Home Blog Page 1970

Akademisi Amerika dan Pengkritik Sensor Beijing Tinggalkan Tiongkok Setelah Kehilangan Pekerjaan

admin
-
0
Akademisi Amerika dan Pengkritik Sensor Beijing Tinggalkan Tiongkok Setelah Kehilangan Pekerjaan

BEIJING — Seorang profesor Amerika dan kritikus vokal terhadap sensor Beijing mengatakan dia telah kehilangan pekerjaannya di Universitas Peking yang bergengsi dan akan meninggalkan Tiongkok.

Christopher Balding, yang telah mengajar di Sekolah Bisnis HSBC Universitas Peking yang berlokasi di kota Shenzhen, Tiongkok selatan selama sembilan tahun terakhir, mengatakan dalam posting blog 17 Juli bahwa sekolah tersebut belum memperbarui kontraknya.

Balding mengatakan dalam postingnya bahwa ia telah diberi alasan “resmi” mengapa kontraknya tidak diperbarui, namun berkata, “Saya tahu alasan yang tak terucapkan untuk pemecatan saya.” Dia diberitahu pada awal November bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang.

“Anda tidak bekerja di bawah Partai Komunis [Tiongkok] tanpa mengetahui risiko-risikonya,” tulisnya.

Balding adalah suara profil tinggi untuk ekonomi Tiongkok, dengan akun Twitter aktif dengan lebih dari 17.000 pengikut, serta kolom reguler Bloomberg. Dia banyak dikutip di media tersebut.

Dia juga telah menjadi pengkritik kebijakan ekonomi dan perdagangan Tiongkok, serta apa yang dia anggap sebagai peningkatan pengawasan dan sensor di negara tersebut.

Balding tidak menanggapi permintaan email untuk komentar, dan nomor ponsel Tiongkok-nya terputus.

Pejabat di Universitas Peking di Beijing dan di kampus sekolah bisnis di Shenzhen tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Baru-baru ini, Beijing telah meningkatkan penyensoran dan kontrol ketat di internet dan berbagai aspek masyarakat sipil, serta menegaskan kembali kekuasaan Partai Komunis Tiongkok di atas akademisi dan institusi lainnya.

Agustus lalu, Balding meluncurkan petisi online yang meminta Cambridge University Press (CUP) untuk menolak semua permintaan sensor dari pemerintah Tiongkok setelah penerbit tersebut tunduk pada tekanan dari Beijing untuk memblokir akses online ke ratusan artikel ilmiah di Tiongkok.

CUP mengubah keputusan tersebut dan memulihkan akses ke artikel-artikel dalam beberapa hari.

“Pembatasan-pembatasan dan seberapa banyak mereka memantau Anda telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir,” katanya kepada Reuters tahun lalu selama kontroversi atas Cambridge University Press.

“Sebagai seorang profesor asing, selama saya tidak berbicara tentang ’empat T’ – Taiwan, Tibet, Tiananmen, dan The Party [Partai Komunis Tiongkok] – saya cukup baik-baik saja,” katanya pada saat itu.

Balding, seorang libertarian yang terdeskripsi sendiri, telah mengadopsi berbagai pegangan Twitter yang merujuk target-target penyensoran Tiongkok, termasuk “Subversive Peppa Pig Balding” dan “Censored John Oliver.”

Pegangannya saat ini adalah “Capitalist Roader Balding” – mengarah pada Mao Zedong, era penghinaan untuk seseorang yang mempunyai kecenderungan kapitalis.

Balding mengatakan dalam postingnya bahwa dia berharap untuk menemukan posisi baru yang memungkinkan dia untuk tinggal di Tiongkok, tetapi itu menjadi jelas dia tidak bisa tinggal.

“Tiongkok telah mencapai titik di mana saya tidak merasa aman menjadi seorang profesor dan bahkan mendiskusikan ekonomi, bisnis, dan pasar keuangan,” tulisnya. (ran)

ErabaruNews

Peternak dan Pelaku Usaha Dirangkul Upayakan Harga Daging Ayam Ras dan Telur Turun

EpochTimesId
-
0
Peternak dan Pelaku Usaha Dirangkul Upayakan Harga Daging Ayam Ras dan Telur Turun

Epochtimes.id- Pemerintah mengadakan pertemuan dengan para peternak dan pelaku usaha untuk mengupayakan agar harga daging ayam ras dan telur turun.

Pertemuan yang dipimpin Menteri Perdagangan   Enggartiasto   Lukita   berlangsung, Senin   (16/7/2018),   di   Kantor   Kementerian Perdagangan, Jakarta.

“Menyikapi  kondisi  fluktuasi  harga  daging  ayam  ras  dan  telur  yang  meningkat  belakangan  ini, Kementerian  Perdagangan  merangkul  para  peternak  dan  pelaku  usaha  agar  harga daging  ayam  ras dan telur turun,” jelas Mendag saat memberikan keterangan persnya usai rapat berlangsung.

Dalam  penjelasannya,  Mendag  mengimbau  dengan  tegas  kepada  para  pelaku  usaha  untuk  tidak mengambil tambahan keuntungan dari kondisi ini. “Kami meminta para pelaku usaha dan distributor untuk membatasi keuntungan dan mendaftarkan usaha distribusinya,” tandas Mendag.

Mendag dan para pemangku kepentingan menargetkan harga daging ayam ras dan telur harus dapat turun secara bertahap dalam seminggu ke depan.

“Kami sepakat untuk memberi batas waktu selama satu minggu agar harga dapat turun secara bertahap. Jika tidak terjadi penurunan, maka Kemendag akan menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan intervensi pasar,” ungkapnya.

Beberapa  langkah  jangka  pendek  yang  akan  diambil,  lanjut  Mendag,  antara  lain  dengan  meminta integrator untuk mengeluarkan stoknya dan melakukan penjualan langsung di pasar.

Sedangkan  untuk  jangka  menengah,  akan  disusun  peta  jalan  (roadmap)  pemasukan  impor  grand parent (GP) setelah Kementerian Pertanian memperoleh data yang valid. “Data ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil dan menjaga ketersediaan pasokan sehingga harga dapat terjaga stabil,” jelasnya.

Faktor Penyebab Kenaikan Harga

Mendag   menjelaskan   bahwa   kenaikan   harga   daging   ayam   ras   dan   telur   disebakan   tingginya permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh pasokan yang ada. Tingginya permintaan disebabkan atas berbagai momen, seperti libur sekolah hingga euforia sepak bola dunia.

Sementara   itu,   rendahnya   pasokan   juga   disebabkan   oleh   sejumlah   faktor,   seperti   gangguan produktivitas, cuaca ekstrim, serta harga pakan yang mahal dikarenakan adanya komponen impor yang terpengaruh  atas  kurs  dolar  Amerika  Serikat  yang  terus  menguat  atas  rupiah.

Keputusan  untuk mengurangi  kadar  obat-obatan  agar  lebih  sehat,  terutama  antibiotik,  juga  ternyata  memberi  risiko lebih besar terhadap jumlah kematian ayam ras. (asr)

Terduga Mata-Mata Rusia Ditahan Sepanjang Proses Pengadilan

admin
-
0
Terduga Mata-Mata Rusia Ditahan Sepanjang Proses Pengadilan

EpochTimesId – Seorang hakim federal memerintahkan bahwa terdakwa agen Mata-Mata Rusia, Mariia Butina ditahan selama proses pengadilannya, pada hari Rabu (18/7/2018). Perintah hakim dikeluarkan setelah jaksa AS berpendapat, terdakwa tampaknya memiliki hubungan dengan perwira intelijen Rusia dan menimbulkan risiko penerbangan yang serius.

Selama pemeriksaan pendahuluan di Pengadilan Distrik Columbia (DC), jaksa utama dalam kasus tersebut menunjukkan foto Butina bertemu dengan seorang agen intelijen Rusia di sebuah restoran di Washington.

Pemerintah juga menampilkan salinan catatan tulisan tangan yang ditemukan oleh FBI di apartemen Butina. Tulisan itu menanyakan bagaimana menanggapi tawaran pekerjaan dari agen intelijen Rusia.

Mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Amerika berusia 29 tahun itu mengenakan baju tahanan oranye selama persidangan. Dia tidak menunjukkan emosi saat pengacaranya mengajukan pembelaan tidak bersalah.

“Kami tidak percaya dia ada di sini. Dia datang ke Amerika awalnya untuk kuliah di Universitas Amerika,” kata Erik Michael Kenerson, jaksa utama DC.

Jaksa menambahkan bahwa Butina terlibat dalam kasus, “kampanye pengaruh rahasia.”

Butina dituduh bekerja dengan seorang pejabat senior Rusia dan dua warga AS yang tidak disebutkan namanya. Mereka mencoba untuk menyusup ke organisasi hak-senjata di Amerika Serikat dan mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Rusia.

