SHANGHAI – Sebuah pesawat penumpang Tiongkok dengan 166 orang di dalamnya melakukan pendaratan darurat karena dua roda lepas di bandara Shenzhen pada hari Selasa, setelah pilot membatalkan pendaratan di dekat Macau dan mengirimkan sinyal “Mayday”, kata otoritas penerbangan.
Penerbangan tersebut, yang telah lepas landas dari Beijing, dioperasikan oleh Capital Airlines, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC) mengatakan dalam sebuah pernyataan di situsnya. Capital Airlines adalah unit dari Hainan Airlines.
Para kru juga melaporkan kesalahan di salah satu mesin Airbus A320, menurut CAAC.
Capital Airlines mengatakan dalam sebuah posting di Weibo, mirip denganTwitter di Tiongkok, bahwa mereka menduga penerbangan mengalami terpaan angin yang menggeser roda-roda ketika mencoba mendarat di Macau dan para awak “menyimpulkan bahwa gigi roda pendaratan mungkin telah rusak.”
Dilaporkan ada 157 penumpang dan sembilan awak di dalamnya.
Bandara di Shenzhen, sekitar 40 kilometer arah timur laut dari Macau, menutup salah satu landasan terbang selama tiga jam untuk mengakomodasi pendaratan darurat tersebut, kata bandara di microblog resmi Weibo.
CACC mengatakan lima penumpang melaporkan ketidaknyamanan fisik selama insiden tersebut. (ran)
Meneliti peradaban manusia kali ini, mungkin tidak ada satu kota pun yang bisa disamakan dengan Yerusalem, sepanjang tiga ribu tahun sejarah pembangunan kota ini, telah berkali-kali dihancurkan dan mengalami perang, namun tetap bisa berdiri lagi di lokasi semula. Yerusalem terletak di perbukitan dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, bersebelahan dengan tiga lembah dan dikitari oleh gunung yang lebih tinggi, menjadikan Yerusalem sebagai lokasi strategis yang mudah dipertahankan namun sulit diserang. Namun bukan karena letak geografisnya yang strategis, melainkan kekuatan spiritual yang membuat kota ini abadi, karena kota ini merupakan kota suci bagi tiga agama besar.
Kapan Ada Kedamaian di Kota Suci: Abad ke-19 ~ Sekarang
Arus Kembali Ke Kampung Halaman Bangsa Yahudi
Hari-hari Kota Suci di bawah kekuasaan Kerajaan Ottoman Turki sangat suram dan panjang, seolah telah dilupakan oleh dunia. Kalaupun ada yang mengenangnya, mungkin hanya orang-orang Yahudi saja, karena bagaimanapun juga kota itu adalah kampung halaman mereka.
Sejak diusir oleh bangsa Romawi di tahun 135 M keluar dari tanah Palestina, orang Yahudi terus mengembara di dataran Eropa, Asia, Afrika, dan selalu hidup di negeri orang.
Mereka kerap didiskriminasi dan dirampok, bahkan menjadi kambing hitam atas segala bencana serta musibah, seperti saat lebih dari separuh dataran Eropa dilanda wabah hitam (penyakit pes) pada Abad Pertengahan (sekitar 476 – 1453), dianggap berkaitan dengan orang Yahudi.
Dalam komunitas umat Kristen, orang Yahudi dianggap telah mencelakakan Yesus dan dalang penindasan umat Kristen zaman dulu. Sehingga selalu mendapat perlakuan tidak adil, sebagai contoh orang Yahudi dibatasi wilayah pemukimannya, wajib mengenakan busana yang ditetapkan, hanya boleh melakukan sedikit pekerjaan di bidang yang telah ditentukan, dan lain sebagainya.
Negara Eropa Barat pada abad ke-14 mulai mengusir bangsa Yahudi, sehingga orang Yahudi terpaksa harus hijrah ke berbagai tempat di Eropa Timur. Tapi mereka tetap tidak bisa hidup tenang, karena bangsa Slavia di Eropa Timur kemudian menerima agama Yunani ortodoks yang satu aliran dengan agama Kristen, kebencian mereka terhadap Yahudi pun tidak kalah dibanding negara Eropa Barat.
Paham Nasionalis yang marak di abad ke-19 semakin memperkuat kesadaran bangsa yang dijajah untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. hal tersebut juga memicu keinginan bangsa Yahudi untuk mengakhiri masa tertindas di negeri orang, dan kembali ke kampung halaman serta membangun kembali negerinya.
Sejak saat itu bangsa Yahudi pun memulai gelombang demi gelombang “Gerakan Kembali”, memanfaatkan momentum Ottoman Turki tidak mampu mengendalikan, orang Yahudi terus hijrah ke Yerusalem.
Wilayah kota lama Yerusalem. (Mattes/Wikimedia Commons)
Semakin bertambahnya populasi di Kota Suci, wilayah kota lama sudah terlalu padat dan tidak mampu lagi menampung imigran baru, bangsa Yahudi pun mulai membangun kota baru di luar tembok. Bangsa lain pun ikut meniru mereka, memperluas wilayahnya masing-masing di berbagai pelosok berbeda sehingga berkembanglah wilayah kota Yerusalem yang baru.
Konflik Bangsa Yahudi Dengan Bangsa Arab
Pada masa PD-I (1914~1918) Kerajaan Ottoman Turki bergabung dalam kubu sekutu yang dipimpin oleh Jerman dan Austria.
Pada akhir tahun 1917 sebelum PD-I berakhir, Inggris yang berada di pihak musuh menduduki Yerusalem dan wilayah Palestina, sampai berakhirnya PD-I tahun 1918.
Setelah itu karena Aliansi Internasional mempercayakan pengelolaan wilayah Palestina pada Inggris dalam membantu mendirikan sebuah negara Yahudi, sehingga menjadikan Inggris sebagai mandatarisnya.
Selama dikelola oleh Inggris, wilayah baru Yerusalem telah menjadi wilayah pemukiman yang semrawut, dan wilayah kota lama bahkan lebih kumuh lagi.
Untuk mempertahankan paras asli wilayah Kota Lama, Inggris pun menetapkan aturan penggunaan material bagi eksterior bangunan yang ada di dalam kota wajib menggunakan bahan yang terbuat dari sandstone (batu pasir).
Pada abad ke-20, di wilayah Palestina terdapat kurang dari 600.000 jiwa warga Muslim, dan lebih dari 80.000 jiwa orang Yahudi serta sekitar 70.000 jiwa umat Kristen.
Namun populasi orang Yahudi kian hari kian banyak akibat menyelamatkan diri dari gerakan anti-Yahudi yang kian sengit di Eropa. Karena rasa nasionalisme sehingga kembali ke wilayah ini, yang kemudian membuat persentase bangsa Yahudi meningkat sampai 30% dari total populasi.
Situasi wilayah Yerusalem yang tadinya masih terkendalikan relatif stabil perlahan mulai kacau, konflik antara kaum Yahudi dan bangsa Arab terus meningkat. Kedua pihak menggunakan senjata untuk saling menyerang. Bangsa Arab tidak puas terhadap Inggris yang telah menerima banyak imigran Yahudi, bahkan kemudian terjadi penyerangan terhadap orang Inggris, Palestina pun menjadi bola panas di tangan orang Inggris.
Untuk meredakan suasana yang tegang itu, sebelum meletus PD-II di Eropa (tahun 1939), Inggris mengeluarkan “Buku Putih Palestina.” Isi buku itu membatasi migrasi orang Yahudi, juga membatasi orang Yahudi membeli tanah milik orang Arab, di saat yang sama juga bersiap-siap mengalihkan wilayah Palestina ini kepada bangsa Arab yang merupakan kaum mayoritas di wilayah tersebut. Namun tetap mengijinkan kaum Yahudi memiliki hak otonomi yang tinggi di bawah rezim Arab.
Buku putih tersebut menuai reaksi keras baik dari bangsa Yahudi maupun bangsa Arab. Bangsa Yahudi menganggap tindakan itu telah melanggar kebijakan Timur Tengah yang sebelumnya dideklarasikan oleh Kerajaan Inggris yakni mendukung pendirian negara Yahudi.
Sementara bangsa Arab beranggapan Inggris seharusnya sepenuhnya melarang orang Yahudi di tanah Palestina dan bukan hanya membatasi bermigrasinya orang Yahudi ke tanah Palestina. Akhirnya kebijakan yang serba salah ini akibat PD-II (1937 di Asia dan di Eropa 1939 ~ 1945) belum dapat diterapkan.
Pasca PD-II, ratusan ribu orang Yahudi yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi NAZI menyerbu masuk ke Palestina. Pada saat itu jumlah orang Yahudi telah mencapai 600.000 jiwa. Angka ini hampir setara dengan jumlah orang Arab.
Akibat tekanan dan opini internasional, Inggris tidak berani menolak menerima imigran Yahudi, juga tak berdaya menyelesaikan konflik antara orang Arab dengan orang Yahudi, ditambah lagi kaum radikal Yahudi di Inggris melancarkan berbagai aksi kekerasan yang terus meningkat, memaksa Inggris harus mengalihkan permasalahan Palestina untuk diselesaikan oleh PBB.
Tahun 1947 PBB mengambil suara meloloskan sebuah resolusi, yakni membolehkan orang Yahudi dan orang Arab mendirikan negaranya masing-masing di wilayah Palestina. Luas wilayah dibagi berdasarkan persentase jumlah penduduknya; sementara kota Yerusalem ditetapkan sebagai wilayah administratif khusus, yang tidak menjadi milik Israel maupun Arab, melainkan berada langsung di bawah pengawasan PBB.
