Page 1851 – EtIndonesia

Ebola Mengganas di Kongo, Ribuan Orang Terinfeksi dan 629 Jiwa Meninggal Dunia

Internasional

EpochTimesId

-

March 28, 2019

Ebola Mengganas di Kongo, Ribuan Orang Terinfeksi dan 629 Jiwa Meninggal Dunia

oleh Maureen

Epochtimes.id- Epidemi wabah Ebola semakin memburuk di Kongo. Jumlah kasus terbaru Maret 2019 ini dilaporkan mencapai 1.009 kasus.

Jumlah korban meninggal dunia mencapai 629 jiwa. Tingkat kematian yang mencapai 60 % menjadikannya sebagai yang terbesar kedua dalam sejarah kematian akibat penyakit Ebola.

Kejadian ini bersamaan berkobarnya perang saudara di Kongo. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom, menunjukkan bahwa epidemi Ebola ini sudah berlangsung terlalu lama.

Sejak wabah berjangkit di Kongo Agustus tahun lalu, sudah ada 1009 orang yang terserang, di antaranya 944 orang telah terkonfirmasi. Sedangkan 65 orang lainnya masuk kategori dicurigai. Tetapi jumlah kematian sudah meningkat menjadi 629 orang, di mana 564 orang sudah dikonfirmasikan dan 65 orang diduga telah meninggal dunia.

Ebola merebak tahun lalu di Kongo, tetapi epidemi baru-baru ini kembali menunjukkan tren kenaikan. WHO menunjukkan bahwa meningkatnya ancaman keamanan, termasuk serangan bersenjata terhadap pusat-pusat perawatan menjadi semakin memburuknya epidemi Ebola.

Lebih parah lagi, perang saudara yang berkecamuk dan ketidakpercayaan masyarakat, menghambat tindakan responsip terhadap penyebaran epidemi. Bahkan, memperdalam kesulitan pihak berwenang dalam mengendalikan epidemi.

Pada awal bulan Maret ini, sekelompok gerilyawan menyerang pusat perawatan Ebola. Gerilyawan ini membunuh seorang petugas polisi dan melukai petugas kesehatan.

Pada bulan Februari lalu, 2 orang gerilyawan menyerang pusat perawatan Ebola di Kivu Utara, memaksa badan amal medis Prancis Medecins Sans Frontieres atau MSF untuk menangguhkan bantuan kemanusiaan.

Saat ini, lebih dari 96.000 orang Kongo telah divaksinasi. Petugas kesehatan di Uganda dan Sudan Selatan juga telah divaksinasi. Lebih dari 90% dari mereka yang seharusnya divaksinasi sudah menerima vaksinasi.

Teknologi perawatan yang baru dikembangkan seperti vaksin uji dan perawatan eksperimental membantu menekan penyebaran virus Ebola. Saat ini, sebagian besar kasus terjadi di Kivu Utara dan Ituri.

Meskipun epidemi belum dilaporkan di wilayah lain dan negara-negara tetangga, Organisasi Kesehatan Dunia percaya bahwa risiko penyebaran epidemi masih sangat tinggi.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, wabah besar Ebola terakhir terjadi di Afrika Barat pada tahun 2014 lalu. Ketika itu lebih dari 28.000 orang terinfeksi dan lebih dari 11.000 orang meninggal dunia. (Sin/asr)

Sang Ayah Mengabaikan Keluarganya dan Menikah Lagi, Karena Putranya Menderita Leukemia

admin

-

March 27, 2019

0

Sang Ayah Mengabaikan Keluarganya dan Menikah Lagi, Karena Putranya Menderita Leukemia

EpochTimesId – Seorang pria telah meninggalkan istri dan putranya setelah dua tahun membayar perawatan putranya yang menderita leukemia. Kini pria itu memiliki pacar yang sedang hamil dan mengatakan tidak akan lagi memberikan dukungan keuangan kepada istrinya, Beijing Youth Daily melaporkan pada 17 Maret 2019.

Putranya, yang tidak disebutkan namanya dalam laporan itu, berada di sebuah rumah sakit di Beijing dan telah menderita leukemia selama dua tahun. Menurut laporan itu, kondisi putranya kambuh dan membutuhkan perawatan baru.

Sang istri, bernama Liu, bersama dengan ibu mertuanya, menjaga putranya di rumah sakit. Sang suami, bernama Gao, sudah tidak sanggup membiayai keluarganya itu dan pergi membangun keluarga baru dengan wanita lain.

Foto: Liu, sedang berbicara di telepon dengan suaminya, Gao. (Pengguna: Berita Utama / Weibo.com)

Liu mengatakan kepada Beijing Youth Daily bahwa keluarganya tidak akan mampu membayar biaya transplantasi sumsum tulang yang diperlukan, yang diperkirakan melebihi 100.000 dolar Amerika Serikat. Sejauh ini, Liu hanya mampu mengumpulkan uang sekitar 1.000 dolar Amerika Serikat.

“Kondisi yang sungguh sulit, tetapi ibu mertua dan saya tidak berniat pasrah pada kondisi putra saya. Kami akan berjuang semampu kami untuk mendapatkan biaya perawatan baginya,” kata Liu kepada Beijing Youth Daily.

Seorang Ibu Berjuang Melawan Leukemia

Pada bulan September 2016, putra Liu didiagnosis menderita leukemia limfoblastik sel-B akut. Setelah dua tahun menjalani kemoterapi dan transplantasi sumsum, kesehatan putranya mulai membaik dan dapat bersekolah di taman kanak-kanak selama beberapa waktu.

Namun, leukemia yang diderita putranya baru-baru ini kambuh kembali sehingga harus menjalani seluruh putaran pengobatan baru.

Foto: Putra dari Liu dan Gao di rumah sakit. (Pengguna: Berita Utama / Weibo.com)

Liu mengatakan bahwa biaya pengobatan putranya naik hingga hampir mencapai 130.000 dolar Amerika Serikat, dan mereka tidak berhasil meminjam uang, menurut laporan itu.

“Penghasilan kami masing-masing lebih dari 1.000 dolar Amerika Serikat sebulan. Tetapi setelah membiayai kebutuhan orangtua dan putra kami, kami tidak punya banyak uang yang tersisa. Kini saya harus menjaga putra saya sehingga tidak bekerja,” kata Liu kepada Youth News.

“Dokter mengatakan bahwa saya memiliki dua gen yang dengan mudah dapat menyebabkan leukemia. Suami merasa bahwa saya yang menurunkan penyakit ini kepada anak saya dan berkata: ‘Ini semua gara-gara kamu … Jika bukan karena kamu, anak saya tidak akan menderita penyakit ini,” kata Liu dalam video yang diposting oleh Headline News.

Foto: Liu, menangis. (Pengguna: Berita Utama / Weibo.com)

“Saya hanya berharap suami saya cepat kembali dan membantu saya menyelamatkan anak saya. Jangan tinggalkan saya dan anak saya,” kata Liu sambil menangis di video.

Suami Memutuskan untuk Pergi

Ketika Liu menelepon Gao dan bertanya apakah Gao akan kembali dan merawat putra mereka, Gao mengatakan ia tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga itu, menurut laporan itu. “Itu tidak akan terjadi. Tidak ada lagi yang dapat saya lakukan. Jangan telepon saya lagi,” kata Gao kepada istrinya.

Menurut Beijing Youth News, Gao memberitahu istrinya bahwa mereka harus pasrah pada perawatan medis putra mereka. Meskipun tidak sependapat dengan ibunya, Gao memutuskan untuk membangun keluarga baru dan berencana untuk menceraikan Liu.

“Setelah membawa putra saya ke rumah sakit selama bertahun-tahun, biaya medis naik hingga lebih dari 150.000 dolar Amerika Serikat. Saya berhutang lebih dari 90.000 dolar Amerika Serikat. Saya dihina oleh para penagih hutang yang datang setiap hari,” kata Gao kepada Youth News.

Foto: Sang suami, Gao. (Pengguna: Berita Utama / Weibo.com)

“Sekarang pacar saya hamil, dan kami harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan kami di sini. Jangan beritahu putra saya bahwa ayahnya sedang bekerja, katakan saja padanya bahwa ayahnya sudah mati,” kata Gao kepada Youth News.

“Saya benar-benar tidak punya uang untuk diberikan kepada mereka. Itu adalah jurang maut,” kata Gao kepada Beijing Youth News.

Dalam video, di sela isak tangisnya, ibu Gao berkata dalam video bahwa putranya tidak setia.
“Putra saya tidak pernah memperhatikan penyakit cucu saya. Saya tidak akan menghubunginya lagi setelah ia meninggalkan keluarganya kali ini,” kata ibu Gao kepada Beijing Youth News. (Daniel Holl/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Pejabat Militer Venezuela Dideportasi Dari Kolombia

Internasional

admin

-

March 27, 2019

0

Pejabat Militer Venezuela Dideportasi Dari Kolombia

EpochTimesId — Seorang pejabat tinggi militer Venezuela, Letnan Kolonel Edgar Alejandro Lugo Pereira, dideportasi dari Kolombia. Dia ditangkap oleh pejabat migrasi karena diduga melakukan misi dalam mengambil berbagai barang dari gedung kedutaan besar negaranya, yang sudah ditutup.

Letkol Edgar Pereira datang bersama dua wanita dengan izin visa wisata. Akan tetapi, dia sebenarnya dikirim ke Kolombia untuk mengambil paspor, dokumen, dan uang dari Kedutaan Besar Venezuela, menurut Badan Pabean dan Migrasi Kolombia. Para pejabat mengatakan ada 25 paspor Venezuela dan uang tunai 44.000 dolar AS dalam penguasaannya.

