Home Blog Page 1926

Tiongkok Keluarkan Perintah Rahasia Menghalangi Anak-Anak Pejabat Senior Belajar di AS

admin
-
0
Tiongkok Keluarkan Perintah Rahasia Menghalangi Anak-Anak Pejabat Senior Belajar di AS

Para pejabat rezim Tiongkok telah mengeluarkan perintah rahasia yang melarang anak-anak pejabat Partai Komunis tingkat tinggi belajar di Amerika Serikat, dan juga mengarahkan bahwa mereka yang sudah di luar negeri harus dipulangkan akhir tahun ini, menurut laporan Jepang.

Business Journal edisi Jepang melaporkan pada 1 Oktober bahwa instruksi-instruksi tersebut datang setelah Partai Komunis Tiongkok (PKT) bereaksi terhadap alarm peringatan oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump pada 7 Agustus bahwa “hampir setiap mahasiswa yang datang ke negara ini adalah mata-mata.”

Trump membuat pernyataan tersebut dalam referensi tidak langsung untuk Tiongkok ketika menjadi tuan rumah bagi para CEO dan staf senior Gedung Putih saat makan malam, menurut laporan Politico 8 Agustus. Pada acara tersebut, presiden juga membahas program investasi internasional “One Belt, One Road” dari PKT, yang katanya berpotensi mengganggu perdagangan dunia, seorang peserta memberitahu Politico.

Pada sidang dengar pendapat Komite Senat Hubungan Luar Negeri pada 24 Juli, Dan Blumenthal, direktur studi Asia di American Enterprise Institute (AEI), memberi masukan bahwa pemerintah AS memberlakukan pembatasan visa pada anak-anak elit PKT sebagai sarana tekanan ekonomi.

Amerika Serikat dan Tiongkok telah terlibat dalam perang perdagangan berintensitas tinggi sejak Juli, dengan kedua belah pihak saling memberlakukan tarif impor senilai puluhan atau ratusan miliar dolar. Washington telah menuduh rezim Tiongkok atas tuduhan proteksionisme dan pencurian besar-besaran kekayaan intelektual dari perusahaan-perusahaan Amerika yang sudah berjalan lama.

Selama tahun akademik 2016-2017, siswa internasional telah menyumbang $36,9 miliar untuk ekonomi AS dan menghasilkan 450.266 pekerjaan, Business Journal melaporkan, mengutip data Departemen Luar Negeri AS.

Lebih dari 1,2 juta mahasiswa internasional di Amerika Serikat, sekitar 330.000 berasal dari Tiongkok. Hal itu menjadikan Tiongkok sebagai negara teratas bagi mahasiswa asing di perguruan tinggi dan universitas AS, menurut penelitian terbaru tentang pengaruh Beijing terhadap akademisi Amerika. Tiongkok menduduki peringkat pertama selama delapan tahun berturut-turut.

Sejak akhir tahun 1990-an, semakin banyak anak pejabat Partai yang beremigrasi ke Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Lin Zhe, seorang profesor dari Sekolah Pusat Partai PKT dan anggota Kongres Rakyat Nasional, mengatakan bahwa 1,18 juta pasangan pejabat senior dan anak-anak telah beremigrasi antara 1995 dan 2005.

Xi Mingze, putri pemimpin Tiongkok Xi Jinping, kuliah di Harvard University dari tahun 2010 hingga 2014 dengan nama samaran; dia kembali ke Tiongkok setelah lulus dan tinggal di Beijing bersama orang tuanya. Pada tahun 2012, Business Insider melaporkan bahwa Xi Mingze menghabiskan waktunya di Amerika Serikat di bawah perlindungan sepanjang waktu oleh pengawal Tiongkok dan FBI.

Amerika Serikat adalah tujuan paling populer bagi anak-anak pejabat Partai tingkat tinggi. Pada tahun 2011, seorang netizen menegaskan pada media sosial Tiongkok bahwa hampir 75 persen pejabat Partai tingkat kementerian memiliki anak-anak yang memegang kewarganegaraan AS atau tinggal permanen, dan bahwa jumlah itu melonjak menjadi 91 persen di antara cucu-cucu mereka. Posting tersebut telah dihapus oleh sensor dalam satu menit dari penerbitannya.

Pada bulan Desember 2014, Apple Daily Hong Kong melaporkan bahwa Amerika Serikat juga merupakan tujuan nomor 1 bagi pejabat Tiongkok yang korup yang melarikan diri. Lebih dari 7.000 buron Tiongkok, dengan aset pribadi senilai hampir $50 miliar, tinggal di Amerika Serikat, kata laporan tersebut.

Sebuah studi oleh Akademi Ilmu Sosial Tiongkok mengatakan bahwa 18.000 pejabat korup melarikan diri dari Tiongkok antara tahun 1990 dan 2008, membawa serta 800 miliar yuan-nya (sekitar $116 miliar). (ran)

https://www.youtube.com/watch?v=LPpbJxvOox4

Sehari Setelah Gunung Soputan, Gunung Gamalama di Maluku Utara Ikut Meletus

EpochTimesId
-
0
Sehari Setelah Gunung Soputan, Gunung Gamalama di Maluku Utara Ikut Meletus

Epochtimes.id- Setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM menaikkan status Gunung Soputan menjadi Level III (Siaga), Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Maluku Utara ikut meletus pada pada Kamis (4/10/2018) pada pukul 11.52 WIT.

“Gunung Gamalama yang ada di Maluku Utara tadi siang meletus, tinggi kolom 250 meter,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya di Kantornya, Graha BNPB, Jakarta.

Laporan serupa juga ditulis oleh MAGMA Indonesia‏ melalui akun twitternya @id_magma.

“Telah terjadi erupsi G. Gamalama, Maluku Utara pada hari Kamis, 04 Oktober 2018, pukul 11:52 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 250 m di atas puncak (± 1965 m di atas permukaan laut), “ demikian ditulis Magma Indonesia.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah baratlaut,” lanjutnya.

MAGMA Indonesia menerangkan kondisi Gunung Gamalama masih  berada pada level Waspada. Hingga kini masyarakat diimbau untuk tak berakitvitas dalam radius 1.5 km dari kawah puncak G.Gamalama.

Sehari sebelumnya, Gunung Soputan terhitung Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 01:00 WITA, statusnya ditingkatkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Gunungapi Soputan merupakan gunungapi strato yang terletak pada posisi geografis 1 o 06’30 ‘’ Lintang Utara dan 124o44’ Bujur Timur.

Secara administratif Soputan berada di Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Ketinggian G. Soputan sekitar 1784 m di atas permukaan laut.

Aktivitas vulkanik G. Soputan di permukaan dicirikan oleh hembusan gas maupun pertumbuhan kubah lava. Kubah lava ini sering diikuti aliran/guguran lava ke arah Barat-Baratdaya, Utara dan Timur.

Bahkan pada malam harinya, Rabu malam Gunung soputan meletus dengan  mengeluarkan lava pijar, sehingga kelihatan malam membara dan keluar awan panas meluncur hingga ke arah barat laut.

“Tidak ada korban jiwa karena radius yang direkomendasikan untuk daerah bahaya 4 km, dan permukiman yang ada di bawah radius 4 km, kondisinya aman di Soputan,” tambah Sutopo. (asr)

Perjanjian Perdagangan AS-Meksiko-Kanada Menargetkan Praktik-praktik Buruk Tiongkok

admin
-
0
Perjanjian Perdagangan AS-Meksiko-Kanada Menargetkan Praktik-praktik Buruk Tiongkok

Kesepakatan perdagangan baru antara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat telah menempatkan Tiongkok pada perhatian serius tentang beberapa praktik bisnisnya yang paling mengerikan, kata para ahli.

