Jakarta – ARTOTEL Harmoni Jakarta berhasil menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan bergaya hidup sehat melalui event yoga “Reclaim Your Calm”, yang diadakan pada Sabtu, 18 Oktober 2025 di area EATSPACE, ARTOTEL Harmoni Jakarta. Acara ini disambut antusias oleh para peserta yang mencari keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa di tengah hiruk pikuk kehidupan kota.
Acara yang dimulai sejak pagi hari pukul 07.00 ini menghadirkan suasana yang tenang dan menyegarkan. Dipimpin oleh instruktur yoga ternama, Master Subham dari Yoga Fit, sesi yoga ini fokus pada meditasi mindfulness, memungkinkan peserta untuk menyelaraskan napas dengan gerakan.
Sri Wardoyo, General Manager ARTOTEL Harmoni- Jakarta mengatakan “Kami sangat senang melihat respons positif dan energi yang luar biasa dari seluruh peserta ‘Reclaim Your Calm’ Komitmen kami adalah tidak hanya menyediakan akomodasi terbaik, tetapi juga pengalaman gaya hidup yang memperkaya. Kegiatan seperti yoga ini menegaskan posisi ARTOTEL Harmoni- Jakarta sebagai destinasi yang peduli terhadap setiap detail pengalaman tamu serta sebagai ajang kumpul komunitas yang peduli pada kesehatan.”
Para peserta tidak hanya menikmati sesi yoga yang intensif, tetapi juga sesi workshop healthy smoothies, sesi demo make-up, dan sarapan bersama yang disiapkan secara khusus oleh tim kuliner ARTOTEL Harmoni- Jakarta. Ini memberikan kesempatan bagi komunitas yoga dan kesehatan untuk saling berinteraksi dan berbagi inspirasi.
Keberhasilan “Reclaim Your Calm” ini menjadi bukti meningkatnya minat masyarakat terhadap kesehatan dan wellness. ARTOTEL Harmoni- Jakarta berencana untuk menjadikan acara ini sebagai kegiatan rutin dan telah menyiapkan serangkaian event wellness lainnya untuk mendukung gaya hidup sehat para tamu dan komunitas sekitar.
SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi, inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen melalui serangkaian program strategis. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan gelaran event berskala nasional menjadi andalan untuk mendekatkan layanan jasa keuangan kepada masyarakat.
Firdaus Aditya Rizqy, Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinator Regional OJK Provinsi Jawa Timur, dalam paparannya, mengungkapkan capaian signifikan dalam edukasi keuangan.
“Melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan yang dicanangkan sejak Agustus 2024, OJK Jatim telah melaksanakan nearly 1.000 kegiatan edukasi dengan total partisipan mencapai 762.000 orang sejak 2018. Ini adalah program utama kami,” jelas Firdaus dalam forum media di Kediri, yang juga dihadiri oleh perwakilan OJK dari berbagai wilayah seperti Malang, Blitar, Tulungagung, dan Kediri.
Pemilihan sejumlah kota/kabupaten ini, menurut Firdaus, didasarkan pada potensi dan kebutuhan setempat, termasuk kolaborasi dengan gerakan Pramuka sebagai salah satu target sasaran. Program unggulan seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Simpanan Pelajar (SIMPEL) juga terus digencarkan.
Komunikasi Publik dan Perang Melalui Digital
Di era digital, OJK Jatim aktif menjangkau masyarakat melalui platform media sosial. Firdaus memaparkan, akun Instagram @ojk_jatim telah mencapai 17.011 pengikut, dengan jangkauan akun (account reached) sebanyak 27.913 dan impressions hingga 281.596. Ia mengajak rekan media untuk mendukung dengan mem-follow akun resmi tersebut untuk mendapatkan update informasi terbaru.
“Selain edukasi, komunikasi publik dan penanganan scam adalah prioritas. Hingga September 2025, Satgas PASTI OJK Jatim telah menangani 410 pengaduan kegiatan ilegal dan 455 kegiatan advokasi,” tegas Firdaus.
Upaya pemberantasan penipuan online menunjukkan hasil nyata. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, 87.819 rekening berhasil diblokir dari lebih dari 274.722 laporan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Centre. Dana korban yang berhasil diselamatkan mencapai Rp374,2 miliar.
“Pemblokiran rekening dan penutupan rekening dengan kesesuaian NIK oleh perbankan menjadi langkah preventif yang terus kami tingkatkan. Baru saja, 2 hari lalu pada 15 Oktober, kami juga melakukan edukasi langsung kepada Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya,” tambahnya.
FinExpo 2025: Puncak Bulan Inklusi Keuangan Nasional di Surabaya
Menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan, OJK Jatim akan menyelenggarakan Financial Expo (FinExpo) 2025 yang merupakan perhelatan nasional. Kegiatan ini akan berlangsung pada 23-26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza (TP) Surabaya, dengan acara puncak pembukaan pada 24 Oktober.
“Tahun ini, puncak Bulan Inklusi Keuangan nasional dipusatkan di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Kami memilih Surabaya karena potensi pasarnya yang besar sebagai pusat ekonomi kedua setelah Jakarta,” ujar Firdaus.
Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya memanfaatkan TP 3, FinExpo 2025 akan menggunakan area yang lebih luas, mencakup Atrium & Koridor TP 6 (Main Stage), Atrium TP 3, TP 2, dan TP 1. Acara ini akan menampilkan pameran lembaga jasa keuangan, edukasi produk, serta beragam hibahan menarik seperti grand prize dan door prize bagi pengunjung yang melakukan transaksi.
“Kami undang Bapak/Ibu untuk hadir dan meramaikan. Siapa tahu rezekinya ada di ruangan ini,” seloroh Firdaus disambut tawa para hadirin.
Indonesia Islamic Finance Summit 2025: Event Flagship OJK di Jatim
Tak berhenti di Oktober, pada awal November 2025, Jawa Timur kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia Islamic Finance Summit 2025. Event flagship OJK secara nasional untuk sektor keuangan syariah ini akan digelar pada 3-4 November 2025 di Hotel Westin Surabaya.
“Ini kali pertama event sebesar ini dilaksanakan di luar kantor pusat. Hampir seluruh anggota Dewan Komisioner OJK dan 9 dari 11 fungsi di OJK akan hadir,” papar Firdaus. Kegiatan ini akan mencakup berbagai forum sektoral, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, hingga diskusi tentang aset kripto dalam konteks syariah.
Dukungan pada Program Pemerintah melalui PED
Di akhir pemaparannya, Firdaus menyentuh peran OJK dalam mendukung program pemerintah, khususnya melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED). Program ini sejalan dengan visi pemerintahan, fokus pada swasembada pangan, penguatan UMKM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta industrialisasi.
Salah satu wujud nyatanya adalah pengembangan komoditas unggulan seperti Pisang Mas Kirana di Kabupaten Lumajang dan Melon skala premium dengan greenhouse di Kabupaten Blitar dan Lamongan.
“Kami berkolaborasi dengan Pemprov Jatim, kota, dan kabupaten, serta seluruh LJK. Intinya, kami berusaha menjaga dan memasarkan produk-produk lokal yang belum tersentuh, agar memiliki nilai tambah dan daya saing,” pungkas Firdaus, menutup pemaparan yang komprehensif tentang langkah nyata OJK Jatim membangun ekosistem jasa keuangan yang inklusif, cerdas, dan terlindungi.