Bangsa Yahudi menerima resolusi ini. Namun bangsa Arab menentangnya keras, karena Arab beranggapan PBB terlalu berpihak kepada Yahudi. Alasannya, pada masa mendatang akan ada lebih banyak lagi orang Yahudi bermigrasi ke wilayah tersebut, sehingga mereka akan diberikan wilayah lebih luas, sama saja dengan membantu orang Yahudi menguasai wilayah pemukiman yang telah dimiliki oleh bangsa Arab selama ribuan tahun ini.
Begitu resolusi PBB ini disahkan, langsung terjadi peristiwa kekerasan yang serius di Palestina. Para petinggi Arab memerintahkan serangan terhadap wilayah pemukiman Yahudi, yang kemudian berujung pada konflik kekerasan kedua pihak.
Konflik tersebut terus berlanjut hingga Perang Timur Tengah yang pertama. Setelah itu api peperangan pun kembali berkobar di wilayah Asia Barat, dan resolusi PBB tersebut tidak pernah bisa diterapkan. (SUD/WHS/asr)
EpochTimesId – Wakil Ketua Partai komunis Tiongkok (PKT) dalam pertemuan resmi dengan Jepang mengungkapkan pandangannya tentang konflik perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok untuk pertama kalinya. Dia mengatakan bahwa perselisihan antara kedua negara bukan perang dagang. Pandangan Wang pada dasarnya konsisten dengan pandangan Presiden AS, Donald Trump.
Wang Qishan menemui delegasi yang dipimpin oleh presiden Asosiasi Jepang-Tiongkok, Takeshi Noda, pada 24 Agustus di Beijing. Kedua belah pihak sama-sama menyatakan akan bekerja keras untuk meningkatkan hubungan bilateral. Noda mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Wang Qishan secara resmi bertemu dengan delegasi Jepang, setelah diangkat menjadi wakil ketua PKT, pada Maret 2018.
Kantor berita Jepang, Kyodo melaporkan pada 25 Agustus bahwa kedua pihak juga membicarakan masalah konflik perdagangan Tiongkok-AS yang semakin meruncing. Wang Qishan berpendapat bahwa pergesekan dalam perdagangan kedua negara adalah sangat alami. Dia tidak menganggapnya sebagai perang dagang. Pada kesempatan itu Wang juga mengungkapkan bahwa situasi dan latar belakang di Amerika Serikat sedang dianalia untuk memberikan respon yang diperlukan.
Sedangkan Presiden Trump melalui berita di tweetnya pada 4 April tahun ini telah menegaskan tidak sependapat dengan istilah perang dagang. Istilah itu digunakan untuk menggambarkan perselisihan yang terjadi dalam perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
“Kita tidak berperang dagang dengan Tiongkok. AS telah kalah dalam perselisihan perdagangan selama bertahun-tahun lalu yang dilakoni oleh orang-orang bodoh, yang tidak kompeten, orang-orang yang mewakili Amerika Serikat pada waktu itu. Karena itu kita sekarang memiliki defisit perdagangan 500 miliar dolar AS setiap tahun. Ditambah lagi kerugian dari pencurian kekayaan intelektual senilai 300 miliar dolar. Itulah sebabnya kita tidak bisa membiarkan perdagangan tidak adil ini terus berlanjut!” Trump berkicau di Twitter.
Wang Qishan diakui sebagai sekutu terpercaya dan terpenting bagi Xi Jinping. Wang yang sudah mundur dari jabatan di Politbiro Tiongkok diangkat menjadi Wakil Kepala Negara melalui Dwi Konperensi yang diadakan pada bulan Maret tahun ini. Dalam 20 tahun terakhir, pejabat wakil presiden Partai komunis Tiongkok umumnya dipilih dari anggota Komite Tetap Biro Politik Partai Komunis Tiongkok atau anggota Politbiro.
Wang Qishan pernah menjadi wakil perdana menteri Tiongkok yang bertanggung jawab atas keuangan dan perdagangan. Dia juga memiliki pengalaman dalam berurusan dengan Amerika Serikat.
Dunia luar memprediksi bahwa Wang akan sangat diharapkan untuk memainkan peran penting dalam masalah perdagangan dengan AS. Namun, dalam 3 putaran perundingan perdagangan dengan AS (bulan Mei dan Juni) semuanya dipercayakan kepala Wakil Perdana Menteri, Liu He, yang merupakan pemikir ekonomi utama Xi Jinping.
Media Hongkong ‘South China Morning Post’ mengutip ungkapan dari sumber yang akrab dengan negosiasi perdagangan Tiongkok-AS memberitakan bahwa Wang Qishan masih memainkan peran penting dalam negosiasi ini, meskipun secara tidak langsung. Menurut sumber bahwa Wang Qishan telah mendominasi dialog strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan sangat dekat dengan Xi Jinping, jadi sarannya masih dapat mempengaruhi Xi Jinping.
Beberapa analis percaya bahwa ungkapan menolak istilah perang dagang yang disampaikan oleh Wang Qishan, mungkin juga sebagai inisiatif untuk meredahkan konflik Tiongkok-AS yang belakangan semakin meruncing. Hal itu akan menyediakan ruang bagi rezim Tiongkok komunis, jika perlu membuat langkah mengalah di kemudian hari. (Xiao Jing/NTDTV/Sinatra/waa)
EpochTimesId – Dua kubu demonstan bentrok di kota Chemnitz, Jerman timur, Senin (27/8/2018) malam waktu setempat. Demonstran berbeda pandangan dalam menanggapi kasus pembunuhan terhadap seorang pria Jerman. Pelaku pembunuhan diduga kuat adalah dua imigran dari Timur Tengah.
Bentrokan menyebabkan enam orang terluka. Bentrokan juga menyebabkan otoritas setempat menghimbau warga agar tidak ‘main hakim sendiri’.
Pihak yang bentrok itu adalah demonstran sayap kanan dengan massa sayap-kiri yang tidak sependapat dengan demonstran. Aksi demonstrasi terjadi menyusul penangkapan warga Irak dan Suriah atas serangan pisau mematikan terhadap seorang pria Jerman.
Dalam bentrokan tersebut, kubu ‘sayap-kiri’ melemparkan botol kepada kubu liberal. Kedua kubu kemudian terlibat perang kembang api. Polisi setempat pun mengerahkan meriam air untuk meredam kekerasan.
Pejabat negara bagian meminta warga untuk tetap tenang di tengah laporan sejumlah aksi serangan balas dendam dan main hakim sendiri terhadap imigran. Pemerintah Pusat Jerman juga menyerukan agar warga tidak main hakim sendiri.
“Itu adalah insiden yang mengerikan,” kata Kanselir Angela Merkel pada konferensi pers di Berlin, mencela pembunuhan itu.
“Tapi bagaimanapun, bahwa warga negara menegakkan hukum dengan tangan mereka sendiri adalah sesuatu yang tidak memiliki tempat di negara di bawah kekuasaan hukum.”
Kerusuhan mencerminkan perpecahan dalam masyarakat Jerman setelah pemerintah Merkel mengizinkan sekitar 1 juta pencari suaka untuk memasuki negara itu pada tahun 2015. Kebijakan itu memicu kekhawatiran bahwa migrasi massal akan melemahkan stabilitas sosial.
Festival Jalanan
Jaksa Christine Muecke mengatakan kepada wartawan bahwa pembunuhan itu dipicu pertengkaran lisan di sela-sela festival jalanan lokal pada dini hari tanggal 26 Agustus 2018. Tidak jelas apa yang menyebabkan perselisihan, yang berakhir dengan terluka parahnya seorang warga Jerman berusia 35 tahun. Korban kemudian meninggal dunia di rumah sakit.
Dua pria Jerman lainnya, berusia 33 dan 38 tahun, menderita luka serius dalam insiden penusukan yang sama. Tiga korban itu dilaporkan diserang oleh sekitar 10 imigran.
Seorang warga Suriah berusia 22 tahun dan seorang warga Irak berusia 21 tahun ditangkap dan ditahan karena dicurigai melakukan pembunuhan berencana. “Mereka diduga menikam korban berkali-kali tanpa alasan yang dapat dibenarkan,” kata jaksa pada 27 Agustus 2018.
Korban telah diidentifikasi sebagai Daniel H, seorang tukang kayu, menurut BBC.
Protes di Balik Pembunuhan
Demonstrasi pertama oleh sekitar 100 orang terjadi tanpa insiden pada 26 Agustus 2018, menurut kantor berita AFP. Ketegangan meningkat, ketika sekitar 800 orang berkumpul di hari berikutnya, mengikuti seruan di media sosial untuk respon yang lebih kuat.
Di antara para pengunjuk rasa terdapat sekelompok orang yang yang siap melakukan kekerasan. Massa keos itu menurut polisi beranggotakan sekitar 50 orang.
Politisi Alternative for Germany (AfD), Markus Frohnmaier berkata di twitter, “Jika negara tidak lagi melindungi warga, maka orang-orang turun ke jalan dan melindungi diri mereka sendiri. Kejadian itu adalah sesederhana itu!”
AfD adalah partai sayap kanan dan oposisi utama di Parlemen. Mereka selalu kritis terhadap penerimaan imigran oleh Jerman. Karena imigran yang diterima itu adalah imigran gelap yang sebelumnya masuk ke sejumlah negara Uni Eropa secara ilegal.
