Tahun 2017 yang penuh peristiwa telah memperlihatkan para regulator Tiongkok mulai mengendalikan sejumlah perilaku bermasalah di sektor keuangannya.
Dari pengetatan arus keluar modal untuk membatasi pembuatan kesepakatan untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang didanai oleh produk pengelolaan kekayaan berjumlah besar, Beijing tampak mengurangi utang industri-industri keuangannya setelah bertahun-tahun telah mengatur secara longgar ekspansi menyusul krisis keuangan terakhir.
Dan semua tanda menunjuk ke 2018 yang lebih ketat lagi untuk sektor keuangan Tiongkok. Dengan kebijakan pengaturan dan pelaksanaan yang terpadu yang baru mulai berlaku tahun ini, para regulator Tiongkok baru saja memulai usaha-usaha mereka untuk mengurangi utang ekonomi tersebut.
Pada bulan November 2017, para regulator Tiongkok memperkenalkan undang-undang utama, skala yang telah dibandingkan dengan Undang-Undang Dodd-Frank AS, untuk menyatukan peraturan-peraturan bagi industri pengelolaan aset dan membatasi shadow banking. Regulasi-regulasi tersebut, sebuah titik kulminasi tentang pengaturan-pengaturan sistematis bagi kampanye pemimpin komunis Tiongkok Xi Jinping untuk mengendalikan resiko-resiko keuangan, akan menargetkan neraca keuangan yang sempoyongan untuk bisnis-bisnis perbankan, asuransi, dan entitas-entitas manajemen aset seperti trust dan reksa dana.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Beijing adalah berbagai badan pengawas sumbang, yang menentang, yang mengawasi sektor keuangan Tiongkok yang terkapar, yang menggiring perusahaan-perusahaan mengambil keuntungan dari “peraturan arbitrase” untuk menghindari pemeriksaan dari para regulator tersebut.
Mulai pertengahan 2018, peraturan mengenai sektor pengelolaan aset senilai $15 triliun akan menjadi satu kesatuan, peraturan baru tersebut dikeluarkan bersama-sama oleh Bank Rakyat Tiongkok (People’s Bank of China) dan badan-badan pembuat kebijakan atas lainnya yang mengawasi sektor perbankan, sekuritas, valuta asing, dan asuransi di negara tersebut.
Ketua China Banking Regulatory Commission (ECRC), Guo Shuqing, melihat sekilas rencana-rencana peraturan yang akan datang dalam sebuah wawancara pada 19 Januari dengan People’s Daily, media penyambung lidah Partai Komunis Tiongkok (PKT).
“Situasinya masih rumit dan suram,” kata Guo mengacu pada risiko sistemik terhadap sistem keuangan Tiongkok.
Guo tidak berbasa-basi saat menggambarkan apa yang mengganggu sistem keuangan Tiongkok tersebut, “Kita perlu fokus untuk mengurangi rasio utang perusahaan-perusahaan, menghambat leverage sektor perumahan, mengatur secara ketat produk-produk keuangan, berlanjut membongkar shadow banking, membersihkan peraturan induk-induk perusahaan keuangan, membuang institusi perbankan berisiko tinggi secara tertib, menindak berbagai kegiatan penggalangan dana secara ilegal, lebih lanjut mengekang gelembung real estat, dan secara aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki utang implisit.”
Sejumlah tindakan penegakan skala kecil namun berdampak telah terwujud dalam minggu-minggu terakhir.
Tiga eksekutif senior dari Zhong Heng Tong Machinery Manufacturing Co. dihukum karena kecurangan pada 1 Februari, sehubungan dengan memalsukan keuangan-keuangan perusahaan sebelum dua penerbitan penempatan obligasi pribadi senilai 100 juta yuan ($16 juta). Para eksekutif tersebut dihukum di ibukota keuangan Shanghai, dalam keputusan pertama untuk kota tersebut, menurut Caixin Global, sebuah majalah bisnis daratan.