EtIndonesia. Seorang uskup di Peru mengajukan pengunduran dirinya kepada Paus Leo setelah penyelidikan Vatikan mengungkapkan bahwa dia diam-diam berkencan dengan beberapa wanita secara bersamaan.
Ciro Quispe Lopez, 51 tahun, uskup Juli di Peru, dituduh memiliki hingga 17 kekasih rahasia. Meskipun dia membantah tuduhan terhadapnya sebagai bagian dari kampanye pencemaran nama baik oleh ‘tangan gelap’, Lopez menyerahkan pengunduran dirinya kepada Paus bulan lalu, lebih dari dua dekade lebih awal daripada biasanya para uskup Katolik pensiun.
Penyelidikan Vatikan dimulai setelah penyelidikan oleh Kevin Moncada, seorang jurnalis untuk surat kabar Peru Sin Fronteras, menemukan bahwa Ciro Quispe Lopez telah bertukar pesan, foto, dan video eksplisit dengan berbagai wanita. Selain itu, dia secara tidak sengaja mengirim foto dan video yang ditujukan untuk para selingkuhannya kepada petugas kebersihan rumahnya, yang kemudian melaporkannya kepada Gereja Katolik.
“Seorang biarawati yang merupakan salah satu kekasih Quispe cemburu pada seorang pengacara yang juga ditemui uskup dan mengirimkan informasi tentang perselingkuhannya kepada kekasih ketiga yang kemudian bertengkar dengan pengacara tersebut,” ujar Paola Ugaz, seorang jurnalis Peru yang telah melihat dokumen Vatikan tentang penyelidikan tersebut, kepada The Times. “Itu seperti sandiwara belaka, tetapi juga mengungkap penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Banyak dari 17 wanita itu terlalu takut untuk melapor karena mereka takut padanya.”
“Pada bulan April tahun lalu, kami menerima informasi bahwa salah satu terduga kekasih uskup hampir berkelahi dengan wanita muda lainnya,” ujar Kevin Moncada kepada Majalah Hildebrandt. “Itulah pemicunya. Kasus ini terungkap karena para wanita itu mengetahui bahwa uskup berkencan dengan beberapa wanita sekaligus dan hal itu membuat mereka marah.”
Quispe diyakini telah secara tidak sengaja mengirimkan foto dan video kepada petugas kebersihan rumahnya yang ditujukan untuk para selingkuhannya, yang semakin memperkuat kecurigaannya. Wanita itu segera mengajukan keluhan kepada Gereja Katolik, mengklaim bahwa dia telah melihat rambut wanita di kamar mandinya dan bahwa “spreinya bernoda” sehingga ia harus membersihkannya.
Berdasarkan semua bukti ini, Ciro Quispe Lopez terpaksa mengundurkan diri sebagai uskup, meskipun dia membantah tuduhan terhadapnya. (yn)
EtIndonesia. Pada 19 Oktober 2025, Museum Louvre di Paris menjadi sasaran perampokan bersenjata oleh sekelompok pria bertopeng. Sembilan perhiasan berharga milik Napoleon Bonaparte dan permaisurinya berhasil dicuri. Akibatnya, museum yang paling terkenal di dunia itu ditutup selama sehari.
Perampokan terjadi sekitar pukul 09.30 pagi, tak lama setelah museum dibuka. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tiga orang perampok bertopeng masuk dari sisi dermaga Sungai Seine, melalui gedung yang sedang dalam renovasi.
Mereka naik lift langsung menuju Galeri Apollo, tempat koleksi perhiasan dipamerkan. Dua dari mereka masuk ke ruang pameran, memecahkan kaca etalase dan mengambil perhiasan, sementara satu orang lainnya berjaga di luar. Setelah berhasil, mereka melarikan diri dengan sepeda motor.
Salah satu mahkota yang digondol kawanan rampok (tangkapan layar)
Para pelaku mencuri sembilan perhiasan berharga dari koleksi Napoleon dan sang permaisuri, termasuk kalung, bros, dan mahkota.
Menteri Kebudayaan Prancis Rachida Dati mengatakan pada hari yang sama bahwa seluruh aksi perampokan hanya berlangsung beberapa menit saja.
“Kami tiba di lokasi hanya beberapa menit setelah menerima laporan pencurian,” ujar Dati.
“Terus terang, seluruh aksi berlangsung kurang dari empat menit — sangat cepat. Harus diakui, mereka ini benar-benar profesional.”
Ia juga mengkonfirmasi bahwa satu perhiasan sempat terjatuh saat pelaku melarikan diri dan telah berhasil ditemukan kembali.
Museum Louvre, yang merupakan museum dengan jumlah pengunjung terbanyak di dunia dan menyimpan sekitar 35.000 karya seni, menulis di platform X bahwa museum ditutup sementara “karena alasan khusus.”
Polisi kemudian memeriksa sebuah derek di luar Louvre, yang diyakini digunakan dalam aksi perampokan tersebut.
Saat ini polisi tengah memburu para pelaku, dan kemungkinan pelaku adalah warga asing tidak dikesampingkan.
Menurut sumber internal museum, “Regent Diamond” seberat 140 karat, yang merupakan permata paling berharga di Louvre, tidak dicuri. Namun, nilai kerugian keseluruhan masih dalam perhitungan.
Sumber tersebut juga mengatakan bahwa karena perhiasan curian ini sangat terkenal di dunia, kecil kemungkinan bisa dijual di pasar gelap. Diduga kuat perampokan dilakukan atas pesanan khusus untuk kolektor pribadi. (Hui/asr)
MADIUN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur secara intensif mendorong proses konsolidasi dan restrukturisasi perbankan daerah guna menciptakan industri keuangan yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing. Fokus utama tertuju pada penyelesaian masalah 29 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang hingga kini belum memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar, yang batas waktunya telah lewat pada Desember 2024.
Nasirwan Ilyas, Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 1 OJK Jatim, dalam paparannya pada Media Gathering 2025 di Madiun, Sabtu (18/10/2025), menyatakan bahwa dari total 267 BPR yang beroperasi di Jawa Timur, sebanyak 29 BPR masih dalam status kritis. “Dari 29 BPR ini, sekitar 9 di antaranya kami pandang belum menunjukkan langkah yang jelas untuk penambahan modal atau konsolidasi. Jika hingga Desember 2025 belum juga tuntas, OJK akan mengambil tindakan tegas sesuai Peraturan OJK, seperti meminta merger paksa atau akuisisi oleh pemegang saham baru,” tegas Nasirwan di hadapan para awak media.
Proses konsolidasi ini tidak hanya bersifat wajib, tetapi juga voluntary (sukarela). OJK Jatim tengah menggarap konsolidasi 77 BPR yang tergabung dalam 16 grup usaha berbeda. “Ini adalah transformasi besar. Ada grup yang memiliki 2, 5, bahkan 12 BPR. Nantinya, dari satu grup, hanya akan dipertahankan satu BPR sebagai entitas utama yang boleh memiliki cabang di berbagai wilayah, mirip seperti bank umum. Misalnya, kantor pusat di Surabaya, tetapi bisa memiliki cabang di Jakarta atau Semarang. Ini akan mengubah paradigma lama BPR sebagai community banking yang terbatas,” papar Nasirwan lebih lanjut.
Transformasi struktural ini, menurutnya, harus diiringi dengan percepatan digitalisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta pengurus BPR agar dapat mengelola jaringan yang lebih luas dan kompleks.