Dinamakan Perjanjian AS-Meksiko-Kanada, atau U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA), perjanjian tersebut akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara 24 tahun (NAFTA). Sementara perjanjian baru masih membutuhkan persetujuan dari Kongres sebelum diberlakukan, Presiden Donald Trump memiliki harapan besar bahwa itu akan memungkinkan Amerika Utara untuk berubah menjadi “industri yang memiliki kekuatan besar.”

“Saya percaya perjanjian ini akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi di Kanada dan Meksiko,” kata Frank Xie, seorang profesor bisnis di University of South Carolina-Aiken, dalam wawancara dengan Epoch Times berbahasa Mandarin.

Di bawah NAFTA, Xie menjelaskan, banyak produk Meksiko yang dijual di pasar AS adalah hasil pengemasan komponen murah yang diimpor dari tempat lain, seperti Tiongkok. Sekarang, di bawah kesepakatan tersebut, Meksiko tidak akan dapat mengandalkan komponen murah lagi, dan selanjutnya, itu akan mendorong peningkatan industri Meksiko.

“Ada celah kebocoran di NAFTA yang telah merusak industri AS,” kata Xie, yang menyatakan bahwa suku cadang murah dari Tiongkok memungkinkan produk Meksiko dijual dengan harga lebih murah, sehingga melemahkan persaingan dengan barang-barang AS. “Sekarang, perjanjian baru tersebut adalah menutup celah-celah itu. Sama seperti perang dagang saat ini dengan Tiongkok, Trump tidak ingin Tiongkok mengeksploitasi celah-celah itu lagi,” katanya.

Sementara di bawah NAFTA, perusahaan-perusahaan Tiongkok mampu menghindari tarif dengan menjual komponen ke Kanada atau Meksiko, kemudian pengiriman produk-produk tersebut bebas tarif masuk ke pasar AS, para ahli perdagangan juga telah menunjukkan bahwa perjanjian baru dengan Meksiko dan Kanada tersebut termasuk ketentuan yang menargetkan praktik-praktik buruk Tiongkok.

Ketentuan ini menetapkan bahwa jika salah satu mitra NAFTA saat ini memasuki kesepakatan perdagangan bebas dengan negara “non-pasar” seperti Tiongkok, dua yang lainnya dapat berhenti dalam enam bulan dan membentuk perjanjian perdagangan bilateral mereka satu sama lain, menurut Reuters.

Derek Scissors, sarjana Tiongkok di American Enterprise Institute di Washington, mengatakan ketentuan itu memberi pemerintahan Trump hak veto yang efektif atas setiap kesepakatan perdagangan Tiongkok dengan Kanada atau Meksiko.

Jika diduplikasi dalam negosiasi-negosiasi AS lainnya dengan Uni Eropa dan Jepang, itu dapat mengisolasi Beijing dalam sistem perdagangan global.

“Untuk Kanada dan Meksiko, kita memiliki alasan untuk beranggapan FTA [perjanjian perdagangan bebas] dengan Tiongkok adalah suatu kemungkinan. Itu tidak akan segera terjadi, tetapi ini adalah cara yang sangat elegan untuk mengatasinya,” kata Scissors dalam wawancara dengan Reuters. “Tidak ada kesepakatan Tiongkok yang layak mengalahkan perjanjian USMCA yang telah disahkan.”

Trump, yang baru-baru ini mengenakan tarif untuk $200 miliar barang-barang Tiongkok, mengatakan tarif tersebut dirancang untuk melindungi kepentingan AS dari tindakan Tiongkok, seperti pencurian kekayaan intelektual Amerika, yang diperkirakan membebani ekonomi AS $180 juta hingga $540 miliar setiap tahun, menurut perkiraan tahun 2017 oleh Komisi IP dari National Bureau of Asian Research, sebuah organisasi penelitian independen.

Reaksi dari Dalam Tiongkok

Meskipun Beijing belum secara resmi mengeluarkan pernyataan tentang USMCA, media Tiongkok bersikap kritis.

Wang Peng, dosen di Universitas Xi’an Jiaotong, yang terletak di Provinsi Shaanxi Tiongkok barat laut, menulis dalam sebuah artikel 2 Oktober yang diterbitkan di Guancha, sebuah situs berita nasionalis Tiongkok, bahwa perjanjian tersebut adalah hasil paksaan oleh Trump, demi tujuannya untuk kembali ke Tiongkok.

Li Guangman, seorang penulis dan kolumnis freelance untuk portal opini berita Tiongkok CWZG, telah menulis bahwa Meksiko dan Kanada hanyalah “mayat yang telah dibunuh oleh kelelawar besar dari perang dagang AS” dan Tiongkok “seharusnya tidak menunjukkan simpati kepada mereka [Meksiko dan Kanada].”

Li juga melakukan tusukan pada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, menyebut ucapannya tentang “hari yang baik bagi Kanada” setelah menyetujui USMCA tersebut sebagai “menghibur diri.” Li menyarankan bahwa Beijing harus bekerja sama dengan negara-negara maju lainnya selain Amerika Serikat, dan “menghancurkan aliansi ekonomi di dunia yang mungkin menargetkan Tiongkok.”

Wenweipo, surat kabar pro-Beijing yang berbasis di Hong Kong, memuat artikel pada 2 Oktober, berjudul, “Kanada dan AS Mendapat Apa yang Mereka Butuhkan dan Meksiko adalah Pecundang,” dengan alasan bahwa ketentuan perjanjian baru tersebut serupa dengan konsesi yang akan merugikan ekonomi Meksiko.

Berbeda dengan NAFTA dan Kemitraan Trans-Pasifik, USMCA menerapkan aturan-aturan yang lebih ketat tentang keaslian untuk kendaraan-kendaraan dan suku cadang otomotif. Artinya, pembuat mobil akan menikmati tarif nol jika 75 persen suku cadang mobil yang membuat mobil mereka diproduksi di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, peningkatan dari ambang orisinalitas (Threshold of originality) untuk 62,5 persen di bawah NAFTA.

Ambang orisinalitas adalah konsep dalam hukum hak cipta yang digunakan untuk menilai apakah karya tertentu dapat dilindungi hak cipta. Ini digunakan untuk membedakan karya yang cukup asli untuk menjamin perlindungan hak cipta dari yang tidak.

Selain itu, kesepakatan tersebut mensyaratkan bahwa 40 persen dari kendaraan yang memenuhi syarat untuk impor bebas bea harus dibuat oleh para pekerja yang berpenghasilan minimal $16 per jam. (ran)

https://www.youtube.com/watch?v=SlItbbEmYUY

1,1 Juta Orang Tiongkok Tewas Setiap Tahun Akibat Polusi Udara

admin
-
0
1,1 Juta Orang Tiongkok Tewas Setiap Tahun Akibat Polusi Udara

Penelitian baru yang dilakukan oleh Chinese University of Hong Kong (CUHK) telah menyimpulkan bahwa dua polutan udara, PM2.5 dan ozon permukaan tanah (ground-level ozone), bertanggung jawab atas kematian tahunan 1,1 juta orang di Tiongkok dan kerusakan ekonomi senilai 267 miliar yuan ($38,8 milyar).

Polusi udara juga menghancurkan 20 juta metrik ton tanaman Tiongkok, kata studi itu.

Di antara perkiraan kematian tahunan tersebut sekitar 1.000 orang yang tinggal di Hong Kong. Tanaman yang terkena polusi meliputi kacang kedelai, jagung, beras, dan gandum.

“Ini adalah angka yang cukup besar dan signifikan mengingat jumlahnya mencapai sekitar 0,7 persen dari PDB nasional,” kata Steve Yim Hung-lam, pemimpin peneliti dan asisten profesor di departemen manajemen geografi & sumber daya CUHK.

PM2.5 adalah jenis partikulat terhirup dengan diameter 2,5 mikrometer atau kurang, yaitu sekitar 3 persen lebar rambut manusia. Polutan ini terproduksi melalui pembakaran batubara.