Pereira memasuki Kolombia melalui kota Karibia di Cartagena untuk mengelabui para pejabat imigrasi kolombia. Padahal dia sedang menjalankan misi intelijen militer Venezuela. Dia juga kedapatan membawa barang-barang kantor seperti USB flash drive, yang berisi ‘informasi rahasia’ untuk rezim Nicolás Maduro. Seorang pejabat pemerintah Kolombia yang berbicara dengan syarat anonimitas mengatakan kepada The Epoch Times.

Pereira dideportasi pada 24 Maret 2019. Dia kini dicekal masuk ke Kolombia selama 10 tahun.

Para pejabat rezim Maduro mengklaim Pereira dan kawan-kawannya dikirim oleh kantor asing untuk mengunjungi konsulat di Cartagena dan kedutaan di Bogotá untuk menyelesaikan pembayaran luar biasa setelah pecahnya diplomasi antara kedua negara. Dalam siaran pers, mereka menuntut pengembalian segera aset yang disita, atau akan ada ‘tindakan balasan’

Warga Venezuela yang mengungsi dan tinggal di Kolombia mengadakan demonstrasi menentang pemadaman listrik besar-besaran yang telah menyebabkan jutaan orang tanpa listrik di negara mereka. Aksi digelar di depan gedung kedutaan besar AS di Bogota, pada 11 Maret 2019. (Foto : Raul Arboleda/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Kedutaan besar Venezuela di Kolombia telah ditutup sejak Maduro memutus semua hubungan diplomatik dengan negara tetangga itu pada 23 Januari 2019. Penutupan misi diplomatik menyusul sebuah misi untuk mengirim bantuan kemanusiaan yang disumbangkan AS ke Venezuela melalui Kolombia. Operasi kemanusiaan yang berakhir dengan bentrokan dan kekacauan.

Sangat sedikit informasi yang diketahui tentang misi pejabat militer itu, atau mengapa kelompok itu dikirim untuk mengambil paspor yang tertinggal. Paspor-paspor yang tertinggal itu diduga milik agen intelijen Venezuela di Kolombia.

Semakin banyak orang telah dideportasi dari Kolombia dalam beberapa bulan terakhir karena diduga melakukan misi intelijen. Pada 16 Maret 2019, seorang warga negara Kuba yang terhubung dengan direktorat intelijen G-2 yang terkenal, ditemukan memata-matai sebuah pangkalan militer udara kunci Kolombia dan diusir dari negara itu. Agen intelijen Kuba diyakini beroperasi secara luas di seluruh Venezuela untuk membantu menopang Maduro.

Di seberang perbatasan, banyak pertanyaan tidak terjawab pada 23 Maret 2019, ketika dua jet Rusia, yang menurut beberapa laporan berisi peralatan militer dan pasukan, tiba di Caracas.

Wakil presiden Partai Sosialis Venezuela dan tangan kanan Maduro, Diosdado Cabello, membenarkan bahwa dua pesawat telah tiba dari sekutu utama mereka. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan mengapa atau apakah pasukan benar-benar berada di atas kapal.

“Pesawat-pesawat dari Rusia mendarat di Venezuela karena mereka diberi wewenang oleh satu-satunya pemerintah yang ada di Venezuela, dan itu disebut pemerintah Nicolas Maduro,” kata Cabello di televisi pemerintah.

Dia merujuk pada fakta bahwa pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido telah mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara yang sah negara itu berdasarkan perintah konstitusi. Guaido mendapat dukungan dari Washington dan 50 negara demokratis lainnya.

Sebagai tanggapan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengutuk tindakan itu sebagai ‘peningkatan situasi yang gegabah’ kepada wartawan pada 24 Maret 2019. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan kepada rekannya dari Rusia, Sergey Lavrov, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan berdiam diri saat Rusia memperburuk ketegangan di Venezuela.

Hubungan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Venezuela juga memanas pada bulan Desember 2018. Ketika itu, dua pesawat bomber Rusia mendarat di Caracas. Ketegangan dengan cepat menurun sejak Amerika Serikat dengan cepat mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela dan meningkatkan sanksi terhadap industri-industri penting Venezuela dalam upaya untuk melumpuhkan rezim Maduro.

Pemadaman listrik
Krisis ekonomi dan sosial yang melanda Venezuela dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat, dengan gelombang pemadaman listrik kembali terjadi pada 24 Maret 2019.

Lebih dari selusin negara bagian dilanda pemadaman listrik, dan hampir 90 persen dari negara itu tenggelam dalam kegelapan.

Dengan negara ini telah dilanda hiperinflasi yang merajalela dan kekurangan makanan dan obat-obatan yang meluas, pemadaman listrik membuat krisis yang ada semakin tidak dapat dikendalikan. Ada situasi penurunan tingkat keamanan, pompa air gagal berfungsi, dan pejarahan makanan di lemari es keluarga kaya dan supermarket. (LUKE TAYLOR/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Tiongkok Memainkan “Permainan” yang Lebih Besar Dari Kasus Korea Utara

Opini

admin

-

March 27, 2019

0

Tiongkok Memainkan “Permainan” yang Lebih Besar Dari Kasus Korea Utara

Apakah Tiongkok memanfaatkan Korea Utara sebagai jebakan untuk menghambat dukungan Amerika Serikat kepada Taiwan?

EpochTimesId – Sejak pembicaraan denuklirisasi terbaru antara Amerika Serikat dan Korea Utara gagal pada bulan Februari 2019, Kim Jong Un telah mengancam untuk memulai kembali program nuklirnya. Apakah ancaman tersebut diarahkan ke Amerika Serikat? Apakah Korea Utara bermain keras dengan Amerika Serikat?

Atau, mungkinkah ancaman nuklir Korea Utara diarahkan kepada Tiongkok? Tidak mungkin, bukan? Apakah Kim Jong Un akan mengancam Tiongkok dengan … apa? Serangan nuklir? Kerjasama dengan Amerika Serikat? Mungkin tidak. Kecenderungan tujuan Kim Jong Un adalah menerima bantuan tambahan dari Tiongkok.

Namun, pertanyaan tersebut memicu lebih banyak pertanyaan daripada yang dapat dibayangkan oleh beberapa orang. Pertimbangkan, misalnya, kemungkinan Korea Utara benar-benar ingin membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat, tetapi Tiongkok tidak ingin hal itu terjadi.

Jika terjadi kesepakatan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, baik Kim Jong Un dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping tahu bahwa kesepakatan apa pun akan sangat terbatas dalam hal ruang lingkup dan jangka waktu.

Mengapa demikian?

Satu Kapitalis Korea Sudah Mencukupi

Pertama, hal terakhir yang diinginkan Tiongkok adalah Korea Utara dan Korea Selatan adalah negara kapitalis. Mengenang Perang Korea pada tahun 1950, tepatnya untuk mencegah hal itu terjadi. Kini, hal terakhir yang dibutuhkan Partai Komunis Tiongkok adalah contoh lain mengapa komunisme tidak diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Korea Selatan dan Taiwan adalah dua contoh negara yang sudah cukup menyesakkan Tiongkok.

Namun, Tiongkok — seharusnya juga — menentang uji coba nuklir Korea Utara. Benarkah itu? Mungkin saja, tetapi mungkin hanya sampai batas tertentu. Sebentar lagi, hal ini akan dibahas lebih lanjut.

Namun, Tiongkok adalah mitra dagang terpenting bagi Korea Utara. Orang akan berpikir bahwa Tiongkok akan mampu membangun pemahaman yang sangat mendasar antara Tiongkok dengan Korea Utara, yaitu, bagi Kim Jong Un untuk menghentikan pengujian nuklirnya “atau hal lain.”

Tiongkok Memiliki Kendali yang Nyata

Dan jangan menipu diri sendiri — pengaruh Tiongkok atas Korea Utara benar-benar nyata dan operatif. Ibaratnya Tiongkok memberikan sebagian besar makanan dan bahan bakar untuk suatu negara yang penduduknya adalah kaum miskin yang kurang gizi. Tanpa bantuan Tiongkok yang berkelanjutan, penduduk Korea Utara akan kelaparan dan mati beku — dalam kegelapan.

Dengan hubungan yang akrab seperti itu, orang akan menganggap bahwa Tiongkok berada dalam posisi tawar yang dominan untuk membujuk — atau memaksa — diktator Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. Namun, hal itu belum terjadi.

Mengapa belum terjadi?

Fakta sederhana itu menimbulkan pertanyaan lain: “Apakah Korea Utara benar-benar bertanggung jawab atas kebijakan nuklirnya?” Apakah Kim Jong Un adalah satu-satunya orang yang berwenang atas negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat, atau bahkan bila tiba saatnya untuk menguji bom dan meluncurkan rudal?

Atau mungkinkah Tiongkok lebih banyak terlibat dalam program nuklir Korea Utara dan kebijakannya terhadap Amerika Serikat daripada yang dipahami masyarakat luas?

Apakah ‘Stabilitas’ Benar-Benar Merupakan Sasaran Tiongkok?

Beberapa pakar Tiongkok tetap menganggap stabilitas di Semenanjung Korea sebagai kepentingan utama Tiongkok terkait dengan Korea Utara. Menurut pemikiran mereka, Tiongkok khawatir keruntuhan rezim Korea Utara akan menyebabkan ratusan ribu pengungsi Korea Utara membanjiri perbatasan Tiongkok.