Bank Jatim Jadi Induk Konsolidasi BPD
Tidak hanya di segmen BPR, OJK juga memantau ketat proses konsolidasi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Jatim ditetapkan sebagai induk bagi lima BPD lainnya. Nasirwan mengungkapkan bahwa proses integrasi dengan Bank NTT dan lainnya sedang berjalan. “Proses perizinan dan integrasi ditargetkan selesai paling lambat Desember 2025. Saat ini segala sesuatunya sedang berproses, termasuk pemenuhan modal dan tahapan yang disebut PKK (Proses Keteraturan Kondisi),” jelasnya.
Kebijakan konsolidasi BPD ini merupakan amanat dari peraturan tentang konsolidasi bank umum yang modal intinya kurang dari Rp 3 triliun, yang efektif berlaku sejak Mei 2024. Bagi BPD, batas waktunya adalah Desember 2024.
Kinerja Intermediasi: BPR Tumbuh Lebih Tinggi
Di tengah proses konsolidasi, kinerja intermediasi perbankan Jatim secara keseluruhan masih menunjukkan tren positif. Data per Agustus 2025 menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 4,46% (yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,03%.
Yang menarik, kredit BPR justru mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 5,4%, melampaui pertumbuhan kredit perbankan secara umum. Sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar penyaluran kredit di Jawa Timur.
“Struktur ekonomi Jawa Timur memang didominasi oleh sektor rumah tangga dan industri. Meski ada tren melandai, intermediasi secara umum masih bergerak positif, dan yang menggembirakan, BPR justru menunjukkan kinerja intermediasi yang lebih agresif,” tutur Nasirwan.
Dengan langkah-langkah konsolidasi dan restrukturisasi yang sistematis ini, OJK berharap dapat menciptakan landscape perbankan di Jawa Timur yang tidak hanya stabil dan sehat, tetapi juga lebih inklusif, efisien, dan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah memastikan transisi ini berjalan mulus, dengan tetap mempertahankan semangat pelayanan kepada masyarakat, terutama UMKM dan segmen yang selama ini menjadi fokus BPR.
EtIndonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengonfirmasi bahwa organisasi global tersebut tengah berada dalam krisis keuangan terdalam dalam puluhan tahun terakhir. Peringatan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres dalam rapat Komite Kelima Sidang Majelis Umum pada Senin, 20 Oktober 2025.
“PBB sedang menghadapi krisis keuangan paling kritis dalam beberapa dekade terakhir,” tegas Guterres di hadapan para delegasi negara anggota.
Menurut laporan internal yang dia paparkan, defisit keuangan PBB kini telah menembus lebih dari 700 juta dolar. Penyebab utamanya adalah keterlambatan pembayaran kewajiban iuran tahunan oleh berbagai negara anggota — termasuk sejumlah negara besar yang selama ini menjadi donor utama.
Anggaran 2026 Dipangkas Drastis
Sebagai langkah penyelamatan darurat, Guterres mengusulkan pemangkasan signifikan terhadap anggaran PBB untuk tahun 2026 menjadi hanya 3,238 miliar dolar, turun hampir 600 juta dolar dari anggaran tahun sebelumnya.
Langkah penghematan ekstrem lainnya yang sedang disiapkan termasuk:
Memindahkan ribuan posisi staf dari New York dan Jenewa ke negara berbiaya rendah
Merefokus sebagian fungsi operasional ke kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin
Mengimplementasikan reformasi internal bertajuk UN80 untuk mempercepat digitalisasi dan memangkas birokrasi tradisional PBB
Amerika Serikat Dianggap Kunci — Tapi Trump Belum Bergerak
Sejumlah analis menilai krisis ini berpotensi memburuk karena Amerika Serikat — di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump — hampir dipastikan tidak akan segera membayar penuh iuran PBB dalam waktu dekat.
Washington selama ini merupakan penyumbang terbesar PBB, dengan kontribusi hampir 22% dari total anggaran. Namun dalam beberapa pernyataan publik sebelumnya, Trump berulang kali menyebut bahwa PBB “tidak efisien dan terlalu politis”, dan hanya akan mendukung lembaga internasional yang “secara langsung menguntungkan kepentingan Amerika”.
Guterres dalam forum tertutup dikabarkan secara halus menyerukan agar Trump dan pemimpin negara anggota segera mengambil sikap, mengingat program kemanusiaan PBB mulai terancam lumpuh — termasuk operasi bantuan pangan di Gaza, Sudan, Myanmar, dan Haiti.
Risiko Nyata: Mandat PBB Lumpuh Secara Parsial
Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa bila dana segar tidak segera mengalir dalam beberapa pekan ke depan, maka PBB terpaksa akan menangguhkan sebagian misi perdamaian dan operasi bantuan darurat, serta melakukan pemutusan kontrak massal pegawai dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Ini bukan peringatan biasa — ini sirene darurat global,” ujar seorang diplomat Eropa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Thailand tak lagi jadi tempat aman bagi pengungsi politik asal Tiongkok, seiring meningkatnya pengaruh Partai Komunis Tiongkok (PKT) di kawasan.
EtIndonesia. Aktivis pro-demokrasi asal Tiongkok, Zhou Junyi, kini menghadapi ancaman deportasi ke negaranya setelah ditahan empat bulan di Thailand atas tuduhan pelanggaran izin tinggal. Kasusnya memicu kekhawatiran di kalangan aktivis prodemokrasi Tiongkok di luar negeri.
Selama ini, Thailand dikenal sebagai tempat pelarian bagi warga Tiongkok yang melarikan diri dari tekanan politik dan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri. Banyak dari mereka menyeberangi perbatasan secara diam-diam melalui wilayah pegunungan dan hutan lebat untuk mencari perlindungan. Thailand sempat dianggap sebagai titik transit yang aman menuju perlindungan PBB atau negara ketiga.
Namun, serangkaian penangkapan dan pemulangan paksa beberapa tahun terakhir membuat para aktivis khawatir Thailand tak lagi menjadi tempat yang aman bagi pembangkang asal Tiongkok.
Aktivis Pro-Demokrasi Ditahan di Bangkok
Zhou (53) merupakan anggota Partai Demokrasi Tiongkok (China Democracy Party), kelompok politik di pengasingan yang menentang kekuasaan Partai Komunis. Pada 2015, ia sempat ke Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi aktivis pro-demokrasi. Sepulangnya ke Tiongkok, ia ditangkap dan paspornya disita. Ia kemudian melarikan diri melalui Laos dan tiba di Thailand, tempat ia bermukim sejak itu.
Pada Juni tahun ini, Zhou menghadiri acara peringatan Tragedi Tiananmen di Bangkok yang digelar oleh kelompoknya. Hanya beberapa hari kemudian, pada 11 Juni, ia ditangkap di rumahnya oleh polisi Thailand karena dianggap melebihi masa berlaku visa.
Selama bertahun-tahun, Zhou aktif menggelar acara peringatan Tiananmen dan menyuarakan dukungan bagi tahanan politik terkenal di Tiongkok dan Hong Kong. Tahun lalu, ia bahkan menggagas pembentukan Museum Peringatan Tragedi Tiananmen di Thailand — yang diduga menarik perhatian otoritas Tiongkok.
Tak lama setelah penangkapannya, anggota Partai Demokrasi Tiongkok di Los Angeles meluncurkan kampanye untuk membebaskannya.
Pada Juni, anggota Partai Demokrasi Tiongkok di Los Angeles meluncurkan kampanye untuk menyelamatkan Zhou Junyi. (Foto Jie Lijian)
Ketua aliansi internasional partai tersebut, Jie Lijian, mengatakan kepada The Epoch Times (8 Oktober) edisi bahasa mandarin mengatakan bahwa mereka telah mengirim surat kepada Konsulat Thailand pada Juni lalu, meminta agar Zhou diperlakukan secara manusiawi. Jie menekankan bahwa Zhou adalah pembela hak asasi manusia dan bisa menghadapi hukuman berat jika dipulangkan ke Tiongkok.