Karena ukurannya, partikel-partikel PM2.5 menumpuk di paru-paru dan aliran darah, di mana mereka sering bertanggung jawab atas mutasi DNA, serangan jantung, masalah pernapasan, dan kematian dini.

Konsentrasi rata-rata PM2.5 di kota-kota Tiongkok adalah 48 mikrogram per meter kubik (mcg) udara, lebih dari dua kali rata-rata 19 mcg dari PM2.5 di 2.626 kota di seluruh dunia.

Ozon permukaan tanah, yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, adalah masalah yang meningkat di Tiongkok dan Hong Kong. Ini menyebabkan masalah pernapasan dan jantung, dan menghambat fotosintesis pada tumbuhan.

Juni ini, pemerintah regional Hong Kong, Macao, dan Provinsi Guangdong merilis laporan bersama yang mengatakan bahwa dalam enam tahun terakhir, konsentrasi ozon di wilayah pesisir selatan Tiongkok naik 16 persen tahun ke tahun dan mencapai ketinggian baru pada tahun 2017.

Pada Desember 2013, Chen Zhu, mantan menteri kesehatan Tiongkok, menerbitkan sebuah artikel tentang The Lancet di mana dia mengatakan bahwa 350.000 hingga 500.000 orang Tiongkok meninggal setiap tahun karena polusi udara yang parah. Chen menulis bahwa polusi udara adalah “ancaman terbesar keempat bagi kesehatan orang-orang Tiongkok,” setelah penyakit jantung, pola makan yang buruk, dan merokok.

Dalam beberapa tahun terakhir, selain negara tetangga seperti Jepang, Korea, atau Taiwan, bahkan Amerika Serikat bagian barat telah menerima polutan dari Tiongkok. Rob Schmitz dari NPR mengutip para ilmuwan yang mengatakan bahwa “polusi udara Asia berkontribusi sebanyak 65 persen dari peningkatan ozon Barat dalam beberapa tahun terakhir.”

Stephanie Ewing, peneliti postdoctoral dari University of California, melaporkan pada tahun 2017 bahwa “29 persen pencemaran di Wilayah Teluk San Francisco berasal dari Tiongkok.”

Rezim Tiongkok sering meremehkan tingkat keparahan polusi udara setempat, oleh karena itu Kedutaan Besar AS di Beijing mulai menyediakan indeks PM 2,5 real-time pada tahun 2008. (ran)

https://www.youtube.com/watch?v=7wqLq_pJ51k

Taiwan Mengatakan Beijing Ingin Menciptakannya “Tidak Relevan” Melalui Kesepakatan Vatikan-Tiongkok

admin
-
0
Taiwan Mengatakan Beijing Ingin Menciptakannya “Tidak Relevan” Melalui Kesepakatan Vatikan-Tiongkok

VATICAN CITY — Taiwan menuduh Tiongkok berusaha menjadikan negara pulau tersebut “tidak relevan” di komunitas dunia, setelah Beijing dan Vatikan menandatangani perjanjian penting yang mengurangi kerenggangan selama beberapa dasawarsa.

Matthew Lee, duta besar Taiwan untuk Vatikan, membuat komentar dalam pidato selama perayaan menandai hari nasional Taiwan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat Vatikan, termasuk beberapa orang yang terlibat langsung dalam perundingan dengan Tiongkok.

“Tiongkok Komunis tetap berkomitmen untuk membuat rakyat Taiwan tidak relevan dengan PBB dan mengecualikan Taiwan dalam memainkan peran yang berarti baik di dalam keluarga Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di komunitas-komunitas internasional,” katanya.

Pada 22 September, Vatikan dan Beijing telah menandatangani perjanjian sementara yang mendukung pengangkatan para uskup di Beijing. Selama beberapa dekade, rezim Tiongkok telah mengangkat uskup-uskupnya sendiri, yang tidak diakui oleh Paus.

Paus Fransiskus mengatakan pekan lalu bahwa perjanjian tersebut memungkinkan dilakukannya diskusi dengan Tiongkok tentang pencalonan uskup, tetapi akhirnya paus yang akan memutuskan.

Dalam tindakan konkret pertama tentang pelunakan setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Vatikan mengumumkan pada 1 Oktober bahwa Beijing akan untuk pertama kalinya mengizinkan para uskup Tiongkok untuk menghadiri pertemuan utama Vatikan, yang dikenal sebagai sinode (synod), yang dimulai pada 3 Oktober.

Sinode menurut sejarah adalah sidang majelis Gereja yang lazimnya diselenggarakan untuk memutuskan perkara doktrin, tadbir (perihal mengelola,memimpin), atau pengajuan permohonan resmi.

Meskipun Vatikan bersikeras bahwa kesepakatannya dengan Beijing tidak bersifat politis, yang ditekankan oleh Lee dalam pidatonya, para diplomat mengatakan kemungkinan itu adalah sebuah pendahuluan bagi Vatikan untuk pada akhirnya mengubah pengakuan diplomatik pada Beijing.

Lee, mengadopsi perbandingan Alkitab, mengatakan negaranya adalah Daud dan Tiongkok adalah Goliat.

“Dengan bantuan mitra-mitra global yang berdiri melawan kekuatan otoriter otoriter yang meningkat (dari Beijing) Taiwan akan bertahan, bertahan dan menang,” kata Lee.

Namun, barisan dari para mitra tersebut telah menipis.

Vatikan adalah sekutu diplomatik terakhir Taiwan di Eropa. Pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut memiliki hubungan formal dengan 16 negara lainnya, banyak di antaranya adalah negara kecil yang kurang berkembang di Amerika Tengah dan Pasifik.

Taiwan secara rutin menuduh Tiongkok menggunakan diplomasi dolar dan intimidasi untuk memikat sekutu-sekutunya.

Sejak tahun 1970-an, setelah PBB memberikan suara untuk mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya negara Tiongkok, Vatikan tidak menunjuk nuncio atau duta besar untuk Taiwan. Sejak itu, status misi tetap di Taipei pada tingkat “charge d’Afaires ad interim” yang lebih rendah, dimana para diplomat mengatakan adalah untuk menenangkan Beijing.

Para kritikus telah memberi label perjanjian antara Vatikan dan Beijing tersebut, yang dibuat selama lebih dari 10 tahun, sebagai telah berkhianat untuk pemerintah Komunis.

Kardinal Joseph Zen dari Hong Kong, ulama Katolik paling senior di tanah Tiongkok, menggambarkan kesepakatan itu sebagai “pengkhianatan yang luar biasa.”

“Mereka memberikan kawanan ke mulut para serigala,” kata Zen berusia 86 tahun kepada Reuters pekan lalu.

Sekitar 12 juta umat Katolik di Tiongkok terpecah antara gereja-gereja bawah tanah yang bersumpah setia kepada Vatikan dan gereja-gereja Asosiasi Katolik Patriotik yang didukung negara.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan penganiayaan sistematis terhadap orang-orang Kristen bawah tanah di Tiongkok. Menurut Human Rights Watch, lebih dari selusin orang Kristen di Provinsi Yunnan dituduh oleh pejabat PKT pada tahun 2017 dengan tuduhan “menggunakan aliran sesat untuk menyabot penegakan hukum.”

Ia menambahkan: “Pada bulan Oktober, setidaknya tiga orang telah dijatuhi hukuman penjara empat tahun. Salah satu pengacara mereka mengatakan penangkapan tersebut karena kelompok jemaah tidak berkumpul di gereja-gereja resmi.” (ran)

https://www.youtube.com/watch?v=CV1Xbwz9x8Q&t=36s

Pukat Listrik Nelayan Belanda Dituding Rusak Cagar Laut Utama Eropa

admin
-
0
Pukat Listrik Nelayan Belanda Dituding Rusak Cagar Laut Utama Eropa

EpochTimesId — Puluhan jaring getar-listrik (pukat-pulsa) nelayan, yang dilarang di banyak negara di dunia, merusak salah satu cagar laut terbesar Eropa. Demikian diklaim oleh kelompok pelestarian laut.