Akun media sosialnya menunjukkan bahwa terdakwa menghadiri banyak acara ‘National Rifle Association’ dan bertemu dengan pejabat tinggi grup tersebut. Dia juga mendirikan kelompok ‘hak senjata’ di Rusia.

Pengacara Butina, Robert Driscoll, mengatakan kliennya ditangkap pada hari Minggu tanpa peringatan. Dia mengatakan bahwa kliennya bukan agen Rusia dan tidak menimbulkan risiko penerbangan.

Dalam sebuah pernyataan kepada wartawan setelah sidang, Driscoll mengatakan Butina ingin mengabari dan memberi tahu orang tuanya, bahwa dia baik-baik saja.

“Sementara kami menghormati pengadilan, kami sangat tidak setuju bahwa tidak ada kondisi pembebasan bersyarat, dan justru menahan seorang pelajar yang tidak bersalah sebelum adanya putusan persidangan,” kata Driscoll.

Selama persidangan, Driscoll mengatakan Butina tidak meninggalkan negara itu (melarikan diri) meskipun ada banyak kesempatan untuk melakukannya. Awal tahun ini, katanya, dia bersaksi secara sukarela tentang kegiatannya dihadapan Komite Intelijen Senat AS. (The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Gelombang Panas di Jepang Menewaskan 14 Orang

EpochTimesId
-
0
Gelombang Panas di Jepang Menewaskan 14 Orang

Epochtimes.id- Gelombang panas hebat menewaskan sedikitnya 14 orang selama tiga hari di Jepang. Laporan ini diungkap oleh media Jepang pada Selasa (17/07/2018).

Suhu tinggi menghambat pemulihan di daerah-daerah yang dilanda banjir di mana lebih dari 200 orang tewas pada pekan lalu.

Suhu pada Senin lalu, saat hari libur nasional, melonjak di atas 39 derajat Celcius (102,2 Fahrenheit) di beberapa daerah pedalaman dan dikombinasikan dengan kelembaban tinggi yang menyebkan kondisi berbahaya seperti dilaporkan Badan Meteorologi Jepang (JMA).

Media setempat menyebutkan 14 orang tewas akibat panas termasuk seorang wanita berusia 90-an yang ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah ladang. Ribuan lainnya dirawat di rumah sakit untuk kondisi yang berhubungan dengan panas.

Suhu panas paling dirasakan di daerah-daerah yang terkurung daratan seperti prefektur Gifu, di mana suhu meningkat menjadi 39,3 Celcius (102,7 F) di kota Ibigawa pada Senin lalu — ini merupakan terpanas di Jepang. Ibukota Tokyo mencatat tinggi 34 Celsius pada Senin lalu.

Suhu di bagian barat Jepang yang terkena banjir mematikan mencapai 34,3 Celcius pada Selasa siang, dikhawatirkan berbahaya bagi personel militer dan relawan membersihkan lumpur dan puing-puing.

“Itu sangat panas. Yang bisa kita lakukan adalah terus minum air,” kata seorang pria di Okayama kepada televisi NHK.

Temperatur 35 atau lebih — dikenal dalam bahasa Jepang sebagai “hari yang sangat panas” —ditulis di 200 lokasi di Jepang pada Minggu lalu. Badan Meteorologi Jepang menyebutkan kejadian ini tidak biasa terjadi pada bulan Juli tetapi belum pernah terjadi sebelumnya.

Suhu panas yang sama dilaporkan dari 213 lokasi pada bulan Juli tahun 2014 silam.

Tahun lalu, 48 orang meninggal karena panas antara Mei dan September, dengan 31 kematian pada Juli berdasarkan laporan Fire and Disaster Management Agency.

Gelombang panas saat ini adalah karena pelapisan dua sistem tekanan tinggi di sebagian besar Jepang. Kejadian ini diperkirakan akan terus berlanjut selama akhir pekan ini. (asr)

Oleh Elaine Lies/Reuters

Amerika Gugat Tarif Impor Balasan Sejumlah Negara ke WTO

admin
-
0
Amerika Gugat Tarif Impor Balasan Sejumlah Negara ke WTO

EppochTimesId – Amerika Serikat membawa kasus tarif impor ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). AS menggugat tarif yang dikenakan oleh Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, dan Turki. Tarif tersebut merupakan pembalasan atas tarif yang dikenakan Amerika Serikat pada baja dan aluminium.

Pemerintahan Donald Trump menggunakan pengecualian keamanan nasional untuk perjanjian WTO, dalam mengenakan tarif 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium impor.

Undang-undang AS, Undang-undang Perluasan Perdagangan 1962, memberi kekuasaan kepada presiden untuk mengenakan tarif impor yang ditetapkan mengancam keamanan nasional oleh Departemen Perdagangan.

Uni Eropa dan Kanada telah menyatakan bahwa mereka adalah sekutu lama AS. Oleh karenanya impor mereka tidak dapat menjadi ancaman keamanan nasional. Meksiko juga membela tarif pembalasannya.

“Pembelian Amerika Serikat yang terbuat dari baja dan aluminium dari Meksiko tidak mewakili ancaman terhadap keamanan nasional,” Kementerian Ekonomi Meksiko mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer mengatakan bulan lalu bahwa pembalasan tidak memiliki dasar hukum karena UE dan mitra dagang lainnya membuat pernyataan yang salah. Bahwa tarif baja dan aluminium AS adalah tindakan pengamanan dari produk ilegal yang dimaksudkan untuk melindungi produsen AS.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 16 Juli 2018, Lighthizer mengatakan, “Tindakan yang diambil oleh Presiden sepenuhnya sah dan sepenuhnya dibenarkan sebagai masalah hukum AS dan aturan perdagangan internasional. Alih-alih bekerja bersama kami untuk mengatasi masalah umum, beberapa mitra dagang kami telah memilih untuk menanggapi dengan tarif pembalasan yang dirancang untuk menghukum pekerja Amerika, petani, dan perusahaan.”

Uni Eropa telah memberlakukan tarif 10 hingga 25 persen pada 3,2 miliar dolar AS dalam impor produk AS; Turki telah memberlakukan tarif 4 hingga 70 persen pada 1,8 milyar dolar kepada impor dari AS; Kanada telah memberlakukan 10 hingga 25 persen tarif pada 12,7 milyar dolar dalam impor AS; dan Meksiko memberlakukan tarif 7 hingga 25 persen pada 3,6 milyar dolar impor AS.

Apakah Amerika Serikat benar-benar akan mencari ajudikasi atas gugatannya, belum terlihat. Ajudikasi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, Amerika Serikat menahan diri dari menunjuk anggota baru ke badan permohonan tujuh anggota WTO. Dengan hanya empat anggota, mereka dapat mendengar lebih sedikit kasus, memperlambat proses banding WTO lebih lanjut. (The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Praktisi Falun Gong New York Peringati 19 Tahun Penganiayaan di Tiongkok

admin
-
0
Praktisi Falun Gong New York Peringati 19 Tahun Penganiayaan di Tiongkok

NEW YORK — Saat matahari terbenam perlahan-lahan mendekati pada malam musim panas yang panas pada 16 Juli, lilin dinyalakan, satu per satu, untuk mengenang mereka yang telah kehilangan nyawa karena penganiayaan brutal.

Tepat di seberang jalan dari Konsulat Tiongkok, di tepi Sungai Hudson, musik diwarnai dengan dukacita yang dimainkan para praktisi disiplin spiritual yang disebut Falun Dafa, juga dikenal sebagai Falun Gong, duduk dalam protes hening atas penganiayaan yang telah menuntun pada kematian ribuan praktisi di Tiongkok.

Latihan meditasi kuno tersebut, pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 1992 oleh Mr. Li Hongzhi, dipandu oleh prinsip-prinsip moral inti dari kebenaran, belas kasih, dan toleransi (sejati-baik-sabar). Manfaatnya untuk kesehatan jiwa dan raga telah menyebabkan popularitasnya di Tiongkok, dan pada tahun 1999, antara 70 juta hingga 100 juta orang ikut berlatih, menurut perkiraan resmi.

Namun pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin percaya bahwa popularitas itu telah mengancam kekuasaannya atas rakyat tersebut. Pada 20 Juli 1999, ia meluncurkan penganiayaan skala nasional, memobilisasi aparat keamanan negara untuk menangkap dan menahan para praktisi di penjara, kamp kerja paksa, pusat pencucian otak, dan fasilitas lainnya.

Lebih dari 4.000 orang dikonfirmasi telah meninggal akibat penyiksaan dan pelecehan saat dalam tahanan, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi, dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi dari Tiongkok, menurut Pusat Informasi Falun Dafa, kantor pers kelompok latihan tersebut. Selain itu, sejumlah besar diyakini telah dibunuh demi mendapatkan organ-organ mereka untuk digunakan dalam industri transplantasi miliaran dolar di Tiongkok.