Pada 2 Februari, CBRC mengumumkan denda sebesar 52,5 juta yuan ($9 juta) kepada 19 bank di propinsi Shaanxi dan Henan sehubungan dengan kecurangan pinjaman, termasuk cabang Henan dari pemberi pinjaman komersial utama Industrial and Commercial Bank of Tiongkok.
Melihat Perusahaan-perusahaan Asuransi Lebih Dekat
Area fokus untuk para regulator adalah sektor asuransi, khususnya pencocokan asset dengan kewajiban keuangan.
Industri asuransi Tiongkok telah mendapat banyak kekuatan dan kontroversi selama enam tahun terakhir, satu periode deregulasi yang diawasi oleh mantan kepala Xiang Junbo, yang di bawah penyelidikan korupsi tahun lalu.
Perusahaan-perusahaan asuransi Tiongkok telah diguyur dengan uang tunai dari penerbitan apa yang disebut “kebijakan kehidupan universal,” produk manajemen kekayaan jangka pendek dan berproduksi tinggi yang dipasarkan ke para investor ritel.
Pada gilirannya, perusahaan asuransi seperti Anbang Insurance Group, Baoneng Group, dan Evergrande Life memulai pembelian aset dalam beberapa tahun terakhir, membeli real estat, tim sepak bola asing, dan perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia.
Model bisnis khas perusahaan asuransi adalah mencocokkan arus kas yang diharapkan dari aset (investasi yang dimiliki) terhadap kewajiban (polis-polis yang terjual). Dengan demikian, neraca keuangan dari perusahaan-perusahaan asuransi tradisional relatif konservatif, berfokus pada obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan investasi-investasi likuid lainnya. Dari sudut pandang para regulator, aset berisiko yang diakumulasi oleh perusahaan-perusahaan asuransi Tiongkok tidak likuid dan sulit dijual, yang dapat mendorong perusahaan-perusahaan asuransi bangkrut jika terjadi penurunan pasar dan krisis likuiditas.
Sebuah pernyataan oleh China Insurance Regulatory Commission (CIRC) pada 15 Desember 2017 mengatakan bahwa agensi akan menilai pengelolaan aset dan kewajiban sebagai metode utama untuk memantau risiko inflasi di dalam industri tersebut.
“Penguatan pengawasan terhadap pengelolaan aset dan kewajiban sangat kondusif untuk mendorong kembalinya industri tersebut ke asalnya dan menerapkan fungsi manajemen dan perlindungan risiko jangka panjang,” kata CIRC dalam sebuah pernyataan.
Para Manajer Aset Mendorong Mundur?
Meskipun ada kesepakatan universal di kalangan pakar ekonomi dan keuangan bahwa aktivitas-aktivitas shadow banking (perbankan bayangan) harus diatur lebih ketat di Tiongkok, pelaku sektor keuangan tertentu tampaknya mendorong mundur kembali peraturan yang diusulkan.
Caixin melaporkan bahwa dokumen industri Desember 2017 yang diajukan oleh China Banking Association, yang bertindak atas nama sepuluh bank komersial menengah, meminta regulator Beijing untuk menolak proposal baru tersebut. Peraturan semacam itu akan mengganggu industri dan mengancam stabilitas keuangan Tiongkok, bank-bank tersebut berpendapat.
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan solvabilitas arus kas bergantung pada kelanjutan status quo tersebut.
Kelompok industri tersebut dengan cepat menolak menyampaikan memo peringatan semacam itu, menurut akun Weibo-nya. Tetapi dokumen semacam itu, jika benar, pasti akan mengejutkan, menggambarkan dorongan balik yang hampir tidak terdengar menentang regulator pusat.
Meskipun demikian, beberapa eksekutif perbankan Tiongkok mengkonfirmasi kepada Caixin bahwa dokumen tersebut mencerminkan pandangan-pandangan dari bank-bank. (ran)
ErabaruNews