Namun, sejumlah politisi AfD lainnya, termasuk Frohnmaier mengkritik tweet itu, seperti diberitakan oleh Deutsche Welle, sebuah layanan berita Jerman. Dia memberi jaminan bahwa partai tersebut menentang aksi main hakim sendiri.
Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki laporan-laporan tentang serangan terhadap seorang Afghanistan, seorang Suriah, dan seorang Bulgaria pada hari Minggu. Aksi tersebut diduga adalah aksi balas dendam terhadap imigran.
Protes yang lebih besar terjadi pada 27 Agustus. Beberapa orang memegang plakat anti-imigrasi dengan pesan-pesan seperti, “Hentikan banjir suaka.”
Demonstran kontra dari ‘sayap-kiri’ berkumpul di dekatnya. Lemparan proyektil dari kedua belah pihak mengakibatkan sejumlah orang cedera.
Sementara itu, menteri dalam negeri Sachsen, provinsi tempat Chemnitz berada, meminta warga untuk tenang.
“Sekarang adalah waktu untuk tetap tenang dan berkepala dingin,” kata Roland Woeller. Dia menambahkan bahwa otoritas Chemnitz, “Tidak akan mengizinkan para pelaku kekerasan dan anarkis untuk merajalela di jalan-jalan kami, tetapi kami akan menegakkan supremasi hukum.”
Risiko Peradilan Jalanan
Peningkatan kekerasan tampaknya telah mengejutkan polisi, karena para pejabat mengakui bahwa terlalu sedikit petugas yang dimobilisasi untuk demonstrasi hari Senin, kantor berita Jerman DPA melaporkan.
Bala bantuan akhirnya didatangkan dari negara bagian lain. Namun, Ketua Federal Police Union Jerman (GdP) memperingatkan bahwa pengurangan sekitar 16.000 petugas polisi dalam beberapa tahun terakhir telah memperburuk risiko kekerasan massa.
“Setiap perkelahian desa bisa berubah menjadi perburuan,” kata Oliver Malchow, menurut koran New Osnabrück.
Dia menambahkan bahwa, jika orang kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk memberikan perlindungan, “Ada bahaya bahwa warga negara akan menegakkan hukum dengan tangan mereka sendiri. Kondisi itu menjadi surga bagi aksi main hakim sendiri.”
“Untuk situasi operasional seperti di Chemnitz, beberapa ratus kolega harus selalu disimpan sebagai cadangan,” kata Malchow.
Dia menambahkan bahwa, dalam situasi saat ini jumlah pasukan cadangan sama sekali tidak realistis.
The GdP menuntut pemulihan atau penerimaan sebanyak 20.000 posisi penegak hukum.
“Negara telah gagal di bidang keamanan internal karena telah mengurangi staf secara besar-besaran,” kata ketua GdP. “Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat.” (The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Tim PBB pencari fakta isu Myanmar pada 27 Agustus 2018 meminta dilakukan investigasi internasional dan pertanggungjawaban secara hukum terhadap kepada komandan angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing. PBB juga meminta pertanggungjawab kelima orang militer lainnya atas kasus pembantaian etnis Rohingya di Myanmar tahun lalu.
Selain itu juga meminta Min Aung Hlaing mengundurkan diri segera. Pada saat yang sama, media sosial Facebook juga melarang orang-orang ini menggunakan Facebook.
Sejumlah media melaporkan bahwa pemerintahan militer Myanmar pada bulan Agustus tahun lalu melancarkan represi brutal terhadap minoritas Rohingya. Tindakan yang dilakukan yakni pembakaran desa, pembunuhan, pemerkosaan dan kekejaman lainnya. Akibatnya, memaksa sekitar 700.000 orang etnis Rohingya beragama Islam yang mendiami bagian utara dari Negara Rakhine melarikan diri ke Bangladesh.
Pada 3 Oktober 2017, pengungsi Rohingya melintasi perbatasan Myanmar dan menyeberangi sungai untuk melakukan perjalanan ke kamp pengungsi di Bangladesh. (Fred Dufour/AFP/Getty Images)
Bulan Maret 2017, tim pencari fakta yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam laporannya menyebutkan : Ada cukup informasi menunjukkan bahwa dipandang perlu untuk menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban sejumlah pemimpin tinggi militer Myanmar.
Para kritikus lainnya menuduh pemenang hadiah Nobel perdamaian, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi : Tidak menggunakan identitas dan otoritas moral dari seorang pemimpin pemerintahan yang substantif untuk mencegah atau menghindari makin berkembangnya peristiwa.
Pada bulan Maret, Zeid Ra’ad Al Hussein dari United Nations Human Rights Committee (UNHRC) menyerukan pembentukan sebuah badan baru untuk mempersiapkan untuk menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban secara hukum mereka-mereka yang terlibat dalam kasus genosida di Myanmar.
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing. (Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)
Pihak Myanmar selama ini membantah keterlibatannya dalam usaha untuk membersihkan etnis dari wilayah itu, dan bersikeras bahwa pihaknya hanya menanggapi serangan yang dilakukan para pemberontak Rohingya.
Pada hari Senin (27 Agustus) tim independen internasional pencari fakta di Myanmar (Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar) menyampaikan sebuah laporan yang bernada keras menyebutkan bahwa strategi militer yang diterapkan militer Myanmar sangat tidak proporsional dalam usahanya untuk mengantisipasi ancaman keamanan.
Laporan menyebutkan : Termasuk para jenderal militer Myanmar Min Aung Hlaing harus menerima pengusutan dan tuntutan keterlibatannya dalam tindak kejahatan kemanusiaan berupa ginosida dan kejahatan perang di bagian utara negara bagian Rakhine, Kachin dan Shan.
Marzuki Darusman, Ketua Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar mengatakan dalam konferensi pers di Jenewa : “Satu-satunya cara adalah menghimbau ia segera mengundurkan diri”.
Darusman menunjukkan tersangka lainnya dalam daftar rahasia termasuk pejabat militer, pasukan tambahan, warga sipil dan militan.
Sebelum tim tersebut mengadakan konferensi pers, juru bicara militer Myanmar Tun Tun Nyi mengatakan bahwa, dia tidak dapat segera mengomentari laporan PBB. Tetapi menurut prosedur standar, pemerintah Myanmar telah menerima salinan laporan PBB, tetapi belum memberikan komentarnya.
Pada 6 Oktober 2017, para pengungsi Rohingya sedang menunggu pembagian jatah makanan di kamp pengungsi Nayapara di Bangladesh. (Fred Dufour/AFP/Getty Images)
Belum pernah terjadi sebelumnya, pemimpin militer dan politisi dilarang gunakan Facebook
Menurut laporan media ‘Central News Agency’ bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing dan komandan militer tinggi lainnya yang memiliki niat genosida terlibat represi etnis Rohingya Muslim harus dituntut.
Media sosial Facebook segera mengumumkan bahwa pihaknya akan mencegah orang-orang ini menggunakan Facebook.
Menurut juru bicara Facebook Ruchika Budhraja, ini adalah pertama kalinya Facebook melarang seorang pemimpin militer atau politisi suatu negara menggunakan Facebook. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menerima pengaduan terhadap larangan tersebut.
Ruchika Budhraja mengatakan : “Kami mengambil tindakan ini di Myanmar mengingat temuan para ahli internasional, termasuk laporan investigasi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini, bahwasanya banyak dari pejabat militer Myanmar telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia di negara tersebut”
Pada 5 Oktober 2017, para pengungsi Rohingya melintasi perbatasan Myanmar dan menyeberangi sungai menuju ke sebuah kamp pengungsi di Bangladesh. (Fred Dufour/AFP/Getty Images)
Keterangan yang dikeluarkan Facebook melalui blog menyebutkan : Secara umum, kami tidak mengizinkan 20 orang dan organisasi Myanmar menggunakan Facebook, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing dan televisi milik militer Myawady.
Facebook juga menyebutkan : Kita sedang menghapus total 18 akun Facebook, 1 akun Instagram dan 52 akun fan page yang sudah memiliki total sebanyak 12 juta orang pelacak”.
Facebook juga mengatakan bahwa mereka telah menghapus puluhan akun yang diam-diam terlibat mempromosikan akun kampanye informasi militer Myanmar. (Sin/asr)
Tiongkok berjanji pada tanggal 27 Agustus untuk memperketat pengawasan industri transportasi dan memperingatkan bahwa negara tersebut tidak membutuhkan perusahaan layanan aplikasi Hitch yang mengurangi kualitas pada keselamatan penumpang, pada 25 Agustus seorang penumpang Didi Chuxing diperkosa dan dibunuh oleh sopirnya.
Aplikasi Hitch adalah aplikasi pemesanan kendaraan online hanya dengan membuka aplikasi untuk meminta tumpangan dan mobil datang menjemput pengguna. Tetapi Hitch membedakan dirinya dari sisa paket dengan membuat penggunaan semua kursi yang ada dalam mobil, yang menurunkan biaya untuk para penggunanya, dengan kata lain memaksimalkan jumlah penumpang yang dapat masuk ke dalam mobil.
Pembunuhan seorang penumpang berusia 20 tahun yang mengendarai kendaraan Didi pada 24 Agustus di kota timur Wenzhou adalah insiden kedua seperti itu sejak Mei, merusak citra perusahaan yang berbasis di Beijing, yang merupakan layanan pemesanan kendaraan online terbesar di dunia oleh jumlah penumpang dan meluas secara global.