Meskipun suhu panas, sekitar 200 praktisi Falun Gong setempat berkumpul di depan Konsulat Tiongkok untuk menandai peringatan ke-19 penganiayaan tersebut, bersama menyerukan rezim Tiongkok untuk mengakhiri kampanye brutalnya terhadap latihan tersebut.

Zhang Hongyu, seorang praktisi Falun Gong dari Provinsi Liaoning yang melarikan diri ke Amerika Serikat, berbicara tentang bagaimana ibunya meninggal pada tahun 2013 setelah bertahun-tahun menjalani penahanan berulang oleh pihak berwenang Tiongkok, termasuk di kamp kerja paksa Masanjia yang terkenal brutal.

praktisi falun gong (falun dafa) memberi kesaksian di acara peringatan penganiayaan ke 19
Zhang Hongyu di rapat umum untuk menyerukan diakhirinya penganiayaan Falun Gong di Tiongkok, dekat konsulat Tiongkok di Manhattan, New York City, pada 16 Juli 2018. (Larry Dye / The Epoch Times)

Ayah Zhang, Zhang Ming, baru-baru ini ditangkap oleh pihak berwenang Tiongkok. Kerabatnya dilarang mengunjunginya. Zhang mendesak para pejabat konsuler di seberang jalan tersebut untuk menyampaikan pesannya: Bebaskan ayahnya dan semua praktisi Falun Gong lainnya yang masih ditahan di Tiongkok.

“Pada saat kritis dalam sejarah ini, apakah memilih untuk melindungi atau menghancurkan moralitas manusia adalah pilihan yang harus dijalani setiap kehidupan di bumi ini,” katanya.

Gao Hongmei dari Provinsi Jilin berbicara tentang ibunya yang berusia 72 tahun, yang ditahan bulan Mei ini setelah seseorang melaporkan kepada pihak berwenang setempat bahwa dia membagikan brosur yang berisi informasi tentang penganiayaan Tiongkok terhadap Falun Gong. Ibunya masih dalam tahanan.

Gao mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak penderitaan yang dialami praktisi Falun Gong selama dipenjara, mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka. “Penyiksaan tidak dapat mengubah hati mereka yang baik,” katanya.

praktisi falun gong serukan partai komunis tiongkok hentikan penganiayaan terhadap praktisi
NEW YORK — Saat matahari terbenam perlahan-lahan mendekati pada malam musim panas yang panas pada 16 Juli, lilin dinyalakan, satu per satu, untuk mengenang mereka yang telah kehilangan nyawa karena penganiayaan brutal.

Shi Ling dari Provinsi Shandong berbicara tentang penangkapan sewenang-wenang yang dihadapi para praktisi Falun Gong. Seorang praktisi dari provinsinya ditangkap saat berjalan ke rumah seorang anggota keluarganya. Keluarga praktisi tersebut telah ditolak hak kunjungannya.

Wang Zhiyuan, juru bicara penelitian Organisasi Dunia nirlaba untuk Menyelidiki Penganiayaan Falun Gong, menyebut penganiayaan yang sedang berlangsung tersebut sebagai “genosida.”

Dia juga mencatat bahwa mantan-mantan petinggi Partai Komunis Tiongkok yang membantu Jiang melakukan penganiayaan, seperti mantan kepala keamanan Zhou Yongkang, mantan wakil menteri keamanan publik Li Dongsheng, dan mantan jenderal militer Xu Caihou, telah menemui kejatuhan mereka dan telah digulingkan dari Partai. Dia mendesak mereka yang masih membantu kampanye Jiang untuk segera berhenti.

Beberapa aktivis Tiongkok, termasuk penulis Lin Zhang, juga berbicara di rapat umum. Lin menyaksikan praktisi Falun Gong disiksa ketika dia ditahan di sebuah fasilitas di Provinsi Guangzhou karena perbedaan pendapatnya.

“Keberanian mereka, ketekunan mereka, meninggalkan kesan mendalam pada saya,” katanya, menambahkan bahwa dia berharap mereka semua bisa benar-benar bebas suatu hari nanti. (ran)

ErabaruNews

Cara AS Menghadapi Iran Juga cocok Untuk PKT

EpochTimesId
-
0
Cara AS Menghadapi Iran Juga cocok Untuk PKT

Zhou Xiaohui

Baru-baru ini ketika menlu AS Mike Pompeo menerima wawancara VOA, telah mengungkap sasaran strategi baru Amerika terhadap Iran adalah supaya penguasa Iran dapat ber bertindak seperti “seorang pemimpin pada umumnya”.Cara AS menghadapi Iran cocok untuk Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Pompeo menjelaskan lebih lanjut, seorang pemimpin yang “normal”, dia tidak akan merampok rakyatnya sendiri, juga tidak akan menghambur-hamburkan uang rakyat pada “petualangan” di Suriah dan Yaman.

Selanjutnya Pompeo menyatakan, jika pemimpin Iran dapat menerima permintaan Amerika, tindakannya normal seperti negara-negara pada umumnya, maka “rakyat AS juga akan mengunjungi Iran, kita akan berteman dan bersekutu, melakukan semua hal-hal yang baik diantara kita”.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah, dalam wawancara itu Pompeo juga menyinggung dukungan pemerintah Trump terhadap pemberlakuan undang-undang oleh kongres yang menyangkut pengungkapan harta gelap pemimpin Iran.

Pompeo mengatakan: “Rakyat Iran berhak mengetahui fakta sebenarnya. Pemimpin tingkat tinggi mereka melakukan korupsi, terus terang saja, mereka menggunakan perusahaan sebagai tedeng aling-aling, secara cerdik melakukan perampokan. Saya menyambut adanya kesempatan untuk mengungkap kebenaran, supaya rakyat Iran sendiri yang memutuskan apakah mereka itu adalah pemimpin negara yang mereka inginkan.”

Menurut laporan,  jika “Undang-undang transparansi asset pemimpin Iran” yang sedang digodok oleh kongres AS dapat lolos, maka akan menuntut Menteri Keuangan Amerika mengumumkan asset keuangan pemimpin tingkat tinggi Iran yang diduga tersangkut korupsi. Undang-undang tersebut pada Desember tahun lalu telah lolos dari DPR AS, dewasa ini sebuah panitia di Kongres AS sedang meneliti undang-undang tersebut.

Pertimbangan pendahuluan atas “Undang-undang transparansi asset pemimpin Iran”, sesungguhnya berhubungan dengan aksi protes atas harga barang yang membumbung tinggi dan demo anti pemerintah yang korup, yang meletus diberbagai kota di Iran akhir tahun lalu.

Menurut data statistik tidak lengkap dari media Barat awal tahun lalu, aksi protes telah mengakibatkan sedikitnya puluhan orang tewas dan ratusan orang ditangkap. Selain itu penguasa Iran juga melakukan penekanan protes melalui cara-cara pemutusan komunikasi, memblokir platform media sosial dan lain sebagainya.

Saat itu Presiden Trump telah menyatakan: “Banyak media telah melaporkan peristiwa protes secara damai masyarakat Iran, masyarakat tersebut telah muak terhadap korupsi penguasa, dan menggunakan harta kekayaan negara untuk membiayai terorisme asing.

Pemerintah Iran harus menghargai hak dan kepentingan rakyat, termasuk hak untuk mengekspresikan pandangan mereka.” Iran telah “sampai waktunya untuk berubah”. Ini mungkin juga merupakan salah satu penyebab mendorong Trump keluar dari Perjanjian Nuklir Iran.

 Dapat diperkirakan, jika kongres AS akhirnya dapat meloloskan “Undang-undang transparansi asset pemimpin Iran”, Menteri Keuangan AS akan harus mengumumkan aset keuangan pemimpin tingkat tinggi Iran yang diduga tersangkut korupsi, ini jelas akan mengguncangkan masyarakat Iran, bahkan Timur Tengah. Kelak Iran akan terjadi perubahan situasi yang bagaimana, sulit untuk dikatakan.

Selain masalah Iran, penulis malah merasakan jika kongres AS telah meloloskan “Undang-undang transparansi asset pemimpin RRT”, maka di daratan Tiongkok akan terjadi guncangan yang bagaimanakah?

Kita semua tahu, korupsi telah menjadi kebudayaan pejabat PKT (Partai Komunis Tiongkok), berdasarkan beberapa pejabat teras PKT yang telah jatuh dari kedudukannya dapat terlihat, sesungguhnya, PKT memang sengaja menutupinya, dan banyak rakyat Tiongkok tidak mengetahui pemimpin PKT serta pejabat diberbagai tingkatan telah melakukan korupsi uang seberapa banyak, terutama tidak sedikit orang yang telah memindahkan aset kekayaannya  keluar negeri.

Pada 2012 berita dari kalangan intern PKT sendiri mengungkapkan, dari 1995 hingga 2005, terdapat 1,18 juta istri pejabat beserta anaknya telah menetap di luar negeri, sedikitnya terdapat 20 ribu pejabat korup PKT telah melarikan diri keluar negeri, diperkirakan mereka telah membawa lari uang sebesar 800 miliar hingga 1500 miliar Yen RMB.

