JOHANNESBURG – Tiongkok sedang membebani negara-negara miskin dengan utang tidak berkelanjutan melalui proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang tidak layak secara ekonomi, kata kepala Badan Investasi Swasta Luar Negeri AS, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) pada 16 Juli.
Kritik terhadap Beijing tersebut muncul ketika Washington berusaha meningkatkan pendanaan pembangunan dalam menghadapi ambisi global Tiongkok.
Diresmikan pada tahun 2013, One Belt, One Road, inisiatif pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang bertujuan untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok melalui darat dan laut ke Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.
Tiongkok telah menjanjikan $126 miliar untuk rencana tersebut, dimana para pengamat lihat sebagai upaya rezim Tiongkok untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui investasi-investasi asing.
Dalam wawancara dengan Reuters di Johannesburg, CEO OPIC, Ray Washburne memperingatkan bahwa strategi Tiongkok tersebut telah menciptakan jebakan utang bagi banyak negara miskin.
“Lihat saja proyek apapun di negara-negara ini dan mereka membuat ukurannya terlalu besar,” katanya. “Kita mencoba membuat negara-negara menyadari bahwa mereka menikam diri mereka sendiri dengan Tiongkok.”
Washburne bukan yang pertama memperingatkan meningkatnya utang terkait proyek-proyek infrastruktur Tiongkok.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde pada bulan April memperingatkan mitra-mitra Sabuk dan Jalan (One Belt,One Road) Tiongkok agar tidak mempertimbangkan pembiayaan tersebut sebagai “makan siang gratis.”
Dan pada bulan Maret, sebuah laporan oleh lembaga think tank Pusat Pembangunan Global (Center for Global Development), yang berbasis di AS, menganalisis risiko kesulitan utang di antara 68 negara yang berpartisipasi dalam inisiatif Sabuk dan Jalan tersebut dan menyimpulkan bahwa mayoritas berisiko bangkrut akibat gagal bayar pada proyek-proyek Sabuk dan Jalan tersebut.
Pada bulan Desember tahun lalu, Sri Lanka secara resmi menyerahkan kegiatan-kegiatan komersial di pelabuhan utamanya di selatan yang terletak di Hambantota pada sebuah perusahaan Tiongkok, sebagai bagian dari rencana untuk mengubah pinjaman sebesar $6 miliar yang Sri Lanka telah utang ke Tiongkok menjadi ekuitas, kepemilikan nilai properti yang digadaikan.
Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa sebuah pelabuhan strategis di wilayah kecil Tanduk Afrika, negara Djibouti, bisa menjadi yang berikutnya, sebuah prospek yang telah ditolak pemerintahan tersebut.
Washburne juga menyuarakan keprihatinan atas perluasan bandara senilai $360 juta di ibukota Zambia, Lusaka, saat ini sedang dilakukan dengan pembiayaan dari Exim Bank of Tiongkok.
“Ekonomi lokal tidak diuntungkan dari itu. Itu adalah bandara yang terlalu besar. Mereka akan memiliki terlalu banyak utang. Pada titik tertentu, seseorang harus membayar. Membayar atau Tiongkok yang akan mengambil kendali,” katanya.
OPIC bulan ini meluncurkan prakarsa yang berfokus pada Afrika yang akan mengalokasikan lebih dari $1 miliar selama tiga tahun ke depan untuk proyek-proyek yang mendukung teknologi transportasi, informasi dan komunikasi, serta rantai nilai (value chain). (ran)
EpochTimesId – Seorang hakim Amerika Serikat menunda pengadilan terhadap terdakwa kasus kartel narkoba asal Meksiko, Joaquin ‘El Chapo’ Guzman selama dua bulan. Sidang akan digelar pada 5 November 2018.
Pengacara Guzman mengatakan membutuhkan lebih banyak waktu untuk meninjau bukti yang baru-baru ini diterima dari jaksa.
Hakim Distrik AS di Brooklyn, Brian Cogan, mengatakan penundaan itu dibenarkan oleh bukti ‘tebal’ yang diserahkan jaksa pada 3 Juli 2018. Dia menolak permintaan pengacara Guzman, Eduardo Balarezo, untuk melarang jaksa menggunakan bukti yang tidak diserahkan pada 26 Juni 2018.
Pemilihan juri telah dijadwalkan pada 5 September 2018. Dalam pengajuan pengadilan pekan lalu, Balarezo mengatakan bahwa bukti yang terlambat dari pihak penuntut menghapuskan kemiripan proses hukum dan hak Guzman untuk mendapatkan pengadilan yang adil.
Balarezo mengatakan dalam emailnya Senin bahwa Guzman ‘sangat kecewa’ dengan keputusan itu. Dia meyakini bahwa persidangan seharusnya tertunda lebih lama, yaitu selama lima bulan.
“Dia (Guzman) meyakini bahwa penuntut sengaja bermain dalam upaya untuk menyangkal, dia yakin keadilan akan terungkap, dan percaya bahwa juri yang tidak memihak akan melihat melalui asap dan cermin di pengadilan,” tulis Balarezo.
John Marzulli, juru bicara untuk Pengacara Negara AS Richard Donoghue di Brooklyn, menolak berkomentar.
Guzman, 61, telah berada di penjara dengan sel isolasi sejak diekstradisi ke Amerika Serikat dari Meksiko pada Januari 2017. Dia dikirim ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba dan tuduhan konspirasi.
Dia dikenal secara internasional sebagai kepala Sinaloa Cartel Meksiko. Namun, Balarezo mengatakan pada sidang bulan lalu bahwa Guzman berencana menunjukkan bahwa dia bukanlah pemimpin tertinggi, namun berperan sebagai pemimpin yang lebih rendah. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
EpochTimesId – KTT Tiongkok-Uni Eropa mulai digelar pada 16 Juli 2018. Beberapa media asing mengungkapkan kekhawatiran bahwa Montenegro mengalami masalah keuangan karena proyek ‘jalur sutra’ atau ‘One Belt One Road/OBOR’ Tiongkok.
Negara kecil di Eropa itu telah menanggung beban berat utang yang bakal sulit dibayar akibat menerima tawaran proyek OBOR Tiongkok. Akibat utang besar pada fase pertama proyek, Montenegro tidak mampu membayar lebih banyak utang untuk menyelesaikan proyek.
Pemilihan yang sulit bagi Montenegro
Laporan Reuters menyebutkan bahwa puluhan pekerja dari Tiongkok sedang berada di atas lembah sungai Moraca yang memiliki pemandangan indah di Montenegro. Mereka datang dalam rangka pembangunan sebuah highway (jalan tol) ‘paling modern’ yang melalui sejumlah medan paling berat di Eropa bagian selatan.
Highway yang panjangnya mencapai 165 KM tersebut dilukiskan sebagai jalan raya yang akan melintasi jembatan paling megah dan terowongan paling dalam di Eropa. Jalan tol itu diklaim sebagai pintu gerbang menuju dunia modern.
Proyek tersebut bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan Bar Harbor dengan negara tetangga pedalaman, Serbia. Tetapi ketika pembangunan jalan di atas pegunungan sepanjang 41 km di sebelah utara ibukota selesai dikerjakan, pemerintah mulai menghadapi pilihan yang sulit.
Pada tahap pertama konstruksi, pinjaman Tiongkok telah melonjakkan jumlah utang Montenegro. Karena itu, pemerintah Montenegro terdesak untuk menyelesaikan masalah fiskal dengan menaikkan pungutan pajak, membekukan beberapa upah sektor publik, dan membatalkan beberapa kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Laporan menyebutkan bahwa utang Montenegro tahun ini diperkirakan mencapai jumlah yang mendekati 80 persen dari produk domestik bruto (PDB) negaranya. Dana Moneter Internasional mengatakan bahwa negara itu tidak mampu membayar lebih banyak utang untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tersisa.
“Bagaimana mereka dapat menyelesaikannya (pembangunan jalan raya) adalah masalah besar,” ujar seorang pejabat Uni Eropa yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
“Ruang fiskal mereka menyusut secara signifikan, mereka sudah mulai menyiksa diri sendiri, dan situasi saat ini adalah bahwa jalan raya tersebut merupakan jalan raya yang belum selesai, belum dapat digunakan,” sambungnya.
Proyek di Montenegro tersebut memicu perdebatan sengit di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Demikian juga di kalangan negara-negara yang berniat untuk bergabung dengan Uni Eropa (Montenegro, Serbia, Makedonia dan Albania). Mereka takut bahwa ini adalah salah satu proyek yang dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok komunis untuk menaikkan pengaruh di Eropa.
Bernd Lange, ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa mengatakan bahwa di balik peningkatan investasi Tiongkok di negara-negara Eropa, mungkin secara tidak langsung untuk memperoleh pertukaran pengaruh pada politik Eropa. Lange berharap bahwa Komisi Eropa dan pemerintah anggota harus memeriksa tujuan di balik investasi Tiongkok di Eropa.