Jaring berat yang meraup ikan dari dasar laut, memancarkan listrik dan menarik elektroda yang menembakkan getaran lemah ke dasar laut. Pulsa (getaran) mengejutkan ikan dan masuk ke jaring nelayan yang melayang di atas mereka.

Meskipun metode ini secara teknis dilarang di UE, hal itu berkembang di armada penangkapan ikan Belanda. Jaring pulsa menjadi metode utama mereka untuk memancing, setelah praktik itu disetujui untuk penelitian ilmiah terbatas.

Dua organisasi konservasi laut telah mengajukan keluhan kepada Komisi Uni Eropa. Mereka mengatakan bahwa data pelacakan menunjukkan bahwa kapal-kapal Belanda secara ilegal menjaring ikan di kawasan Dogger Bank, area biota laut yang dilindungi di Laut Utara.

Charles Clover, direktur eksekutif Blue Marine Foundation, salah satu organisasi di balik keluhan tersebut, mengatakan, “Orang Tiongkok menggunakan teknologi itu pada tahun 1980-an, tetapi menghapusnya karena dampaknya pada stok ikan dan lingkungan.”

“Sangat mengejutkan, bagaimana Komisi dan Menteri Perikanan Eropa mengizinkan penangkapan ikan listrik di Dogger Bank, yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang UE karena habitatnya yang unik dan penting.”

Keluhan ini muncul ketika Uni Eropa bersiap untuk diskusi tentang ‘penangkapan-ikan-pulsa’ pada 4 Oktober 2018. Pada bulan Januari, Parlemen Eropa memilih pelarangan penuh, dan menghapus semua hak pukat Belanda untuk menggunakan metode tersebut. Akan tetapi kebijakan tersebut harus melewati dua tahap lagi, dalam proses pembuatan undang-undang.

Beberapa nelayan melaporkan bahwa penangkapan-ikan-pulsa membuat daerah penangkapan ikan seperti ‘kuburan’.

Frédéric Le Manach, direktur ilmiah Bloom, organisasi konservasi kelautan lainnya di balik keluhan itu, mengatakan bahwa 50 hingga 70 persen biota laut besar mengalami patah tulang belakang akibat sengatan listrik.

Namun, para pendukung mengatakan metode itu tidak terlalu merusak dibanding metode ‘pancaran sinar’ yang setara, dan tidak berdampak tunggal (target utama) dengan cara yang sama seperti ikan budidaya.

Namun perselisihan yang berkaitan dengan sains terperangkap dalam ‘jaring politik perikanan Eropa’.

Uni Eropa mulai mengizinkan penangkapan pulsa untuk tujuan eksperimental pada 2006. Itu memungkinkan 5 persen dari armada nelayan untuk menggunakannya.

Hanya armada Belanda yang berlatih. Namun, alih-alih 13 kapal mereka, sekarang, ada lebih dari 80 kapal pukat yang menggunakan teknik ini, sehingga menarik 92 persen dari semua ikan yang ditangkap oleh kapal pukat Belanda.

“Tidak ada yang eksperimental tentang perikanan ini, itu adalah operasi komersial yang lengkap dan menghasilkan dampak negatif lingkungannya, sedangkan yang kurang diteliti, berpotensi sangat berbahaya,” kata Clover.

Menurut Bloom, pemerintah Belanda telah memberikan subsidi senilai jutaan euro kepada para nelayan untuk mengubah kapal mereka ke praktik tersebut. Meskipun sebagian besar lisensi ini ilegal.

Belanda menuduh orang-orang Prancis, saingan mereka dalam sektor nelayan-pukat, yang mendorong lobi isu lingkungan.

Penelitian ilmiah yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda, yang tampaknya membebaskan para nelayan, kemudian dikritik oleh para ilmuwan lain sebagai tidak akurat dan menyimpang untuk tujuan politik.

Jeremy Percy, direktur eksekutif Life Platform, yang mengkampanyekan metode penangkapan ikan skala kecil yang berdampak rendah, mengatakan, “Munculnya penangkapan pulsa-listrik adalah jawaban atas kemungkinan pelarangan pancaran sinar tradisional dalam waktu dekat. Itu menjanjikan jauh lebih sedikit bahan bakar yang dibutuhkan dan perlengkapan yang lebih ringan di dasar laut.

Tetapi tidak ada kejelasan pada sains. Keberatannya terhadap penangkapan listrik berasal dari akun tangan pertama dari kekuatan destruktifnya dari ‘sejumlah besar nelayan darat’.

VisNed, yang mewakili kapal pukat Belanda, di masa lalu membantah bahwa ada bukti terhadap kritik penangkapan ikan listrik. VisNed tidak menanggapi permintaan untuk komentar dan konfirmasi ketika berita berita ini ditulis. (SIMON VEAZEY/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Kongres AS, Mengincar Tiongkok, Memberi Suara untuk Memperbaiki Keuangan Pembangunan

admin
-
0
Kongres AS, Mengincar Tiongkok, Memberi Suara untuk Memperbaiki Keuangan Pembangunan

WASHINGTON – Senat AS pada 3 Oktober mengeluarkan undang-undang yang merombak cara pemerintah federal meminjamkan uang untuk pembangunan asing, menciptakan sebuah lembaga senilai $60 miliar yang sebagian besar ditujukan untuk menanggapi pengaruh Tiongkok yang semakin besar.

Senat telah meloloskan undang-undang Better Utilization of Investments Leading to Development (BUILD) Act sebagai bagian dari RUU untuk mengesahkan kembali Administrasi Penerbangan Federal, yang disahkan oleh 93 sebagai lawan 6 suara. Keseluruhan paket, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan tersebut, sekarang akan dikirim ke Presiden Donald Trump, yang diharapkan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Langkah ini menciptakan lembaga baru, International Development Finance Corp AS, yang mengkonsolidasikan Overseas Private Investment Corp (OPIC) dan organisasi-organisasi pengembangan pemerintah lainnya.

Lembaga-lembaga tersebut meminjamkan uang untuk proyek-proyek seperti energi, pelabuhan dan infrastruktur air di negara-negara berkembang.

Para pendukung RUU tersebut berpendapat bahwa OPIC perlu dimodernisasi dan pinjaman AS pada umumnya dibuat lebih efisien untuk mengikuti peningkatan investasi Tiongkok di seluruh dunia.

Pejabat-pejabat AS khawatir tentang negara-negara yang sedang menjadi korban dari apa yang mereka sebut “perangkap utang” Tiongkok, diplomasi, menyerahkan kendali atas aset-aset besar seperti pelabuhan atau jalan raya ketika mereka mendanai proyek-proyek infrastruktur dengan pinjaman Tiongkok yang tidak dapat mereka bayar kembali.

OPIC, yang bertujuan untuk memajukan kepentingan AS dengan meminjamkan ke usaha bisnis di luar negeri dan menghasilkan uang untuk US Treasury, telah mendapat kecaman dari para kritikus yang mengatakan bank swasta paling cocok untuk membuat keputusan-keputusan investasi.

Ray Washburne, presiden OPIC, mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa RUU tersebut akan memungkinkan lembaga pembangunan yang baru dibentuk untuk mengambil saham ekuitas di dalam proyek-proyek daripada hanya meminjamkan uang. Ini juga akan membiarkan lembaga tersebut memberikan asuransi risiko politik untuk membantu mendorong investasi swasta di pasar-pasar yang baru tumbuh, suatu bidang di mana persaingan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjadi sangat sengit.