Serangan terakhir memicu kritik keras terhadap Didi di media sosial dan mendorong regulator untuk memperingatkan tindakan mencakup semua bagian industri.
“Jika sebuah perusahaan tidak patuh dan disiplin diri, dan mengambil nyawa penumpang sebagai sebuah permainan, masyarakat akan mengekspresikan ketidakpuasannya dengan meninggalkannya dan pemerintah tidak akan hanya berpangku tangan,” kata kementerian transportasi dalam komentar di situsnya.
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengatakan bahwa berbagai departemen pemerintah akan mendorong untuk memperbaiki tata kelola keseluruhan operator dan akan memperluas penggunaan sistem kredit sosial yang baru di seluruh sektor transportasi.
Didi menolak berkomentar pada 27 Agustus. Ia telah menangguhkan layanan carpooling Hitch-nya (pengaturan antar orang-orang untuk melakukan perjalanan biasa dalam satu kendaraan) dan sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya merasa sangat bertanggung jawab dan akan menyelesaikan pada 1 September operasi kepatuhan baru untuk diperiksa oleh kementerian dan masyarakat.
Polisi mengatakan seorang pengemudi berusia 27 tahun bernama Zhong ditahan sekitar pukul 04.00 pada 25 Agustus dan mengaku memperkosa dan membunuh penumpangnya, yang telah menggunakan layanan Hitch untuk memesan perjalanannya. Tubuhnya dibuang di atas pagar pembatas dan menuruni tebing, kata polisi.
Didi mengatakan tersangka tidak memiliki catatan kriminal, telah memberikan dokumentasi otentik dan lulus tes pengenalan wajah sebelum mulai bekerja.
Namun, ia juga mengatakan telah gagal untuk bertindak atas keluhan yang dibuat terhadap sopir tersebut pada 24 Agustus oleh seorang penumpang yang menuduh sopir membawanya ke tempat terpencil dan mengikutinya setelah dia keluar dari mobil.
Diperlukan Perubahan
Pihak berwenang di Shenzhen mengatakan kepada anak perusahaan lokal Didi untuk melakukan perbaikan pada layanannya pada akhir September, lapor People’s Daily.
Biro lalu lintas Shenzhen mengatakan bahwa jika Didi tidak mematuhi persyaratan tersebut, biro kota dapat mencabut izin usaha lokal perusahaan dan mengharuskannya untuk berhenti menawarkan layanan internet di Shenzhen.
Tiongkok memiliki lebih dari 80 perusahaan yang memegang lisensi untuk bersaing di sektor angkutan penumpang, kementerian transportasi mengatakan pekan lalu.
Pendukung Didi termasuk SoftBank Group Corp Jepang, Apple Inc dan Uber Technologies yang berbasis di Amerika Serikat, yang memperoleh bisnis Didi Tiongkok pada tahun 2016, menjadikan Didi operator dominan di negara paling padat di dunia tersebut.
Didi, yang bernilai $56 miliar dalam putaran penggalangan dana tahun lalu, telah melakukan ekspansi ke pasar luar negeri termasuk Australia dan Meksiko, akan berhadapan langsung dengan Uber. Perusahaan tersebut juga telah mempersiapkan penawaran umum perdana secepatnya tahun ini, menurut orang-orang yang mengetahui rencananya.
Didi mengatakan ia membuat 30 juta perjalanan sehari, dengan lebih dari 30 juta pengemudi di platformnya. Ia menawarkan 14 layanan termasuk Hitch, yang memungkinkan pengguna untuk memanggil mobil melalui smartphone mereka dan berbagi tumpangan dengan seseorang menuju ke arah yang sama. Didi mengatakan Hitch telah menjalankan lebih dari 1 miliar perjalanan dalam tiga tahun terakhir.
Dua tuntutan hukum diajukan di pengadilan di provinsi Jiangsu dan Guangdong tahun lalu terhadap pengemudi Hitch Didi oleh penumpang-penumpang yang mengatakan para pengemudi telah memperkosa atau menyerang mereka, menurut dokumen pengadilan. Seorang pengemudi dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, sementara yang lain menerima hukuman 3,5 tahun.
Setelah seorang pramugari berusia 21 tahun dibunuh pada bulan Mei, diduga oleh sopir Hitch Didi, perusahaan mengambil langkah termasuk membatasi jam di mana pengemudi carpool dapat mengambil penumpang dari lawan jenis, dan menguji “mode pengawalan” di aplikasinya memungkinkan penumpang untuk berbagi rute dan tujuan mereka dengan kontak darurat.
Pembunuhan terbaru tersebut telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas di layanan Weibo seperti Twitter di Tiongkok sejak akhir pekan, dengan posting permintaan maaf resmi Didi yang memperoleh lebih dari 500.000 komentar.
Beberapa komentar mengkritik outsourcing Didi terhadap beberapa fungsi pelayanan pelanggan di beberapa kota, setelah serangkaian laporan media terfokus pada hal itu. Didi mengatakan, insiden tersebut telah mengungkapkan banyak kekurangan dengan proses pelayanan pelanggannya.
Reuters menemukan iklan di portal kerja yang sudah ada sejak 2014 dari perusahaan pihak ketiga yang mencari personil pelayanan pelanggan untuk Didi di kota-kota seperti Beijing, Hefei, dan Chengdu yang menawarkan gaji mulai dari sekitar 3.000 yuan ($436,43) sebulan.
Banyak pengguna media sosial mengatakan bahwa mereka ingin melihat perubahan besar yang dibuat dan kepercayaan publik sedang terkikis karena itu bukan insiden pertama.
“Saya tidak berani menggunakan Didi di masa depan,” kata salah seorang.
Saingan Didi AutoNavi Maps menghentikan layanan carpooling pada 27 Agustus mengatakan bahwa ia melakukannya karena kekhawatiran untuk “keselamatan penumpang”. Ia menolak berkomentar apakah keputusan tersebut terkait dengan kasus Didi. (ran)
Epochtimes.id- BMKG melaporkan telah terjadi gempa bumi dua kali dengan kekuatan M 6,2 dan M 5,8 di tenggara Kupang, NTT, Selasa (28/08/2018).
Ini laporan BMKG :
1) Gempa Mag:6.2, 28-Aug-18 14:08:10 WIB, Lok:10.96 LS,124.16 BT (106 km Tenggara KUPANG-NTT), Kedalaman:10 Km.
2) Gempa Mag:5.8, 28-Aug-18 14:13:29 WIB, Lok:10.99 LS,124.09 BT (105 km Tenggara KUPANG-NTT), Kedalaman:10 Km.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Posko BNPB telah mengkonfirmasi ke BPBD dari gempa ini.
Laporan yang dihimpun BNPB menyebutkan, gempa dirasakan lemah selama 2 detik di Kota Kupang. Tidak ada kepanikan di masyarakat. Masyarakat tetap melakukan aktivitas secara normal.
Laporan lainnya juga menyebutkan, gempa tidak dirasakan di Kabupaten Kupang. Adapun, Gempa dirasakan lemah di Kabupaten Rotendao selama ±2 detik. Akan tetapi, aktivitas masyarakat tetap normal.
“Gempa ini tidak berpotensi berpotensi tsunami,” demikian laporan Posko BNPB.
Sedangkan sumber gempa berasal dari zona subduksi yaitu pertemuan lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia.
Sumber gempa berbeda dengan sumber gempa di Lombok dan Sumbawa. Kedua gempa yang terjadi pada hari ini tidak ada kaitannya.
Berdasarkan analisis peta intensitas gempa dirasakan II-III MMI. Artinya ringan dan tidak merusak.
Atas kejadian ini, BPBD NTT terus memantau dampak gempa. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan akibat gempa.
“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang,” demikian laporan BNPB. (asr)
Usulan baru Partai Komunis Tiongkok untuk memaksakan pajak penghasilan pribadi dapat membuat warga Taiwan yang bekerja atau tinggal di Tiongkok daratan pada posisi yang kurang menguntungkan.
Pada akhir Agustus, Komite Tetap legislatif stempel karet Partai, Kongres Rakyat Nasional, bersidang untuk membahas usulan reformasi undang-undang pajak penghasilan pribadi.
Taiwan memiliki konstitusi, pemerintahan yang dipilih secara demokratis, dan militer sendiri. Namun, Beijing menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsi milik sendiri yang akan bersatu kembali dengan daratan suatu hari, dengan kekuatan militer, jika perlu.
Dengan demikian, ada beberapa peraturan dan kebijakan unik yang berkaitan dengan hubungan-hubungan lintas selat.
Rancangan undang-undang tersebut menetapkan bahwa mereka yang telah tinggal di Tiongkok daratan selama lebih dari 183 hari dalam suatu tahun pajak akan dianggap sebagai penduduk yang membayar pajak. Dengan demikian, pendapatan pribadi mereka, apakah diperoleh di perbatasan Tiongkok atau tidak, akan dikenakan pajak di daratan Tiongkok.
Menurut Li Renxiang, CEO Hamber Consulting Service di Taiwan, rancangan tersebut berbeda dengan skema pajak Tiongkok saat ini, di mana siapa saja yang belum tinggal di Tiongkok secara berturut-turut selama 30 hari dalam setahun, atau belum tinggal di Tiongkok selama lebih dari 90 hari total , tidak akan dianggap sebagai penduduk yang membayar pajak.
Li mengatakan bahwa di bawah skema baru tersebut, semua pendapatan pribadi yang diperoleh di luar Tiongkok akan dikenakan pajak di Tiongkok.
Aturan 183 hari untuk dianggap sebagai penduduk dalam kode pajak adalah standar internasional, kata Li.