Tiongkok komunis menggunakan inisiatif OBOR untuk memperluas lingkup ekonominya dan mencoba untuk mempengaruhi beberapa negara miskin dengan menawarkan pembangunan infrastruktur dasar. Mereka berusaha membuat komitmen besar untuk merealisasinya transformasi infrastruktur sebagai daya tarik buat negara bersangkutan agar mereka mau menerima pinjaman dengan bunga tinggi dari Tiongkok.
Banyak negara kecil dan miskin seperti Sri Lanka, Djibouti dan Mongolia telah menemukan bahwa mereka terseret oleh utang. Dan dengan demikian, mereka terpaksa lebih mengandalkan pada ‘kemurahan hati’ (pasrah) Tiongkok.
Laporan menyebutkan bahwa Montenegro adalah negara Eropa pertama yang telah sadar bahwa dirinya telah terjebak dalam situasi seperti itu.
Dalam hal ini, Mladen Grgic, seorang sarjana yang telah mempelajari proyek jalan raya mengatakan, “Jalan raya ini adalah sebuah perjanjian besar bagi Montenegro.”
Namun, ia mengingatkan orang-orang tentang Tito dan hari-hari proyek sosialis di wilayah tersebut. Tito atau mendiang Josip Broz Tito adalah pemimpin komunis dari bekas Yugoslavia.
“Jelas ini merupakan jebakan. Sekarang sudah dimulai, tidak peduli seberapa besar bahayanya, politisi tidak mampu menghentikannya,” kata Mladen Grgic.
Kasus Montenegro dan program PPP Tiongkok menarik perhatian masyarakat internasional. Montenegro awalnya berharap dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara ini melalui pembangunan jalan raya tersebut, dan memperkuat hubungan perdagangan dengan Serbia sekaligus meningkatkan keselamatan di jalan raya.
Namun negara itu sadar bahwa mereka hanya memiliki sedikit ruang untuk menerima lebih banyak beban utang. Pemerintah Montenegro memiliki pilihan terbatas untuk membangun tiga fase berikutnya dari proyek jalan raya itu.
Negara itu, kini cenderung membentuk sebuah kemitraan publik-swasta (Public-private partnership/PPP). Mitra eksternal akan bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan jalan raya, namun memiliki hak untuk mengelola jalan raya selama 30 tahun untuk memperoleh pengembalian dari investasinya.
Perusahaan BUMN Tiongkok sedang membangun bagian pertama dari proyek PPP yakni pembangunan jalan dan jembatan di Montenegro. MOU telah mereka tandatangani pada bulan Maret tahun ini, PPP berkomitmen untuk menyelesaikan sisa jalan yang belum selesai dibangun.
Tetapi lembaga kredit Eropa khawatir bahwa Montenegro harus memberikan perlindungan pendapatan yang mahal kepada perusahaan mitra, yakni kepada BUMN Tiongkok, agar proyek sisa tersebut dilanjutkan hingga selesai. Ini mungkin dapat memperburuk kesulitan keuangan Montenegro.
“Kami sudah memberitahu mereka (para pemimpin Montenegro) bahwa model PPP mereka tidak memiliki kandungan pembiayaan, itu hanya pelemparan dari risiko yang tidak bisa mereka atasi,” kata seorang pejabat di Bank Investasi Eropa (EIB).
Pada bulan Mei tahun ini, Dana Moneter Internasional memperingatkan pemerintah Montenegro untuk tidak mengadopsi program PPP, karena itu mungkin dapat mengundang utang yang lebih besar. Seorang pejabat menyarankan bahwa Montenegro harus menunggu sampai berhasil bergabung dengan Uni Eropa baru menuju perbaikan infrastruktur jalan raya.
Karena setelah Montenegro menjadi bagian dari Uni Eropa, Montenegro akan menerima pendanaan yang lebih terstruktur dan kohesif dari Uni Eropa.
Proyek OBOR memperburuk risiko utang negara-negara kecil yang miskin
Sebuah studi baru yang dikeluarkan oleh lembaga think tank Washington ‘Center for Global Development’ pada bulan Maret tahun ini menunjukkan bahwa proyek OBOR yang diluncurkan oleh Tiongkok komunis dapat secara signifikan meningkatkan utang sejumlah negara kecil. Terutama risiko keuangan yang dipikul delapan negara, adalah yang paling mengkhawatirkan.
Montenegro adalah salah satu negara itu. Tujuh negara lainnya adalah Pakistan, Djibouti, Maladewa, Laos, Mongolia, Tajikistan dan Kyrgyzstan.
Pengamat meyakini bahwa pemerintah Tiongkok menyediakan investasi berbunga tinggi untuk mendirikan landasan kuat bagi pemerintah Tiongkok dalam posisinya mempengaruhi keputusan strategis negara yang mengalami masalah pengelolaan dan pelunasan utang. Alasan lainnya, juga untuk memperoleh hak penguasaan terhadap infrastruktur tersebut.
Kasus proyek OBOR di Sri Lanka adalah salah satu contoh terbaik. Pada bulan Desember tahun lalu, Sri Lanka terpaksa menyerahkan hak kendali pelabuhan strategis Hambanthota kepada Tiongkok, karena tidak mampu membayar utangnya. (Zhang Ting/ET/Sinatra/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
Serangkaian insiden telah membuat para ahli berspekulasi bahwa perpecahan yang mendalam bisa ada di dalam eselon atas Partai Komunis Tiongkok, di tengah perang dagang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat.
Pada 15 Juli, surat kabar corong Partai, Rakyat Harian, telah gagal memuat pemimpin Tiongkok Xi Jinping di halaman depan, penghilangan kedua dalam seminggu, melaporkan Voice of America (VOA). Banyak media Tionghoa perantauan independen telah melaporkan bahwa penghilangan yang berulang merupakan kejadian pertama sejak 2013, sekitar waktu Xi secara resmi mengambil alih kekuasaan.
Rejim Tiongkok terus memegang teguh berita tentang apa yang dilaporkan oleh media, dan bahkan kata-kata yang tepat secara hati-hati dibuat untuk mengikuti garis Partai. Dengan demikian, kelalaian tidak mungkin menjadi suatu kebetulan.
Bagi surat kabar resmi Partai, sangat mengejutkan bahwa nama pemimpinnya tidak muncul di halaman depan. Penghilangan ini dianggap membawa signifikansi politik tertentu mengingat bagaimana pada Maret 2016, Xi mengatakan kepada media yang dikelola negara untuk “menggunakan Partai di dalam nama keluarga Anda” —sebuah langkah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, kemungkinan dengan begitu Xi dapat memastikan kampanye anti-korupsinya terpelihara tanpa hambatan.
Dengan kata lain, kontrol atas media pemerintah yang dikelola negara, yang sangat penting bagi penyebaran propaganda Partai, sangat penting bagi Xi untuk menegakkan kebijakannya di dalam Partai yang cenderung suka membuat masalah secara luas dengan lawan-lawan politiknya.
Ketidakhadiran yang mencolok lainnya dari halaman depan adalah liputan berita tentang tarif balas-membalas yang dikenakan oleh Tiongkok setelah Amerika Serikat mengumumkan bahwa bea masuk impor Tiongkok senilai $34 miliar yang berlaku mulai tanggal 6 Juli.
Menurut VOA, penghilangan nama Xi merupakan indikasi bahwa ia telah kehilangan kendali atas media pemerintah, dan secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Partai tidak senang dengan bagaimana Xi telah menangani perang dagang dengan Amerika Serikat.
Perang dagang yang berlarut-larut dapat menimbulkan pukulan finansial yang serius bagi ekonomi Tiongkok. Yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana Tiongkok dapat memenuhi permintaan kedelai dari negara lain, mengingat Amerika Serikat adalah salah satu eksportir kedelai top dunia. Permintaan besar Tiongkok dalam menghadapi pasokan yang terbatas dapat mendorong harga kedelai naik.
Perang dagang telah membuat investor khawatir dan menekan pasar saham Tiongkok. Sementara itu, beberapa perusahaan asing, khawatir bahwa mereka mungkin akan terperangkap dalam baku hantam antara kedua negara tersebut, telah mengatakan mereka berencana untuk keluar dari pasar Tiongkok.
Pada 11 Juli, media pemerintah yang dikelola Xinhua juga memuat laporan yang dimaksudkan untuk mengkritik kepemimpinan Partai saat ini, menurut Zha Jianguo, seorang pembangkang yang tinggal di Beijing, dalam wawancara dengan Radio Free Asia.