Mungkin saja hal tersebut adalah benar — terjadi gelombang pengungsi Korea Utara yang melimpah ruah di perbatasan Tiongkok karena mereka menderita kelaparan dan putus asa jika kepemimpinan Kim Jong Un runtuh. Namun benarkah ratusan ribu pengungsi Korea Utara yang kelaparan menjadi masalah yang sulit ditangani Tiongkok?

Tidak mungkin. Bahkan pandangan sekilas melihat betapa efisiensinya Partai Komunis Tiongkok berurusan dengan jutaan orang-orang yang “bermasalah” di perbatasan Tiongkok akan memberitahu anda seberapa cepat Partai Komunis Tiongkok dapat mengubah Korea Utara yang melemah menjadi negara industri. Partai Komunis Tiongkok cukup siap dan berpengalaman dengan tantangan seperti itu.

Bagaimanapun, orang Tiongkok menganggap keamanan dalam negeri mereka dengan sangat serius. Padahal, anggaran untuk keamanan dalam negeri lebih besar dari anggaran militer untuk keamanan luar negeri mereka. Pada tahun 2017, Tiongkok menghabiskan sekitar 161 miliar dolar Amerika Serikat untuk Tentara Pembebasan Rakyat, dan menghabiskan 196 miliar dolar Amerika Serikat untuk pasukan keamanan dalam negeri Tiongkok.

Anda tahu bagaimana kelanjutannya ketika anda adalah pemerintahan tidak sah seperti Partai Komunis Tiongkok — anda akan menindas, menyiksa, dan memenjarakan mereka, seperti jutaan orang Uyghur, praktisi Falun Gong, dan orang Kristen, hanya sebagian kecil contoh. Apalah artinya penduduk Korea Utara yang sedikit itu? Prioritaskan dan lakukan penindasan.

Tidak, ada argumen yang menyatakan bahwa Tiongkok takut terhadap pengungsi Korea Utara yang tidak menjelaskan mengapa Tiongkok mengizinkan Korea Utara untuk melanjutkan program nuklirnya.

Siapa yang Diuntungkan dari Nuklir Korea Utara?

Tetapi bila kita bertanya, “Siapa yang diuntungkan dari permainan nuklir Korea Utara dan siapa pihak yang kalah?” jawabannya menjadi lebih jelas. Bukan rahasia lagi bahwa Tiongkok bukan penggemar kebijakan perdagangan proteksionis Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok, yang melukai ekonomi Tiongkok lebih dari yang Tiongkok ingin dunia tahu.

Orang Tiongkok juga tidak senang dengan peningkatan hubungan Presiden Donald Trump dengan Taiwan. Beijing berupaya segera mempercepat terbentuknya “provinsi pemberontak” lebih awal daripada nanti. Faktanya, ini adalah bagian penting dari rencana ekspansionis Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya. Peningkatan hubungan militer dan diplomatik Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya akan mengancam rencana ekspansionis Tiongkok tersebut.

Oleh karena itu, dari sisi pandang Tiongkok, semakin Tiongkok menekan keberadaan Amerika Serikat di kawasan Asia, maka semakin besar kemungkinan Presiden Donald Trump, Kongres Amerika Serikat, dan pemilih Amerika Serikat akan rela mengerahkan gengsi, nyawa, dan hartanya untuk membela Taiwan bila saatnya tiba, yang dipastikan akan terjadi.

Negosiasi nuklir Korea Utara adalah alat yang ampuh bagi Tiongkok – bukan bagi Korea Utara – untuk menggagalkan, memanipulasi, dan sebaliknya menghalangi kebijakan Presiden Donald Trump yang lebih agresif terhadap Tiongkok dan pengaruh Amerika Serikat yang semakin besar di wilayah tersebut.

Korea Utara sebagai Perangkap?

Ada logika aneh yang masuk akal untuk hal ini, yang mirip dengan perangkap jari tangan yang terbuat dari tabung kertas yang berasal dari Tiongkok, di mana bila seseorang memasukkan satu jari tangannya di salah satu ujung tabung kertas dan orang lain memasukkan satu jari tangannya di ujung yang lain dari tabung kertas tersebut, dan bila mereka mencoba melepaskan jari-jarinya dari tabung kertas tersebut, maka secara tiba-tiba tabung kertas akan menyedot jari-jari mereka sehingga semakin sulit untuk dilepaskan.

Strategi Tiongkok mungkin hanya ditujukan bagi Korea Utara untuk memiliki efek yang sama pada kebijakan Amerika Serikat. Menjebak tekad dan komitmen Amerika Serikat terhadap kawasan Semenanjung Korea akan membuat Amerika Serikat menjadi kekurangan tenaga dalam segala hal saat Tiongkok meningkatkan kemajuan militer dan diplomatiknya di Taiwan, yang berjarak sekitar 1.200 mil selatan Tiongkok.

Saat kegagalan Amerika Serikat di Korea Utara berlangsung — yang dipastikan Tiongkok akan terjadi — tekad Amerika Serikat dalam menghadapi kegagalan di Korea Utara mungkin adalah yang pertama dari banyak efek domino yang gagal di Asia. (James Gorrie/ Vv)

James Gorrie adalah seorang penulis yang tinggal di Texas. Ia adalah penulis “The China Crisis.”

Pandangan yang dituangkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times.

VIDEO REKOMENDASI

https://www.youtube.com/watch?v=p0z-dob1HZ8

Intimidasi Jurnalis Wanita Italia, Diplomat Tiongkok Menuai Kritikan

EpochTimesId

-

March 27, 2019

0

Intimidasi Jurnalis Wanita Italia, Diplomat Tiongkok Menuai Kritikan

oleh Lin Lan

Tindakan pejabat Kedutaan Besar Tiongkok untuk Italia yang menintimidasi seorang jurnalis wanita Italia menuai kritikan. Pejabat ini mengancam jurnalis yang menulis laporan berita terkait komunis Tiongkok mencoba untuk mengekspor pengaruhnya ke luar negeri.

Media Italia ‘Il Foglio’ pada 23 Maret lalu menyebutkan bahwa saat Presiden Xi Jinping mengunjungi Roma pada 22 Maret 2019, reporter ‘Il Foglio’, Giulia Pompili sedang mewancarai di tempat berulang kali mendapat ancaman dari Yang Han, pejabat Kedubes Tiongkok di Italia yang bertanggungjawab di bidang humas media.

Pejabat ini mengintimidasi Giulia untuk menghentikan laporan ‘berita negatif’ tentang komunis Tiongkok dan mengklaim : “Saya tahu siapa Anda.” Ketika Giulia Pompil mengeluarkan ponselnya, Yang Han kembali menggertak : “Letakkan ponsel!”

Giulia Pompili adalah penanggungjawab atas kolom Asia-Pasifik media ‘Il Foglio’, selama 9 tahun terakhir ia menjadi pemerhati urusan Tiongkok.

Menanggapi ancaman yang tidak masuk akal dari diplomat Tiongkok, media ‘Il Foglio’ menulis : “Italia bukan Tiongkok, Roma juga bukan Beijing.”

Anggota Parlemen Uni Eropa, Stefano Maullu meminta Menteri Luar Negeri Italia untuk menyelidiki masalah ini. Ia mengatakan : “Jika itu terbukti benar, ini akan menjadi peristiwa yang sangat serius dan belum pernah terjadi sebelumnya.”

Komentator politik Tang Jingyuan mengatakan secara keseluruhan, sistem diplomatik komunis Tiongkok akhir-akhir ini semakin menunjukkan sikap yang arogan. Menurut dia, tingkah ini sejalan dengan strategi ekspansi global mereka.

Menurut Tang Jingyuan, pejabat Kedubes Tiongkok ini berperilaku demikian sebelum kedua negara tersebut menandatangani memorandum proyek OBOR. Dia menambahkan, sikap pejabat Tiongkok ini adalah sifat brutal dan kejam dari komunis Tiongkok.

“Mungkin saja, ia ingin menunjukkan kehebatan dirinya, atau menunjukkan “tampang hitamnya”? Tetapi tidak peduli yang mana, yang pasti berdampak buruk terhadap hubungan diplomatik. Itu tingkah laku yang bodoh,” katanya.

Sebenarnya, kata Tang Jingyuan, pada saat ini jurus Komunis Tiongkok sedang menyerang kedua belah sisi. Artinya, Komunis Tiongkok pada satu sisi ingin merayu para elit politik negara-negara Barat, sehingga tanpa sadar menjadi agen untuk kepentingan Tiongkok. Di sisi lain, Komunis Tiongkok dengan membeli atau menekan media dengan tujuan agar rakyat negara-negara Barat menutup mata terhadap ekspansi komunis Tiongkok.

Tang Jingyuan menilai Komunis Tiongkok sedang mencoba untuk melemahkan sistem demokrasi Barat.

Organisasi Reportes Without Borders pada 25 Maret mengatakan komunis Tiongkok sedang mencoba untuk membangun “tatanan media global baru” dan “mengekspor” mekanisme peninjauan opini publik media domestik ke luar negeri untuk mencegah, melawan kritikan, laporan atau opini yang bertentangan dengan pemerintahan Tiongkok.

Menurut Reportes Without Borders, tindakan komunis Tiongkok tidak hanya mengancam media tetapi mengancam sistem demokrasi global.

Menurut data Indeks Kebebasan media tahun 2018 yang diterbitkan oleh Reportes Without Borders bahwa komunis Tiongkok berada pada urutan 176 dari 180 negara di seluruh dunia. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=4uCJcxw3lDk

Pejabat Komunis Tiongkok Larang Media Italia Laporkan Berita Kritikan Terhadap Tiongkok

Internasional

EpochTimesId

-

March 27, 2019

0

Pejabat Komunis Tiongkok Larang Media Italia Laporkan Berita Kritikan Terhadap Tiongkok

Epochtimes.id- Pemimpin Beijing Xi Jinping menandatangani nota kesepahaman “One Belt, One Road” atau OBOR dengan Italia pada Sabtu (23/3/2019) lalu.