Namun, menurut “Undang-Undang Pengaturan Hubungan antara Rakyat Wilayah Taiwan dan Wilayah Daratan,” warga Taiwan yang menghasilkan uang di Tiongkok daratan harus melaporkan pendapatan tersebut di Taiwan dan dikenakan pajak.
Jadi jika usulan baru tersebut disetujui di Beijing, orang-orang Taiwan dapat membayar pajak dua kali lipat dari penghasilan mereka.
Li menjelaskan bahwa sebagian besar negara memiliki perjanjian pengadaan pajak yang memastikan bahwa seseorang hanya membayar pajak satu kali. Amerika Serikat dan Tiongkok, misalnya, memiliki perjanjian di mana layanan perpajakan kedua negara memutuskan negara mana yang harus dibayar oleh seorang individu.
Perjanjian pengadaan pajak antara Beijing dan Taiwan telah ditandatangani pada tahun 2015 tetapi terjebak dalam legislatif Taiwan yang menunggu persetujuan.
Keamanan
Keprihatinan lain untuk orang Taiwan yang bekerja di Tiongkok adalah kartu izin tempat tinggal terbaru dari Beijing. Direktur Departemen Keamanan Siber Taiwan, Jian Hong-wei, memperingatkan bahwa kartu tersebut akan menimbulkan risiko privasi dan keamanan nasional bagi warga Taiwan, menurut laporan 20 Agustus oleh Taipei Times, sebuah surat kabar berbahasa Inggris yang berbasis di pulau itu.
Kartu-kartu tersebut, yang akan tersedia mulai bulan September untuk orang-orang tertentu dari Taiwan, Hong Kong, dan Makau yang bekerja di daratan Tiongkok, berisi nama pemegang kartu, sidik jari, foto, tanggal lahir, alamat, dan nomor seri 18 digit, sistem ID yang dimiliki oleh warga Tiongkok daratan.
Orang-orang dari Taiwan, Hong Kong, dan Makau dapat mengajukan permohonan izin tempat tinggal jika mereka dipekerjakan dalam posisi pekerjaan yang stabil, telah tinggal di Tiongkok setidaknya selama setengah tahun, memiliki tempat tinggal permanen di Tiongkok, dan memenuhi setidaknya satu persyaratan untuk melanjutkan pendidikan, menurut pihak berwenang Tiongkok.
Tetapi informasi di kartu tersebut telah membuat khawatir pihak berwenang Taiwan. “Sidik jari adalah data biometrik pribadi dan tidak ada habisnya cara yang dapat digunakan pihak berwenang Tiongkok setelah mereka memegangnya,” kata Jian, mencatat bahwa pihak berwenang Tiongkok dapat menyimpan informasi tersebut dan berpotensi memanfaatkannya untuk pelanggaran hak asasi manusia. (ran)
Tiongkok terkenal untuk barang-barang tiruan, termasuk versi palsu dari merek pakaian terkenal, gadget elektronik, dan barang mewah. Akibatnya, para konsumen Tiongkok telah beralih ke layanan otentikasi untuk memverifikasi bahwa barang yang mereka beli adalah asli.
Sekarang, ironisnya, beberapa layanan yang dirancang untuk melawan barang palsu tersebut telah terungkap menjadi palsu juga.
Media Tiongkok yang dikelola pemerintah, Beijing Youth Daily, melaporkan pada 27 Agustus kisah Zhang, yang pergi ke layanan otentikasi untuk tas bahu merek mewah yang dibeli melalui platform online pada bulan Juli. Layanan tersebut kemudian menegaskan kecurigaan Zhang, bahwa tas itu tiruan.
Zhang kemudian menemui platform tempat dia membeli tasnya. Platform tersebut membantah tas itu tiruan dan menawarinya nama perusahaan tempat ia dapat membawa tas tersebut untuk memeriksa keasliannya. Setelah masuk ke situs web perusahaan autentikasi yang disediakan oleh platform, Zhang menyadari bahwa perusahaan itu palsu: Konten situs web, termasuk logonya, disalin langsung dari situs web layanan pertama yang dia gunakan.
Beijing Youth Daily mengatakan bahwa perusahaan layanan otentikasi palsu tersebut tidak membalas permintaan untuk komentar.
Tiongkok adalah sumber dari sebagian besar barang palsu di dunia, dan pasar AS adalah salah satu tujuan utama. Menurut laporan tahun 2017 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, semua barang palsu yang berasal dari Hong Kong dan Tiongkok yang disita oleh agen bea cukai AS pada tahun 2017 akan memiliki nilai sekitar US$940 juta jika barang asli.
Di Tiongkok, sebuah industri yang didedikasikan untuk layanan otentikasi merek mewah telah tumbuh dengan mantap dalam beberapa tahun terakhir, karena pemalsuan produk yang meluas.
Banyak barang palsu dijual melalui platform e-commerce seperti Taobao dan Pinduoduo dari Alibaba. Pada bulan Januari, Perwakilan Perdagangan AS menempatkan Taobao dalam daftar Notorious Markets (pasar yang terkenal dengan kualitas buruk) untuk pelapak-pelapak (marketplace) yang terlibat di dalamnya, mengambil manfaat, atau menutup mata terhadap pemalsuan, untuk tahun kedua berturut-turut atas dugaan pemalsuan.
Pada bulan Januari, seorang netizen Tiongkok meminta bantuan pada Zhihu, layanan Tiongkok yang setara dengan Quora, mencari informasi tentang layanan otentikasi yang andal untuk barang-barang mewah. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan informasi itu karena seorang teman baiknya hampir putus dengan istrinya setelah produk Givenchy yang dia beli untuknya ternyata palsu.
Liang Chen berhenti dari pekerjaannya sebagai dokter gigi setelah 10 bulan menjadi asisten di departemen otentikasi produksi sebuah perusahaan e-commerce, menurut laporan Mei 2016 di portal berita Tiongkok Sina. Dia menjelaskan bahwa dia ingin menjadi ahli otentikasi barang mewah, sebuah profesi yang katanya memiliki potensi karir yang lebih baik.
Keterampilan otentikasi biasanya termasuk memeriksa garis jahit, ukuran kancing, dan jenis kulit pada tas. Untuk barang-barang dengan logam yang terpasang, seseorang dapat belajar bagaimana membedakan antara bahan-bahan material murah dan mahal.
Ada juga kelas-kelas kursus yang mengajarkan orang bagaimana menjadi ahli otentikasi barang mewah. Tetapi bahkan beberapa kelas ini curang, menurut artikel 16 Mei oleh China Youth Daily yang dikelola negara, mengutip contoh sebuah kelas di Beijing yang berjanji untuk mengajar orang-orang untuk menjadi ahli hanya dalam enam hari. (ran)
Saya merasa senang membaca beberapa analis yang menyatakan devaluasi yuan tipuan pemerintah Tiongkok telah mengimbangi dampak tarif-tarif.
Namun tarif 10 persen telah melukai sebagian kecil perekonomian. Bagaimanapun, devaluasi 10 persen merugikan semua warga Tiongkok dengan cara yang sama dan besar-besaran.
Devaluasi yuan bukan alat untuk ekspor. Devaluasi adalah bentuk kontrol harga dan pengurangan gaji yang disamarkan. Dengan demikian, mereka menyakiti lebih dari apa yang mereka ingin lindungi.
Namun, dengan meningkatnya utang rumah tangga dan perusahaan, devaluasi yuan adalah melakukan sesuatu yang secara tidak sengaja merusak kepentingan ekonomi, karena daya beli sedang berkurang dan kapasitas pembayaran pinjaman menurun. Adalah salah untuk percaya bahwa devaluasi tidak menimbulkan masalah bagi utang yang timbul dalam yuan. Margin jatuh karena yuan terdevaluasi, tetapi biaya-biaya tidak jatuh secara bersama-sama.
Sebagian besar biaya perusahaan tidak jatuh bersama yuan, mereka meningkat, kekuatan, biaya-biaya tetap, layanan-layanan jasa dan barang-barang impor, serta kebutuhan modal kerja telah meningkat, seperti yang telah kita lihat dalam pendapatan yang dipublikasikan sebagian besar perusahaan di Indeks Saham Gabungan Shanghai. Sekitar 65 persen dari indeks tersebut menghasilkan pengembalian di bawah biaya modal dan sebagian besar perusahaan membayar biaya bunga dengan utang tambahan, menurut Moody, dan terbukti dalam hasil kuartal kedua yang dipublikasikan.
Pukulan Utang
Pendapatan rumah tangga sekali pakai juga jatuh karena inflasi tampak diremehkan oleh statistik resmi. Sebagian besar analisis independen melihat inflasi riil mendekati 2 poin persentase lebih tinggi daripada data resmi. Biaya hidup telah naik jauh lebih cepat daripada yang disarankan oleh inflasi sensasional tersebut, dan devaluasi baru-baru ini menambah masalah ini, yang membuat kapasitas pembayaran utang menderita dengan mata uang yang lebih lemah.
Ada banyak alasan mengapa kita harus khawatir tentang keputusan Tiongkok untuk mengakhiri kontrolnya terhadap pertumbuhan kredit. Pemerintah telah mendorong pemberian pinjaman yang lebih berisiko dengan memangkas suku bunga simpanan dan memompa likuiditas ke dalam sistem tersebut.