Artikel Xinhua menggambarkan sebuah insiden pada tahun 1980, ketika Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, pengawas anti-korupsi internal Partai Komunis, mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki tiga insiden “ibadah pemujaan tokoh” terhadap ketua Partai saat itu, Hua Guofeng, yang dengan cepat menggantikan Mao Zedong sebelum Deng Xiaoping menjadi terkenal. Pemerintah lokal di Provinsi Shanxi, Tiongkok utara, telah merenovasi rumah tua milik Hua menjadi museum. Menurut Xinhua, Hua kemudian meminta maaf atas insiden-insiden tersebut.
Karena Xi telah menghilangkan batas waktu kepemimpinan Partai dan mengabadikan ideologi partainya ke dalam konstitusi Partai, yang membuatnya menjadi pemimpin PKT yang paling kuat sejak Mao, musuh-musuh politik Xi dengan sengaja menggunakan propaganda untuk mengagungkan Xi secara berlebihan, yang mengarah ke persepsi publik bahwa Xi menjadi seorang Mao, seperti, tokoh yang dikultuskan.
Tidak ada yang tahu pasti motivasi di balik penghapusan dari Harian Rakyat dan artikel Xinhua tentang Hua, tetapi protes baru-baru ini terhadap Xi telah mengumpulkan banyak perhatian, dengan para peniru di dalam dan di luar Tiongkok yang menirukan peristiwa tersebut dengan maksud mengejek.
Dong Yaoqiong, seorang manajer di sebuah perusahaan real estate di Shanghai, memulai siaran langsung di Twitter sekitar jam 6:40 pagi pada 4 Juli, menurut surat kabar Taiwan, United Daily News (UDN). Siaran selama kira-kira dua menit mempertontonkan dia sedang menuangkan tinta di atas poster Xi Jinping yang tergantung di depan gedung pencakar langit di Distrik Lujiazui yang ramai, sambil menyuarakan ketidaksenangannya pada “aturan otoriter” Xi.
Menurut UDN, “menuangkan tinta” telah menjadi istilah yang disensor di internet Tiongkok. Surat kabar Taiwan, Liberty Times melaporkan pada 14 Juli bahwa Dong dan ayahnya telah ditangkap. Peristiwa tersebut menunjukkan ketidaksepakatan yang jarang terjadi terhadap Xi meskipun ada penyensoran berat.
Dapatkah ejekan-ejekan halus pada Xi mengisyaratkan perpecahan di dalam kepemimpinan Partai, atau bahwa Xi telah kehilangan dominasinya atas Partai? Ini tetap menjadi pertanyaan kunci ketika pemimpin senior Tiongkok mempersiapkan pertemuan politik yang akan datang, yang diadakan setiap tahun di kota wisata Beidaihe, beberapa mil dari Beijing di pantai Laut Bohai.
Menurut laporan 14 Juli oleh media Hong Kong Apple Daily, mengutip sumber-sumber dalam lingkaran politik Beijing, pertemuan pantai tersebut akan diadakan pada bulan Agustus tahun ini, dan di bagian atas agenda akan membahas “kesalahan-kesalahan besar” yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi Tiongkok sejak konklaf penting Partai yang diadakan Oktober lalu. Laporan tersebut tidak menyebutkan masalah apa yang akan dibahas.
Analisis 15 Juli oleh World Journal, surat kabar berbahasa Mandarin yang diterbitkan di Amerika Serikat, mengindikasikan bahwa kudeta politik bisa terjadi untuk menggeser Xi, dan bahwa Wang Huning, ahli strategi politik utama untuk Xi dan anggota yang paling berkuasa badan pembuat keputusan di dalam Partai, Komite Tetap Politbiro, bisa menjadi korban pertama di tengah gejolak internal Partai.
Wang akan digantikan oleh Hu Chunhua, wakil perdana menteri negara dan anggota Politbiro, badan paling kuat kedua, menurut World Journal. (ran)
Epochtimes.id- Jumlah korban tewas akibat perang melawan narkoba di Bangladesh sejak Mei telah mencapai 200 jiwa. Laporan ini dirilis oleh kelompok hak asasi setempat dilansir Arabnews Selasa (17/07/2018). Sekitar 25.000 jiwa lainnya dipenjarakan dalam perang ini.
Bangladesh meluncurkan tindakan keras untuk menghancurkan perdagangan narkoba yang dikenal di negara itu dengan istilah “yaba,” pil metamfetamin dan pil kafein, yang menurut pihak berwenang telah menyebar ke hampir setiap pelosok desa dan kota.
Menteri Dalam Negeri Bangladesh, Asaduzzaman Khan mengatakan “perang” akan berlangsung sampai perdagangan narkotika dikendalikan. Dia mengatakan mereka yang tewas semuanya terlibat dalam setidaknya 10 kejahatan narkoba.
Namun kelompok-kelompok hak asasi mengatakan bahwa banyak dari korban ditembak oleh polisi dengan darah dingin. Kelompok HAM ini mengatakan serangan itu sebagian digunakan sebagai mengejar target.
Pada Juni lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, mengatakan dia “sangat prihatin” bahwa “sejumlah besar orang” telah meninggal dunia.
Pernyataan resmi bahwa tidak ada korban yang tidak bersalah adalah “berbahaya … dan menunjukkan ketidakpedulian total terhadap aturan hukum,” kata pernyataan PBB.
Komisi Hak Asasi Manusia Nasional yang dikelola negara juga telah memberikan peringatan.
“Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Bangladesh. Begitu banyak orang terbunuh dalam waktu singkat, ”kata Sheepa Hafiza, direktur eksekutif kelompok hak asasi Ain o Salish Kendra.
“Ini sangat disayangkan. Kami mengutuk pembunuhan di luar proses hukum dan menginginkan investigasi yang adil terhadap setiap pembunuhan ini, ”katanya.
Juru bicara kementerian dalam negeri Bangladesh Sharif Mahmud Apu mengatakan sekitar 25.000 tersangka pengedar narkoba telah ditangkap.
Menurut dia, populasi penjara telah membludak hingga 89.589 orang, hampir dua setengah kali lebih tinggi dari kapasitas penghuni penjara.
Bangladesh telah berjuang untuk membendung perdagangan “yaba,” dengan ratusan juta pil masuk ke negara itu dari Myanmar.
Pihak berwenang tahun lalu menyita rekor 40 juta pil tetapi mengatakan sekitar 250-300 juta lebih sudah beredar di pasarn.
Perang brutal yang dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap narkoba sejak berkuasa pada tahun 2016 telah menyebabkan ribuan orang tewas dan mendorong tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sri Lanka juga telah menyatakan minatnya untuk meniru Duterte, mengumumkan rencana untuk mengerahkan tentara dan mulai menggantung penjahat narkoba, mengakhiri hampir setengah abad moratorium hukuman mati. (asr)
EpochTimesId – Seorang warga Rusia berusia 29 tahun telah dituduh bekerja sebagai mata-mata Rusia di Amerika Serikat. Departemen Kehakiman AS, Department of Justice (DOJ) kemudian menuntut terdakwa ke pengadilan, dan mengumumkan pada publik pada 16 Juli 2018 waktu setempat.
Mariia Butina, penduduk kota Washington, ditangkap pada 15 Juli 2018. Menurut DOJ, Butina telah bekerja sejak 2015 sebagai mata-mata, dan melapor langsung kepada pejabat tingkat tinggi di pemerintahan Rusia.
Pejabat yang menjadi ‘penghubung’ Butina itu diduga mantan anggota legislatif Federasi Rusia dan pejabat tinggi di Bank Sentral Rusia. Pejabat itu, yang tidak disebutkan namanya oleh DOJ, dijatuhi sanksi ekonomi oleh Departemen Keuangan AS pada bulan April tahun ini.
Menurut DOJ, “Butina telah mengembangkan jaringan, dengan membina hubungan dengan orang-orang AS dan organisasi-organisasi infiltrasi yang memiliki pengaruh dalam politik Amerika, untuk tujuan memajukan kepentingan Federasi Rusia.”
Terdakwa datang ke Amerika Serikat dengan visa pelajar.
“Dia melakukan kegiatannya tanpa secara resmi mengungkapkan fakta, bahwa dia bertindak sebagai agen pemerintah Rusia, seperti yang diatur dan di-syarat-kan oleh hukum,” kata DOJ dalam sebuah pernyataan.
Pengumuman dakwaan terhadap Butina datang pada hari yang sama saat Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dalam konferensi pers bersama di Helsinki, Trump mengatakan bahwa, “hubungan kami tidak pernah lebih buruk dari saat ini.”
“Namun, itu berubah sekitar empat jam yang lalu. Saya benar-benar percaya itu,” kata Trump mengacu pada pertemuan yang dia lakukan dengan Putin.
Pada bulan April, pemerintahan Trump mengeluarkan sanksi baru yang menargetkan oligarki Rusia dan 12 perusahaan yang mereka kontrol atau miliki. Sanksi itu juga menargetkan 17 pejabat senior pemerintah Rusia dan sebuah perusahaan Rusia milik negara yang menjual senjata.
