oleh Shang Yan dan Luo Ya
Kegiatan perekrutan anggota militer Tiongkok tahun ini sudah mulai berlangsung. Seorang sumber yang dapat dipercaya mengungkapkan, bahwa target rekrutmen yang persyaratannya telah dilonggarkan bertujuan untuk menarget para mahasiswa. Selain itu, perekrutan juga menyasar para pensiunan tentara yang belum melampaui 5 tahun.
Kegiatan perekrutan anggota militer Tiongkok tahun ini masih berfokus terhadap para lulusan mahasiswa dari perguruan tinggi dan universitas di semua tingkatan. Pihak berwenang mengklaim kegiatan tahun ini bertujuan untuk memberikan kepada militer lebih banyak generasi muda yang berkualitas tinggi.
Mr. Li, seorang sumber dari Provinsi Hebei, baru-baru ini mengungkapkan bahwa PKT sedang merekrut mahasiswa dan lulusan universitas tahun ini untuk mempersiapkan perang informasi di masa depan, sekaligus untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan bagi kaum muda yang sedang menganggur di kota-kota besar dan kecil. Selain itu, ia juga menemukan bahwa di Universitas Peking, mahasiswa yang ber-KTP pedesaan direkrut secara paksa.
“Saya baru saja bertanya kepada seseorang (mahasiswa). Dia berada di sebuah universitas di Beijing. Lalu dia memberitahu saya bahwa di dalam kelasnya ada banyak mahasiswa yang ber-KTP daerah pedesaan di Provinsi Hebei. Karena mahasiswa dari pedesaan yang diterima masuk universitas dapat memiliki kartu identitas diri sementara yang dikeluarkan oleh universitas dan biasanya dicabut kembali setelah mahasiswa bersangkutan lulus. Namun ketika tahun lalu mereka lulus dan mengurus pengembalian kartu identitas sementara untuk mengambil kembali KTP pedesaan mereka. Ternyata hal itu ditolak dengan alasan wajib masuk militer, namun tidak demikian bagi mahasiswa yang ber-KTP perkotaan,” kata Mr. Li.
Mr. Li mengatakan bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.
“Jangan-jangan karena rekrumen tahun ini yang tidak mencapai target jadi terpaksa menggunakan cara paksaan, bahkan cukup banyak melonggarkan persyaratan masuk militer. Tahun ini, persyaratan usianya adalah 18 hingga 24 tahun. Padahal tahun lalu batasan usianya masih sangat ketat, artinya mahasiswa dapat masuk militer mulai 24 tahun. Bahkan remunerasi yang diberikan kepada mereka pun cukup baik. Aneh sekali ! ” kata Mr. Li
Mr. Li juga mengungkapkan bahwa PKT merekrut kembali pensiunan tentara yang belum melampaui 5 tahun, seperti yang terjadi pada suami seorang rekannya. Masyarakat tidak tahu apakah pihak berwenang sedang mempersiapkan perang atau karena militer kekurangan tenaga akibat tidak mencapai target perekrutan.
Mr. Li mengatakan : “Saya merasa ini adalah persiapan untuk perang. Saya telah bertanya kepada beberapa anak muda, dan kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mereka sangat khawatir jika perang lintas selat bisa terjadi, meskipun mereka sesungguhnya enggan berperang, tetapi tampaknya tidak mungkin untuk menolaknya. Karena beberapa waktu lalu, pemerintah Tiongkok sudah mengesahkan Undang-Undang Mobilisasi Darurat Pertahanan Nasional. Dan jika undang-undang itu digunakan, bahkan orang seperti saya pun bisa direkrut”.
Selain itu, pihak berwenang juga memperluas perekrutan tentara sampai ke daerah pedesaan. Dalam sebuah artikel tentang rekrutmen di situs web pemerintah Kotapraja Hebei di Kabupaten Qiqiharkeshan, diusulkan agar “pemuda yang telah pergi bekerja perlu dimobilisasi untuk kembali ke kampung halaman dan segera direkrut menjadi tentara”.
Profesor Yuan Hongbing, seorang sarjana hukum di Australia, berpendapat bahwa alasan PKT memperluas perekrutan sampai ke daerah pedesaan adalah untuk mempersiapkan operasi tempur berskala besar.
Yuan Hongbing mengatakan : “Populasi petani pedesaan adalah yang terbesar di Tiongkok, dan pedesaan bukanlah pusat ekonomi, politik dan budaya. Oleh karena itu, begitu perang terjadi dan korban-korbannya adalah tentara pedesaan, mereka tidak akan seperti tentara perkotaan yang akan dengan cepat memicu dampak besar terhadap politik dan ekonomi. Inilah alasan yang mendasari mengapa PKT sekarang dengan giat merekrut tentara pedesaan”.
Yuan Hongbing mengatakan bahwa PKT telah menyelesaikan pendataan dinas militer bagi semua warganya, hal ini merupakan ciri paling jelas dari persiapan perang.
“Kapan perang selat akan dikobarkan. Sudah kami jelaskan sebelumnya. Jadi PKT sekarang sedang menunggu hasil pemilu AS tahun 2024. Otoritas Xi Jinping memiliki penilaian dasar bahwa apa pun hasil pemilu AS, perpecahan sosial dan politik yang lebih serius itu akan terjadi dan bisa berlangsung selama beberapa tahun. Oleh karena itu, PKT yang menganggap periode ini sebagai periode jendela yang sangat cocok untuk menyelesaikan isu Taiwan. Jadi besar kemungkinan mereka akan menggunakan periode jendela yakni antara tahun 2025 – 2027 untuk meluncurkan serangan ke Taiwan,” kata Yan Hongbing.
Yu Maochun, Direktur China Center di Hudson Institute, sebuah lembaga pemikir Amerika Serikat mengungkapkan, bahwa jika Xi Jinping secara pragmatis mempertimbangkan soal “biaya, peluang, dan kemampuan”, maka kemungkinan PKT menyerang Taiwan tidaklah besar. Namun Yu Maochun memperingatkan bahwa Xi Jinping, yang dikenal sebagai pemberani dalam mengambil risiko, bisa jadi ia akan menggunakan Taiwan sebagai titik awal perang umum berikutnya.
Sheng Xue, seorang penulis Tionghoa-Kanada mengatakan : “Faktanya, Xi Jinping tidak hanya meniru Mao Zedong, bahkan berambisi untuk melampaui Mao Zedong. Oleh karena itu, besar kemungkinan dia akan mengambil risiko dan bertindak sembrono, karena dia sendiri tidak tahu kalau dia tidak punya visi dan kemampuan untuk itu, tidak juga punya kebijaksanaan kecuali ambisi saja. Jadi dengan ambisi seperti itu, termasuk hari ini saat PKT sedang mengalami berbagai kesulitan yang tidak terpecahkan, bisa jadi Xi akan membuat jalan terobosan denga mengambil risiko itu.”
Sheng Xue percaya bahwa semakin banyak negara yang menyadari bahwa jika terjadi masalah dengan Taiwan, berarti bermasalah bagi Asia, dan dunia. Jika PKT benar-benar akan menggunakan kekerasan terhadap Taiwan, maka rezim otoriter ini akan berakhir. (sin)
