

Banyak toko-toko di Bourges tutup untuk menghindari kerusakan. Pihak berwenang juga memindahkan furnitur jalanan dan bahan bangunan yang dapat digunakan untuk barikade oleh demonstran.

Di Strasbourg, sekitar 2.000 demonstran berkumpul di depan gedung Parlemen Eropa dan kemudian berbaris ke pusat kota di perbatasan sungai Rhine dengan Jerman. Tidak ada kekerasan serius atau penjarahan yang dilaporkan di sana.

Lebih dari 80.000 polisi bertugas untuk mengawal protes di seluruh Prancis, termasuk 5.000 polisi di Paris.

‘Rompi kuning’ mengambil nama mereka dari jaket visibilitas tinggi yang mereka kenakan. Kemarahan mereka berasal dari tekanan pada pendapatan rumah tangga dan keyakinan bahwa Macron, seorang mantan bankir investasi yang dipandang dekat dengan bisnis besar, tidak peduli dengan kesulitan mereka.

Macron, yang sering dikritik karena sikap monarki, akan meluncurkan debat nasional pada 15 Januari untuk mencoba meredakan protes rompi kuning, yang telah mengguncang pemerintahannya.

Debat, yang akan diadakan di internet dan di balai kota, akan fokus pada empat tema. Yaitu pajak, energi hijau, reformasi kelembagaan dan kewarganegaraan. Tetapi ‘para pembantu’ Macron mengatakan bahwa mengubah arah reformasi Macron yang bertujuan meliberalisasi ekonomi akan tidak mungkin dilakukan. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pemimpin Oposisi Venezuela Berupaya Ambil Alih Kekuasaan Presiden Maduro

0

EpochTimesId – Pemimpin Kongres yang dikontrol oposisi Venezuela, Majelis Nasional, ditahan selama beberapa hari setelah mengajukan dekrit konstitusional. Dekrit itu diajukan sebagai upaya untuk menggulingkan rezim Maduro dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin baru yang sah bagi negara itu.

Juan Guaido, yang terpilih sebagai pemimpin baru Majelis Nasional awal bulan ini, mengumumkan kepada ratusan pendukung pada rapat umum di luar kantor PBB di Caracas pada 11 Januari 2019 bahwa Dia akan meminta tiga pasal konstitusi untuk diterapkan.

“Untuk menyerukan pemilihan umum segera, yang bebas, dan untuk persatuan rakyat, angkatan bersenjata, dan komunitas internasional untuk mengakhiri perebutan kekuasaan,” ujar Guaido.

Menurut tokoh oposisi, Guaido ditahan oleh polisi rahasia pada 13 Januari, akan tetapi segera dibebaskan dengan cepat. Dia berbicara pada rapat umum pada hari yang sama setelah dibebaskan.

Sejumlah negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan lebih dari selusin negara Amerika Latin, telah menolak legitimasi dari masa jabatan kedua Presiden Nicolás Maduro, yang mengklaim telah memenangkan pemilihan presiden pada Mei 2018.

Krisis politik dan ekonomi Venezuela terus memburuk ketika Maduro mempererat cengkeramannya yang otoriter; Krisis luas barang-barang kebutuhan pokok dan obat-obatan, semakin parah bersamaan dengan hiperinflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi keamanan yang mengerikan juga telah menyebabkan tiga juta rakyat Venezuela melarikan diri dari kondisi yang tidak dapat diperbaiki sejak 2015.

Seorang wanita meneriakkan slogan-slogan ketika pendukung oposisi menunggu kedatangan Presiden Majelis Nasional Juan Guaido untuk rapat umum di Vargas, Venezuela, pada 13 Januari 2019. (Yuri Cortez/AFP/Getty Images)

Pengumuman Guaidó yang tidak terduga disambut dengan gelombang antusiasme, karena banyak yang meyakini bahwa pemerintah pararel telah berkuasa, menggantikan Maduro yang juga secara luas diakui telah mengamankan masa jabatan enam tahunnya yang kedua secara tidak demokratis.

Siaran pers dari Majelis Nasional dan partai Guaido, Popular Will, menafsirkan pengumuman itu sebagai deklarasi bahwa Guaido menjadi presiden dan memimpin pemerintahan de facto yang baru.

“Kami salut dengan anggapan [Juan Guaido] sebagai penjabat presiden Venezuela sesuai dengan pasal 233 Konstitusi Politik,” Luis Almagro, pemimpin Organisasi Negara-negara Amerika, mengatakan dalam sebuah tweet, yang sepertinya mengkonfirmasi pengumuman tersebut.

Pemerintah Brasil juga merilis pernyataan yang mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela yang sah.

Deklarasi itu kemudian menemui kebingungan, namun, tanpa konfirmasi yang jelas datang dari pemimpin itu sendiri dan Majelis Nasional mengeluarkan siaran pers kedua untuk mengklarifikasi bahwa ini sebenarnya bukan urusan mereka.

“Ini bukan tindakan, ini proses,” jelas Américo de Grazia, seorang wakil di koalisi yang berharap dapat menggulingkan Maduro, dalam percakapan dengan The Epoch Times. “Pasal 233 menyatakan bahwa dengan tidak adanya presiden konstitusional, presiden Majelis Nasional secara otomatis mengambilalih kepresidenan Republik. [Maduro] mengadakan pemilihan curang pada 20 Mei tahun lalu, jadi masa jabatan presidennya telah selesai.”

Namun, untuk benar-benar menggulingkan Maduro, de Grazia mengatakan bahwa Majelis membutuhkan dukungan domestik dan internasional yang lebih luas.

“Menggantinya bukan hanya tindakan yudisial tetapi juga ketertiban umum, dan itu membutuhkan penggabungan empat faktor: Majelis Nasional, aliansi internasional dan pengakuan terhadap presiden dan lembaga baru, angkatan bersenjata yang dipanggil untuk menghormati perintah konstitusi dan bukan instruksi Presiden Maduro, dan orang-orang di jalan melegitimasi ini dengan ketidakpuasan, protes, dan pemberontakan sipil,” kata de Grazia.

Beberapa analis menafsirkan langkah itu sebagai tidak teratur dan prematur seperti yang dilakukan sebelum dukungan dan jaminan yang diperlukan dikumpulkan dari para pemimpin militer Venezuela yang saat ini mendukung Maduro, dan negara-negara internasional.

“Sulit untuk memastikan, tetapi ada banyak kekuatan internal dan eksternal yang mencoba mendorong Guaido ke dalam deklarasi prematur yang dia, setidaknya menurut pernyataan publiknya, tidak siap,” kata Phil Gunson, analis senior Venezuela di lembaga ‘think-tank’ International, Crisis Group.

Menteri penjara Venezuela, María Iris Varela, dengan cepat menghasilkan ketakutan penindasan lebih lanjut dalam sebuah tweet yang menyatakan, “Guaido, saya sudah siap dengan sel Anda, saya harap Anda mengumumkan anggota kabinet Anda dengan cepat sehingga kami tahu siapa yang akan pergi dengan Anda.”

Majelis Nasional telah menyerukan protes massa pada 23 Januari 2019 mendatang. Protes diharapkan dapat secara damai memaksa Maduro untuk mengundurkan diri. (LUKE TAYLOR/khusus untuk THE EPOCH TIMES/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Bagaimana Komunis Tiongkok Mencuri Rahasia dan Menjadi Ancaman Keamanan AS

0

Oleh Heng He

Pada konferensi pers yang diadakan pada 20 Desember, Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DOJ) mengumumkan penuntutan terhadap dua peretas dari komunis Tiongkok.

Menurut DOJ, mereka adalah anggota unit peretasan APT10, yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Negara (MSS/Ministry of State Security) rezim Komunis Tiongkok.

MSS adalah satu-satunya agen intelijen resmi Komunis Tiongkok, dan relatif baru mengingat sejarah panjang spionase komunis Tiongkok.

Lembaga ini didirikan pada tahun 1983 oleh penggabungan mantan Departemen Keamanan Politik dari Kementerian Keamanan Publik (MPS/Ministry of Public Security atau kepolisian Komunis Tiongkok), Departemen Investigasi atau Departemen Investigasi Pusat (Department or Central Investigation Department/CID), dan badan intelijen lainnya.