Pada bulan Maret, Trump telah memerintahkan pengusiran puluhan perwira intelijen Rusia dari Amerika Serikat. Aksi diplomatik itu diambil sebagai tanggapan atas dugaan penggunaan senjata kimia kelas militer Rusia di Inggris. Trump juga memerintahkan penutupan konsulat Rusia di Seattle. (Jasper Fakkert/The Epoch Times)
EpochTimesId – Menjadi Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) tentu memiliki resiko besar, bahkan kehilangan nyawa. Mereka bisa saja kehilangan nyawa, ketika terjadi serangan terhadap sang Presiden.
Namun, seorang anggota Paspampres Amerika Serikat, atau Agen Dinas Rahasia AS justru kehilangan nyawa bukan karena melindungi Presiden Donald Trump. Agen yang ditugaskan untuk Perlindungan Presiden di resor golf Turnberry milik Trump, di Skotlandia meninggal karena menderita stroke.
“Dengan penuh kesedihan dan penyesalan untuk melaporkan bahwa agen itu, seorang veteran Dinas Rahasia 19 tahun dan profesional yang berdedikasi dari tatanan tertinggi, meninggal pagi ini pada 17 Juli 2018, di Skotlandia,” kata badan itu.
Agensi mengatakan bahwa dia meninggal dikelilingi oleh anggota keluarganya dan agen Dinas Rahasia lainnya. Nama agen itu dirahasiakan untuk menghormati privasi keluarganya.
“Akhirnya, Secret Service (Dinas Rahasia) berterima kasih kepada personel medis di Skotlandia, selain anggota Unit Medis Gedung Putih dan Polisi Skotlandia yang memberikan perawatan dan dukungan luar biasa untuk anggota keluarga kami,” tulis Secret Service.
Detail lainnya tentang kematian agen itu belum dijelaskan.
Presiden Donald Trump berhenti di Skotlandia setelah dia berkunjung ke Belgia untuk menghadiri KTT NATO, dan melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke Kerajaan Inggris.
Di Inggris, Trump bertemu Ratu Elizabeth II dan Perdana Menteri Theresa May. Setelah itu, Trump menghabiskan akhir pekan dengan bermain golf di lapangan golf miliknya di pantai barat Skotlandia, Inggris Raya. Setelah itu, dia melanjutkan agenda resmi pertemuan dengan Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia. (Jack Phillips/The Epoch Times)
EpochTimesId – Sebuah gambar karikatur tentang perang dagang yang disebarkan perusahaan riset investasi AS, Hedgeye, ramai dibahas netizen. Sebuah kapal digambarkan sebagai kapal ekonomi milik Tiongkok, dengan seorang pelaut yang terkejut melihat seekor ikan hiu bertuliskan Tarif AS sedang berenang mendekat.
Namun tanpa disadari bahwa kapal besar itu hanya akan melaju dengan kecepatan yang lambat karena sudah terlilit oleh kaki gurita raksasa.
Dunia luar berpendapat bahwa pembebanan tarif mungkin bukan target utama yang perlu mendapatkan perhatian. Tetapi kekhawatiran yang lebih besar terletak pada masalah ekonomi Tiongkok, karena tingkat pertumbuhan akan lebih lambat dari yang diharapkan. Sedangkan pihak berwenang untuk mengamankan angka pertumbuhan terpaksa menggelontorkan lagi dana pinjaman yang cukup besar.
Mitch Fraser-Jones, direktur komunikasi investasi perusahaan Woodford, (sebuah perusahaan modal ventura di Inggris) mengatakan bahwa gambar karikatur tersebut mengungkapkan kegelisahan pasar modal tentang liputan berita perang tarif yang sedang terjadi saat ini. Tetapi, karikatur juga menunjukkan risiko lebih besar yang bersembunyi di bawah permukaan perekonomian Tiongkok.
Gambar karikatur. (Mitch Fraser-Jones/@Mitchell_FJ)
John Authers, seorang pengamat di Financial Times juga mengatakan bahwa meskipun kebanyakan orang umumnya beranggapan bahwa gejolak pasar baru-baru ini disebabkan oleh tarif, tetapi sebenarnya membutuhkan tinjauan yang lebih teliti terhadap ekonomi Tiongkok.
Investasi di bidang konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melamban
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok kuartal kedua terus melambat dengan pertumbuhan output manufakturing bulan Juni melemah ke titik terendah selama dua tahun terakhir. (6,0%, 0,5% lebih rendah dari perkiraan sebelumnya). Sementara investasi domestik dan ekspor juga terkena dampak dari perang dagang.
“Kami perkirakan bahwa pertumbuhan H2 akan terpengaruh oleh turunnya angka pinjaman dan lemahnya aktivitas real estate. Selain itu, meningkatnya konflik perdagangan dengan Amerika Serikat juga menjadi ancaman menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok,” tulis Louis Kuijs, Direktur Ekonomi Asia, Institut Ekonomi Oxford Hong Kong dalam sebuah laporannya.
“Ketidakpastian tentang dampak tarif AS terhadap ukuran dan struktur ekspor Tiongkok telah melemahkan kepercayaan bisnis dan tertundanya investasi, terutama investasi lintas batas,” jelasnya.
Pertumbuhan investasi aset tetap Tiongkok pada semester pertama tahun ini mencapai rekor terendah. Investasi aset tetap mencakup anggaran yang dikeluarkan untuk pengkonstruksian bangunan baru, pabrik, jalan dan pelabuhan laut. Diantaranya pasar real estat adalah pendorong utama ekonomi Tiongkok. Investasi baru dalam real estat pada bulan Juni adalah yang terendah dalam 6 bulan tahun ini, sementara itu penjualan real estat juga menurun.
Akhirnya, dari perspektif ekspor neto, pendorong kuat naiknya angka ekspor Tiongkok pada bulan Juni tersebut adalah akibat peningkatan kiriman menjelang kenaikan tarif AS. Tetapi data impornya menunjukkan kian pesimis.
Julian Evans-Pritchard, ekonom dari Capital Economics mengatakan, setelah disesuaikan dengan faktor musiman. Impor Tiongkok pada bulan Juni turun 4,2%, menunjukkan bahwa permintaan domestik cenderung lemah.
Pihak berwenang Tiongkok selalu berharap ada rangsangan ekonomi melalui meningkatnya konsumsi internal. Tetapi data konsumsi pada semester pertama tahun ini gagal mencapai pertumbuhan yang diharapkan.
Konsumsi paruh pertama tahun ini (termasuk sektor swasta dan pemerintah) menyumbang 78,5%, periode yang sama tahun lalu adalah 63,4%; Pertumbuhan penjualan ritel dari Mei mulai naik, tetapi tingkat pertumbuhan hanya 9,4% sepanjang tahun ini, sementara tahun lalu angka itu mencapai 10,4%.
Sebagian besar ekonom percaya bahwa ketahanan ekonomi Tiongkok akan pecah dalam beberapa bulan mendatang. Kecuali untuk perdagangan ekspor pada paruh kedua tahun ini, serta efeknya terhadap geopolitik dan kebijakan moneter AS akan muncul satu demi satu, sengketa perdagangan dapat memberikan dampak terhadap PDB 2018 Tiongkok sekitar 0,2 – 0,5%.
Ekonomi Tiongkok selain memiliki risiko penurunan, bahaya lebih besar yang mengancam adalah kandungan yang berada di dalam ekonomi Tiongkok. Rezim melakukan upaya deleverage untuk mempertahankan pertumbuhan yang dapat menyebabkan krisis ekonomi yang semakin serius.
Melonggarkan pengontrolan utang dapat berakibat pada kolaps-nya perekonomian Tiongkok
Guna menghadapi perlambatan permintaan domestik dan risiko perang dagang, para pembuat kebijakan Tiongkok telah mulai meningkatkan daya tahan ekonomi dan melonggarkan sikap mereka terhadap deleveraging.
Selama bertahun-tahun, ekonomi Tiongkok telah mengumpulkan sejumlah besar pinjaman berisiko tinggi. Utang pemerintah, korporasi dan lokal telah menjadi ‘badak abu-abu’ atau beban bagi ekonomi Tiongkok.
De-leveraging adalah upaya untuk mengurangi hutang perusahaan dan pemerintah lokal, tindakan tersebut sendiri akan menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan investasi pabrik, pertumbuhan belanja rumah tangga dan peningkatan default perusahaan dalam membayar kembali utang mereka. Perang dagang Tiongkok-AS dapat makin menonjolkan masalah dalam ekonomi Tiongkok yang sengaja mereka sembunyikan.
Sebelum AS menerapkan putaran pertama langkah tarif perdagangan terhadap Tiongkok pada 6 Juli 2018, jumlah kasus default di pasar obligasi korporasi Tiongkok meningkat.