Trump tahun lalu mengusulkan pemotongan dana untuk setiap proyek baru OPIC. Namun, pemerintahan Trump tahun ini telah mendukung penciptaan entitas yang baru tersebut. (ran)

https://www.youtube.com/watch?v=abxt-0TXluE&t=7s

Mantan Kepala IMF Dipenjara Mahkamah Agung Spanyol

admin
-
0
Mantan Kepala IMF Dipenjara Mahkamah Agung Spanyol

EpochTimesId – Mantan Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Rodrigo Rato akan menjalani hukuman penjara empat setengah tahun. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus menyalahgunakan kartu kredit perusahaan, ketika dia bekerja di bank pemberi pinjaman milik negara, Bankia.

Mahkamah Agung Spanyol mengkonfirmasi pada 3 Oktober 2018, bahwa mantan menteri ekonomi Spanyol dan tokoh terkemuka di Partai Rakyat yang berkuasa sebelum pindah ke IMF, memimpin Bankia selama dua tahun. Dia berhenti sesaat sebelum bailout negara pada 2012.

Pada 2017, pengadilan mempertimbangkan bahwa Rato bertanggung jawab untuk mengawasi penyalahgunaan kartu kredit. Pengadilan mengatakan, dia bisa membatalkan kebijakan yang melibatkan puluhan eksekutif dan anggota dewan direksi Bankia lainnya.

Rato telah mengajukan banding atas putusan itu dan membantah melakukan kesalahan apa pun. DIa beralasan biaya yang dibebankan pada kartu kredit Bankia adalah sah.

Pada 3 Oktober, Mahkamah Agung mengatakan dalam keputusan setebal 456 halaman menganggap bahwa hukuman itu proporsional. Karena posisi terkemuka Rato di Bankia, dari asetnya menggambarkan bahwa dia mendapat ‘keuntungan yang tidak wajar’ dan ‘menguntungkan pihak lain’.

Pengacara Rato tidak menanggapi permintaan untuk komentar.

Kasus ini adalah salah satu dari beberapa penyelidikan tingkat tinggi dalam kasus korupsi, yang kini mulai membuahkan hasil. Penyelidikan tersebut dianggap sebagai barometer apakah orang Spanyol yang kaya dan berkuasa, dapat dimintai pertanggung-jawab-an di hadapan hukum.

Kasus ‘kartu hitam’ itu memicu kemarahan luas ketika skandal itu pertama kali pecah pada tahun 2014, pada saat Spanyol pulih dari krisis sistematis. Ketika mereka pulih dari dari tahun resesi, PHK massal, dan krisis perbankan yang sebagian dipicu oleh bailout besar-besaran Bankia.

Kartu tersebut digunakan untuk membeli permata, liburan, dan pakaian mahal, sesuai dengan dokumen yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Spanyol. Namun, uang hasil korupsi itu juga diduga digunakan untuk mendanai pembelian yang lebih biasa, seperti menonton di bioskop.

Mahkamah Agung mengkonfirmasi dan memperkuat hukuman penjara antara empat bulan dan lebih dari empat tahun untuk 64 mantan eksekutif Bankia, termasuk Rato.

Secara total, jaksa penuntut menginvestigasi sekitar 12 juta euro dalam pembelanjaan pada kartu-kartu kredit antara 2003 dan 2012. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pantauan Citra Satelit, Lebih dari 5.000 Bangunan Rusak Akibat Gempa dan Tsunami di Palu-Donggala

EpochTimesId
-
0
Pantauan Citra Satelit, Lebih dari 5.000 Bangunan Rusak Akibat Gempa dan Tsunami di Palu-Donggala

Epochtimes.id- Gabungan Tim LAPAN, ITB, dan AIT Thailand berhasil menghitung lebih dari 5.000 bangunan rusak akibat gempa yang terjadi di Palu dan Donggala.

Kabag Humas LAPAN, Jasyanto mengatakan tim baru menghitung sebagian wilayah yang terpotret citra satelit.

Menurut dia, data satelit yang digunakan adalah Satelit Pleiades tanggal 6 Juli 2018 (sebelum gempa) yang diterima oleh Stasiun Bumi LAPAN di Parepare dan tanggal 30 September 2018 (setelah gempa) yang diterima oleh Internasional Disaster Charter.

Adapun metode yang digunakan adalah interpretasi visual dengan membandingkan data citra satelit sebelum dan sesudah gempa.

“Hasil perhitungan menunjukkan adanya 418 rusak di Kabupaten Donggala, dan 2403 di Palu. Sedang yang kemungkinan rusak adalah 315 di Donggala dan 2010 di Palu,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Data kerusakan kemungkinan lebih banyak lagi karena belum seluruh wilayah dampak gempa terpotret dari citra satelit.

Dari total 5146  bangunan rusak yg terdata, 1.045 bangunan terdapat di Perumnas Balaroa yang amblas dengan luasan sekitar 47.8 Ha.

Tim gabungan ini masih terus bekerja dengan data- data satelit lainnya dan terus berkomunikasi dengan komunitas internasional disaster charter.

Gempa Magnitudo 7,4 melanda Sulawesi Tengah pada Jumat (28/09/2018) pada pukul 17.02 WIB. Gempa Donggala terjadi di sesar Palu-Koro.

Gempa ini menimbulkan tsunami hingga 6 meter yang melanda di daerah pesisir Kabupaten Donggala, Mamuju Utara dan Kota Palu.

Hingga 3 Oktober 2018, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.407 orang terdiri dari berasal dari Kota Palu, sebagian Donggala, Sebagian Sigi dan Parigi Moutong. Korban luka berat 2.549 jiwa dan pengungsi mencapai 70.821 jiwa. (asr)

Belanda Larang Pengendara Sepeda Gunakan Ponsel

admin
-
0
Belanda Larang Pengendara Sepeda Gunakan Ponsel

EpochTimesId – Belanda akan melarang penggunaan ponsel saat mengendarai sepeda. Kebijakan yang akan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengurangi jumlah kecelakaan di jalan yang melibatkan pengendara sepeda.

Sejumlah menteri Belanda telah mengumumkan rencana untuk undang-undang baru. Peraturan itu, yang akan menjadikan penggunaan sepeda diperlakukan sama persis seperti menggunakan telepon di belakang kemudi mobil.

Rencana itu muncul setelah terjadi peningkatan jumlah kecelakaan di jalan, di negara yang ‘gila bersepeda’. Pengguna sepeda di negara itu, lebih dari seperempat dari semua perjalanan.

Sebuah studi oleh Dutch Institute for Road Safety Research, atau Institut untuk Penelitian Keselamatan Jalan Belanda, menemukan bahwa hampir seperempat dari semua pesepeda mengakui pernah menggunakan ponsel mereka saat berkendara.

Angka itu meroket untuk pesepeda kalangan remaja. Hampir tiga perempat dari remaja usia 18 hingga 24 tahun yang berpartisipasi dalam penelitian mengatakan, mereka kadang-kadang menggunakan telepon mereka saat berada di jalan.

Selain itu, statistik dari kementerian transportasi Belanda yang diterbitkan tahun lalu menemukan bahwa sepertiga dari mereka yang berusia antara 12 dan 21 tahun menggunakan ponsel mereka saat bersepeda, menurut Dutch News.

Sepeda diparkir di sebuah jembatan yang melintasi kanal di Amsterdam. (Martti Kainjulainen/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Laporan kementerian juga menunjukkan bahwa penggunaan perangkat seluler memainkan peran dalam seperlima dari semua kecelakaan bersepeda. Khususnya kecelakaan yang melibatkan orang-orang di bawah usia 25 tahun.

Menurut kantor statistik pusat Belanda, 206 pengendara sepeda tewas di jalan-jalan negara itu pada tahun 2017. Jumlahnya meningkat 17 kematian dari tahun sebelumnya.

Undang-undang baru, akan memperbarui aturan saat ini yang melarang menggunakan ponsel saat mengendarai mobil dan menyatakan, “Dilarang mengoperasikan perangkat elektronik seluler saat mengendarai kendaraan apa pun (termasuk sepeda).”