Menyusul pembentukan MSS, Departemen Keamanan Politik MPS dibiarkan sangat kekurangan personil dan dana hingga setelah Pembantaian Mahasiswa di Lapangan Tiananmen 1989, ketika mulai diaktifkan kembali secara bertahap.

Banyak hal berubah ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) meluncurkan penganiayaan terhadap latihan spiritual Falun Gong pada tahun 1999.

Departemen Keamanan Politik diganti namanya menjadi Biro Keamanan Domestik (DSB/the Domestic Security Bureau), disingkat Guobao dalam bahasa mandarin. Menyusul ekspansi dengan pesat, Guobao menjadi terkenal karena perannya dalam penganiayaan tidak hanya terhadap pengikut Falun Gong tetapi terhadap segala macam perbedaan pendapat dan keyakinan agama di Tiongkok.

MSS dan MPS menjalankan peran yang berbeda bersama satu sama lain. Operasi yang melibatkan negara asing adalah domain dari MSS, sementara DSB melakukan tugas-tugas yang sebanding di dalam perbatasan Tiongkok.

MSS dan Amerika Serikat

Pada tahun 1985, dua tahun setelah berdirinya MSS, mantan asisten menteri Yu Qiangsheng membelot ke Amerika Serikat. Pengetahuan yang dia ungkapkan menghasilkan penangkapan dan bunuh diri mata-mata top Komunis Tiongkok Larry Wu-Tai Chin.

Yu Qiangsheng adalah kakak laki-laki Yu Zhengsheng, mantan anggota Komite Tetap Politbiro dan pria berperingkat empat tertinggi di Partai Komunis dari 2012 hingga 2018.

Sejak pembelotan itu, MSS tampak berdamai dengan Amerika; setidaknya, tidak ada lagi skandal yang diumumkan — sampai sekarang, kira-kita begitu.

DOJ mengadili mata-mata Komunis Tiongkok Ji Chaoqun, mentornya Xu Yanjun, yang diekstradisi dari Belgia, dan beberapa agen lainnya. MSS telah kembali menjadi sorotan publik.

Para terdakwa dalam ketiga kasus ini semuanya berasal dari Departemen Keamanan Negara Provinsi Jiangsu, Tiongkok (JSSD), cabang regional dari MSS. Mereka semua menargetkan departemen dan kontraktor dengan koneksi ke teknologi penerbangan Amerika.

Tiga kasus tersebut menunjukkan bagaimana berbagai departemen intelijen Partai Komunis Tiongkok bekerja sama dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan yang sama. Pastinya. mencuri teknologi penerbangan Amerika adalah tugas cabang Jiangsu.

JSSD menggunakan berbagai metode untuk melaksanakan tugasnya, termasuk praktik spionase tradisional seperti agen pengiriman, merekrut para ahli untuk memperoleh informasi rahasia secara langsung dan meretas.

Perlu diperhatikan adalah tentang fakta bahwa ketiga pria yang ditangkap adalah mata-mata yang dikirim ke luar negeri oleh departemen intelijen regional Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya MSS tingkat nasional yang terlibat dalam spionase luar negeri Komunis Tiongkok.

Intelijen Militer

Pada tahun 2014, Amerika Serikat menuntut lima peretas militer Tiongkok yang bekerja untuk APT1, sebuah kelompok peretas peringkat nomor satu dalam ancaman persisten tingkat lanjut (APT), serangan jaringan komputer yang tersembunyi di mana seseorang atau sekelompok orang memperoleh akses tidak sah ke jaringan dan  tanpa terdeteksi .

Terpenting di sini adalah kekuatan intelijen militer Partai Komunis, yang melacak akarnya kembali ke hari-hari ketika Tentara Merah PKT beperang dalam perang saudara. Sebelum reformasi sistem militer, itu terutama terdiri dari departemen Kedua dan Ketiga Departemen Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Departemen Kedua GSD bertanggung jawab atas spionase tradisional; mengikuti reformasi militer, lembaga itu menjadi Biro Intelijen dari Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat.

Kelima peretas yang diadili oleh peradilan AS bekerja untuk mantan Biro Kedua dari Departemen Ketiga GSD di Shanghai. Setelah reformasi, Departemen Ketiga (Investigasi Teknis) dan Departemen Keempat (Divisi Radar Penanggulangan Elektronik) digabung menjadi Departemen Sistem Jaringan dari Angkatan Dukungan Strategis PLA (PLASSF atau SSF). Departemen yang direformasi bertanggung jawab atas perang siber dan pengumpulan intelijen.

Intelijen militer Tiongkok juga memiliki Departemen Intelijen Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat.

Membangun Infrastruktur Spionase untuk Memfasilitasi Penganiayaan

PKT memiliki beberapa badan intelijen non-tradisional yang terlibat dalam pekerjaan intelijen.

Sebagai contoh, otoritas keamanan publik awalnya berfokus pada tindakan represi di dalam Tiongkok. Setelah penganiayaan terhadap Falun Gong pada tahun 1999, setidaknya sembilan departemen keamanan publik provinsi dan kota berwenang mengirimkan agen ke negara lain untuk tujuan mengumpulkan informasi tentang Falun Gong.

Organisasi lain terkait dengan kampanye anti-Falun Gong yang mengumpulkan intelijen untuk PKT adalah Kantor 610.

Pada 7 Juni 1999, Sekretaris Jenderal PKC saat itu, Jiang Zemin, mengatakan pada pertemuan Politbiro bahwa Partai akan membentuk Kelompok Pemimpin Utama dalam Berurusan dengan Falun Gong. Secara informal, organisasi ini disebut Kantor 610 setelah tanggal pembentukannya tiga hari kemudian pada tahun itu yakni 10 Juni.

Sementara Kantor 610, yang beroperasi di luar ruang lingkup hukum Tiongkok, terkenal karena perannya dalam penganiayaan terhadap pengikut Falun Gong, jangkauan globalnya tidak dipahami dengan baik. Sedikit yang tahu bahwa dengan membuat sumber untuk mengawasi praktisi Falun Gong di seluruh dunia, Kantor 610 membangun jaringan luas untuk intelijen luar negeri.

Sebelum Olimpiade Beijing, jurnalis investigasi Perancis Roger Faligot menerbitkan bukunya “Dinas Rahasia Tiongkok, Dari Mao ke Olimpiade”.

Penulis mewawancarai para pakar dari berbagai negara, pembelot Tiongkok, dan agen kontra intelijen dari berbagai negara. Buku itu secara khusus menggambarkan bagaimana di bawah Luo Gan, mantan sekretaris garis keras Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat (PLAC atau Zhengfawei, salah satu organisasi paling kuat PKT) dan direktur Kantor 610, mata-mata dari Kantor 610 dikirim ke seluruh  dunia untuk melawan apa yang disebut “lima racun” Indepedensi Taiwan, aktivisme Tibet dan Xinjiang, Falun Gong, dan gerakan demokrasi Tiongkok.

Bahkan, Badan kontra intelijen Jerman menemukan bahwa kantor 610 merekrut mata-mata untuk memantau kegiatan para praktisi Falun Gong di Jerman. Meskipun Kantor 610 memiliki tujuan khusus untuk menyerang para pembangkang  Tiongkok, sumber daya yang telah dibangun dapat digunakan kembali untuk bentuk-bentuk intelijen lainnya.

Front Bersatu ‘Mass Intelligence’

Organisasi lain yang menjalankan fungsi intelijen adalah United Front atau Front Bersatu PKT. Berbeda dengan agen intelijen profesional seperti MSS dan departemen intelijen PLA, Front bersatu menggunakan agen amatir atau non-profesional untuk mengumpulkan informasi dan menjalankan operasi — semacam intelijen melalui gerakan massa yang mencakup spektrum luas.

Metode utama dari operasional Front Bersatu adalah untuk mengidentifikasi target spesifik dan membangun hubungan. Ketika seorang target berteman, ia dapat dikooptasi untuk mewakili kepentingan politik PKT. Sasaran juga dapat menjadi saluran bagi mata-mata profesional untuk mengumpulkan informasi atau memberikan informasi secara langsung melalui Front Bersatu.

Kegiatan United Front mencakup lingkup yang begitu luas sehingga misinya relatif tidak jelas.