Hingga paro waktu tahun ini, jumlah total tunggakan utang perusahaan Tiongkok telah mencapai 19 miliar RMB (setara 2,9 miliar dolar AS). Jumlah itu lebih tinggi dari 14 miliar RMB yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu.
Para analis mengatakan bahwa jika regulator Tiongkok semakin menekan bank komersial Tiongkok untuk membersihkan kredit macet mereka, maka tingkat utang macet perbankan akan jauh lebih tinggi daripada yang mereka laporkan.
Tingkat utang resmi bank-bank komersial yang diumumkan oleh otoritas keuangan kurang dari 2%. Namun, Wall Street Journal baru-baru ini mengutip contoh bank pedesaan di Provinsi Guizhou, seperti yang dipersyaratkan oleh pihak berwenang untuk menggolongkan pinjaman yang tidak dilunasi dalam 90 hari setelah jatuh waktu sebagai non-performing loan/kredit macet. Dengan demikian rasio kredit macet bank tersebut akan melambung 3 kali lipat menjadi 20 %.
A great cartoon from @Hedgeye, highlighting the equity market's habitual capacity to fret about headlines and newsflow, whilst ignoring the more substantial risks that lurk beneath the surface. pic.twitter.com/woZIOGS6BF
— Mitchell Fraser-Jones (@Mitchell_FJ) July 16, 2018
Namun, untuk melindungi pertumbuhan ekonomi, pihak berwenang Tiongkok secara diam-diam telah melonggarkan panduan deleveraging bagi perusahaan dan pemerintah lokal.
Pekan lalu, Dewan Negara Tiongkok telah berhenti mengeluarkan pemberitahuan pengawasan, mendesak pemerintah lokal untuk mempercepat proyek-proyek investasi yang telah disetujui untuk merevitalisasi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Pusat biasanya menggunakan metode pengawasan untuk menilai pejabat lokal dan mempromosikan pelaksanaan Arahan Tertinggi. Sebelum ini, pemerintah telah menekankan perlunya mengendalikan skala pinjaman pemerintah daerah.
Juru bicara Biro Statistik Mao Shengyong juga mengatakan kepada media pada hari Senin (16/7/2018) bahwa ia mengharapkan untuk memulai lebih banyak proyek infrastruktur setelah menyelesaikan pemeriksaan utang pemerintah lokal di Beijing.
Investasi dalam aset tetap infrastruktur meningkat sebesar 7,3% pada semester pertama tahun ini sedangkan pada paruh pertama tahun 2017 adalah 21,1%.
Zhu Chaoping, ahli strategi pasar JP Morgan Asset Management mengatakan, jika Tiongkok kembali melonggarkan kebijakan moneternya, maka kredit BUMN bisa menjadi lebih tinggi, di sinilah letak risiko.
Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas internasional telah berulang kali mengeluarkan peringatan tentang masalah utang Tiongkok. Menurut data dari Bank of International Settlements, utang Tiongkok hingga akhir tahun 2016 sudah mencapai 257% dari PDB mereka. Tingkat persentase yang jauh lebih tinggi dari pada negara-negara berkembang yang baru mencapai 184% dari PDB.
Bank menunjukkan bahwa jumlah total utang sangat besar, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah tingkat pertumbuhan utang Tiongkok terlalu cepat.
Capital Economics dalam sebuah laporannya tahun lalu telah memperingatkan, tingkat pertumbuhan utang Tiongkok jauh lebih cepat daripada hampir semua negara besar lainnya. Akumulasi utangnya yang berkelanjutan merupakan risiko terbesar yang dihadapi pasar Asia yang sedang tumbuh.
Tahun 2016, Voice of America mewawancarai ekonom penerima Nobel tahun 2008, Paul Krugman. Ketika ditanya tentang, jika ekonomi Tiongkok menghadapi situasi lebih serius, apakah negara lain di dunia dapat melakukan penyelamatan pasar?
Krugman dengan menggeleng-gelengkan kepala menjawab, “Tidak mampu!”
Dia percaya bahwa ekonomi Tiongkok akan sulit untuk diselamatkan karena skupnya terlalu besar. (Lin Yan/ET/Sinatra/waa)
Pada awal Perang Dagang RRT-AS, tampaknya masalah tarif mobil impor Eropa-Amerika Serikat juga mencapai titik balik. Sebelumnya, terkait dengan pembalasan tarif Uni Eropa, AS mengancam akan mengenakan pajak 20% untuk mobil impor Uni Eropa.
Menurut laporan media Jerman pada 5 Juli lalu, belakangan ini, Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell mengusulkan ketika bertemu dengan para CEO industri otomotif Jerman dari: Harald Krüger – BMW, Dieter Zetsche – Daimler dan Herbert Diess – Volkswagen bahwa jika Uni Eropa menghapus total tarif impor mobil Amerika maka Presiden Trump akan menerapkan “tarif nol” untuk mobil impor Eropa.
Terhadap usulan Amerika Serikat, tiga top eksekutif industri mobil Jerman itu menyatakan bahwa jika dapat menghindari sebuah perang tarif maka mereka dapat mengeluarkan sebuah jaminan bahwa mereka akan mempertahankan tingkat investasi di Amerika Serikat. Sedangkan Kanselir Jerman Angela Merkel juga secara terbuka menyatakan mendukung proposal ini.
Berita TV Jerman menunjukkan bahwa ini adalah “sinyal meredanya Perang Dagang” Eropa-AS. Meskipun keputusan terakhir berada ditangan Uni Eropa, akan tetapi pernyataan Merkel sebagai PM negara besar eksportir mobil seharusnya sangat berbobot.
Sudah jelas Beijing tidak senang dengan berita semacam ini. Faktanya, di saat setelah Perang Dagang RRT-AS resmi dimulai, badan ekonomi besar yang lain di dunia yakni Uni Eropa telah menjadi kecemasan yang tersembunyi bagi Beijing yang mengkhawatirkan Amerika Serikat akan bergabung dengan Eropa, hal ini akan membuat ekonomi Tiongkok sudah jatuh tertimpa tangga.
Menurut laporan terbaru dari Reuters Inggris, beberapa pejabat senior PKT seperti Wakil PM Liu He dan Menlu Wang Yi, setidaknya di tiga kali kesempatan mengusulkan kepada Uni Eropa untuk membentuk aliansi dengan Beijing.
PKT menyatakan akan membuka lebih banyak pasar kepada Uni Eropa sebagai imbalannya. Pada saat yang sama juga mengusulkan RRT-UE bersama-sama menggerakkan aksi Anti-AS dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan pada pertengahan Juli mengeluarkan pernyataan bersama dalam KTT – RRT-UE untuk menentang kebijakan perdagangan pemerintahan Trump.
Namun, lima pejabat Uni Eropa mengatakan kepada Reuters bahwa UE telah menolak proposal PKT. Karena mereka menyatakan bahwa sebenarnya mereka setuju dengan tuduhan AS terhadap Beijing, PKT telah mendistorsi perilaku perdagangan sebagian industri yang mengakibatkan kelebihan kapasitas dan mencoba untuk mendominasi pasar global.
Sikap Uni Eropa sebenarnya telah ditunjukkan dalam dialog ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi RRT-UE VII pada 25 Juni lalu. Pada saat itu Wakil Presiden Komisi Uni Eropa, Jyrki Tapani Katainen, berbicara pada konferensi pers bersama yang diselenggarakan yang menyebutkan tentang perbedaan perdagangan Uni Eropa-RRT, termasuk masuknya perusahaan dan produk Eropa ke pasar Tiongkok serta subsidi besar dan terlibatnya pemerintah RRT dalam perusahaan teknologi tinggi yang ikut merencanakan Program Made in China 2025.
Katainen menghimbau Beijing untuk melonggarkan pembatasan akses pasar dan memecahkan masalah kelebihan produksi baja. Namun, kata-kata Katainen ini sama sekali tidak terlihat di media daratan Tiongkok manapun, jelas sengaja diabaikan/disensor.
Sebaliknya yang terbaca di media daratan Tiongkok adalah RRT dan Eropa bersama-sama disudutkan oleh Amerika Serikat, itu sebabnya kedua belah pihak harus bergabung.
Perhitungan Beijing adalah: Melalui membuka pasar dan menyediakan order besar untuk memisahkan Eropa-AS, memikat Uni Eropa agar bersedia merespon bersama-sama PKT dalam menghadapi tekanan perdagangan AS untuk mengurangi tekanan luar biasa bagi Beijing.
Akan tetapi angan-angan Beijing ini jelas gagal, hal ini disebabkan oleh karena Beijing tidak mau mengakui bahwa perbedaan antara Eropa-AS dan perbedaan antara RRT-AS, sifatnya sama sekali beda.
Pergesekan perdagangan antara Eropa dan Amerika Serikat termasuk pergesekan normal di bawah sistem ekonomi pasar yang sama, kedua belah pihak dapat memecahkan masalah ini melalui komunikasi dan negosiasi di atas meja, misalnya seperti pajak mobil.