Selain itu, pada tahun 2011 mantan guru besar ilmu hukum Universitas Beijing Yan Hongbing  pernah mengatakan, pejabat PKT diatas tingkat Fu Ke Ji (posisi kepemimpinan terendah di tingkat administrasi kader) sebagian besar memiliki rekening bank diluar negeri, dan tidak sedikit mantan pejabat dan pejabat sekarang juga sama, walau asset mereka diluar negeri dilihat dari permukaan tidak ada hubungan dengannya, namun pemiliknya tetap saja ada hubungan keluarga dengan pejabat itu.

Misalnya mantan pentolan PKT Jiang Zemin ketika masih menjabat, memanjakan dua anaknya menggunakan kekuasaannya mengeruk uang dalam jumlah besar, putra Jiang bernama Mianheng dijuluki sebagai “koruptor nomor satu di RRT”.

Berapa banyak uang yang dikorup oleh keluarga Jiang? Jelas merupakan sebuah lubang gelap. Menurut media China Affairs beberapa tahun silam mengungkapkan: “Jiang Zemin memiliki asset rahasia di Bank Swiss sebesar 350 juta US$; di pulau Bali Indonesia ia membeli sebuah rumah mewah, pada 1990 senilai 10 juta US$, yang menangani adalah mantan Menlu Tang Jiaxuan. ”

Selain itu , media Hongkong melaporkan, pada Desember 2002 International Settlement Bank pernah menemukan, lebih dari 2 miliar US$ dana yang keluar dari RRT tidak ada orang yang mengakuinya, dikemudian hari, kepala cabang Shanghai Bank of China Liu Jinbao mengakui didalam penjara, uang tersebut adalah milik Jiang Zemin, mantan ketua PKT pada menjelang kongres PKT ke-16, untuk mempersiapkan dirinya dikemudian hari, lalu mengalihkan dana keluar negeri.

Tidak diragukan lagi, pejabat tinggi PKT sejenis itu jelas tidaklah sedikit, uang yang dirampas dari rakyat Tiongkok sudah pasti merupakan sebuah bilangan astronomi. Sedangkan seberapa banyak rekening bank diluar negeri, seberapa perusahaan maupun aset keuangan diluar negeri yang memiliki hubungan dengannya, yang dikuasai inteligen Amerika, tentu jauh lebih banyak dari yang terungkap ditengah masyarakat.

Dengan kata lain, jika kongres Amerika juga mempersiapkan sebuah “Undang-undang transparansi asset pemimpin RRT” dan diloloskan, aset pejabat RRT yang diungkap pasti akan merupakan sebuah berita yang sangat menakjubkan, dan pada tingkat tertentu juga akan memperkuat arus masyarakat RRT untuk meninggalkan PKT, bahkan dapat mempercepat kemusnahan PKT.

RRT juga telah “sampai waktunya untuk berubah”. Tentunya, kartu dalam aspek ini, pemerintah Amerika dan Trump masih belum menggunakannya. (TYS/WHS/asr)

Skandal Vaksin di Tiongkok Soroti Parahnya Kelalaian Pemerintah

admin
-
0
Skandal Vaksin di Tiongkok Soroti Parahnya Kelalaian Pemerintah

Penarikan kembali vaksin besar-besaran telah diperintahkan di Tiongkok, menggarisbawahi nasib orang-orang Tiongkok yang jatuh sakit akibat dari vaksin-vaksin cacat.

Pada 15 Juli, Administrasi Obat dan Makanan Tiongkok (CFDA) mengumumkan bahwa Changchun Changsheng Bio-teknologi, produsen vaksin yang berbasis di Kota Changchun, ibukota Provinsi Jilin di Tiongkok timur laut, telah menemukan bukti data palsu dalam produksi vaksin rabies sel Vero-nya, menurut surat kabar Securities Daily yang dikelola negara. Pihak berwenang tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Ketika rabies jarang terjadi di Amerika Serikat, dengan hanya satu hingga tiga kasus dilaporkan setiap tahun, ia masih merupakan masalah kesehatan yang signifikan di beberapa negara, seperti India dan Tiongkok. Platform sel Vero adalah teknologi berbasis sel canggih untuk produksi vaksin.

CFDA mengumumkan bahwa Changchun Changsheng sama sekali tidak menyingkirkan batch (produksi partaian) vaksin rabies yang bermasalah tetapi, sebagai tindakan pencegahan, akan menarik kembali semua produk yang baru-baru ini diproduksi.

Lisensi GMP (Good Manufacturing Practice) Changchun Changsheng telah dicabut oleh administrasi makanan dan obat-obatan Provinsi Jilin.

Changchun Changsheng adalah pembuat vaksin rabies terbesar kedua di Tiongkok. Vaksin rabies sel Vero dari perusahaan tersebut pertama memukul pasar pada tahun 2012. Pada tahun 2017, perusahaan menjual 3,04 juta batch, dengan pendapatan penjualan 734 juta yuan (sekitar $109 juta), hampir 50 persen dari total pendapatan operasionalnya, menurut harian yang dikelola negara Tiongkok, The Paper.

Dalam sebuah wawancara dengan The Paper, Tao Lina, seorang ahli vaksin dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Shanghai, menjelaskan bahwa data manufaktur palsu dapat berarti bahwa perusahaan tersebut telah berbohong tentang jumlah bahan aktif yang terkandung dalam vaksin dan kemungkinan bisa kurang dari 2,5 unit internasional per mililiter, jumlah terendah yang dapat diterima per dosis imunisasi tunggal menurut World Health Organization.

Tao menjelaskan bahwa untuk menghemat biaya produksi, beberapa perusahaan ditemukan telah menggunakan kurang dari bahan aktif yang diperlukan untuk memproduksi vaksin rabies mereka.

Pada tahun 2008, Dalian Jingang, produsen obat di Tiongkok timur laut, telah dicabut GMP-nya setelah pihak berwenang menemukan bahwa ia telah menambahkan bentuk asam nukleat ke vaksin rabies. Vaksin yang dihasilkan dengan demikian akan terdaftar sebagai memiliki tingkat potensi yang diperlukan sementara mengandung kurang dari jumlah yang diperlukan untuk bahan-bahan aktif.

Dalian Jingang akhirnya mengeluarkan perintah penarikan besar-besaran vaksinnya, lebih dari 320.000 dosis, pada awal tahun 2009, menurut laporan Mei 2009 oleh portal berita Tiongkok, Sohu. Masalah vaksin ternaungi oleh tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang Tiongkok: Mereka telah mengetahui tentang vaksin yang cacat tersebut sejak tahun 2004, tetapi tidak mengeluarkan investigasi atau menarik kembali produk-produk tersebut hingga tahun 2009.

Menurut Sohu, Pusat Pengawasan Reaksi Balik Obat Nasional, sebuah lembaga di bawah yurisdiksi CFDA, mencatat reaksi yang parah, ensefalitis (peradangan otak), ruam purpura (peradangan pembuluh darah kulit), dan syok anafilaktik (reaksi alergi yang mengancam jiwa), dalam tiga orang yang diimunisasi dengan vaksin rabies Dalian Jingang.

Setelah skandal di Dalian Jingang, media Tiongkok menggali sejarah perusahaan tersebut dan menemukan bahwa pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Provinsi Liaoning tersebut pernah menjadi pemegang saham utama di perusahaan tersebut. Pada satu titik, para eksekutif puncak perusahaan tersebut juga pejabat di pusat pengendalian penyakit. Namun, pusat itu tidak pernah diselidiki atau diimplikasikan.

Banyak skandal vaksin telah meletus di Tiongkok selama bertahun-tahun, tetapi rezim Tiongkok secara konsisten telah gagal mengendalikan perusahaan farmasi untuk menghentikan malpraktik dan meningkatkan keamanan obat. Pada saat yang sama, ketidakpedulian rezim terhadap korban vaksin di bawah standar telah terdokumentasi dengan baik.

Pada awal Juli, 40 orangtua mencari keadilan untuk anak-anak mereka yang menderita sakit karena mendapat vaksin yang cacat telah mengirim surat permohonan ke pengadilan tertinggi Tiongkok. Mereka belum menerima tanggapan dari pihak-pihak berwenang.

Wang Hailan, seorang penduduk di Kabupaten Yuncheng di Provinsi Shandong, Tiongkok timur, telah ditahan berulang kali sejak dia mulai mengajukan petisi kepada pemerintah pusat tentang putranya, yang menjadi sakit setelah mendapatkan vaksin flu yang diproduksi oleh Changchun Changsheng pada Oktober 2010, menurut laporan Juli 16 oleh Radio Free Asia (RFA).

