Para analis menyingkap intrik politik di balik pertemuan tertutup terbaru pimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Xi Jinping masih mempertahankan gelarnya sebagai pemimpin tertinggi partai komunis Tiongkok setelah pertemuan tertutup antara para elite PKT di Beijing pekan lalu. Namun, menurut sejumlah analis, banyak tanda yang menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak lagi mutlak, meski rezim berusaha menampilkan citra sebaliknya.

Pleno Keempat, yang berlangsung selama empat hari dan dihadiri lebih dari 300 anggota Komite Sentral, dipenuhi dengan berbagai tanda gejolak politik—mulai dari pembersihan besar-besaran di tubuh militer, tersingkirnya sekutu dekat Xi, absennya sejumlah pejabat tanpa penjelasan, hingga pergeseran fokus politik partai yang tidak biasa.

Meskipun media resmi partai komunis Tiongkok terus menonjolkan kesatuan partai, tanda-tanda perpecahan yang muncul dari pertemuan yang sangat dikontrol itu justru memperlihatkan ketegangan besar di dalam struktur kekuasaan, menurut para analis dan sumber internal.

“Saya pikir hari-hari kekuasaan Xi sudah dihitung. Ia akan disingkirkan atau dipinggirkan dengan cara tertentu,” ujar Steven Mosher, peneliti sekaligus penulis buku “Bully of Asia: Why China’s Dream Is the New Threat to World Order.”

Gejolak yang Menguak

Pleno Keempat dimulai pada 20 Oktober, tak lama setelah rezim menyingkirkan sembilan jenderal senior, termasuk pejabat militer berpangkat kedua tertinggi di Tiongkok — perombakan terbesar dalam tubuh militer dalam beberapa dekade terakhir.

Kesembilan jenderal tersebut merupakan orang-orang yang sebelumnya dipromosikan langsung oleh Xi. Beberapa di antaranya berasal dari Angkatan Darat Grup ke-31, satuan militer di Provinsi Fujian yang berbatasan dengan Taiwan — wilayah tempat Xi pernah bekerja selama 17 tahun di awal karier politiknya.

Satuan itu begitu lekat dengan Xi hingga para analis menyebutnya sebagai “pasukan keluarga Xi.” Sejak memegang kendali PKT pada 2012, Xi menempatkan banyak perwira dari kelompok itu di posisi strategis, sembari menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap mengancam kekuasaannya lewat kampanye “anti-korupsi” yang luas.

“Tidak masuk akal bagi Xi Jinping, yang hanya didukung oleh kelompoknya sendiri, untuk menyingkirkan orang-orang dari kelompok tersebut,” kata Mosher.

Pengamat politik Jason Ma juga menilai langkah itu sulit dijelaskan. Ia menyoroti jatuhnya Laksamana Miao Hua—orang kepercayaan Xi yang kariernya melejit karena hubungan lama mereka di Fujian.

“Seorang pemimpin tak mungkin mempertahankan kendali tanpa orang-orang yang setia menjalankan perintah pribadinya. Miao adalah salah satu bawahan lama yang menjadi tangan kanan Xi di militer,” ujar Ma dalam program berita berbahasa Mandarin di NTD.

Kekacauan politik juga terlihat dalam pengisian kursi kosong di Komite Sentral. Dari 11 anggota pengganti yang dipromosikan menjadi anggota penuh, tujuh nama dengan urutan senioritas berikutnya justru dilewati—melanggar tradisi lama partai.

Mereka yang dilewati sebagian besar merupakan sekutu lama Xi. Salah satunya Fang Yongxiang, pejabat asal Fujian yang lama bertugas di Angkatan Darat Grup ke-31 dan hingga baru-baru ini menjabat sebagai kepala Kantor Umum Komisi Militer Pusat—posisi penting yang berfungsi sebagai “mata dan telinga” Xi di militer.

Absennya banyak pejabat dalam pleno juga menimbulkan tanda tanya. Hampir satu dari enam anggota tidak hadir—angka tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Setelah dikurangi satu kematian dan 14 pemecatan resmi, masih ada 26 anggota dan 16 anggota tanpa hak suara yang absen tanpa alasan.

Menurut Ma, semua ini menunjukkan “pengikisan kekuasaan Xi.” Dalam perebutan kekuasaan yang semakin sengit, para pembantu terdekat Xi banyak yang tumbang, sementara dirinya tidak lagi mampu mengendalikan situasi.

Munculnya Sang Jenderal

Jika otoritas Xi mulai melemah, sosok yang sedang naik daun adalah Jenderal Zhang Youxia, wakil ketua pertama Komisi Militer Pusat dan mantan sekutu lama Xi.

Ayah Zhang dan ayah Xi adalah rekan seperjuangan dalam perang saudara Tiongkok, dan keduanya telah saling mengenal sejak kecil. Namun menurut sejumlah sumber internal, hubungan mereka mulai renggang dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait kebijakan terhadap Taiwan.