Selain itu, hubungan persekutuan antara Eropa-AS dalam aspek politik dan militer yang berlandaskan basis nilai bersama juga tidak akan semudah itu untuk sembarangan diubah. Upaya perpecahan yang dilakukan Beijing tidak diragukan lagi telah menilai secara berlebihan efek umpan yang dilemparkan olehnya.
Adapun perbedaan perdagangan antara RRT-AS dan RRT-Eropa itu merupakan kontradiksi struktural.
Sebuah artikel di Internet berjudul “Kegalauan Mendalam tentang Gesekan Perdagangan Beijing-AS” telah memberi jawaban: Sistem ekonomi AS adalah semacam sistem ekonomi bebas. Yang disebut dengan sistem ekonomi bebas adalah pemerintah itu bagai satpam yang berjaga malam, bertanggung jawab menjaga ketertiban, mengenai industri hendak memproduksi apakah, berapa banyak dan menggunakan jenis teknologi apakah, semuanya adalah urusan kaum kapitalis dan sistem keuangan, pemerintah sama sekali tidak ikut campur tangan.
Ekonomi Inggris dan Amerika Serikat telah tumbuh dengan menggunakan model ini selama beberapa ratus tahun terakhir. Model ekonomi pasar RRT adalah sistem ekonomi pasar yang dipimpin oleh pemerintah. Intelektual Amerika telah memberi lebel “Kapitalisme Negara” kepada system Republik Rakyat Tiongkok tersebut.
Setelah PKT yang bukan ekonomi pasar sejati bergabung dalam WTO, bukan hanya tidak menepati janji malah menggunakan celah aturan WTO untuk merusak tatanan ekonomi, mengekspor Kapitalisme Negara keseluruh dunia dan menggunakannya sebagai ekspansi ekonomi dan politik serta mengganggu masyarakat demokratis liberal.
Jika terus begini, PKT memerintah dunia bakal menjadi fakta yang tak terbantahkan. Justru menyadari akan bahaya inilah, setelah Trump menjabat barulah memberikan tekanan maksimum kepada Beijing,sedangkan Beijing yang tidak ingin membuat perubahan besar dalam struktur ekonominya juga terpaksa harus menanggung segala konsekuensi dari Perang Dagang.
Mungkin, kekhawatiran terbesar bagi Beijing bukan hanya apakah Uni Eropa akan bergabung dalam perang di masa depan, tetapi adalah AS-Eropa akan segera membangun sebuah komunitas ekonomi baru di masa akan datang, hal ini bukanlah kabar angin belaka.
Belum lama ini pada pertemuan KTT G7, Trump mengajukan Proposal Tarif Nol yakni nol hambatan, nol subsidi dan menolak proteksi perdagangan diantara ketujuh negara, tujuan terakhirnya adalah berharap bahwa ekonomi Barat dapat diintegrasikan.
Nol tarif, nol hambatan dan nol subsidi adalah fitur khas dari Zona Perdagangan Bebas, biasanya dianggap sebagai langkah pertama dalam mempromosikan integrasi ekonomi, selanjutnya diikuti oleh serikat pabean, pasar bersamadan aliansi ekonomi. Saat itu Merkel memberikan respon positif: “Kita akan menggunakannya sebagai titik start.”
Jika negara-negara Barat telah mencapai model integrasi ekonomi baru, maka pertikaian dalam aspek investasi perdagangan Amerika-Eropa akan hilang, hubungan antara kedua belah pihak juga akan lebih erat, WTO akan terpinggirkan. Sedangkan RRT dan negara-negara lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang disingkirkan di luar gerbang, akan diberi pilihan untuk menyetujui aturan dan bergabung, atau bernegosiasi ulang dengan negara-negara lain serta membayar tarif tinggi.
Ekonomi Beijing yang sudah tak tertahankan lagi akan menghadapi situasi sulit seperti apakah tak perlu dibahas, suatu rezim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal bisa bertahan berapa lama lagi juga sulit dikatakan. Boleh dikatakan bahwa Perang Dagang Trump ini sedang menjemput nyawa PKT. (LIN/WHS/asr)
Warga negara Tiongkok yang tinggal di California baru-baru ini mengaku bersalah telah mencuri teknologi militer AS untuk kepentingan rezim Tiongkok.
Antara tahun 2013 dan 2015, Cathy Chen, yang nama Tionghoanya adalah Chen Si, telah mengirim “radar canggih, pengacau komunikasi kelas militer, penguat suara rendah, dan radar komunikasi ruang Ka-band (radar yang beroperasi dalam rentang frekuensi 20-40 GHz)” ke Tiongkok melalui Hong Kong, tanpa meminta persetujuan dari Departemen Perdagangan AS, menurut laporan tanggal 12 Juli oleh Orange County Weekly, surat kabar California, mengutip jaksa federal. Produk-produk dengan teknologi sensitif berada di bawah kontrol ekspor dan memerlukan izin khusus untuk mengirim ke luar negeri.
Chen, yang menggunakan beberapa nama alias sejak tiba di Amerika Serikat pada tahun 2007, dapat memperoleh teknologi tersebut melalui perannya dalam menyediakan layanan akuntansi untuk perusahaan-perusahaan pesawat terbang, termasuk kontraktor pertahanan AS.
Dia memalsukan dokumen imigrasi untuk dapat terus tinggal di negara tersebut. Pada 2012, ia menikah dengan seorang pria Tiongkok yang lulus dari sekolah pelatihan militer Partai Komunis di Tiongkok.
Ayah Chen juga memiliki hubungan dengan militer, menurut OC Weekly.
Setelah mendapatkan peralatan militer tersebut, Chen berkomplot dengan beberapa perusahaan yang berbasis di Shenzhen di Tiongkok selatan untuk menyembunyikan tujuan yang sebenarnya dan pengguna peralatan tersebut. Perusahaan-perusahaan itu termasuk Chen Archangel Systems Space, Century Electronic International Co., dan Star Aero Investment Ltd.
Agen-agen federal mendapatkan rekaman-rekaman yang menunjukkan bahwa Chen menggunakan telepon genggam sekali pakai untuk menghubungi kontak dari Tiongkok, yang memberi instruksi, ketika ditanya, bersikeras bahwa teknologi itu tidak akan meninggalkan Amerika Serikat.
Ia menerima lebih dari $200.000 dalam pembayaran untuk membuat pengiriman-pengiriman peralatan tersebut.
Chen menghadapi maksimal 50 tahun penjara dan denda hingga $1,75 juta. Hukumannya akan diumumkan pada 1 Oktober.
Sejumlah warga negara Tiongkok telah ditangkap oleh otoritas AS yang mencuri teknologi militer untuk mendukung upaya rezim Tiongkok dalam mengejar militer AS.
Pada September 2017, Yiheng Percival Zhang, seorang profesor Tiongkok yang mengajar teknik sistem biologi di Virginia Tech, dituduh telah berkomplot untuk menipu pemerintahan federal. Penelitiannya melibatkan Angkatan Darat AS, angkatan udara, dan Universitas Pertahanan Nasional.
Dua warga negara Tiongkok telah didakwa dengan spionase ekonomi dan pencurian rahasia dagang pada tahun 2015, setelah mereka berkomplot untuk mencuri source code atau kode sumber (bentuk asli dari program komputer sebelum diubah menjadi kode yang dapat dibaca mesin) dan teknologi militer penting lainnya dari majikan-majikan Amerika mereka, Avago Technologies di Colorado dan Skyworks Solutions di Massachusetts. (ran)
Sepasang suami istri di Tiongkok melihat seluruh stok ikan di peternakan ikan mereka hilang setelah volume tinggi dari limbah minyak yang bocor masuk ke dalam waduk setempat, mencemari air.
Pada 2015, Li Xiaoming (55 tahun), dan istrinya Liu Mingfeng (53 tahun), kembali ke kampung halaman mereka di Kotapraja Dingjunshan di Provinsi Shaanxi, Tiongkok barat laut, setelah 19 tahun bekerja di luar kota, menurut laporan 13 Juli oleh Huashang Daily, harian yang dikelola pemerintah setempat.
Pada Desember 2015, mereka membayar sewa tiga tahun sebesar 120.000 yuan (sekitar $17,955) untuk menggunakan sekitar 6,6 acre (2,67 hektar) waduk setempat. Mereka menghabiskan uang tambahan 40.000 yuan (sekitar $5.986) untuk membeli stok ikan yang ada di waduk tersebut. Pasangan ini menghabiskan tabungan mereka untuk berinvestasi dalam bisnis peternakan ikan ini.
Pada tanggal 17 Juli, setelah Li dan istrinya kembali ke tanah pertanian mereka, ia menemukan setumpuk ikan mati. Dia mengatakan dia mengira ikan itu mati karena kekurangan oksigen di dalam air, dan karena itu dia menyalakan pompa oksigen.
