Aturan Imigrasi Baru Memicu Kepanikan, Ahli Peringatkan Warga Tiongkok agar Mengungsi Sebelum Batas Waktu

EpochTimesId
-
0
Aturan Imigrasi Baru Memicu Kepanikan, Ahli Peringatkan Warga Tiongkok agar Mengungsi Sebelum Batas Waktu

Peraturan baru mengenai administrasi keluar-masuk yang diumumkan pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) dijadwalkan mulai berlaku pada 15 September 2026. Kebijakan tersebut menarik perhatian luas dan menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai aturan itu berpotensi memperketat pembatasan perjalanan ke luar negeri. Seorang akademisi bahkan menghimbau masyarakat agar “meninggalkan Tiongkok selagi masih bisa.”

EtIndonesia.com  Pada 31 Juli, Dewan Negara Tiongkok menerbitkan “Peraturan Dewan Negara tentang Administrasi Keluar dan Masuk”. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa warga negara Tiongkok yang melanggar ketentuan mengenai pengendalian ekspor, pengelolaan impor-ekspor teknologi, atau tindakan lain yang dapat membahayakan keamanan industri maupun keamanan teknologi negara, dapat dikenai larangan keluar negeri.

Peraturan itu juga menyatakan bahwa warga negara Tiongkok yang di luar negeri melakukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan yang membahayakan keamanan atau kepentingan negara dapat dikenai larangan keluar negeri selama 6 bulan hingga 3 tahun setelah kembali ke Tiongkok.

Diklaim mulai diuji coba di sejumlah pintu perbatasan

Menurut laporan yang mengutip seorang sumber internal bermarga Ge, aturan tersebut disebut telah mulai diuji coba secara diam-diam sejak 1 Agustus di berbagai bandara internasional dan pos perbatasan darat Tiongkok.

Sumber itu mengklaim bahwa pemeriksaan difokuskan pada penumpang yang bepergian ke negara-negara Asia Tenggara, sementara pekerja di sektor keuangan, teknologi, semikonduktor (chip), dan kecerdasan buatan (AI) menjadi kelompok yang mendapat perhatian khusus.

Kekhawatiran terhadap Pasal 6

Pakar hukum dari Singapore Management University, Henry Gao, menulis di platform X bahwa ketentuan yang paling mengkhawatirkan adalah Pasal 6.

Menurut Gao, pasal tersebut menyatakan bahwa pada umumnya pemerintah harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada seseorang yang dikenai larangan keluar negeri beserta alasannya. Namun, apabila pemberitahuan tersebut dianggap dapat memengaruhi keamanan negara atau penyelidikan pidana, pemerintah diperbolehkan tidak memberikan pemberitahuan sama sekali.

Ia menilai bahwa ketentuan tersebut berarti seseorang yang dianggap berisiko terhadap keamanan negara dapat dikenai larangan keluar negeri tanpa pernah diberitahu sebelumnya, sehingga dalam praktiknya juga kehilangan kesempatan nyata untuk mengajukan peninjauan hukum.

Gao mengatakan bahwa secara keseluruhan, aturan baru ini menunjukkan perubahan lebih lanjut dari hak untuk meninggalkan Tiongkok menjadi sesuatu yang bergantung pada kebijakan pemerintah, berbeda dengan tren liberalisasi yang berkembang sejak tahun 1990-an.

Ia juga menulis:”Seperti yang telah saya katakan selama bertahun-tahun, tinggalkan Tiongkok selagi masih bisa, atau lebih tepatnya sebelum peraturan ini mulai berlaku dalam 45 hari.”

Kekhawatiran di kalangan masyarakat

Pada 3 Agustus, komentator independen Cai Shenkun menulis di platform X bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap aturan baru bukanlah tanpa alasan.

Menurutnya, banyak orang tidak hanya khawatir apakah mereka masih dapat bepergian ke luar negeri hari ini, tetapi juga tidak mengetahui kapan identitas, profesi, perusahaan, atau bidang pekerjaan mereka dapat dianggap sensitif sehingga tiba-tiba membuat mereka tidak lagi diizinkan meninggalkan negara.

Ia juga mengatakan bahwa sebagian masyarakat khawatir keterbukaan Tiongkok terhadap dunia luar dapat semakin menyempit, bahkan kembali ke sistem yang sangat tertutup seperti pada masa Mao Zedong.

Disebut mulai berkonsultasi mengenai aset di luar negeri

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sebelum aturan baru diberlakukan, sejumlah warga Tiongkok telah berkonsultasi dengan pengacara mengenai cara menangani aset mereka di luar negeri.

Seorang pengusaha dari Shanghai bermarga Guo mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir banyak pengusaha kaya mencari nasihat hukum di luar negeri untuk mengurangi potensi kerugian ekonomi.

Menurutnya, banyak dari mereka memiliki aset senilai ratusan juta yuan di luar negeri dan khawatir terhadap kemungkinan munculnya beban pajak atau kebijakan lain yang dapat mempengaruhi aset tersebut.

Kekhawatiran dari kalangan pendidikan

Seorang tokoh dari kalangan pendidikan di Tiongkok bermarga Tian mengatakan kepada New Tang Dynasty Television (NTD) bahwa aturan baru tersebut semakin memperketat pengawasan terhadap masyarakat.

Menurutnya, baik warga negara Tiongkok maupun warga asing yang pernah menyampaikan kritik terhadap pemerintah PKT di luar negeri dapat menghadapi risiko ketika kembali ke Tiongkok.

Ia juga mengatakan bahwa sebagian pemilik usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki aset, kini merasa semakin sulit untuk meninggalkan negara itu. 

Peringatan bagi warga Taiwan

Laporan tersebut juga mengutip YouTuber Taiwan yang dikenal kritis terhadap PKT, Ba Jiong (八炯), yang dalam program YouTube “攝徒日記 Fun TV” mengatakan bahwa Tiongkok sedang bergerak menuju sistem yang semakin tertutup.

Ia mengingatkan bahwa bukan hanya warga negara Tiongkok yang mungkin terdampak, tetapi juga warga Taiwan yang sering bepergian ke Tiongkok.

Menurutnya, sebagian orang beranggapan bahwa selama tidak membahas politik atau menggunakan paspor Taiwan maupun izin perjalanan khusus ke Tiongkok, mereka akan tetap aman. Namun, ia memperingatkan agar tidak menganggap remeh situasi itu. (***)

Kebakaran Hutan di Negara Bagian Washington Hanguskan 600 Bangunan, 60.000 Warga Terpaksa Mengungsi

EpochTimesId
-
0
Kebakaran Hutan di Negara Bagian Washington Hanguskan 600 Bangunan, 60.000 Warga Terpaksa Mengungsi

Kebakaran hutan di Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, terus meluas dalam beberapa waktu terakhir. Tiga titik kebakaran besar di wilayah Spokane hingga kini masih belum berhasil dikendalikan. Hingga 2 Agustus, sekitar 60.000 warga terpaksa mengungsi dan sedikitnya 600 rumah serta bangunan komersial telah hangus terbakar. Pemerintah negara bagian telah menetapkan status keadaan darurat.

EtIndonesia.com  Setelah api melanda, sejumlah kawasan permukiman di Spokane hampir rata dengan tanah dan hanya menyisakan puing-puing yang menghitam akibat kebakaran. Hingga kini, jumlah pasti korban jiwa maupun korban luka masih dalam proses pendataan.

Pejabat setempat mengatakan bahwa tiga kebakaran besar tersebut telah menghanguskan sekitar 5.390 acre (sekitar 2.180 hektare) lahan hingga 2 Agustus. Selain memaksa sekitar 60.000 penduduk meninggalkan rumah mereka, kebakaran juga menghancurkan sedikitnya 600 bangunan, baik rumah tinggal maupun bangunan usaha.

Api masih berkobar dengan sangat hebat, sementara arah angin yang terus berubah membuat situasi dapat memburuk sewaktu-waktu.

Gubernur Negara Bagian Washington, Bob Ferguson, telah mengumumkan keadaan darurat di seluruh negara bagian dan mengerahkan Garda Nasional ke wilayah Spokane untuk membantu proses evakuasi serta penanggulangan bencana.

Ferguson juga mengungkapkan bahwa ia telah berbicara melalui telepon dengan Presiden Donald Trump untuk menjelaskan tingkat keparahan bencana tersebut, dan pemerintah federal menyatakan dukungannya terhadap upaya penanganan kebakaran.

Saat ini masih terdapat 15 kebakaran hutan besar yang terus berkobar di seluruh Negara Bagian Washington, dengan total area yang telah terbakar melebihi 250.000 acre (sekitar 101.000 hektare). Kondisi ini memberikan tekanan besar terhadap sumber daya dan personel pemadam kebakaran.

Komisioner Lahan Publik Negara Bagian Washington, Dave Upthegrove, mengatakan: “Musim kebakaran hutan tahun ini di kawasan Pacific Northwest sangat tidak biasa. Ini bukan musim kebakaran yang normal. Berbagai kondisi cuaca terjadi secara bersamaan, ditambah banyaknya kebakaran di wilayah barat Amerika Serikat yang menyebar dan menguras sumber daya kami. Hal ini juga menjadi tantangan besar bagi seluruh personel yang terlibat dalam operasi penanggulangan.”

Kebakaran juga menyebabkan pemadaman listrik dalam skala besar di wilayah Spokane. Pada puncaknya, lebih dari 30.000 pelanggan kehilangan aliran listrik. Hingga saat ini, masih terdapat lebih dari 10.000 pelanggan yang belum mendapatkan kembali pasokan listrik.

Laporan oleh Liu Jiajia, New Tang Dynasty Television, Amerika Serikat.

Ekspansi Agresif Kendaraan Energi Baru di Tiongkok Berbuah Kekacauan, Pemilik Mobil Berakhir sebagai Penguji Jalan

EpochTimesId
-
0
Ekspansi Agresif Kendaraan Energi Baru di Tiongkok Berbuah Kekacauan, Pemilik Mobil Berakhir sebagai Penguji Jalan

Persaingan di pasar kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) di Tiongkok semakin ketat. Demi merebut pangsa pasar, banyak produsen mempercepat peluncuran model baru. Namun, tren ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai kualitas dan keselamatan kendaraan.

