Andrew Thornebrooke

Presiden Joe Biden pada  9 Agustus menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk memulai proses pembatasan investasi teknologi tinggi yang berbasis di AS yang akan masuk ke Tiongkok di bidang kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan semikonduktor.

Perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan berlaku tahun depan setelah periode komentar, akan memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur investasi AS ke dalam teknologi Tiongkok yang dianggap dapat mempengaruhi keamanan nasional, menurut para pejabat senior pemerintahan.

Presiden, dalam perintah tersebut, menyatakan keadaan darurat nasional sehubungan dengan “ancaman yang tidak biasa dan luar biasa” yang ditimbulkan oleh “negara-negara yang memprihatinkan” yang menggunakan teknologi sensitif untuk memajukan kemampuan militer dan intelijen mereka. Ia menambahkan bahwa investasi AS “berisiko memperburuk ancaman ini.”

“Pemerintahan Biden berkomitmen untuk menjaga Amerika tetap aman dan mempertahankan keamanan nasional Amerika,” ujar seorang pejabat dalam konferensi pers pada 9 Agustus. “Hal itu termasuk melindungi teknologi yang sangat penting bagi inovasi militer generasi berikutnya.”

“[Tiongkok] memiliki tujuan yang dinyatakan untuk memperoleh dan memproduksi teknologi sensitif utama yang secara langsung mendukung kegiatan terkait modernisasi militernya seperti pengembangan persenjataan, dan telah mengeksploitasi investasi Amerika Serikat untuk mengembangkan kemampuan militer dan intelijen dalam negeri.”

Pejabat tersebut mengatakan bahwa perintah eksekutif baru akan menargetkan “sebagian kecil” investasi di bidang AI, teknologi informasi kuantum, serta semikonduktor dan mikroelektronika untuk mengisi “kesenjangan kritis” dalam keamanan nasional.

Komite DPR tentang Partai Komunis Tiongkok menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat tentang Strategi Tiongkok Pemerintahan Biden

“Ini adalah tindakan keamanan nasional, bukan tindakan ekonomi,” kata pejabat itu.

“Perintah eksekutif ini melindungi kepentingan keamanan nasional kita dengan cara yang ditargetkan secara sempit, sambil mempertahankan komitmen lama kita untuk membuka investasi.”

Pembuatan Peraturan Perbendaharaan

Sejalan dengan perintah presiden, kata pejabat tersebut, Departemen Keuangan akan bergerak secara simultan merilis pemberitahuan awal untuk aturan baru yang diusulkan yang akan melarang investasi dalam entitas yang terlibat dalam kegiatan terkait dengan tiga domain dan mengharuskan pemberitahuan investasi ke dalam teknologi terkait.

Meskipun Departemen Keuangan AS masih harus melalui proses pembuatan aturan yang berpotensi panjang untuk memberikan pemberitahuan dan menerima komentar atas aturan yang diusulkannya, para pejabat pemerintah berharap bahwa keinginan bipartisan yang kuat di Kongres untuk “mengatur investasi keluar secara signifikan” akan membantu menyusun mekanisme yang paling kuat.

Dengan demikian, pejabat tersebut mencatat bahwa Amerika Serikat tidak akan mengejar segala bentuk decoupling dari Tiongkok,  malah menggambarkan langkahnya sebagai “”de-risking.”

“Kami mengejar kebijakan de-risking sehubungan dengan [Tiongkok], dengan mengambil tindakan keamanan nasional yang ditargetkan. [Kami] tidak memisahkan ekonomi kami, dan kebijakan ini mencerminkan pendekatan itu.”

Pejabat itu menambahkan bahwa aturan yang diusulkan Departemen Keuangan AS itu dibuat melalui koordinasi dengan sekutu dan mitra negara melalui puluhan pertemuan, dan akan membantu menunjukkan “kesatuan tujuan” di panggung internasional.