Xi berulang kali menyebut penyatuan dengan Taiwan sebagai “arah sejarah yang tak bisa dihentikan.” Namun, sumber dari kalangan militer mengatakan Zhang menentang invasi ke Taiwan. Ia memperingatkan bahwa langkah itu dapat memicu keterlibatan militer Amerika Serikat dan sekutunya, menjerumuskan Tiongkok ke perang mahal yang berisiko menimbulkan kekacauan besar.

Xi menilai sikap Zhang merusak semangat tempur, dan pada 2023 ia memerintahkan penyelidikan terhadap pasukan rudal dan departemen pengembangan peralatan militer yang dipimpin Zhang.

Sebagai balasan, Zhang mengganti sejumlah pejabat dan menyelidiki loyalis Xi, termasuk Laksamana Miao dan Jenderal He Weidong—yang sebelumnya berperan penting dalam latihan militer di sekitar Taiwan pasca kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada 2022.

Pengganti He, yaitu Zhang Shengmin, disebut sebagai sosok kompromi. Ia dikenal dekat dengan Zhang Youxia dan dianggap sebagai pilihan “aman” untuk menenangkan dua kubu yang bersaing di tubuh militer.

Pengaruh Zhang juga tampak meningkat saat parade militer September lalu. Ia tampil di panggung kehormatan bersama para tokoh senior partai—suatu hal yang jarang terjadi karena melampaui protokol resmi. Bahkan, pembawa acara parade tahun ini bukan dari komando teater pusat seperti biasanya, melainkan Han Shengyan, ajudan muda Zhang.

Tarik Ulur Kekuasaan

Sumber militer menyebutkan, pembersihan politik yang semakin dalam telah melemahkan faksi Xi di militer dan memperkuat posisi Zhang, meski Xi masih berpengaruh di bidang politik dan propaganda.

Amerika Serikat juga mencatat gejala ketegangan itu. Pada 9 Oktober, Tiongkok memperluas kontrol ekspor untuk produk yang mengandung sedikitnya 0,1 persen elemen tanah jarang asal Tiongkok—langkah yang disebut sebagai sinyal adanya friksi di dalam pemerintahan.

Presiden Donald Trump bahkan sempat menulis di platform TruthSocial, “Jangan khawatir soal Tiongkok, semuanya akan baik-baik saja!” sambil menyebut Xi “baru saja mengalami masa sulit.”

Menteri Keuangan AS Scott Bessent kemudian menjelaskan bahwa langkah Tiongkok itu kemungkinan merupakan sinyal perlawanan dari kubu garis keras yang “selalu berupaya menggoyang hubungan bilateral.”

Menurut analis Shen Ming-Shih dari Institute for National Defense and Security Research di Taipei, kebijakan tersebut justru mencerminkan pergulatan kekuasaan. 

“Xi sedang menciptakan masalah bagi lawan-lawan politiknya untuk menunjukkan siapa yang masih berkuasa,” ujarnya.

Namun, seperti ditegaskan akademisi Yeh Yao-yuan dari University of St. Thomas, meski terjadi perbedaan pandangan di balik layar, Partai Komunis Tiongkok secara resmi tetap menampilkan satu suara—dan tidak akan pernah mengakui adanya perpecahan internal.

Arah Pemisahan dari Barat

Setelah Pleno Keempat, media pemerintah Tiongkok menyanjung hasil pertemuan tersebut sebagai “babak baru keajaiban Tiongkok.” Namun, isi pernyataan resmi justru menunjukkan arah sebaliknya: penekanan pada kemandirian ekonomi dan keamanan nasional.

Dokumen itu menyoroti target pembangunan lima tahun ke depan, dengan pengakuan adanya “perubahan mendalam dan kompleks” serta “ketidakpastian yang meningkat.” Kata “perjuangan”—konsep inti dalam ideologi perjuangan kelas komunisme—muncul berulang kali, menandakan suasana defensif dan penuh kewaspadaan.

Prioritas utama adalah kemandirian teknologi, dengan dorongan untuk melakukan inovasi orisinal dan “terobosan teknologi inti.” Bersamaan dengan itu, partai menyerukan peningkatan permintaan domestik dan penguatan industri manufaktur nasional.

Menurut Sun Kuo-hsiang, Direktur Institute of Asia-Pacific Studies di Universitas Nanhua, hal ini menandakan perubahan struktur besar. “Tiongkok sedang mempersiapkan diri untuk konfrontasi jangka panjang dengan Amerika Serikat,” katanya.

Meski media negara terus memuja kepemimpinan Xi dan pejabat lokal menggelar studi rutin untuk menegaskan “semangat pleno,” sejumlah analis melihatnya sebagai upaya menutupi perpecahan internal.

“Di balik pintu tertutup, mereka saling menikam. Tapi di depan umum, mereka masih bersulang bersama,” ujar analis politik Tiongkok, Wang He.

Seorang aktivis di dalam negeri yang menggunakan nama samaran Wang Hua menambahkan perumpamaan lama:

 “Mereka itu seperti belalang yang diikat pada satu tali—tak bisa lepas satu sama lain.”

(Laporan disusun dengan kontribusi dari Yi Ru, Yue Li, dan Luo Ya.)

Sumber : Theepochtimes.com