Media setempat mengungkapkan bahwa pada kesempatan resmi sebelumnya, pejabat komunis Tiongkok mulai dengan keras memerintahkan jurnalis Italia untuk tidak membuat laporan negatif tentang Tiongkok.

Melansir “Il Foglio” sebuah surat kabar harian tengah Italia menyebutkan bahwa dalam sebuah kunjungan resmi Xi Jinping, Yang Han, yang baru ditunjuk sebagai kepala Kantor Urusan Luar Negeri Departemen Luar Negeri Tiongkok pernah mengalami suasana yang tidak menyenangkan dengan jurnalis Giulia Pompili dari Il Foglio.

Yang Han berkata kepadanya, “Saya tahu siapa Anda” dan berulang kali memintanya untuk berhenti menulis “Berita negatif” tentang Komunis Tiongkok.

Reporter itu hanya tersenyum dan merasa permintaannya sangat konyol. Melihatnya tertawa, Yang Han kembali mengatakan, “Anda tidak boleh tertawa. Anda harus berhenti mengatakan Komunis Tiongkok itu tidak baik.”

Laporan itu menuturkan bahwa Pompili baru pertama kalinya bertemu Yang Han. Tetapi dia tahu jelas dengan identitasnya. Ketika dia bertanya untuk mengetahui identitasnya, pejabat dari Departemen Luar Negeri Tiongkok itu menolak untuk menjawab dan menolak berjabat tangan dengannya.

Kemudian, ketika reporter itu mengambil ponselnya, Yang Han mendekatinya lagi dan memerintahkannya untuk menyingkirkan ponselnya.

Surat kabar Italian “Il Foglio” menjelaskan bahwa laporan itu berlawanan dengan posisi resmi Roma terkait masalah “One Belt, One Road”.

Laporan itu juga menegaskan bahwa Tiongkok harus memahami Italia bukan Tiongkok dan Roma juga bukan Beijing.

“One Belt One Road” komunis Tiongkok dituduh atas rencana strategis untuk memperluas pengaruhnya. Media partai secara terbuka menyatakan bahwa tujuan akhir dari “One Belt One Road” adalah menciptakan “komunitas hidup manusia.”

Bersamaan dengan “One Belt One Road”, komunis Tiongkok juga mengekspor model politiknya ke negara-negara di sepanjang jalur sutra.

Pada awal Maret lalu, surat kabar harian Rusia “Nezavisimaya Gazeta” melaporkan bahwa sebuah artikel tentang ekonomi Tiongkok di harian tersebut menyebabkan ketidakpuasan Beijing. Diplomat Tiongkok mengirim email ke penulis artikel dengan nada kasar, mengancam akan memasukkan reporter itu ke dalam daftar hitam dan memintanya untuk menarik artikel terkait.

Pada November tahun lalu, selama Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Papua Nugini, pejabat komunis Tiongkok memblokir semua media asing, termasuk media tuan rumah yang mewawancarai kegiatan hubungan luar negeri para pemimpin Beijing. Media lokal menggambarkan itu sebagai penghinaan. (jon/rp)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=4uCJcxw3lDk

Beijing Melakukan Sweeping dalam Rangka Melarang Pertunjukan Film Bernuasa Tiongkok Kuno

Budaya

admin

-

March 27, 2019

0

Beijing Melakukan Sweeping dalam Rangka Melarang Pertunjukan Film Bernuasa Tiongkok Kuno

Menurut sumber yang dipercaya, Partai Komunis Tiongkok telah melarang siaran drama bersejarah sampai bulan Juni 2019

EpochTimesId – Meskipun hiburan Tiongkok modern tetap merupakan acara utama, acara televisi dan film yang bernuasa kekaisaran di masa lalu kini menjadi sasaran penindasan oleh otoritas komunis Tiongkok.

Drama berseri yang populer telah menghilang dari saluran TV, situs streaming, dan bioskop di Tiongkok merupakan bentuk penindasan tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak rejim Tiongkok.

Pada bulan Januari 2019, media pemerintah Tiongkok menyiarkan berbagai kritik terhadap drama sejarah, dengan mengatakan bahwa drama sejarah tersebut memutarbalikkan sejarah.

Menurut sumber yang dipercaya dan pengamat berspekulasi bahwa larangan itu banyak berkaitan dengan masalah ideologis dan konflik dalam industri hiburan.

Media Tiongkok melaporkan bahwa regulator film dan televisi nasional telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap produksi dan distribusi drama bersejarah, demikian menurut orang yang bekerja di bisnis hiburan.

Seorang aktor mengatakan larangan itu didesak oleh upaya Partai Komunis Tiongkok mendapatkan penonton yang lebih banyak untuk film “merah” dan pertunjukan yang menunjukkan nilai-nilai komunis.

Menurut laporan itu, pembatasan saat ini — yang telah memengaruhi pertunjukan dengan tema yang melibatkan sejarah, seni bela diri, fantasi, mitologi, dan intrik pengadilan — akan tetap berlaku hingga akhir Juni 2019.

Semua pemrograman yang dijadwalkan harus ditukar dengan acara yang disetujui secara politis, dan yang sudah didistribusikan harus dihapus, sesuai dengan instruksi pemerintah Tiongkok.

Drama Bernuasa Pengadilan Adalah ‘Tidak Sehat’

Beijing Daily yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok menerbitkan komentar pada tanggal 25 Januari 2019 yang mengkritik drama populer “Story of Yanxi Palace” (“Kisah Istana Yanxi”). Bernuasa Dinasti Qing pada masa pemerintahan Kaisar Qianlong, serial TV 70-episode tersebut menggambarkan kehidupan dan perjuangan seorang selir Kaisar Qianlong.

Sementara “Story of Yanxi Palace” mengalami sukses besar, “Story of Yanxi Palace” bukanlah tontonan yang sehat karena “dampak negatifnya,” demikian menurut komentar Beijing Daily, karena mencakup promosi gaya hidup kekaisaran, merusak “ekologi sosial” dengan mengagungkan intrik pengadilan, “meremehkan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok saat ini dengan memuliakan kaisar,” mempromosikan kemewahan, dan “mengejar kepentingan komersial untuk kepentingan komersial.”

Drama lain yang terpengaruh oleh perubahan ini termasuk 50-episode “Permaisuri Dugu,” yang pertama kali ditayangkan pada tanggal 11 Februari 2019, tetapi dipaksa untuk dihapus dari siaran dan streaming online pada tanggal 25 Maret 2019, menurut produser acara. Pertunjukan lain saat ini dan yang akan datang yang dipengaruhi oleh pembatasan tersebut termasuk “Legenda Baru Siluman Ular Putih,” “My Poseidon,” “Novoland: Bendera Elang,” “Chenqing Order,” dan puluhan judul lainnya.

Para Bintang Dijadikan Sasaran

Otoritas Partai Komunis Tiongkok telah mulai memberlakukan batasan yang lebih luas daripada yang sudah berlangsung pada pertengahan 2018, di mana bintang film dan profesional industri berada di bawah pengawasan ketat.

Pada 3 Oktober 2018, Fan Bingbing, seorang bintang film Tiongkok yang terkenal, diperintahkan untuk membayar pajak dan denda yang terlambat sekitar 884 juta yuan (129 juta dolar Amerika Serikat). Pada bulan berikutnya, 550 aktor Tiongkok lainnya diminta untuk membayar pajak yang belum dibayar.

Pada 22 Januari 2019, pihak berwenang mengumumkan bahwa lebih dari 11 miliar yuan (1,62 miliar dolar Amerika Serikat) untuk pajak yang belum dibayar telah dibayar oleh para selebritis dan perusahaan hiburan.

Salto Belakang (Backflip)

Situasi saat ini menandai perubahan aneh dari sikap rejim Tiongkok sebelumnya.

Enam bulan lalu, Beijing Daily menerbitkan tajuk rencana yang memuji “Kisah Istana Yanxi” yang telah “menyelamatkan keindahan acara televisi buatan Tiongkok.” Artikel asli telah dihapus, tetapi disimpan dalam tangkapan layar.

Sang Pu, seorang komentator untuk urusan ini yang saat ini berbasis di Hong Kong, mengatakan kepada Radio Free Asia pada tanggal 28 Januari 2019 bahwa drama itu ditangguhkan karena kaitan yang tidak nyaman antara alur ceritanya dengan perjuangan rezim Partai Komunis Tiongkok.

Deutsche Welle mengutip seorang aktor Tiongkok yang tidak disebutkan namanya pada 28 Januari 2019 mengatakan bahwa larangan drama sejarah muncul sebagai langkah ideologis untuk membuat lebih banyak orang menonton acara propaganda komunis, yang malahan tidak kompetitif di pasar hiburan. (Nicole Hao/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

https://www.youtube.com/watch?v=EIJ5s9yhPUA

Banjir yang Belum Pernah Terjadi Melanda Iran, Korban Tewas Menjadi 23 Jiwa dan Lebih 200 Terluka

EpochTimesId

-

March 27, 2019

0

Banjir yang Belum Pernah Terjadi Melanda Iran, Korban Tewas Menjadi 23 Jiwa dan Lebih 200 Terluka

Epochtimes.id- Korban akibat banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Iran terus bertambah. Laporan Reuters, Selasa (26/3/2019) mengatakan sebanyak 23 jiwa meninggal dunia dan 200 lainnya terluka.