Bailout (menyuntikkan dana segar yang likuid pada entitas yang hampir bangkut dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya) yang dilakukan diam-diam, yang telah menyebabkan People’s Bank of China (PBOC) menyuntikkan ratusan miliar dolar ke dalam sistem keuangan, tidak mengurangi pengambilan risiko yang berlebih, ia sedang membesarkan hati.
Produksi Industri menunjukkan sinyal jelas tentang adanya perlambatan juga dalam investasi tetap.
Gelembung perumahan jelas merupakan ancaman dan pertumbuhan kredit kehilangan tenaga.
Pertumbuhan jumlah uang beredar Tiongkok melebihi pertumbuhan suplai uang AS, sementara sebagian besar investasi tetap dan kredit penting mengalir ke sektor-sektor dengan produktivitas rendah atau menghasilkan pengembalian di bawah biaya modal.
Gagasan aneh lain dari pengamat luar bahwa yuan adalah “didukung emas” menghilang dengan cepat ketika kita melihat total cadangan emas dibandingkan dengan jumlah uang beredar. Cadangan emas kurang dari 0,25 persen dari jumlah uang beredar Tiongkok.
Sayangnya, devaluasi tipuan Tiongkok tidak membuat negara lebih kompetitif, membuat utang rumah tangga dan perusahaan lebih berisiko karena daya beli yuan berkurang. Tetapi pihak berwenang tampaknya menganggap perlu untuk mencegah pengaturan situasi utang yang tidak stabil dari keruntuhan.
Sementara itu, cadangan devisa tetap hampir 20 persen di bawah tingkat tertinggi dan Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) telah meninggalkan tujuannya untuk melawan terlalu banyak utang.
Singkatnya, devaluasi yuan tidak menyelesaikan masalah ekonomi. Dengan mempertahankan kendali modal yang salah arah dan menghindari reformasi-reformasi struktural yang diperlukan, devaluasi sedang mempercepat masalah-masalah ekonomi Tiongkok sambil melukai para penabung, pekerja, dan pensiunan di negara ini. (ran)
Daniel Lacalle adalah ekonom kepala di Hedge fund Tressis dan penulis “Escape From the Central Bank Trap,” yang diterbitkan oleh BEP.
EpochTimesId – Bank Sentral Tiongkok menyesuaikan kembali ‘Faktor kontra-siklik’ harian terhadap kurs tengah mata uang Renminbi. Setelahnya, nilai tukar RMB terhadap USD ditutup pada level tertinggi selama 4 pekan terakhir, pada Senin (27/8/2018).
Kondisi tersebut mencegah merosotnya RMB lebih lanjut, yang sudah berlangsung selama 10 pekan terakhir. Harga penutupan Renminbi dalam negeri pada hari Senin adalah yang terkuat sejak 1 Agustus 2018, dibuka pada 6.8080 dan ditutup pada 6.8171 per dolar AS.
Reuters melaporkan bahwa langkah Tiongkok komunis yang kembali meluncurkan faktor kontra-siklik pada hari Jumat mengisyaratkan bahwa mereka merasa tidak nyaman tentang depresiasi lebih lanjut dari Renminbi. Depresiasi Renminbi dapat memicu pelarian modal keluar dari Tiongkok.
Langkah Bank Sentral Tiongkok itu terjadi setelah negosiator perdagangan Tiongkok gagal menghasilkan kesepakatan. AS diperkirakan akan memperkenalkan tindakan lebih keras bulan depan, termasuk memberikan tekanan lebih besar kepada Renminbi.
“Mengingat Tiongkok komunis telah membuat sikap yang jelas (tidak akan secara sengaja untuk mendevaluasi mata uangnya), nilai RMB akan digantungkan pada prospek ekonomi fundamental Tiongkok sendiri dan track dari dolar AS,” ujar ekonom OCBC, Tommy Xie.
“Jika ekonomi Tiongkok melambat lebih dari yang diperkirakan, tekanan depresiasi RMB mungkin dapat kembali lagi. Jika tidak, kami memperkirakan bahwa nilai tukar USD/RMB tetap stabil berada di bawah angka 7,” tambahnya.
CNBC memberitakan bahwa langkah Bank Sentral Tiongkok untuk mengapresiasi nilai Renminbi menyiratkan kepada dunia luar, bahwa pihak berwenang Tiongkok tidak bermaksud menggunakan devaluasi Renminbi sebagai senjata untuk melawan Amerika Serikat dalam perang dagang.
Pada saat AS dan Tiongkok terlibat dalam perang tarif, Renminbi telah berada di bawah tekanan kuat dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu dipicu kekhawatiran tentang prospek ekonomi Tiongkok. Pada Jumat (24/8/2018) lalu, Bank Sentral Tiongkok bereaksi terhadap tekanan dan mengumumkan peluncuran kembali metode perhitungan ‘Faktor kontra-siklik’ untuk mempertahankan kurs tengah harian RMB pada level yang lebih stabil.
Bank Sentral Tiongkok tidak pernah menjelaskan arti dari ‘faktor kontra-siklik’. Banyak orang memahami bahwa istilah ini berarti bahwa bank sentral sedang mencoba untuk melawan kekuatan pasar yang ingin menyeret arah pergerakan Renminbi.
Dalam kondisi seperti saat ini, Beijing siap untuk menolak tren penurunan RMB terhadap USD. Bank Sentral Tiongkok setiap harinya akan menetapkan sebuah kurs tengah sebagai patokan penukaran, dan nilai tukar pasar dapat berfluktuasi sebesar 2 persen dari kurs tengah ini.
Mizuho Bank mengatakan bahwa faktor kontra-siklik itu sendiri tidak mengandung bias terarah terhadap Renminbi. Akan tetapi hanya untuk mempertahankan nilai tukar Renminbi terhadap mata uang lainnya agar berada pada level yang relatif stabil.
Nilai tukar RMB terhadap USD berdampak pada perang dagang, karena depresiasi RMB telah mengurangi dampak dari tarif AS pada ekspor Tiongkok. Presiden Trump menyadari hal ini dan menuduh otoritas Beijing mempraktikkan penilaian valuta asing yang tidak adil.
“Saya pikir Tiongkok komunis mengendalikan mata uang mereka, itu sudah pasti,” kata Trump kepada Reuters pekan lalu.
Secara umum, depresiasi mata uang dapat membantu kinerja ekspor suatu negara karena membuat produk negara itu lebih murah di negara lain, dan karenanya lebih kompetitif di pasar global.
Mizuho mengatakan pada hari Senin bahwa langkah Tiongkok komunis menggunakan faktor kontra-siklik menunjukkan bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk memperkenalkan kebijakan apresiasi bagi Renminbi.
Bank of Japan mengatakan bahwa langkah ini menyoroti bahwa Tiongkok komunis tidak menggunakan devaluasi Renminbi sebagai senjata dalam perang dagang.
Dalam pengumuman hari Jumat, Bank Sentral Tiongkok mengatakan mereka berharap bahwa dengan dilucurkannya kembali ‘Faktor kontra-siklik’ akan memainkan peran aktif dalam menstabilkan nilai tukar Renminbi. Bank sentral mengatakan bahwa metode ini sebelumnya telah secara efektif mengurangi perilaku pasar pro-siklikal dan telah berhasil menstabilkan ekspektasi pasar.
Perwakilan perdagangan Tiongkok dan Amerika Serikat pekan lalu telah mengakhiri negosiasi dua hari di Washington. Namun, mereka tidak membuat kemajuan signifikan untuk menghentikan perang tarif. (Qin Yufei/ET/Sinatra/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
EpochTimesId – Pengadilan Rusia menjatuhkan vonis hukuman 30 hari penjara untuk pemimpin oposisi, Alexei Navalny pada 27 Agustus 2018 waktu setempat. Dia dihukum oleh hakim karena melanggar undang-undang protes publik.
Namun, menurut Navalny, dia dijebloskan ke penjara agar menghentikan upayanya untuk memimpin aksi unjuk rasa menentang reformasi pensiun bulan depan.
Navalny ditangkap oleh polisi di depan rumahnya pada 25 Agustus 2018, pekan lalu. Dia dinyatakan bersalah melanggar hukum karena menggerakkan aksi unjuk rasa tidak resmi di Moskow pada 28 Januari 2018. Aksi berbulan-bulan yang lalu itu menyerukan boikot terhadap pemilihan presiden yang dituding akan dicurangi oleh Presiden Vladimir Putin.
Undang-undang Rusia mengatur bahwa waktu, tempat, dan ukuran aksi protes semacam itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Akan tetapi pihak berwenang mengeluarkan penolakan permohonan untuk menggelar aksi demonstrasi di Moskow tengah. Polisi menyarankan agar aksi unjuk rasa digelar di tempat yang tidak mencolok sebagai gantinya.
Politisi yang dilarang ikut serta dalam pemilihan presiden pada bulan Maret 2018 lalu mengatakan bahwa ini adalah hukuman penjara yang dibuat-buat. Dia sudah berulang kali dipenjara karena menggelar dan memimpin aksi protes yang tidak mendapat ijin dari aparat keamanan.
Politisi berusia 42 tahun itu mengatakan kepada pengadilan bahwa dia tidak akan pernah menyerah untuk mencoba mengorganisir protes jalanan. Dia mengatakan kepada hakim bahwa pihak berwenang justru menangkapnya lebih dari enam bulan setelah dakwaan pelanggaran. Penangkapan ini adalah strategi licik untuk mencegahnya untuk ambil ambil bagian dalam protes yang direncanakan pada 9 September 2018, dalam melawan langkah untuk menaikkan usia pensiun di Rusia.