“Dalam dua hari setelah dia mendapat vaksin, dia mengalami ruam serius. Dia bisa berjalan sekarang, tetapi dia cacat,” kata Wang kepada RFA.

Wang menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan lebih dari 170.000 yuan (sekitar $25.690) untuk perawatan medis untuk putranya. Beban biaya medis putranya telah mendorongnya untuk melakukan perjalanan ke Beijing untuk mengajukan banding pejabat-pejabat dari pemerintah pusat.

Pada 2015, ketika membawa putranya ke Beijing untuk perawatan medis, Wang mengatakan polisi di Kabupaten Yuncheng mengikutinya ke Beijing, menghentikannya, dan secara paksa mengawal dia dan putranya kembali ke rumah. Polisi menuduhnya menyebabkan gangguan sosial.

Dalam beberapa kasus, petugas keamanan obat lokal berkolusi dengan perusahaan farmasi. Pada 6 Juni, Cai Ming, mantan direktur sebuah kantor yang bertanggung jawab atas keamanan obat di Administrasi Makanan dan Obat-obatan Provinsi Guangdong, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara setelah ia dinyatakan bersalah menerima suap, termasuk dari perusahaan-perusahaan obat, sebesar 6,23 miliar yuan (sekitar US$973,725). (ran)

ErabaruNews

Donald Trump Tegaskan Dukung Intelijen Amerika Hadapi Rusia

admin
-
0
Donald Trump Tegaskan Dukung Intelijen Amerika Hadapi Rusia

EpochTimesId – Presiden Donald Trump menegaskan kembali dukungannya untuk badan-badan intelijen Amerika pada 17 Juli 2018. Dukungan Trump disampaikan di tengah-tengah sorotan media, setelah pertemuannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Helsinki.

“Saya memiliki keyakinan penuh dan dukungan untuk badan-badan intelijen besar Amerika,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum pertemuan dengan anggota parlemen.

Pernyataan Trump ini disampaikan sehari setelah menerima bantahan Putin bahwa Rusia tidak terlibat dalam intervensi pemilu Amerika. Pernyataan Trump ketika konfrensi pers bersama Putin memicu kecaman keras dari para anggota Partai Republik dan Partai Demokrat. Trump dinilai lebih percaya pada kata-kata seorang pemimpin asing dibandingkan badan-badan intelijennya sendiri.

Trump tercatat ada enam kali menegaskan dukungannya bagi penilaian atau kesimpulan badan-badan intelijen bahwa Rusia ikut campur dalam pemilihan AS. Trump sebelum bertemu Putin di Eropa mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan besar pada orang-orang intelijen.

Namun, Trump berkilah bahwa pemimpin Rusia menyatakan bantahan yang sangat kuat atas tuduhan tersebut.

Pada bulan Maret tahun ini, Trump mengatakan bahwa campur tangan orang-orang Rusia tidak berdampak besar pada hasil pilpres. Namun dia mengaku yakin, ada upaya campur tangan Rusia.

Pada November tahun lalu, Trump mengatakan, “Saya sepakat dengan agen-agen kami. Rusia ikut campur.”

Januari dan Juli 2018, Trump kembali mengatakan, “Saya pikir itu Rusia, yang ikut campur dalam pemilihan.”

“Saya telah beberapa kali mencatat temuan intelijen kami bahwa orang-orang Rusia berusaha ikut campur dalam pemilihan kami,” kata Trump.

“Dan saya telah merasa sangat yakin bahwa, tindakan Rusia tidak berdampak sama sekali pada hasil pemilihan, saya harus benar-benar jelas mengatakan hal itu, dan saya telah mengatakan ini berkali-kali, saya menerima kesimpulan komunitas intelijen kami bahwa Rusia ikut campur dalam pemilihan 2016. Bisa jadi orang lain juga; ada banyak orang di luar sana.”

Trump dan Putin di Gothic Hall, istana kepresidenan Finlandia. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Trump melanjutkan bahwa dia sempat melihat ulang transkrip dan video pernyataannya di Helsinki setelah ramainya kritik media dalam negeri. Dia kemudian menyadari bahwa dia salah bicara.

“Kalimat penting dalam pernyataan saya itu saya mengatakan kata-kata yang seharusnya berarti ‘bukan’. Kalimat itu seharusnya, “Saya tidak melihat alasan apapun mengapa bukan Rusia yang melakukannya,” ujar Trump.

“Saya menyadari perlu ada klarifikasi,” kata Trump. “Seharusnya sudah jelas. Saya pikir itu akan menjadi jelas. Tetapi saya ingin mengklarifikasi, untuk berjaga-jaga kalau tidak.”

Trump menunjukkan bahwa pemerintahannya mengambil langkah aktif untuk mempertahankan diri dari upaya-upaya di masa depan untuk ikut campur dalam pemilu. Berbeda dengan pemerintahan Obama, Trump mengaku akan memberikan perintah yang jelas ketika diberitahu tentang upaya campur tangan Rusia seperti sebelum pemilihan 2016.

“Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, pemerintahan saya telah dan akan terus bergerak secara agresif untuk, mencegah segala upaya untuk ikut campur dalam pemilihan kami,” kata presiden Trump. “Kami melakukan segala upaya untuk mencegah campur tangan Rusia pada 2018.”

Pada Mei tahun lalu, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang mengarahkan pemerintah untuk memperkuat dan meninjau keamanan dunia maya pemerintah AS dan infrastruktur penting.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) memimpin upaya untuk meningkatkan keamanan pemilu. Badan ini membantu 34 negara bagian dan 52 pemerintah lokal dan daerah dengan melakukan cybersecurity secara berkelanjutan. DHS juga telah melakukan penilaian kerentanan di tempat di 16 negara berdasarkan permintaan.

Selain melindungi terhadap pemilihan ikut campur, Gedung Putih juga telah menghukum Rusia melalui serangkaian sanksi dan pengusiran sejak tahun lalu.

Pemerintah memberikan sanksi kepada individu dan badan Rusia pada bulan Februari, April, dan Juni tahun ini, menurut Gedung Putih. Langkah-langkah ini berada di atas sanksi dan kontrol perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2017.

Pada bulan Maret tahun lalu, Gedung Putih menjatuhkan sanksi kepada beberapa individu dan badan Rusia terkait peretasan dan gangguan pemilihan. Bulan itu, Trump memerintahkan pengusiran terhadap 60 petugas intelijen Rusia dari Amerika Serikat. Pemerintah juga telah menjatuhkan sanksi pada total 100 individu dan entitas sebagai tanggapan atas pendudukan Moskow di Timur Ukraina dan Krimea, dan beberapa entitas lainnya karena melanggar sanksi untuk rezim Iran dan Korea Utara.

Trump juga mengumpulkan dukungan dari sekutu Amerika untuk menghalangi ambisi geopolitik Rusia. Presiden mengatakan berhasil meyakinkan sekutu NATO untuk menghabiskan miliaran dolar lebih banyak untuk anggaran pertahanan.

“Kami akan memiliki kedamaian,” kata Trump. “Itu yang kami inginkan; itulah yang akan kita miliki.” (Ivan Pentchoukov/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Tiongkok Terlalu Membebani Negara-negara Miskin dengan Utang

admin
-
0
Tiongkok Terlalu Membebani Negara-negara Miskin dengan Utang

JOHANNESBURG – Tiongkok sedang membebani negara-negara miskin dengan utang tidak berkelanjutan melalui proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang tidak layak secara ekonomi, kata kepala Badan Investasi Swasta Luar Negeri AS, Overseas Private Investment Corporation (OPIC) pada 16 Juli.

Kritik terhadap Beijing tersebut muncul ketika Washington berusaha meningkatkan pendanaan pembangunan dalam menghadapi ambisi global Tiongkok.

Diresmikan pada tahun 2013, One Belt, One Road, inisiatif pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang bertujuan untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan Tiongkok melalui darat dan laut ke Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.

Tiongkok telah menjanjikan $126 miliar untuk rencana tersebut, dimana para pengamat lihat sebagai upaya rezim Tiongkok untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui investasi-investasi asing.

Dalam wawancara dengan Reuters di Johannesburg, CEO OPIC, Ray Washburne memperingatkan bahwa strategi Tiongkok tersebut telah menciptakan jebakan utang bagi banyak negara miskin.

“Lihat saja proyek apapun di negara-negara ini dan mereka membuat ukurannya terlalu besar,” katanya. “Kita mencoba membuat negara-negara menyadari bahwa mereka menikam diri mereka sendiri dengan Tiongkok.”

Washburne bukan yang pertama memperingatkan meningkatnya utang terkait proyek-proyek infrastruktur Tiongkok.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde pada bulan April memperingatkan mitra-mitra Sabuk dan Jalan (One Belt,One Road) Tiongkok agar tidak mempertimbangkan pembiayaan tersebut sebagai “makan siang gratis.”