EtIndonesia.com Menurut laporan China Automotive News, selama periode Januari hingga Mei 2026, sebanyak 542 model kendaraan baru diluncurkan di pasar Tiongkok, atau rata-rata 3,6 model baru setiap hari.

Pelaku industri mengatakan bahwa pada masa lalu, pengembangan sebuah mobil berbahan bakar konvensional biasanya memerlukan waktu beberapa tahun. 

Kini, untuk kendaraan energi baru, proses mulai dari persetujuan proyek hingga penyerahan kendaraan kepada pelanggan dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar enam bulan, sehingga waktu untuk penyempurnaan produk menjadi sangat terbatas.

Media otomotif independen Cheman Buluo juga menyebutkan bahwa beberapa model baru bahkan hanya membutuhkan waktu kurang dari satu tahun sejak tahap mobil konsep hingga mulai dikirim kepada konsumen.

Menurut laporan tersebut, proses yang sebelumnya mencakup dua tahap utama, yaitu:

  • verifikasi desain, dan
  • verifikasi produksi massal, kini pada beberapa proyek hanya dilakukan satu tahap.

Selain itu, perangkat lunak sistem kontrol elektronik kendaraan yang sebelumnya memerlukan puluhan ribu kali penyempurnaan kini disebut dipasang hanya setelah sekitar dua minggu penyesuaian. Sementara itu, jarak tempuh untuk uji ketahanan kendaraan juga dilaporkan berkurang secara signifikan.

Laporan itu menjelaskan bahwa pada masa lalu, produsen mobil tradisional biasanya membutuhkan waktu empat hingga enam tahun untuk mengembangkan satu model kendaraan. Sebelum dipasarkan, kendaraan harus melalui berbagai pengujian, termasuk:

  • uji suhu ekstrem panas dan dingin,
  • uji tabrak (crash test),
  • serta uji jalan dengan jarak tempuh hingga lebih dari satu juta kilometer.

Namun kini, disebutkan bahwa sebagian kendaraan hanya menjalani uji jalan sekitar 20.000–30.000 kilometer sebelum diproduksi massal. Akibatnya, berbagai persoalan yang sebelumnya seharusnya diselesaikan melalui pengujian laboratorium justru baru ditemukan setelah kendaraan digunakan oleh konsumen di jalan raya.

China Automotive News memperingatkan bahwa apabila fenomena “mobil yang dikembangkan secara terburu-buru” terus berlanjut, hal tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan risiko keselamatan berkendara, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan konsumen. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi fondasi perkembangan industri otomotif secara keseluruhan.

Sumber : NTDTV.com

Korban Tewas Gempa Kembar di Venezuela Mencapai 6.125 Orang, Sebanyak 6.433 Bangunan Dinyatakan Berisiko Tinggi

EpochTimesId
-
0
Korban Tewas Gempa Kembar di Venezuela Mencapai 6.125 Orang, Sebanyak 6.433 Bangunan Dinyatakan Berisiko Tinggi

Jumlah korban tewas akibat gempa bumi kembar yang melanda Venezuela pada Juni tahun ini telah meningkat menjadi 6.125 orang, sementara sekitar 1.400 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, puing-puing bangunan yang berhasil dibersihkan hingga saat ini baru mencapai sekitar 16,5% dari total yang harus ditangani.

EtIndonesia.com  Menurut grafik yang dipublikasikan pada 3 Agustus melalui Telegram oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodríguez, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di Venezuela  telah mencapai 6.125 orang, sementara hampir 61.000 orang telah menerima perawatan medis sejak bencana terjadi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa proses pembersihan puing bangunan baru mencapai 16,5%.

Pemerintah Venezuela belum mengumumkan angka resmi mengenai jumlah orang hilang. Namun, media setempat mengutip pernyataan José Alejandro Terán yang menyebutkan bahwa sekitar 1.400 orang masih belum diketahui keberadaannya sejak bencana. Sejumlah pakar memperkirakan jumlah sebenarnya bisa mencapai 10.000 orang, meskipun angka tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

Selain 190 bangunan yang hancur total, pemerintah juga menetapkan 6.433 bangunan sebagai berisiko tinggi, sementara 9.866 bangunan lainnya diberi status hunian terbatas, yang menunjukkan masih adanya kekhawatiran terhadap keselamatan bangunan-bangunan tersebut.

Saat ini, sekitar 24.000 orang di Negara Bagian La Guaira dan ibu kota Caracas masih tinggal di tempat penampungan sementara.

Pada 24 Juni 2026, Venezuela diguncang dua gempa bumi besar berkekuatan Magnitudo 7,2 dan 7,5 yang terjadi secara berurutan. Bencana tersebut menyebabkan hampir 200 bangunan runtuh, dengan kerusakan paling parah terjadi di wilayah pesisir La Guaira, yang terletak tidak jauh dari ibu kota Caracas.

Pemerintah dan tim penyelamat masih melanjutkan proses pencarian korban, penanganan pengungsi, serta pembersihan puing-puing di wilayah yang terdampak gempa.

Sumber : NTDTV.com

Sungai Danube Mengering, Rumania Menggunakan Peledakan untuk Mengalihkan Air Demi Mendinginkan Reaktor Nuklir

EpochTimesId
-
0
Sungai Danube Mengering, Rumania Menggunakan Peledakan untuk Mengalihkan Air Demi Mendinginkan Reaktor Nuklir

Akibat kekeringan parah yang menyebabkan permukaan air Sungai Danube turun drastis, Rumania pada Senin (3 Agustus) melakukan peledakan terkendali terhadap formasi batuan di dasar sungai untuk mengalihkan aliran air guna memasok pendingin ke satu-satunya reaktor nuklir yang masih beroperasi. Sementara itu, Rumania dan Hungaria juga meminta masyarakat serta dunia usaha mengurangi konsumsi listrik guna mengurangi tekanan terhadap pasokan energi.

EtIndonesia.com Pada operasi yang dilakukan 3 Agustus tersebut, otoritas Rumania menyatakan bahwa peledakan bertujuan membersihkan hambatan bagi pembangunan bendungan sementara sehingga lebih banyak air dapat dialihkan ke saluran yang memasok Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Cernavodă. Angkatan Laut Rumania mengatakan proyek tersebut diperkirakan selesai pada 5 Agustus.

Langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya ini menunjukkan betapa seriusnya krisis energi yang sedang dihadapi kawasan tersebut.

Menurut laporan Reuters, perusahaan listrik tenaga nuklir milik negara Rumania, Nuclearelectrica, biasanya memasok sekitar 20% kebutuhan listrik nasional. Namun, karena kekurangan air pendingin, salah satu dari dua reaktornya terpaksa dihentikan operasinya pada pekan lalu.

Gelombang panas dan kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Eropa telah menyebabkan permukaan air sungai-sungai turun drastis, sehingga memicu kekhawatiran terhadap pasokan air, transportasi sungai, dan pembangkitan listrik.

Perdana Menteri Rumania Ilie Bolojan mengatakan bahwa pemerintah Rumania dan Hungaria sama-sama telah meminta masyarakat dan pelaku usaha mengurangi penggunaan listrik untuk menekan permintaan energi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pabrik mobil Dacia (milik Renault) dan Ford di Rumania sepakat menghentikan sementara produksi hingga 19 Agustus, sehingga secara sukarela mengurangi konsumsi listrik sekitar 200 megawatt (MW).

Di sisi lain, Hungaria, yang juga menggunakan air Sungai Danube untuk mendinginkan pembangkit listrik tenaga nuklirnya, diperkirakan masih memiliki waktu sekitar dua hari sebelum menghadapi kondisi yang lebih kritis karena letaknya berada di bagian hulu sungai.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Paks, yang memiliki kapasitas terpasang 2.000 MW (2 GW) dan biasanya memasok sekitar 50% kebutuhan listrik Hungaria, pada 4 Agustus hanya mampu beroperasi dengan kapasitas sedikit di atas 10% setelah permukaan air Sungai Danube turun ke tingkat terendah dalam sejarah.

Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar mengatakan:  “Hari ini, atau mungkin besok, turbin terakhir yang masih menghasilkan sekitar 240 MW kemungkinan masih dapat terus beroperasi.”

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “kabar yang sangat baik.”

Magyar juga mengatakan bahwa setelah pemerintah menghimbau penghematan listrik, rumah tangga dan perusahaan secara sukarela mengurangi konsumsi energi. Pada 3 Agustus, permintaan listrik nasional turun sekitar 700 MW, sehingga tekanan terhadap jaringan listrik berkurang secara signifikan.

Sumber : NTDTV.com

Bencana Hengzhou Diselimuti Sensor, PKT Larang Korban Live Streaming dan Bongkar Tenda Pengungsian

EpochTimesId
-
0
Bencana Hengzhou Diselimuti Sensor, PKT Larang Korban Live Streaming dan Bongkar Tenda Pengungsian

EtIndonesia.com Menurut laporan New Tang Dynasty (NTD), banjir yang melanda Kota Hengzhou, Daerah Otonom Guangxi, telah berlangsung hampir sebulan. Disebutkan bahwa banyak wilayah terdampak masih porak-poranda dan sebagian korban belum memiliki tempat tinggal. Partai Komunis Tiongkok (PKT) membongkar tenda-tenda pengungsian pada malam hari, melarang korban melakukan siaran langsung (live streaming) untuk meminta bantuan, serta memerintahkan penutupan dapur umum sementara, sehingga memicu kemarahan warga terdampak.

Korban Banjir Diklaim Dilarang Melakukan Siaran Langsung

Menurut laporan tersebut, setelah banjir terjadi, upaya bantuan dari pemerintah dinilai lebih bersifat simbolis, sementara penyensoran informasi di internet justru dilakukan secara ketat. Disebutkan bahwa pemberitaan mengenai banjir di Hengzhou kini hampir tidak lagi muncul di media resmi maupun daftar topik populer di media sosial Tiongkok.