“Pejabat Thailand yang menerima surat kami berjanji akan menangani kasus ini dengan hati-hati,” ujar Jie.
Ia juga mengungkapkan bahwa agen-agen Tiongkok sempat mendatangi Zhou di pusat detensi imigrasi dan berusaha menekannya agar menandatangani dokumen yang diduga terkait deportasi. Zhou menolak dan terus melakukan perlawanan, yang diduga membuat proses pemulangannya tertunda.
Jie menegaskan partainya akan terus menggalang dukungan internasional dan siap mengambil langkah lebih lanjut jika tekanan dari Tiongkok meningkat.
Selain Zhou, ada pula Tan Yixiang, aktivis hak asasi manusia Tiongkok lain yang telah lebih dari setahun ditahan oleh otoritas imigrasi Thailand. Padahal, Tan sudah diakui sebagai pengungsi resmi oleh PBB. Kedua aktivis kini tengah mencari suaka ke negara ketiga.
Seorang pejabat di Konsulat Jenderal Thailand di Los Angeles menerima surat petisi penyelamatan dari Aliansi Internasional Partai Demokrasi Tiongkok. (Foto Jie Lijian)
Thailand Tak Lagi Jadi Tempat Aman
Situasi serupa juga dialami kelompok etnis Uyghur. Pada 27 Februari lalu, sekelompok Uyghur yang ditahan di Thailand lebih dari satu dekade dipulangkan paksa ke Tiongkok, memicu kecaman keras dari organisasi HAM internasional, PBB, dan sejumlah negara Barat.
Aktivis HAM dan mantan tahanan di Thailand, Xing Jian, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa infiltrasi Tiongkok di Thailand sudah sangat dalam.
“Banyak agen intelijen Tiongkok beroperasi di sini, bahkan menyusup ke komunitas pengungsi,” ujarnya.
Xing, yang kini tinggal di Selandia Baru, melarikan diri ke Thailand pada 2015 dan mengajukan suaka melalui PBB. Pada 2019, ia hampir dideportasi ke Tiongkok setelah polisi Tiongkok dari Provinsi Jiangsu mencoba menjemputnya langsung dengan bekerja sama dengan aparat Thailand.
Ia menceritakan, saat ditahan, polisi Thailand menelpon aparat keamanan Tiongkok dan memintanya berbicara dengan mereka melalui telepon. “Petugas Tiongkok itu berkata, ‘Tunggu saja di situ, kami sedang dalam perjalanan,’” kenangnya. “Salah satu dari mereka bahkan berkata, ‘Kalau kami bunuh kamu di Thailand, tak akan ada yang tahu.’”
Xing menilai aparat Thailand menuruti tekanan Beijing karena takut akan pembalasan dari PKT dan ketergantungan ekonomi Thailand pada wisatawan Tiongkok.
Hingga berita ini diturunkan, Kedutaan Besar Thailand di Amerika Serikat belum memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar The Epoch Times.
Pengaruh Beijing di Asia Tenggara
Jie Lijian menambahkan, banyak pengungsi politik asal Tiongkok di Thailand kini hidup dalam ketakutan dan kesulitan ekonomi. Mereka menghindari kegiatan publik dan kesulitan mencari pekerjaan atau tempat tinggal.
“Setelah mengajukan suaka, mereka dibiarkan tanpa bantuan. Untuk bertahan hidup, banyak yang terpaksa bekerja kasar yang tidak diminati warga lokal,” ujar Jie.
Menurutnya, sebagian besar wilayah Asia Tenggara kini telah menjadi ‘halaman belakang politik’ Tiongkok, di mana pengaruh Beijing begitu kuat. Karena itu, banyak pembangkang Tiongkok kini menghindari perjalanan ke kawasan ini karena dinilai tak lagi aman.
Tekanan dari Beijing juga disebut menjadi penyebab meningkatnya jumlah penangkapan dan deportasi aktivis Tiongkok di Asia Tenggara.
Beberapa kasus mencolok di antaranya:
Tahun 2015, penerbit dan penjual buku kritis terhadap rezim, Gui Minhai, diculik di Thailand dan kemudian diketahui ditahan di Tiongkok. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
Tahun 2022, aktivis HAM Dong Guangping ditangkap di Vietnam dan dikirim kembali ke Tiongkok.
Tahun 2023, penggagas gerakan “Wall Removal Movement” untuk menentang sensor internet di Tiongkok, Qiao Xinxin, ditangkap oleh agen Tiongkok di Laos dan kini ditahan di Provinsi Hunan.
Pada Juli 2023, pengacara HAM terkemuka Lu Siwei juga ditangkap di Laos dan dideportasi ke Tiongkok.
Laporan Freedom House yang dirilis Februari lalu menyebut bahwa sebagian besar kasus represi lintas negara di dunia dilakukan oleh 10 rezim otoriter, dan Tiongkok termasuk yang paling agresif. Laporan itu mendokumentasikan upaya Beijing memburu pembangkang dan etnis Uyghur hingga ke berbagai negara seperti Mesir, Malaysia, dan Thailand.
EtIndonesia. Menjelang rencana pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden AS, Donald Trump yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Budapest, Hungaria, muncul peringatan serius dari kalangan intelijen Rusia sendiri.
Sergei Bezrukov, mantan perwira senior intelijen militer GRU, pada 19 Oktober 2025 dalam siaran program politik pro-Kremlin di televisi nasional Rusia, secara terbuka memperingatkan Putin agar tidak melakukan perjalanan ke Budapest.
Bezrukov mengklaim bahwa dinas intelijen Inggris (MI6) diduga sedang menyiapkan operasi pembunuhan tingkat tinggi — yang dia sebut sebagai rencana “sekali diluncurkan tidak bisa ditarik kembali”. Menurutnya, jika Putin tetap memaksakan diri hadir, kemungkinan besar serangan itu akan “berlangsung tanpa bisa dicegah dalam waktu nyata”.
Dia bahkan menyarankan agar lokasi KTT dipindahkan ke Dubai, yang dinilai jauh lebih aman dan secara geopolitik netral daripada Budapest yang dianggap terlalu dekat dengan pengaruh intelijen Inggris dan NATO.
Analisis dan Spekulasi
Sejumlah pengamat keamanan internasional menilai peringatan tersebut bisa punya dua makna besar:
• Peringatan realistis, karena Putin jarang bepergian pasca-perang Ukraina, dan Rusia sadar operasi intelijen Barat kini jauh lebih agresif. • Operasi psikologis dari faksi dalam Rusia sendiri, untuk menggagalkan pertemuan Trump–Putin atau menguji reaksi publik Rusia terhadap skenario kehilangan pemimpin.
Beberapa analis di Moskow bahkan menyebut pernyataan Bezrukov ini sebagai “sinopsis dari perebutan kekuasaan di balik layar Kremlin” — mengindikasikan adanya faksi internal yang berbeda pandangan terhadap langkah rekonsiliasi atau negosiasi dengan Amerika Serikat di bawah Trump.
Belum Ada Bukti Kredibel
Hingga laporan ini diturunkan (20 Oktober 2025), tidak ada bukti langsung atau konfirmasi resmi dari pihak Inggris maupun negara Barat mana pun mengenai keberadaan rencana pembunuhan terhadap Putin. Juru bicara Downing Street bahkan memilih tidak memberikan komentar saat diminta klarifikasi oleh media Eropa.