Banjir bandang masih terus berlanjut di Iran pada Selasa 26 Maret hingga menyebabkan sejumlah provinsi bersiap menghadapi terendam air selama beberapa hari. Pihak berwenang memperingatkan kemungkinan banjir menerjang di ibu kota Teheran serta wilayah selatan yang kaya minyak.

Presiden Iran, Hassan Rouhani menjanjikan kompensasi untuk semua kerugian finansial dan menyerukan angkatan bersenjata untuk membantu daerah yang dilanda banjir.

“Saya meminta tentara dan Pengawal Revolusi untuk membantu serta dengan pekerjaan teknis yang mereka miliki,” kata Rouhani pada Selasa pada pertemuan kelompok krisis pemerintah.

Saingan garis keras Rouhani menuduh pemerintah terlalu lamban menangani bencana banjir bandang yang terjadi.

Pada pertemuan yang disiarkan di televisi pemerintah, Presiden Iran mengatakan: “Ketika sebuah kota tenggelam karena banjir dan lingkungan menghadapi masalah ini, mengeluarkan air adalah tugas yang sulit dan berat.”

Kepala Pengadilan Iran, Ebrahim Raisi, kepada kantor berita Fars mengatakan sejumlah pejabat yang salah menangani bencana dan menyebabkan kematian warga sipil dapat menghadapi penuntutan.

Video yang diunggah di media sosial menunjukkan mobil-mobil melaju di jalanan yang banjir di distrik tenggara ibukota. Reuters tidak dapat memverifikasi keaslian video ini.

Iran kini masih dalam suasana merayakan liburan tahun baru Nowrouz. Liburan ini bersamaan saat keluarga Iran bepergian ke seluruh negeri. Tetapi polisi Iran meminta penduduk menghindari perjalanan yang tidak perlu.

Televisi pemerintah mengatakan beberapa desa di dekat sungai dan bendungan di berbagai provinsi telah dievakuasi.

Kini puluhan ribu orang telah terlantar. Sedangkan ribuan lainnya ditempatkan di tempat penampungan darurat yang disediakan oleh pemerintah. Pipa minyak mentah negara Iran selamat dari kerusakan akibat banjir dan pemindahan minyak berlangsung normal. (asr)

Sumber : Arabnews

Pentagon Singkirkan Huawei, Jajaki Perangkat 5G Ericsson dan Nokia

Internasional

EpochTimesId

-

March 26, 2019

0

Pentagon Singkirkan Huawei, Jajaki Perangkat 5G Ericsson dan Nokia

oleh Gao Shan

Seorang pejabat Pentagon Amerika Serikat mengungkapkan pada Senin 25 Maret lalu mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan bekerja sama dengan pesaing Huawei yakni Nokia dan Ericsson.

Rencana ini dilakukan dalam rangka pengembangan internet generasi ke lima (5G).

Langkah Pentagon bersamaan ketika Amerika Serikat semakin menyingkirkan produsen peralatan telekomunikasi Tiongkok Huawei.

Ellen Lord, Wakil Direktur Pengadaan dan Pemeliharaan dari Kementerian Pertahanan AS mengatakan : “Saya tidak yakin apakah kita dapat menemukan solusi murni AS yang komprehensif. Kita sedang bernegosiasi dengan Ericsson dan telah melakukan banyak negosiasi dengan Nokia.”

Ellen Lord yang bertanggungjawab terhadap pembeli senjata utama Pentagon mengatakan pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang meletakkan fondasi untuk mengembangkan teknologinya sendiri dalam mendukung pengembangan komunikasi 5G.

Sebelumnya, beberapa operator telekomunikasi di Amerika Serikat telah meluncurkan layanan komunikasi 5G di beberapa kota. Namun keempat operator nasional diperkirakan akan meluncurkan layanan komunikasi 5G pada akhir tahun ini.

Amerika Serikat terus memperingatkan Eropa untuk tidak menggunakan produk Huawei. AS menilai peralatan Huawei dapat digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk melakukan kegiatan spionase.

Pihak Huawei telah berupaya untuk membantah tuduhan dengan mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS tentang masalah ini pada awal Maret ini. Akan tetapi, tidak membebaskan negara-negara Barat dari kewaspadaan mereka terhadap Huawei. Beberapa negara Eropa mulai menolak Huawei dan memilih untuk bekerja sama dengan Ericsson dan Nokia.

Perusahaan telekomunikasi terbesar Denmark, Tele Danmark Communications atau TDC pada Senin (18/3/2019) bahwa berdasarkan alasan keamanan, perusahaan telah memilih produsen peralatan telekomunikasi Swedia Ericsson untuk menggantikan pemasok Tiongkok Huawei sebagai pemasok nasionalnya. Ericsson telah ditunjuk sebagai mitra untuk mengembangkan jaringan seluler 5G.

Pada saat yang sama, Ellen Lord mengatakan bahwa diskusi antara militer AS dan militer Eropa tentang masalah jaringan 5G di masa depan telah berjalan dengan lancar.

Lord mengatakan pihak militer kedua pihak sebenarnya sedang melangsungkan dialog yang luas tentang arah pembangunan 5G.

“Kami telah melihat bahwa banyak sekutu Eropa kami cenderung untuk bekerja sama dengan kami dalam hal ini,” katanya. (sin/asr)

Banjir Bandang Melanda Iran, 19 Orang Tewas dan Puluhan Terluka

EpochTimesId

-

March 26, 2019

0

Banjir Bandang Melanda Iran, 19 Orang Tewas dan Puluhan Terluka

Epochtimes.id- Banjir bandang yang melanda 26 dari 31 provinsi di Iran menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan lebih 90 orang lainnya terluka. Banjir ini menyebabkan banyak tempat tinggal ambruk dan jalan raya terputus.

Unit layanan darurat Iran memperingatkan pada Senin (25/3/2019) bahwa hujan lebat masih akan turun beberapa hari mendatang.

Taylor Ward, Ahli Meteorologi dari jaringan televisi kabel CNN mengatakan, curah hujan yang tinggi melanda di Iran setara dengan hujan selama satu bulan hanya dalam waktu beberapa jam.

Pada 23 Maret 2019, banjir di berbagai distrik Iran memutuskan jalur lalu lintas dan menyebabkan banyak tanah longsor. (Ali Dehghan/AFP/Getty Images)

Menurut dia, kondisi ini ditambah dengan topologi lokal hingga menyebabkan beberapa banjir bandang menjadi ekstrim.

Agence France-Presse melaporkan bahwa Iran hingga tahun 2018 masih menangani kekeringan selama beberapa dekade. Tetapi hujan lebat tiba-tiba mengancam 25 dari 31 propinsi di Iran. Saat kejadian, petugas penyelamat masih suasana libur bersamaan dengan liburan tahun baru Iran.

Tim penyelamat mengatakan bahwa 17 orang tewas dan 94 orang terluka di kota Shiraz, bagian selatan Iran. 1 orang meninggal di provinsi Kermanshah dan 1 orang meninggal di provinsi Lorestan.

Setelah banjir di provinsi barat daya Fars, jalan tertutup oleh lumpur hingga menyebabkan kendaraan menumpuk, dan ribuan rumah terendam banjir.

Seorang wanita yang hanyut terbawa air mengatakan : “Kita sudah hampir mati, tolong doakan kami, kita sudah hampir mati, ibu, kita semua akan mati.”

Pusat Layanan Meteorologi Iran memperingatkan bahwa hujan lebat masih turun hingga 27 Maret 2019.

Beberapa provinsi di wilayah barat khawatir dengan curah hujan yang turun selama 24 jam dengan kapasitas 150 milimeter. Banjir dapat terjadi di ibukota Teheran, dan provinsi Khuzestan yang kaya minyak. (Sin/asr)

Pada 25 Maret 2019, banjir bandang terjadi di Provinsi Fars, Iran barat daya, mobil-mobil rusak dan jalanan penuh lumpur. (Amin Berenjkar/AFP/Getty Images)

Trump Terbukti Tak Terlibat, Tuduhan Kolusi dengan Rusia Diminta Diusut Tuntas

Internasional

EpochTimesId

-

March 26, 2019

0

Trump Terbukti Tak Terlibat, Tuduhan Kolusi dengan Rusia Diminta Diusut Tuntas

Bowen Xiao

Epochtimes.id- Seorang penasihat kampanye Trump, Jason Meister, menyerukan penyelidikan terhadap pencetus klaim persekongkolan dengan Rusia untuk memenangi Pilpres AS 2016 silam.

Meister, yang sebalumnya bergabung dalam kampanye Trump 2016, mencatat bahwa Amerika Serikat adalah negara di mana ada aturan hukum “dan orang-orang yang melanggar hukum perlu dihukum karena Undang-Undang yang dilanggar.”

Istilah registrasi pena di AS adalah perangkat elektronik yang merekam semua nomor yang dipanggil dari saluran telepon tertentu. Termasuk program yang memantau komunikasi Internet .

Meister mengatakan setelah dua tahun melakukan penyelidikan, tidak ada satu pun dakwaan yang memiliki hubungan jarak jauh dengan Rusia atau kolusi. Fakta ini adalah hal yang sangat penting untuk ditunjukkan.

Jaksa Agung AS menyimpulkan bahwa Jaksa khusus tidak memberikan cukup bukti untuk membuktikan bahwa presiden menghalangi keadilan. Jaksa Khusus Mueller merujuk beberapa kasus ke kantor lain, tetapi tidak akan mengeluarkan dakwaan.