Seorang warga dari Desa Yabi, Kecamatan Yunbiao, mengunggah video yang memperlihatkan bahwa pada 3 Agustus, sejumlah polisi dan petugas pemerintah mendatangi lokasi bencana. Mereka diklaim meminta agar setiap siaran langsung mengenai kondisi banjir terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah Hengzhou atau instansi terkait. 

Selain itu, mereka juga disebut berusaha mengangkut persediaan dari dapur umum sementara dan memerintahkan agar dapur tersebut segera dibongkar.

Tindakan itu, menurut laporan, memicu kemarahan para korban banjir. Dalam video yang beredar, sejumlah warga tampak berdebat dengan seorang polisi.

Seorang perempuan yang sedang melakukan siaran langsung mengatakan: “Kalau memang mau menangkap, tangkap saja semuanya. Kami juga tidak tahu harus bagaimana lagi.”

Ia juga menjelaskan kepada para penonton siaran langsung:”Mereka bilang kalau ingin siaran langsung harus melapor dulu ke Hengzhou. Padahal kami hanya menayangkan kondisi banjir, kami tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kami tidak boleh menyiarkannya? Mereka tidak ingin orang luar mengetahui keadaan Desa Yabi. Kami sudah sangat menderita, tetapi masih saja dibatasi. Sekarang mereka juga ingin menutup dapur umum. Kalau begitu, orang-orang yang kehilangan rumah mau makan apa?”

Di media sosial, banyak warganet mengungkapkan kemarahan mereka, di antaranya dengan komentar seperti:

  • “Kalau begitu, makan saja di kantor pemerintah.”
  • “Dilarang siaran langsung supaya orang tidak bisa mengatakan kenyataan.”
  • “Seluruh warga desa harus bersatu. Rumah sudah hilang, tidak ada lagi yang perlu ditakuti.”

Korban Mengaku Hanya Menerima 5 Jin (2,5 kg)  Beras Selama Hampir Sebulan

Laporan menyebutkan bahwa pada 6 Juli, beberapa bendungan dan waduk di Hengzhou mengalami kerusakan sehingga menyebabkan banjir besar di sejumlah desa.

Meskipun pemerintah menyatakan bahwa bantuan tersedia dalam jumlah cukup, beberapa korban mengaku kondisi di lapangan sangat berbeda.

Dalam sebuah video yang beredar, seorang korban banjir di Jalan Yanjiang, Kecamatan Yunbiao, mengatakan kepada relawan bahwa keluarganya hanya menerima sedikit bantuan sejak banjir terjadi.

Sambil menangis, perempuan tersebut mengatakan bahwa sejak 6 Juli hingga 3 Agustus, keluarganya hanya menerima mi instan, air minum, dan 5 jin (sekitar 2,5 kilogram) beras dari pemerintah.

Seorang relawan yang mendengar pengakuan itu tampak terkejut dan berkata: “Hanya 5 jin beras? Dari  6 Juli sampai sekarang? Wah, kalau begitu memang keterlaluan.”

Tenda Pengungsian Disebut Dibongkar pada Tengah Malam

Laporan itu juga mengklaim bahwa selain belum mengizinkan warga membangun kembali rumah mereka dan belum menyalurkan kompensasi yang dijanjikan, pemerintah juga membongkar tenda-tenda pengungsian pada malam hari sehingga banyak korban kehilangan tempat berlindung.

Video yang beredar memperlihatkan bahwa setelah jebolnya Waduk Liulan, banyak tenda pengungsian berwarna biru didirikan di Desa Liulan, salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah.

Menurut warga setempat, setiap tenda mewakili satu rumah yang hanyut diterjang banjir.

Namun, pada 2 Agustus, seluruh tenda tersebut diklaim dibongkar dan dipindahkan oleh petugas pemerintah dalam semalam.

Laporan juga menyebutkan bahwa pada saat yang sama, pemerintah memasang pagar seng di lokasi dan mengerahkan polisi untuk mencegah warga mendekat maupun mengambil gambar.

Seorang korban banjir mengatakan kepada relawan: “Mereka datang tengah malam untuk membongkar semuanya. Sekarang kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi dan harus menyewa rumah dengan uang sendiri.”

Korban tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah pernah menjanjikan pembayaran kompensasi, tetapi hingga kini mereka belum menerimanya sehingga terpaksa bertahan dengan usaha sendiri.

Klaim Relawan Mengenai Kondisi di Lokasi

Beberapa relawan yang ikut membantu penanganan banjir sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ada desa yang “hanyut seluruhnya”, sementara desa lainnya tertutup lumpur.

Mereka juga mengklaim melihat banyak korban jiwa di lokasi dan memperkirakan jumlah korban meninggal “mungkin mencapai puluhan ribu”. Namun, mereka mengatakan tidak berani mengunggah informasi tersebut ke internet karena khawatir akun mereka akan diblokir. Berbagai informasi dan klaim di atas memicu perhatian serta diskusi di media sosial X di luar negeri.

Dilaporkan oleh Luo Tingting/Disunting oleh Wen Hui – NTDTV.com

Retur Barang yang Mencapai 80% Menyebabkan Penutupan Sejumlah Toko Pakaian Wanita Taobao yang Memiliki Jutaan Pengikut

EpochTimesId
-
0
Retur Barang yang Mencapai 80% Menyebabkan Penutupan Sejumlah Toko Pakaian Wanita Taobao yang Memiliki Jutaan Pengikut

Fenomena belanja online di Tiongkok daratan semakin menjadi sorotan. Tingkat pengembalian (retur) pakaian wanita dilaporkan mencapai 70–80%, sehingga banyak toko pakaian wanita populer di platform Taobao yang memiliki jutaan pengikut terpaksa menutup usahanya. Para pemilik toko menyebut biaya promosi yang semakin mahal dan tingginya angka retur sebagai penyebab utama, sementara sebagian konsumen berpendapat bahwa penutupan tersebut disebabkan oleh kualitas produk yang buruk dan tidak sesuai dengan deskripsi.

EtIndonesia.com Menurut laporan Sina Finance, baru-baru ini sejumlah toko pakaian wanita terkemuka di Taobao mengumumkan penutupan usaha mereka. Salah satu toko menyatakan bahwa biaya promosi berbayar di platform terus meningkat, tetapi tidak mampu menghasilkan penjualan yang sebanding. Di sisi lain, tingginya tingkat pengembalian barang membuat biaya operasional semakin membengkak.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan, “promosi berbayar” (投流) adalah praktik membeli iklan di platform internet untuk memperoleh lebih banyak lalu lintas pengunjung dan calon pelanggan.

Salah satu toko, Jigu Jigu Plus Size Women’s Clothing (嘰咕嘰咕家大碼女裝), yang memiliki hampir 5 juta pengikut, mengumumkan bahwa mereka “perlu berhenti sejenak untuk melakukan evaluasi dan belajar kembali.”

Sementara itu, studioscout, sebuah toko pakaian wanita dengan desain orisinal yang memiliki hampir 700.000 pengikut dan telah beroperasi hampir 13 tahun, juga mengumumkan penutupan serta cuci gudang.

Seorang pemilik toko mengungkapkan keluhannya: “Biaya promosi terus meningkat, harga trafik semakin mahal, tetapi tidak bisa dikonversi menjadi penjualan.”

Menurut laporan tersebut, seorang pelaku industri mengatakan bahwa beberapa tahun lalu tingkat retur pakaian wanita berada di kisaran 50%, tetapi terus meningkat setiap tahun hingga kini mencapai 70–80%, yang disebut telah menjadi kondisi umum di industri.

Dengan tingkat pengembalian setinggi itu, keuntungan bersih menjadi semakin kecil. Sementara biaya operasional tetap tinggi, menjalankan usaha pun menjadi semakin sulit.

Toko Yang Paopao , yang memiliki sekitar 3,46 juta pengikut dan penjualan tahunan lebih dari 40.000 produk, juga menyatakan: “Kami mengalami kerugian. Tingkat retur terlalu tinggi sehingga bisnis ini tidak bisa dilanjutkan.”

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sebenarnya sejak tahun lalu sudah banyak toko pakaian wanita terkenal yang menutup usaha atau berhenti meluncurkan produk baru, termasuk Ff5 official, Li Dami , Ren Xiaoyi Lite Mode , dan Heiniunai . Sebagian toko tersebut telah beroperasi selama 15–16 tahun.

Namun, banyak konsumen memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menilai bahwa masalah utamanya adalah produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dipromosikan.

Beberapa komentar konsumen antara lain:

  • “Barang yang diterima tidak sesuai dengan foto.”
  • “Produk murah dengan kualitas buruk memang seharusnya tersingkir dari pasar.”
  • “Pasar pakaian wanita tetap ada, tetapi masalahnya produknya tidak sesuai dengan yang ditampilkan.”

Ada pula konsumen yang mengatakan bahwa foto-foto ulasan pembeli maupun gambar promosi sering kali menggunakan sampel khusus atau produk contoh sebelum produksi massal, sehingga berbeda jauh dengan barang yang benar-benar diterima.

Seorang konsumen berkata:”Dulu saya jarang mengembalikan barang. Sekarang pakaian yang datang semakin jauh berbeda dari fotonya. Kalau tidak diretur, lalu bagaimana?”

Konsumen lain menambahkan: “Banyak toko online menggunakan foto milik orang lain. Mereka tidak benar-benar memproduksi pakaian sesuai desain pada foto, sehingga barang aslinya sangat berbeda.”

Di sisi lain, ada  warganet yang berpendapat bahwa masalahnya bukan hanya pakaian, tetapi juga perbedaan bentuk tubuh antara model dan pembeli. Menurut mereka, pakaian yang dikenakan model profesional belum tentu memberikan hasil yang sama pada konsumen biasa. Karena itu, berbelanja di toko fisik dinilai masih memiliki kelebihan karena pembeli dapat langsung mencoba pakaian sebelum membeli.

Laporan ini menggambarkan tantangan yang sedang dihadapi industri fesyen daring di Tiongkok, di tengah meningkatnya biaya pemasaran digital, tingginya tingkat pengembalian barang, serta tuntutan konsumen terhadap kualitas dan kesesuaian produk.