Namun, fakta bahwa pernyataan seperti ini muncul secara terbuka di televisi pemerintah Rusia, membuat isu ini berkembang menjadi perdebatan global — bukan hanya tentang keamanan personal Putin, tetapi juga kestabilan geopolitik menjelang negosiasi gencatan global yang diupayakan Trump.
EtIndonesia. Setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyampaikan pernyataan tegas terkait situasi pasca-gencatan senjata di Gaza.
Dalam konferensi pers bersama, Trump memperingatkan keras Hamas agar tidak mencoba melanggar hasil kesepakatan gencatan yang difasilitasi dirinya pada awal Oktober.
“Hamas tahu mereka harus mengikuti kesepakatan. Jika mereka melampaui batas sekali lagi — kami bersama 59 negara akan lenyapkan mereka. Saya beri mereka kesempatan, tapi jika tak patuh — kami akan turun tangan cepat dan keras,” tegas Trump.
Saat wartawan bertanya apakah pasukan AS akan langsung diterjunkan jika eskalasi terjadi, Trump menjawab: “Tidak. Banyak negara sudah siap bertindak sendiri. Bahkan Israel bisa bergerak dalam dua menit tanpa kami. Tapi kami tetap mengawasi. Hamas tanpa dukungan Iran harus tahu diri — atau akan dihapus dari peta.”
Pernyataan Trump ini dipahami sebagai peringatan terbuka kepada Hamas yang menurut beberapa laporan intelijen dituduh masih melakukan eksekusi terhadap faksi kriminal lokal dan bergerak di luar ketentuan perjanjian.
AS Tegaskan: Fase Perang Selesai, Fase Pembangunan Dimulai
Pada hari yang sama, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, memberikan penjelasan lebih luas di Markas Besar PBB, New York.
“Akhir perang bukan akhir dari perjuangan — melainkan awal dari pembangunan. Keamanan Israel dan kemakmuran Palestina saling terkait,” katanya.
Witkoff memastikan bahwa AS, Mesir, Qatar, dan Yordania sudah menyatakan komitmen penuh untuk mendanai rekonstruksi Gaza yang menurut estimasi awal PBB akan memakan waktu sedikitnya 10 tahun.
Dia juga mengonfirmasi bahwa:
Negosiasi diplomatik baru Israel–Palestina akan dimulai kembali pada awal November 2025
Proses ini akan difasilitasi langsung oleh administrasi Trump
Bukan gencatan semata, melainkan fase finalisasi tatanan pemerintahan Gaza pascaperang
Dampak Geopolitik Langsung dan Reaksi Negara Kunci
1. Iran: Tegang, tapi Menghindari Konfrontasi Langsung
Meski tidak menyebut Amerika Serikat secara eksplisit, Kementerian Luar Negeri Iran pada malam 20 Oktober mengeluarkan pernyataan yang menyebut gencatan senjata “tidak boleh berubah menjadi legitimasi pendudukan permanen Israel atas Gaza”.
Namun menariknya — Iran tidak mengancam akan mengaktifkan kekuatan militernya. Beberapa analis menilai:
Iran sedang berhitung ulang pasca hilangnya pijakan pengaruh langsung di Gaza
Ketergantungan Hamas terhadap teknologi Iran kini sangat berkurang akibat embargo senjata baru AS–UE
Iran lebih fokus mempertahankan jalur Suriah–Lebanon (Hezbollah) daripada kembali mendukung eskalasi Gaza
Sumber diplomatik Eropa menyebut Teheran saat ini lebih memilih jalur negosiasi tak langsung lewat Oman dan Qatar, bukan jalur militer.
2. Qatar: Dari Mediator ke Penjamin Politik
Qatar mengonfirmasi telah menerima mandat baru dari AS sebagai penjamin kepatuhan Hamas terhadap perjanjian damai. Ini berarti:
Qatar kini secara politik ikut mempertaruhkan reputasinya
Doha bersedia memberi jaminan pembiayaan rekonstruksi Gaza, namun hanya jika Hamas tunduk pada roadmap internasional
Qatar juga mengirimkan sinyal ke Iran bahwa fase Gaza berikutnya bukan lagi zona perang, melainkan zona diplomasi investasi
Banyak analis menyebut Qatar kini menjadi “pagar tengah” antara Washington–Teheran–Hamas, sekaligus memperkecil risiko perang proksi baru.
3. Mesir: Fokus Amankan Tapal Batas dan Jalur Ekonomi Sinai
Pemerintah Mesir langsung menyatakan bahwa tidak akan mengizinkan Gaza kembali menjadi wilayah militer tak terkendali.
Prioritas Mesir saat ini:
Menutup total potensi penyelundupan senjata melalui Rafah
Menawarkan Gaza sebagai zona ekonomi bebas (Free Economic Corridor) bekerja sama dengan AS dan UEA
Menyiapkan skema tenaga kerja Palestina dikirim legal ke industri Sinai, bukan menjadi pengungsi permanen
Mesir sangat mendukung “Trump Peace Deal” karena akan:
Menghapus risiko aliran kelompok militan ke Sinai
Mendorong stabilitas ekonomi Mesir di tengah krisis mata uang nasional (Pound Mesir jatuh >30% tahun ini).
EtIndonesia. Sidang Paripurna Keempat Partai Komunis Tiongkok (PKT) dibuka Senin (20/10/2025), di tengah meningkatnya pertarungan internal di kalangan elit partai. Sementara itu, kasus kematian aktor Tiongkok Yu Menglong, yang mana terus bergulir dari masyarakat hingga ke pusat kekuasaan Zhongnanhai, telah menimbulkan kemarahan publik yang diarahkan langsung kepada Xi Jinping dan Cai Qi.
Peristiwa ini juga memicu gelombang baru warga Tiongkok yang mundur dari organisasi PKT, termasuk partai, Liga Pemuda, dan Pionir Muda. Para pengamat menyatakan bahwa kasus ini secara tidak langsung mengguncang Sidang Paripurna Keempat dan menggoyahkan stabilitas politik.
Lebih dari 530.000 Orang Tandatangani Petisi Global “Tegakkan Keadilan bagi Yu Menglong”
Yu Menglong, aktor pria Tiongkok berusia 37 tahun dengan 20 juta follower, meninggal dunia secara misterius pada 11 September 2025 karena “jatuh dari gedung.” Polisi dengan cepat menyingkirkan kemungkinan tindak pidana dan segera menangkap serta menghapus komentar publik di internet, namun keraguan masyarakat tidak berkurang sedikit pun.
Pada 20 September, warganet di luar negeri meluncurkan petisi global melalui organisasi non-pemerintah “AVAAZ” berjudul Tegakkan Keadilan bagi Yu Menglong, menuding bahwa kematian sang aktor sangat mencurigakan dan diduga kuat akibat penyiksaan brutal.
Petisi itu menyerukan penyelidikan secara menyeluruh, independen, dan transparan. Hingga pukul 07.00 pagi waktu Beijing pada 20 Oktober, lebih dari 530.000 orang telah menandatangani petisi tersebut.
Pada 6 Oktober, penyanyi Tiongkok Jurat atau yang dikenal Julaiti merilis video musik (MV) berjudul Apakah Kau Mendengar? — lagu yang ia tulis sendiri untuk mengenang sahabatnya Yu Menglong. Dalam video itu, pesan terakhir antara keduanya berbunyi, “Tunggulah aku.”