Para pejabat menjelaskan bahwa frasa peraturan itu sengaja dibuat tidak jelas, dengan menentukan ponsel. Hal itu untuk meng-‘cover’ perkembangan masa depan dalam teknologi seluler.

“Keputusan ini menetapkan standar yang jelas. Jika Anda mengendarai kendaraan dalam lalu lintas, apa pun kendaraannya, Anda tidak perlu menggenggam perangkat elektronik bergerak,” kata Menteri Transportasi Belanda Cora van Nieuwenhuizen.

Dia menambahkan bahwa peraturan baru itu diperlukan karena menggunakan ponsel, sama berbahayanya bagi pengendara sepeda, dan di semua jenis kendaraan, seperti mengendarai mobil.

Mulai musim panas mendatang, pengendara sepeda yang menggunakan ponsel mereka akan diberi hukuman yang sama seperti pengemudi kendaraan benmptpr. Denda tertinggi untuk menggunakan ponsel di belakang kemudi saat ini adalah 230 euro (266 dolar AS).

Langkah itu disambut oleh Michale Kulkens, yang telah berkampanye untuk larangan seperti itu sejak putranya yang berusia 13 tahun, Tommy-Boy, tewas dalam kecelakaan bersepeda saat menggunakan teleponnya.

Remaja itu ditabrak mobil dan tewas pada Agustus 2015 saat menggunakan perangkatnya untuk menyusun daftar putar musik untuk pesta ulang tahun adiknya, yang berlangsung pada malam yang sama.

Kulkens mengatakan kepada surat kabar Belanda, De Telegraaf, “Saya harus menghentikan mobil saya di sisi jalan dan air mata membasahi mata saya ketika saya mendengar di radio bahwa larangan itu datang. Dalam pikiran saya, saya berkata; ‘Kami melakukannya Tommy-Boy. Kita berhasil.'”

Undang-undang yang diusulkan, yang belum disetujui oleh anggota yang duduk di majelis rendah parlemen Belanda, akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

Jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Januari tahun ini menemukan tiga perempat pemilih Belanda mendukung larangan penggunaan ‘aktif’ sebuah ponsel untuk tujuan apa pun saat mengendarai sepeda.

Dari mereka yang disurvei, mayoritas mengatakan mereka secara pribadi menyaksikan ‘situasi berbahaya’ yang melibatkan pengendara sepeda ketika menggunakan ponsel mereka.

Menurut laporan pemerintah Belanda yang diterbitkan tahun ini, ada 23 juta sepeda di Belanda. Padahal negara itu memiliki populasi 17 juta orang. (NICK GUTTERIDGE/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Tiongkok Akan Menghadapi Lebih Banyak Pembatasan Ekspor AS karena Menindas Muslim

admin
-
0
Tiongkok Akan Menghadapi Lebih Banyak Pembatasan Ekspor AS karena Menindas Muslim

WASHINGTON – Pemerintahan Trump sedang meninjau cara-cara untuk menekan ekspor teknologi AS yang dapat digunakan pemerintah Tiongkok dalam pengawasan dan pengasingan minoritas Muslim, di tengah laporan penahanan massal etnis Uighur dan lainnya di wilayah Xinjiang.

Dalam sebuah surat kepada para pemimpin komite kongres, yang dilihat oleh Reuters pada 2 Oktober, Menteri Perdagangan Wilbur Ross mengatakan bahwa departemennya, dalam konsultasi dengan Departemen Luar Negeri dan lembaga-lembaga lain, kemungkinan akan mengumumkan perubahan kebijakan ekspor dalam beberapa minggu.

“Kita sedang melakukan tinjauan ini secepatnya dan berharap untuk mempublikasikan perubahan-perubahan pada Peraturan Administrasi Ekspor, Export Administration Regulations (EAR) nanti musim gugur ini,” kata Ross dalam surat kepada Senator Marco Rubio dan Perwakilan Chris Smith.

Ross mengatakan bahwa kajian tersebut termasuk menilai apakah akan menambah individu-individu Tiongkok, bisnis-bisnis dan lainnya ke dalam daftar entitas yang tunduk pada persyaratan lisensi khusus, merevisi kebijakan perizinan dan memperbarui teknologi yang dikontrol untuk perlindungan hak asasi manusia.

Keputusan sanksi-sanksi apa pun akan menjadi sebuah langkah yang langka atas dasar hak asasi manusia oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok, yang terlibat dalam perang perdagangan sementara juga mencari bantuan Beijing untuk menyelesaikan kebuntuan atas senjata nuklir Korea Utara.

Rubio dan Smith, pemimpin Republik dari Komisi Eksekutif Kongres mengenai Tiongkok, menulis surat kepada Ross pada bulan September mendesak pemerintah untuk memperluas sanksi terhadap Tiongkok atas perlakuannya terhadap minoritas Muslim.

Surat Ross adalah tanggapan atas surat tersebut.

Departemen Luar Negeri menyatakan keprihatinan mendalam bulan lalu atas “tindakan keras” yang memburuk di wilayah Xinjiang, untuk itu para pejabat mempertimbangkan sanksi-sanksi terhadap pejabat-pejabat senior Tiongkok dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan tuduhan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Rezim Tiongkok telah menggunakan alasan potensi ancaman Islam dan kerusuhan etnis untuk menindak penduduk lokal di Xinjiang.

Orang-orang Uighur dan Muslim lainnya ditahan di fasilitas-fasilitas seperti kamp konsentrasi, yang dikenal sebagai pusat “pendidikan ulang”, dilarang menggunakan sapaan Islam, harus belajar bahasa Mandarin, dan menyanyikan lagu-lagu propaganda, menurut laporan Human Rights Watch.

Negara-negara lain seperti Perancis, Jerman dan Pakistan telah meminta Tiongkok untuk menutup “kamp pendidikan ulang” di wilayah Xinjiang tersebut dan untuk meredakan tekanan terhadap minoritas Muslim.

Panel hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada bulan Agustus bahwa Tiongkok diyakini sedang menahan hingga satu juta etnis Uighur. (ran)

https://www.youtube.com/watch?v=Y628crKRgAA

Kasus HIV dan AIDS Baru Melonjak di Tiongkok, Siswa Sekolah Sangat Terdampak

admin
-
0
Kasus HIV dan AIDS Baru Melonjak di Tiongkok, Siswa Sekolah Sangat Terdampak

HIV dan AIDS sedang meningkat di Tiongkok, di mana pihak berwenang telah melaporkan lebih dari 40.000 kasus baru pada kuartal kedua 2018 itu saja.

Para ahli di Konferensi Nasional ke-5 tentang HIV / AIDS melaporkan 40.104 kasus baru penyakit ini, dimana 93,1 persen ditularkan melalui hubungan seksual, China News Service yang dikelola pemerintah melaporkan pada 26 September. Ini berbeda dengan data dari sekitar satu dekade lalu, ketika sebagian besar kasus adalah hasil dari praktik-praktik medis yang tidak aman atau penyalahgunaan narkoba.

Hingga akhir 2016, Tiongkok telah melaporkan total lebih dari 650.000 pasien HIV-positif dan AIDS, dan 200.000 yang meninggal karena penyakit tersebut. Kurang dari dua tahun kemudian, pada bulan Juni tahun ini, jumlah kasus telah melonjak menjadi 820.756, dengan total kematian 253.031. Pada kuartal ini, lebih dari 8.000 orang di Tiongkok meninggal karena AIDS.