Ketua Komite Kehakiman DPR AS Lindsey Graham (R-S.C.) mengumumkan pada 25 Maret bahwa komite akan menyelidiki dugaan pelanggaran Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing yang mengakibatkan pengawasan selama setahun terhadap mantan rekan kampanye Trump.

Graham meminta Jaksa Agung AS untuk menunjuk Jaksa khusus kedua untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang mengarah pada penyelidikan kontra-intelijen dari kampanye Trump.

“Siapa di pemerintahan Obama yang tahu tentang ini? Bagaimana mereka mendapatkan surat perintah FISA? Kita perlu memahami semua itu,” kata Meister.

“Kami memiliki beberapa investigasi untuk dilakukan. Masih banyak yang harus dicari tahu, ” ujarnya.

Surat perintah FISA di Amerika Serikat ini adalah surat perintah dari pengadilan terkait pengawasan intelijen asing. Menurut aturan di AS, penyadapan bisa disetujui jika ada kemungkinan alasan bahwa sasaran dari pengawasan adalah agen atau kekuatan asing.

Dorongan Selama Dua Tahun

Meister sepakat laporan lengkap Mueller harus dipublikasikan secara terbuka dengan alasan transparansi, mengecam media dan petinggi Partai Demokrat AS yang mempromosikan klaim kolusi Rusia.

Ketua Komite Nasional Demokrat Tom Perez dan Adam Schiff adalah di antara sejumlah Petinggi Demokrat AS yang secara eksplisit mengatakan ada bukti kolusi dengan Rusia. Menurut Meister ini adalah aib pada tingkat tertinggi pemerintahan AS.

“Orang-orang Amerika dicuci otak untuk mempercayai Hoax yang sempurna,” kata Meister.

“Menempatkan media di tempat yang mengerikan. Saya pikir mereka telah kehilangan kredibilitas yang luar biasa, Saya pikir itu akan berdampak besar pada pemilu 2020,” katanya.

Washington Post, The New York Times, CNN, dan MSNBC memimpin dakwaan, menulis lebih dari 8.500 artikel tentang penyelidikan sejak Mueller diangkat pada Mei 2017 seperti diungkap penelitian oleh Komite Nasional Republik (RNC).

Meister mengatakan temuan dari laporan Mueller adalah “pukulan telak” bagi Demokrat dan semua yang terus mendorong kisah kolusi Rusia. Dia mengatakan masa depan Trump di tahun 2020 terlihat cerah.

“Dengan keadaan ini, dia akan melakukan yang lebih baik dari sebelumnya, sudah waktunya untuk transparansi sehingga semua orang Amerika dapat melihat tipuan itu,” ujarnya. (asr)

Pesawat Asal London Mendarat di Negara yang Salah Akibat Kesalahan Dokumen

admin

-

March 26, 2019

0

Pesawat Asal London Mendarat di Negara yang Salah Akibat Kesalahan Dokumen

EpochTimesId – Sebuah penerbangan dari London ke Düsseldorf di Jerman tanpa sengaja terbang ke bandara yang salah akibat kesalahan dokumen yang aneh. Pesawat justru terbang dan mendarat di Skotlandia, atau ke arah berlawanan sejauh 800 kilometer.

Penumpang yang naik pesawat BA3271 dari Bandara London City pada 25 Maret 2019 baru menyadari kekacauan itu, ketika pilot dengan ceria mengumumkan kedatangan mereka pada tujuan akhir, di bandara Edinburgh. Itu adalah penerbangan British Airways yang dioperasikan oleh WDL.

Seorang penumpang, Sophie Cooke, 24 tahun, mengatakan kepada BBC bahwa ketika pilot pertama kali mengumumkan bahwa mereka akan segera mendarat di Edinburgh, semua penumpang menganggap itu hanya lelucon. Dia harus bertanya kepada awak kabin apakah mereka serius.

Ketika mereka menyadari kesalahan itu, pilot meminta bording-pass untuk melihat penumpang mana yang ingin pergi ke Düsseldorf. Mereka semua menunjukkannya.

Tiga jam setelah penerbangan seharusnya mendarat di Düsseldorf, pesawat itu meninggalkan landasan di Edinburgh.

“Itu adalah pengalaman yang menjadi sangat frustasi. Toilet ditutup, dan mereka kehabisan makanan ringan. Itu juga sangat pengap,” tutur Sophie Cooke.

“Edinburgh yang nyaman pada tahun ini, menyesal bahwa penumpang yang seharusnya bepergian ke Dusseldorf menggunakan BA3271, dioperasikan oleh WDL Aviation, justru mendarat di ibukota Skotlandia, bukan di tujuan yang dituju. Ini karena rencana penerbangan yang salah disampaikan oleh WDL,” tulis pihak bandara dalam sebuah pernyataan di Twitter.

Seorang penumpang mengirim tweet ke British Airways, yang menyewa penerbangan WDL, dari landasan di Edinburgh.

“Bisakah Anda jelaskan bagaimana penerbangan saya yang lepas landas dari LCY menuju Dusseldorf, justru mendarat di Edinburgh? Saya tidak yakin salah satu dari penumpang pesawat mendaftar untuk lotre perjalanan misteri seperti ini.”

Penumpang itu, yang bernama Son Tran, menambahkan, “Ini terasa seperti kesalahan yang konyol daripada pengalihan. Awak kabin sangat yakin jalur penerbangan kami adalah menuju Edinburgh.”

Seorang juru bicara BA mengatakan dalam sebuah email, “Kami bekerjasama dengan WDL Aviation, yang mengoperasikan penerbangan ini atas nama British Airways, untuk mengetahui mengapa rencana penerbangan yang salah diajukan.”

“Kami meminta maaf kepada pelanggan untuk gangguan ini pada perjalanan mereka dan akan menghubungi mereka secara individual.”

Sementara dalam sebuah pernyataan terpisah yang dikirim melalui email, WDL Aviation mengatakan, “Kami bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki bagaimana kekacauan jadwal penerbangan yang jelas-jelas disayangkan ini, dapat terjadi. Tidak ada masalah keselamatan penumpang.”

Beberapa netizen berkomentar di media sosial, mengira-ngira bagaimana bisa para penumpang bisa gagal memperhatikan fakta bahwa penerbangan seharusnya terbang di atas laut terbuka antara Inggris dan Jerman dalam waktu 10 menit.

“Saya yakin akan ada setidaknya satu penumpang yang memandang keluar jendela sambil berpikir ‘Kita seharusnya sudah di atas laut sekarang,'” tulis seorang pengguna Twitter. (SIMON VEAZEY/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Otoritas Norwegia Selidiki Alasan Kapal Pesiar Berlayar Terjang Badai

admin

-

March 26, 2019

0

Otoritas Norwegia Selidiki Alasan Kapal Pesiar Berlayar Terjang Badai

EpochTimesId — Para pejabat Norwegia membuka penyelidikan tentang mengapa sebuah kapal pesiar yang membawa lebih dari 1.370 orang berlayar di sepanjang pantai barat negara itu. Padahal gelombang laut kawasan itu seringkali liar dan mengganas, terlebih ada peringatan badai yang dikeluarkan pemerintah setempat. Sehingga kapal pesiar raksasa itu terombang-ambing dan memaksa evakuasi besar-besaran dengan helikopter.

Satu orang korban dalam kondisi kritis, akan tetapi stabil di bangsal perawatan intensif, menurut pihak rumah sakit. Sebanyak delapan orang lainnya masih dirawat di rumah sakit setelah kapal wisata bernama Viking Sky tersebut mengalami masalah mesin sebelum diterjang badai, di lepas pantai Norwegia. Awak kapal mengeluarkan sebuah pesan mayday pada sore hari tanggal 23 Maret 2019.

Viking Sky berangkat dari kota Tromsoe di utara, dan menuju Stavanger di Norwegia selatan ketika mengalami masalah. Kapal sempat membuang jangkar di laut lepas, untuk menghindari kehancuran akibat potensi karam di bebatuan, di daerah yang dikenal sebagai kuburan kapal.

Pihak berwenang Norwegia kemudian meluncurkan operasi penyelamatan yang berani dan beresiko, meskipun ada angin kencang. Mereka akhirnya berhasil menerbangkan 479 penumpang dengan helikopter dalam operasi yang berlangsung berjam-jam, pada Sabtu malam dan hingga Minggu pagi.

“Risiko tinggi yang dihadapi kapal, penumpang, dan awaknya membuat kami memutuskan untuk menyelidiki insiden tersebut,” ujar Dag S. Liseth dari Badan Investigasi Kecelakaan Norwegia.

Setelah sekitar setengah dari penumpang lepas landas, kapten kapal membuat keputusan pada hari Minggu untuk menghentikan evakuasi. Sekitar 900 orang masih di atas kapal ketika kapal yang pincang itu, berusaha berlayar kembali ke kota pelabuhan Molde dengan hanya menggunakan salah satu mesin kapal.

Liseth mengatakan para penyelidik sedang menuju ke Molde pada hari Senin, dan menolak untuk berspekulasi tentang mengapa kapten Viking Sky memutuskan untuk berlayar ke Stavanger meskipun ada peringatan cuaca. Dia tidak bisa langsung mengatakan berapa lama kapal itu akan tetap ditahan di Molde.

Yngve Skovly, dari kepolisian di distrik Moere dan Romsdal, tempat Molde bersandar, mengatakan tidak ada kecurigaan atas pelanggaran kriminal. Akan tetapi polisi telah membuka penyelidikan untuk mencari tahu mengapa kapal tersebut memiliki masalah mesin. Tim itu akan menjadi bagian dari tim yang dipimpin oleh Dewan Investigasi Kecelakaan.