Dilaporkan oleh Li Li/Disunting oleh Lin Qing

Rincian Dugaan Sistem Pengawasan PKT terhadap Warga Asing Terungkap, Nomor Kursi Kereta Api Pun Dapat  Diketahui

EpochTimesId
-
0
Rincian Dugaan Sistem Pengawasan PKT terhadap Warga Asing Terungkap, Nomor Kursi Kereta Api Pun Dapat  Diketahui

Media luar negeri baru-baru ini mengungkap keberadaan sebuah platform yang disebut digunakan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk memantau warga negara asing. Menurut laporan tersebut, melalui kamera pengawas, teknologi pengenalan wajah, data transportasi, konsumsi, serta pembayaran elektronik, pihak berwenang diklaim dapat melacak pergerakan warga asing di Tiongkok secara sangat rinci, bahkan hingga mengetahui nomor kursi kereta api yang mereka tempati. Para pakar memperingatkan bahwa sistem ini berpotensi memperluas pengawasan terhadap warga asing maupun pengunjung dari Hong Kong, Makau, dan Taiwan.

EtIndonesia.com Baru-baru ini, pakar keamanan siber asal Belanda, Marc Hofer, mengungkapkan bahwa ia menemukan sebuah platform pengawasan bernama “Pemantauan Dinamika Personel Luar Negeri” Di dalam sistem tersebut terdapat arsip rinci mengenai hampir 12.000 warga negara asing, termasuk data pribadinya sendiri.

Data yang tersimpan disebut mencakup tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, pekerjaan, informasi visa, bahkan data mengenai keyakinan agama. Sebagian arsip juga memuat informasi penggunaan aplikasi ponsel, riwayat aktivitas di Tiongkok, hubungan sosial, serta catatan kegiatan individu.

Selain menyimpan data pribadi warga asing, mahasiswa internasional, dan lebih dari 300 jurnalis asing, sistem tersebut diklaim mampu melacak jejak aktivitas seseorang di dalam Tiongkok secara sangat detail, termasuk jadwal perjalanan kereta api beserta nomor kursi yang digunakan.

Menurut informasi yang sebelumnya sempat bocor, rincian pelacakan dalam platform itu bahkan mencatat berapa kali seseorang terdeteksi berada di lokasi tertentu, misalnya seseorang yang tercatat muncul 78 kali di sebuah persimpangan jalan tertentu.

Data-data tersebut diduga berasal dari kamera pengawas yang dipasang di pintu masuk supermarket, stasiun kereta bawah tanah, dan berbagai lokasi publik lainnya.

Platform tersebut juga dikabarkan mengelompokkan warga asing ke dalam beberapa kategori.

Warga dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat diberi label sebagai anggota “Aliansi Lima Mata” (Five Eyes), sementara pengunjung dari Taiwan dan Hong Kong dikelompokkan secara terpisah.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dikutip dalam laporan tersebut, Platform Pengendalian Dinamika Personel Luar Negeri disebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang berbasis di Beijing bernama Origin Dynamic, yang dilaporkan pernah memasok robot, layanan pengawasan, dan berbagai peralatan terkait kepada kepolisian Tiongkok.

Para pakar memperingatkan bahwa platform pengawasan semacam ini, apabila benar adanya, bukan hanya berpotensi melanggar privasi individu, tetapi juga menunjukkan semakin diperketatnya pengawasan terhadap warga negara asing serta pengunjung dari Hong Kong, Makau, dan Taiwan.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa situs web platform itu kini telah ditutup.

Reporter NTD Television, Yu Liang, melaporkan

Analisis Terhadap Peraturan Baru PKT Mengenai Perjalanan Keluar Negeri yang Memperluas Kewenangannya : Dampak yang Mengerikan bagi Seluruh Bangsa

EpochTimesId
-
0
Analisis Terhadap Peraturan Baru PKT Mengenai Perjalanan Keluar Negeri yang Memperluas Kewenangannya : Dampak yang Mengerikan bagi Seluruh Bangsa

EtIndonesia.com Meskipun peraturan baru Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengenai Langkah-Langkah Pengelolaan Keluar-Masuk baru akan mulai berlaku pada 15 September, berbagai sumber menyebutkan bahwa sejumlah pos pemeriksaan perbatasan telah lebih dahulu menerapkannya secara uji coba.

Peraturan baru ini menggunakan banyak istilah yang bersifat samar, seperti “kemungkinan membahayakan”, sehingga cakupan pembatasan keluar negeri tidak lagi hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, tetapi dapat berlaku bagi siapa pun yang hendak meninggalkan Tiongkok melalui pos pemeriksaan resmi. Para analis menilai bahwa PKT sedang memperketat pengawasan atas nama “keamanan nasional.”

Yang paling menuai kontroversi dari aturan ini bukanlah bertambahnya langkah-langkah pengawasan, melainkan berulang kali munculnya kata kunci “kemungkinan”.

Menurut aturan tersebut, siapa pun yang dianggap “mungkin membahayakan keamanan nasional, kepentingan nasional, keamanan industri, atau keamanan teknologi” dapat dilarang keluar negeri.

Namun, aturan itu tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan “kemungkinan membahayakan.” Yang lebih mengkhawatirkan, kewenangan tersebut kini juga dilimpahkan ke berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah provinsi, Kementerian Perdagangan, bahkan instansi tingkat kabupaten, yang dapat menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh meninggalkan negara berdasarkan standar yang tidak jelas tersebut.

Wakil Rektor Universitas Kainan di Taiwan sekaligus pakar geopolitik, Chen Wenjia, mengatakan: “Masalah terbesar dari aturan baru ini terletak pada kata ‘kemungkinan’. Sekilas terdengar seperti tindakan pencegahan, tetapi pada kenyataannya memberikan ruang diskresi yang sangat besar, bahkan hingga tingkat pemerintah kabupaten. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang sangat kuat. Seseorang bukan dilarang karena telah melakukan sesuatu, tetapi karena dianggap mungkin akan melakukan sesuatu.”

Menurut para analis, hal ini menunjukkan bahwa model pengendalian keluar negeri PKT telah bergeser dari penindakan setelah terjadi pelanggaran menjadi pembatasan sebelum ada tindakan.

Chen Wenjia menambahkan: “Dalam jangka panjang, ini bukan sekadar persoalan pengelolaan keluar negeri, tetapi juga perubahan logika sistem hukum, yaitu dari ‘pertanggungjawaban setelah kejadian’ menjadi ‘pencegahan sebelum kejadian’. Karena standarnya sangat kabur, hal ini mudah menimbulkan efek membungkam diri (chilling effect) di kalangan masyarakat Tiongkok.”

Ketua Aliansi Internasional Partai Demokrasi Tiongkok, Jie Lijian, mengatakan: “Undang-undang ini ibarat belenggu. Mulai dari kantor penerbit paspor di tingkat kabupaten hingga pusat administrasi keluar-masuk, bahkan Kementerian Perdagangan, semuanya dapat menggunakan kewenangan ini untuk membatasi kebebasan seseorang sehingga tidak dapat meninggalkan Tiongkok.”

Meskipun aturan baru belum resmi diberlakukan, telah beredar laporan bahwa sejumlah perusahaan milik negara (BUMN) di Tiongkok sudah mulai memperketat persetujuan perjalanan ke luar negeri bagi para pegawainya.

Selain itu, aturan tersebut juga menyatakan bahwa orang yang dinilai telah “membahayakan keamanan dan kepentingan nasional di luar negeri” dapat dikenai larangan keluar negeri selama enam bulan hingga tiga tahun setelah kembali ke Tiongkok.

Jie Lijian berpendapat : “Partai Komunis benar-benar merasa khawatir. Kondisi ekonomi dalam negeri telah memicu banyak ketidakpuasan masyarakat. Mereka takut warga pergi ke luar negeri lalu tidak kembali. Selain itu, jika mereka kembali, mereka mungkin membawa pemikiran baru yang semakin memperkuat kekecewaan terhadap rezim PKT, sehingga dianggap dapat mengancam stabilitas kekuasaan.”

Berdasarkan aturan baru tersebut, otoritas juga dapat melarang seseorang keluar negeri apabila dianggap “mungkin membahayakan keamanan industri atau keamanan teknologi nasional.” Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa para pekerja di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), keuangan, dan sektor strategis lainnya dapat menjadi sasaran pemeriksaan yang lebih ketat.

Laporan oleh wartawan NTD Television, Yi Xin dan Yi Ru

Kunjungi Kerabat di Tiongkok, Warga Jepang Keturunan Tionghoa Tak Diizinkan Keluar dari Tiongkok dan Ditekan Ubah Kewarganegaraan

EpochTimesId
-
0
Kunjungi Kerabat di Tiongkok, Warga Jepang Keturunan Tionghoa Tak Diizinkan Keluar dari Tiongkok dan Ditekan Ubah Kewarganegaraan

Setelah pemerintah Tiongkok mengumumkan peraturan baru mengenai pengelolaan keluar-masuk wilayah negara, muncul berbagai kekhawatiran di masyarakat. Di media sosial beredar klaim bahwa seorang warga keturunan Tionghoa yang telah menjadi warga negara Jepang pulang ke Tiongkok untuk mengunjungi keluarga, namun saat hendak kembali ke Jepang dicegah meninggalkan negara tersebut. Ia mengaku dipaksa melepaskan kewarganegaraan Jepang dan memulihkan kewarganegaraan Tiongkok, sementara seluruh anggota keluarganya dilarang keluar dari Tiongkok hingga tahun 2036.

EtIndonesia.com  Di platform media sosial X beredar sebuah video dan tangkapan layar percakapan yang menampilkan pengakuan seseorang yang mengaku sebagai warga keturunan Tionghoa berkewarganegaraan Jepang. 

Ia mengatakan bahwa pada 2 Juli dirinya bersama keluarganya pulang ke Tiongkok untuk mengunjungi sanak saudara. Ketika hendak kembali ke Jepang pada akhir Juli, mereka dicegah naik pesawat sekitar lima menit sebelum keberangkatan.