Dalam artikel 28 September yang menganalisis sifat dan implikasi dari krisis AIDS yang berkembang di Tiongkok, komentator Zhou Peng’an mengidentifikasi beberapa alasan utama untuk penyebaran HIV dan AIDS baru-baru ini di Tiongkok:

Pada April 2010, pihak berwenang Tiongkok mencabut pembatasan terhadap orang asing yang masuk ke negara tersebut, meskipun telah didiagnosis dengan penyakit seperti HIV, penyakit kelamin, dan kusta. Banyak dari orang asing tersebut berasal dari negara-negara Afrika, di atas belasan di mana memiliki tingkat infeksi HIV tertinggi di dunia. Lebih dari 70 persen orang HIV-positif berada di Afrika.

Tiongkok berencana untuk memiliki 500.000 siswa asing yang belajar di sekolah dasar dan menengah, dan 150.000 di perguruan tinggi pada tahun 2020. dan menurut analisis Zhou, sumber terbesar dari para siswa ini adalah negara-negara Afrika, dengan mana rezim Tiongkok berusaha untuk mengembangkan hubungan ekonomi yang kuat. Banyak siswa internasional dengan positif HIV begini, dan, tanpa adanya pembatasan hukum, diberikan masuk ke Tiongkok.

Selain itu, Zhou menulis, otoritas Tiongkok menawarkan kepada para siswa ini subsidi berat, menyediakan hampir 100.000 yuan (sekitar $15.000) dalam bantuan keuangan tahunan untuk setiap siswa. Di sebuah negara di mana gaji rata-rata kurang dari 30.000 yuan, tunjangan ini lebih dari cukup bagi mereka untuk mencari pelacur atau bahkan menjadikan diri mereka sebagai “ayah gula-gula” (sugar daddies) bagi wanita Tiongkok, kata Zhou.

Sugar daddies adalah istilah untuk seorang pria kaya, biasanya lebih tua yang memberi uang atau hadiah kepada orang yang lebih muda sebagai imbalan atas bantuan seksual atau persahabatan

Bentuk penularan lain adalah homoseksualitas, kecenderungan yang berkembang di masyarakat Tiongkok.

Berdasarkan data dari tahun lalu, di mana 993.700 kasus dan kematian telah dilaporkan, dan ekstrapolasi dari 40.000 kasus baru yang dilaporkan dalam satu kuartal tahun ini, Zhou memperkirakan jumlah total kasus, termasuk sakit dan meninggal, akan menjadi 1,23 juta oleh akhir tahun.

Pada Desember 2015, BBC melaporkan bahwa sebagian besar kasus baru ditularkan secara seksual, yang menunjukkan perubahan yang tajam dari tahun 2000-an. Pada tahun 2009, AIDS menyebar di Tiongkok terutama melalui penyalahgunaan narkoba dan transfusi darah.

HIV dan AIDS, kata Zhou, menyebar dengan laju beberapa kali lipat dari PDB Tiongkok. Jika tidak ditangani secara efektif, krisis bisa lepas kendali dalam beberapa tahun.

Menurut Komisi Kesehatan Nasional dan Keluarga Berencana Tiongkok, proporsi pelajar Tiongkok yang terinfeksi HIV berusia 15 hingga 24 tahun meningkat menjadi 16,58 persen pada 2014 dari 5,77 persen pada tahun 2008. (ran)

Reporter CCTV Mengganggu Panel yang Diselenggarakan Partai Konservatif Inggris, Menampar Sukarelawan

admin
-
0
Reporter CCTV Mengganggu Panel yang Diselenggarakan Partai Konservatif Inggris, Menampar Sukarelawan

Seorang wartawan Tiongkok yang bekerja untuk perwakilan perusahaan media penyiaran milik pemerintah, CCTV, di Inggris baru-baru ini mengungkapkan sejauh mana staf-staf media negara tersebut menyebarkan propaganda pro-Beijing di luar negeri.

Sebuah panel berjudul “The Erosion of Freedom, the Rule of Law, and Autonomy in Hong Kong”, telah diadakan 30 September sebagai bagian dari konferensi oleh Partai Konservatif Inggris. Panel tersebut dihadiri oleh Benedict Rogers, pendiri kelompok advokasi Inggris, Hong Kong Watch; Anggota Parlemen Konservatif Fiona Bruce; dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong Martin Lee, Benny Tai, dan Nathan Law.

Ketika Rogers, yang juga wakil ketua Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif, mengatakan, “Saya percaya ada kepentingan di dalam keduanya Tiongkok dan Inggris untuk Hong Kong agar berhasil” dan “memastikan bahwa ‘satu negara, dua sistem’ ditegakkan,” seorang wanita dengan kartu pers, kemudian telah diidentifikasi sebagai reporter CCTV Kong Linlin, memutuskan untuk membuat keributan di panel tersebut.

Ketika seorang relawan acara mencoba mengawalnya keluar, Kong menampar pria tersebut, menurut video yang diunggah oleh Hong Kong Watch.

Kong menyela, berteriak, “Anda pembohong. Anda anti Tiongkok. Anda ingin memisahkan Tiongkok. Dan Anda bahkan bukan orang Tiongkok. Sisanya semua pengkhianat!’” menurut akun Rogers, seperti yang diberitahukan pada Hong Kong Free Press, situs web berita.

Pada saat itu, Bruce memintanya untuk meninggalkan tempat. Ketika Kong terus berteriak, seorang mahasiswa sukarelawan, yang dikenal sebagai Enoch Lieu, mendekatinya dan mendesaknya untuk pergi.

Dalam video tersebut, Kong terlihat menampar Lieu dua kali, sekali ketika Lieu berbicara dengan dia dan berikutnya ketika penjaga keamanan mengawalnya keluar.

“Dia menuduh saya mencoba membungkamnya. Lalu saya berkata, cukup selesai sampai di sini Anda harus pergi. Tiba-tiba, dia menampar wajah saya,“ Lieu memposting di Twitter pada 30 September dalam serangkaian postingan tentang insiden tersebut.

“Tindakannya adalah serangan langsung terhadap kebebasan berbicara tepat pada konferensi partai kami. Tindakannya tidak dapat ditoleransi,” tulis Lieu.

Kong ditangkap kemudian oleh polisi setempat, karena dicurigai melakukan penyerangan umum. Kong dibebaskan 1 Oktober, menunggu penyelidikan, menurut Associated Press.

Pada tahun 1997, kedaulatan atas Hong Kong telah diserahkan dari Inggris ke Republik Rakyat Tiongkok. Sejak itu, Beijing telah mengintensifkan campur tangan dalam urusan Hong Kong, meskipun Deklarasi Bersama menjamin bahwa Hong Kong diperintah secara otonom.

Campur tangan terutama tumbuh setelah protes massal pada tahun 2014, ketika warga Hong Kong menuntut hak pilih universal dalam pemilihan pemimpin kota. Tahun lalu, panelis Law dipenjara karena perannya sebagai pemimpin protes tersebut, yang dikenal sebagai Gerakan Payung.

Beijing telah memegang teguh klaimnya atas Hong Kong sejak itu.

Mungkin tidak mengherankan, pada 1 Oktober, Kedutaan Besar Tiongkok di Inggris merilis sebuah pernyataan untuk membela Kong, sementara mengklaim bahwa panel Inggris tersebut “meningkatkan arogansi separatis anti Tiongkok.”

Pernyataan tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa kebebasan berbicara wartawan Tiongkok telah dilanggar ketika “dia hanya mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapatnya.” Pihak kedutaan meminta penyelenggara acara untuk meminta maaf kepada Kong.

Sebuah laporan oleh situs berita pemerintah China Plus mengklaim bahwa dia adalah orang yang dilecehkan secara fisik.

Selain itu, juru bicara CCTV mengatakan “tidak dapat diterima bahwa hak hukum seorang jurnalis Tiongkok dilanggar di Inggris,” menurut laporan China Plus. CCTV juga menuntut permintaan maaf.

Law menyesalkan tindakan-tindakan Kong yang didukung oleh Beijing.