Sejak saat itu, hampir setiap hari warganet meninggalkan pesan belasungkawa di bawah MV tersebut. Beberapa menulis: “Percayalah, kebenaran pasti akan terungkap,” “Kita tidak akan menyerah sebelum kebenaran terungkap,” dan “Ini perjuangan jangka panjang.” Pada 19 Oktober, seorang warganet menulis: “Hari ini, 19 Oktober, aku masih di sini. Akan bertahan sampai akhir. Kasihan sekali Yu (Menglong).”
Kasus Yu Menglong Picu Gelombang Pengunduran Diri dari PKT
Kematian misterius Yu Menglong, yang secara resmi disebut “kecelakaan akibat mabuk,” memicu keraguan luas. Skandal yang melibatkan elite merah—sarat dengan korupsi, penyimpangan moral, dan kekuasaan kotor—terus terbongkar. Kasus ini menyadarkan banyak rakyat Tiongkok di dalam negeri maupun diaspora yang sebelumnya masih memiliki harapan terhadap PKT.
Di situs Quit the CCP di luar negeri, dalam sebulan terakhir, semakin banyak pernyataan pengunduran diri dari partai, Liga Pemuda, dan Pionir Muda yang dikaitkan dengan kasus Yu Menglong. Berikut beberapa kutipan yang dihimpun Epoch Times:
Lu Yuqing (18 Oktober): “Setelah melihat kasus Yu Menglong, barulah aku mulai mencari tahu wajah asli PKT. Aku melihat bahwa rakyat hanyalah budak bagi para penguasa. Ironis sekali, selama ini banyak dari kita justru memuji mereka. Kini aku sadar, mereka bukan manusia. Mereka mencabut organ hidup-hidup, membunuh tanpa belas kasihan, dan menindas rakyat. PKT benar-benar menjijikkan.”
Fang Lei (15 Oktober): “Kasus Yu Menglong membuatku benar-benar paham akan sifat jahat PKT. Mereka memperlakukan rakyat sebagai gudang organ hidup, menindas habis-habisan agar mereka dan anak-anak mereka hidup enak. Sebagai manusia yang masih punya hati nurani, aku mengundurkan diri dari Partai, Liga Pemuda, dan Pionir Muda.”
Zhan Miaoqin (15 Oktober): “Dulu waktu SD aku dipaksa mengenakan dasi merah dan masuk Pionir Muda, lalu bergabung ke Liga Pemuda tanpa kehendak sendiri. Setelah tahu kasus Yu Menglong, pandanganku tentang PKT benar-benar berubah. Aku ingin mundur dari semua organisasi itu dan tak ingin punya hubungan dengan PKT lagi.”
Tian Tian (14 Oktober): “Sejak kecil aku hidup bersembunyi karena kebijakan satu anak. Aku menyaksikan begitu banyak ketidakadilan. Kematian Yu Menglong membuatku kehilangan harapan. Jika orang terkenal saja bisa mati tanpa kejelasan, bagaimana dengan rakyat biasa? Aku mengundurkan diri dari Liga Pemuda dan Pionir Muda.”
Li Lin (14 Oktober): “Sekarang aku tinggal di luar negeri. Dulu waktu kecil masuk Pionir Muda tanpa sadar. Setelah melihat kebenaran kasus Yu Menglong, aku sangat kecewa pada negara yang dikuasai PKT. Aku memutuskan keluar dari Pionir Muda.”
Zhang Qisheng (11 Oktober): “Aku berusia 22 tahun. Setelah berhasil menembus tembok sensor internet, aku melihat banyak kejahatan yang ditutupi PKT. Kasus Yu Menglong membuat semua orang sadar bagaimana rezim ini menggunakan kekuasaan untuk melindungi pelaku kejahatan. Aku mencabut semua sumpah terhadap PKT dan keluar dari semua organisasi.”
Tuan Chen (11 Oktober), yang juga mewakili ayahnya yang sudah meninggal dunia, menyatakan keluar dari PKT: “Kasus Yu Menglong membuatku sadar sepenuhnya—‘neraka kosong, iblis berkeliaran di dunia.’ Aku yakin jika ayahku masih hidup, ia juga tak ingin bersekutu dengan kejahatan.”
Xia Xuan (9 Oktober, Kanada): “Aku keluar dari Liga Pemuda dan Pionir Muda, serta membatalkan semua sumpah yang pernah diucapkan karena aktivitas kolektif. Kasus Yu Menglong menyadarkanku. Organisasi seperti ini lebih jahat daripada sekte sesat.”
Banyak pernyataan serupa lainnya tak dapat disebutkan satu per satu.
Komentator politik Li Linyi mengatakan kepada Epoch Times bahwa gelombang “Tiga Pengunduran Diri” (San Tui) ini akan mengguncang PKT secara mendasar. Ia membandingkannya dengan getaran kecil yang dapat memicu longsoran salju besar di pegunungan. Menurutnya, dampak ini akan terasa dalam Sidang Paripurna Keempat: membangkitkan hati nurani bagi pejabat yang masih waras, namun membuat yang fanatik ketakutan dan mempercepat pertikaian internal.
Epoch Times sebelumnya, pada 15 Oktober, melaporkan bahwa kasus Yu Menglong telah memicu gelombang baru pengunduran diri dari partai di kalangan warga Tiongkok, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan menjadi bahan utama pemberitaan media Taiwan.
Xi Jinping dan Cai Qi Jadi Sasaran Kritik di Sidang Keempat — PKT Memasuki “Waktu Sampah”
Kabar beredar bahwa Yu Menglong dibunuh karena menolak aturan tidak senonoh para “penguasa dunia hiburan,” dan latar belakang pelaku terkait dengan keluarga elite PKT termasuk Xi Jinping dan Cai Qi.
Pada 22 September, Kantor Informasi Internet PKT mengumumkan kampanye dua bulan untuk menindak “isu penyebaran emosi negatif,” yang waktunya bertepatan dengan Sidang Paripurna Keempat. Cai Qi adalah pejabat utama yang bertanggung jawab atas sensor internet.
Pengamat independen Du Zheng menulis di media Taiwan Up Media (18 Oktober) bahwa kampanye belajar “Pemikiran Xi Jinping” yang dipromosikan Cai Qi sejak 2023 telah gagal total karena tidak mendapat dukungan rakyat. Komunisme sudah lama tak ada yang percaya, dan “Pemikiran Xi” hanyalah kemasan baru tanpa isi. Pejabat hanya berpura-pura mematuhi, sementara di dalam hati mereka sangat tidak puas. Menjelang Sidang Keempat, tidak terlihat lagi pujian berlebihan terhadap Xi sebagaimana menjelang Kongres ke-19 PKT dulu.
Tiga hari sebelum sidang dimulai, rezim tiba-tiba memecat sembilan jenderal berpangkat tinggi—termasuk He Weidong dan Miao Hua—dan menyerahkan mereka ke pengadilan militer. Padahal, mereka semua merupakan orang-orang yang pernah dipromosikan langsung oleh Xi Jinping.
Banyak analis menilai, meski belum tentu berarti Xi kehilangan kendali, setidaknya wibawanya telah hancur.
Du Zheng menilai bahwa kini baik di kalangan pejabat maupun rakyat, Xi Jinping dan Cai Qi sama-sama menjadi sasaran kemarahan.