Itu adalah hari yang sama ketika Moskow memilih seorang walikota baru. Masyarakat menyebutnya sebagai sebuah kontes yang diprediksi akan dengan mudah dimenangkan oleh petahana, Sergei Sobyanin. Petahana adalah sekutu Presiden Vladimir Putin. Pihak berwenang telah menolak permohonan ijin untuk menggelar aksi unjuk rasa di Moskow tengah oleh para pendukung Navalny.
“Pengadilan aneh ini terjadi dengan tujuan tunggal untuk tidak mengizinkan saya ikut serta dalam protes,” kata Navalny kepada hakim ketua. “Kamu dan aku sama-sama tahu itu.”
Ketika dia dibawa keluar dari ruang sidang, dia meneriakkan tanggal dan waktu dari aksi demo yang sudah direncanakan.
“Sembilan September 2018. Semua orang datang ke pertemuan itu,” teriaknya. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
EpochTimesId – Guru Besar studi strategi pada Pusat Penelitian Kebijakan di New Delhi, India, Brahma Chellaney, baru-baru ini menulis; “Dari pembangunan bendungan berskala besar hingga ekstraksi sumber daya alam yang tanpa mengindahkan moral, kegiatan manusia itu sedang menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem Himalaya”.
“Meskipun semua negara di kawasan ini (dan karenanya) harus mendapatkan kutukan sampai batas tertentu, namun tidak ada negara yang bertindak seperti Tiongkok komunis. Mereka menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem Himalaya,” sambung Brahma.
Masa depan Asia berhubungan erat dengan Himalaya. Kawasan Himalaya adalah pegunungan tertinggi di dunia, yang juga merupakan sumber daya air yang intensif bagi sungai-sungai utama yang mengalir di pedalaman Tiongkok.
Akan tetapi proyek nasional Tiongkok yang ceroboh sedang merongrong ekosistem yang rapuh di Himalaya. Proyek Tiongkok menyebarkan ancaman keamanan ekosistem hingga luar Asia.
Dipandang dari sudut sumber daya airnya, 5 sungai yang airnya berasal dari Himalaya masuk dalam sepuluh sungai terancam di dunia. Mereka adalah Sungai Yangtze, Sungai Indus, Sungai Mekong, Sungai Salween (Nu Jiang) dan Sungai Gangga.
Brahma Chellaney mengatakan, di India ada gerakan akar rumput untuk mengawasi perubahan lingkungan demi pengendalian diri, namun di Tiongkok komunis tidak ada. Mereka menggunakan proyek konstruksi besar dan tidak terawasi, untuk membuat alam tunduk pada kehendak rezim komunis yang berkuasa. Penguasa yang otoriter kemudian gembar-gembor bahwa itu adalah cerminan atau kinerja demi kebangkitan dari sebuah negara besar.
Tiongkok komunis mengubah jalur sungai alami melalui bendungan yang mereka bangun. Dilaporkan bahwa seperlima sungai di daratan Tiongkok setiap tahunnya memiliki debit air yang lebih sedikit dibandingkan jumlah air yang dialirkan ke dalam reservoir buatan.
Brahma Chellaney mengatakan, upaya otoritas Tiongkok berkonsentrasi pada proyek pengalihan air internasional semakin tinggi ketimbang pengalihan air dalam negeri. Terutama wilayah yang tertutup gletser Himalaya (yang meliputi hampir 3/4 bagian Dataran Tinggi Tibet). Sehingga ancaman lingkungan ini menjadi jauh lebih berbahaya daripada ancaman keamanan perbatasan.
Mengubah pegunungan Himalaya dan membangun bendungan hanyalah permulaan
Tiongkok komunis mengubah wilayah pegunungan Himalaya dengan membangun sejumlah bendungan hanyalah sebuah permulaan. Dilaporkan bahwa Dataran Tinggi Tibet atau Dataran Tinggi Qinghai-Tibet juga merupakan objek eksperimen teknik geologi Tiongkok komunis.
Para ahli Tiongkok komunis itu melakukan uji coba membuat hujan buatan di bagian utara dan barat laut wilayah tersebut yang terkenal gersang. Percobaan ini merupakan perpanjangan dari rencana rekonstruksi cuaca yang didanai oleh militer Tiongkok. Karena curah hujan di Tibet terkonsentrasi di wilayah pegunungan Himalaya.
Dunia luar khawatir bahwa rekayasa cuaca buatan manusia ini dapat menyerap uap air dari area lain yang dapat mempengaruhi pembentukan monsun Asia.
Selain itu, Tiongkok komunis juga secara besar-besar mengeksploitasi sumber daya mineral. Brahma Chellaney mengatakan bahwa Tiongkok komunis terus mengeksploitasi sumber daya mineral dari dataran tinggi yang kaya akan sumber daya alamnya dengan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
Sebagai contoh; Eksploitasi tambang tembaga telah mencemari sebuah daerah yang oleh orang Tibet dinamakan Pemako yang merupakan daerah tertinggi di dunia. Kawasan itu adalah sumber air utama bagi sungai Brahmaputra.
Musim gugur yang lalu, warna air Sungai Siang yang merupakan jalur utama Sungai Yarlung Zangbo tiba-tiba berubah menjadi hitam keabu-abuan ketika memasuki wilayah India. Media India melaporkan bahwa itu mungkin adalah akibat pembangunan terowongan di hulu sungai oleh Tiongkok komunis, yang mengeksplorasi pertambangan atau melakukan kegiatan pemblokiran sungai.
Namun pemerintah Tiongkok menanggapinya dengan membuat kebohongan. Mereka mengatakan bahwa sekitar pertengahan bulan November tahun lalu terjadi gempa di bagian tenggara propinsi Tibet. Itu mungkin saja menimbulkan perubahan warna pada air sungai itu.
Brahma Chellaney mengatakan bahwa sebelum gempa terjadi air sungai Siang itu sudah terkontaminasi dan tidak layak untuk dikonsumsi manusia.
Tiongkok komunis berencana mengembangkan Himalaya menjadi ‘Laut Tiongkok Selatan Baru’
Tentunya, Tiongkok komunis tidak akan mengendurkan pengembangan Dataran Tinggi Qinghai-Tibet karena memiliki sejumlah besar sumber daya mineral. Menurut sebuah artikel yang dipublikasi oleh China Morning Post pada 20 Mei lalu, seorang sumber yang akrab dengan proyek tersebut mengatakan bahwa Beijing mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur pada wilayah di pegunungan Himalaya yang disengketakan dengan India.
“Tampaknya, (komunis) akan segera mengubahnya menjadi Laut Tiongkok Selatan lainnya”, kata sumber tersebut.
Mereka mengatakan bahwa daerah penambangan itu adalah bagian dari upaya aneksasi Beijing. Tiongkok komunis ingin mengambil kembali bagian selatan dari wilayah Tibet (Arunachal Pradesh) dari tangan India.
Profesor dari School of Earth Sciences and resources, China University of Geosciences, Beijing, Zheng Youye menegaskan bahwa setelah mereka melakukan serangkaian survei mineral di Himalaya utara, mereka menemukan, cadangan mineral di sekitar daerah Lhunze County memiliki nilai hampir 60 miliar dolar AS.
Sebagian besar endapan logam berharga berada di sana. Bahkan termasuk logam tanah jarang (LTJ) yang biasanya digunakan untuk membuat produk berteknologi tinggi.
Pada saat yang sama, industri air kemasan Tiongkok adalah yang terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan mengekstraksi ‘air minum berkualitas’ dari gletser Himalaya yang sudah tertekan. Namun di Himalaya timur, tanda-tanda pencairan es yang cepat sudah tampak jelas. Sehingga ekstraksi rezim komunis akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan pada ekosistem yang sudah terbentuk.
Para sarjana India menyerukan kepada Tiongkok komunis agar mencegah tindak pengrusakan terhadap lingkungan
Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah melaporkan temuan mereka atas deforestasi (penggundulan hutan) di sejumlah area yang luas pada pegunungan Himalaya. Tingkat variasi genetik yang sangat tinggi, dan kepunahan spesies dataran tinggi di Himalaya sedang berlangsung.
Bagi Dataran Tinggi Qinghai-Tibet, tingkat kenaikan suhu udara hampir tiga kali lipat dari rata-rata global. Dampak terhadap lingkungan dari kerusakan ekosistemnya jauh lebih tinggi, daripada daerah-daerah lainnya di Asia. Bahkan mungkin membawa pengaruh pada pola cuaca di Eropa dan Amerika Utara.
Brahma Chellaney menghimbau semua negara yang berada di Lembah Himalaya, serta wilayah hilir Sungai Mekong, Termasuk Tiongkok dan Asia Selatan untuk bekerja sama mencegah degradasi secara dramatis terhadap lingkungan Himalaya. Dia mengatakan bahwa untuk kerja sama semacam ini, seluruh komunitas internasional harus menekan Tiongkok komunis untuk mengendalikan perilaku kerusakan lingkungan yang sembrono, karena hal itu akan menjadi sumber bencana terbesar bagi dunia. (Lin Yan/ETSinatra/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
BEIJING — Partai Komunis Tiongkok telah mengeluarkan serangkaian peraturan yang mengatur perilaku para anggota, mengancam hukuman bagi yang menyebarkan gosip-gosip politik dan merekomendasikan agar mereka yang memegang keyakinan agama “harus didorong” untuk meninggalkan Partai tersebut.