Menurut pengakuannya, pada 31 Juli ia menerima dokumen pemulihan kewarganegaraan Tiongkok. Ia mengklaim bahwa selama tujuh hari ditahan di sebuah ruang pemeriksaan, dirinya tidak diperbolehkan beristirahat dan setiap anggota keluarganya diperiksa secara terpisah. Ia juga mengaku diberi tahu bahwa jika tidak bekerja sama, ketiga anaknya kemungkinan akan menjadi yatim piatu dan dikirim ke panti asuhan di daerah terpencil.

Karena mempertimbangkan keselamatan anak-anaknya, ia mengatakan terpaksa menyampaikan pernyataan di depan kamera bahwa dirinya secara sukarela melepaskan kewarganegaraan Jepang dan memulihkan kewarganegaraan Tiongkok, sehingga tidak lagi memperoleh perlindungan konsuler dari Jepang.

Ia juga mengaku bahwa seluruh rekening bank, akun Alipay, akun WeChat, serta akses ke layanan perjalanan seperti Ctrip dan Fliggy tidak lagi dapat digunakan. Ketika mendatangi kantor kepolisian untuk melakukan registrasi sebagaimana diminta sistem, ia mengaku diberi tahu bahwa dirinya dilarang keluar dari Tiongkok hingga tahun 2036.

Menurut pengakuannya, keluarganya yang terdiri dari lima orang telah bermukim di Jepang selama 13 tahun dan menjalankan usaha di Jepang selama lebih dari 20 tahun. Nilai aset bisnisnya di Jepang disebut mencapai hampir 80 juta yuan, dengan lebih dari 40 karyawan. Ia mengatakan seluruh kegiatan usahanya kini terhenti seketika dan merasa sangat terpukul.

Ia juga menyinggung kasus Gui Minhai, dengan mengatakan bahwa sebelumnya ia mengira berita mengenai pemulihan kewarganegaraan Gui Minhai hanyalah sebuah pemberitaan, tetapi kini ia merasa mengalami hal yang serupa.

Gui Minhai, seorang penerbit berkewarganegaraan Swedia, menghilang di Thailand pada tahun 2015 dan hingga kini telah lebih dari sepuluh tahun berada dalam tahanan otoritas Tiongkok. Ia disebut tidak dapat berhubungan dengan keluarganya maupun memperoleh akses kepada pengacara dan pejabat konsuler Swedia. Pada Mei tahun ini, beredar informasi di internet yang mengklaim bahwa pemerintah PKT telah memaksanya memulihkan kewarganegaraan Tiongkok.

Pengguna X yang mengunggah kisah tersebut menulis: “Ini benar-benar terjadi. Sekalipun seluruh keluarga sudah lama menjadi warga negara Jepang, sekali saja kembali ke negara yang dikuasai PKT, semuanya bisa lenyap. Kewarganegaraan Jepang ‘dicabut secara sukarela’, seluruh keluarga dikenai larangan keluar negeri hingga 2036. Usaha di Jepang yang bernilai hampir seratus juta yuan pun hancur begitu saja. Inilah akibat masih memiliki harapan terhadap rezim PKT.”

Klaim tersebut hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen.

Namun, pada 31 Juli, Dewan Negara Tiongkok memang mengumumkan Peraturan tentang Administrasi Keluar-Masuk, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 15 September. Sejumlah ketentuan baru dalam regulasi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Banyak warga keturunan Tionghoa di luar negeri berpendapat bahwa aturan baru tersebut menggunakan rumusan yang dianggap kabur dan memberikan ruang penafsiran yang luas. Misalnya, kata “mungkin” digunakan berulang kali dalam berbagai pasal, sehingga seseorang dapat dikenai larangan keluar negeri berdasarkan dugaan bahwa ia “mungkin” membahayakan kepentingan tertentu.

Selain itu, pemerintah tingkat provinsi, bahkan kementerian maupun otoritas di tingkat kabupaten, disebut memiliki kewenangan untuk melarang seseorang meninggalkan Tiongkok dengan alasan bahwa orang tersebut “mungkin membahayakan” negara. Karena standar yang dinilai tidak jelas dan kewenangan yang semakin luas, sebagian pihak khawatir siapa pun dapat sewaktu-waktu diberitahu bahwa mereka tidak diizinkan keluar negeri saat berada di pos pemeriksaan imigrasi.

Di samping itu, Pasal 4 peraturan baru tersebut menyatakan bahwa warga negara Tiongkok yang melakukan apa yang disebut sebagai “kegiatan ilegal di luar negeri yang membahayakan keamanan dan kepentingan negara” dapat dilarang keluar negeri selama 6 bulan hingga 3 tahun sejak kembali ke Tiongkok.

Sejumlah analis berpendapat bahwa istilah “kegiatan ilegal” dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan sebagai ucapan atau tindakan warga Tiongkok di luar negeri yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. 

Menurut mereka, ketentuan ini memiliki efek peringatan bahwa sekalipun seseorang berada di luar negeri, aktivitas dan pernyataannya tetap dapat menjadi perhatian otoritas.

Dilaporkan oleh Luo Tingting/Disunting oleh Wen Hui – NTDTV.com

Baru 24 Jam! Trump Mendadak Batal Gempur Iran, Satu Telepon Rahasia Diduga Mengubah Segalanya!

EpochTimesId
-
0
Baru 24 Jam! Trump Mendadak Batal Gempur Iran, Satu Telepon Rahasia Diduga Mengubah Segalanya!

EtIndonesia.com Rencana serangan militer besar-besaran yang sempat disebut-sebut akan menjadi operasi paling masif terhadap Iran dalam beberapa tahun terakhir mendadak berubah hanya dalam hitungan satu hari. 

Setelah berbagai laporan menyebut Amerika Serikat dan Israel telah berada di ambang melancarkan serangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengumumkan pembatalan operasi tersebut dan memilih memberikan kesempatan bagi jalur diplomasi.

Perubahan sikap yang sangat cepat ini memunculkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa Washington tiba-tiba mengurungkan niatnya, padahal berbagai persiapan militer dikabarkan telah dilakukan?

Berdasarkan rangkaian perkembangan yang terjadi selama sepekan terakhir, terlihat bahwa dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah berubah sangat cepat, dengan Arab Saudi diduga memainkan peran penting dalam mengubah arah kebijakan Amerika Serikat.

Menurut berbagai laporan media Amerika Serikat yang terbit pada Kamis, 31 Juli, Washington dan Tel Aviv disebut tengah mempersiapkan operasi militer berskala besar terhadap Iran. Target utama operasi tersebut dikabarkan mencakup jaringan infrastruktur energi Iran, mulai dari kilang minyak, pembangkit listrik, terminal ekspor energi, hingga berbagai fasilitas strategis lain yang dianggap menopang kekuatan ekonomi negara tersebut.

Operasi itu disebut bertujuan melumpuhkan kemampuan ekonomi Iran sekaligus meningkatkan tekanan agar Teheran menerima tuntutan Amerika Serikat terkait program nuklir dan stabilitas kawasan.

Namun hanya sehari kemudian, tepat pada Jumat malam, 1 Agustus, Presiden Donald Trump mengumumkan perubahan besar.

Melalui pernyataannya, Trump menyebut dirinya telah menyetujui pembatalan rencana serangan militer dengan syarat seluruh pihak segera mencapai kesepakatan politik. Menurut berbagai laporan, kerangka pembicaraan yang diharapkan Washington mencakup pembukaan penuh Selat Hormuz bagi pelayaran internasional serta langkah-langkah untuk menghilangkan ancaman yang berasal dari program nuklir Iran.

Perubahan kebijakan tersebut langsung memicu spekulasi mengenai faktor-faktor yang mendorong Gedung Putih mengubah arah hanya dalam waktu sekitar 24 jam.

Rangkaian Peristiwa yang Mengarah ke Krisis

Apabila ditelusuri berdasarkan kronologi, ketegangan sebenarnya telah meningkat sejak Selasa, 28 Juli.

Pada hari itu, militer Amerika Serikat bersama Arab Saudi melaksanakan operasi militer gabungan dengan melancarkan serangan udara terhadap kelompok-kelompok milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak.

Di hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di Washington untuk melakukan pembahasan langsung dengan Presiden Donald Trump mengenai perkembangan keamanan kawasan, termasuk kemungkinan meningkatkan tekanan terhadap Iran.

Situasi kemudian berkembang pada Rabu, 29 Juli, ketika Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, melakukan kunjungan mendadak ke Gedung Putih dan mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden JD Vance.

Kunjungan tersebut dipandang banyak pengamat sebagai sinyal bahwa Riyadh ingin memastikan posisi Amerika Serikat tidak sepenuhnya mengikuti pendekatan Israel.

Israel disebut mendorong peningkatan tekanan militer terhadap Iran, sedangkan Arab Saudi justru berusaha mencegah konflik berkembang menjadi perang regional yang lebih luas.

Ketegangan semakin meningkat pada Kamis, 31 Juli, ketika Presiden Trump menggelar rapat keamanan bersama para pejabat senior pemerintahannya di Camp David.

Pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berulang kali mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) meningkatkan koordinasi pertahanan udara bersama negara-negara Teluk sebagai langkah antisipasi apabila konflik benar-benar pecah.

Seluruh perkembangan tersebut memperkuat keyakinan banyak analis bahwa operasi militer terhadap Iran tinggal menunggu keputusan akhir dari Gedung Putih.

Telepon dari Mohammed bin Salman Mengubah Situasi

Namun situasi berubah drastis pada Sabtu, 1 Agustus.

Menurut berbagai laporan media Barat, Presiden Trump menerima panggilan telepon dari Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

Dalam percakapan tersebut, pemimpin Saudi dikabarkan meminta Washington agar tidak melancarkan serangan udara terhadap Iran dan memilih jalan diplomasi.

Riyadh menjelaskan bahwa serangan sebelumnya terhadap kelompok milisi pro-Iran merupakan bentuk pertahanan diri dan bukan tanda bahwa Arab Saudi mendukung perang terbuka melawan Iran.