The Viking Sky adalah kapal yang relatif baru. Produsen kapal itu mengirimnya pada tahun 2017 kepada operator Viking Ocean Cruises.

Kapal itu tengah pesiar selama 12 hari di sepanjang pantai Norwegia, sebelum dijadwalkan tiba pada Selasa (26/3/2019) waktu setempat di pelabuhan Inggris, Tilbury, di Sungai Thames. Para penumpang sebagian besar merupakan campuran warga negara Amerika, Inggris, Kanada, Selandia Baru dan Australia yang berbahasa Inggris.

Semua penumpang kapal pesiar dijadwalkan akan diterbangkan meninggalkan Norwegia pada Senin malam.

Pada hari Minggu, operator mengatakan perjalanan terjadwal Viking Sky berikutnya, ke Skandinavia dan Jerman, yang akan berangkat pada hari Rabu, telah dibatalkan. Sementara jadwal lainnya belum jelas, apakah akan dibatalkan atau tetap sesuai jadwal. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Mengapa Komunis Tiongkok Tak Kuasa Mereformasi Secara Struktural?

tiongkok

EpochTimesId

-

March 26, 2019

0

Mengapa Komunis Tiongkok Tak Kuasa Mereformasi Secara Struktural?

Dr. Xie Tian

Perang dagang AS-Tiongkok berkutat sampai detik ini, pada akhirnya, kedua belah pihak belum juga mencapai kesepakatan, dan persoalan yang selalu menjadi sengketa, tak lain adalah dua hal: yang pertama adalah reformasi structural (structural change), dan yang kedua adalah mekanisme pemberlakuan (enforcement).

Yang dimaksud dengan ‘reformasi struktural’ adalah tuntutan AS pada Tiongkok untuk mereformasi kebijakan pemerintah dan pengadaan lembaga pemerintah di dalam sistem dan struktur ekonomi Tiongkok. Inilah yang mana bisa mengakibatkan ketidak-stabilan perdagangan, pemaksaan pengalihan teknologi, pencurian teknologi, pencurian kekayaan intelektual, halangan perdagangan non-fiskal dan lain sebagainya. Sebenarnya faktor inilah bagian paling krusial pada perang dagang AS-Tiongkok.

Sasaran kabinet Trump adalah sekali untuk selamanya dan secara tuntas mengatasi tidak seimbangnya perdagangan AS-Tiongkok. Sedangkan ‘mekanisme pemberlakuan’-nya adalah walau PKT telah menjanjikan apa pun, menandatangani kesepakatan apa pun, walau telah ‘menyelesaikan’ semua masalah ‘struktural’, AS tidak akan sepenuhnya percaya.

AS telah kehilangan kepercayaan pada Beijing, dan harus ada semacam mekanisme yang otomatis dan cepat ‘memutus langsung’ atau ‘reaksi seketika’, yang dapat membuat pembalasan dan sanksi dari AS ini dapat langsung mengena, otomatis efektif. Sehingga membuat PKT tak mampu lagi mengulang trik lamanya, serta membuat PKT harus ekstra hati-hati ibarat menapak lapisan es tipis, kapok dan tidak berani lagi melangkah gegabah!

Jadi, Amerika membutuhkan ‘mekanisme pemberlakukan’, karena ‘reformasi struktural’ PKT tidak dapat langsung terwujud, atau kurang tuntas, atau membutuhkan proses waktu yang lama.

Jika PKT benar-benar berniat mengakhiri perang dagang, sebenarnya sangat mudah, segera menerima semua usulan reformasi struktural, langsung menerapkannya, maka tidak perlu lagi bersusah payah membuat penjelasan terhadap mekanisme pemberlakuan yang bersifat memalukan itu.

Melihat kondisi perundingan dagang AS-Tiongkok saat ini, makna reformasi struktural Tiongkok yang diinginkan, mungkin bukan seperti yang dipahami oleh Zhongnanhai. Rezim Beijing sangat mungkin sama sekali tidak benar-benar paham akan tuntutan AS dan niat Trump, serta simpul permasalahannya. Dengan kata lain, antara pihak Tiongkok dan AS makna dari ‘reformasi struktural’ mungkin berbeda.

Jadi penyelesaian yang diajukan PKT sangat berbeda jauh dari harapan, yakni membeli lebih banyak kedelai dan jagung, mengeluarkan uang untuk menghalau bencana, bahkan tanpa peduli harga mahal yang harus dibayar dengan memberikan setengah cadangan devisa dolar AS tunai sebesar trilyunan USD digelontorkan. Permasalahannya adalah, walaupun Beijing rela mengeluarkan 1/5 atau 1/10 cadangan dolar yang dikumpulkan selama 20 taun itu, Trump tetap bergeming!

Sesungguhnya PKT sungguh dungu, jurusnya tidak beraturan. Semakin PKT bersedia mengeluarkan semakin banyak uang, bagi Amerika, berarti Amerika telah digerogoti semakin banyak, berarti semakin banyak pula AS dirugikan; dengan kata lain, berarti kompensasi yang bisa diambil kembali oleh AS semakin banyak!

Ini seperti polisi menangkap maling, si maling berusaha menyuap polisi, agar polisi membebaskannya. Maling itu mengeluarkan semua uang hasil curian di hari itu untuk menyuap polisi. Setelah menerima uang itu polisi tidak berkata sepatah pun, tapi tidak membebaskan si maling. Lalu si maling mengeluarkan uang hasil curian kemarin dan diberikan lagi pada polisi, tapi polisi tetap diam, dan tidak membebaskannya. Akhirnya si pencuri berkata, antar saya ke rumah, uang yang telah saya curi selama ini, akan saya berikan semua untuk Anda, apakah Anda akan membebaskan saya? Polisi membawanya ke rumah si maling, semua uang hasil curiannya dikeluarkan, apa yang akan dilakukan polisi itu?

Jika polisi itu adalah oknum jahat yang tak bermoral dan serakah akan keuntungan, mungkin karena telah mencapai tujuannya, telah mencapai tujuan mendapat banyak kekayaan, uang yang banyak itu akan diterimanya, dan maling itu akan dilepaskannya.

Tapi sebagai seorang polisi yang baik yang menegakkan keadilan dan bermoral tinggi serta tak terpengaruh akan uang dan harta, si maling dan semua uang hasil curian akan dibawa ke kantor polisi, lalu menjeratnya dengan hukum.

Bagaimana sosok polisi internasional seorang Trump dan Amerika Serikat? Penilaian ini kami kembalikan kepada setiap pembaca yang budiman.

Dalam perundingan AS-Tiongkok, tuntutan pihak AS agar partai Komunis Tiongkok melakukan reformasi struktural tujuan utamanya ada empat, yakni:

(1) Menghilangkan dominasi BUMN terhadap ekonomi rakyat;

(2) Menghentikan intervensi pemerintah pada pasar;

(3) Membuka pasar bursa moneter;

(4) Membuka pintu bagi investasi asing untuk masuk ke Tiongkok.

Rincian yang konkrit antara lain reformasi pajak sewa (dengan pajak langsung, agar perusahaan Tiongkok dan asing bersaing dengan adil), menghapus monopoli BUMN (membuka pasar energi listrik, telekomunikasi, minyak bumi), mengurangi intervensi pemerintah (membatalkan berbagai audit, pemeriksaan, dan pungutan), mengubah kebijakan tenaga kerja (naikkan upah buruh dan mengijinkan serikat buruh independent), melindungi kekayaan intelektual (tidak memaksa alih teknologi), menjamin kebebasan pers dan internet, melindungi hak kepemilikan pribadi (tidak boleh merampas hak milik pribadi), dan menghapus subsidi terhadap BUMN dan ekspor.

Dengan kata lain, reformasi struktural Tiongkok di mata AS, adalah mencabut segala intervensi pemerintah terhadap ekonomi, dan berubah menjadi ditentukan oleh mekanisme pasar. Ini ibarat ‘meminta kulit dari macan’, menuntut PKT meninggalkan pemerintahan sistem sosialisme dan partai komunis.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok hingga hari ini, hilangnya keseimbangan struktur internal ekonomi Tiongkok, akibat buruk negara makmur tapi rakyat miskin, dan risiko akibat krisis struktural, termasuk kelebihan produksi, krisis leverage, krisis moneter, krisis hutang, semua berada di ambang ledakan yang destruktif.

Reformasi struktural yang dituntut Trump, sebenarnya adalah membantu Tiongkok mencabut penyulut bom ekonomi raksasanya, menghilangkan dampak bersifat bencana akibat ekonomi Tiongkok yang abnormal terhadap masyarakat Tiongkok.

Kebijakan PKT terhadap industrinya, tidak pernah berniat melepaskannya, dan dikhawatirkan tidak akan pernah benar-benar melepaskan, hanya mengganti sampul buku lama dengan sampul baru, sulit membuat Trump percaya Beijing akan benar-benar mengubah model ekonominya yang dikuasai pemerintah.

Tahun lalu saat berpidato di Taiwan University, seorang peserta bertanya, “Jika Partai komunis Tiongkok membuka pasar Tiongkok, tidak lagi mengendalikannya, betulkah akan mengakhiri rezim Komunis Tiongkok?” Jawaban penulis adalah, jika PKT benar-benar membuka pasar Tiongkok, tidak lagi mengendalikannya, tidak lagi mengendalikan BUMN pada bidang yang paling krusial seperti perbankan, energi, telekomunikasi dan transportasi serta melepaskan kepentingan monopoli, maka PKT tidak akan bisa mengambil uang dari BUMN dan kas negara untuk bertahan hidup, PKT tidak akan mampu bertahan barang sehari pun.