Mencegah Aliran Dana ke Militer PKT

Aturan-aturan tersebut sebagian akan berfokus pada pemberian alat yang lebih baik kepada pemerintah untuk mencegah ekuitas swasta dan modal ventura AS mengalir ke entitas-entitas Tiongkok yang dapat memberikan “keuntungan” bagi militer rezim tersebut.

Perusahaan teknologi dan perusahaan modal ventura AS telah lama berinvestasi di entitas yang terkait dengan sayap militer Partai Komunis Tiongkok (PKT), dengan sedikit campur tangan dari pemerintah federal.

Oleh karena itu, Komite Khusus DPR tentang PKT membuka penyelidikan terhadap beberapa perusahaan modal ventura AS yang diklaim mendanai pengembangan AI dan memacu modernisasi militer Tiongkok.

Dalam sebuah surat yang mengumumkan penyelidikan itu, ketua komite Mike Gallagher (R-Wis.) dan anggota DPR dari Partai Demokrat Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) mengatakan bahwa PKT secara aktif berupaya mengasah keunggulan militernya melalui penelitian dan investasi AS.

“[Tiongkok] secara aktif mencari dan menggunakan kemajuan dalam AI untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatkan kemampuan militernya,” tulis surat itu. “Tiongkok juga menggunakan kemajuan dalam komputasi kuantum dan manufaktur semikonduktor untuk mendukung Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).”

Rezim ini juga mencuri teknologi penting termasuk sistem kriptografi AI dan kuantum, yang akan memiliki kepentingan militer yang sangat penting di tahun-tahun mendatang, demikian menurut Duta Besar AS untuk Tiongkok Nicholas Burns.

“[Teknologi] dalam banyak hal merupakan jantung dari persaingan,” kata Burns pada pertemuan Koalisi Kepemimpinan Global di Juni.

“Semua teknologi itu akan dimiliterisasi.”

Burns menambahkan bahwa PKT, yang memerintah Tiongkok sebagai negara satu partai, terlibat dalam “pencurian kekayaan intelektual yang konsisten dan terus-menerus” untuk mempercepat “transfer teknologi secara paksa” dari Amerika Serikat.

Pengaruh jahat itu, katanya, menyulitkan Amerika Serikat dan PKT untuk bersaing secara damai, dan akan berdampak pada keamanan AS di kawasan itu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

AS Mencari Penangkalan Non-Militer

Perintah eksekutif ini muncul ketika semakin banyak analis dan pakar mendesak agar Kongres dan cabang eksekutif harus lebih meningkatkan kemampuan negara untuk mencegah konflik dengan Tiongkok melalui cara-cara non-militer.

Untuk mencegah perang antara negara-negara besar, menurut Laksamana Muda Mike Studeman, Amerika Serikat perlu melakukan lebih dari sekadar berinvestasi dalam peralatan militer dan memanfaatkan semua sarana kekuatan nasional.

“Kita perlu melihat semua bentuk pengaruh yang akan mencegah lingkungan pertempuran atau krisis yang pada kenyataannya akan menghancurkan dunia,” kata Studeman dalam pidato pada 8 Agustus di Hudson Institute, sebuah wadah pemikir konservatif.

Perintah tersebut juga menyusul minggu yang penuh tantangan bagi hubungan AS-Tiongkok, ketika kapal perang Tiongkok dan Rusia melakukan operasi angkatan laut gabungan terbesar yang pernah ada di dekat pantai Alaska.

Sebelas kapal Tiongkok dan Rusia berlayar melalui perairan internasional di dekat pantai Alaska, dengan pengawalan empat kapal perusak AS untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut tidak memasuki perairan teritorial AS.

Meskipun skala latihan ini baru, insiden itu sendiri tidak biasa. Latihan serupa yang lebih kecil terjadi pada September 2022, yang melibatkan tiga kapal angkatan laut Tiongkok dan empat kapal angkatan laut Rusia. Amerika Serikat merespons pada saat itu dengan mengirimkan satu kapal Pasukan Penjaga Pantai. (asr)