Dan pada bulan Maret, sebuah laporan oleh lembaga think tank Pusat Pembangunan Global (Center for Global Development), yang berbasis di AS, menganalisis risiko kesulitan utang di antara 68 negara yang berpartisipasi dalam inisiatif Sabuk dan Jalan tersebut dan menyimpulkan bahwa mayoritas berisiko bangkrut akibat gagal bayar pada proyek-proyek Sabuk dan Jalan tersebut.

Pada bulan Desember tahun lalu, Sri Lanka secara resmi menyerahkan kegiatan-kegiatan komersial di pelabuhan utamanya di selatan yang terletak di Hambantota pada sebuah perusahaan Tiongkok, sebagai bagian dari rencana untuk mengubah pinjaman sebesar $6 miliar yang Sri Lanka telah utang ke Tiongkok menjadi ekuitas, kepemilikan nilai properti yang digadaikan.

Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa sebuah pelabuhan strategis di wilayah kecil Tanduk Afrika, negara Djibouti, bisa menjadi yang berikutnya, sebuah prospek yang telah ditolak pemerintahan tersebut.

Washburne juga menyuarakan keprihatinan atas perluasan bandara senilai $360 juta di ibukota Zambia, Lusaka, saat ini sedang dilakukan dengan pembiayaan dari Exim Bank of Tiongkok.

“Ekonomi lokal tidak diuntungkan dari itu. Itu adalah bandara yang terlalu besar. Mereka akan memiliki terlalu banyak utang. Pada titik tertentu, seseorang harus membayar. Membayar atau Tiongkok yang akan mengambil kendali,” katanya.

OPIC bulan ini meluncurkan prakarsa yang berfokus pada Afrika yang akan mengalokasikan lebih dari $1 miliar selama tiga tahun ke depan untuk proyek-proyek yang mendukung teknologi transportasi, informasi dan komunikasi, serta rantai nilai (value chain). (ran)

ErabaruNews

Sidang Pemimpin Kartel Narkoba El Chapo Ditunda Dua Bulan

admin
-
0
Sidang Pemimpin Kartel Narkoba El Chapo Ditunda Dua Bulan

EpochTimesId – Seorang hakim Amerika Serikat menunda pengadilan terhadap terdakwa kasus kartel narkoba asal Meksiko, Joaquin ‘El Chapo’ Guzman selama dua bulan. Sidang akan digelar pada 5 November 2018.

Pengacara Guzman mengatakan membutuhkan lebih banyak waktu untuk meninjau bukti yang baru-baru ini diterima dari jaksa.

Hakim Distrik AS di Brooklyn, Brian Cogan, mengatakan penundaan itu dibenarkan oleh bukti ‘tebal’ yang diserahkan jaksa pada 3 Juli 2018. Dia menolak permintaan pengacara Guzman, Eduardo Balarezo, untuk melarang jaksa menggunakan bukti yang tidak diserahkan pada 26 Juni 2018.

Pemilihan juri telah dijadwalkan pada 5 September 2018. Dalam pengajuan pengadilan pekan lalu, Balarezo mengatakan bahwa bukti yang terlambat dari pihak penuntut menghapuskan kemiripan proses hukum dan hak Guzman untuk mendapatkan pengadilan yang adil.

Balarezo mengatakan dalam emailnya Senin bahwa Guzman ‘sangat kecewa’ dengan keputusan itu. Dia meyakini bahwa persidangan seharusnya tertunda lebih lama, yaitu selama lima bulan.

“Dia (Guzman) meyakini bahwa penuntut sengaja bermain dalam upaya untuk menyangkal, dia yakin keadilan akan terungkap, dan percaya bahwa juri yang tidak memihak akan melihat melalui asap dan cermin di pengadilan,” tulis Balarezo.

John Marzulli, juru bicara untuk Pengacara Negara AS Richard Donoghue di Brooklyn, menolak berkomentar.

Guzman, 61, telah berada di penjara dengan sel isolasi sejak diekstradisi ke Amerika Serikat dari Meksiko pada Januari 2017. Dia dikirim ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba dan tuduhan konspirasi.

Dia dikenal secara internasional sebagai kepala Sinaloa Cartel Meksiko. Namun, Balarezo mengatakan pada sidang bulan lalu bahwa Guzman berencana menunjukkan bahwa dia bukanlah pemimpin tertinggi, namun berperan sebagai pemimpin yang lebih rendah. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Proyek OBOR Menimbulkan Kesulitan Bagi Negara Kecil Eropa

admin
-
0
Proyek OBOR Menimbulkan Kesulitan Bagi Negara Kecil Eropa

EpochTimesId – KTT Tiongkok-Uni Eropa mulai digelar pada 16 Juli 2018. Beberapa media asing mengungkapkan kekhawatiran bahwa Montenegro mengalami masalah keuangan karena proyek ‘jalur sutra’ atau ‘One Belt One Road/OBOR’ Tiongkok.

Negara kecil di Eropa itu telah menanggung beban berat utang yang bakal sulit dibayar akibat menerima tawaran proyek OBOR Tiongkok. Akibat utang besar pada fase pertama proyek, Montenegro tidak mampu membayar lebih banyak utang untuk menyelesaikan proyek.

Pemilihan yang sulit bagi Montenegro
Laporan Reuters menyebutkan bahwa puluhan pekerja dari Tiongkok sedang berada di atas lembah sungai Moraca yang memiliki pemandangan indah di Montenegro. Mereka datang dalam rangka pembangunan sebuah highway (jalan tol) ‘paling modern’ yang melalui sejumlah medan paling berat di Eropa bagian selatan.

Highway yang panjangnya mencapai 165 KM tersebut dilukiskan sebagai jalan raya yang akan melintasi jembatan paling megah dan terowongan paling dalam di Eropa. Jalan tol itu diklaim sebagai pintu gerbang menuju dunia modern.

Proyek tersebut bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan Bar Harbor dengan negara tetangga pedalaman, Serbia. Tetapi ketika pembangunan jalan di atas pegunungan sepanjang 41 km di sebelah utara ibukota selesai dikerjakan, pemerintah mulai menghadapi pilihan yang sulit.

Pada tahap pertama konstruksi, pinjaman Tiongkok telah melonjakkan jumlah utang Montenegro. Karena itu, pemerintah Montenegro terdesak untuk menyelesaikan masalah fiskal dengan menaikkan pungutan pajak, membekukan beberapa upah sektor publik, dan membatalkan beberapa kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Laporan menyebutkan bahwa utang Montenegro tahun ini diperkirakan mencapai jumlah yang mendekati 80 persen dari produk domestik bruto (PDB) negaranya. Dana Moneter Internasional mengatakan bahwa negara itu tidak mampu membayar lebih banyak utang untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tersisa.

“Bagaimana mereka dapat menyelesaikannya (pembangunan jalan raya) adalah masalah besar,” ujar seorang pejabat Uni Eropa yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

“Ruang fiskal mereka menyusut secara signifikan, mereka sudah mulai menyiksa diri sendiri, dan situasi saat ini adalah bahwa jalan raya tersebut merupakan jalan raya yang belum selesai, belum dapat digunakan,” sambungnya.

Proyek di Montenegro tersebut memicu perdebatan sengit di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Demikian juga di kalangan negara-negara yang berniat untuk bergabung dengan Uni Eropa (Montenegro, Serbia, Makedonia dan Albania). Mereka takut bahwa ini adalah salah satu proyek yang dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok komunis untuk menaikkan pengaruh di Eropa.

Bernd Lange, ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa mengatakan bahwa di balik peningkatan investasi Tiongkok di negara-negara Eropa, mungkin secara tidak langsung untuk memperoleh pertukaran pengaruh pada politik Eropa. Lange berharap bahwa Komisi Eropa dan pemerintah anggota harus memeriksa tujuan di balik investasi Tiongkok di Eropa.

Tiongkok komunis menggunakan inisiatif OBOR untuk memperluas lingkup ekonominya dan mencoba untuk mempengaruhi beberapa negara miskin dengan menawarkan pembangunan infrastruktur dasar. Mereka berusaha membuat komitmen besar untuk merealisasinya transformasi infrastruktur sebagai daya tarik buat negara bersangkutan agar mereka mau menerima pinjaman dengan bunga tinggi dari Tiongkok.

Banyak negara kecil dan miskin seperti Sri Lanka, Djibouti dan Mongolia telah menemukan bahwa mereka terseret oleh utang. Dan dengan demikian, mereka terpaksa lebih mengandalkan pada ‘kemurahan hati’ (pasrah) Tiongkok.

Laporan menyebutkan bahwa Montenegro adalah negara Eropa pertama yang telah sadar bahwa dirinya telah terjebak dalam situasi seperti itu.

Dalam hal ini, Mladen Grgic, seorang sarjana yang telah mempelajari proyek jalan raya mengatakan, “Jalan raya ini adalah sebuah perjanjian besar bagi Montenegro.”