Tugas keseluruhannya adalah untuk membangun hubungan sehingga dapat mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan memanipulasi individu dan lembaga dalam politik lokal, bisnis, akademisi, dan sejenisnya.

Operasi jenis ini dibutuhkan karakteristik gerakan massa, menggunakan banyak kooperasi informal dan lebih longgar terkait mata-mata. Ini membuat badan-badan kontra intelijen sulit untuk berurusan dengan ancaman yang ditimbulkan dari aktivitas Front persatuan.

Pusat operasi ini adalah United Front Work Department dari Komite Pusat PKT (UFWD), Bagi beberapa pakar dari Barat menggangap sebagai agen intelijen yang dapat dipercaya.

Beberapa organisasi yang terkait dengan Front Bersatu, seperti Program Seribu Talenta, membantu dalam pencurian kekayaan intelektual dari Amerika Serikat karena merekrut ilmuwan dan individu bernilai tinggi lainnya untuk bekerja di Tiongkok.

Misalnya, Hongjin Tan, yang ditangkap di Oklahoma pada 20 Desember, mungkin termasuk dalam kategori ini.

“Hongjin Tan diduga mencuri rahasia dagang yang terkait dengan produk bernilai lebih dari $ 1 miliar dari perusahaan perusahaan perminyakannya yang berbasis di Amerika Serikat untuk digunakan demi kepentingan perusahaan Tiongkok tempat ia ditawari pekerjaan,” kata Asisten Jaksa Agung Demers.

Tipikal Kasus  lainnya adalah Yang Chunlai, mantan presiden Asosiasi Ilmuwan dan Insinyur Tiongkok (ACSE). ACSE didirikan di Chicago pada tahun 1992 dan memiliki anggota lebih dari 20 negara bagian di Amerika Serikat.

Pada akhir Mei 2006, Yang menghadiri tahun ketiga Lokakarya Diaspora Tiongkok “The third year of Study Workshop for Young and Middle-aged Chinese Persons in Charge of Overseas Chinese Associations” di Beijing, yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Negara Luar Negeri Tiongkok untuk Dewan Negara (OCAO).

OCAO adalah cabang dari Front Bersatu yang beroperasi di dalam Dewan Negara Tiongkok. Ketika reformasi kelembagaan tahun 2018, lembaga itu secara terbuka dipindahkan ke UFWD. Pada tahun 2007, Yang berbicara pada Konferensi Asosiasi Diaspora Tiongkok se Dunia ke-4 yang diadakan oleh OCAO. Dia mengatakan bahwa “tidak perlu kembali ke Tiongkok untuk melayani negara.”

“Kami sekarang memiliki 1.500 anggota terdaftar, dan sekitar sepertiga memiliki kewarganegaraan Amerika. Melalui hubungan antara teman dan anggota keluarga, kami memperkirakan dapat memengaruhi 500 suara. ”

Sosok Yang sendiri adalah anggota Komite Penasihat Pakar Luar Negeri dari OCAO, yang mengindikasikan hubungannya dengan United Front work.

Pada 1 Juli 2011, Yang ditangkap oleh FBI ketika dia sudah membeli tiket ke Tiongkok yang dijadwalkan seminggu kemudian. Dia mengaku bersalah atas tuduhan mencuri rahasia dagang dari Chicago Mercantile Exchange (CME), tempat dia bekerja selama 11 tahun. Dia berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok, Zhangjiakou Chemical and Electronic Commodity Exchange.

Pada awalnya diperkirakan bahwa pencuriannya dapat mengakibatkan kerugian $ 50 juta dalam CME. Pada akhirnya, hakim mengeluarkan vonis yang lebih lunak dengan alasan bahwa estimasi kerugian awal terlalu tinggi. Ditambah dengan dalih Hakim bahwa Yang seharusnya memberikan kontribusi jangka panjang kepada masyarakat, termasuk komunitas Tiongkok.

Akan tetapi faktanya, sebagai perwakilan dari Front Bersatu, tujuan Yang dalam melayani komunitas Tiongkok hanya untuk membangun intelijen dan aset politik untuk Partai Komunis. (asr)

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times. Artikel ini terbit di The Epochtimes dengan judul How Communist China Steals American Secrets and Endangers U.S. Security

Video Rekomendasi : 

Pejabat Elit Partai Atheis Percaya Fengsui Vena Naga Pegunungan Qinling (Bagian 1)

0

Wang Jingwen

Sejak 2003 sudah ada warga yang membangun vila di pegunungan Qinling, sampai 2012 media RRT mengungkap dikaki pegunungan Qinling telah dibangun lebih dari 300 vila. Pada 2014 Ketua PKT Xi Jinping baru saja menduduki jabatan tertinggi negara, langsung menurunkan perintah untuk membongkar rata vila-vila yang dibangun disana dan berturut-turut 6 kali perintah dikeluarkan, namun tidak digubris.

Pejabat setempat dari kota Xi An dan provinsi Shanxi, justru mengulur-ulur waktu untuk tidak melaksanakan perintah, akhirnya Xi amat marah, lalu mengutus Komite Disiplin Pusat langsung terjun ke daerah untuk menangkap sejumlah besar pejabat kota dan provinsi, akhirnya pada Agustus 2018 baru benar-benar pembongkaran bangunan itu dimulai.

Di kota Beijing, provinsi Guangzhou dan kota Hangzhou, juga banyak pejabat mendirikan vila dengan melanggar peraturan, namun mengapa Xi Jinping tidak mengeluarkan perintah menangkap mereka, melainkan khusus vila Qinling (dibaca: jin ling) yang ditangani? Mengapa pejabat di daerah (provinsi Shanxi) masih tetap berani mendirikan vila disana dengan mempertaruhkan jabatannya?

Karena Qinling ini sangat khusus, pegunungan Qinling senantiasa diagungkan sebagai Vena Naga bagi peradaban bangsa Tionghoa, sebagai tempat terpenting bagi eksistensi dan perkembangan Tiongkok.

Qinling Merupakan Vena Naga Peradaban Bangsa Tionghoa

Qinling sejak dahulu telah melahirkan banyak raja dan kaisar, disana merupakan tempat yang paling banyak didirikan dinasti dalam sejarah kuno Tiongkok.

Penyatuan Tiongkok untuk kali pertama dimulai dari Qinling, sebanyak 13 ibu kota dinasti dalam sejarah didirikan disana, dan sebanyak 73 kaisar juga telah dinobatkan di tempat itu. Mereka semua dimakamkan di provinsi Shanxi, diantaranya yang ternama adalah makam kaisar Qin Shihuang (dibaca: jin she huang), makam kaisar Tang Gaozong Li Zhi dan kaisar wanita Wu Zetian yang dimakamkan bersama di Qian Ling, dan lain-lainnya.

Demi mempertahankan fengshui Vena Naga Qinling, dalam menghadapi permasalahan vila liar para pejabat di daerah itu, beberapa tahun ini Xi Jinping sampai-sampai telah mengeluarkan 6 kali instruksi penyelidikan. (foto rekayasa Epoch Weekly)

Mengapa berbagai dinasti lebih suka mendirikan ibu kotanya di Qinling? Antara lain alasan yang terpenting adalah Qinling senantiasa diagungkan sebagai Vena Naga bagi peradaban bangsa Tionghoa.

Dari sudut pandang Fengshui, Vena Naga Qinling bermula dari gunung Kunlun, disebut sebagai Naga Tengah dari 3 besar Vena Naga Kunlun, maknanya sangat luar biasa.

Qinling berada dititik pusat peta Tiongkok, juga merupakan satu-satunya pegunungan yang melintang dari timur ke barat, justru karena keberadaannya yang telah memisahkan Tiongkok menjadi bagian selatan dan utara, barulah eksis sungai Qinchuan sepanjang 400 KM yang iklimnya ramah untuk pertanian, akhirnya terciptalah dinasti-dinasti yang makmur antara lain Dinasti Zhou, Qin, Han dan Tang.

Qinling tidak hanya merupakan satu diantara Vena Naga yang banyak terdapat di Tiongkok, melainkan adalah sebuah Vena Naga kaliber kaisar yang tak tertandingi dan yang paling agung. Vena Naga Qinling memiliki 2 buah ‘saluran darah’ Vena Naga yang terkuat yakni, Sungai Yangzi (Chang Jiang) dan Sungai Kuning (Huang He). Diatas Qinling, kedua sungai bertemu menjadi satu, terbentuklah sebuah energi dominan Vena Naga yang tiada tandingannya.