Tindakan keras pemimpin Tiongkok Xi Jinping terhadap korupsi yang telah mengakar, dimulai enam tahun lalu ketika dia menjabat, telah mengguncang Partai. Xi telah memperingatkan, seperti para pemimpin lain sebelumnya, bahwa kelangsungan hidup Partai dipertaruhkan.
Xi, yang telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan daripada pendahulunya, telah meningkatkan upaya untuk memastikan para kader adalah setia, disiplin, tulus, dan jujur.
Aturan yang diperbarui tersebut dimasukkan ke dalam bentuk tertulis banyak perintah yang telah dipraktikkan. Peraturan tersebut dirilis pada 26 Agustus oleh tunas pengawas Komisi Inspeksi Kedisiplinan Pusat tetapi mulai berlaku pada 18 Agustus,
Dalam kasus-kasus yang paling serius di mana hukum telah dilanggar, anggota partai dapat dituntut, tetapi dalam banyak kasus, hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan adalah pengusiran dari Partai.
Anggota partai tidak diperbolehkan berbicara menentang kebijakan atau keputusan partaipusat, dan tidak boleh menyebarkan “gosip politik atau merusak kesatuan Partai,” kata aturan baru.
Klausul baru lainnya membidik para anggota partai yang religius. Meskipun konstitusi negara menjamin kebebasan beragama, Partai tersebut secara resmi ateis dan anggota partai dianggap patuh. Sementara itu, banyak agama minoritas di Tiongkok masih dianiaya karena keyakinan mereka, seperti Kristen rumah, Tibet, Muslim Uighur, dan praktisi dari kelompok spiritual Falun Gong.
“Para anggota partai yang memiliki keyakinan agama harus memperkuat pendidikan pemahaman. Jika mereka masih tidak berubah setelah bantuan dan pendidikan dari organisasi partai, mereka harus didorong untuk meninggalkan partai,” kata peraturan baru.
Mereka yang menghadiri “kegiatan-kegiatan yang menggunakan agama untuk penghasutan” akan diusir, sesuai dengan peraturan tersebut. (ran)
Meneliti peradaban manusia kali ini, mungkin tidak ada satu kota pun yang bisa disamakan dengan Yerusalem, sepanjang tiga ribu tahun sejarah pembangunan kota ini, telah berkali-kali dihancurkan dan mengalami perang, namun tetap bisa berdiri lagi di lokasi semula. Yerusalem terletak di perbukitan dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, bersebelahan dengan tiga lembah dan dikitari oleh gunung yang lebih tinggi, menjadikan Yerusalem sebagai lokasi strategis yang mudah dipertahankan namun sulit diserang. Namun bukan karena letak geografisnya yang strategis, melainkan kekuatan spiritual yang membuat kota ini abadi, karena kota ini merupakan kota suci bagi tiga agama besar.
Lima Kali Ganti Penguasa Dalam Dua Abad
Setelah Yerusalem dikendalikan oleh umat Kristen selama 86 tahun, pada tahun 1187 kembali direbut oleh kaum Muslim.
Terhadap peristiwa ini, kalangan Kristen dunia bereaksi dengan mengobarkan Perang Salib yang ketiga (1189~1192), dipimpin oleh Raja Inggris yang berani dan mahir berperang yakni Raja “Lion Heart” Richard I.
Dalam pertempuran kedua belah pihak kalah menang silih berganti, pada akhirnya karena terjadi konspirasi perebutan kekuasaan di Inggris, Raja Richard I tidak fokus dalam berperang, lalu menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan Saladin dan kembali dengan tangan kosong.
Pasukan Salib pun tidak bisa menguasai Yerusalem dengan kekuatan militer, baru pada keenam kali Perang Salib, kaisar Romawi suci yang berkuasa membuat Yerusalem kembali ke pangkuan umat Kristen untuk terakhir kalinya lewat perundingan di tahun 1228, hanya saja tidak bertahan lama.
16 tahun kemudian ketika Choresm-Schah (terletak di sekitar Iran sekarang) dijatuhkan oleh Mongolia dan di tahun 1224 menduduki Yerusalem searah dalam perjalanannya melarikan diri ke Barat, dan Yerusalem milik umat Kristen pun selamanya berakhir dalam sejarah.
Tiga tahun kemudian umat Muslim dari Mesir kembali menguasai Yerusalem, waktu itu situasi Asia Barat kurang lebih telah terbentuk, rezim dari Afrika Utara terus berkuasa selama lebih dari dua setengah abad, hingga kemudian digantikan oleh Ottoman Turki pada tahun 1517.
Setelah mengalami beberapa abad penuh pertempuran dan pergantian penguasa, Yerusalem menjadi kota kecil dengan penduduk kurang dari 10.000 jiwa dan tidak penting dari segi politik maupun militer, namun dari segi agama, kota itu tetap menjadi tujuan utama para peziarah dari Barat.
Oleh karena itu setelah situasi menjadi agak stabil, di Yerusalem kembali terlihat arus peziarah berdatangan.
Yerusalem di abad ke-12 (public domain) The Hague, Koninklijke Bibliotheek, 76 F 5.
Penguasa Muslim pada waktu itu juga telah memahami, peziarah yang datang berarti juga datangnya arus uang, sikapnya terhadap umat Kristen pun berubah dari penolakan menjadi penyambutan, jalan dari Eropa ke Yerusalem pun kembali menjadi lancar.
Sejak Pasukan Salib yang pertama diutus tahun 1096, hingga tahun 1396 terakhir kalinya Pasukan Salib dikalahkan.
Selama 300 tahun penuh dari awal hingga akhir, masyarakat Eropa telah melancarkan sepuluh kali serangan tentara reguler terhadap kalangan Islam. Sedikitnya satu kali “Pasukan Salib Sipil” yang beranggotakan warga sipil, dan juga satu kali “Pasukan Salib Anak” yang dikabarkan beranggotakan anak-anak.
Selain itu ada juga tekanan terhadap umat agama lain Eropa, atau oleh Katolik Roma dipandang sebagai aliran sekte lain dan ditindas, juga disebut sebagai Pasukan Salib.
Dalam “perang suci” yang dikobarkan oleh umat Kristen, hanya dua kali yang benar-benar mencapai tujuan merebut kembali tanah suci (sekali dengan kekuatan militer, sekali dengn perundingan), maka dari itu Yerusalem dikuasai oleh umat Kristen selama kurang lebih 102 tahun.
Namun pembantaian tanpa kenal ampun terhadap kaum Muslim, kaum Yahudi, bahkan terhadap kaum Kristen Yunani ortodoks sendiri, justru telah menyebabkan timbulnya dendam dan permusuhan antar suku bangsa dan antar agama, yang hingga kini sulit untuk diredakan.
Waktu Berlalu, Kota Suci Kehilangan Pamornya
Selanjutnya adalah kebangkitan kerajaan Ottoman Turki, tahun 1396 setelah mengalahkan Pasukan Salib terakhir kalinya, tahun 1453 menumpas Kerajaan Bizantium, dan menggeser kekuatan Sultan Mesir di Asia Barat dan Afrika Utara, serta menduduki Yerusalem di tahun 1517, kekuasaan bertahan selama 400 tahun, hingga tahun 1917 pasca berakhirnya PD-I.
Di masa awal kekuasaan Ottoman Turki, Yerusalem kembali berkembang, tembok kota dan kota tua dibangun kembali. Berbagai agama pun dapat eksis bersamaan, namun penanganan terhadap umat Kristen dan warga Yahudi, berbeda tergantung penguasa yang menjabat, sehingga terkadang longgar, terkadang ketat. Namun para peziarah dari luar tetap disambut dengan sikap baik, karena pendapatan dari berziarah adalah sumber utama perekonomian kota tersebut.
Sayangnya hal itu tidak bertahan lama, antusiasme umat Kristen dari Barat untuk berziarah ke Yerusalem telah memudar. Setelah Kerajaan Bizantium diruntuhkan, Eropa pun memasuki masa Renaissance, sorot mata pada zaman itu mulai beralih dari Tuhan menjadi terfokus pada manusia, tidak lagi taat beriman seperti abad pertengahan.
Selain itu, sejak tahun 1517 (bertepatan di tahun yang sama Ottoman Turki menguasai Yerusalem) meletuslah gerakan reformasi agama, yang menentang Katolik Roma yang korup, segala perilaku atau pemikiran agama tradisional yang dipandang terkait dengan Katolik Roma terus menerus dihujat dan diboikot oleh agama baru, juga menyebabkan gairah berziarah perlahan pupus.
Dengan berkurangnya peziarah, kota Yerusalem pun kehilangan sumber pendapatannya untuk berkembang. Ditambah lagi dengan kerajaan Ottoman Turki yang sangat makmur lalu merosot, instansi pengelola yang korup dan tidak mampu, membuat kota suci ini kehilangan pamornya, usang dan miskin.
Sebuah kota yang telah pudar tak pelak akan mengalami takdir “kegersangan dan ditinggalkan”, tak terkecuali kota suci ini.
Di awal abad ke-19 populasi kota Yerusalem hanya kurang dari 8.000 jiwa, yang terbagi menjadi empat kelompok suku. Masing-masing mendiami wilayah kota yang dibagi di masa Kekaisaran Romawi: umat Kristen berdiam di dekat Gereja Makam Suci di sisi barat laut, umat Muslim bermukim di atas Gunung Kuil di sisi timur laut, orang Yahudi berdiam di sekitar Tembok Barat di sisi tenggara kota, sedangkan suku Armenia penganut Yunani ortodoks menetap di sisi barat daya. (SUD/WHS/asr)