Namun, ia mengingatkan orang-orang tentang Tito dan hari-hari proyek sosialis di wilayah tersebut. Tito atau mendiang Josip Broz Tito adalah pemimpin komunis dari bekas Yugoslavia.

“Jelas ini merupakan jebakan. Sekarang sudah dimulai, tidak peduli seberapa besar bahayanya, politisi tidak mampu menghentikannya,” kata Mladen Grgic.

Kasus Montenegro dan program PPP Tiongkok menarik perhatian masyarakat internasional. Montenegro awalnya berharap dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara ini melalui pembangunan jalan raya tersebut, dan memperkuat hubungan perdagangan dengan Serbia sekaligus meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Namun negara itu sadar bahwa mereka hanya memiliki sedikit ruang untuk menerima lebih banyak beban utang. Pemerintah Montenegro memiliki pilihan terbatas untuk membangun tiga fase berikutnya dari proyek jalan raya itu.

Negara itu, kini cenderung membentuk sebuah kemitraan publik-swasta (Public-private partnership/PPP). Mitra eksternal akan bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan jalan raya, namun memiliki hak untuk mengelola jalan raya selama 30 tahun untuk memperoleh pengembalian dari investasinya.

Perusahaan BUMN Tiongkok sedang membangun bagian pertama dari proyek PPP yakni pembangunan jalan dan jembatan di Montenegro. MOU telah mereka tandatangani pada bulan Maret tahun ini, PPP berkomitmen untuk menyelesaikan sisa jalan yang belum selesai dibangun.

Tetapi lembaga kredit Eropa khawatir bahwa Montenegro harus memberikan perlindungan pendapatan yang mahal kepada perusahaan mitra, yakni kepada BUMN Tiongkok, agar proyek sisa tersebut dilanjutkan hingga selesai. Ini mungkin dapat memperburuk kesulitan keuangan Montenegro.

“Kami sudah memberitahu mereka (para pemimpin Montenegro) bahwa model PPP mereka tidak memiliki kandungan pembiayaan, itu hanya pelemparan dari risiko yang tidak bisa mereka atasi,” kata seorang pejabat di Bank Investasi Eropa (EIB).

Pada bulan Mei tahun ini, Dana Moneter Internasional memperingatkan pemerintah Montenegro untuk tidak mengadopsi program PPP, karena itu mungkin dapat mengundang utang yang lebih besar. Seorang pejabat menyarankan bahwa Montenegro harus menunggu sampai berhasil bergabung dengan Uni Eropa baru menuju perbaikan infrastruktur jalan raya.

Karena setelah Montenegro menjadi bagian dari Uni Eropa, Montenegro akan menerima pendanaan yang lebih terstruktur dan kohesif dari Uni Eropa.

Proyek OBOR memperburuk risiko utang negara-negara kecil yang miskin
Sebuah studi baru yang dikeluarkan oleh lembaga think tank Washington ‘Center for Global Development’ pada bulan Maret tahun ini menunjukkan bahwa proyek OBOR yang diluncurkan oleh Tiongkok komunis dapat secara signifikan meningkatkan utang sejumlah negara kecil. Terutama risiko keuangan yang dipikul delapan negara, adalah yang paling mengkhawatirkan.

Montenegro adalah salah satu negara itu. Tujuh negara lainnya adalah Pakistan, Djibouti, Maladewa, Laos, Mongolia, Tajikistan dan Kyrgyzstan.

Pengamat meyakini bahwa pemerintah Tiongkok menyediakan investasi berbunga tinggi untuk mendirikan landasan kuat bagi pemerintah Tiongkok dalam posisinya mempengaruhi keputusan strategis negara yang mengalami masalah pengelolaan dan pelunasan utang. Alasan lainnya, juga untuk memperoleh hak penguasaan terhadap infrastruktur tersebut.

Kasus proyek OBOR di Sri Lanka adalah salah satu contoh terbaik. Pada bulan Desember tahun lalu, Sri Lanka terpaksa menyerahkan hak kendali pelabuhan strategis Hambanthota kepada Tiongkok, karena tidak mampu membayar utangnya. (Zhang Ting/ET/Sinatra/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Ketidakpatuhan Media Tiongkok Menjelang Pertemuan Politik Tahunan, Pertanda Xi Jinping Kehilangan Pamor?

admin
-
0
Ketidakpatuhan Media Tiongkok Menjelang Pertemuan Politik Tahunan, Pertanda Xi Jinping Kehilangan Pamor?

Serangkaian insiden telah membuat para ahli berspekulasi bahwa perpecahan yang mendalam bisa ada di dalam eselon atas Partai Komunis Tiongkok, di tengah perang dagang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat.

Pada 15 Juli, surat kabar corong Partai, Rakyat Harian, telah gagal memuat pemimpin Tiongkok Xi Jinping di halaman depan, penghilangan kedua dalam seminggu, melaporkan Voice of America (VOA). Banyak media Tionghoa perantauan independen telah melaporkan bahwa penghilangan yang berulang merupakan kejadian pertama sejak 2013, sekitar waktu Xi secara resmi mengambil alih kekuasaan.

Rejim Tiongkok terus memegang teguh berita tentang apa yang dilaporkan oleh media, dan bahkan kata-kata yang tepat secara hati-hati dibuat untuk mengikuti garis Partai. Dengan demikian, kelalaian tidak mungkin menjadi suatu kebetulan.

Bagi surat kabar resmi Partai, sangat mengejutkan bahwa nama pemimpinnya tidak muncul di halaman depan. Penghilangan ini dianggap membawa signifikansi politik tertentu mengingat bagaimana pada Maret 2016, Xi mengatakan kepada media yang dikelola negara untuk “menggunakan Partai di dalam nama keluarga Anda” —sebuah langkah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, kemungkinan dengan begitu Xi dapat memastikan kampanye anti-korupsinya terpelihara tanpa hambatan.

Dengan kata lain, kontrol atas media pemerintah yang dikelola negara, yang sangat penting bagi penyebaran propaganda Partai, sangat penting bagi Xi untuk menegakkan kebijakannya di dalam Partai yang cenderung suka membuat masalah secara luas dengan lawan-lawan politiknya.

Ketidakhadiran yang mencolok lainnya dari halaman depan adalah liputan berita tentang tarif balas-membalas yang dikenakan oleh Tiongkok setelah Amerika Serikat mengumumkan bahwa bea masuk impor Tiongkok senilai $34 miliar yang berlaku mulai tanggal 6 Juli.

Menurut VOA, penghilangan nama Xi merupakan indikasi bahwa ia telah kehilangan kendali atas media pemerintah, dan secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Partai tidak senang dengan bagaimana Xi telah menangani perang dagang dengan Amerika Serikat.

Perang dagang yang berlarut-larut dapat menimbulkan pukulan finansial yang serius bagi ekonomi Tiongkok. Yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana Tiongkok dapat memenuhi permintaan kedelai dari negara lain, mengingat Amerika Serikat adalah salah satu eksportir kedelai top dunia. Permintaan besar Tiongkok dalam menghadapi pasokan yang terbatas dapat mendorong harga kedelai naik.

Perang dagang telah membuat investor khawatir dan menekan pasar saham Tiongkok. Sementara itu, beberapa perusahaan asing, khawatir bahwa mereka mungkin akan terperangkap dalam baku hantam antara kedua negara tersebut, telah mengatakan mereka berencana untuk keluar dari pasar Tiongkok.

Pada 11 Juli, media pemerintah yang dikelola Xinhua juga memuat laporan yang dimaksudkan untuk mengkritik kepemimpinan Partai saat ini, menurut Zha Jianguo, seorang pembangkang yang tinggal di Beijing, dalam wawancara dengan Radio Free Asia.

Artikel Xinhua menggambarkan sebuah insiden pada tahun 1980, ketika Komisi Pusat Inspeksi Disiplin, pengawas anti-korupsi internal Partai Komunis, mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki tiga insiden “ibadah pemujaan tokoh” terhadap ketua Partai saat itu, Hua Guofeng, yang dengan cepat menggantikan Mao Zedong sebelum Deng Xiaoping menjadi terkenal. Pemerintah lokal di Provinsi Shanxi, Tiongkok utara, telah merenovasi rumah tua milik Hua menjadi museum. Menurut Xinhua, Hua kemudian meminta maaf atas insiden-insiden tersebut.

Karena Xi telah menghilangkan batas waktu kepemimpinan Partai dan mengabadikan ideologi partainya ke dalam konstitusi Partai, yang membuatnya menjadi pemimpin PKT yang paling kuat sejak Mao, musuh-musuh politik Xi dengan sengaja menggunakan propaganda untuk mengagungkan Xi secara berlebihan, yang mengarah ke persepsi publik bahwa Xi menjadi seorang Mao, seperti, tokoh yang dikultuskan.