Qinling juga merupakan tempat kelahiran agama Tao, disini terdapat gunung Wu Dao, kitab suci taoisme “Daode Jing” ditulis Laozi disini, dari Hangu Guan (Lintasan Han Gu) menyebar keseluruh dunia.

Jiang Ziya (dibaca: ciang ze ya atau Jiang Shang, adalah ahli strategi Tiongkok kuno, terlahir 1128 SM, yang membantu Raja Wen dan Raja Wu dari Zhou menjatuhkan Dinasti Shang) juga mendapat pencerahan saat  memanjing dikaki gunung Qinling tatkala menunggu kedatangan Zhou Wenwang (Raja Wen dari Dinasti Zhou).

Selain dinasti Qin, Han dan Tang, dinasti zaman dahulu berawal di Qinling, perkembangan Partai Komunis Tiongkok (PKT) juga dimulai dari sini.

Di masa perang melawan Jepang, PKT bersembunyi menghimpun kekuatan di kota Yan An selama belasan tahun, meski terlunta-lunta tapi berkat Fengsui baik daerah Yan An membuat PKT berkembang pesat, baru kemudian setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 1945, mereka turun gunung dan memetik hasil dengan mengusir pemerintahan Partai Kuomintang (Nasionalis) yang telah kehabisan nafas melawan Jepang, ke Taiwan.

Pegunungan Qinling juga merupakan batas daerah Selatan dan Utara Tiongkok, utara Qinling disebut Beifang dan daerah selatan Qinling disebut Nanfang / daerah selatan (Tiongkok). Pengaruh Qinling terhadap kebudayaan Tiongkok juga sangat besar, selain tempat kelahiran agama Tao, banyak pepatah juga berhubungan erat dengan keberadaan Qinling,

Peribahasa mengatakan: ”Menyusuri 400 km sungai di Qinling, terdapat 100 ribu makam kuno”, begitu memasuki area gunung, sakali menancapkan sekop ke dalam tanah pasti terdapat sebuah makam kuno, makam siapakah?

Banyak sekali kaisar dan para kerabat maupun keturunannya dari berbagai dinasti Tiongkok, dimakamkan disitu. Karena dipercaya bahwa di tempat itu berkumpul energi Naga, maka banyak orang memilihnya sebagai makam keluarga, supaya keturunannya kelak mendapatkan kedudukan dan kemuliaan.

Alasan pemerintah membongkar vila-vila yang dibangun di Qinling adalah bangunan liar yang sangat merusak lingkungan ekologi, tentu secara resmi tidak berdalih adanya fengsui Vena Naga, namun sesungguhnya ilmu fengsui merupakan ilmu pengetahuan hasil eksplorasi tentang hubungan antara lingkungan alam dengan tempat tinggal manusia dari zaman kuno Tiongkok.

Ilmu pengetahuan Barat sekarang dari sudut pandang hubungan lingkungan dengan ilmu engineering sistem dari umat manusia juga telah mengakui bahwa prinsip-prinsip ilmu fengsui Tiongkok adalah masuk akal. (TYS/WHS/asr)

Bersambung

Artikel Ini Terbit di Epochweekly

Video Rekomendasi : 

Ini yang Perlu Diketahui Jelang Debat Kandidat Perdana Capres dan Cawapres

0

Epochtimes.id- Debat perdana kandidat Nomor Urut 01 dan 02 pasangan calon presiden dan wakil presiden kontestan di Pemilu Presiden 2019 akan mengikuti debat kandidat perdana di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/01/2019) mendatang.

Berikut fakta-fakta yang perlu diketahui :

1.Enam Segmen

Debat kandidat paslon capres dan cawapres ini disertai deengan enam segmen. Rinciannya, segmen pertama akan disampaikan visi misi dan program.

Sedangkan segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan yang telah disusun para pakar/panelis.

Adapun segmen keempat dan kelima debat antar kandidat dengan pertanyaan yang saling diajukan paslon secara berimbang.

Segmen keenam adalah closing statement dari kedua paslon.

  1. Kisi-kisi Pertanyaan

Sebelum maju ke podium, pasangan capres dan cawapres telah menerima kisi-kisi pertanyaan. Akan tetapi, pasangan capres dan cawapres tak akan mengetahui tentang pertanyaan yang akan disampaikan kepada mereka.

KPU membantah keras telah memberikan bocoran pertanyaan. KPK menegaskan, hanya ingin mengembalikan tujuan utama kampanye, yaitu penyampaian visi, misi dan program kepada masyarakat, sehingga paham dan menggunakan referensi tersebut untuk pilihannya.

  1. Penonton di Ruangan Harus Undangan

Pasangan capres dan cawapres diperbolehkan membawa pendukung mereka untuk memasuki ruangan debat kandidat. Hanya saja dibatasi 100 orang. Itu pun mereka-mereka yang hadiri dengan membawa undangan resmi.

Undangan lainnya adalah penonton dari tokoh-tokoh masyarakat. Mereka nantinya akan diundang oleh KPU dengan menyesuaikan kapasitas  ruangan debat kandidat.

  1. Nobar Pendukung

KPU RI menyediakan layar lebar yang dipersiapkan kepada pendukung pasangan capres dan cawapres  di luar area. Pendukung paslon capres dan cawapres bisa menyaksikan kandidat pilihan mereka tanpa perlu memasuki area ruangan debat kandidat.

Berikut rinciannya :

Debat I

Waktu: 17 Januari 2019

Lokasi: Hotel Bidakara, Jakarta Selatan

Tema: Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Lembaga penyiaran: Kompas TV, TVRI, RRI, dan RTV.

Debat II

Waktu: 17 Februari 2019

Lokasi: Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta

Tema: Energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup

Peserta: Calon presiden

Lembaga penyiaran: RCTI, GTV, MNC TV dan INews TV.

Debat III

Waktu: 17 Maret 2019

Lokasi: Hotel Sultan, Senayan, Jakarta

Tema: Pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya

Peserta: Calon wakil presiden

Lembaga penyiaran: Trans TV, Trans 7 dan CNN Indonesia.

Debat IV

Waktu: 30 Maret 2019

Lokasi: Balai Sudirman, Jakarta

Tema: Ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional

Peserta: Calon presiden

Lembaga penyiaran: Metro TV, SCTV dan Indosiar

Debat V

Waktu: Belum ditentukan

Lokasi: Hotel Bidakara, Jakarta

Tema: Ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Peserta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Lembaga penyiaran: tvOne, ANTV, Berita Satu TV dan NET TV

(asr)

Tahun 2018, Mengapa Tiongkok Kehilangan AS? (2)

0

He Qinglian

Bagi yang memahami hubungan RRT-AS selama tiga dekade terakhir akan mengetahui bahwa kelompok pemeluk panda (pro Komunsi Tiongkok) adalah kekuatan politik di dalam negeri AS yang selama ini memprakarsai hubungan RRT-AS. Realita dimana para pemeluk panda ini begitu peduli pada Tiongkok, selalu bersikap bersahabat pada Beijing, apakah motivasinya hanya semata karena mereka memiliki kesan baik terhadap Tiongkok? Tentu saja tidak.

Dalam Jangka Waktu Panjang Pemeluk Panda Mendorong Hubungan Baik AS-Tiongkok

Di Amerika, setidaknya ada empat kekuatan yang memengaruhi kebijakan Gedung Putih terhadap RRT:

Yang pertama adalah Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan terkait dua pertimbangan utama negara yakni hubungan ekonomi dan perdagangan (pendukungnya adalah kalangan moneter dan pengusaha perusahaan multi-nasional), yang mewakili kebutuhan akan kepentingan AS yang berada di depan mata.

Kedua, diwakili oleh Kemenlu AS, sejak diplomatik HAM di masa pemerintahan Clinton, yang selalu berharap lewat cara ‘interaksi, kerjasama, lobi, pengaruh’ dapat mengarahkan Republik Rakyat Tiongkok memasuki tatatan masyarakat Barat.