Pesan tersebut dinilai sangat penting karena Arab Saudi ingin mencegah seluruh kawasan Teluk menjadi medan perang baru.

Iran Bergerak Melalui Jalur Diplomasi

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga melakukan serangkaian komunikasi diplomatik.

Ia menghubungi Panglima Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir, yang selama ini dipandang sebagai salah satu tokoh penting dalam jalur komunikasi tidak langsung antara Washington dan Teheran.

Selain Pakistan, Araghchi juga melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Menteri Luar Negeri Turki untuk membahas kemungkinan terjadinya serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran.

Di tengah rangkaian komunikasi tersebut, sejumlah media Barat melaporkan adanya spekulasi bahwa Iran menyampaikan peringatan keras kepada negara-negara Teluk.

Menurut berbagai laporan tersebut, apabila Amerika Serikat benar-benar menyerang fasilitas energi Iran, maka Teheran siap melakukan serangan balasan terhadap berbagai sasaran strategis di kawasan Teluk, termasuk fasilitas minyak, kilang, infrastruktur energi, pelabuhan, instalasi pengolahan air, hingga pusat-pusat ekonomi penting di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk lainnya.

Walaupun klaim tersebut belum dikonfirmasi secara independen, ancaman tersebut dinilai cukup untuk meningkatkan kekhawatiran negara-negara kawasan.

Ketergantungan Amerika Serikat pada Negara-Negara Teluk

Faktor lain yang dianggap memengaruhi keputusan Washington adalah ketergantungannya terhadap infrastruktur militer di kawasan Timur Tengah.

Pangkalan Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan terutama Arab Saudi selama ini menjadi tulang punggung operasi militer Amerika di kawasan.

Dari wilayah tersebut, Amerika dapat mengoperasikan pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara, pesawat peringatan dini AWACS, pesawat patroli maritim, helikopter tempur, hingga berbagai sistem rudal jarak jauh.

Apabila Arab Saudi maupun negara-negara Teluk menolak memberikan akses terhadap wilayah udara dan pangkalan mereka, maka ruang gerak militer Amerika akan berkurang secara signifikan.

Dalam kondisi demikian, Washington praktis hanya dapat mengandalkan fasilitas di Israel dan Yordania yang memiliki kapasitas operasional lebih terbatas dan berjarak sekitar 2.000 kilometer dari sebagian wilayah Iran.

Keterbatasan tersebut tentu akan menyulitkan pelaksanaan operasi udara dalam skala besar, terutama terhadap sasaran-sasaran di pesisir selatan Iran.

Faktor Politik dan Keterbatasan Pertahanan Udara

Selain pertimbangan militer, Washington juga harus memperhitungkan dampak politik.

Arab Saudi merupakan salah satu mitra strategis utama Amerika Serikat di Timur Tengah sekaligus negara yang dipandang penting dalam berbagai inisiatif diplomatik kawasan, termasuk normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel.

Apabila hubungan Washington dan Riyadh memburuk akibat perbedaan sikap mengenai Iran, maka berbagai agenda diplomatik Amerika Serikat di Timur Tengah berpotensi mengalami hambatan.

Di sisi lain, berbagai laporan juga menyebut persediaan rudal pertahanan udara Amerika Serikat, termasuk Patriot dan THAAD, mulai mengalami tekanan setelah digunakan secara intensif dalam beberapa bulan terakhir untuk menghadapi ancaman rudal balistik dan drone di kawasan.

Negara-negara Teluk yang juga mengandalkan sistem pertahanan buatan Amerika mulai mempertanyakan apakah kemampuan pertahanan mereka akan tetap memadai apabila konflik besar benar-benar pecah.

Masih Terbuka Peluang Perdamaian

Keputusan Presiden Trump menunda operasi militer membuka kembali ruang bagi penyelesaian melalui jalur diplomasi.

Meskipun demikian, hingga kini belum ada kepastian apakah pembicaraan yang sedang berlangsung akan benar-benar menghasilkan kesepakatan permanen.

Selama isu program nuklir Iran, keamanan Selat Hormuz, serta rivalitas geopolitik di Timur Tengah belum menemukan titik temu, risiko terjadinya eskalasi militer masih tetap terbuka.

Dengan demikian, pembatalan serangan pada 1 Agustus kemungkinan bukanlah akhir dari krisis, melainkan jeda sementara yang memberi kesempatan bagi seluruh pihak untuk menguji apakah diplomasi masih mampu mencegah pecahnya konflik berskala lebih besar di kawasan Timur Tengah. (***)

Trump Ancam Operasi “Pemenggalan Kepemimpinan”! Iran Langsung Telepon Minta Damai

EpochTimesId
-
0
Trump Ancam Operasi “Pemenggalan Kepemimpinan”! Iran Langsung Telepon Minta Damai

EtIndonesia.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa proses perundingan antara Amerika Serikat dan Iran masih terus berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin sore, 3 Agustus 2026, saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat masih membuka pintu diplomasi, meskipun pada saat yang sama tetap mempertahankan kesiapan militer untuk melancarkan operasi besar apabila pembicaraan gagal mencapai hasil.

Trump menegaskan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung dilakukan atas permintaan dari pihak Iran. Menurutnya, Teheran sebenarnya telah menghubungi Washington untuk membuka jalur komunikasi, meskipun pemerintah Iran tidak ingin mengakui hal tersebut secara terbuka kepada masyarakat internasional.

“Ketika mereka sedang melakukan pembicaraan, mereka tidak ingin mengatakannya secara terbuka. Namun kenyataannya, Amerika Serikat melakukan dialog ini atas permintaan mereka,” kata Trump.

Pernyataan tersebut kembali memperlihatkan strategi pemerintahan Trump yang memadukan tekanan militer dengan jalur diplomasi. Di satu sisi, Washington terus mempersiapkan berbagai opsi militer. Di sisi lain, pemerintah Amerika masih memberikan ruang bagi Iran untuk mencapai penyelesaian melalui meja perundingan.

Dalam pernyataannya, Trump mengungkapkan bahwa sebelum mengambil tindakan militer yang sangat ekstrem, termasuk kemungkinan melaksanakan operasi “decapitation strike” atau serangan yang ditujukan untuk melumpuhkan kepemimpinan tertinggi Iran, Amerika Serikat ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Teheran untuk mengubah sikapnya.

Menurut Trump, keputusan untuk melancarkan serangan terhadap sebuah negara bukanlah sesuatu yang dapat diambil secara sembarangan. Oleh karena itu, pemerintah Amerika memilih untuk memberikan satu peluang terakhir sebelum mengambil langkah yang lebih keras.

“Saya ingin memberi mereka satu kesempatan terakhir sebelum melakukan operasi pemenggalan kepemimpinan. Melancarkan serangan sebesar itu terhadap sebuah negara bukanlah perkara kecil,” ujar Trump.

Ia berharap para pemimpin Iran dapat mempertimbangkan kembali posisi mereka dan memilih jalan diplomasi daripada menghadapi kemungkinan konfrontasi militer yang jauh lebih besar.

Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berada di bawah tekanan tenggat waktu dalam menangani persoalan Iran. Menurutnya, Washington memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan kapan negosiasi harus dilanjutkan maupun kapan langkah militer perlu diambil apabila diplomasi tidak membuahkan hasil.

“Kami tidak dibatasi oleh waktu. Kami akan melakukan apa yang terbaik bagi keamanan Amerika Serikat dan stabilitas kawasan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Trump mengungkapkan bahwa setelah para pejabat Iran mengetahui adanya rencana operasi militer Amerika, mereka segera berusaha menjalin komunikasi dengan Washington.

Menurut Trump, sejumlah pejabat Iran menghubunginya melalui telepon dan meminta agar Amerika Serikat tidak melaksanakan serangan tersebut.

“Mereka mengatakan kepada saya, ‘Tolong jangan lakukan serangan. Kami akan mencapai sebuah kesepakatan.’ Itulah kenyataannya,” ungkap Trump.

Ia menambahkan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan Iran mulai menyadari besarnya risiko apabila konflik berubah menjadi perang terbuka.

“Saya berharap mereka kembali berpikir secara rasional,” lanjutnya.

Selain membahas perkembangan diplomasi, Trump juga mengungkapkan bahwa agenda utama dalam perundingan saat ini mencakup upaya membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Selama beberapa waktu terakhir, ketegangan di kawasan Teluk Persia telah memicu kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran internasional. Gangguan terhadap aktivitas di Selat Hormuz berpotensi memengaruhi distribusi minyak mentah global dan memicu lonjakan harga energi di pasar internasional.

Trump mengatakan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi prioritas utama dalam tahap awal perundingan.

Menurutnya, apabila negosiasi berjalan sesuai harapan, jalur pelayaran tersebut kemungkinan dapat kembali dibuka dalam waktu yang relatif singkat.

“Tahap pertama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz. Saya kira jalur itu akan kembali dibuka paling lambat besok,” ujar Trump.

Ia juga meminta publik menunggu perkembangan terbaru dari proses diplomasi tersebut.

“Kalian akan mengetahui perkembangan negosiasi dengan Iran hari ini atau besok,” tambahnya.

Setelah persoalan Selat Hormuz dibahas, Trump mengatakan bahwa tahap berikutnya akan berfokus pada isu yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketegangan antara Washington dan Teheran, yaitu program nuklir Iran.

Menurutnya, pembahasan mengenai denuklirisasi akan jauh lebih rumit dibandingkan persoalan pembukaan jalur pelayaran.

Trump menilai proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang karena menyangkut berbagai aspek teknis, mulai dari pembatasan pengayaan uranium, mekanisme inspeksi internasional, hingga jaminan bahwa Iran tidak lagi mengembangkan kemampuan yang dapat mengarah pada pembuatan senjata nuklir.

Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat menginginkan penyelesaian yang benar-benar permanen sehingga ancaman terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dapat diminimalkan.

Sementara itu, sinyal mengenai kesiapan militer Amerika juga kembali ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada Minggu, 2 Agustus 2026, Hegseth mengatakan bahwa seluruh kekuatan militer Amerika Serikat telah berada dalam kondisi siaga penuh.