Tidak ada yang tahu pasti motivasi di balik penghapusan dari Harian Rakyat dan artikel Xinhua tentang Hua, tetapi protes baru-baru ini terhadap Xi telah mengumpulkan banyak perhatian, dengan para peniru di dalam dan di luar Tiongkok yang menirukan peristiwa tersebut dengan maksud mengejek.

Dong Yaoqiong, seorang manajer di sebuah perusahaan real estate di Shanghai, memulai siaran langsung di Twitter sekitar jam 6:40 pagi pada 4 Juli, menurut surat kabar Taiwan, United Daily News (UDN). Siaran selama kira-kira dua menit mempertontonkan dia sedang menuangkan tinta di atas poster Xi Jinping yang tergantung di depan gedung pencakar langit di Distrik Lujiazui yang ramai, sambil menyuarakan ketidaksenangannya pada “aturan otoriter” Xi.

Menurut UDN, “menuangkan tinta” telah menjadi istilah yang disensor di internet Tiongkok. Surat kabar Taiwan, Liberty Times melaporkan pada 14 Juli bahwa Dong dan ayahnya telah ditangkap. Peristiwa tersebut menunjukkan ketidaksepakatan yang jarang terjadi terhadap Xi meskipun ada penyensoran berat.

Dapatkah ejekan-ejekan halus pada Xi mengisyaratkan perpecahan di dalam kepemimpinan Partai, atau bahwa Xi telah kehilangan dominasinya atas Partai? Ini tetap menjadi pertanyaan kunci ketika pemimpin senior Tiongkok mempersiapkan pertemuan politik yang akan datang, yang diadakan setiap tahun di kota wisata Beidaihe, beberapa mil dari Beijing di pantai Laut Bohai.

Menurut laporan 14 Juli oleh media Hong Kong Apple Daily, mengutip sumber-sumber dalam lingkaran politik Beijing, pertemuan pantai tersebut akan diadakan pada bulan Agustus tahun ini, dan di bagian atas agenda akan membahas “kesalahan-kesalahan besar” yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi Tiongkok sejak konklaf penting Partai yang diadakan Oktober lalu. Laporan tersebut tidak menyebutkan masalah apa yang akan dibahas.

Analisis 15 Juli oleh World Journal, surat kabar berbahasa Mandarin yang diterbitkan di Amerika Serikat, mengindikasikan bahwa kudeta politik bisa terjadi untuk menggeser Xi, dan bahwa Wang Huning, ahli strategi politik utama untuk Xi dan anggota yang paling berkuasa badan pembuat keputusan di dalam Partai, Komite Tetap Politbiro, bisa menjadi korban pertama di tengah gejolak internal Partai.

Wang akan digantikan oleh Hu Chunhua, wakil perdana menteri negara dan anggota Politbiro, badan paling kuat kedua, menurut World Journal. (ran)

ErabaruNews

Perang Melawan Narkoba di Bangladesh Sudah Menewaskan 200 Orang dan 25.000 Dipenjara

EpochTimesId
-
0
Perang Melawan Narkoba di Bangladesh Sudah Menewaskan 200 Orang dan 25.000 Dipenjara

Epochtimes.id- Jumlah korban tewas akibat perang melawan narkoba di Bangladesh sejak Mei telah mencapai 200 jiwa. Laporan ini dirilis oleh kelompok hak asasi setempat dilansir Arabnews Selasa (17/07/2018). Sekitar 25.000 jiwa lainnya dipenjarakan dalam perang ini.

Bangladesh meluncurkan tindakan keras untuk menghancurkan perdagangan narkoba yang dikenal di negara itu dengan istilah “yaba,” pil metamfetamin dan pil kafein, yang menurut pihak berwenang telah menyebar ke hampir setiap pelosok desa dan kota.

Menteri Dalam Negeri Bangladesh, Asaduzzaman Khan mengatakan “perang” akan berlangsung sampai perdagangan narkotika dikendalikan. Dia mengatakan mereka yang tewas semuanya terlibat dalam setidaknya 10 kejahatan narkoba.

Namun kelompok-kelompok hak asasi mengatakan bahwa banyak dari korban ditembak oleh polisi dengan darah dingin. Kelompok HAM ini mengatakan serangan itu sebagian digunakan sebagai mengejar target.

Pada Juni lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, mengatakan dia “sangat prihatin” bahwa “sejumlah besar orang” telah meninggal dunia.

Pernyataan resmi bahwa tidak ada korban yang tidak bersalah adalah “berbahaya … dan menunjukkan ketidakpedulian total terhadap aturan hukum,” kata pernyataan PBB.

Komisi Hak Asasi Manusia Nasional yang dikelola negara juga telah memberikan peringatan.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Bangladesh. Begitu banyak orang terbunuh dalam waktu singkat, ”kata Sheepa Hafiza, direktur eksekutif kelompok hak asasi Ain o Salish Kendra.

“Ini sangat disayangkan. Kami mengutuk pembunuhan di luar proses hukum dan menginginkan investigasi yang adil terhadap setiap pembunuhan ini, ”katanya.

Juru bicara kementerian dalam negeri Bangladesh Sharif Mahmud Apu mengatakan sekitar 25.000 tersangka pengedar narkoba telah ditangkap.

Menurut dia, populasi penjara telah membludak hingga 89.589 orang, hampir dua setengah kali lebih tinggi dari kapasitas penghuni penjara.

Bangladesh telah berjuang untuk membendung perdagangan “yaba,” dengan ratusan juta pil masuk ke negara itu dari Myanmar.

Pihak berwenang tahun lalu menyita rekor 40 juta pil tetapi mengatakan sekitar 250-300 juta lebih sudah beredar di pasarn.

Perang brutal yang dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap narkoba sejak berkuasa pada tahun 2016 telah menyebabkan ribuan orang tewas dan mendorong tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sri Lanka juga telah menyatakan minatnya untuk meniru Duterte, mengumumkan rencana untuk mengerahkan tentara dan mulai menggantung penjahat narkoba, mengakhiri hampir setengah abad moratorium hukuman mati. (asr)

Agen Mata-Mata Rusia Diseret ke Pengadilan Amerika

admin
-
0
Agen Mata-Mata Rusia Diseret ke Pengadilan Amerika

EpochTimesId – Seorang warga Rusia berusia 29 tahun telah dituduh bekerja sebagai mata-mata Rusia di Amerika Serikat. Departemen Kehakiman AS, Department of Justice (DOJ) kemudian menuntut terdakwa ke pengadilan, dan mengumumkan pada publik pada 16 Juli 2018 waktu setempat.

Mariia Butina, penduduk kota Washington, ditangkap pada 15 Juli 2018. Menurut DOJ, Butina telah bekerja sejak 2015 sebagai mata-mata, dan melapor langsung kepada pejabat tingkat tinggi di pemerintahan Rusia.

Pejabat yang menjadi ‘penghubung’ Butina itu diduga mantan anggota legislatif Federasi Rusia dan pejabat tinggi di Bank Sentral Rusia. Pejabat itu, yang tidak disebutkan namanya oleh DOJ, dijatuhi sanksi ekonomi oleh Departemen Keuangan AS pada bulan April tahun ini.

Menurut DOJ, “Butina telah mengembangkan jaringan, dengan membina hubungan dengan orang-orang AS dan organisasi-organisasi infiltrasi yang memiliki pengaruh dalam politik Amerika, untuk tujuan memajukan kepentingan Federasi Rusia.”

Terdakwa datang ke Amerika Serikat dengan visa pelajar.

“Dia melakukan kegiatannya tanpa secara resmi mengungkapkan fakta, bahwa dia bertindak sebagai agen pemerintah Rusia, seperti yang diatur dan di-syarat-kan oleh hukum,” kata DOJ dalam sebuah pernyataan.

Pengumuman dakwaan terhadap Butina datang pada hari yang sama saat Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam konferensi pers bersama di Helsinki, Trump mengatakan bahwa, “hubungan kami tidak pernah lebih buruk dari saat ini.”

“Namun, itu berubah sekitar empat jam yang lalu. Saya benar-benar percaya itu,” kata Trump mengacu pada pertemuan yang dia lakukan dengan Putin.

Pada bulan April, pemerintahan Trump mengeluarkan sanksi baru yang menargetkan oligarki Rusia dan 12 perusahaan yang mereka kontrol atau miliki. Sanksi itu juga menargetkan 17 pejabat senior pemerintah Rusia dan sebuah perusahaan Rusia milik negara yang menjual senjata.

Pada bulan Maret, Trump telah memerintahkan pengusiran puluhan perwira intelijen Rusia dari Amerika Serikat. Aksi diplomatik itu diambil sebagai tanggapan atas dugaan penggunaan senjata kimia kelas militer Rusia di Inggris. Trump juga memerintahkan penutupan konsulat Rusia di Seattle. (Jasper Fakkert/The Epoch Times)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

1...1,9691,9701,971...2,266Page 1,970 of 2,266
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: idepochtimes@gmail.com

WordPress Theme by ET Indonesia.com