Kedua kekuatan di atas setelah tokoh utamanya lengser dari jabatan kenegaraan, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian masuk ke berbagai wadah pemikir dan ‘tim pelobi K-Street’ — ini yang membentuk kekuatan ketiga.

Kissinger Associates, Inc. yang sangat dikenal masyarakat Tiongkok, didirikan oleh mantan Menlu AS Henry Alfred Kissinger, orang yang direkrutnya tidak sedikit adalah pejabat diplomatik yang telah pensiun, di antaranya termasuk mantan Dubes AS untuk RRT yakni J. Stapleton Roy, penasihat keamanan nasional Presiden Bush senior yakni Brent Scowcroft (yang kemudian mendirikan perusahaan konsultannya sendiri), mantan Menlu AS Lawrence Sidney Eagleburger dan lain sebagainya. Fenomena seperti ini di Amerika disebut sebagai ‘pintu putar’ (revolving door, Red.).

BACA JUGA :  Tahun 2018, Mengapa Tiongkok Kehilangan AS?

Kondisi di atas agak membaik setelah Trump menjadi presiden: tahun 2014, 16% dari senator yang telah pensiun memilih menjadi pelobi, sebanyak 13% menetap di Washington DC, dan 2% kembali ke domisilinya untuk menjadi pelobi. Karena di masa kampanye Trump telah berjanji akan “mengeringkan rawa Washington”, 5 tahun setelah pensiun, mantan pejabat AS tidak diperbolehkan bekerja sebagai pelobi (aturan sebelumnya 2 tahun), dan seumur hidup dilarang menjadi pelobi bagi pemerintah asing.

Senator yang pensiun di tahun 2016 yang memilih tetap tinggal di Washington DC hanya 5%, dan yang memilih pelobi turun hingga 8%, sementara yang kembali ke daerah asal menjadi pelobi hanya 3% — ini hanya sedikit mengusik keju dari kalangan pendiri dari kedua partai maupun pejabat pemerintahan, namun sempat memicu reaksi keras, inilah alasan kelompok elit dari kedua partai serempak berniat ‘menggulingkan’ Trump di tahun 2020 mendatang.

Demikian halnya pejabat tinggi pemerintahan, dari pemerintahan Presiden Bush junior, ada Menlu Condoleeza Rice, penasehat keamanan nasional Stephen Hadley dan juga Menhan Robert Gates segera mendirikan perusahaan setelah pensiun.

Seperti mantan ketua Komisi Alokasi Anggaran di DPR juga ketua Komisi Nasional Partai Republik setelah mundur dari jabatan mendaftarkan perusahaan pelobinya sendiri, lalu beralih melakukan pekerjaan melobi dengan mantan rekan kerja lama ataupun mantan bawahan mereka sendiri.

Ketiga kekuatan ini ditambah dengan tokoh kalangan bisnis yang berinisiatif bersinggungan dengan kebijakan, dan para “juluran tangan RRT” (China Hands, Red.) — China Hands termasuk pakar dari kalangan akademisi, pers, riset kebijakan dan pakar masalah Tiongkok dari institusi konsultan, mereka berinisiatif meningkatkan interaksi dengan Beijing untuk memengaruhi RRT, menerapkan ‘perubahan yang damai’, membuat ideologi RRT dan nilai universal. Termasuk sistem sosialnya menjadi mendekati Amerika Serikat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan RRT akan memusuhi AS setelah menjadi kuat.

Kalangan ini dulunya dijuluki sebagai ‘kaum penghubung’ di masa pemerintahan Bush senior, lalu di masa pemerintahan Clinton dan Bush junior karena kelompok ini cenderung bersahabat dengn Beijing, sehingga dinamai ‘kalangan pemeluk panda’. Di masa jaya kelompok ini, bagi siapa yang mengkritik mereka, dipastikan akan menuai serangan gencar.

Tahun 2007, di forum “Far Eastern Economic Review” seorang ekonom sekaligus dosen ilmu sosial dari Hong Kong Science and Technology University bernama Carsten A. Holz pernah mempublikasikan artikel berjudul “Apakah Akademisi Yang Meneliti Tiongkok Telah Disuap?”, artikel itu menyebutkan, “Para akademisi yang melakukan riset terhadap Tiongkok, termasuk penulis sendiri, telah terbiasa mengambil hati PKT, terkadang secara disadari dengan jelas, terkadang tanpa disadari.

Motivasi melakukan ini adalah menyesuaikan dengan lingkungan tempat kita eksis ini, kita melakukan berbagai cara berikut ini untuk mengambil hati PKT: Seperti memberikan sejumlah topik riset atau tidak melakukan topik riset tertentu, melaporkan sejumlah fakta namun mengabaikan sejumlah fakta lainnya, bahasa yang kita gunakan, apa yang kita ajarkan, dan bagaimana kita mengajarkannya.”

Artikel ini telah menyinggung syaraf yang menyakitkan di kalangan peneliti Tiongkok global, saya pernah menyaksikan sendiri penulis tersebut dikecam dan dicemooh di forum diskusi China Scholar.

Trump Masuk Gedung Putih, Klan Pembunuh Naga Bermunculan

Kekuatan keempat adalah ‘blok pemboikot’ Beijing yang bertentangan dengan ‘kelompok penghubung’ tadi, kekuatan utama ini adalah paham konservatif baru yang bangkit di akhir tahun 1990an abad lalu yang menamai diri ‘foreign policy community’, awalnya hanya pertemuan sebatas 7-8 orang teman yang sepaham saja yang membahas masalah negara, kemudian berkembang menjadi ‘kelompok elit’ yang terdiri dari 40 orang.

Mereka tidak memiliki wadah organisasi yang resmi, karena tidak ada aturan dan keanggotaan yang resmi, juga tidak ada institusi dan pemimpin, namun justru memiliki wacana dan pengaruh yang jelas.

Wacananya sangat jelas, yakni berniat ‘mengembalikan ke jalan yang benar’ diplomatik luar negeri AS yang telah ‘kehilangan arahnya’ sejak berakhirnya Perang Dingin, khususnya dengan fokus ‘memperbaiki’ kebijakan Amerika Serikat terhadap RRT.

Kalangan ini kemudian dikenal sebagai ‘klan pembunuh naga’. Dan hingga masa pemerintahan kedua Presiden Bush junior, ada yang yang merasa melambangkan Tiongkok dengan naga terkesan terlalu sadis, sehingga diubah menjadi sebutan ‘kelompok penghardik panda’.

Selama Bush junior berkuasa, sekelompok tokoh kalangan ‘Hawkish (garis keras)’ masuk ke pemerintahan dan menjadi pejabat senior.  Namun karena adanya ‘kelompok penghubung’ dan arus utama selama bertahun-tahun dikuasai oleh kaum ‘pelobi RRT’ yang telah berurat akar sekian lama di kalangan berkuasa maupun kalangan oposisi, ditambah lagi adanya National Committee on US-China Relationships yang dibentuk sejak tahun 1966 yang mayoritas anggotanya adalah kaum pemeluk panda, maka Presiden Bush junior hanya bisa menempuh kebijakan tidak berpihak ‘melindungi panda’.

Selama 40 hari setelah pilpres tahun 2016, bertempat di kantor pusat PBB di New York, Komite Nasional Hubungan AS-RRT mengadakan perayaan susulan atas 50 tahun berdirinya komisi tersebut.

Disebut ‘susulan’ karena komisi itu dibentuk Juni 1966, kegiatan perayaan seharusnya diadakan di bulan Juni. Tapi diundur hingga 15 Desember baru dirayakan secara susulan, tentunya berniat unjuk kekuasaan politiknya di hadapan Presiden Trump.

Media massa RRT pun bergembar-gembor soal kegiatan ini, situasi perayaan pun dideskripsikan gegap gempita dan kaya corak warna: saat Ketua umum Komnas Hubungan AS-RRT yakni Stephen A. Orlins berpidato di hadapan 500 orang tamu undangan, dengan Bahasa Mandarin yang baku ia membacakan kutipan kata-kata Mao Zedong: “Saat kamerad kita dikala kesulitan harus melihat prestasi, harus melihat cahaya dan harus meningkatkan keberanian kita.”