Menurutnya, seluruh cabang angkatan bersenjata telah menyelesaikan berbagai persiapan operasional dan siap melaksanakan perintah apabila Presiden Trump memutuskan bahwa jalur diplomasi tidak lagi memungkinkan.

Hegseth bahkan memperingatkan bahwa apabila operasi militer benar-benar dilakukan, skala serangan tersebut dapat menjadi salah satu operasi terbesar yang pernah dilaksanakan Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Pernyataan tersebut semakin memperkuat pesan bahwa Washington saat ini menerapkan strategi tekanan maksimum terhadap Iran. Di satu sisi, pemerintah Amerika tetap membuka peluang tercapainya kesepakatan diplomatik. Namun di sisi lain, mereka juga menunjukkan kesiapan menggunakan kekuatan militer apabila proses negosiasi mengalami kebuntuan.

Hingga Senin malam, 3 Agustus 2026, proses pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dilaporkan masih terus berlangsung. Perkembangan hasil perundingan dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan menjadi penentu arah hubungan kedua negara, sekaligus berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah dan pasar energi dunia. (***)

Horor di Moskow ! Bom Berkedok Kado Hancurkan Pesta Ultah Jenderal Rusia

EpochTimesId
-
0
Horor di Moskow ! Bom Berkedok Kado Hancurkan Pesta Ultah Jenderal Rusia

EtIndonesia.com . Suasana meriah yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga salah satu petinggi militer Rusia berubah menjadi tragedi berdarah. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang Restoran Parizh-Rossi, restoran mewah yang berada di pusat Kota Moskow, saat pesta ulang tahun Panglima Angkatan Dirgantara Rusia digelar secara tertutup.

Insiden tersebut tidak hanya menggemparkan Rusia, tetapi juga memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya operasi terencana yang berkaitan dengan konflik Rusia-Ukraina. Peristiwa itu merenggut nyawa seorang pria muda berusia 27 tahun yang tewas setelah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sang istri dari hantaman pecahan bom.

Pada Jumat sore, 1 Agustus 2026, ketika lampu-lampu Kota Moskow mulai menyala dan kawasan pusat kota dipenuhi aktivitas malam, Restoran Parizh-Rossi yang biasanya ramai oleh tamu justru menutup seluruh akses bagi masyarakat umum. Penutupan tersebut dilakukan karena restoran digunakan secara eksklusif untuk menggelar pesta ulang tahun ke-55 Panglima Angkatan Dirgantara Rusia, Jenderal Viktor Afzalov. Dalam sejumlah laporan awal dan beberapa sumber berbahasa asing, nama sang jenderal sempat disebut sebagai “Chaiko”, namun pejabat yang dimaksud adalah Viktor Afzalov.

Acara tersebut dihadiri sekitar 50 tamu yang terdiri atas anggota keluarga, pejabat tinggi militer, serta sejumlah tokoh pemerintahan Rusia. Pengamanan di sekitar restoran pun diperketat mengingat status para tamu yang hadir merupakan kalangan elite negara.

Namun suasana hangat yang seharusnya menjadi perayaan keluarga mendadak berubah menjadi kepanikan.

Berdasarkan rekonstruksi yang dipublikasikan sejumlah media Rusia, seorang perempuan datang ke pintu masuk restoran dengan menyamar sebagai kurir pengantar hadiah. Ia membawa sebuah kotak kado yang dibungkus sangat rapi dan berusaha memasuki area restoran.

Petugas keamanan yang berjaga segera menghentikannya untuk melakukan pemeriksaan sesuai prosedur.

Belum sempat pemeriksaan selesai dilakukan, kotak hadiah tersebut tiba-tiba meledak dengan kekuatan besar.

Ledakan dahsyat itu menghancurkan area pintu masuk restoran dalam hitungan detik. Pecahan logam dan serpihan material beterbangan ke segala arah layaknya hujan peluru, memicu kepanikan di antara para tamu undangan maupun petugas keamanan yang berada di lokasi.

Menurut laporan harian bisnis Rusia Kommersant, perangkat peledak yang digunakan memiliki daya ledak setara sekitar 1 kilogram TNT. Bom tersebut bukan hanya mengandalkan bahan peledak utama, tetapi juga telah dimodifikasi dengan ratusan bola baja kecil (steel ball bearings) yang sengaja dipasang untuk meningkatkan daya rusak dan memperbesar kemungkinan menimbulkan korban jiwa.

Jenis perangkat seperti ini dikenal sangat mematikan karena ketika meledak, bola-bola baja akan melesat dengan kecepatan sangat tinggi dan berubah menjadi proyektil yang mampu menembus tubuh manusia maupun berbagai material keras.

Meski ledakan terjadi di lokasi pesta ulang tahun seorang panglima militer Rusia, hingga kini tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa Jenderal Viktor Afzalov mengalami luka dalam insiden tersebut.

Namun tragedi justru menimpa anggota keluarganya.

Menurut sejumlah blogger militer pro-Rusia yang mengutip saksi di lokasi, sesaat setelah ledakan terjadi, Daniil, menantu sang jenderal yang baru berusia 27 tahun, secara spontan berlari menuju istrinya.

Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia langsung memeluk dan menutupi tubuh sang istri menggunakan tubuhnya sendiri agar terlindung dari hujan pecahan logam.

Tindakan heroik itu membuat hampir seluruh gelombang kejut ledakan serta ratusan bola baja menghantam tubuh Daniil secara langsung.

Sementara sang istri berhasil terlindungi di bawah tubuh suaminya, Daniil mengalami luka yang sangat berat di berbagai bagian tubuh.

Tim medis segera memberikan pertolongan darurat dan membawanya ke rumah sakit. Namun, meskipun telah mendapat penanganan intensif, luka yang dideritanya terlalu parah. Daniil akhirnya dinyatakan meninggal dunia beberapa waktu setelah kejadian.

Pengorbanannya kemudian menjadi sorotan publik Rusia karena dinilai sebagai tindakan kepahlawanan seorang suami yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan pasangan hidupnya.

Sementara itu, Maria, putri Jenderal Viktor Afzalov yang berusia 25 tahun, memang berhasil selamat dari ledakan tersebut, tetapi kondisinya dilaporkan sangat kritis.

Dokter mendiagnosis Maria mengalami cedera otak traumatik terbuka (open traumatic brain injury), salah satu bentuk cedera kepala paling serius dalam dunia medis.

Cedera tersebut menunjukkan bahwa tempurung kepalanya mengalami patah, selaput pelindung otak robek, bahkan sebagian jaringan otak dilaporkan terekspos akibat kerasnya benturan dan serpihan ledakan.

Kondisi seperti ini memiliki risiko yang sangat tinggi, mulai dari pendarahan otak yang masif, infeksi berat, pembengkakan jaringan otak, hingga peningkatan tekanan di dalam tengkorak yang dapat mengancam nyawa sewaktu-waktu.

Dokter menyebut bahwa sekalipun Maria berhasil melewati masa kritis, proses pemulihan yang harus dijalaninya diperkirakan akan berlangsung sangat panjang dan penuh ketidakpastian. Risiko gangguan fungsi saraf, penurunan kemampuan kognitif, maupun kecacatan permanen masih menjadi kemungkinan yang harus dihadapi.

Hingga saat ini belum ada pihak yang secara resmi mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Pemerintah Ukraina juga belum mengeluarkan pernyataan yang mengklaim keterlibatan dalam insiden tersebut.

Meski demikian, banyak analis keamanan dan pengamat militer tetap mengaitkan peristiwa ini dengan konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Spekulasi tersebut muncul karena posisi strategis Jenderal Viktor Afzalov sebagai Panglima Angkatan Dirgantara Rusia, yang memimpin salah satu komponen militer utama dalam operasi udara Rusia.

Sebelum menjabat posisi tersebut, Afzalov juga pernah memimpin satuan yang dalam berbagai laporan internasional dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hukum perang, termasuk operasi militer di wilayah Bucha, Ukraina. Tuduhan tersebut telah lama menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam perang Rusia-Ukraina, meskipun Rusia membantah keterlibatan maupun tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Di luar sorotan politik dan militer, kisah kehidupan pribadi Daniil dan Maria justru memperlihatkan gambaran pasangan muda yang berusaha menjalani kehidupan normal.

Foto-foto pernikahan mereka yang sempat beredar di internet menunjukkan pasangan tersebut tampil sederhana dan jauh dari kesan hidup mewah. Maria, yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, bekerja sebagai penasihat hukum di sebuah kantor notaris di Moskow dengan penghasilan yang tergolong biasa.

Sementara itu, Daniil sebelumnya dikenal sebagai pemain bertahan hoki es sebelum memutuskan meninggalkan dunia olahraga profesional. Ia kemudian membangun usaha di bidang produksi kemasan kosmetik yang disebut berkembang cukup baik.

Orang-orang yang mengenal mereka menggambarkan Daniil dan Maria sebagai pasangan yang memilih menjauh dari sorotan politik maupun aktivitas publik. Akun media sosial keduanya juga sangat tertutup dan hampir tidak pernah memuat komentar mengenai perang Rusia-Ukraina.

Meski demikian, beberapa sumber menyebut Daniil pernah menunjukkan sikap pribadinya yang tidak mendukung perang melalui tindakan yang dilakukannya, meskipun rincian mengenai tindakan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka.

Kini, kisah pasangan muda tersebut berubah menjadi salah satu tragedi paling menyentuh di tengah konflik Rusia-Ukraina. Di balik pesta ulang tahun seorang jenderal dan kerasnya rivalitas geopolitik, seorang suami kehilangan nyawanya setelah memilih menjadi perisai terakhir bagi perempuan yang dicintainya. Tragedi itu kembali mengingatkan bahwa di balik setiap konflik bersenjata, korban tidak selalu berasal dari medan perang, tetapi juga dari keluarga-keluarga yang kehidupannya berubah hanya dalam hitungan detik. (***)

Palagan Dua Front: Hujan Bom di Iran dan Kelahiran “Monster” Militer di Ukraina

EpochTimesId
-
0
Palagan Dua Front: Hujan Bom di Iran dan Kelahiran “Monster” Militer di Ukraina

ETIndonesia.com – Geopolitik dunia kini tidak lagi sekadar menghangat, melainkan telah memasuki fase penghancuran yang sistematis. Sementara langit Timur Tengah diterangi oleh ledakan dari pembom strategis Amerika Serikat yang menargetkan jantung pertahanan Iran, di belahan bumi lain, Ukraina memulai babak baru dalam perangnya melawan Rusia dengan merombak total komando militernya demi sebuah doktrin perang teknologi tinggi.