Beberapa hari kemudian, semua ikan telah mati, kerugiannya sekitar 40.000 kilogram (sekitar 40 ton) ikan dengan nilai pasar lebih dari 400.000 yuan ($59.864), menurut pasangan tersebut. Li kemudian menelepon polisi setempat.
Li menyadari ada lapisan tipis minyak di permukaan air waduk, dan ini telah menyebabkan kematian stok ikannya. Dia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa hujan lebat beberapa hari sebelumnya telah meningkatkan tingkat air waduk, yang menyebabkan lumpur yang mengandung minyak di dekatnya ketarik masuk ke dalam air, memungkinkan minyak untuk masuk ke dalam air tersebut.
“Sangat sedikit orang yang pernah datang ke sini. Pada tahun 2016, ada pekerjaan konstruksi mengubah jalur utama di jalan raya nasional sekitar 108, dan beberapa limbah minyak ditinggalkan,” kata Liu.
Li menambahkan bahwa tidak ada perusahaan yang beroperasi dekat waduk, jadi tidak mungkin limbah itu berasal dari bisnis swasta.
Biro air lokal di Kabupaten Mian di Shaanxi mengambil sampel air dari waduk yang tercemar minyak tersebut ke perusahaan swasta untuk diuji. Laporan yang dihasilkan mengungkapkan bahwa air memiliki polutan minyak 28,6 miligram per liter, yang berarti 572 kali lebih tinggi dari standar nasional yang diizinkan kurang dari 0,05 miligram per liter.
Li mengatakan dia menghubungi perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek konstruksi pada tahun 2016, tetapi perusahaan hanya setuju untuk membayarnya beberapa ratus ribu yuan (sekitar $3.000), tidak cukup untuk menutupi kerugiannya.
Perusahaan-perusahaan di Tiongkok dapat membuat biaya produksi mereka rendah karena mengabaikan lingkungan. Mereka dapat membuat produk tanpa memikirkan tentang pembuangan limbah yang tepat. Sementara itu, otoritas Tiongkok sering menutup mata terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi.
Pada Maret 2015, para petani di beberapa desa di Xinxiang di Provinsi Henan Tiongkok utara berbicara kepada media tentang pabrik-pabrik wig rambut lokal yang membuang air limbah yang tidak diolah. Akibatnya, sumber air dan tanah setempat mereka tercemar dan mereka tidak berani makan beras yang mereka tanam, menurut Dahe Daily yang dikelola negara. Ternyata pabrik-pabrik ini, beroperasi sejak tahun 2009, tidak pernah memperoleh persetujuan dari regulator lingkungan di pemerintah lokal. (ran)
Situs web Tiongkok daratan menjual ijazah-ijazah palsu dari berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
Dinamakan “The Diploma Factory,” situs web tersebut mengklaim bahwa mereka dapat mereproduksi sertifikasi gelar dan ijazah kelulusan dari universitas-universitas besar di Tiongkok dan di seluruh dunia.
Menurut HK01, sebuah surat kabar di Hong Kong, situs web tersebut mengklaim bahwa mereka hanya menjual ijazah-ijazah tiruan sebagai “produk-produk menjadi berkualitas baru” dan bahwa mereka tidak “menipu, memaksa, atau merampok apapun dari klien mereka.” Namun, ketika seorang wartawan HK01 bertindak sebagai pembeli yang tertarik, pengelola situs web tersebut membual bahwa pembeli sebelumnya telah menggunakan sertifikasi yang dipalsukan untuk menipu majikan dan berhasil dipekerjakan.
Situs web ini memiliki rentang harga yang berbeda, dengan ijazah-ijazah yang tampak lebih realistis harganya lebih mahal. Satu biaya 4.800 yuan (sekitar $718) memiliki watermark imitasi dan serat yang terlihat di kertas, sementara yang lebih murah dengan harga 1.800 yuan (sekitar $269) hanya dicetak dengan printer ink-jet, kata pengelola situs web kepada wartawan HK01.
“Yang harganya 4800 yuan sebanding dengan yang asli,” katanya. “Jika pengerjaannya terlalu buruk, dan kertasnya terlihat sangat berbeda [dari ijazah asli], itu pasti akan menimbulkan kecurigaan.”
Bahkan, sertifikasi gelar palsu umum di Tiongkok, dan praktek tersebut sekarang menyebar ke luar negeri seiring dengan meningkatnya jumlah siswa Tiongkok yang belajar di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut laporan BBC News pada tahun 2015, sebuah situs web Tiongkok ditemukan menjual ijazah palsu dari puluhan universitas di Inggris, termasuk Universitas Kent dan Universitas Surrey, serta beberapa universitas Amerika.
Sebuah posting web tahun 2017 oleh sebuah perusahaan Tiongkok yang membantu orang-orang Tiongkok yang sedang belajar di luar negeri secara terang-terangan mengiklankan layanan seperti “membuat sertifikasi gelar Amerika palsu dan report card palsu (laporan kemajuan siswa (nilai) yang dikirim ke orang tua/wali),” membuat transkrip IELTS / TOEFL [ujian kemampuan bahasa Inggris] palsu,” dan “membuat surat-surat pendaftaran palsu.”
“Tidak ada saluran di Tiongkok untuk memverifikasi keaslian ijazah-ijazah dari [universitas] asing tersebut,” tulis dalam postingan itu. “Jadi, yang perlu Anda lakukan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan asing, atau untuk memulai bisnis Anda sendiri [di Tiongkok], adalah memiliki ijazah.”
Ia juga menekankan manfaat kembali ke Tiongkok dengan gelar asing, dengan menyebutkan kesempatan kerja, tempat tinggal, dan pendidikan tinggi yang lebih menguntungkan.
Postingan tersebut juga mencatat bahwa gelar palsu dapat digunakan untuk membantu para profesional mengajukan permohonan untuk pendanaan penelitian ilmiah yang pemerintah pusat telah khusus alokasikan untuk mereka yang telah kembali ke Tiongkok setelah bekerja atau belajar di luar negeri. (ran)
Epochtimes.id- Media yang dikendalikan oleh pemerintah Suriah menyebut Israel menembakkan rudal pada posisi militer di dekat Aleppo, Suriah,.
“Musuh Israel pada Minggu malam melancarkan serangan rudal ke salah satu posisi militer Tentara Suriah di utara Bandara al-Nairab, menyebabkan kerusakan material saja,” kata kantor berita SANA, Senin, mengutip seorang pejabat militer.
SANA kemudian melanjutkan, “Sumber itu menambahkan bahwa agresi Israel tiba dalam sebagai rangka upaya putus asa yang berulang-ulang untuk mendukung kelompok-kelompok teroris di Daraa dan Quneitra yang runtuh di bawah serangan Tentara Arab Suriah, yang melanjutkan operasi militernya terhadap posisi teroris . ”
Observatorium Pengawasan Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan serangan udara Israel menewaskan sembilan orang, termasuk enam warga Suriah.
The war monitor mengatakan bahwa daerah yang diserang oleh Israel adalah titik
logistik yang digunakan oleh Pengawal Revolusi Iran di dekat bandara. Kewarganegaraan dari tiga orang lainnya yang tewas tidak diketahui.
Para pejabat Israel tidak berkomentar tentang laporan SANA.
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan kepada saluran media Israel Ynet bahwa dia tidak memiliki laporna tentang dugaan insiden tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan Israel terhadap pasukan Iran di Suriah tidak berubah.
“Kami tidak akan mengizinkan kubu Iran di dalam wilayah Suriah. Kami tidak akan membiarkan mereka mengubah Suriah menjadi semacam garis depan melawan Negara Israel. Dan kami mengambil tindakan sesuai dengan kepentingan keamanan kami, ”kata Lieberman kepada Ynet.
Israel telah menyerang sasaran di Suriah yang diyakini sebagai tempat pasukan Iran. Iran mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad bersama dengan Hizbullah Libanon, dan keduanya telah mengerahkan pasukan di Suriah.
Pada Jumat, 13 Juli, Israel menembakkan rudal Patriot ke satu unit pesawat tak berawak yang datang dari wilayah udara Suriah.
“Rudal Patriot dari sistem pertahanan udara IDF (Pertahanan Israel) diluncurkan ke arah UAV Suriah yang terbang di atas zona demiliterisasi. UAV kemungkinan besar dijatuhkan, ” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilaporan Ynet.
Dan awal bulan ini, Israel dilaporkan menyerang pangkalan militer T-4 Suriah, dengan media pemerintah Suriah mengklaim bahwa pasukan Suriah menembak jatuh beberapa rudal.