Media massa AS mengatakan, tepuk tangan tamu undangan menunjukkan mereka telah memahami makna terselubung dari pidato ketua komnas, juga merefleksikan tekanan yang dihadapi dalam hubungan AS-RRT, dan berulang kali memberitakan pernyataan Kissinger “satu Tiongkok” dari berbagai sudut pandang berbeda.

Jaringan media resmi RRT Global Network di tahun 2018 kembali mengungkit peristiwa lama ini, yang tentunya sangat berharap para pemeluk panda dapat kembali ke pentas politik mengembalikan persahabatan RRT-AS.

Sejak Trump masuk ke Gedung Putih, klan pembunuh naga pun mulai unjuk taring, Navarro yang kini menjabat sebagai ajudan presiden merangkap penasehat perdagangan disebut sebagai ‘Hawkish di antara para Hawkish’, penasehat keamanan nasional John R. Bolton adalah seorang tipikal patriot Amerika, yang tak hanya memandang Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai ancaman besar yang lebih berbahaya daripada Rusia, tapi juga kerap mengkritik PBB.

Tokoh seperti ini setelah bergabung dengan tim Gedung Putih, telah memberikan sinyal yang sangat jelas bagi seluruh wadah pemikir di Washington DC, klan pembunuh naga telah bermunculan.

Setelah lebih setahun persiapannya, baru ada belasan laporan yang menyerang RRT bertubi-tubi, mulai dari anti-spionase sampai anti-penyusupan, tidak ada yang luput, kelompok pemeluk panda menghadapi kesulitan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan dipaksa bungkam.

Totalitarian PKT Yang Nyata Membuat Pemeluk Panda Kehilangan Alasan

Kesulitan para pemeluk panda ini jika ditelusuri adalah disebabkan oleh Komunis Tiongkok sendiri. Selama jangka waktu panjang pemeluk panda telah bersahabat dengan RRT bahkan “Laporan Cox” yang anti-spionase ekonomi di tahun 1998 berhasil mereka peti-eskan, dan memenangkan waktu 20 tahun bagi RRT untuk mengadakan “Thousand Talents Program” dan mencuri kekayaan intelektual AS, karena alasannya hanya satu: yakni dengan mendorong pertumbuhan ekonomi RRT, membawa RRT memasuki tatanan dunia internasional, mewujudkan demokrasi, dan menjadi negara besar yang bertanggungjawab.

Alasan ini sejak awal di masa pemerintahan Hu Jintao telah disangkal (oleh Hu) dengan ‘anti-Revolusi Warna’ dan ‘Lima Penolakan’, namun Obama dan para pemeluk panda menutup sebelah mata atas hal ini.

Di masa kekuasaannya Xi Jinping menerapkan menjunjung Mao dan menekan Deng, memperkuat kediktatoran di berbagai sektor, membuat para pemeluk panda pun kehilangan alasan untuk membela RRT yang semakin merah itu.

Dalam program “First 100 Days” Trump secara jelas mengemukakan akan “mengeringkan rawa Washington”, berbagai laporan satu persatu dipublikasikan, pekerjaan anti-spionase dengan menumpas para perwakilan negara asing telah masuk dalam agenda kerja pemerintah AS, dalam waktu hampir satu setengah tahun, kalangan berkuasa maupun oposisi di Amerika Serikat akhirnya sepakat dalam hal permasalahan Tiongkok:

Pertama, seluruh kalangan AS telah meninjau kebijakan terhadap RRT selama ini dan mengakui selama beberapa dekade kebijakan AS terhadap RRT telah gagal total;

Kedua, mengakui RRT sebagai lawan yang paling kuat dan paling menakutkan sepanjang sejarah modern Amerika yang tengah dihadapi saat ini. Senator Rubio memandang RRT sebagai lawan paling besar bagi AS semenjak berdirinya Amerika Serikat, inilah pernyataan yang merepresentasikan pandangan ini. Oleh sebab itu AS harus mengambil tindakan, jika tidak akan kalah melawan kompetisi strategis dari RRT.

Dan ketiga, AS tidak tidak perlu melepaskan kebijakan berinteraksi dengan RRT.  Namun harus menggunakan cara-cara boikot, menghukum bahkan membalas, agar dapat membentuk perilaku RRT dan memaksa RRT untuk berubah. (SUD/WHS/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=8upq6ZW3sYQ

Genjot Ekspor di Awal Tahun 2019, Mendag Pimpin Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

0

Epochtimes.id- Mengawali   tahun   2019,  Menteri  Perdagangan  Enggartiasto  Lukita memimpin delegasi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada 14—19 Januari 2019.

Kunjungan kerja ini merupakan salah satu langkah awal untuk  meningkatkan kinerja  ekspor nasional di tengah kondisi ekonomi dunia yang tahun ini diprediksi melambat.

“Kunjungan  kerja  ke  AS  ini  merupakan  salah  satu  strategi  yang  dilakukan  untuk  mencapai  ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan tahun lalu, atau sebesar USD 175,9 miliar. Upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global,” jelas Mendag dalam siaran pers Kemendag.

Tahun  ini,  ekspor  nonmigas  ditargetkan  naik  menjadi  USD  175,9  miliar  dibandingkan  tahun  lalu. Neraca  perdagangan  nonmigas  tercatat  surplus  sebesar  USD  4,64  miliar  pada  Januari—November 2018. Dalam periode tersebut, ekspor secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 7,7 persen dengan nilai ekspor migas sebesar USD 15,65 miliar dan ekspor nonmigas USD 150,14 miliar.

Kunjungan kerja ini, Mendag dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan, salah satunya yaitu pertemuan  bilateral  dengan  Duta  Besar  Perwakilan  Perdagangan  AS  (USTR  Ambassador)  Robert Lighthizer   guna   menindaklanjuti   pemberian   tarif   preferensial   yaitu   sistem   preferensi   umum (Generalized  System  of Preferences/GSP).  Sebanyak  3.546  produk  Indonesia  diberikan  fasilitas  GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen.

Dalam  tujuh  bulan  terakhir,  Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  komunikasi  dan  koordinasi intensif  dengan  AS  agar  status  Indonesia  dapat  tetap  dipertahankan  di  bawah  skema  GSP,  karena program ini memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan.

Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya.

Pada 13 April 2018,  USTR  secara  eksplisit  menyebutkan  akan  melakukan  peninjauan  pemberian  GSP  kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82.   Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand.

Mendag   juga  dijadwalkan  bertemu  dengan   CEO  Kamar  Dagang   dan   Industri  (Kadin)   AS   Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, antara lain yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial.

Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai  kelapa  sawit,  menghadiri  forum  bisnis,  dan  membuka  penjajakan  kesepakatan  bisnis (business matching).

Kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan  secara  langsung  melalui  misi  dagang.  Menurut  Mendag,  hal  ini  dimaksudkan  untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja.

“Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung  dan  membangun  bisnisnya  sehingga  nantinya  dapat  meningkatkan  kinerja  perdagangan kedua negara,” imbuh Mendag.

Sebanyak  15  pengusaha  akan  turut  dalam  misi  dagang  kali  ini.  Pelaku  usaha  tersebut  bergerak  di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil,   emas   dan   perhiasan,   serta   daging   sapi.

Selain   itu,   turut   serta  Badan  Pengelola   Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Total perdagangan Indonesia-AS  mencapai USD  25,92 miliar,  surplus  untuk  Indonesia  sebesar USD 9,7  miliar.

Total  perdagangan  dalam  lima  tahun  terakhir  menunjukkan  tren  positif  sebesar  0,39%. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai USD 17,1 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Sementara dari segi impor, AS menjadi  negara sumber impor nonmigas ke-5 bagi Indonesia senilai USD 7,7 miliar. Produk impor utama Indonesia  dari AS, antara  lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan. (asr)

Gunung Ibu di Maluku Utara Meletus, Status Tetap Waspada

0

Epochtimes.id- Gunung Ibu yang berada di Halmahera Barat, Maluku Utara meletus pada 12/1/2019 pukul 17.12 WIT.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan berdasarkan Pos Pengamatan Gunung Ibu PVMBG, tinggi letusan 800 meter dari puncak kawah. Kolom abu vulkanik condong ke arah selatan.