“Selama itu ‘benar secara politis,’ memukul orang, menyebabkan keributan, dan tidak membedakan mana yang benar dan salah semuanya telah menjadi suatu prestasi agung nasional yang mulia. Orang-orang Hong Kong, tidakkah Anda merasa jijik?” tulisnya dalam bahasa Mandarin di Facebook pada 2 Oktober.

Beberapa netizen Tiongkok daratan tidak menerima pembenaran argumen Beijing sama sekali.

“Wow, luar biasa, negaraku. Melakukan hal-hal yang memalukan di Inggris,” komentarnya sinis.

Yang lain berpendapat Kong memiliki motif tersembunyi untuk membuat keributan. “Dia hanya ingin modal politik. Apakah Anda pikir dia benar-benar marah?” (ran)

Perubahan Nama Makedonia Demi NATO dan Uni Eropa Masih Mengambang

admin
-
0
Perubahan Nama Makedonia Demi NATO dan Uni Eropa Masih Mengambang

EpochTimesId — Harapan Makedonia untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dibiarkan mengambang pada 1 Oktober 2018, waktu setempat. Sehari sebelumnya, para pemilih mendukung rencana untuk mengubah nama negara dengan selisih besar, tetapi gagal mencapai 50 persen hak suara yang dibutuhkan agar hasil referendum dianggap sah.

Perdana Menteri Makedonia, Zoran Zaev mengatakan akan menekan dengan pemungutan suara di parlemen guna mendukung perubahan nama menjadi Republik Makedonia Utara. Menteri pertahanan negara itu mengatakan pemilihan awal mungkin diperlukan, sehingga berpotensi menggagalkan seluruh rencana karena kerangka waktu yang sangat mepet.

Sekitar 91 persen pemilih mendukung perubahan nama, yang diminta oleh tetangganya Yunani. Perubahan nama itu sebagai prasyarat untuk mencabut hak veto terhadap upaya Makedonia untuk bergabung dengan organisasi Eropa. Sayangnya, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara hanya 36,9 persen. Angka tersebut menunjukkan, jauh di bawah ambang batas yang diminta.

Yunani bersikeras pada perubahan karena pandangan nama ‘Makedonia’ juga menyiratkan klaim terhadap teritorial di wilayah utara Yunani, yang memiliki nama yang sama. Parlemen Yunani juga harus menyetujui kesepakatan nama pada Juni mendatang.

Sama seperti Zaev, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras juga menghadapi perlawanan yang sengit dari pihak oposisi yang juga ‘musuh’ nasionalisnya.

Uni Eropa, menggemakan Zaev sebagai pemimpin pro-Barat. UE memuji hasil referendum sebagai gelombang dukungan dari rencana Makedonia untuk bergabung dengan blok UE dan NATO.

Namun, Rusia, yang menentang ‘ekspansi timur’ NATO, mengatakan dengan singkat bahwa mereka mengharapkan undang-undang di Makedonia dihormati.

Zaev tidak memiliki mayoritas dua pertiga suara di parlemen untuk mendorong perubahan nama. Belum lagi para penentang perubahan nama telah bersumpah untuk menolak undang-undang, dengan beberapa politisi bahkan menggalang suara untuk membatalkan hasil referendum.

“Dalam minggu mendatang, kami akan menilai apakah kami dapat mengamankan mayoritas yang diperlukan untuk perubahan konstitusi, dan jika tidak, kami akan menyerukan dan mempersiapkan pemilihan umum lebih awal,” kata Menteri Pertahanan Radmila Sekerinska kepada Reuters.

“Kelemahannya adalah bahwa pemilihan akan menunda adopsi perubahan konstitusional selama 45 hingga 60 hari.”

‘Krisis politik’
Analis politik mengatakan hasil referendum sangat mempersulit upaya republik kecil mantan Yugoslavia itu untuk bergabung dengan struktur Barat.

“Daripada memiliki gambaran yang lebih jelas, hasil referendum hanya akan memperdalam krisis politik,” kata analis politik Petar Arsovski. “Kami cenderung menuju pemilihan awal dan Makedonia tidak punya waktu untuk itu.”

Yunani dan Uni Eropa telah merencanakan untuk menghadapi kemunduran dan berusaha dari awal.

“Kami berharap bahwa inisiatif Mr. Zaev untuk reformasi konstitusi akan berhasil,” kata juru bicara pemerintah Yunani, Dimitris Tzanakopoulos pada 1 Oktober 2018. “Pemerintah Yunani akan melanjutkan dengan ketenangan dan kehati-hatian, untuk mendukung kebutuhan untuk implementasi kesepakatan. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan.”

Pemilihan awal bisa digelar di Makedonia paling cepat pada akhir November. Pemilu yang akan mendorong upaya mempermudah perubahan konstitusi.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan Komisaris Perluasan Uni Eropa, Johannes Hahn mengatakan dalam pernyataan bersama, “Parlemen (Makedonia) kini diserukan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya untuk implementasi perjanjian nama dengan memutuskan adopsi dari perubahan hukum (konstitusi).” (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Erupsi Gunung Soputan Meningkat, Status Ditingkatkan Menjadi Siaga III

EpochTimesId
-
0
Erupsi Gunung Soputan Meningkat, Status Ditingkatkan Menjadi Siaga III

Epochtimes.id- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM merilis mengantisipasi potensi erupsi Gunung Soputan maka terhitung Rabu, 3 Oktober 2018 pukul 01:00 WITA, status aktivitas G. Soputan ditingkatkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Gunungapi Soputan merupakan gunungapi strato yang terletak pada posisi geografis 1 o 06’30 ‘’ Lintang Utara dan 124o44’ Bujur Timur.

Secara administratif Soputan berada di Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Ketinggian G. Soputan sekitar 1784 m di atas permukaan laut.

Aktivitas vulkanik G. Soputan di permukaan dicirikan oleh hembusan gas maupun pertumbuhan kubah lava. Kubah lava ini sering diikuti aliran/guguran lava ke arah Barat-Baratdaya, Utara dan Timur.

Catatan PVMBG, berdasarkan sejarahnya, erupsi G. Soputan dapat bersifat eksplosif berupa letusan abu vertikal maupun efusif berupa aliran/guguran lava maupun awan panas.

Berikut rekomendasi yang dikeluarkan PVMBG :

  1. Masyarakat agar tidak beraktivitas di seluruh area di dalam radius 4 km dari puncak G. Soputan dan di dalam area perluasan sektoral ke arah Barat-Baratdaya sejauh 6,5 km dari puncak yang merupakan daerah bukaan kawah untuk menghindari potensi ancaman guguran lava maupun awan panas.
  2. Masyarakat di sekitar G. Soputan dianjurkan agar menyiapkan masker penutup hidung dan mulut, guna mengantisipasi potensi bahaya gangguan saluran pernapasan jika terjadi hujan abu.
  3. Masyarakat agar mewaspadai potensi ancaman aliran lahar yang dapat terjadi setelah terjadinya erupsi yaitu dimana material erupsi terbawa oleh air, terutama pada sungai-sungai yang berhulu di sekitar lereng G. Soputan, seperti di antaranya Sungai Ranowangko, Sungai Lawian, Sungai Popang dan Londola Kelewahu.
  4. Masyarakat di sekitar G. Soputan diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu letusan G. Soputan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi selalu berkoordinasi dengan BNPB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Pemerintah Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara tentang aktivitas G. Soputan. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  5. Pemerintah Daerah agar senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan G. Soputan di Silian Tiga, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara atau dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.
  6. MAGMA Indonesia dapat diakses melalui website https://magma.vsi.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android MAGMA Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan dengan melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan aktivitas G. Soputan melalui fitur Lapor Bencana. Para pemangku kepentingan di sektor penerbangan dapat mengakses fitur VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation).

(asr)

1...1,9251,9261,927...2,274Page 1,926 of 2,274
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: idepochtimes@gmail.com

WordPress Theme by ET Indonesia.com