Oleh David Kilgour

Pada tahun 1989 saat Tembok Berlin runtuh, totalitarianisme, sebagaimana dirancang oleh Lenin untuk Rusia pada tahun 1917, tampaknya telah hilang; dunia yang lebih damai dan adil sepertinya bisa dicapai. Francis Fukuyama dari Departemen Luar Negeri A.S. menulis sebuah artikel dan kemudian sebuah buku, “The End of History,” yang menunjukkan bahwa demokrasi liberal adalah bentuk pemerintahan terakhir.

Demokrasi liberal, menghormati pemilih dan martabat manusia, kesetaraan politik dan gender serta supremasi hukum, adalah yang kemudian dipikirkan oleh banyak orang untuk memenangkan pertarungan ideologis besar abad ke-20.

Hari ini mengejutkan, demokrasilah yang berada di bawah pengepungan. Selama tahun ke-12 berturut-turut, menurut “Freedom in the World” yang baru-baru ini diterbitkan oleh Freedom House yang berusia 76 tahun di Amerika Serikat, negara-negara yang mengalami kemunduran demokratis tahun lalu menjadi lebih banyak dari yang telah menunjukkan kemajuan.

Menyatakan bahwa satu dekade yang lalu menjanjikan kisah-kisah sukses, Turki dan Filipina, misalnya,  tergelincir ke dalam pemerintahan otoriter jika bukan totaliter. Militer di Myanmar, yang setelah setengah abad mengizinkan pembukaan demokrasi terbatas pada tahun 2010, melakukan kampanye pembersihan etnis yang kejam terhadap sekitar satu juta orang Rohingya di negara bagian Rakhine dan kemudian menolak kritik internasional mengenai tindakannya tersebut.

Sementara itu, negara-negara demokrasi terpanjang di dunia terperosok dalam masalah yang tampaknya sulit diatasi, termasuk pelebaran kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin cepat, fragmentasi partisan, serangan teroris, dan gelombang pengungsi yang telah memaksa aliansi-aliansi untuk melakukan usaha yang berat atau luar biasa besar dan telah meningkatkan xenophobia (ketakutan orang dari negara lain).

Tantangan di negara-negara demokrasi telah memicu bangkitnya pemimpin-pemimpin populis (penganut paham populisme), yang menyerukan sentimen anti imigran dan memberikan sedikit perhatian terhadap kebebasan sipil dan politik dasar. Para populis sayap kanan memperoleh suara dan kursi parlemen di Prancis, Belanda, Jerman, dan Austria pada 2017.

Sementara mereka tidak lagi berada di pemerintahan kecuali Austria, keberhasilan mereka dalam pemilihan tersebut membantu melemahkan partai-partai besar dari seluruh spektrum politik. Pendatang baru Centrist (orang yang berpandangan sederhana, yang memegang pandangan politik moderat) dan pendukung setia Uni Eropa, Emmanuel Macron dengan mudah memenangkan masa jabatan presiden Prancis, namun di partai-partai utama Jerman, Belanda, dan Siprus berjuang untuk menciptakan koalisi pemerintahan yang stabil.

Temuan utama dari laporan Freedom House tahun 2018:

• Demokrasi menghadapi krisis yang paling serius dalam beberapa dasawarsa selama 2017 sejak prinsip dasarnya, termasuk jaminan hak untuk memilih pemimpin dalam pemilihan yang bebas dan adil, hak-hak minoritas, kebebasan media, dan supremasi hukum, diserang dan kemudian mundur secara global.
• Tujuh puluh satu negara menderita penurunan keseluruhan dalam hak politik dan kebebasan sipil, dengan hanya 35 yang mendaftarkan kenaikan. Ini menandai tahun ke-12 secara berturut-turut penurunan kebebasan global. Di atas periode tersebut sejak 12 tahun penurunan global tersebut dimulai pada tahun 2006, 113 negara telah mengalami penurunan keseluruhan, dan hanya 62 yang mengalami peningkatan

Sementara itu, dua diktator terkemuka di Tiongkok dan Rusia tidak hanya meningkatkan represi internal, namun juga menimbulkan pengaruh buruk ke negara lain, beberapa di antaranya semakin meniru perilaku mereka dan menerapkan penghinaan mereka terhadap pemerintahan yang demokratis.

Rezim Tiongkok baru-baru ini memproklamirkan bahwa Tiongkok sedang “mengobarkan sebuah jalan baru” bagi negara-negara berkembang untuk mengikutinya, satu hal yang pasti akan berusaha memasukkan korupsi resmi yang endemik, tidak ada peraturan hukum, tidak ada perbedaan pendapat, kapitalisme kroni, kekerasan negara terhadap warga negara dan partai tunggal dalam pemilihan-pemilihan.

Carl Gershman, presiden National Endowment for Democracy (Sumbangan Nasional untuk Demokrasi) Amerika Serikat, baru-baru ini mencatat, “Rusia, Tiongkok, dan negara-negara otoriter lainnya menggunakan teknik soft power (pendekatan persuasif) yang canggih dan koalisi multilateral seperti organisasi Kerjasama Shanghai untuk menumbangkan norma global yang terkandung dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) dan menggantikannya dengan norma kedaulatan negara yang tak terbatas … Mereka menggunakan pelacak, troll, dan instrumen lainnya untuk menumbangkan integritas ruang media dan menyebarkan kebingungan dan perpecahan serta untuk melemahkan institusi Barat.”

Penyebaran global praktik anti demokrasi bukan hanya sebuah kemunduran bagi kebebasan fundamental. Ini juga menimbulkan risiko ekonomi dan keamanan. Ketika lebih banyak negara-negara bebas, semua negara lebih aman dan lebih sejahtera. Ketika yang lebih banyak adalah otokratis dan represif, perundingan dan aliansi melemah, negara-negara dan wilayah-wilayah menjadi tidak stabil, dan ekstremis-ekstremis keras telah meningkatkan ruang untuk beroperasi.

Pemerintah-pemerintah demokratis mengizinkan rakyat untuk menetapkan norma masyarakat sambil melindungi hak-hak asasi minoritas menjadi berbeda. Ini memupuk rasa hormat yang lebih luas terhadap perdamaian, kompromi dan menghormati peraturan atau perlakuan yang sama dari semua pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, para otokratik memaksakan peraturan sewenang-wenang kepada rakyatnya sambil mengabaikan batasan-batasan mereka sendiri, memacu lingkaran setan pelecehan dan radikalisasi.

Yang paling mengkhawatirkan di masa depan adalah beberapa orang muda, yang memiliki sedikit kenangan akan perjuangan panjang melawan totalitarianisme dalam berbagai bentuk, mungkin akan kehilangan kepercayaan pada proyek demokratis tersebut. Gagasan tentang demokrasi dan pendorongnya telah memudar, berkontribusi pada sikap apatis yang berbahaya. Mantan Sekretaris Pers Gedung Putih Bill Moyers benar mengatakan, “Demokrasi bekerja ketika orang mengklaimnya sebagai milik mereka sendiri.” Perjuangan yang pasti untuk merebut kembali itu harus segera dimulai. (ran)

David Kilgour, pengacara berprofesi, bertugas di House of Commons Kanada selama hampir 27 tahun. Di Kabinet Jean Chretien, dia adalah sekretaris negara (Afrika dan Amerika Latin) dan sekretaris negara (Asia-Pasifik). Dia adalah penulis beberapa buku dan rekan penulis dengan David Matas dari “ Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs.”

ErabaruNews

• 1
• 2
• 3