Status tetap Waspada (level 2). Rekomendasi masyarakat dan pendaki tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Menurut Sutopo, masyarakat belum perlu mengungsi karena berada di luar zona berbahaya. Masyarakat telah memahami letusan ini dan tidak panik. “Sebab hampir setiap hari terjadi letusan Gunung Ibu,” ujarnya.

Sejak 3 bulan terakhir Gunung Ibu hampir setiap hari meletus. Bahkan pada (10/1/2019) Gunung Ibu meletus 80 kali kejadian, guguran 18 kali kejadian dan hembusan 64 kali kejadian. Namanya gunungapi aktif meski status Waspada dapat meletus setiap saat. Yang penting masyarakat berada di zona aman.

Sementara itu Gunung Anak Krakatau terus menunjukkan adanya penurunan jumlah letusan per harinya.

Pada (12/1/2019) pukul 06.00 – 12.00 WIB, terjadi 4 kali letusan. Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 50-100 meter dari puncak kawah.

PVMBG terus memantau aktivitas gunungapi. Masyarakat hendaknya selalu mentaati rekomendasi PVMBG karena PVMBG adalah lembaga resmi yang berwenang memantau dan memberikan peringatan dini terkait aktivitas gunungapi di Indonesia. (asr)

Eksekutif Huawei Ditangkap Otoritas Polandia Karena Terlibat Kegiatan Spionase

0

oleh Zhang Ting

Media Polandia pada Jumat (11/1/2019) melaporkan bahwa pemerintah Polandia telah menangkap seorang warga Polandia pakar bisnis jaringan internet bersama seorang eksekutif penjualan perusahaan raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei.

Keduanya diduga terlibat dalam kegiatan spionase untuk kepentingan Partai Komunis Tiongkok. Pihak berwenang Polandia telah menggeledah kantor lokal Huawei.

BBC melaporkan bahwa stasiun televisi publik Polandia TVP menyebutkan bahwa eksekutif senior Huawei yang ditangkap itu bernama Weijing W. Ia adalah manajer penjualan Huawei di Polandia. Sedangkan warga Polandia yang ditangkap dikonfirmasi bernama Piotr D.

Kejadian ini telah memperparah perhatian negara-negara Barat terhadap produsen peralatan telekomunikasi Tiongkok.

Reuters mengutip laporan TVP memberitakan bahwa Kementerian Keamanan Polandia pada hari Jumat telah melakukan penggeledahan terhadap kantor Huawei di Polandia dan kantor  operator telekomunikasi ‘Orange’ di Polandia.

Laporan TVP menyebutkan bahwa orang Polandia yang ditangkap itu adalah mantan agen keamanan Polandia. Agensi bersangkutan tidak segera menanggapi permintaan komentar dari TVP.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Badan Keamanan Nasional Polandia menangkap kedua pria itu pada pagi hari 8 Januari sesuai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pencegahan Kejahatan Terorganisir Polandia. Keduanya dituduh melakukan spionase untuk kepentingan dinas intelijen Tiongkok.

Perusahaan ‘Orange’ dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa Badan Keamanan Polandia mengumpulkan materi yang terkait dengan seorang karyawan pada 8 Januari. Namun, pernyataan tidak mengungkapkan nama karyawan tersebut.

Pernyataan juga mengatakan bahwa perusahaan tidak tahu apakah penyelidikan itu terkait dengan pekerjaan profesional karyawan tersebut, tetapi perusahaan akan terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu mengungkap masalahnya.

Wall Street Journal mengutip laporan media pemerintah Polandia memberitakan bahwa Piotr D. juga bekerja untuk perusahaan Orange.

Menurut Reuters, Huawei dalam sebuah pernyataannya menyebutkan bahwa mereka sudah tahu tentang masalah ini. “Kami sedang mempelajarinya, sehingga belum bersedia memberikan komentar” tegasnya.

Maciej Wasik, Wakil Direktur Layanan Khusus Polandia mengatakan kepada kantor berita nasional Polandia PAP bahwa, warga Tiongkok itu bekerja untuk sebuah perusahaan telekomunikasi besar, dan warga Polandia tersebut namanya cukup tersohor di kalangan layanan jaringan internet.

Weijing W. Pernah bekerja di Kantor Konsulat Tiongkok

Menurut berita dari media Polandia, setelah lulus dari Universitas Peking jurusan bahasa asing Polandia, Weijing W. kemudian bekerja di kantor Konsulat Tiongkok di kota Gdansk, Polandia.

Weijing W. telah bekerja untuk Huawei sejak tahun 2011. Kemudian diangkat menjadi eksekutif Huawei di Poland pada tahun 2017 dan bertanggung jawab terhadap penjualan produk Huawei untuk sektor publik.

Wall Street Journal mengutip ucapan orang yang mengenal Weijin W. menyebutkan bahwa ia adalah tokoh yang cukup terkenal di komunitas bisnis lokal dan sering muncul dalam berbagai kegiatan yang disponsori oleh Huawei di Polandia. Dia juga mahir berbahasa Polandia.

Wall Street Journal menemukan bahwa sebelum Weijing W. diangkat menjadi eksekutif di penjualan, ia memegang bagian hubungan masyarakat Huawei di Polandia.

Wakil Direktur Layanan Khusus Polandia Maciej Wasik mengatakan, sebagai mantan agen keamanan Polandia, ia memiliki akses ke informasi penting, termasuk sistem internal pemerintah yang memungkinkan informasi rahasia dikomunikasikan kepada orang-orang paling penting di negara ini.

Maciej Wasik mengatakan, karena pihak berwenang sedang melakukan investigasi, kedua orang tersangka tersebut akan ditahan selama tiga bulan.

Sejumlah laporan media mengatakan bahwa jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.

Sebelumnya, kepala petugas keuangan Huawei Meng Wanzhou ditangkap di Kanada pada 1 Desember 2018 dan sempat menarik perhatian masyarakat internasional.

Selama ini Badan intelijen AS terus menyebutkan bahwa ada hubungan yang dekat antara Huawei dengan pemerintah Tiongkok yang berarti bahwa peralatan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut mungkin saja memiliki ‘pintu belakang’ yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan spionase.

Komite Intelijen Dewan Perwakilan Amerika Serikat dalam laporan yang dikeluarkan pada tahun 2012 telah memperingatkan bahwa, Huawei menyediakan layanan jaringan internet khusus untuk agen perang cyber elit Partai Komunis Tiongkok. Peralatan Huawei dapat digunakan untuk memantau orang Amerika atau membuat jaringan telekomunikasi AS tidak bekerja secara stabil.

Badan intelijen Australia menemukan bahwa PKT meminta Huawei untuk menyerahkan informasi login pada peralatan jaringan yang mereka jual ke negara/orang lain.

Banyak negara menolak penggunaan layanan Huawei karena risiko keamanan

Peralatan dan layanan Huawei semakin menimbulkan kekhawatiran di banyak negara. Amerika Serikat pertama kali mengusulkan untuk melarang pemerintah membeli produk dan layanan dari produsen alat telekomunikasi Tiongkok ZTE dan Huawei.

Pada bulan Agustus tahun lalu, Australia secara resmi melarang Huawei dan ZTE memasuki proyek 5G negara itu dengan alasan keamanan nasional.

Bulan September lalu, ‘Economic Times of India’ melaporkan bahwa Kementerian Telekomunikasi India telah menolak kedua perusahaan komunikasi Tiongkok Huawei dan ZTE untuk ikut serta dalam percobaan dan kerja sama pada jaringan 5G India.

‘The Korea Times’ juga melaporkan bahwa SK Telecom, operator jaringan nirkabel terbesar di Korea Selatan pada 15 September tahun lalu mengumumkan bahwa mereka telah memilih Samsung Electronics, Ericsson dan Nokia sebagai perusahaan yang dipilih untuk memberikan penawaran atas peralatan 5G.

‘Nihon Keizai Shimbun’ pada 28 November tahun lalu telah memberitakan bahwa pemerintah Selandia Baru telah menolak rencana perusahaan domestik untuk mengadopsi teknologi 5G dari Huawei.

Pada 10 Desember tahun lalu, pemerintah Jepang secara resmi mengeluarkan produk-produk Huawei dan ZTE dari daftar pengadaan internal pemerintah. Sebelumnya, pemerintah Jepang membuka peralatan buatan Huawei dan menemukan ada ‘suku cadang’ yang dipasang berlebihan.