Tapi The Jerusalem Post melaporkan bahwa empat hingga enam roket menghantam pangkalan udara T4 serta daerah di sekitar pangkalan itu. Pasukan oposisi Suriah mengatakan kepada sebuah kantor berita bahwa serangan udara di pangkalan itu menyebabkan sembilan orang tewas. (asr)
Sejak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara resmi dimulai pada 6 Juli setelah tarif diberlakukan, media pemerintah Tiongkok telah menjadi terlalu bersemangat untuk mempengaruhi opini publik.
Secara khusus, media negara telah menyalakan rasa nasionalis untuk membujuk rakyat mendukung Tiongkok “selama pertempuran ini berada di dalam nasib bangsa” yang seperti China Media Group, radio negara dan televisi, gambarkan.
Dalam serangkaian artikel yang diterbitkan oleh China Media Group sejak 10 Juli, penyiar mendesak warga untuk “menahan kerugian sementara dalam kehidupan sehari-hari mereka” untuk “mengatasi masalah bersama dengan negara,” mengacu pada setiap kenaikan harga atau kekurangan barang yang dapat timbul setelah tarif diberlakukan.
Dikatakan bahwa, karena “hanya dengan negara akan ada sebuah rumah,” para warga Tiongkok harus menanggung beban dari konsekuensi-konsekuaensi adanya perang perdagangan tersebut.
Meskipun Beijing telah memerintahkan media negara untuk mengecilkan kabar perang dagang dan menahan diri dari menghina Presiden AS Donald Trump, seperti dilaporkan oleh Reuters dan South China Morning Post, tanggapan resmi telah agresif dalam menegur Amerika Serikat dan menyangkal bahwa Tiongkok telah terlibat dalam praktik-praktik perdagangan yang tidak adil.
Pada 12 Juli, kementerian perdagangan Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang secara tegas menolak bahwa mereka telah mencuri teknologi AS, sambil menuduh bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan kesepakatan timbal balik “guna melayani kebutuhan politik negara.”
Juru bicara kementerian luar negeri Hua Chunying mengikuti pada 13 Juli dengan upaya yang secara logis telah cacat dalam menyanggah bahwa Tiongkok telah melakukan pencurian properti intelektual, seperti yang diklaim Amerika Serikat dalam laporan pukulan berat oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS.
Hua mengatakan bahwa pada bulan Desember 2017, laporan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), sebuah badan PBB, menyimpulkan bahwa Kantor Kekayaan Intelektual Negara Tiongkok telah menerima 1,3 juta aplikasi paten (pengajuan tentang hak paten tunggal untuk sebuah penemuan), menjadikannya jumlah tertinggi dunia. Dan pada Maret 2018, angka WIPO mengungkapkan bahwa Tiongkok telah mengajukan lebih banyak aplikasi paten internasional pada tahun 2017 daripada negara lain, selain Amerika Serikat.
“Ini berarti Tiongkok telah menjadi negara adikuasa yang secara independen menciptakan kekayaan intelektual,” kata Hua, menurut media yang dikelola pemerintah Xinhua.
Namun para netizen tidak menerima kebenaran argumen tersebut. Pada Sina Weibo, sebuah platform yang mirip dengan Twitter, seorang pengguna dengan nama “Wei zhi yan” mencatat bahwa ketika warga Tiongkok menderita dari kebijakan satu-anak yang gagal atau dari harga yang terlalu tinggi pada obat-obatan, rezim Tiongkok tidak berbicara tentang “mengatasi masalah bersama-sama,” hanya ketika “pemerintahan-pemerintahan asing mengancam untuk melakukan sesuatu.”
Salah satu posting blog yang beredar luas sebelum dihapus oleh sensor internet berbunyi, “Jika Anda benar-benar menginginkan rakyat mengatasi masalah dengan tulus bersama pemerintah, maka segera publikasikan aset-aset pribadi milik para pejabat pemerintah dan status-status pekerjaan dari keluarga dan anak-anak mereka,” menunjuk pada korupsi dan kronisme yang merajalela yang telah membuat frustrasi rakyat biasa.
Pembalasan
Sementara itu, sebuah lembaga penelitian di Universitas Tsinghua, universitas elit yang memiliki hubungan erat dengan negara, merilis laporan pada bulan Juli menganalisis “strategi-strategi perdagangan” dalam hubungan AS-Tiongkok.
Center for China in the World Economy tersebut mengisyaratkan bahwa Tiongkok dapat membalas dengan memberi sanksi kepada Apple.
Banyak produk Apple, seperti iPhone, diproduksi di Tiongkok dan dengan demikian tidak akan dikenakan tarif.
Laporan tersebut mencatat bahwa pada tahun 2016, konsumen Tiongkok membeli lebih dari 44 juta iPhone, terhitung 21 persen dari penjualan global.
Jika Amerika Serikat “terus menghukum [perusahaan telekomunikasi Tiongkok] Huawei dan perusahaan Tiongkok lainnya, Tiongkok dapat memberikan sanksi kepada Apple untuk menyerang balik terhadap perusahaan-perusahaan Amerika,” tulis laporan tersebut.
Mary Lovely, seorang profesor ekonomi di Syracuse University, mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa rezim Tiongkok dapat menunda produk-produk Apple ketika melewati pabean, atau memprovokasi para konsumen untuk memboikot Apple.
Seorang mantan pejabat obat AS juga berspekulasi bahwa Tiongkok dapat melakukan serangan balik dengan menolak bekerja dengan pasukan AS dalam memerangi pembuatan dan penjualan opioid sintetis ilegal, yang sebagian besar berasal dari Tiongkok. Amerika Serikat saat ini menghadapi epidemi opioid.
Pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah bersumpah untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat ketika Trump mengunjungi Tiongkok November lalu.
“Pada akhirnya, mereka [agen-agen penegak obat-obatan Tiongkok] akan menjadi pion politik apapun yang ingin dilakukan oleh pemerintah Tiongkok,” kata Jeffrey Higgins, mantan agen khusus pengawas Administrasi Penegakan Obat-Obatan, dalam wawancara dengan Kaiser Health News. (ran)
EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kini memiliki lebih dari 50 juta dolar AS (sekitar 700 miliar rupiah) pada rekening kampanye untuk modal pemilihan presiden pada tahun 2020. Dana yang dikumpulkan oleh Trump, jauh lebih banyak daripada pesaing kandidat calon Presiden lainnya, menurut laporan yang dirilis pada 15 Juli 2018 oleh Komisi Pemilihan Federal (FEC).
Dana ratusan miliar rupiah itu dikumpulkan oleh komite kampanye presiden dan dua badan penggalangan dana gabungan, Trump Make America Great Again dan Trump Victory. Sejak meluncurkan proposal 2020 tidak lama setelah menjabat tahun lalu, Trump bahkan telah mengumpulkan lebih dari 88 juta dolar AS melalui tiga entitas tersebut.
Trump kini belum genap menjanai separuh masa jabatan pertamanya. Presiden inchumbent biasanya menunggu sampai separuh masa jabatan untuk mulai mengumpulkan dana untuk dipilih kembali. Namun, Trump sudah mulai menghabiskan uang beberapa minggu usai memenangkan pemilu 2016. Dia juga presiden pertama dalam sejarah, yang mengajukan dokumen pemilihan kembali secara resmi kepada FEC pada hari pelantikannya.
Petahana menjadi tuan rumah dari sembilan kampanye sebelum pelantikannya dan 19 kampanye lainnya sejak menjabat. Slogan untuk kampanye 2020-nya adalah, “Keep America Great!” atau menjaga Amerika tetap hebat.
Sumbangan kecil dari para pendukung individu merupakan sebagian besar penerimaan penggalangan dana untuk Trump. Dari 18 juta dolar yang dikumpulkan pada bulan April hingga Juni tahun ini, lebih dari setengahnya berasal dari donor individu yang menyumbang 200 dolar atau kurang.
Sementara itu, Trump Victory, sebuah komite penggalangan dana gabungan yang dibentuk untuk mengumpulkan sumbangan besar dari para kontributor kaya, mengumpulkan 4,4 juta dolar AS.
Sejauh ini, tim kampanye telah menghabiskan 1,3 juta dolar AS melalui perusahaan yang dimiliki oleh Brad Parscale, manajer kampanye. Biaya tersebut digunakan sebagai biaya ‘konsultasi digital dan periklanan online’.
Biaya kampanye untuk biaya hukum turun lebih dari setengah dalam tiga bulan terakhir dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Biaya total 340.000 dolar dalam pengajuan terbaru, dibandingkan dengan 800.000 dolar pada kuartal sebelumnya.
Selama pemilihan tahun 2016, Trump menghabiskan jauh lebih sedikit untuk iklan dan biaya konsultasi daripada kandidat lainnya. Dia lebih mengandalkan pada liputan media yang luas dan seringnya unjuk rasa. Pada saat dia menang, Trump telah menghabiskan 438 juta dolar lebih sedikit dari lawannya, Hillary Clinton. (Ivan Pentchoukov/The EPoch Times/waa)