Dubes PKT untuk AS yakni Cui Tiankai saat diwawancarai oleh “South China Morning Post” mengatakan, AS menuntut Tiongkok melakukan reformasi struktural, mungkin dibutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun untuk mewujudkannya. Ini tentunya adalah taktik mengulur waktu oleh Beijing, Trump yang belas kasih dan bertoleransi, juga memahaminya sehingga memberikan dua kali kelonggaran.

Namun Cui Tiankai dengan licik mengatakan, untuk melakukan reformasi struktural Tiongkok harus ‘melakukannya dengan menetapkan undang-undang, mengingat AS menghormati prosedur keadilan, seharusnya dalam masalah ini ‘ada kelonggaran’. PKT selalu menganggap hukum sebagai mainan, bilamana PKT bersedia memerintah negara sesuai hukum? Jelas, rezim Komunis Tiongkok telah menggunakan taktik kalah perang.

Kebijakan perdagangan Trump, awalnya berangkat dari strategi ‘AS nomor 1”, berangkat dari melindungi kepentingan ekonomi AS, tapi tak dinyana, sepanjang proses perang dagang ini, ternyata secara langsung telah menghantam dasar kekuasaan partai komunis Tiongkok.

Apakah ini memang niat awal Trump, atau hanya mendapat durian runtuh? Jika melihat sikap Trump di forum internasional yang jelas-jelas sangat menentang paham sosialis, maka tidak sulit untuk memahami strategi jitunya secara keseluruhan.

Strategi Trump, apakah secara kebetulan sejalan dengan seruan seorang mantan Kemenlu AS? Karena perubahan struktur ekonomi nasional Tiongkok, ditakdirkan dapat mengakibatkan perubahan struktur politik Tiongkok. Mengapa PKT tidak bisa menerima reformasi struktural? Karena menerima tuntutan reformasi struktural yang diinginkan AS, berarti menerima kata-kata yang paling tidak ingin mereka dengar, bahkan merupakan kata-kata yang menyebabkan mimpi buruk bagi PKT, yakni ‘evolusi damai’.

Persis 60 tahun silam, tepatnya di bulan Januari 1959, mantan Menlu AS John Foster Dulles di saat berpidato di New York, kembali mengemukakan 6 kebijakan untuk evolusi damai paham sosialis. Sebelumnya dalam pidatonya di San Francisco, dengan lebih jelas dikemukakan menaruh harapan evolusi damai di Tiongkok pada generasi ketiga atau keempat. Xi Jinping, dikatakan sebagai pemimpin generasi kelima PKT. Boleh jadi, ramalan Dulles, telah dimundurkan oleh sang Pencipta selama 20 tahun. (SUD/WHS/asr)

Parlemen Ceko Mengesahkan Resolusi Mengecam Pelanggaran HAM di Tiongkok

EpochTimesId

-

March 26, 2019

0

Parlemen Ceko Mengesahkan Resolusi Mengecam Pelanggaran HAM di Tiongkok

Frank Fank – The Epochtimes

Epochtimes.id- Republik Ceko adalah negara terbaru yang mengeluarkan resolusi mengecam pelanggaran HAM berat di Tiongkok. Resolusi menyoroti secara khusus penganiayaan selama belasan tahun rezim komunis Tiongkok terhadap praktisi spiritual Falun Gong.

Resolusi ini disahkan oleh parlemen Ceko pada Rabu 20 Maret 2019. Resolusi Parlemen Ceko adalah puncak dari upaya selama empat tahun oleh praktisi Falun Gong setempat yang mengumpulkan ribuan petisi. Praktisi Falun Gong setempat menyerukan untuk mengakhiri genosida yang dilakukan oleh rezim terhadap Komunis Tiongkok terhadap rekan-rekan mereka di Tiongkok.

Resolusi itu menyerukan rezim Tiongkok untuk menghentikan penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong, Kristen, Tibet, dan Uighur. Resolusi ini menyerukan Tiongkok membebaskan semua tahanan hati nurani dan mematuhi konvensi hak asasi manusia internasional.

Petisi yang ditandatangani lebih dari 37.000 orang diajukan ke Komite Parlemen Ceko Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Budaya, Hak Asasi Manusia dan Permohonan, yang mendukung petisi dan memperkenalkan rancangan resolusi kepada senat untuk digelar pemungutan suara.

“Tetap diam berarti kita setuju untuk itu [penganiayaan],” kata Senator Ceko Marek Hilser, salah satu inisiator utama resolusi di Parlemen pada 20 Maret 2019 lalu.

“Kami, sebagai sebuah negara, telah mengalami rezim totaliter komunis dan tahu apa itu despotisme politik, setelah mengalami eksekusi politik, penahanan, dan penyensoran,” katanya.

“Kami tahu betul apa itu pelanggaran hak asasi manusia dan ketiadaan kebebasan,” katanya.

“Itulah mengapa saya pikir negara kita yang memiliki pengalaman historis ini, harus peduli ketika hak asasi manusia dilanggar dan nilai-nilai diinjak-injak di tempat lain di dunia,” tegasnya.

Falun Gong atau Falun Dafa, adalah metode spiritual yang terdiri perangkat latihan meditasi dan serangkaian prinsip-prinsip berdasarkan Sejati, Baik, Sabar.

Latihan Falun Gong ini menjadi sangat populer di Tiongkok selama tahun 1990-an. Menurut perkiraan resmi, sekitar 70 juta hingga 100 juta orang berlatih latihan ini.

Tetapi pada Juli 1999, pemimpin Partai Jiang Zemin yang gusar popularitas Falun Gong nantinya akan merusak otoritas Partai Komunis Tiongkok, maka dia dengan gencar meluncurkan kampanye nasional menentang Falun Gong. Jiang Zemin memobilisasi seluruh aparat keamanan negara untuk menemukan, menangkap, dan menahan pengikut Falun Gong.

Peneliti hak asasi manusia memperkirakan bahwa ratusan ribu orang telah ditahan di penjara, penjara, kamp kerja paksa, dan pusat pencucian otak, di mana mereka sering disiksa secara fisik dan psikologis dalam upaya untuk memaksa mereka melepaskan keyakinan mereka.

Pada sidang komite pada 20 Maret, Senator Ceko Václav Hampl mengatakan: “Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua warga negara karena telah mewujudkan petisi ini ke dalam tindakan dan membawa masalah ini ke parlemen. Saya pikir ini adalah salah satu dari banyak contoh di mana kerja sama antara masyarakat sipil dan Parlemen telah membuahkan hasil. ”

“Hari ini, tidak ada keraguan pengikut Falun Gong dan mungkin kelompok lain telah disiksa [untuk transplantasi organ] dan dalam skala massal,” katanya.

Senator lain, Václav Chaloupek, mengatakan, “Langkah demi langkah, kami telah mempelajari fakta yang begitu mengerikan dan menakutkan sehingga mereka melampaui apa yang bahkan dapat dihasilkan oleh imajinasi terliar kami.”

Senator Ceko Pavel Fischer mengatakan rezim totaliter Tiongkok benar-benar menahan ratusan ribu tahanan politik di kamp konsentrasi. Seseorang di sana hanya menjadi pembawa organ.

“Organ dipanen dari orang sehat dan hidup untuk meneruskannya dengan kualitas terbaik,” katanya.

Veronika Sunova, kepala Asosiasi Falun Gong Ceko, mengatakan bahwa pengesahan resolusi tersebut menandai “langkah Khusus untuk Republik Ceko, membawa kita kembali ke tempat kita seharusnya, di mana pandangan dunia kita seharusnya dan nilai-nilai moral kita berada. ”

Pengambilan Organ

Pada tahun 2006, peneliti independen menemukan bukti bahwa rezim Tiongkok sedang mengambil organ dari tahanan nurani dan sebagian besar menargetkan praktisi Falun Gong.

Pada tahun 2016, sebuah laporan investigasi oleh pengacara hak asasi manusia Kanada David Matas, mantan Pejabat Kemenlu Kanada untuk wilayah Asia-Pasifik, David Kilgour, dan jurnalis investigasi Ethan Gutmann menyimpulkan bahwa rezim Tiongkok telah membentuk “skala industri, organ yang diarahkan negara sistem transplantasi, dikendalikan melalui kebijakan dan pendanaan nasional. ”

Laporan menyebutkan, sebagian besar organ tesebut diambil dari praktisi Falun Gong.

“Resolusi Ceko mengirimkan pesan itu kepada pelaku dan pengamat: Kami tahu, kami prihatin, kami pikir sesuatu harus dilakukan,” kata Matas dalam surat eleketronik kepada The Epoch Times edisi bahasa Ceko.

Kilgour dalam sebuah email ke The Epoch Times, mengatakan bahwa resolusi tersebut adalah “inisiatif demokratis yang membantu, yang diharapkan tahun ini akan mengakhiri kejahatan yang berkelanjutan terhadap kemanusiaan di seluruh Tiongkok.”

Pada 2013 dan 2016, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyatakan keprihatinan mendalam atas “pengambilan organ secara sistematis, yang disetujui negara dari tahanan nurani termasuk sejumlah besar praktisi Falun Gong.

Pada 2016 lalu, DPR AS dengan suara bulat mengeluarkan resolusi H.Res.343, yang juga menyerukan diakhirinya praktik pengambilan organ oleh rezim Tiongkok.

Beberapa badan legislatif negara bagian Amerika Serikat juga telah mengeluarkan resolusi serupa, termasuk di negara bagian Arizona, Georgia, dan Missouri. (asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=9xvcoArjaB0

Atau Video Ini :