Dua konflik besar ini, meski terpisah jarak ribuan kilometer, menunjukkan pola yang serupa: pergeseran dari perang konvensional menuju penghancuran aset strategis dan ekonomi yang bersifat asimetris.

Bayang-bayang B-1B Lancer di Langit Hormozgan

Selama 12 malam berturut-turut, militer Amerika Serikat melalui Komando Sentral (CENTCOM) telah melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap infrastruktur militer Iran. Serangan ini bukan lagi sekadar peringatan taktis. Untuk pertama kalinya dalam eskalasi terbaru ini, AS mengerahkan pembom strategis B-1B Lancer, sebuah pesawat raksasa yang mampu membawa puluhan ton bom presisi.

Targetnya sangat spesifik: radar di sepanjang pesisir Teluk Persia, pangkalan kapal cepat di Selat Hormuz, hingga “kota rudal” bawah tanah di wilayah Khorramabad dan Tabriz. Dengan menggunakan bom penghancur bunker (bunker buster), militer AS dilaporkan berhasil menembus lapisan beton bertulang dan batuan setebal puluhan meter untuk menghancurkan gudang rudal Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).

Ketegangan ini semakin diperuncing oleh pernyataan keras mantan Presiden AS, Donald Trump. Menanggapi serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan lagi bermain “kucing-kucingan” dengan proksi.

“Jika Houthi kembali melakukan tindakan seperti itu, Amerika Serikat akan meminta pertanggungjawaban langsung kepada Iran. Sebab, Houthi adalah proksi dan boneka mereka. Saat itulah, hukuman militer yang sangat berat akan dijatuhkan pada Iran,” tegas Trump dalam sebuah pernyataan resmi.

Trump bahkan memperkenalkan strategi balasan non-simetris. Jika Iran atau proksinya menyerang kapal di Selat Hormuz, AS mengancam akan menghancurkan infrastruktur sipil vital di Iran, seperti jembatan atau pembangkit listrik, termasuk yang berada di dekat ibu kota Teheran. Strategi ini memaksa elit penguasa Iran untuk berhitung ulang: apakah gangguan kecil di laut sebanding dengan kegelapan total di Teheran?

“A+12”: Operasi Pemenggalan Finansial

Di balik gemuruh mesin jet B-1B, Washington juga meluncurkan serangan yang tak kalah mematikan di sektor finansial. Menteri Keuangan AS, Bessent, mengumumkan apa yang disebut sebagai strategi “A+12”, sebuah upaya terkoordinasi untuk memutus aliran dana bagi rezim Teheran.

Fokus utama strategi ini adalah melacak dan membekukan aset pribadi Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan lingkaran dalamnya. Baru-baru ini, Departemen Keuangan AS mengonfirmasi telah membekukan dompet mata uang kripto senilai 130 juta dollar AS yang terkait langsung dengan IRGC.

AS mengklaim telah memetakan “kekaisaran finansial lepas pantai” keluarga Khamenei, termasuk properti mewah di London yang dibeli menggunakan dana yang dialihkan dari rakyat Iran.

“Kami telah menguasai secara presisi alamat aset dan aliran dana ini. Kami akan menyita ‘uang haram’ ini dan memberikannya kepada rakyat Amerika serta para korban dari tindakan rezim Iran,” ujar Bessent dalam sebuah pernyataan yang menunjukkan tekanan ekonomi ekstrem terhadap Iran, di mana inflasi saat ini telah mencapai 180 persen.

Ukraina: Perpisahan dengan Doktrin Soviet

Beralih ke palagan Eropa Timur, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan langkah berani di tengah kebuntuan garis depan. Pada 22 Juli, Zelensky resmi mencopot Jenderal Oleksandr Syrskyi dari jabatan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebagai penggantinya, ia menunjuk Mayor Jenderal Drapaty, perwira muda berusia 43 tahun yang dikenal karena gaya bertempurnya yang agresif dan adaptif.

Perombakan ini bukan sekadar pergantian personel, melainkan pergeseran filosofis. Zelensky ingin Ukraina sepenuhnya meninggalkan pola “perang konsumsi” ala Uni Soviet yang mengandalkan jumlah pasukan besar, dan beralih ke sistem perang modern berbasis AI, drone, dan mobilitas tinggi.

Mayor Jenderal Drapaty bukanlah orang baru. Namanya melegenda sejak pertempuran Mariupol tahun 2014, ketika ia memimpin unit lapis baja menerobos barikade kelompok separatis yang didukung Rusia. Kehadirannya di pucuk pimpinan militer Ukraina memicu kekhawatiran serius di Moskow.

Seorang pengamat militer di televisi pemerintah Rusia bahkan memberikan pengakuan yang mengejutkan tentang sosok Drapaty:

“Drapaty adalah musuh yang sangat ganas. Ia adalah monster tingkat tertinggi yang sepenuhnya memahami medan perang dan memiliki kemampuan eksekusi yang luar biasa kuat. Kepemimpinannya akan membuat militer Ukraina lebih berani dan berbahaya dalam melakukan manuver yang tak terduga,”.

Langkah ini mulai menunjukkan hasil nyata. Untuk pertama kalinya, jet tempur F-16 milik Ukraina berhasil menembak jatuh jet tempur utama Rusia, Su-35, dalam sebuah duel udara menggunakan rudal jarak jauh. Ini adalah pembuktian penting bagi efektivitas bantuan persenjataan Barat dalam mengubah peta kekuatan udara di Ukraina.

Neraka Drone dan Runtuhnya E-Dagang Rusia

Di darat, teknologi drone telah mengubah garis depan menjadi tempat yang sangat mematikan. Menurut data dari intelijen AS, harapan hidup rata-rata tentara baru Rusia yang dikirim ke garis depan kini hanya berkisar antara 20 hingga 30 menit akibat serangan drone bunuh diri yang konstan.

Ukraina kini juga memperluas target serangannya ke titik-titik saraf ekonomi Rusia. Dalam beberapa hari terakhir, serangan drone Ukraina menghancurkan dua pusat logistik raksasa milik Wildberries, platform e-dagang terbesar di Rusia yang sering dijuluki sebagai “Amazon-nya Rusia”.

Kebakaran hebat di gudang seluas ratusan ribu meter persegi tersebut menyebabkan kerugian barang senilai lebih dari 2,5 miliar dollar AS. Dampaknya pun meluas hingga ke luar perbatasan Rusia. Ribuan pengusaha kecil, termasuk pemasok dari Tiongkok, terancam bangkrut karena pihak Wildberries baru saja memperbarui kontrak yang menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian akibat perang atau serangan drone.

“Banyak pedagang kecil yang bergantung pada pinjaman bank kini terjebak. Barang mereka musnah terbakar, sementara asuransi tidak menanggungnya. Ini adalah pukulan telak bagi sistem ritel Rusia,” lapor sumber berita tersebut.

Bagi warga Rusia, perang yang awalnya hanya mereka tonton melalui layar televisi kini mulai terasa di depan mata dalam bentuk asap hitam dari gudang logistik dan kelangkaan barang.

Sumber Berita: Laporan ini disusun berdasarkan informasi dari kanal YouTube 時事金掃描 (Current Affairs Golden Scan), episode ke-84 dari seri khusus mengenai konflik Timur Tengah dan Ukraina.

Kebakaran Hutan di Negara Bagian Washington, AS, Hanguskan Lebih dari 100.000 Hektar, Seluruh Negara Bagian Dinyatakan dalam Keadaan Darurat

EpochTimesId
-
0
Kebakaran Hutan di Negara Bagian Washington, AS, Hanguskan Lebih dari 100.000 Hektar, Seluruh Negara Bagian Dinyatakan dalam Keadaan Darurat

Kebakaran hutan yang melanda Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, terus meluas. Luas area yang terbakar kini telah melebihi 250.000 acre (sekitar 101.000 hektare), sehingga memaksa sejumlah komunitas melakukan evakuasi darurat. Pada Sabtu (1 Agustus), pemerintah negara bagian mengumumkan status darurat untuk seluruh wilayah Washington dan memberlakukan larangan menyalakan api guna mencegah munculnya titik api baru.

EtIndonesia.com Kebakaran terjadi di berbagai wilayah Washington. Di sekitar Spokane, bagian timur negara bagian, salah satu kebakaran telah menghanguskan sekitar 3.000 acre (sekitar 1.214 hektare) lahan dan mengancam sekitar 4.000 bangunan. Sebagian wilayah mengalami pemadaman listrik, sementara banyak penduduk terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Gubernur Negara Bagian Washington, Bob Ferguson, mengatakan: “Negara bagian kami sedang menghadapi situasi yang sangat serius, dengan beberapa kebakaran hutan yang terjadi secara bersamaan. Hati kami bersama warga yang kehilangan rumah dan mereka yang terpaksa mengungsi.”

Pada Sabtu (1/8/2026), Gubernur Ferguson secara resmi menetapkan status darurat di seluruh Negara Bagian Washington. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memberlakukan larangan menyalakan api di seluruh negara bagian dengan harapan dapat mengurangi risiko munculnya kebakaran baru.

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka akibat kebakaran hutan tersebut. 

Namun demikian, pihak berwenang memperkirakan bahwa angin kencang dan suhu tinggi selama akhir pekan akan membuat kobaran api semakin sulit dikendalikan.

Pemerintah negara bagian mengimbau masyarakat untuk terus memantau pemberitahuan evakuasi dan menghindari bepergian ke wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran.

Laporan disusun oleh Xu Zhe dan Liu Fang, NTDTV.

1...484950...2,551Page 49 of 2,551