Li Linyi menambahkan, krisis perebutan kekuasaan di dalam tubuh PKT semakin parah. Upaya menutup-nutupi kasus Yu Menglong justru bisa mendorong masyarakat untuk bergerak dari dunia maya ke dunia nyata. Ia menyinggung bahwa sebagaimana Gerakan Kertas Putih dulu mengakhiri kebijakan “nol-COVID” yang merusak, kasus Yu Menglong berpotensi menjadi pemicu runtuhnya tirani PKT.
Akun X “New Highland” menulis bahwa rezim Xi jelas meremehkan kedalaman kemarahan publik atas kematian Yu Menglong—dari gosip hiburan berkembang menjadi kecaman terhadap sistem hukum yang gelap. “Kematian Yu Menglong telah melampaui perkiraan pemerintah; kepergiannya bukanlah akhir, melainkan cermin yang memantulkan retaknya sistem sensor dan goyahnya sebuah imperium di tengah arus informasi.”
Analis politik Tiongkok di AS Tang Jingyuan sebelumnya menyatakan kepada Epoch Times bahwa kasus seperti ini dulu bisa dengan mudah ditutup oleh PKT, tetapi kali ini justru berkembang menjadi isu internasional.
“Kini setiap peristiwa bisa memicu reaksi berantai dan langsung mengguncang fondasi kekuasaan PKT. Rezim ini jelas telah memasuki masa ‘garbage time’ atau ‘waktu sampah’.”
EtIndonesia. Setelah lebih dari sepekan berada di ambang eskalasi militer, Pakistan dan Afghanistan akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam pertemuan darurat tingkat tinggi yang difasilitasi oleh Qatar di Doha.
Pertemuan ini digelar menyusul meningkatnya ketegangan perbatasan sejak awal Oktober, yang mengakibatkan puluhan korban jiwa baik dari militer maupun warga sipil. Ketegangan memuncak pada 15 Oktober 2025, ketika serangan udara Pakistan menghantam wilayah Kabul dan Spin Boldak — menewaskan sedikitnya 10 warga sipil Afghanistan, serta melukai sejumlah lainnya. Insiden tersebut sempat menggagalkan gencatan senjata singkat yang disepakati tiga hari sebelumnya.
Poin-poin Utama Kesepakatan Doha – 19 Oktober 2025
• Penghentian Total Aksi Militer Lintas Batas Pakistan menyatakan menghentikan seluruh operasi udara maupun serangan artileri terhadap wilayah Afghanistan, dan menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati kedaulatan penuh negara tetangganya.
• Afghanistan Tegaskan Tidak Melindungi Kelompok Militan Pemerintah Kabul berjanji tidak akan memberi perlindungan kepada kelompok bersenjata — termasuk Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) — yang melakukan serangan terhadap Pakistan dari wilayah Afghanistan.
• Pembentukan Mekanisme Pengawasan Bersama (Joint Stability Mechanism) Sebuah komite bersama yang melibatkan perwira militer tingkat tinggi dan diplomat kedua negara resmi dibentuk untuk memastikan klaim pergerakan kelompok bersenjata dapat diverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam.
• Pertemuan Lanjutan Direncanakan dalam Beberapa Hari ke Depan Sesi teknis lanjutan akan digelar kembali di Doha untuk menyepakati jalur koordinasi intelijen, hotline krisis militer, serta aturan keterlibatan jika insiden provokatif kembali terjadi.
Latar Belakang Konflik
Konflik ini bermula dari tuduhan Pakistan bahwa kelompok militan berbasis di Afghanistan kembali melancarkan serangan terhadap pos militer di perbatasan Khyber Pakhtunkhwa. Afghanistan menolak tuduhan tersebut dan menilai Pakistan menggunakan narasi “kontra-terorisme” untuk membenarkan serangan pre-emptive.
Dalam beberapa hari terakhir, bentrokan artileri dan serangan drone menghantam permukiman sipil di kedua sisi perbatasan, memicu kekhawatiran intervensi eksternal dari kekuatan global maupun regional.
Respons Internasional
Amerika Serikat, Qatar, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut positif keberhasilan kesepakatan di Doha. Washington secara terbuka mendesak kedua negara untuk menjadikan mekanisme baru ini sebagai “fondasi permanen untuk stabilitas kawasan Asia Selatan.”
Kesimpulan
Kesepakatan Doha pada 19 Oktober 2025 tidak hanya menghentikan eskalasi militer yang berbahaya dalam jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi struktur keamanan regional yang lebih formal dan terukur. Pertemuan lanjutan dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu apakah kesepakatan ini benar-benar menghasilkan stabilitas jangka panjang — atau hanya menjadi jeda sementara sebelum konflik kembali pecah.
EtIndonesia — Pakistan dan Afghanistan sepakat melakukan gencatan senjata segera setelah menggelar pembicaraan perdamaian di Doha, Qatar. Kesepakatan ini diumumkan Minggu (19/10/2025), menyusul sepekan bentrokan sengit di perbatasan yang disebut sebagai kekerasan terburuk antara dua negara Asia Selatan tersebut sejak Taliban berkuasa di Kabul pada 2021.
Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menyatakan melalui akun X bahwa gencatan senjata telah “difinalisasi”. Ia menambahkan, kedua pihak akan kembali bertemu pada 25 Oktober di Istanbul, Turki, untuk membahas “rincian lanjutan.”
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid membenarkan kesepakatan itu, dengan menyebut bahwa kedua pihak sepakat melaksanakan gencatan senjata total dan bermakna.
Kementerian Luar Negeri Qatar, selaku mediator bersama Turki, menyebut pertemuan lanjutan akan dilakukan “untuk memastikan gencatan senjata berjalan berkelanjutan dan dapat diverifikasi pelaksanaannya secara kredibel.”
Serangan Teror dan Serangan Udara
Bentrokan yang terjadi di sepanjang perbatasan Pakistan–Afghanistan dalam sepekan terakhir menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Kedua negara berupaya mencari solusi setelah ketegangan meningkat akibat serangkaian serangan lintas batas.
Pertempuran di darat antara dua negara yang dulunya sekutu, serta serangan udara Pakistan di wilayah perbatasan sepanjang 2.600 kilometer, dipicu oleh tuntutan Islamabad agar Kabul menindak kelompok bersenjata yang disebut melakukan serangan di wilayah Pakistan dari markas di Afghanistan.
Taliban membantah tudingan tersebut. Mereka menegaskan tidak memberikan tempat bagi kelompok teroris untuk menyerang Pakistan, dan menuding militer Pakistan menyebarkan disinformasi serta melindungi jaringan yang berafiliasi dengan ISIS guna mengganggu stabilitas dan kedaulatan Afghanistan. Islamabad membantah balik tuduhan itu.
Serangan kelompok bersenjata terhadap aparat Pakistan sendiri sudah berlangsung bertahun-tahun. Mereka berupaya menggulingkan pemerintahan Pakistan dan menggantinya dengan sistem yang berlandaskan tafsir Islam garis keras.
Pada Jumat (17/10), serangan bom bunuh diri di dekat perbatasan menewaskan tujuh tentara Pakistan dan melukai 13 lainnya, menurut pejabat keamanan setempat.
Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, mengatakan pemerintah Afghanistan harus “mengendalikan kelompok proksi yang bersembunyi di Afghanistan dan menggunakan wilayahnya untuk melakukan serangan di Pakistan.”
Dalam pembicaraan di Doha, juru bicara Taliban menyebut, “Kedua pihak sepakat untuk tidak mengambil tindakan bermusuhan dan tidak mendukung kelompok yang beroperasi melawan pemerintah Pakistan.”