British Telecom, perusahaan telekomunikasi terbesar di Inggris memutuskan untuk mengeluarkan Huawei dari urusan jaringan 5G dan melepas semua peralatan Huawei dari jaringan seluler 4G perusahaan.

Pemerintah Prancis sedang melakukan revisi undang-undang dan peraturan pengawasan untuk menggeser Huawei dari beberapa proyek infrastruktur negara tersebut.

Stephane Richard, CEO perusahaan Orange, sebuah operator telekomunikasi terbesar Prancis pada 15 Desember tahun lalu mengatakan bahwa perusahaan tidak akan menggunakan peralatan Huawei untuk jaringan 5G-nya karena pihak berwenang Prancis menuntut kehati-hatian.

Huawei juga menghadapi rintangan yang cukup berat di Jerman. Deutsche Telekom, perusahaan telekomunikasi terbesar di Eropa baru-baru ini mengatakan bahwa perusahaanya  sedang meninjau ulang mengenai strategi pemasokan produk untuk jaringan yang digunakan. (Sin/asr)

https://www.youtube.com/watch?v=n94fJ9r_ftA

Tiongkok Berencana Kurangi Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini

0

oleh Zhang Ting

Reuters mengutip sumber resmi Partai Komunis Tiongkok pada Jumat (11 Januari) melaporkan bahwa menghadapi pelemahan permintaan domestik dan kenaikan tarif Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, pemerintah Tiongkok berencana mengurangi target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dari target 6,5 % menjadi 6 ~ 6,5 %, yang kepastiannya akan diumumkankan dalam bulan Maret mendatang.

Tiongkok berencana untuk mengurangi target pertumbuhan ekonomi tahun 2019

Reuters mengutip ungkapan yang disampaikan oleh 4 orang sumber peserta Konferensi Kerja Ekonomi Pusat yang diadakan pada bulan Desember tahun lalu. Laporan memberitakan pada Jumat (11 Januari) tetnang usulan penurunan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Laporan ini telah mendapat persetujuan dari pimpinan puncak Partai Komunis Tiongkok dalam  pertemuan tertutup yang diadakan pada bulan Desember tahun lalu. Kini angka barunya secara resmi akan diumumkan melalui Dwi Konferensi pada bulan Maret mendatang.

Dari data yang akan dirilis akhir bulan ini dapat kita lihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2018 diperkirakan sekitar 6,6%, yang merupakan tingkat pertumbuhan terendah sejak tahun 1990.

Analis memperkirakan bahwa jika langkah-langkah pendukung belum bisa diberlakukan, maka ekonomi Tiongkok akan kehilangan lebih banyak momentum pada tahun ini.

“(Tahun ini) tingkat pertumbuhan tahun ini sulit untuk mencapai lebih dari 6,5 %, jika kurang dari 6% mungkin akan timbul masalah” kata seorang sumber.

Menurut sumber dalam lingkungan pengambilan keputusan bahwa, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sedang melemah, perang dagang Tiongkok – AS memaksa adanya PHK berskala besar, semua ini adalah faktor yang harus dipertimbangkan oleh para pemimpin Tiongkok.

“Mengingat lapangan kerja, pendapatan, dan stabilitas, tingkat pertumbuhan ekonomi kita tahun ini harus mencapai setidak-tidaknya 6 %” kata salah seorang sumber.

Laporan itu menyebutkan bahwa mengingat banyaknya ketidakpastian yang disebabkan oleh perang dagang, menggunakan interval sebagai target pertumbuhan ekonomi akan memberikan ruang manuver bagi pengambilan keputusan. Baik Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini berusaha untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang dapat menyelesaikan perbedaan yang ada antar kedua negara sebelum bulan Maret.

Kantor Pemberitaan Dewan Negara Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar yang diajukan Reuters.

Melemahnya ekonomi Tiongkok telah menurunkan perkiraan PDB Tiongkok tahun 2019

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah mendorong semua pihak untuk memangkas ekspektasi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2019.

Kantor Manajemen Investasi UBS Tiongkok pada 5 Januari lalu mengumumkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB Tiongkok akan menurun dari 6,5 % tahun 2018 menjadi 6,1 %. Perkiraan lembaga think tank Tiongkok, yakni Institut Riset Ekonomi Akademi Ilmu Sosial Tiongkok bahkan lebih pesimistis jika dibandingkan dengan perkiraan UBS.

Akademi Ilmu Sosial Tiongkok mengutip Liu Shangxi, presiden Akademi Ilmu Fiskal Tiongkok mengatakan bahwa situasi ekonomi Tiongkok tahun 2019 dipastikan akan lebih buruk dari tahun 2018. Meskipun untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang 6 % tidak menjadi masalah. tetapi tren penurunan ini akan berlanjut hingga 2019.

Taimur Baig, kepala ekonom DBS Research mengatakan pada 8 Januari bahwa DBS memperkirakan tingkat pertumbuhan PDB Tiongkok saat ini lebih rendah dari 6 % sebab permintaan domestik melemah.

Para ahli pesimis dengan upaya Bank Sentral mengucurkan dana untuk merangsang pertumbuhan

Untuk menghalangi penurunan pertumbuhan ekonomi, Bank Sentral Tiongkok pada 4 Januari mengatakan rencana pemangkasan rasio cadangan deposito (RRR) lembaga keuangan sebesar 1 % yang implementasinya dibagi dalam dua tahap masing-masing 0,5 % yakni pada 15 Januari dan 25 Januari 2019. Langkah tersebut dapat diartikan sebagai pengucuran dana untuk menunjang perputaran ekonomi Tiongkok yang jumlahnya sekitar 1,5 triliun yuan (+/- USD.218 miliar).

The Financial Times pada 7 Januari menerbitkan sebuah artikel tulisan Xu Jin, editor utama saluran keuangan media tersebut yang menyebutkan bahwa sejak musim panas tahun 2018, otoritas Tiongkok telah mengambil serangkaian langkah stimulus fiskal dan moneter, tetapi survei terbaru terhadap pabrik-pabrik Tiongkok menunjukkan bahwa bidang manufaktur Tiongkok selain tidak berkembang malahan sedang menyusut.

Indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) bulan Desember yang baru dirilis pihak berwenang Tiongkok menunjukkan angka di bawah batas 50 yakni 49,4 yang menandakan bahwa sedang terjadi kontraksi dalam siklus bisnis Tiongkok.

Angka tersebut merupakan yang terendah selama 34 bulan terakhir, dan lebih rendah dari ekspektasi pasar sebelumnya. Ini adalah data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat.

The Financial Times menanggapi langkah Bank Sentral Tiongkok memangkas rasio cadangan deposito sebagai upaya melonggarkan likuiditas mengatakan bahwa, jika dari perspektif merangsang ekonomi, hasilnya mungkin tidak besar. Karena peluru untuk merangsang telah habis terpakai di masa lalu.

Kebijakan pelonggaran tidak selalu efektif, dan para bankir yang mencetak uang atau bank sentral tidak adikuasa. Alasannya sangat sederhana, jika mencetak uang kertas itu efektif, negara mana yang tidak bisa mencetak uang ? Premis untuk mencetak uang adalah vitalitas ekonomi itu sendiri.

Laporan tersebut percaya bahwa dengan melihat situasi ekonomi Tiongkok saat ini, ketika operasi perusahaan menghadapi banyak kesulitan, tekanan pada jaminan sosial pajak begitu tinggi sehingga bahkan lingkungan moneter yang longgar tidak dapat merangsang permintaan investasi untuk perusahaan.

The Wall Street Journal memberitakan bahwa kebijakan pelonggaran likuiditas sebelumnya yang berlangsung selama 9 bulan telah menunjukkan hasil yang tidak optimal, sehingga dapat diperkirakan bahwa pengulangan langkah ini sekarang juga tidak akan membawa hasil yang menggembirakan.

Laporan menyebutkan, jika Bank of China (bank sentral) kembali melonggarkan pemberian pinjaman, debiturnya tak lain adalah lembaga-lembaga keuangan dan institusi milik pemerintah, bukanlah perusahaan-perusahaan swasta yang memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi sedang kekurangan dana perputaran. (Sin/asr)