Afghanistan Batalkan Laga Kriket Usai Serangan Udara
Namun, situasi kembali memanas hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata diperpanjang pada Jumat. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menuduh Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah Afghanistan, yang disebut menargetkan warga sipil.
Ia mengatakan pemerintah Afghanistan berhak untuk membalas, tetapi para pejuang Taliban diperintahkan untuk menahan diri demi menghormati proses negosiasi yang sedang berjalan.
Sebagai respons, Afghanistan menarik diri dari turnamen kriket internasional T20 tri-seri di Pakistan bulan depan. Dewan Kriket Afghanistan (ACB) menyebut keputusan itu diambil setelah tiga pemain lokal tewas akibat serangan udara di provinsi Paktika.
Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar membantah tudingan tersebut. Dalam unggahan di X, ia menyebut bahwa serangan udara Pakistan menyasar kamp militan Islam yang telah diverifikasi, bukan warga sipil.
Menurutnya, para militan sempat mencoba melancarkan beberapa serangan di wilayah Pakistan selama periode gencatan senjata. Ia juga menyebut bahwa lebih dari 100 militan tewas dalam operasi pasukan keamanan Pakistan, sebagian besar dari kelompok yang dituding bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri terhadap kamp militer pada Jumat lalu.
Namun, Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban maupun target yang diserang.
EtIndonesia. Rusia kembali diguncang gelombang serangan udara jarak jauh Ukraina, hanya beberapa jam setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy pulang dari kunjungan strategis ke Washington.
Pada malam 19 Oktober waktu setempat, drone tempur Ukraina menghantam dua kilang minyak besar milik Rosneft: Syzran dan Syngubishevsk, yang berlokasi di wilayah Samara — lebih dari 1.000 km dari perbatasan Ukraina. Meski sistem pertahanan udara Rusia mencoba mengintersepsi, beberapa drone berhasil lolos dan langsung mengenai tangki penyimpanan utama, memicu api raksasa dan ledakan beruntun. Asap tebal masih terlihat hingga pagi 20 Oktober.
Tak sampai di situ — di Orenburg, kilang OGPP yang terletak ±1.200 km dari garis depan ikut dihantam. Unit pengalihan minyak rusak total, truk tangki terbakar, dan kebakaran meluas tak terkendali.
Menurut sumber pertahanan Eropa, Ukraina diduga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada rudal NATO — melainkan mulai menggunakan rudal dan drone buatan dalam negeri seperti seri NEUT dan FPE, yang memiliki jarak tempuh lebih dari 1.200 km. Reuters menyebut dampak langsung serangan ini telah membuat harga bensin domestik Rusia naik hampir 10%.
Selama tiga pekan terakhir, sasaran tidak lagi hanya kilang minyak — tetapi juga terminal ekspor, stasiun pompa strategis, hingga pelabuhan logistik energi, menandakan strategi serangan yang sistematis dan berskala ekonomi nasional.
18 Oktober — Ledakan di Moskwa & Fasilitas Militer Meledak Beruntun
Malam 18 Oktober 2025, langit ibu kota Rusia tiba-tiba diterangi kilatan api. Drone Ukraina menerobos pertahanan udara Moskwa, disusul ledakan yang terekam kamera warga. Data kerusakan masih menunggu konfirmasi citra satelit.
Dalam waktu hampir bersamaan, pabrik pelumas kendaraan militer di Pushkino, wilayah Moskwa — yang sebelumnya diketahui memasok bahan bakar bagi militer Rusia — terbakar hebat. Belum ada konfirmasi apakah ini kecelakaan atau operasi khusus Ukraina.
Serangan Terkoordinasi ke Basis Persenjataan Inti Rusia
Serangan udara juga tercatat menghantam sejumlah fasilitas militer strategis:
Bashkortostan – Pabrik Avangard, produsen bahan peledak & suku cadang rudal militer → gudang amunisi ikut meledak, membentuk bola api raksasa.
Chornogorod – Kilang Lukoil terbakar besar, hanya 800 km dari perbatasan Ukraina.
16 Oktober – Kilang minyak Saratov (kapasitas 4,8 juta ton/tahun) ikut dihantam.
Pangkalan udara Engels, yang tengah disiapkan Rusia sebagai pusat ekspansi strategis jarak jauh, dilaporkan terkena serangan.
Fasilitas transformator 500 kV di Viska & stasiun energi Volga lumpuh, menyebabkan gangguan listrik massif di wilayah Samara, Chuvashia, dan Ulyanovsk.
Beberapa penerbangan sipil dilaporkan dibatalkan mendadak.
Ukraina Mulai Masuk Wilayah Federasi Rusia Secara Darat
Di Bryansk, Ukraina melancarkan operasi kolaboratif dengan kelompok partisan lokal Arash, menyasar pusat komunikasi strategis Rusia. Sistem komando & koordinasi garis depan Rusia sempat terputus total selama beberapa jam.
Tak lama kemudian, pos komando garis depan Rusia dihantam serangan drone jarak dekat, memicu ledakan besar. Ukraina belum memberi kepastian apakah ini awal dari pembebasan wilayah Bryansk secara penuh.
Di medan perang utama — Pokrovs’k, Myrnohrad, Dobropillia, hingga Kostyantynivka — Rusia kembali menggunakan taktik gelombang serangan infanteri massal, namun laporan Ukraina menyebut lebih dari 150.000 tentara Rusia tewas hanya di sektor Pokrovs’k sejak Maret 2025.
Memasuki Tahun Ketiga Perang — Biaya Perang Rusia Kini Hampir Tak Tertanggung
Data terbaru The Economist per 13 Oktober 2025, berdasarkan citra satelit & pergeseran garis kontrol tempur, memperlihatkan skala kehancuran yang kini mulai menggerus kekuatan Rusia secara struktural:
Perkiraan total korban pasukan Rusia (tewas + luka):
984.000 – 1.438.000 orang
Perkiraan tewas murni: 190.000 – 480.000 pasukan
Hanya dalam 12 bulan terakhir: ±100.000 tewas
Rasio kematian Rusia : Ukraina ≈ 5 : 1
Kerugian peralatan yang telah diverifikasi:
>10.000 tank & IFV hancur
>3.000 sistem artileri & kendali rudal hilang
>100 jet tempur & helikopter ditembak jatuh
Cadangan suku cadang & amunisi makin kritis akibat embargo multilayer AS-Eropa
Sumber militer menyebut hanya 40% tentara Rusia yang terluka mampu kembali ke garis depan, sementara populasi usia tempur Rusia diperkirakan akan turun tajam mulai 2026 akibat mobilisasi paksa dan eksodus besar-besaran pria usia militer.
Perang ini juga membakar APBN Moskow hingga hampir 300 juta dolar per hari — sementara ekspor energi kini terganggu serius akibat serangan Ukraina masuk jauh ke jantung industri Rusia.
Kesimpulan Strategis Sementara
Serangan Ukraina 18–19 Oktober 2025 bukan sekadar serangan balasan militer — melainkan bagian dari strategi pemutusan sistem energi & rantai supply militer Rusia untuk pelumpuhan jangka panjang.
Moskwa kini menghadapi tiga ancaman simultan: – Serangan udara jarak jauh ke jantung energi domestik – Serangan darat internal oleh kombinasi Ukraina + partisan lokal – Keruntuhan ekonomi militer secara perlahan, tapi pasti
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Ukraina memiliki daya ofensif ke wilayah Rusia — melainkan berapa lama Rusia sanggup membakar populasi dan APBN sebelum meledak dari dalam.
